Jakarta- Pasca reformasi, hantu oligarki zaman Soeharto sudah muncul kembali di negeri ini. Hal itu tercermin dari penyerobotan tanah rakyat, yang kemudian dikuasai oleh para konglomerat hitam untuk di eksploitasi. Hal itu membuat J.E. Sehetapy, Ketua Aliansi Komisi Hukum Nasional (AKHN) resah. Meskipun dirinya orang yang awam dalam masalah ekonomi, namun melihat kondisi negara saat ini membuat dirinya tergerak untuk berbicara.
“Ironisnya, hal ini didukung oleh Bupati atau elite setempat. Kita lihat seperti Bima dan Lampung,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam dialog tentang ‘Kedaulatan Ekonomi Nasional’ dalam rangka memperingati HUT ke-12 KHN (Komisi Hukum Nasional), di Jakarta, Selasa (21/2/2012) .
Acara yang diselenggarakan di Hotel Millenium Jakarta ini dihadiri oleh beberapa tokoh nasional, baik dari kalangan ekonom dan pengusaha. Sebut saja Sofyan Wanandi (APINDO) yang mewakili pengusaha, Faisal Basri (Pengamat Ekonomi), Dr. Kwiek Kian Gie dan Ahmad Eram (Indef) dari kubu para ekonom.
Berbusana semiformal dengan mengenakan sendal dan setelan batik, Sehetapy menyampaikan sejumlah kegelisahan terkait persoalan ekonomi yang saat ini dialami oleh Indonesia. Ia menyebutkan bahwa pasal 33 UUD sekedar huruf-huruf mati. “Pancasila yang diagungkan juga hilang maknanya saat ini,” ungkapnya.
Akibatnya, alam mengamuk, banjir dan tanah longsor terjadi di mana-mana. “Kita lihat di Belanda. Negara sebesar Jawa Timur itu memiliki bandar udara 4 meter di bawah laut, tetapi tidak banjir. Jakarta? Hujan sedikit aja Banjir,” lanjutnya menambahkan.
Disamping masalah ekonomi, berkaitan dengan HUT KHN, Sehetapy yang guru besar bidang hukum itu juga menyampaikan komentarnya terkait praktek hukum di Indonesia. “Para hakim memutuskan perkara berdasarkan kekuatan hukum, tetapi keberadaan Tuhan dilecehkan,” ujarnya.
Menurut Sahetapy, KHN sudah mencetak 58 buku untuk disebarkan ke berbagai instasi pemeintah sebagai rekomendasi atas masalah-masalah yang muncul. Sayangnya, kata ungkap Sehetapy, tidak ada reaksi balik. “Buku diterima dan ditaruh di lemari, tetapi tidak dibaca. Kalau dibaca, tidak dimengerti maknyanya. Tak heran jika muncul keserakahan,” ujarnya. (AWF)
Jakarta- Pengamat ekonomi Faisal Basri mengatakan bahwa empat pilar kekuatan ekonomi Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Empat pilat itu meliputi pangan, energi, manufaktur serta keuangan. Hal itu disampaikan Faisal dalam dialog tentang ‘Kedaulatan Ekonomi Nasional’ memperingati HUT ke-12 Komisi Hukum Nasional (KHN) di ruang Java, Hotel Millenium, Jakarta, Selasa (21/2/2012).
Dialog tersebut diikuti pula dengan peluncuran buku tentang hasil rekomendasi KHN terhadap kondisi hukum yang mulai amburadul. Beberapa pakar diundang untuk berbicara dalam bidang ekonomi, dan mengurai problem-problem pokok perekonomian nasional. Mereka antara lain Sofyan Wanandi (APINDO) dari sisi pengusaha, Faisal Basri (Pengamat Ekonomi), Kwiek Kian Gie serta Ahmad Eram (Indef) dari perspektif ekonom.
Menurut Faisal, dalam bidang pangan, defisit justru dialami oleh negara agraria, termasuk Indonesia. “Pada 2007, situasi pangan mengalami defisit justru ketika presidennya seorang dokter pertanian,” ungkap Faisal. Di bidang energi, semisal minyak mentah, defisit mencapai angka USS 20 miliar. Minyak jadi seperti BBM, mencapai USS 45 Milliar. Sedangkan untuk impor BBM mencapai USS 28 milliar. “Makin besar porsi BBM dari luar negri dankita menjadi pengimpor terbesar di dunia.”
Bidang perindustrian atau manufakturing kian merosot karena mulai 2008 lebih banyak mengimpor ketimbang ekspor. Defisit ini justru harus ditutupi dengan apa yang kita punya. dalam bidang pertambangan dan perkebunan dieksploitasi habis-habisan untuk kekurangan ini.
“Pada bidang keungan cadangan devisa porsi jangka pendek gampang masuk dan mudah untuk keluarnya,” ungkap Faisal. Misalnya, utang negara dalam surat jangka panjang dikeluarkan dan dibeli oleh pengusaha asing.
Faisal menilai, Indonesia tidak perlu melakukan utang luar negri, tetapi boleh berhutang di dalam negeri. “Karena kalau hutang luar negri, bunganya pasti untuk negara lain.” Nah, cara untuk menutup hutang dalam negri adalah melalui pemotongan gaji. Di Singapura, pemotongan tersebut sampai 30 %, dan itu adalah gaji buruh. Tetapi kesejahteraan mereka harus dijamin. “Para buruh di Singapura memiliki rumah pribadi,” ujar Faisal mencontohkan. (AWF)
| » Opini |
| 22 Februari 2012 | BP |
| Masyarakat Miskin karena Dibodohi dengan Janji-janji |
| KATANYA Bali adalah surga dunia. Namun, kenyataan memberikan deskripsi yang berbeda terkait pulau surga dunia ini. Tidak sedikit masyarakat di tempat ini menderita seperti di neraka karena kemiskinan. Tak jarang pula karena kemiskinan masyarakat menjadi tidak berpendidikan dan akhirnya menjadi masyarakat yang bodoh. Setelah menjadi masyarakat yang bodoh dengan gampangnya mereka dibodohi. Salah satu contohnya adalah janji-janji para kandidat pemimpin pada setiap pilkada.
Pada saat kampanye setiap kandidat selalu berjanji jika terpilih akan membantu masyarakat kecil untuk mengatasi kesulitan kehidupan, salah satunya mengatasi kemiskinan. Yang diberikan hanya janji. Tidak pernah terpikirkan oleh para kandidat untuk memberikan secara langsung hal-hal yang dijanjikan kepada masyarakat. Selalu para kandidat berkata, ”jika saya terpilih saya akan…” Mengapa harus menunggu jika terpilih? Masyarakat akan menyambut baik jika para kandidat mau membuktikan secara langsung. Yang lebih menyakitkan lagi adalah kandidat yang sudah terpilih dan menjadi pelaksana pemerintahan justru hanya memberikan janji. Mungkin mereka lupa yang memilih mereka adalah masyarakat, seharusnya mereka mengabdi kepada masyarakat. Sesungguhnya mereka adalah pelayan masyarakat. Maka dari itu, mereka harus tunduk kepada masyarakat. Jika masyarakat menjadi miskin tentu merupakan tanggung jawab mereka juga. Tetapi, kenyataannya justru mereka yang makin kaya ketika masyarakat makin miskin. Jarang pula kita temukan para pemimpin kita mau berbagi kekayaannya kepada masyarakat miskin. Hal yang terjadi malah sebaliknya, KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) justru merajalela yang tidak pernah memihak kepada masyarakat miskin. Dalam hal ini, masyarakat miskin akan tetap miskin sehingga menjadi bodoh dan mudah dibodohi. Pemegang kekuasaan akan makin kaya dan semakin pintar untuk membodohi masyarakat. I Wayan Numertayasa, S.Pd. Guru Bahasa Indonesia di SMK Giri Pendawa Rendang & Mahasiswa Pascasarjana Undiksha Singaraja |
5 Responses to “Politik : Kedaulatan Ekonomi Nasional”