Money Politics
Rabu, 22/02/2012 07:41 WIB
“Ketika ada uang, artinya kekuasaan dikuasai oleh uang, karena menurut hemat saya yang berkuasa seharusnya ide, gagasan, dan kepribadian serta integritas seseorang, bukan uang. Dampaknya akan sangat besar, hukum rimba akan berlaku. Dia orang yang berkuasa,” ungkap Jamil.
Ditegaskan Jamil, apa pun alasannya money politics tetap merupakan cara yang tidak bersih dalam berpolitik, meskipun hanya sekadar uang transportasi, apresiasi, maupun uang lelah.
“Money politics bisa bentuk uang, barang, fasilitas, jelas ada nilai dan maksud tertentu,” tandas Jamil.
Nazaruddin kerap bernyanyi tentang aliran dana yang masuk ke kongres Partai Demokrat (PD). Tentu saja nyanyian
Nazaruddin dibantah sejumlah pengurus PD. Namun soal fenomena money politics di sebuah kongres partai, menurut Waketum PD, Max Sopacua, merupakan hal yang biasa.
“Kalau ada yang disebut sebagai uang apresiasi, uang lelah, karena ingin dipilih dan mendapat suara itu wajar-wajar saja. Di mana saja, di kongres mana saja, di Munas mana pun terjadi hal yang sama, yang sekarang ini disebut money politics,” kata Max saat ditemui wartawan di Gedung DPR.
Menurut Max, praktek money politics dalam usaha memenangkan seorang calon adalah hal yang wajar di sebuah kongres partai politik. Selama sumber dana yang digunakan adalah uang pribadi, bukan uang negara.
“Saya kira kalau itu mempergunakan dana yang ada kaitannya dengan APBN itu salah besar. Tapi kalau menggunakan dana pribadi nggak jadi soal, terserah yang punya,” jelas Max.
(ans/nvc)
- Marzuki Alie: Parpol Bukan Maling Tapi Oknumnya
- Peringkat 4 Versi LSI, Gerindra Klaim Rakyat Percaya Prabowo
- PD Riau Pasrahkan Nasib 3 Kader Tersandung Korupsi ke DPP
- Ditanya Money Politic Kongres PD, Ketua DPC Bengkalis Berang
Laporan dari Den Haag
Politisi Muka Badak
Selasa, 21/02/2012 16:55 WIB
Menurut Prof. Sofjan, hakekat reformasi 14 tahun silam di Idonesia adalah memberantas KKN, mengembangkan budaya mundur, dan mengikis apa yang disebutnya para muka badak, yang sangat kontaraproduktif dengan jiwa dan semangat demokrasi dan reformasi.
“Namun sangat disayangkan semakin lama semakin menjamur politisi bermuka badak. Ketua DPR RI Marzuki Ali sampai berbohong berkali-kali untuk membangun gedung baru DPR. Gagasan ini gagal, dilawan rakyat. Namun dia tidak merasa gagal, bahkan berpretensi sukses,” ujar Prof. Sofjan.
Padahal, lanjut Prof. Sofjan, budaya malu, tahu diri, lalu mengundurkan diri merupakan karakteristik beradab, demokratis dan gentleman, sebagaimana ditunjukkan oleh para politisi di negara-negara maju.
“Jika gagasan atau kebijakannya gagal, mereka langsung mundur, tanpa harus dimundurkan oleh rakyat,” imbuh Prof. Sofjan.
Dicontohkan, pada Senin (20/2/2012) kemarin, Ketua Umum Partai Buruh (PvdA) Belanda Job Cohen mengundurkan diri sebagai ketua partai, ketua fraksi, dan juga mundur sebagai anggota parlemen Belanda. Alasan Cohen, karena dia merasa gagal tidak bisa membangun partai sesuai dengan janjinya.
Presiden Jerman Christian Wulff, yang sejak menjadi presiden dua tahun silam tidak punya rumah dinas dan rumah pribadi, juga mengundurkan diri karena dikritik meminjam uang resmi dan sah dari bank Jerman sebanyak EUR 500.000 euro dengan bunga rendah.
Namun bunga rendah itu dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan jabatan. Wulff malu, lalu mengundurkan diri dari kursi empuk presiden pada Jumat (18/2/2012).
Sikap serupa ditunjukkan oleh Direktur Bank Sentral Swiss yang mengundurkan diri karena isterinya menukarkan uang beberapa puluh ribu USD, dua hari sebelum diumumkan resmi perubahan kurs mata uang Franc Swiss/CHF ke USD. Tidak ada demonstrasi, hanya kritik di media saja tentang isterinya, sang suami langsung mengundurkan diri, tanpa ada yang minta mundur.
Jauh sebelumnya di 2003 Wakil Perdana Menteri Belanda dan Ketua Partai D66 Thom de Graff juga menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya sehari setelah gagasannya untuk pemilihan walikota langsung oleh rakyat kandas di parlemen.
“Bandingkan dengan di Indonesia. Tokoh PKS Fachri Hamzah menggagas bubarkan KPK, tapi dia tidak merasa gagal, karena memang dia juga bagian dari mahluk gerombolan DPR, bukan yang sportif dan gentleman seperti di Eropa,” papar Prof. Sofjan.
Lanjut Sofjan, BURT DPR akan dibubarkan usul ketua fraksi PKS tahun silam, namun kenyataannya BURT semakin kokoh dan ganas menggerogoti uang rakyat. “Si penggagas ide tidak merasa gagal, bahkan dia merasa sukses, sehingga susah buat rakyat membedakan politisi beradab atau bermuka badak,” kecam Sofjan.
Kasus korupsi yang menimpa elite Partai Demokrat, juga menunjukkan sikap rendah dan tidak beradab. Bagaimana Angelina Sondakh yang sudah ditetapkan sebagai tersangka mau ditempatkan di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dan Ketua Anas Urbaningrum yang sudah begitu detil disebut keterlibatannya bisa tanpa malu mempertahankan kedudukannya dengan wajah santun?
“Kenapa fenomena sangat rendah, tidak beradab dan tak punya malu itu malah mendominasi di Indonesia? Padahal sangat berbahaya kalau rakyat sampai apatis dan tidak mempercayai para pemimpinnya,” pungkas Sofjan.
(es/es)
- Murman Effendi Dihukum 2 Tahun Penjara karena Suap Anggota DPRD Seluma
- DPRD DKI Jakarta Dukung Pengajuan PK Kasus Porta Nigra
- Saksi Kasus Kemenaker Ali Mudhori Hilang Misterius, KPK Tunggu Hakim
- Ditanya Pencopotan Angie, Marzuki Alie: Saya Tidak Tahu
Biasa & Luar Biasa
Selasa, 21/02/2012 15:47 WIB
“Kalau mau mengubah bangsa harus dimulai dari diri sendiri dilanjutkan pada keluarga lalu masyarakat. Kita mencari orang biasa yang luar biasa,” tutur Ahmad Mukhlis Yusuf, salah satu dewan juri Maarif Award 2012 dalam jumpa pers di Ma’arif Institute, Jl Tebet Barat Dalam II No 6, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (21/2/2012).
Sementara itu menurut dewan juri yang lain, Haedar Nashir, masyarakat sudah lelah dengan kepemimpinan politik yang transaksional di mana rakyat selalu menjadi korbannya. Padahal bangsa ini membutuhkan sumber-sumber keteladanan kepemimpinan lokal dan aktivis yang memiliki nilai kearifan lokal.
“Sebagai orang beragama kita tahu Tuhan selalu memberikan kesulitan tapi di balik kesulitan itu pasti ada jalan keluar,” kata pria yang juga Ketua PP Muhammadiyah ini.
Dia percaya pada ilmu alam, yakni ketika orang-orang baik dijadikan contoh maka akan menciptakan resultan yang baik.
Penganugerahan Ma’arif Award 2012 ini akan melalui beberapa tahap. Tahapan-tahapan yang harus dilakukan antara lain proses pencarian dan penjaringan calon nominasi, penyeleksian administratif, investigasi lapangan, penilaian dewan juri dan penganugerahan.
Buya Syafii Maarif, pendiri Maarif Institute, juga akan menjadi salah satu dewan juri dalam perhelatan ini. Ma’arif Award 2012 merupakan kegiatan keempat semenjak digelar pada 2010.
Kali ini pencarian penerima Ma’arif Award 2012 ditujukan untuk mencari dan mempromosikan model-model kepemimpinan lokal yang telah memberi maanfat bagi komunitas dan masyarakat. Pengajuan nama calon nominasi Ma’arif Award 2012 dapat dikirim via pos ke Ma’arif Institute Jl Tebet Barat Dalam II, No 6, Tebet, Jakarta Selatan, 12810.
Pengajuan nama calon juga dapat dikirim melalui email ke maarif@maarifinstitute.org cc
darrazophy@yahoo.com. Untuk keterangan lengkap dapat dilihat di www.Maarifinstitute.org/maarifaaward.
(vit/nrl)
0 Responses to “Hukum Rimba : Money Politics”