(foto:dok/ist)
JAKARTA – Rencana pembangunan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) memang cukup menarik perhatian. Konstruksi jembatan sepanjang 30 kilometer (km) dengan nilai investasi Rp 250 triliun tersebut membutuhkan konsep konstruksi yang matang.
Selama ini, pemerintah selalu memamerkan pembangunan infrastruktur yang menopang kesejahteraan rakyat banyak, salah satunya transportasi. Sebagai negara kepulauan, idealnya Indonesia juga memiliki kekuatan lebih di sektor transportasi pelayaran yang banyak menghubungkan pulau-pulau.
Ahli hukum maritim Chandra Motik mengatakan, pemerintah harus bisa mengubah anggapan bahwa gagasan pengembangan infrastruktur transportasi di Indonesia sekadar lip service, tetapi benar-benar mengakomodasi kebutuhan akses transportasi masyarakat di lokasi terpencil. Salah satunya diwujudkan dengan memajukan transportasi berbasis kelautan dan penyeberangan.
“Membangun infrastruktur jembatan memang sah-sah saja. Namun, sebagai negara maritim kepulauan, Indonesia seharusnya mampu memperkuat sektor transportasinya dengan mengoptimalkan eksistensi kapal, dan mempercantik pelabuhan serta dermaga, yang potensinya sangat besar dalam pengangkutan massal,” kata Chandra kepada SH, Selasa (24/1).
Menurutnya, jika ingin fokus pada aspek konektivitas antarwilayah kepulauan, pengoptimalan jumlah armada kapal, baik untuk transportasi laut ataupun penyeberangan, harus jauh lebih efektif.
“Dengan menambah jumlah kapal baru, memperbanyak dermaga dan pelabuhan, tentu akses transportasi akan bisa lebih maksimal. Perbanyakan jumlah kapal bisa dijadikan modal alternatif keamanan dan pertahanan negara ke depannya,” katanya.
Menurut catatan SH, tahun lalu anggaran pembangunan proyek JSS sangat spektakuler, karena mencapai ratusan triliun rupiah.
Jika pada awal 2011 disebutkan dana pembangunan JSS sebesar Rp 117 triliun (kala itu belum ada penambahan konsep kereta api), nilai tersebut sangat cukup untuk pengadaan sekitar 208 unit kapal feri baru yang masing-masing berbobot 4.000 gross ton dan mampu mengangkut ribuan orang.
Kalau saja pembelian kapal feri baru itu terwujud, tentu pemerintah tidak perlu kesulitan mengatur 200 lintasan antarpulau. Yang lebih mengagetkan lagi, jumlah kapal feri di Indonesia baru mencapai sekitar 210 unit sejak negeri ini merdeka.
Indonesia sebagai negara maritim kepulauan yang memiliki perairan luas dari Sabang hingga Merauke sangat minim armada kapal. Padahal, dalam bentang itu terdapat sekitar 8.000 pulau berpenghuni dari belasan ribu pulau.
Transportasi yang paling ideal dengan kondisi itu hanya kapal feri. Pengoptimalan kapal penyeberangan bisa menjadi prioritas yang lebih bijak untuk menumbuhkan perdagangan antarpulau secara serentak dan paralel.
Pilihan Tegas
Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo Alimuso pun sempat mengkhawatirkan pembangunan JSS akan mematikan bisnis kapal penyeberangan. Sedikitnya 33 feri yang melayani penyeberangan Merak–Bakauheni terancam nganggur jika jembatan ini dibangun.
“Kami berharap kasus Jembatan Suramadu yang membunuh usaha feri penyeberangan terulang kembali di Jembatan Selat Sunda. Saat ini ada 33 kapal penyeberangan di Pelabuhan Merak–Bakauheni terancam tidak ada penumpang,” katanya yang dihubungi SH secara terpisah.
Ia menegaskan, pihaknya tidak bermaksud menentang pembangunan JSS yang sudah menjadi keputusan pemerintah ini. Namun ia berharap dampak negatif proyek JSS ini dapat diminimalkan.
Ahli transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengatakan, dirinya memang tidak menolak rencana pembangunan JSS. “Tetapi, apakah pemerintah sudah membangun infrastruktur dasar dan moda transportasi yang lebih vital? Setidaknya, adakah kepastian kapan infrastruktur itu selesai?” katanya.
Dalam hal ini, katanya, pemerintah harus menentukan pilihan yang tegas. “Apakah ingin membangun Jembatan Selat Sunda atau melihat kematian perekonomian dari kota-kota besar di Indonesia akibat kemacetan? Saat ini saja belum ada solusi pasti bagi kemacetan di kota-kota besar. Lantas di mana komitmen pemerintah yang juga ingin mengurangi beban jalan dari angkutan kendaraan bertonase besar?” ujarnya.
Saat ini memang tidak pernah ada pengoptimalan angkutan feri. Dampaknya, tak pernah diketahui seberapa besar daya dukung feri terhadap mobilitas barang dan penumpang.
Wakil Ketua Umum Indonesian Ferry Association (IFA), Bambang Harjo, menegaskan, di lintas feri Merak-Bakauheni, keterisian (load factor) feri hanya 70 persen.
Penyebabnya, baru 16 dari 34 kapal dapat beroperasi optimal, karena terbatasnya daya dukung dermaga. Bahkan ketika Dermaga V–VIII Merak selesai dibangun, diprediksikan load factor feri di lintas itu tinggal 30 persen.
Menanggapi rencana pembangunan jembatan tersebut, Direktur Lalu lintas ASDP Kementerian Perhubungan, Wiratno, mengatakan, hal tersebut menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kementerian Perhubungan hanya mencegah terjadinya gangguan selama proses pembangunan jembatan terpanjang di dunia itu.
“Membangun jembatan itu kan butuh waktu sepuluh sampai lima belas tahun. Kami berupaya selama dibangun jangan sampai terjadi gangguan. Kendaraan yang lewat Selat Sunda harus menunggu 15 tahun, kan tidak mungkin. Tugas kami tetap mengatur agar kapasitas itu terjaga lebih baik,” katanya.
Ia mengatakan, pihaknya pun masih menunggu jaminan kepastian kapan JSS dibangun. Ini penting bagi investor untuk memastikan perhitungan.
“Kami dari Perhubungan hanya melihat dua sisi, satu dari kapasitasnya. Artinya, selama jembatan itu belum dibangun kami mencegah terjadinya antrean atau kesemrawutan. Kedua, ada kepastian bagi investor untuk memastikan keberlanjutan perusahaan pelayaran mereka,” ujarnya.
Untuk persiapan itu, Kementerian Perhubungan akan membangun satu dermaga lagi, yaitu dermaga 6. “Makanya kami butuh kepastian. Jika sudah ada kepastian jembatan itu akan dibangun, kami bisa siap-siap kapal itu mau dipindah ke mana. Meskipun ada jembatan, angkutan penyeberangan tetap ada. Jumlahnya tidak tahu, mungkin hanya tinggal 25 persen,” katanya.
Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI), Y Paonganan, dalam keterangan tertulisnya kepada SHmenilai rencana pembangunan JSS kurang efektif, karena terkesan mengabaikan keberadaan laut. Padahal, laut memiliki potensi sangat besar.
“Pembangunan JSS hanya akan menghamburkan anggaran, walaupun itu dana investor. Itu juga terkesan kurang menghormati posisi Indonesia sebagai negara bahari dengan jumlah pulau yang sangat banyak,” katanya.
Perbesar Foto
KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO Jimly Asshiddiqie
AFP Anwar Ibrahim
NASA/Los Angeles Times
Perbesar Foto
Recent Comments