08
Jan
12

Konflik Horizontal : Marak di Daerah akibat Negara gagal atasi akar masalah

Marak Konflik

Suci Dian Firani – detikNews

Sabtu, 07/01/2012 14:35 WIB

Marak Konflik di Daerah Akibat Negara Gagal Atasi Akar Persoalan

Jakarta - Berbagai konflik yang terjadi di Mesuji, Bima, Aceh, dan Papua telah menelan banyak korban jiwa. Direktur Program Imparsial, Al Araf, mengemukakan alasan munculnya kekerasan tersebut karena pemerintah gagal dalam mengatasi akar persoalan yang selama ini terjadi.”Saya memberikan catatan, kekerasan tersebut menunjukan bahwa negara gagal di dalam mengatasi akar kekerasan itu sendiri,” ujar Al Araf, kepada detikcom, Sabtu (7/1/2012).Al Araf menuturkan, kegagalan tersebut terjadi dalam beberapa hal. Pertama, negara gagal di dalam menyelesaikan konflik agraria. Kedua, negara gagal melakukan dialog antara Jakarta dan Papua.”Ketiga, negara gagal dalam mengatasi carut marut pilkada Aceh, dan yang keempat negara gagal dalam memberikan jaminan kebebasan beragama,” bebernya.Lebih lanjut Al Araf menjelaskan, tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi tersebut. Namun, hal itu harus dibuktikan dengan menemukan para pelaku.”Ada free rider atau penumpang gelap yang mengambil keuntungan atas peristiwa ini. Tapi pertanyaannya, sanggupkah pemerintah menangkap para pelaku?” cetusnya. (ndr/ndr)

Baca Juga

Komnas HAM

Didi Syafirdi – detikNews

Sabtu, 07/01/2012 09:50 WIB

KomNas HAM Minta Pelaku Kekerasan di Bima Dihukum Pidana
Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan polisi saat menangani aksi warga di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Berdasarkan hasil investigasi yang sudah dilakukan Komnas HAM, polisi diminta menindaklanjuti dan bertindak tegas terhadap anggotanya yang terbukti melakukan kesalahan.”Ada perlakuan tidak manusiawi, kita minta diproses secara hukum. Bisa dengan KUHP karena ada yang tertembak,” ujar Ketua Komnas HAM Ifdal Kasim saat dihubungi detikcom, Sabtu (7/1/2012).”Komnas HAM inginkan pertanggungjawaban secara pidana. Jangan berhenti sampai pelanggaran disiplin, pelaku penembakan harus diusut,” tambahnya.Menurut Ifdal, indikasi adanya pelanggaran HAM di Bima karena adanya korban tewas dalam kejadian itu. Ditambah adanya korban luka-luka akibat ulah brutal dari aparat kepolisian.”Telah terjadi pelanggaran hak asasi untuk hidup. Tindakan penganiayaan juga terjadi, ada yang dipukul, diinjak,” kata Ifdal.

Sampai saat ini kata Ifdal, polisi belum menemukan pelaku penembakan karena masih memastikan jenis peluru yang menewaskan warga. Komnas HAM terus mendorong agar polisi dapat segera mengungkap pelaku penembakan itu.

“Polisi belum bisa memastikan peluru itu, saat ini masih dilakukan investigasi,” imbuhnya.

Ifdal berjanji akan terus mengawal kasus di Bima hingga tuntas. Komnas HAM lanjutnya, juga meminta kepada Kompolnas agar aktif melakukan pengawasan dalam penyelidikan kasus di Bima oleh Polri.

“Kita akan terus mengawasi kasus ini bersama Kompolnas,” tandasnya.

Polri telah menetapkan 5 tersangka dari pihak kepolisian terkait bentrokan berdarah di Bima. Dalam sidang disiplin yang digelar Polda NTB Kamis pagi hingga malam kemarin, 5 personel tersebut dinyatakan terbukti melanggar prosedur tetap kepolisian dan memukul warga dengan popor senjata, saat polisi membuka paksa blokade Pelabuhan Sape, Bima, NTB, yang menewaskan dua orang.

Lima personel polisi itu dinilai melanggar Peraturan Pemerintah No 2/2003 tentang Disiplin Anggota Polri, pasal 3 huruf g dan pasal 5 huruf a. Mereka dituntut mendapat teguran tertulis, penundaan menjalani pendidikan selama enam bulan dan dikurung selama tujuh hari.

(did/van)

Baca Juga

Kritik Kontras

Andri Haryanto – detikNews

Jumat, 06/01/2012 20:01 WIB

Kontras Kritik KomNas HAM Terkait Investigasi Bersama PolRI
Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan (KontraS) mengkritik langkah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menggandeng Polri untuk mengusut adanya pelanggaran HAM dalam bentrokan di Bima, NTB. Kontras menilai langkah Komnas HAM sama saja bekerjasama dengan pelaku kejahatan.”Komnas HAM ini adalah lembaga yang independen. Kalau Komnas HAM mengajak polisi dalam investigasi bersama, sama saja dengan bekerjasama dengan pelaku kejahatan,” kata Koordinator KontraS, Haris Azhar kepada detikcom, Jumat (6/1/2012).Pernyataan tersebut menyikapi hasil pertemuan Komnas HAM yang dipimpin langsung Ifdhal Kasim bersama Kapolri Jenderal Timur Pradopo, di Mabes Polri. Komnas HAM menyerahkan hasil investigasi kasus Bima kepada Mabes Polri.Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat untuk melakukan investigasi bersama kasus kekerasan antara warga Bima dan aparat kepolisian yang menewaskan dua orang warga versi kepolisian.

Data yang dimiliki kedua instansi tersebut, khususnya jumlah korban jiwa, berbeda. Polri ngotot dengan temuan 2 korban jiwa sementara Komnas HAM menyatakan ada 3 korban tewas dalam bentrokan tersebut.

Haris mengatakan, berdasarkan investigasi lapangan, KontraS menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan kepolisian. Dalam peristiwa tersebut terlihat adanya unsur terencana dalam bentrok yang terjadi.

“Komandannya harus tanggungjawab, paling tidak di level Kapolda,” tegas Haris.

Lebih jauh Haris menambahkan, kekerasan antar warga dengan aparat sebagai akibat dari sengketa lahan seperti di Bima dan Mesuji, adalah sebagai bentuk kontribusi terhadap kontrol yang lemah.

“Salah satunya adalah Komnas HAM,” ujarnya.

“Komnas HAM jangan mengulangi lagi kesalahan dan kelemahan di masa lalu yang hanya sekedar membuat rekomendasi dan manut pada institusi pelaku seperti TNI-Polri,” imbuhnya.

Dia menduga langkah yang dilakukan Komnas HAM dengan merangkul Polri sebagai bentuk hilangnya orientasi dari komisi yang lahir di era reformasi.

“Komnas HAM hilang kepercayaan diri dalam menjalankan mandatnya,” kata Haris.

Selain itu, disinggung mengenai kehadiran Komnas HAM ke Mabes Polri dalam menyerahkan hasil investigasi, Haris mengaku menyayangkan langkah Komnas.

“Mustinya Komnas HAM memanggil Kapolri bukan mendatanginya,” tegasnya.

Lalu, apa yang dikhawatirkan dari kerjasama kedua instansi tersebut dalam mencari akrasi data kasus Bima?

“Saya khawatir tim gabungan terpecah. Mabes akan ngotot dengan kesalahan indisiplner, padahal Komnas HAM harus menegaskan ini ada pola pelanggaran HAM,” tandasnya.

(ahy/did)

Baca Juga

Kapolri, Kasus Bima

Andri Haryanto – detikNews

Jumat, 06/01/2012 17:39 WIB

KaPolRI Janji Tindak Lanjuti Temuan KomNasHAM di Kasus Bima
Jakarta - Komnas HAM telah menyerahkan hasil investigasinya terkait kasus dugaan pelanggaran HAM di Bima, NTB, kepada Polri. Polri berjanji akan menindaklanjuti temuan Komnas HAM tersebut.”Kita hari ini mendapatkan temuan-temuan hasil dari Komnas HAM. Tentunya temuan tadi ada beberapa yang sama ada yang berlainan,” ujar Kapolri Jenderal Timur Pradopo dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Jumat(6/1/2012).Kapolri mengatakan temuan Polri menyebutkan korban tewas ada dua orang. Kemudian hari berikutnya ditemukan korban tewas lagi. Namun korban tewas tersebut belum diketahui penyebab kematiannya.

“Masih perlu di-clear-kan meninggalnya karena apa, saksi kita periksa, inilah yang disarankan Komnas HAM untuk join investigasi supaya nanti sama, masalahnya apa, kenapa,” imbuh Timur.

Kapolri berjanji akan menindaklanjuti semua temuan Komnas HAM. Hal itu dilakukan agar masalah tersebut dapat terang dan jelas.

“Sehingga apa yang menjadi permasalahan bisa clear. Bukan hanya sampai di situ, tapi juga proses di pengadilan. Kita akan terbuka untuk proses penyelidikan dan penyidikannya,” jelas Timur.

Polri telah menetapkan 5 tersangka dari pihak kepolisian terkait bentrokan berdarah di Bima. Dalam sidang disiplin yang digelar Polda NTB Kamis pagi hingga malam kemarin, 5 personel tersebut dinyatakan terbukti melanggar prosedur tetap kepolisian dan memukul warga dengan popor senjata, saat polisi membuka paksa blokade Pelabuhan Sape, Bima, NTB, yang menewaskan dua orang.

Lima personel polisi itu dinilai melanggar Peraturan Pemerintah No 2/2003 tentang Disiplin Anggota Polri, pasal 3 huruf g dan pasal 5 huruf a. Mereka dituntut mendapat teguran tertulis, penundaan menjalani pendidikan selama enam bulan dan dikurung selama tujuh hari.

(mpr/mpr)

Baca Juga

Komnas HAM-Polri

Andri Haryanto – detikNews

Jumat, 06/01/2012 17:36 WIB

Jakarta - Komnas HAM resmi menyerahkan hasil investigasinya terkait kasus dugaan pelanggaran HAM di Bima, NTB, kepada Polri. Dengan begitu, Komnas HAM dan Polri akan melakukan investigasi bersama terkait kasus tersebut.”Berkenaan dengan kejadian hasil temuan beserta rekomendasinya kami serahkan ke Kapolri, antara lain berkait dengan apa yang terjadi di Bima, NTB tersebut,” ujar Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Jumat (6/1/2012).

Ifdhal mengatakan dalam laporan tersebut diserahkan juga temuan bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota polisi saat menangani ricuh di Bima, NTB. Komnas HAM berharap Polri menindaklanjuti hasil temuan tersebut.

“Kami merekomendasikan ke Kapolri untuk mengambil tindakan-tindakan memadai terhadap apa yang terjadi di sana dan memproses mereka di sana,” jelas Ifdhal.

Terkait perbedaan data korban tewas antara Komnas HAM dan Polri, Ifdhal mengatakan hal itu menjadi salah satu yang akan diklarifikasi kepada Polri. Komnas HAM dan Polri akan melakukan investigasi bersama terkait perbedan data tersebut.

“Ini yang akan kita tindaklanjuti lagi. Kita akan melakukan semacam join investigation untuk memastikan jumlah korban sehingga dapat kejelasan,” paparnya.

“Terkait 2 korban yang tertembak di luar pelabuhan, kita akan mendalami lebih jauh dengan melakukan kembali investigasi di sana, untuk memastikan korban ini tewas oleh peluru apa karena belum dipastikan jenis pelurunya,” lanjut Ifdhal.

Polri telah menetapkan 5 tersangka dari pihak kepolisian terkait bentrokan berdarah di Bima. Dalam sidang disiplin yang digelar Polda NTB Kamis pagi hingga malam kemarin, 5 personel tersebut dinyatakan terbukti melanggar prosedur tetap kepolisian dan memukul warga dengan popor senjata, saat polisi membuka paksa blokade Pelabuhan Sape, Bima, NTB, yang menewaskan dua orang.

Lima personel polisi itu dinilai melanggar Peraturan Pemerintah No 2/2003 tentang Disiplin Anggota Polri, pasal 3 huruf g dan pasal 5 huruf a. Mereka dituntut mendapat teguran tertulis, penundaan menjalani pendidikan selama enam bulan dan dikurung selama tujuh hari.

(mpr/nvt)

Baca Juga

 

CekIzinPertambangan

Hery Winarno – detikNews

Jumat, 06/01/2012 04:31 WIB

Diduga Ada Pelanggaran, DPR Akan Cek Izin Pertambangan di Bima
Jakarta – Komisi VII DPR menduga ada pelanggaran prosedur oleh perusahaan tambang di Bima, NTB yang berakibat kerusuhan beberapa waktu lalu. Komisi yang membidangi pertambangan tersebut akan mengecek izin perusahaan tambang yang beroperasi di Bima.

“Yang namanya perusahaan tambang untuk beroperasi itu perlu izin dari tokoh masyarakat setempat. Nah kenapa yang di Bima ini justru mendapat menolakan dari warga, makanya nanti akan kita cek ke sana,” ujar anggota Komisi VII DPR Sutan Bathoegana saat berbincang dengan detikcom, Kamis (5/1/2011).

Menurut politisi Demokrat ini, bila sudah mendapatkan izin dari tokoh masyarakat setempat tentu kejadian bentrokan di pelabuhan Sape, Bima tidak perlu terjadi. “Kalau tidak ada izin kenapa bisa ada aktifitas penambangan di sana. Itu Nanti akan menjadi fokus Panja Minerba yang sudah ada di Komisi VII,” terangnya.

Menurut Sutan, bila hasil penulusuran yang dilakukan oleh Panja Minerba kurang memuaskan maka kasus Bima bisa saja bergulir menjadi Pansus. Namun saat ini, Komisi VII menyerahkan sepenuhnya pada penelusuran Panja Minerba.

“Kalau Panja kan cuma 5 orang, kalau Pansus bisa 54 orang, tetapi kita lihat dulu hasil Panja seperti apa. Yang jelas kita akan cek perizinan di sana,” imbuhnya.

Seperti diketahui, bentrokan yang terjadi di Bima yang menyebabkan tiga korban tewas dipicu oleh penolakan warga terhadap SK Bupati Bima No 188. Warga menolak adanya SK tersebut karena akan menyebabkan adanya penambangan emas di Bima.

(her/fiq)

 

About these ads

2 Responses to “Konflik Horizontal : Marak di Daerah akibat Negara gagal atasi akar masalah”


  1. January 8, 2012 at 10:36 pm

    Cerita Negeri Dongeng…

  2. February 8, 2012 at 2:35 pm

    Toleransi, dialog dan saling penghormatan atas perbedaan merupakan kunci menghindari konflik sosial.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,006,241 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers

%d bloggers like this: