15
Dec
11

Penegakan Hukum : Kasus Mesuji, Lampung

Kasus Mesuji

AntaraAntara
Presiden : Penyelesaian Kasus Mesuji Libatkan Semua Unsur

Konten Terkait

  • Presiden: Penyelesaian Kasus Mesuji Libatkan semua UnsurPerbesar Foto
  • Presiden: Penyelesaian Kasus Mesuji Libatkan semua Unsur

Jakarta (ANTARA) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan jajaran terkait untuk melakukan suatu pembuktian fakta dan mencari solusi atas kasus dugaan pembunuhan di Mesuji, Lampung, dengan melibatkan semua unsur.

“Kemarin Presiden telah memerintahkan Menko Polhukam dan Kapolri yang intinya, tujuan melakukan suatu pembuktian fakta dan apa yang kita dengar dari kasus di Mesuji,” kata Juru bicara Presiden Julian A Pasha di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis.

Presiden, kata dia, meminta agar dicari solusi yang baik yang melibatkan seluruh unsur, aparat, perusahaan, warga masyarakat dan Komnas HAM yang memiliki perhatian dan data juga terhadap kasus tersebut.

“Komnas HAM diikutsertakan karena tujuannya adalah mencari solusi yang konkrit,” katanya.

Menurut Julian, Presiden telah menerima laporan langsung dari Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo terkait kasus itu.

Sementara itu Rabu (14/12), sejumlah warga asal Lampung melaporkan kasus pembunuhan keji yang terjadi pada awal 2011 di daerah Mesuji, Lampung, ke Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat.

Pengacara yang mendampingi para warga menjelaskan, pembunuhan bermula dari perluasan lahan oleh sebuah perusahaan sejak 2003. Perusahaan yang berdiri tahun 1997 itu disebutkan menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet.

Dalam pengaduan itu, warga menunjukkan video-video pembunuhan keji. Dalam video tampak beberapa orang tergeletak tak bernyawa. Bahkan, ada dua video yang merekam pemenggalan kepala dua pria.

Tampak satu pria bersenjata api laras panjang dengan penutup kepala memegang kepala yang terpenggal. Selain merekam pembunuhan keji lainnya, video lain juga memperlihatkan kerusakan rumah warga.

Menurut mereka, setidaknya ada 30 korban tewas dan ratusan warga terluka sejak 2009 sampai 2011.

Warga meminta Komisi III untuk mendesak kepolisian memberikan perlindungan kepada mereka karena hingga saat ini warga masih dihantui rasa takut.

Mereka juga mengadukan penahanan warga atas tuduhan menduduki lahan tanpa iZin.

Berita Lainnya

Bentrok Warga

RepublikaRepublika
Bentrok Warga dengan PT Sumber Wangi Alam versi Polisi

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Informasi terkait adanya pembantaian di Mesuji yang dilaporkan kepada DPR, Rabu (14/12) lalu masih simpang siur. Mabes Polri memaparkan kronologis kejadian bentrokan yang terjadi di Desa Sodong, Kecamatan Mesuji, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, yang terjadi pada 21 April 2011.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Boy Rafli Amar, kejadian tersebut disebabkan adanya kegiatan panen di lahan perkebunan kelapa sawit yang menjadi lahan sengketa antara warga Sodong dengan PT Sumber Wangi Alam (SWA). Warga Sodong yang melihat adanya panen tersebut pun melakukan kegiatan panen bersama-sama.

Namun pihak perusahaan PT SWA melarang kepada warga untuk memanen di lahan perkebunan yang diklaim milik perusahaan. Akibatnya terjadi bentrok fisik antara petugas pengamanan Pam Swakarsa dari pihak PT SWA dengan warga. Kemudian dua orang tewas dalam bentrokan tersebut.

Warga Sodong pun tersulut emosinya setelah mengetahui adanya dua orang warga yang tewas. Sekitar pukul 13.30 WIB, sekitar 400 orang warga Sodong dengan menaikin kendaraan bak terbuka dan truk mendatangi kantor PT SWA.

Karena diserang ratusan warga, para pegawai PT SWA kocar kacir meninggalkan kantor. Namun pegawai yang memilih tinggal di kantor melakukan perlawanan terhadap ratusan warga dan mengakibatkan lima orang tewas dari pihak PT SWA.

“Dari peristiwa tersebut kami sudah melakukan langkah-langkah penyelidikan,” jelasnya.

Berita Lainnya

KomNasHAM : Mesuji

RepublikaRepublika
KomNasHAM Minta Panglima TNI dan KaPolRI Tarik Pasukan di Mesuji

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Komisi Hak dan Asasi Manusia (Komnas HAM), Kamis (15/12), mengeluarkan surat permintaan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk segera menarik pasukannya dari Mesuji, Lampung. Permintaan tersebut terkait dengan aksi pembantaian yang diduga dilakukan oleh oknum aparat keamanan.

“Hari ini, kami mengirimkan surat kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk menarik pasukannya dari Mesuji,” kata Wakil Ketua Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo saat menerima korban pembantaian Mesuji di kantornya, Kamis (15/12).

Selain meminta penarikan pasukan, Yosep juga meminta supaya pimpinan polisi di wilayah itu juga dicopot. Pasalnya, mereka dianggap tidak bisa menjaga keamanan di wilayah mereka.

Yosep mengatakan, hingga saat ini tim Komnas HAM sudah dikirimkan ke Mesuji untuk mencari fakta dan data terkait dugaan pembantaian itu. Ia meminta, supaya warga di Mesuji ikut membantu Komnas HAM untuk mencari fakta terkait kasus tersebut.

Sekitar 30 orang diduga tewas terbunuh akibat sengketa lahan di Kabupaten Mesuji, Lampung. Sejumlah perwakilan warga Mesuji pun melapor ke Komisi III DPR sambil membawa rekaman video pembantaian itu.

Bob Hasan, pengacara yang mendampingi para warga itu, menjelaskan, pembunuhan bermula dari perluasan lahan oleh perusahaan PT SI sejak 2003. Perusahaan yang berdiri tahun 1997 itu, kata dia, menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet.

Namun PT SI lalu meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk mengusir penduduk. Selain itu, lanjut dia, perusahaan juga membentuk kelompok keamanan sendiri (pam swakarsa) untuk membenturkan rakyat dengan rakyat, tetapi di belakangnya aparat kepolisian.

Intimidasi dari oknum kepolisian dan pihak perusahaan sangat masih terjadi di sana. Menurut dia, stidaknya ada 30 korban tewas dan ratusan warga terluka sejak 2009 sampai 2011.

Berita Lainnya

TimMaBesPolRI Mesuji

RepublikaRepublika
MaBes PolRI Kirim Tim ke Mesuji

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA- Warga Mesuji melaporkan adanya kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian hingga menewaskan 30 orang kepada DPR. Mabes Polri langsung membentuk tim khusus dan mengirimkannya ke Mesuji untuk mengecek kasus tersebut.

“Saat ini  dari Mabes telah ada tim yang melihat progres di sana. Tim dari Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri juga ada di sana untuk melakukan evaluasi. Kapolri telah memerintahkan untuk bekerja,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Boy Rafli Amar, dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/12).

Boy menambahkan tim khusus yang diturunkan Mabes Polri terdiri dari tim dari Itwasum dan Bareskrim Polri. Tim dari Bareskrim Polri akan melakukan penyelidikan terkait bentrokan di Mesuji, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan yang menewaskan tujuh orang. Sedangkan tim dari Itwasum Polri untuk melihat apakah ada pelanggaran yang dilakukan petugas polisi saat menangani bentrokan tersebut.

Ia mengakui adanya peristiwa bentrokan di Mesuji, Sumsel seperti yang terdapat dalam sebagian gambar video yang dibawa warga Mesuji. Peristiwa tersebut terjadi karena perebutan lahan antara warga Sodong (Mesuji) dengan perusahaan PT Sumber Wangi Alam (SWA) pada 21 April 2011. Sedangkan peristiwa yang di Mesuji, Lampung, juga terkait perebutan lahan antara warga Mesuji (Lampung) dengan perusahaan PT Silva Inhutani pada 7 November 2010.

“DI video terlihat ada polisi, itu direkam setelah bentrokan. Ini terlihat di gambar adanya orang yang sudah tergeletak,” jelasnya.

Kamis, 15/12/2011 17:50 WIB

Kasus Mesuji & PolRI

Indra Subagja – detikNews
Kasus Mesuji, PolRI Diminta Tangkap Pelaku & Tak Bela Perusahaan Sawit

Jakarta - Pemerintah diminta tidak apriori atas Insiden Mesuji, di Lampung dan Sumsel. Perlu digelar penyelidikan secara transparan guna menangkap pelaku kekerasan. Apalagi ada petani yang menjadi korban.”Konflik yang bermula ketika dua perusahaan swasta yang mendapat hak konsesi dari Departemen Kehutanan yaitu PT SWA di wilayah Sungai Sodong Mesuji, Sumatera Selatan, dan PT SI di wilayah Mesuji, Lampung, memperluas lahan untuk penanaman kelapa sawit dan karet pada tahun 2003. Lahan yang diperluas tersebut sebagian adalah lahan yang dikelola oleh masyarakat setempat dan diklaim sebagai tanah ulayat,” jelas Koordinator Setara Institute, Hendardi dalam siaran pers, Kamis (15/12/2011).Ketika perusahaan itu melakukan perluasan lahan, terjadilah benturan dan tentangan dari masyarakat setempat. Konflik memuncak ketika kedua perusahaan tersebut, dengan mempekerjakan penjaga bayaran atau disebut PAM Swakarsa yang juga dibekingi aparat kepolisian untuk mengusir penduduk dan masyarakat adat dari lahan tersebut.Sejak tahun 2009 terjadi peningkatan kekerasan di lahan sengketa di kedua wilayah. Beberapa kali terjadi peristiwa kekerasan antara masyarakat petani dengan perusahaan dan penjaga bayaran serta antara masyarakat dengan pihak kepolisian.”Masyarakat yang mempertahankan tanahnya mengalami pengusiran, penganiayaan, penangkapan, kekerasan seksual bahkan pembunuhan. Terakhir pada 10 November terjadi penembakan terhadap seorang petani yang mengakibatkan meninggalnya 1 orang dan beberapa orang lainnya tertembak peluru tajam,” jelas Hendardi.Atas alasan terjadinya kekerasan itu, Setara mendesak kepolisian untuk melakukan pengusutan tuntas terhadap pelaku, keterlibatan, dan pembiaran oleh aparat keamanan. Proses ini harus dilakukan secara adil dan transparan, agar tidak semakin memperburuk pandangan publik terhadap kepolisian yang sering kali dicap menjadi pelindung (backing) kepentingan pemodal.”Komnas HAM harus mempublikasi laporan investigasi bentrokan Mesuji tentang meninggal dan tertembaknya beberapa masyarakat petani pada bulan November 2011. Setara Institute juga mendesak Komnas HAM membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) yang melibatkan tokoh sipil yang berwibawa untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi sejak beroperasinya kedua perusahan tersebut,” jelasnya. (ndr/nwk)

Baca Juga

Kamis, 15/12/2011 13:11 WIB

Tim Pencari Fakta

Elvan Dany Sutrisno – detikNews
Soal Mesuji, Pramono Dorong Dibentuk Tim Pencari Fakta


Jakarta - Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendorong agar kasus dugaan pembantaian di Mesuji, Lampung bisa diselesaikan. Kalau perlu tak hanya dibentuk Pansus DPR melainkan Tim Pencari Fakta.”DPR akan mendorong agar persoalan ini bisa diselesaikan, kalau memang diperlukan bukan hanya pansus tapi dibuat tim pencari fakta,” kata Pramono.Hal itu disampaikannya sebelum rapat paripurna, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2011).Ia pun meminta kepolisian segera mencari pelaku pembantaian tersebut. Politisi PDIP ini juga berharap pelakunya bisa dihukum seberat-beratnya.”Ada 30 warga yang diperlakukan tidak manusiawi, ini tindakan biadab. Maka aparat kepolisian harus proaktif mencari pelakunya dan menghukum seberat-beratnya,” imbuhnya.Sebenarnya, soal dugaan pembantaian di Mesuji ini Komnas HAM punya data yang berbeda. Komnas HAM menyebut ada 3 peristiwa yang terjadi di 3 tempat berbeda. 8 Orang tewas dalam kasus-kasus bentrokan itu.

“Ada 3 kasus di 2 provinsi,” demikian jelas Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim ketika dihubungi detikcom, Kamis (15/12/2011).

(van/ndr)

Baca Juga

Kamis, 15/12/2011 16:45 WIB

Tim Khusus Mesuji

Hery Winarno – detikNews
MenKo PolHuKam & KaPolRI Bentuk Tim Khusus Selidiki Kasus Mesuji


Jakarta - Kasus dugaan pembantaian di Mesuji, Lampung, telah sampai ke telinga Presiden SBY. SBY segera meminta pembantunya untuk menyelesaikan kasus tersebut.”Mengenai kasus yang terjadi di Mesuji kemarin, Pak Presiden telah memerintahkan Menko Polhukam dan Kapolri yang intinya tujuan melakukan suatu pembuktian fakta,” kata Jubir Kepresidenan, Julian A Pasha, di Gedung Bina Graha, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (15/12/2011).Dikatakan dia, Presiden SBY memerintahkan agar masalah di Mesuji bisa segera diselesaikan dan berharap solusi yang terjadi adalah pilihan terbaik yang melibatkan semua unsur, baik aparat, perusahaan, warga masyarakat dan Komnas HAM yang memiliki perhatian dan data terhadap kasus tersebut.”Itu langsung ditindaklanjuti Menkopolhukkam dan Kapolri dan telah dibentuk tim untuk kasus tersebut,” ujarnya.Menurut Julian, apabila ada unsur kesengajaan dan kesalahan dari aparat maka sanksi tegas akan dijatuhkan.

“Bila benar ada fakta yang seperti kita dengar maka oknum dari unsur mana pun apakah aparat atau pun unsur pengamanan atau masyarakat itu harus ditindak terhadap unsur itu,” kata Julian.

Ia menambahkan tim khusus akan dibentuk oleh Kepolisian dan diharapkan segera bisa mencari solusi terbaik dalam kasus itu. “Nanti akan dilaporkan dari unsur Kepolisian juga pihak-pihak lain yang bekerja untuk menyampaikan kepada Presiden apa yang terjadi,” ujar Julian.

(her/aan)

Baca Juga

Cek Sejarah Tanah

Moksa Hutasoit – detikNews

Jumat, 16/12/2011 15:44 WIB

 Komisi III akan Cek Sejarah Tanah yang Jadi Konflik di Mesuji Lampung
Jakarta - Tim dari Komisi III DPR akan bertolak ke Mesuji, Lampung, untuk mengecek kebenaran video dugaan pembantaian warga. Komisi Hukum tersebut akan mengecek bagaimana sebenarnya riwayat tanah yang berujung konflik tersebut.”Kita akan panggil tim penyelesaian tanah itu, kita akan panggil kenapa register 45 bisa sampai ke perusahaan, gimana riwayatanya,” ujar Wakil Ketua Komisi III, Azis Syamsuddin, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/12/2011).Azis yang pernah duduk dalam kursi BPN, mengaku tahu persis kasus ini. Saat menangani kasus ini, sebenarnya sudah ada kesepakatan dengan warga yang diwakili oleh para tetua adat.Namun ia tidak mengetahui apakah, hasil kesepakatan berbentuk uang itu sudah sampai ke tangan warga atau tidak.

“Yang saya takut, penyelesaian ini nggak sampe ke masyarakat. Tapi kita lihat saja nanti,” tegasnya.

“Jadi diambil sama para tetua adat?” tanya wartawan.

“Nggak tahu bocornya dimana. Kita kan belum datang,” tandasnya.

Azis meminta supaya masalah ini bisa dilihat secara jernih. Konflik yang terjadi bukan muncul begitu saja. Pasti ada penyebab yang membuat tragedi itu muncul.

“Bisa karena oknum yang bermain, bisa karena oknum yang biarkan,” tegasnya.

(mok/lia)

HGU Kebun Sawit

Laurencius Simanjuntak – detikNews

Jumat, 16/12/2011 16:09 WIB

 Soal Kasus Mesuji, MenHut : HGU Kebun Sawit Urusan PemDa & BPN
Jakarta - 3 Kasus Mesuji di 2 Provinsi, Sumatera Selatan (Sumsel) dan Lampung berlatar belakang sengketa tanah warga dengan perusahaan perkebunan, termasuk masalah Hak Guna Usaha (HGU) yang menyerempet pemukiman warga. Mengenai HGU, Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan mengatakan adalah wewenang Pemprov dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).”Itu urusan daerah, sekarang kan otonomi daerah. Apa kewenangan pemerintah pusat? Tidak ada. Kalau kebun, kebun itu di daerah. Kita nggak ada kewenangan, kalau kebun di daerah. Yang punya kebun dengan publik di situ,” jawab Menhut Zulkifli Hasan ketika ditanya mengenai HGU perkebunan sawit di Mesuji.Hal itu disampaikan Zulkifli di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (16/12/2011). Zulkifli mengatakan HGU juga wewenang BPN, bukan Kemenhut.

“Kalau HGU kan BPN, kok dikaitkan sama Kementerian Kehutanan. Tidak ada kaitan sama kita. Itu perkebunan. Itu di luar wilayah hutan. Namanya juga kebun, kalau hutan kan namanya hutan, itu di OKI (Ogan Komering Ilir),” jelasnya.

Sebelumnya Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim menjelaskan 3 kasus di 2 Provinsi Sumsel dan Lampung yang sama-sama bernama Mesuji. 3 Kasus itu yaitu:

1. Kasus antara PT Sumber Wangi Alam (SWA) dengan warga di Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Peristiwa terjadi 21 April 2011. Ada pembunuhan, yakni 2 warga disembelih. Pembunuhan terhadap warga ini membuat warga marah karena menduga 2 warga tewas korban dari PT SWA. Akhirnya, warga menyerang PT SWA yang menyebabkan 5 orang tewas yaitu 2 orang Pam Swakarsa dan 3 orang karyawan perusahaan.

2. Kasus antara PT Silva Inhutani dengan warga di register 45 di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, terjadi sejak tahun 2009. PT Silva mendapatkan penambahan lahan Hak Guna Usaha (HGU). Nah, penambahan HGU itu melebar hingga ke wilayah pemukiman warga sekitar. HGU ini menjadi sumber konflik karena warga yang sudah tinggal bertahun-tahun di wilayah pemukiman diusir. Rumah-rumah warga dirobohkan.

Komnas HAM masih menyelidiki adanya korban dari kasus kedua ini. Sehingga, Komnas HAM belum menyatakan ada korban tewas dari kasus ini.

3. Kasus antara PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) dengan warga di register 45, Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung, pada 10 November 2011. PT BSMI ini memang letaknya berdekatan dengan PT Silva Inhutani. Ada penembakan terhadap warga yang dilakukan Brimob dan Marinir, 1 warga tewas dan 6 warga menderita luka tembak yang sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit.

(nwk/nvt)


4 Responses to “Penegakan Hukum : Kasus Mesuji, Lampung”


  1. December 17, 2011 at 12:27 pm

    katanya untuk kemakmuran rakyat, berjuang untuk rakyat, wakil makyat???????????
    rakyat yang lemah tak berdaya cuma mau sejakterakan keluarga yang paling banyak cuma 5 orang saja.
    tanah, bumi, air, udara, dan yang ada didalamnya semuanya tdk ada yang memilikinya, Tuhan yang punya.
    akhirnya muncullah manusia2 yang berseragam dan mengaturnya menjadi undang2 maupun peraturan2.
    yg sama sekali tdk memihak kerakyat kecil. mana itu keadilan buat rakyat kecil. kami semua rakyat kecil sangat berharap mudah-mudahan masih ada hati nurani lagi yang katanya PEMERINTAH dipilih dari rakyat.

  2. December 17, 2011 at 12:29 pm

    katanya untuk kemakmuran rakyat, berjuang untuk rakyat, wakil makyat???????????
    rakyat yang lemah tak berdaya cuma mau sejakterakan keluarga yang paling banyak cuma 5 orang saja.
    tanah, bumi, air, udara, dan yang ada didalamnya semuanya tdk ada yang memilikinya, Tuhan yang punya.
    akhirnya muncullah manusia2 yang berseragam dan mengaturnya menjadi undang2 maupun peraturan2.
    yg sama sekali tdk memihak kerakyat kecil. mana itu keadilan buat rakyat kecil. kami semua rakyat kecil sangat berharap mudah-mudahan masih ada hati nurani lagi yang katanya PEMERINTAH dipilih dari rakyat.

    Your comment is awaiting moderation.

  3. 3 sukiyem
    December 18, 2011 at 9:23 am

    ternyata kita masih belum merdeka, ironis penjajahan dilakukan oleh bangsa sendiri yang mengatasnamakan perusahaan

  4. 4 Badrussalam
    December 29, 2011 at 8:31 am

    Saya khawatir pada saat pengajuan SK HGU tidak dilakukukan ukur ulang oleh BPN ,nah…kalau ini yang terjadi maka …..salah satu sebab timbulnya sengketa ini karena data fisik dilalaikan…….?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,097,452 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 113 other followers

%d bloggers like this: