25
Dec
11

Konflik Aparat vs Warga : Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat

 

Tembak di Tempat

Didi Syafirdi – detikNews

Minggu, 25/12/2011 17:50 WIB

Lumpuhkan Pendemo di Bima, Polisi Gunakan ProTap Tembak di Tempat
Jakarta - Menghadapi unjuk rasa warga yang berujung bentrok di Pelabuhan Sape, Bima, NTB aparat kepolisian menggunakan protap Nomor 1/X/2010 tentang Penanggulangan Tindakan Anarkis terhadap pendemo. Akibatnya, 2 orang warga tewas tertembus timah panas petugas.Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Saud Usman Nasution mengatakan, penggunaan protap yang dikenal dengan protap tembak di tempat itu sudah sesuai dengan prosedur. Tindakan represif diambil karena adanya perlawan dari warga dengan senjata tajam dan bom molotov.”Protap Nomor 1 Tahun 2010 merupakan penanganan terhadap unjuk rasa anarkis. Diatur penembakan untuk melumpuhkan bukan membunuh,” kata Saud kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan, Minggu (25/12/2011).Pada kenyataannya, 2 warga, Arif Rahman dan Saiful tewas dalam bentrok berdarah itu. Saat mengamankan demo lanjutnya, petugas hanya dibekali dengan peluru karet. “Peluru yang digunakan peluru karet,” ucapnya.Untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian kedua orang itu, Saud masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Mataram.”Kita sedang tunggu hasil otopsi, untuk memastikan tidak bisa luka dilihat hanya dari luar saja,” kata Saud.

Pasca bentrokan polisi menetapkan 47 orang warga sebagai tersangka karena menduduki fasilitas umum, melakukan pengursakan dan pembakaran. Tiga orang berinisial H, A alias O dan SY terindikasi sebagai provokator.

Bentrok antara brimob dan warga terjadi Sabtu (24/12/2011) pagi saat polisi membubarkan paksa ribuan warga yang memblokade Pelabuhan Sape, karena tuntutan agar dua perusahaan tambang di Sape dan Lambu ditutup tak digubris Bupati Bima. Blokade pelabuhan sudah berlangsung sepekan.

Pelabuhan Sape melayani penyeberangan ke Labuan Bajo, Manggarai, dan ke Waikelo, Sumba, NTT. Pelabuhan ini terletak pada jalur jalan nasional yang menghubungkan Aceh hingga Los Palos, Timor Leste.

(did/gun)

2.12.2011 14:12

Tragedi Mesuji Terulang di Sumbawa

(foto:dok/ist)

JAKARTA – Aksi kekerasan terhadap petani kembali terjadi. Kali ini menimpa ratusan petani di Kampung Pekasa, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Puncaknya terjadi Rabu (21/12) sore. Polisi, TNI, serta polisi hutan mengintimidasi petani dengan melepaskan tembakan berkali-kali. Petugas juga menangkap kepala adat setempat. Hingga Kamis (22/12) pagi ini ratusan warga termasuk petani lari ke hutan.

Sekretaris Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumbawa Febrian Anindhita yang dihubungi SH, Kamis pagi ini mengatakan, hingga pagi ini, masyarakat di sini belum berani kembali ke desanya.

Mereka lari ke hutan dan berpencar setelah diintimidasi dengan senjata. Suara peluru melepaskan tembakan berkali-kali juga membuat warga syok dan ketakutan. Intimidasi itu disebut-sebut berdasarkan perintah Dinas Kehutanan NTB.

Febrian menuturkan, dalam peristiwa yang terjadi Rabu sore sekitar pukul 15.00 Wita hingga malam memang tidak ada korban jiwa. Namun, kepala adat Kampung Pekasa ditangkap polisi untuk dimintai keterangan. Hingga kini yang bersangkutan belum kembali ke rumah.

“Mereka (Tim Gabungan polisi, TNI, dan polisi hutan) membawa kepala adat kami, setelah sebelumnya melakukan intimidasi,” imbuh Febri mengutip pernyataan warga.

Sebelumnya, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Abdon Nababan menyebutkan, kasus Mesuji terulang di Kampung Pekasa, Kabupaten Sumbawa, NTB. Kampung ini merupakan wilayah adat sejak ratusan tahun lalu. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan pada 1980-an, wilayah ini ditunjuk sebagai kawasan hutan lindung.

Mengenai kejadian itu, dia menjelaskan, sore itu Dinas Kehutanan NTB datang mengerahkan aparat Brimob dan polisi hutan menggusur Kampung Pekasa dengan cara membakar seluruh rumah dan menangkap warganya. Rumah yang dibakar berjumlah 50.

“Peristiwa terjadi Rabu sekitar pukul 15.00 waktu setempat sampai malam hari. Warga ketakutan sehingga banyak yang memilih masuk hutan,” katanya.

Ia mengatakan, kasus ini merupakan contoh bahwa hukum Indonesia tidak berpihak kepada masyarakat adat. Kasus ini harus diinvestigasi Komnas HAM sebagai pihak independen.

Kawasan adat ini sudah ada ratusan tahun lalu tetapi tiba-tiba pada 1980-an Menteri Kehutanan (Menhut) menetapkan wilayah itu sebagai hutan lindung.

Aksi Petani Meningkat

Menurut catatan SH, aksi petani terkait sengketa tanah terus bermunculan sepekan ini. Sebut saja yang terjadi di depan Gedung DPR/MPR Senayan Jakarta pada Senin (19/12).

Seratus petani dari Kabupaten Meranti, Pulau Padang, Riau, berunjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin. Sebagai simbol penderitaan, sekitar 37 warga Meranti bahkan menjahit mulutnya untuk meminta perhatian pemerintah agar membantu perbaikan nasib mereka.

Mereka menuntut pemerintah mencabut SK Kehutanan Nomor 327 tentang pemberian hak penguasaan hutan tanaman industri kepada perusahaan Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Para petani menganggap operasional RAPP telah merusak hutan. Bahkan mereka memperkirakan operasional tersebut dapat menenggelamkan Pulau Padang. Selain itu, masyarakat yang menggantungkan hidup pada produksi hutan di wilayah tersebut juga terancam kehilangan mata pencarian.

Di Bima, ratusan warga Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, NTB, hingga Selasa (20/12) masih bertahan menduduki dan memblokade Pelabuhan Sape Bima. Aksi pendudukan dilakukan sejak Senin.

Mereka bahkan nekat bertahan di pelabuhan sampai Bupati Bima Ferry Zulkarnain ST mencabut SK 188 yang memberi izin eksplorasi tambang emas di wilayah mereka. Menurut warga, kehadiran investor tambang emas telah cukup merusak mata pencarian warga yang rata-rata sebagai petani.

Ratusan warga itu menginap di pintu keluar-masuknya kendaraan di pelabuhan. Mereka membawa sejumlah senjata tajam. Akibat aksi blokade itu, aktivitas di Pelabuhan Sape Bima dari Senin hingga kini lumpuh total.

Kapal dan puluhan kendaraan terpaksa mengantre menunggu aksi massa bubar. Pihak Angkutan Sungai, Danau, dan Pelabuhan Sape, serta aparat kepolisian masih kewalahan mengatur lalu lintas di sekitar pelabuhan.

Terakhir, ratusan petani dari lima desa, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, yang tergabung dalam Serikat Tani Kubu Raya (STKR), menggelar demonstrasi menolak masuknya perkebunan sawit. Aksi digelar di halaman Markas Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Selasa.

Mereka berasal dari lima desa, yakni Desa Seruat, Dabung, Olak-olak Kubu, Mengkalan, dan Pelita yang tergabung dalam STKR. Petani menolak masuknya pengembangan perkebunan sawit oleh PT Sintang Raya karena telah merampas lahan pertanian dan tanah-tanah petani.

Ratusan petani itu rela menempuh perjalanan berjam-jam, yakni dari Kecamatan Kubu menempuh perjalanan air sekitar tiga jam dan perjalanan darat menggunakan lima truk dari Dermaga Rasau Jaya, kemudian menuju Mapolda Kalbar sekitar 1,5 jam. (CR-27/Ant)

Polisi Minta Bukti

Didi Syafirdi – detikNews

Minggu, 25/12/2011 18:04 WIB

Polisi Minta Bukti Korban Tewas Bentrokan di Bima Lebih dari 2 Orang
Jakarta - Sampai saat ini RSUD Bima hanya menerima dua korban tewas akibat bentrokan antara Brimob Polda NTB dengan warga di Pelabuhan Sape, Bima, NTB. Berdasar fakta tersebut, Mabes Polri masih berkeyakinan bahwa jumlah koban tewas tidak lebih dari dua orang tersebut.”Sejauh ini korban tewas ada dua orang warga atas nama Arif Rahman dan Saiful,” tegas Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Saud Usman, di Mabes Polri, Jakarta, Minggu (25/12/2011).”Kemarin ada yang katakan sampai ada 11 korban yang tewas. Bila memang ada, silakan tunjukkan,” sambungnya.Sementara untuk korban luka-luka, tercacat ada 10 orang yang semuanya masih menjalani perawatan di RSUD Bima. Sebanyak dua hingga tiga orang di antara mereka mengalami luka tembak.Jumlah korban tewas dalam bentrokan di Pelabuhan Sape sempat dikabarkan berjumlah tiga orang. Bahkan ada isu yang menyatakan ada mahasiswa anggota IMM yang tewas dalam bentrokan, namun belakangan IMM membantahnya. (did/lh)
Minggu, 25/12/2011 16:15 WIB

fotoNews

Salat Gaib

Fotografer – Pool
Salat Gaib untuk Korban Kekerasan Bima
   

Salat Gaib untuk Korban Kekerasan Bima
Salat Gaib ini diikuti sekitar 20 orang. Hasan Alhabshy/detikcom
icon_star_off icon_star_off icon_star_off icon_star_off icon_star_off

Foto Lain

Sekitar 20 orang menggelar salat ghaib di depan gedung DPR, Jakarta, untuk para demonstran yang tewas di Bima, NTB, Minggu (25/12/2011). Mereka juga mengecam tindakan polisi yang menembaki demonstran yang tidak bersenjata.

Aparat Vs Warga

Ramadhian Fadillah – detikNews

Minggu, 25/12/2011 10:16 WIB

tv

 Konflik Aparat vs Warga Dinilai akan Terus Terjadi
trans7
Jakarta - Konflik aparat versus warga dinilai masih akan terus terjadi selama reformasi agraria tidak berjalan. Rakyat kecil dan petani hanya akan menjadi korban penggusuran industri kelapa sawit dan tambang.”Kekerasan dan pelanggaran HAM dalam sektor agraria pasti terjadi selama ada konflik agraria. Hal itu tentu menjadi satu keprihatinan. Pantas kita kecam kekerasan yang dilakukan aparat negara,” ujar Direktur Program Imparsial, Al Araf kepada detikcom, Minggu (25/12/2011).Araf menjelaskan ada sekitar 1.000 konflik agraria yang berpotensi konflik. Wilayah konflik akibat tambang dan perkebunan tersebar merata di seluruh pelosok negeri.”Akar masalahnya adalah reformasi agraria yang tidak berjalan. Padahal itu merupakan ketetapan MPR tahun 2001, sampai sekarang semuanya berjalan setengah hati. Apalagi saat pemerintahan SBY ini,” keluh Araf.Imparsial menuntut agar pemerintah mengusut tuntas seluruh konflik antara masyarakat dan aparat keamanan. Termasuk kasus Mesuji dan Bima. Araf pun menilai aparat kerap berlaku represif di lapangan karena tidak ada sangsi berat bagi pelaku pelanggaran HAM.”Paling dihukum 21 hari atau ditunda kenaikan pangkat. Tolonglah agar Komnas HAM serius menangani masalah ini,” tutupnya. (rdf/anw)
Baca Juga

Polisi Juga Manusia

Ahmad Toriq – detikNews

Minggu, 25/12/2011 09:31 WIB

 Polisi Juga Manusia, Bisa Panik Hadapi Massa
Jakarta - Perilaku represif polisi menjadi sorotan dalam beberapa kasus yang terjadi baru-baru ini. Namun, yang perlu diingat mereka juga manusia biasa yang bisa merasa takut dan panik.”Di lapangan, mereka juga bisa takut bahkan panik. Sehingga, perilaku menjadi sebatas fight atau flight. Tujuannya, sama seperti kita, sekadar menyelamatkan diri,” kata pakar psikologi forensik Binus, Reza Indragiri Amriel, dalam emailnya kepada detikcom, Minggu (25/12/2011).Keletihan sekaligus ledakan kondisi psikologis menjadi faktor yang bisa memicu tindak represif seorang personel polisi. Sehingga, alih-alih menjadi pemecah masalah, terkadang polisi justru menjadi sumber masalah.Beban menjadi tulang punggung keluarga dan sorotan publik juga menjadi tekanan tersendiri bagi mereka. Fakta ini ditambah dengan kenyataan bahwa pihak kepolisian kurang memikirkan kesejahteraan para personelnya.”Mereka adalah bagian dari organisasi yang kurang memberikan perhatian kepada anggota-anggotanya,” lanjut Reza.Pendidikan dan pelatihan secara kontinu perlu dikedepankan dalam rangka pembinaan karakter para personel polisi.”SDM dan Lembaga Pendidikan adalah unit yang paling mendasar bertugas membenahi itu semua,” tutupnya. (rdf/rdf)

Baca Juga

Warga Blokir Jalan

Kusmayadi – detikNews

Minggu, 25/12/2011 13:57 WIB

 Pasca Bentrok Bima, Kecamatan Lambu Masih Mencekam, Warga Blokir Jalan
Mataram - Sehari setelah bentrok polisi dengan warga Kecamatan Lambu dan Sape, di Bima, NTB, suasana di dua kecamatan itu masih mencekam. Tadi pagi warga mengamuk dan merobohkan kantor yang telah dibakar sehari sebelumnya. Warga juga memblokir jalan dengan bersenjata tajam. Beredar kabar, polisi akan menggelar sweeping.Di kecamatan Lambu, warga memusatkan diri di dua desa yakni Desa Rato dan Desa Sumi. Menurut Delian Lubis, Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Cabang Bima, warga mempersiapkan diri melawan, kalau sweeping benar digelar polisi.”Kami bersama warga kini menyiapkan diri. Kita terima informasi polisi mau sweeping. Kami kini sedang bersiap di Desa Rato,” kata Lubis, dihubungi detikcom dari Mataram, Minggu (25/12/2011). LMND adalah salah satu elemen yg turut aksi bersama warga dan menamakan diri Front Rakyat Anti Tambang.Lubis mengatakan, warga kini memblokade jalan akses menuju kecamatan Lambu. Jalan akses itu juga menghubungkan Lambu dengan Kecamatan Sape.Tadi pagi kata Lubis, warga kecamatan Lambu masih melampiaskan kemarahan dengan mengamuk merubuhkan dan meratakan bangunan kantor-kantor milik instansi pemerintah yang sehari sebelumnya dibakar warga. Di antara bangunan yang diratakan warga adalah Mapolsek Lambu, Kantor Cabang Dinas Kehutanan, Dinas Pendidikan, dan kantor Desa Lambu.”Tentang korban meninggal, warga sudah ikhlaskan. Sejak semula kami sampaikan ini gerakan masyarakat yang hanya ingin izin operasional dua perusahaan tambang di Sape dan Lambu dicabut. Karena itu kami siap hadapi konsekuensi apapun,” kata Lubis.Sejauh ini kata dia, sudah 54 orang warga yang ditangkap polisi. Seluruhnya dibawa ke Mapolres Bima. Namun terhadap informasi yang menyebutkan bahwa lima warga hilang dan tiga yang tewas, Lubis tak ingin berspekulasi.”Yang kami yakini sampai saat ini, dua teman kami meninggal, sembilan luka di rawat di rumah sakit Bima dan dua lagi dirujuk di rumah sakit di Mataram. Salah satu yang krtitis di Mataram adalah aktivis LMND,” kata Lubis.Ia mengatakan, warga sebetulnya tidak ingin berkonfrontasi. Warga hanya ingin aspirasi mereka dikabulkan pemerintah.Bentrok antara brimob dan warga terjadi Sabtu (24/12/2011) pagi saat polisi membubarkan paksa ribuan warga yang memblokade Pelabuhan Sape, karena tuntutan agar dua perusahaan tambang di Sape dan Lambu ditutup tak digubris Bupati Bima. Blokade pelabuhan sudah berlangsung sepekan.Pelabuhan Sape melayani penyeberangan ke Labuan Bajo, Manggarai, dan ke Waikelo, Sumba, NTT. Pelabuhan ini terletak pada jalur jalan nasional yang menghubungkan Aceh hingga Los Palos, Timor Leste. (anw/anw)

Baca Juga

Komisi Anak

Indra Subagja – detikNews

Minggu, 25/12/2011 08:18 WIB

Komisi Anak Kutuk Kekerasan di Bima
trans7
Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengutuk kekerasan yang terjadi di Bima, NTB. Seharusnya penegakkan hukum dilakukan dengan cara yang tidak melawan hukum. Korban anak pun bisa dicegah.”Dalam insiden kekerasan tersebut, salah satu korban tewas adalah Saiful yang masih berusia 17 tahun. Seharusnya polisi hadir untuk menjaga ketertiban umum, memberikan rasa aman dan memberikan perlindungan terhadap warga,” terang Wakil Ketua KPAI Asrorun Niam Saleh dalam pernyataannya, Minggu (25/12/2011).Pria yang akrab disebut Niam ini menjelaskan, dalam situasi konflik sekalipun, polisi harus tetap memberikan perlindungan pada anak-anak.”KPAI juga menyesalkan pelibatan anak-anak dalam konflik tersebut,” jelasnya.Pelibatan anak-anak dalam unjuk rasa tidak dibenarkan. Namun bagaimanapun polisi tidak bisa sembarang melakukan tindakan atas dasar penegakkan hukum.”Pelibatan anak dalam konflik melanggar UU dan bertentangan dengan prinsip perlindungan anak,” jelasnya.2 Warga Bima, Syaiful dan Arif Rachman tewas ditembak petugas. Keduanya tergabung dalam kelompok masyarakat yang memblokade Pelabuhan Sape, Bima, NTB. Warga menolak lokasi tambang emas di daerah mereka yang dinilai merusak sumber air. (ndr/rdf)
Baca Juga

Hentikan Kekerasan

Ahmad Toriq – detikNews

Minggu, 25/12/2011 07:26 WIB

 Polisi Harus Hentikan Kekerasan Pada Rakyat Kecil
trans7
Jakarta - Polisi kembali menjadi sorotan karena kasus kekerasan yang terjadi di Bima, Nusa Tenggara Barat. Tindakan represif aparat kepolisian dalam menghadapi unjuk rasa rakyat Bima dinilai berlebihan dan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.”Sesungguhnya negara tidak dalam keadaan bahaya oleh pengunjuk rasa, tetapi negara tidak berdaya dalam cengkeraman tuan-tuan pemilik modal,” ujar Edi Saidi, Koordinator Urban Poor Consortium Jaringan Rakyat Miskin (UPC JRMK), Minggu (25/12/2011).”Oleh karena itu, pembubaran paksa dan penembakan terhadap aksi rakyat yang mempertahankan haknya merupakan tindakan yang inkonstitusional dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM),” lanjut rilis tersebut.Dalam rilisnya, UPC JRMK meminta agar pemerintah menghentikan dan mencabut izin usaha PT Indo Mineral Persada dan PT Sumber Mineral Nusantara. Kapolda NTB juga diminta mengusut dan mengadili aparat pelaku penembakan yang dikabarkan menewaskan dua orang tersebut.Selain itu, mereka menunjuk Bupati Bima sebagai pihak yang bertanggung jawab atas segala kerugian materiil dan immateriil para korban dan keluarga korban. UPC JRMK juga meminta Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan perlindungan hukum terhadap para korban. (rdf/rdf)

Polri Banjir Kecaman

Ramadhian Fadillah – detikNews

Minggu, 25/12/2011 05:51 WIB

 Tewaskan Demonstran di Bima, PolRI Banjir Kecaman
Jakarta - Tindakan represif Brimob dalam membubarkan demonstrasi di Bima, Nusa Tenggara Barat, menuai banyak kecaman. Polisi seharusnya tidak perlu melakukan tindak kekerasan pada demonstran. Apalagi hingga menembaki demonstran yang tidak bersenjata.”Polisi makin tidak bisa mengerem tindakannya. Ini tidak manusiawi. Tindakan kasar sudah melembaga. Mesuji belum selesai kini ditambah Bima,” ujar pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar kepada detikcom, Sabtu (24/12/2011) malam.Bambang mengkritik tindakan polisi. Menurutnya seharusnya polisi melindungi rakyat yang menjadi korban dari efek negatif pembangunan dan penggusuran lahan. Bukan malah menembaki mereka.”Polisi harus paham. Mereka ini kan mencari keadilan. Sudah jadi korban pembangunan, malah dihantam polisi juga. Presiden SBY juga jangan diam saja,” tutur Bambang.LSM Kontras pun menyampaikan kecaman atas tindakan polisi. Menurut data lapangan yang didapat Kontras, saat itu tidak ada kondisi yang mengancam nyawa aparat yang berjaga. Haram hukumnya menembaki orang yang tidak bersalah. Kontras menyayangkan justru polisi menembaki rakyat yang menuntut hak mereka dan mencari keadilan atas tanah mereka.”Kapolda dan Gubernur harus bertanggung jawab,” ujar koordinator Kontras Haris Azhar kepada detikcom.Kecaman juga disampaikan Muhammad Lutfi, anggota DPR Dapil NTB. Lutfi mempertanyakan kinerja Polri yang seolah-olah membiarkan masyarakat menduduki pelabuhan Sape, Bima. Untuk selanjutnya dibubarkan paksa. Seharunya sebagai objek vital polisi memblokir pelabuhan tersebut sehingga tidak bisa ditutup oleh warga. Namun warga harus diberi pendekatan persuasif.”Bukan dengan cara ditembaki. Ini kan seolah-olah ada pembiaran,” kata Lutfi saat dihubungi detikcom.Dua orang dipastikan tewas dalam bentrok warga dengan aparat kepolisian di Bima, NTB. Sempat terlihat beberapa kali anggota kepolisian menyeret dan memukuli warga.Pada saat terjadinya bentrokan, Sabtu (24/12/2011) pagi, seperti ditayangkan oleh Trans7, terlihat sekitar empat petugas polisi dari kesatuan Brimob menarik seorang warga ke arah luar area bentrokan. Seorang warga ini ditarik hingga kakinya terseret.Terlihat salah seorang polisi memukul dan melepaskan tendangan ke arah warga yang tengah diseret itu. Tak lama kemudian muncul salah seorang berpakaian sipil yang turut melepaskan tendangan.Dalam tayangan tersebut, juga terdengar suara tembakan peluru bertubi-tubi ke arah kerumunan warga yang memblokir pelabuhan. Di saat aparat kepolisian mendekat sambil memberondong tembakan, warga berhamburan membubarkan diri.

(rdf/rdf)

Baca Juga

Bentrok Bima

Mega Putra Ratya – detikNews

Sabtu, 24/12/2011 15:02 WIB

 Bentrok Bima, PolRI : 2 Orang Tewas & 3 Provokator Diamankan
Jakarta - Jumlah korban tewas akibat bentrokan di Bima masih simpang siur. Mabes Polri membeberkan 2 orang tewas, 3 provokator ditangkap dan 31 orang diamankan.”Korban meninggal dunia, Arief Rachman (18) dan Syaiful (17),” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Saud Usman Nasution, dalam rilis yang diterima detikcom, Sabtu (24/12/2011).Saud mengatakan provokator yang ditangkap berinisial H (DPO Polda NTB), A alias O, dan Sy.”Jumlah massa yang diamankan dan diambil keter di Polres Bima 31 orang terdiri dari 25 orang dewasa dan 6 anak-anak,” ujar Saud.Menurut dia, barang bukti yang disita 10 parang, 4 sabit, 1 tombak, 1 bom molotov, 2 botol bensin dan lain-lain.Walhi Bima sebelumnya menyebut 3 orang tewas dalam insiden berdarah itu. Korban tewas bernama Arif Rahman (19), Saipul (17) dan 1 orang laki-laki yang belum terindentifikasi.Sebelumnya juga menurut Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 2 orang tewas dalam peristiwa ini. Sedang versi WALHI ada 3 orang yang tewas yakni Arif Rachman dan Syaiful, sedang 1 orang lagi belum teridentifikasi. (aan/ndr)
Baca Juga

Kronologi Bentrok

Mega Putra Ratya – detikNews

Sabtu, 24/12/2011 15:34 WIB

Kronologi Bentrok Berdarah di Bima versi Polisi
Jakarta - Mabes Polri membeberkan bentrokan berdarah warga dengan aparat keamanan di Pelabukan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). 2 Nyawa melayang saat bentrokan maut itu.Berikut ini kronologi bentrokan warga dan aparat keamanan di Bima seperti yang disampaikan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution, dalam rilis yang diterima detikcom, Sabtu (24/12/2011).Selasa 20 Desember 2011Ada kegiatan unjuk rasa massa yang menamakan diri Kelompok Front Reformasi Anti Tambang berupa menduduki dan melarang aktivitas jembatan penyeberangan Ferry Sape.Massa menuntut agar SK Bupati Bima nomor 188 tahun 2010 yang memberikan izin pertambangan kepada PT Sumber Mineral Nusantara dicabut.Kedua, massa menuntut agar tersangka atas nama AS yang sudah diserahkan ke jaksa penuntut umum supaya dilepaskan (terkait provokator pembakaran kantor Camat Lumbu pada 10 Maret 2011).Perempuan dan anak-anak dijadikan tameng oleh massa di penyeberangan ferry.Bupati dan kapolda sudah melaksanakan negosiasi secara berulang-ulang. Tetapi massa tidak bergeming sepanjang kedua tuntutannya tidak terpenuhi.Dalam rangka pelaksanaan operasi lilin 2011 dan juga terganggunya aktivitas masyarakat sebagai akibat dari jembatan penyeberangan tidak bisa digunakan sehingga terjadi keresahan masyarakat, kemudian dilakukan tindakan penegakan hukum untuk pembebasan jembatan penyeberangan ferry dari pendudukan massa.

Sabtul 24 Desember 2011 pukul 08.00 WITA

Dilakukan tindakan penegakan hukum terhadap massa yang bertahan di jembatan penyeberangan ferry Sape dipimpin Kapolda NTB.

Kemudian dilakukan penangkapan terhadap provokator dan masyarakat yang masih bertahan. Mereka diangkut keseluruhan ke Polres Bima untuk diambil keterangannya.

Provokator yang ditangkap yaitu : 1. atas nama H (DPO Polda NTB), A alias O, dan Sy.
Jumlah massa yang diamankan dan diambil keter di Polres Bima 31 org (25 dewasa dan 6 anak).
Korban meninggal dunia: Arief Rachman (18) dan Syaiful (17).
Bara bukti yang disita: parang 10, sabit 4, tombak 1, bom molotov 1, bensin 2 botol dan lain-lain.
Polsek Lambu terbakar bersama beberapa kantor pemerintah dan sedang didata.

Sabtu 24 Desember 2011

Aktivitas di pelabuhan penyeberangan Sape berjalan dengan normal kembali.

(aan/ndr)

Baca Juga

Brimob dan Warga

Kusmayadi – detikNews

Sabtu, 24/12/2011 13:03 WIB

 Brimob dan Warga Bentrok di Pelabuhan Sape, NTB
Bima, NTB - Bentrokan antara warga dengan aparat keamanan kembali terjadi. Kali ini lokasi terjadinya bentrokan adalah di Pelabukan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat. Warga yang sudah satu pekan ini memblokade pelabuhan penyeberangan itu, melawan Brimob Polda NTB yang mencoba membubarkannya.”Betul ada bentrokan, kita masih menunggu laporan lengkapnya,” ujar Kabid Humas Polda NTB, AKBP Sukarman Hussein, melalui telepon (24/12/2011).Berdasar informasi sementara dari lapangan, bentrokan terjadi pada sekitar pukul 07.00 WITA. Pada waktu itu pasukan Brimob Polda NTB yang tiba sejak sehari sebelumnya (23/12) mencoba membongkar blokade yang dilakukan seribuan orang warga yang menutup gerbang Pelabuhan Sape, Bima.Tembakan peringatan yang dilepaskan polisi, membuat warga kocar-kacir. Namun tidak sedikit yang melakukan perlawanan dengan berbagai senjata tajam yang mereka genggam. Buntut dari perlawanan itu, ada 20 orang yang akhirnya diamankan.”Memang benar ada yang diamankan, tapi kita belum pastikan jumlahnya ada berapa orang,” ujar Sukarman.Pasca pembubaran paksa, beredar desas-desus bahwa ada 2 orang warga yang tewas. Belum ada yang bisa menkonfirmasikannya, sebab desas-desus itu juga bersumber dari pengakuan seseorang yang melihat polisi menyeret dua orang warga.Pelabuhan Sape adalah pelabuhan penyeberangan dari Bima menuju Labuan Bajo dan NTT. Akibat aksi blokade warga sejak selama sepekan terakhir, aktifitas penyeberangan lumpuh total. Panjang antrean truk yang membawa logistik ke NTT mencapai 3 kilometer dan warga NTT yang hendak ke NTB terpaksa menumpang kapal kayu yang sangat rawan keselamatannya.Uniknya, penyebab aksi blokade tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pelabuhan Sape. Aksi blokade ini merupakan unjuk rasa warga kepada Bupati Bima Ferry Zulkarnaen agar mencabut izin operasi PT Indo Mineral Persada dan PT Sumber Mineral Nusantara di Sambu dan Sape dengan alasan merusak sumber air satu-satunya bagi irigasi setempat.

(lh/ndr)


0 Responses to “Konflik Aparat vs Warga : Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,104,137 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 114 other followers

%d bloggers like this: