20
Dec
11

Penegakan Hukum : UU Perkebunan, Biang Keladi

UU Perkebunan

Suci Dian Firani – detikNews

Selasa, 20/12/2011 18:01 WIB

UU Perkebunan Jadi Biang Keladi Polisi & PAM Swakarsa Jaga Kebun Sawit
Jakarta - Keberadaan polisi dan pengamanan swasta atau PAM swakarsa di kebun sawit dituding jadi penyebab insiden di Mesuji, Lampung. Nah, usut punya usut, ternyata di dalam UU Perkebunan 18/2004, memang diperkenankan 2 pihak itu ikut menjaga kebun sawit.”Pada pasal 20 berbunyi ‘Pelaku usaha perkebunan melakukan pengamanan usaha perkebunan dikoordinasikan oleh aparat keamanan dan dapat melibatkan bantuan masyarakat di sekitarnya’,” jelas Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, di Kantor DPP SPI Jl Mampang Prapatan XIV, Jakarta, Selasa (20/12/2011).Itulah sebabnya, banyak polisi dilibatkan menjaga perusahaan perkebunan, karena diatur dalam UU. Henry juga menyampaikan apresiasinya atas sikap pemerintah dengan membentuk TPF yang kini tengah menyelidiki kasus tersebut. Namun, menurutnya itu saja tidak cukup.”Jangan berhenti di TPF tapi pemerintah harus membentuk komite penyelesaian kasus agraria yang bisa menangani secara luas lagi kasus-kasus atas hak tanah,” jelas Henry.Henry juga membeberkan, bahwa UU itu dibuat masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Dia meminta Megawati pun tidak bisa lepas tangan atas insiden bentrokan di kebun sawit.”Mega ertanggung jawab atas disahkannya UU Perkebunan No 18 tahun 2004,” jelas Henry.Lebih lanjut Henry menjelaskan, persoalan sengketa lahan di Mesuji hanyalah salah satu dari berbagai persoalan atas hak tanah yang terjadi di Indonesia. Henry berharap pemerintah tidak hanya fokus pada kasus Mesuji saja.”Pemerintah jangan mengurus Mesuji saja karena masih banyak kasus yg lain yang harus ditindaklanjuti. Mesuji ini hanya salah satu letupan dari persoalan persoalan-persoalan yang ada,” tuturnya. (gah/ndr)
Baca Juga

Panja Kasus Mesuji

Elvan Dany Sutrisno – detikNews
Selasa, 20/12/2011 10:59 WIB
Komisi III DPR Siapkan Panja Kasus Mesuji
Jakarta - Komisi III DPR menyiapkan Panja kasus Mesuji. Tujuannya untuk menginvestigasi kasus Mesuji plus menelusuri kejadian serupa di wilayah lain di Tanah Air.”Usulan Panja Mesuji akan dibahas dalam pleno Komisi III DPR tanggal 8 Januari 2012. Panja diperlukan karena ini bukan hanya di Palembang dan Lampung melainkan kebijakannya yang perlu kita lihat dan dalami,” tutur Wakil Ketua Komisi III DPR, Aziz Syamsuddin.Hal ini disampaikan Aziz kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/12/2011).Panja ini kemungkinan akan menyentuh sektor kehutanan dan pertambangan. Juga menyangkut izin usaha dan pertanahan.”Namanya mungkin Panja Penegakan Hukum di Bidang Pertanahan Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan,” tutur anggota Komisi III DPR dari Gerindra, Martin Hutabarat.Fokus panja yaitu Izin penggunaan lahan antara pengusaha dengan masyarakat. Karena Komisi III ingin menanggulangi masalah dari hulunya.”Melihat permasalahn yang begitu komplek pembentukan panja menjadi sangat penting untuk penyelesaian secara menyeluruh, bahkan kemungkinan mesti dengan pansus,” tutur anggota Komisi III DPR dari PAN Taslim Chaniago. (van/mpr)
Baca Juga

Saurip Kadi Jamin Keaslian Video MesujiMinggu, 18 Desember 2011 , 12:03:00JAKARTA – Perwakilan pihak keluarga dan korban insiden Mesuji membantah anggapan bahwa video yang dibeber di hadapan Komisi III DPR sebagai hasil rekayasa. Sebaliknya ditegaskan, video pembantaian itu benar-benar terjadi terhadap warga Mesuji.”Video tersebut benar,” tegas perwakilan keluarga korban pembantaian Mesuji, Mayjen (purn) Saurip Kadi, Minggu (18/12).Bahkan mantan Asisten Teritorial (Aster) KSAD itu membeberkan, potongan kepala yang dibawa atas truk itu adalah korban atas nama Kalong dan Macan, cucu H. Jalang. Saurip juga menegaskan, tempat penggantungan juga sudah ditemukan media dan tim advokasi korban. “Saya jamin mereka adalah WNI (Warga Negara Indonesia),” tegasnya.Menurutnya, kasus Mesuji adalah fakta yang sudah terjadi. “Bagaimana pun Pemerintah harus segera turun tangan,” tegasnya.Seperti diketahui kantor berita CBN News memberitakan video berjudul Pembantaian Mesuji  ternyata diambil dari konflik di Thailand Selatan. Sebelumnya juga diketahui, ada yang menyebut sebagian adegan pemenggalan kepala manusia di dalam video pembantaian di Mesuji diduga dilakukan kelompok separatis Pattani Thailand, bukan di Mesuji.Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), mengaku akan menelusuri kebenaran video tersebut. Aksi pembantaian Mesuji itu dikecam berbagai kalangan. Bahkan, ada yang menyebut aksi itu merupakan perbuatan biadab.(boy/jpnn)http://m.jpnn.com/news.php?id=111547

Kapolres OKI Akui Ada Pemenggalan Kepala

MESUJI–MICOM: AKBP Agus F selaku Kapolres Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan, membenarkan video pemenggalan kepala yang terjadi diwilayah kewenangannya. Namun dirinya menyatakan bahwa tidak semua yang ada di dalam video tersebut benar.

“Ada dua orang memang yang terpenggal dan keduanya dari SWA, korban total dari SWA ada lima orang dan warga dua orang,” paparnya dalam pertemuan dengan Komisi III kemarin di Kantor Camat Mesuji, OKi, Sumsel.

Tambahnya saat ini telah ditetapkan enam tersangka terdiri dari satu warga dan lima karyawan SWA yang masih diproses dalam persidangan dengan tuduhan pembunuhan. Khusus untuk pelaku pemenggalan kepala pihaknya masih terus melakukan pengembangan, karena bukti dan saksi yang minim dari kejadian tersebut.

“Khusus untuK pemenggalan kepala kita sangat minim sekali bukti, dan sedikit saksi karena saat pemenggalan berlangsung warga dan karyawan sudah dievakuasi,” lanjut Agus.

Dirinya mengakui bahwa pihak kepolisian terlambat saat datang ke lokasi, pasalnya pasukan jaga dengan kekuatan satu kompi dari Kapolres OKI berjarak sekitar empat jam perjalanan menuju lokasi selain medan yang sangat berat. Tanpa mencoba mengelak, Agus memaparkan bahwa dengan luas wilayah yang begitu besar dan banyaknya konflik lahan yang ada di Sumsel, personel kepolisian yang ada sangat tidak berimbang.

Anton Azhar staf asisten lapangan PT SWA yang berada di tempat kejadian membenarkan bahwa pada saat kerusuhan pecah, dirinya hanya melihat satu petugas kepolisian dan satu petugas brimob. “Mereka (petugas) juga ikut menyelamatkan diri, ada yang sembunyi di atas plafon rumah,” papar Anton. (HZ/OL-2)

http://www.mediaindonesia.com/read/2011/12/18/285167/284/1/Kapolres-OKI-Akui-Ada-Pemenggalan-Kepala

—–Original Message—–
From: bambangsoesatyo@yahoo.com

Tim Mesuji Komisi III DPR yang bertolak ke Lampung dan Sumatera Selatan untuk menyelidiki kebenaran pembantaian warga di Mesuji, menemukan fakta memang terjadi pemenggalan kepala di Desa Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumsel. Peristiwanya terjadi pada April 2011. Hanya dalam peristiwa tersebut tak ada keterlibatan aparat.

Ada 7 korban yang jatuh dalam peristiwa itu, yakni 2 dari masyarakat dan 5 dari perusahaan PT Sumberwangi Alam (Sual). Kejadiannya, murni bentrokan masyarakat dengan PAM Swakarsa yang dibentuk perusahaan itu.

Soal pemenggalan kepala itu telah diakui oleh pihak perusahaan dan Camat di Mesuji. Kasus tersebut sedang dalam proses hukum. Penyebabnya, sengketa lahan. Komisi III DPR segera akan memanggil Menhut Zulkifli Hasan, Gubernur Lampung, Gubernur Sumsel, Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk meminta penjelasakan soal kasus ini.

Sebab, persoalan kekerasan yang terjadi selama puluhan tahun di Mesuji berakar dari persoalan agraria yang berlarut-larut dan tidak terselesaikan. Hal ini makin pelik setelah Menteri Kehutanan memberikan izin perluasan lahan kepada PT Silva Inhutani untuk mengelola lahan dari 33 ribu hektar menjadi 42 ribu hektar, pada tahun 1996.

Perluasan lahan tersebut mengakibatkan pencaplokan lahan adat yang sebelumnya dikelola ratusan petani.

—–Original Message—–
From: liemsioklan@yahoo.com

Undangan KONFERENSI PERS BERSAMA PP MUHAMADIYAH, DEPAN (DEWAN PENYELAMAT NEGARA) & SEJUMLAH LSM PRO PERUBAHAN. Senin 19 Desember 2011 pkl 15.00 di Kantor PP Muhamadiyah Jalan Menteng Raya Jakpus. Judul Usut Tuntas Pembantaian Rakyat Mesuji Akibat Pemerintahan “Wani Piro” Pimpinan SBY-BOED.

Polisi: Video Mesuji Banyak yang Direkayasa
DEPOK ­
Markas Besar Kepolisian RI membantah kebenaran isi video pembantaian warga Mesuji, Lampung, yang beredar luas. Tayangan dalam video itu disebut banyak yang direkayasa. “Korbannya tidak sebanyak itu,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution di Jakarta kemarin.
Menurut Saud, jumlah korban tewas dalam peristiwa Mesuji hanya tujuh orang, yang terdiri atas dua penduduk dan lima karyawan perusahaan perkebunan sawit. Dia menjelaskan, peristiwa dan latar dalam video tersebut diambil dari tempat yang berbeda-beda.
Gambar potongan kepala juga berbeda dengan badannya. “Seakan-akan kepala yang terpisah dengan badan yang terpenggal, padahal bukan,”ujar Saud.
Saud berjanji, kepolisian akan menyelesaikan kasus Mesuji. Saat ini pihaknya menunggu tim penyelidik yang mencari kebenaran kasus tersebut. Sembari menunggu, dia meminta masyarakat tidak memberi opini yang berlebihan terhadap video itu.
Satu video yang beredar antara lain memuat potongan kepala yang sudah terpisah dari tubuhnya. Dalam video terdengar pula beberapa kata yang sekilas berasal dari bahasa dan logat Melayu.
Di ujung tayangan video, ada bagian yang diawali dengan kalimat salam dan pernyataan bahwa pelaku pemenggalan adalah Patani Darussalam. Dia menyatakan telah membunuh untuk membela rakyat.
“Kami sejauh ini tak nak lah. Aaa mako itu, diam! Dengar!” kata dia, yang menutup upacara dengan seruan Allahu akbar, Patani Darussalam, dan pekik merdeka beberapa kali.
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta, Denny Indrayana, menyatakan sulit menentukan kebenaran video yang berdurasi 7 menit 21 detik itu. Berdasarkan laporan anggota tim, Denny mengungkapkan, benar ada korban jiwa dalam pertikaian lahan antara warga dan perusahaan sawit di sana.
Tapi, Denny menambahkan, ada kemungkinan terdapat potongan video yang berasal dari luar Lampung atau bahkan luar Indonesia. “Tim akan minta ahli telematika untuk meneliti,”kata dia.
TOP
Powered by Pressmart Media Ltd

Lokasi Konflik Mesuji

RepublikaRepublika

Tak Kunjungi Langsung Lokasi Konflik di Mesuji, Komisi III Dinilai Tak Serius

REPUBLIKA.CO.ID,MESUJI — Warga Kampung Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung, menilai kunjungan Komisi III DPR ke Mesuji tidak serius. Pasalnya, Komisi III DPR tidak meninjau lokasi konflik di dua titik di Mesuji.

Dua titik dimaksud adalah di Register 45 yang disengketakan antara PT Silva Inhutani (SI) dengan warga lokal yang menamakan diri Megou Pak. Kemudian, konflik antara PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dengan warga Desa Sri Tanjung, Kagungan, dan Nipah Kuning.

“Kunjungan DPR hanya sepuluh menit, dan itu hanya berbincang warga sebentar di kantor pak camat,” kata Suprapto, warga Simpang Pematang kepada Republika, Selasa (20/12).

Menurut dia, setelah berbincang sebentar, tim Komisi III DPR melanjutkan kunjungan ke daerah Moro-Moro yang termasuk dihuni warga perambah. Itu pun sepengetahuannya hanya dilakukan sepintas lalu.

Selanjutnya, para wakil rakyat itu melanjutkan kunjungan ke Kecamaran Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Illir (OKI) Sumatra Selatan (Sumsel). Berdasarkan cerita rekannya yang tinggal di sana, warga Sungai Sodong, tempat lokasi konflik antara warga dengan PT Sumber Wangi Alam (SWA), tidak dikunjungi.

“Warga kecewa sebab wakil rakyat hanya berkunjung ke kantor Kecamatan Mesuji, tidak sampai masuk ke desa. Banyak warga yang mengeluh, tak bisa menyampaikan persoalan yang dihadapinya,” terang Suprapto. Atas dasar itu, pihaknya menilai kunjungan tim Komisi III DPR tidak mendapatkan apa-apa, sebab mereka tidak melakukan audiensi dengan warga yang berkonflik.

Tim Komisi III DPR turun ke lokasi kejadian di Kabupaten Mesuji, Lampung, dan Kabupaten OKI, Sumsel pada Sabtu dan Ahad, (17-18/12). Tim itu dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin (FGolkar) dan Nasir Djamil (FPKS), serta beranggotakan Aboebakar Al Habsy (FPKS), Nudirman Munir (FPG), Ahmad Yani (FPPP), Martin Hutabarat (FGerindra), dan Syarifuddin Suding (FHanura).

 

Aktivis Kontras

TRIBUNnews.comOleh Imanuel Nicolas Timothy | TRIBUNnews.com

Konten Terkait

  • Aktivis Kontras: Presiden Cenderung Menghindar dari MasalahPerbesar FotoAktivis Kontras: Presiden Cenderung Menghindar dari Masalah

Berita Nasional Lainnya

Laporan Wartawan Tribunnews.com Nicolas Timothy

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Aktivis Kontras, Usman Hamid Menilai pemerintah gagal menuntaskan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) di tahun 2011 ini.

“Pemerintah gagal memenuhi janjinya akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM tahun ini,” ujar Usman Hamid kepada wartawan di Rumah Perubahan, Kompleks pertokoan Duta Merlin, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2011).

Menurut Usman, setiap tahun pemerintah selalu berjanji untuk mencoba selesaikan setidaknya lima sampai sepuluh kasus pelanggaran HAM baik yang telah lampu dan masa kini.

“Bukannya menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu, justru kasus pelanggaran HAM malah bertambah di tahun ini seperti kasus di Papua dan Mesuji,” jelas Usman.

Selain itu, Usman menegaskan Presiden selalu bereaksi datar sehingga cenderung menghindar untuk menyelesaikan masalah secara tegas.

Oleh karenanya, Usman berharap tokoh agama harus ikut mendorong perubahan agar semua yang berada dalam kekuasaan betul sadar dan tidak selalu menyangkal kebohongan-kebohongan yang ada.

“Perlu adanya partisipasi para tokoh agama sadarkan para petinggi supaya tidak selalu menyangkal seluruh kebohongan yang ada,” harap Usman.

 

Bung Karno dan kekuatan revolusioner ketika itu sudah tahu, Malaysia
didirikan sebagai proyek nekolim – neo kolonialisme!. Itulah yang
menjadi sebab digalangnya kekuatan kiri dengan poros Nasakom pada waktu
itu untuk melawan proyek neo imperialisme ini. Tujuan proyek Malaysia
tidak lain untuk membendung pengaruh gerakan nasional melawan
imperialisme.
Generasi muda yang mempelajari sejarah Indonesia mudah menemukan
kekuatan apa yang mendukung proyek nekolim dan kekuatan politik apa
yang melawannya. Dari situ kita tahu mengapa penguasa sekarang ini
selalu berusaha menekan kebangkitan kekuatan rakyat. Karena pemerintah
sekarang ini terdiri dari kumpulan kaum komprador.
Salam
Lusi.-

Am Tue, 20 Dec 2011 09:15:35 +0700
schrieb “Tsasando” <tsasando@telkom.net>:

Apakah sudah bisa dikatakan Malaysia sedang menjajah Indonesia secara
merangkak ???

> —– Original Message —–
> From: Rebab
> To: Hukum-Online@yahoogroups.com
> Sent: Monday, 19 December, 2011 23:19
> Subject: [Hukum-Online] Malaysia merajalela di Indonesia
>
>
>
>
>
> http://nasional.inilah.com/read/detail/1808964/perusahaan-sawit-di-sumsel-dikuasai-malaysia
>
> Perusahaan Sawit di Sumsel Dikuasai Malaysia?
>
> NILAH.COM, Jakarta – Direktur Eksekutif Elsam, Indri Saptaningrum
> menyatakan perusahaan Kelapa Sawit di Sumatera Selatan disinyalir
> dikuasai oleh perusahaan Malaysia. Hal tersebut berdasarkan data-data
> yang dikumpulkan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Mesuji.
>
> Namun, hal tersebut perlu diverifikasi lagi mengingat TGPF masih
> mencari fakta terkait kasus tindak kekerasan akibat perebutan lahan.
> “Sebagian saya rasa perusahaan milik Malaysia,” jelas Indri, di
> Kantor Kemenkum HAM di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta
> Selatan, Sabtu (17/12/2011).
>
> Sementara, Wamenkum HAM Denny Indrayana menegaskan bahwa pemerintah
> akan memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan tersebut.
> Menurutnya, perusahaan tersebut memiliki peran dalam pembantaian
> warga Lampung. Walapu demikian, pihaknya masih perlu mencari
> bukti-bukti pendukung.
>
> “Jangan berandai-andai dulu. Nanti kita lihat tentu ada aturan hukum,
> sanksinya seperti apa yang diberikan. Bisa pidana dan bisa
> administrasi, sebaliknya tidak bersalah tentu kita harus berikan
> rehabilitasi,” kata Denny. [mar]
>
>
>
> http://www.acehtraffic.com/2011/06/group-sime-darby-malaysia-rambah-hutan.html
>
> Group Sime Darby Malaysia Rambah Hutan Aceh Timur
> Langsa – PT.Padang Palma Permai (PPP) anak perusahaan SIME DARBY
> perusahaan BUMN kerajaan Malaysia merambah ratusan hektar hutan di
> kecamatan Peureulak, Aceh Timur. Ratusan hektar hutan tersebut kini
> telah ditanami kelapa sawit yang diklaim sebagai area perkebunan
> milik perusahaan itu.
>
>
> Ketua LSM Fakta, Rabono Wiranata mengatakan berdasarkan data dan peta
> dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Timur, kawasan hutan yang
> dirambah PT.PPP mencapai 400 hektar terletak di Desa Cek Mbun,
> Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.“ Kawasan hutan yang
> dirambah tersebut merupakan hutan produksi terbatas,” ungkap Rabono
> kepada Acehtraffic, Sabtu [18/6]
>
>
> Berdasar peta dari BPN Aceh Timur, kawasan hutan yang dirambah PT.
> PPP berada pada titik-titik kordinat; X; 367 430 – Y; 516 100 menuju
> pada kordinat ; X; 360 417 – Y; 519 668. dan merupakan kawasan Hutan
> Produksi Terbatas (HPT).
>
>
> Rabono menjelaskan perambahan hutan yang dilakukan PT.PPP ini
> terungkap saat LSM Fakta melakukan monitoring konflik satwa liar
> Gajah dan Harimau di kawasan hutan tersebut. “Ternyata lokasi hutan
> itu sudah menjadi area pekebunan kelapa sawit yang diklaim sebagai
> milik PT.PPP,” ungkap Rabono.
>
>
> Berdasarkan hasil invenstigasi tim LSM Fakta dan Permastek Aceh
> Timur, PT.Padang Palma Permai adalah grop perusahaan Minamas
> Plantation yang merupakan anak perusahaan SIME DARBY sebuah
> perusahaan BUMN kerajaan Malaysia.
>
>
> Ketua LSM Permastek, Ibnu Hajar mengungkapkan data dari Dinas
> Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur, menjelaskan untuk kawasan hutan
> di kabupaten Aceh Timur, PT.Padang Palma Permai hanya memilki 5000
> hektar HGU yaitu di Blang Simpo/Paya Meuligo, kecamatan peureulak.
>
>
> 5000 hektar HGU tersebut tertuang dalam dua SK Mendagri yaitu
> masing-masing HGU 3000 hektar, nomor dan tanggal surat keputusan
> SK.36/HGU/DA/79 , 14 Nop 1979 dan tanggal berakhirnya hak 31 Des 2009
> dan HGU 2000 hektar, nomor dan tanggal surat keputusan
> SK/61/HGU/DA/87, 03 Des 1987 dan tanggal berakhir 2022.
>
>
> “Untuk area perkebunan sawit di Desa Cek Mbun, Peureulak yang luasnya
> hampir 400 hektar PT.PPP tidak memilki surat izin apapun,” ungkap
> Ibnu Hajar. Kawasan ini terletak persis bersebelahan dengan area HGU
> perusahaan tersebut”.
>
>
> Anehnya perpanjangan tangan dari perusahaan kerajaan Malaysia itu
> tanpa ragu menyatakan bahwa area perkebunan tesebut adalah miliknya.
> Sejak tahun 1993 PT.PPP dengan bebas mengelola komoditi kelapa sawit
> di kawasan itu secara illegal.
>
>
> Selama 17 tahun mengelola komoditi kelapa sawit secara illegal anak
> perusahaan kerajaan Malaysia tersebut sudah mengeruk hasil bumi Aceh
> mencapai Ratusan Milyar rupiah.
>
>
> Rincian hitungannya ; dalam satu hektar menghasilkan 20 ton kelapa
> sawit/ tahun. Maka 400 hektar menghasilkan 8000 ton kelapa sawit/
> tahun. Maka selama 17 tahun mengahasilkan 136.000 ton. Maka jika
> dikalikan dengan perhitungan harga standar buah kelapa sawit
> rata-rata yaitu Rp 1.800 / kilo gram, maka nilainya mencapai Rp
> 244.800.000.000,- (dua ratus empat puluh empat milyar, delapan ratus
> juta rupiah)
>
>
> Rabono menjelaskan, dari nilai nominal ini perhitungan kerugian
> negara melalui retribusi, perizinan dan PAD daerah diperkirakan
> mencapai puluhan milyar rupiah kerugiannya. Ditambah lagi bahwa
> PT.PPP melakukan pembalakan liar di kawasan hutan produksi.
>
>
> “Kerugian daerah dan negara dari wajib pajak perusahaan itu mencapai
> ratusan milyar, ditambah lagi pelanggaran melakukan pembalakan liar
> dikawasan hutan produksi,” ucap Rabono wiranata.
>
>
> Ibnu Hajar mengatakan berdasarkan data dari kantor Pajak Bumi dan
> Bangunan (PBB) Aceh Timur, menjelaskan PT.Padang Palma Permai tidak
> pernah membayar pajak atas kawasan perkebunan yang dikelola secara
> illegal tersebut.
>
>
> Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Aceh Timur, Ir.Syaifuddin
> mengakui tidak mengetahui adanya perambahan hutan dan konvensi
> kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Dengan adanya laporan
> dari LSM ini maka dinas kehutanan dan perkebunan Aceh Timur akan
> segera mengusut kasus ini.
>
>
> “Hingga saat ini belum ada laporan, sekarang akan kita tindaklanjuti
> kasus ini,” ucap Syaifuddin. Ketua LSM PERMASTEK,Ibnu Hajar meminta
> pemerintah dan instansi terkait segera mengambil tindakan tegas
> secara hukum terhadap anak perusahaan SIME DARBY sebuah perusahan
> BUMN kerajaan Malaysia yang secara illegal menguasai kawasan hutan
> Aceh Timur.
>
>
> Ibnu Hajar membeberkan sejumlah kejahatan yang dilakukan Malaysia
> terhadap Indonesia. “Malaysia itu suka curi ikan di perairan
> Indonesia, mencuri budaya Indonesia, mengambil pulau Indonesia
> Simpadan dan Ligitan, suka menyiksa TKI, TKI asal Aceh pernah
> dipulangkan dengan dirantai, sekarang perusahaan SIME DARBY milik
> BUMN kerajaan malaysia mulai menjarah Aceh dengan berbagai cara.
> Socfindo perusahaan Belgia sudah hampir 1 abad di Aceh tidak penah
> ada kasus, merampas, menjarah, illegal logging,” ungkap Ibnu Hajar.
>
>
> “Malaysia melalui perusahaan BUMN nya telah menguasai lahan kelapa
> sawit di Indonesia seluas 300.000 (tiga ratus ribu) hektar,” tutur
> Ibnu Hajar.[AT/Fai/Rd]
>
>
>
> http://waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=196447:selesaikan-sengketa-lahan-singkil&catid=13:aceh&Itemid=26
>
> Selesaikan sengketa lahan Singkil
>
> BANDA ACEH – Pemerintah Provinsi Aceh diminta segera menyelesaikan
> sengketa lahan antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat di
> sejumlah desa di Kabupaten Aceh Singkil. “Saya melihat sengketa lahan
> antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan milik swasta Malaysia
> itu harus segera diselesaikan dengan baik oleh pemerintah,” kata
> Ketua DPD PDI Perjuangan Aceh, Karimun Usman, sore ini.
>
> Ia mengemukakan hal itu menanggapi aksi unjuk rasa ratusan warga Aceh
> Singkil di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh di Banda Aceh,
> baru-baru ini.
>
> Karimun Usman menilai aksi unjuk rasa itu merupakan akumulasi dari
> kekecewaan masyarakat karena merasa haknya telah diambil untuk
> perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan swasta tersebut.
>
> “Karenanya, kami meminta agar masalah sengketa tanah lahan kelapa
> sawit di Aceh Singkil dan Kota Subulussalam diselesaikan sesuai hukum
> yang berlaku, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,” katanya.
>
> Mantan anggota DPR RI periode 1999-2004 itu juga meminta Pemerintah
> Aceh menurunkan tim untuk melakukan investigasi guna mencari
> pembuktian lebih konkret apakah operasional perusahaan perkebunan
> negeri jiran tersebut benar telah merampas lahan masyarakat.
>
> “Kalau memang memang perusahaan itu beroperasi di atas lahan milik
> adat dari masyarakat maka sebuah kesalahan dan harus diusut sebab
> warga sebagai pemiliknya sudah dirugikan,” kata dia.
>
> Ratusan warga Aceh Singkil yang berunjuk rasa di Kantor BPN Aceh di
> Banda Aceh, sebelumnya menyatakan bahwa konflik lahan terjadi antara
> masyarakat dengan PT Ubertraco, perusahaan sawit asal Malaysia.
> Perusahaan itu mendapat izin Hak Guna Usaha (HGU) seluas 10.917
> hektare pada 1988.
>
> Kemudian perusahaan itu mendapat izin tambahan seluas 3.007 hektare,
> sehingga total lahan yang digarap mencapai 13.924 hektare, namun
> perusahaan itu, menurut pengunjuk rasa, juga menyerobot tanah
> masyarakat. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyatakan siap menjadi
> mediator untuk pengukuran ulang batas tanah HGU PT Ubertraco dengan
> milik masyarakat.
>
>
>
> http://metrotvnews.com/read/news/2011/11/12/71492/Gubernur-Kalbar-Ancam-Nasionalisasi-Perkebunan-Malaysia
>
> Gubernur Kalbar Ancam Nasionalisasi Perkebunan Malaysia
>
> Metrotvnews.com, Pontianak: Gubernur Kalimantan Barat Cornelis M.H.
> berang. Ia mengancam akan nasionalisasikan perkebunan kelapa sawit
> asal Malaysia terkait klaim Negari Jiran itu atas batas wilayah di
> Tanjung Datuk, Camar Bulan dan Sajingan Besar di Kabupaten Sambas,
> Kalimantan Barat.
>
> Ancaman Gubernur itu disampaikan Jumat (11/11) kemarin. Menurut
> Gubernur Cornelis, Malaysia seringkali menolak jika Indonesia
> mengagendakan perundingan tentang sengketa batas wilayah tersebut.
>
> Hingga kini perusahaan kelapa sawit asal Malaysia terus beraktivitas
> dengan membuat parit yang sudah mencapai 2.250.000 meter persegi di
> Desa Sajingan Besar. Bahkan beberapa patok di Camar Bulan bergeser
> sejauh 3,3 kilometer dari patok perjanjian Belanda alias mencaplok
> wilayah Indonesia. Di Desa Sajingan juga ditemukan puluhan patok yang
> diduga palsu.
>
> Dugaan pencaplokan wilayah Camar Bulan oleh Malaysia pertamakali
> dilontarkan Gubernur Cornelis awal Oktober lalu. Ia berang karena
> kawasan seluas 1.499 hektare di Camar Bulan masuk peta teritorial
> Malaysia dan dianggap sebagai wilayah Kampung Telok Serabang,
> Serawak. (Nasir Putra/Wtr1)
>
>
>
>
> http://www.itoday.co.id/politik/3165-perusahaan-malaysia-bunuh-orangutan-
>
> Perusahaan Malaysia Bunuh Orangutan
>
> itoday – Perusahaan Malaysia, Metro Kajang Holding (MKH) Berhad yang
> membuka lahan kelapa sawit di Kalimantan berperan membunuh orangutan.
>
> “Perusahaan ini membabat hutan dan membahayakan nyawa orangutan dan
> satwa liar lain di Muara Kaman, Kalimantan Timur,” kata juru kampanye
> dari Centre for Orangutan Protection (COP) Daniek Hendarto dalam
> rilis kepada wartawan, Selasa (22/11).
>
> Menurut Daniek, Hancurnya hutan dan musnahnya satwa liar di Indonesia
> tidak memberikan kerugian apapun pada Malaysia.
>
> “Justru memberikan keuntungan bagi Malaysia. Dunia akan mengenal
> industri kelapa sawit Indonesia itu brutal dan pada akhirnya
> dihindari konsumen,” ujar Daniek.
>
> Kata Daniek, kondisi ini akan mengakibatkan Sawit Indonesia harus
> dilabeli ramah lingkungan di Malaysia agar bisa laku di pasar dunia.
>
> Tindakan yang dilakukan MKH Berhard, kata Daniek bertentangan dengan
> Hukum dan Undang-undang nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi
> Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem.
>
> “Cukup, saatnya MKH Berhad dan perusahaan-perusahaan Malaysia
> hengkang dari Indonesia. Sudah cukup mereka membuat masalah bagi
> Indonesia,” pungkasnya
>
>
>
> http://nasional.inilah.com/read/detail/1804107/malaysia-kepung-sana-kepung-sini
>
> Malaysia Kepung Sana, Kepung Sini
>
> MUNGKIN hanya sektor jasa pembantu saja yang tak diambil Malaysia di
> Indonesia. Hampir semua sektor bisnis di Indonesia tak ada yang lolos
> dari genggaman para pemodal negeri jiran ini. Bahkan, kabarnya,
> Malaysia telah menguasai sekitar 2,1 juta hektar dari 5,2 juta hektar
> lahan kelapa sawit. Boleh jadi, ini memperkuat sinyalemen sebelumnya
> bahwa 50 perusahaan Malaysia telah mengontrol 50% lahan perkebunan
> kelapa sawit di Indonesia.
>
> “Keberhasilan perusahaan sawit patungan di Indonesia tergantung
> kesanggupan kita menjaga keamanan mitra Indonesia,” ujar Boon Weng
> Siew, President Malaysian Estate Owners Association, seperti dikutip
> StarBiz, beberapa waktu lalu.
>
> Dalam beberapa tahun terakhir ini, sejumlah grup bisnis Malaysia
> begitu agresif menancapkan kukunya di Indonesia. Sebut saja di sektor
> perbankan, mereka memiliki CIMB Niaga, salah satu bank papan atas dan
> berada di urutan ke lima bank terbesar di Indonesia. CIMB Niaga yang
> merupakan penggabungan Bank Lippo dan Bank Niaga dikendalikan oleh
> perbankan asal Malaysia. Pemegang sahamnya adalah CIMB Group Sdn Bhd
> sebesar 56,1%, Santubong Ventures Sdn Bhd 16,65%, Greatville Pte Ltd
> 2,58%, dan publik memiliki sekitar 24% saham.
>
> Selain CIMB Niaga, Malaysia juga memiliki PT Bank Internasional
> Indonesia Tbk. Semula bank ini milik Grup Sinar Mas, belakangan
> diambil alih Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan dilepas
> kepada konsorsium Sorak pada Desember 2003. Pada 30 September 2008,
> 55,51% saham Sorak diambilalih oleh Mayban Offshore Corporate
> Services (Labuan) Sdn. Bhd, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya
> oleh Malayan Banking Berhad (Maybank). Maybank adalah salah satu grup
> bisnis perbankan besar di Malaysia.
>
> Di bisnis halo-halo, Malaysia mendirikan PT XL Axiata Tbk. Perusahaan
> telekomunikasi yang dikenal dengan XL ini adalah salah satu operator
> seluler terbesar ketiga di Indonesia setelah PT Telkomsel dan PT
> Indosat. Mayoritas saham XL dipegang oleh raksasa telekomunikasi
> Malaysia, yakni Axiata Group Berhad (Axiata Group) melalui Axiata
> Investments Indonesia Sdn Bhd sebesar 66,7% dan sisanya Emirates
> Telecommunications Corporation (Etisalat) melalui Etisalat
> International Indonesia Ltd. 13,3% serta publik 20%.
>
> Di sektor perkebunan ada Sime Darby. Yakni, sebua grup bisnis
> perkebunan besar asal Malaysia hasil merger dari Kumpulan Guthrie,
> Golden Hope dan Sime Darby.
>
> Di sektor migas, Petronas tak kalah gesit masuk ke Indonesia.
> Petronas bukan hanya ikut melakukan eksplorasi untuk menyedot minyak
> dan gas Indonesia, tetapi juga membuka jaringan yang melayani
> penjualan bahan bakar minyak melalui pembukaan sejumlah pom bensin.
>
> Sektor otomotif juga dimasuki merk Proton, meskipun kalah bersaing
> dengan mobil asal Jepang dan Korea Selatan.
>
> Menjaring Pasien dan Pelajar
>
> Selain berinvestasi langsung, para pebisnis negeri jiran itu terlihat
> agresif menarik minat orang kaya Indonesia melalui program
> pariwisata, kesehatan, dan pendidikan. Mereka pun berlomba-lomba
> mengemas pelayanan di rumah sakit dengan cara menarik. Salah satunya
> dengan menerapkan konsep wisata kesehatan (medical tourism).
>
> Data Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) menunjukkan,
> pasien asal Indonesia mendominasi rumah sakit di Malaysia. Sekitar
> 70% pasien Indonesia berasal dari Sumatra, sedangkan sisanya dari
> Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Bahkan, Rumah Sakit Lam Wah Ee
> Malaysia mampu menjaring 12.000 orang Indonesia per tahun atau
> sekitar 32 pasien per hari. Jumlah pasien Indonesia di Rumah Sakit
> Adventist mencapai 14.000 per tahun atau sekitar 38 pasien per hari.
>
> Di bidang pendidikan, Malaysia juga sukses menarik 10.000 pelajar
> Indonesia. Mereka umumnya meminati bidang bisnis, teknologi
> informasi, desain grafis, teknik, dan komunikasi. Pada 2010,
> Departemen Pendidikan Malaysia menargetkan bisa menggaet 100 ribu
> pelajar Indonesia. Sebaliknya, jumlah pelajar Malaysia di Indonesia
> hanya sekitar 4.000.
>
> Begitulah Malaysia. Para pemodalnya sudah mengepung Indonesia di
> sana-sini. Laporan selengkapnya bisa disimak di Majalah Inilah REVIEW
> Edisi ke-15 yang terbit Senin (5/12/2011).


0 Responses to “Penegakan Hukum : UU Perkebunan, Biang Keladi”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,247,603 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 124 other followers

%d bloggers like this: