12
Dec
11

Kenegarawanan : Ubah UU Lambang Negara Burung Garuda

Senin, 12/12/2011 08:25 WIB

UU Lambang Negara

Andi Saputra – detikNews
Burung Garuda Disakralkan, Mahasiswa Desak MK Ubah UU Lambang Negara

Jakarta - Hati-hati menggambar lambang negara Burung Garuda, baik dalam bentuk asli atau sesuai desain grafis hasil kreatifitas. Sebab bisa-bisa anda di penjara karena melanggar UU UU No 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Selain itu, UU juga mengurangi sosialisasi nilai-nilai Pancasila dari masyarakat.”UU ini sangat mengatur secara limitatif penggunaan lambang negara burung garuda. Jika digunakan tidak sesuai dengan yang disebut di UU maka berakibat pidana,” kata Koordinator Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ), Ryan Muhammad saat berbincang dengan detikcom, Senin, (12/12/2011).Menurut mahasiswa semester VII Gakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta ini, aturan limitatif ini mengakibatkan Lambang Negara terasing. Apalagi Burung Garuda sebagai simbol dari Pancasila menjadi sakral dan tidak memasyarakat. Hal ini akhirnya mengakibatkan nilai-nilai Pancasila pun luntur.”Apa yang diingat oleh masyarakat ketika berbicara Pancasila ? Pasti Burung Garuda. Kalau Bicara Burung Garuda, ya teringat Pancasila. Tapi bagaimana masyarakat mau mengenal Pancasila, jika berkreasi dengan lambang burung garuda dipidana?. Walau itu di desain kaos, umpamanya,” beber Ryan.

Aturan limitatif ini yang membuat mahasiswa mendesak supaya UU ini di-judicial review oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Terutama pasal 57 huruf c dan d yang mengatur limitatif penggunaan Burung Garuda. Sebab dengan aturan yang limitif ini selain menghilangkan kebebasan berekspresi juga menghilangkan kebebasan warga negara untuk berkreasi mencintai negara.

“Salah satunya dengan mendesain grafis burung garuda di kaos sepakbola. Masa itu dilarang?. Kami mendukung diadakannya judicial review UU tersebut terutama pasal 57 tersebut,” ungkap Ryan.

Seperti diketahui, pekan ini Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) akan menguji UU tersebut ke MK.Menurut FKHK, UU No 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan mengkriminalkan masyarakat yang ingin mewujudkan rasa cinta terhadap lambang burung garuda.

Dalam UU tersebut, penggunaan negara, bahasa dan bendera negara sangat limitatif. Masyarakat yang menggunakan sibol tersebut di luar batasan yang disebut UU menjadi perbuatan tindak kriminal.

“Kami akan mengugat UU tersebut ke MK minggu ini,” kata Sekjen FKHK, Ahluddin Saiful Ahmad.

(asp/fjp)

Baca Juga

Cermati UU 24/2009

Posted on Agustus 12, 2009

Mencermati UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ini disahkan pada 9 Juli 2009. UU 24/2009 ini secara umum memiliki 9 Bab dan 74 pasal yang pada pokoknya mengatur tentang praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan berikut ketentuan – ketentuan pidananya. Setidaknya ada tiga hal tujuan dari dibentuknya UU No 24 Tahun 2009 ini adalah untuk (a) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; (b) menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (c) menciptakan ketertiban, kepastian, dan standarisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

UUD 1945 sudah mengatur berbagai hal yang menyangkut tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, yaitu dalam Pasal 35, Pasal 36 , Pasal 36A , Pasal 36B dan untuk implementasinya kedalam UU diperintahkan melalui Pasal 36 C. Namun demikian Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan hingga kini belum diatur secara lengkap dalam sebuah UU. Selama ini pengaturan tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur dalam beragam peraturan perundang-undangan antara lain (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya mengatur tentang kejahatan (tindak pidana) yang menggunakan Bendera Sang Merah Putih; penodaan terhadap bendera negara sahabat; penodaan terhadap Bendera Sang Merah Putih dan Lambang Negara Garuda Pancasila; serta pemakaian Bendera Sang Merah Putih oleh mereka yang tidak memiliki hak menggunakannya seperti terdapat pada Pasal 52a; Pasal 142a; Pasal 154a; dan Pasal 473.; (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 550), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2361), Undang- Undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 Nomor 80), Undang-Undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 81), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301); (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1958 No.68); (5) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penggunaan Bendera Kebangsaan Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 No.69); (6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 tentang Panji dan Bendera Jabatan; (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara; (8) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang Lagu Kebangsaan Indonesia Raya; dan (9) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan.

Undang-Undang ini diharapkan mampu mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan praktik penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan dan mengatur tentang berbagai hal yang terkait dengan penetapan dan tata cara penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan, termasuk di dalamnya diatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini.

Namun ada beberapa hal yang patut dicermati dalam UU ini terutama dalam hal tindak pidananya silahkan lihat pada uraian dibawah ini di bawah ini

Bendera

Pasal 24 a jo Pasal 66

Setiap orang dilarang: (a) merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00

Pasal 24 b atau c atau d atau 3 jo Pasal 67

Setiap orang dilarang: (b) memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial; (c) mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam; (d) mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara; dan (e) memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00

Bahasa

Tidak ada larangan dan tidak ada ancaman pidana

Lambang Negara

Pasal 57 a jo Pasal 68

Setiap orang dilarang: (a) mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00

Pasal 57 b atau c atau d jo Pasal 69

Setiap orang dilarang: (b) menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran; (c) membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan (d) menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00

Lagu Kebangsaan

Pasal 64 a jo Pasal 70

Setiap orang dilarang: (a) mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata- kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00

Pasal 64 b atau c jo Pasal 71

Setiap orang dilarang: (b) memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau (c) menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00

Dalam pandangan saya, UU ini mempunyai keanehan tersendiri, misalkan pengaturan tindak pidana dalam penggunaan bendera, ketentuan lama dalam Pasal 154 a KUHP malah tidak dicabut padahal ketentuan ini pada pokoknya mempunyai kemiripan pada Pasal 24 a UU 24/2009. Hal ini dapat menyebabkan duplikasi tindak pidana hanya menyangkut persoalan perumusan norma delik yang sama

Ketentuan pidana dalam UU 24/2009 juga mempunyai gejala over kriminalisasi tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan daya kreativitas dari masyarakat seperti mengkriminalkan tindakan mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam, mengkriminalkan tindakan menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran dan juga mengkriminalkan kreativitas seperti pada tindakan mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata- kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan

Selain itu terdapat perbedaan dalam perumusan norma ancaman pidana seperti dalam tindakan memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial atau adlam tindakan memperdengarkan, menyanyikan, ataupun

menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau tindakan menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial. Tidak diperoleh keterangan kenapa terdapat perbedaan perumusan norma ancaman pidana tersebut.

Secara umum, saya berpandangan maksud dan tujuan pengaturan penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan mempunyai maksud yang baik namun tetap masih sangat kental terhadap gejala over kriminalisasi dan ketiadaan landasan filosofis dalam perbedaan perumusan norma ancaman pidana

Posting via Email

 

Kamis, 15/12/2011 15:33 WIB

UU Langgar Konstitusi

Bagus Kurniawan – detikNews
UU Lambang Negara Burung Garuda Melanggar Konstitusi


Burung Garuda di Kaos Timnas Yogyakarta – Penggunaan lambang negara Burung Garuda oleh warga negara Indonesia sebaiknya biarkan dan berikan kekebasan rakyat berekspresi. Asal tidak melecehkan dalam penggunaan lambang negara tersebut.

Oleh karenanya, UU No 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dinilai bertentangan dengan konstitusi.

“Biarkan rakyat berekspresi sepanjang tidak melecehkan,” kata komisioner Komisi Yudisial (KY), Taufiqurrohman Syahuri.

Hal itu diungkapkan Taufiq dalam acara diskusi publik ‘Belenggu UU No 24/2009, Pasal 57 poin c dan d Terhadap Raga Pancasila’ yang di selenggarakan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) di RM Pandan Resto, Ringroad Utara, Sleman, Kamis (15/12/2011).

Menurut Taufiq, antara UUD 1945 dengan UU No 24/2009 memang bertentangan. Dalam UUD dinyatakan kebebasan berekspresi warga negara diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan setiap orang berhak untuk memajukan irinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Namun kenyataannya tidak setiap orang boleh memperjuangkan haknya untuk mencintai dan bangga terhadap lambang negaranya.

Sebab Pasal Pasal 57 poin c dan d UU No 24/2009 telah memberikan batasan/larangan untuk menggunakan lambang negaranya sekalipun untuk maksud dan tujuan membangun rasa cinta kebangsaan dan kenegaraan dalam dirinya.

“Jadi dalam UU tersebut penggunaan lambang negara hanya untuk pihak-pihak tertentu saja,” tegas Taufiq.

Menurut dia, dalam Pasal 57 huruf d menyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan Pasal 51 dan 52 UU No 24/2009 menyatakan pada pokoknya penggunaan lambang negara hanya dapat digunakan bagi instnasi-instansi pemerintah atau bagi pejabat negara.

“Ini berarti lambang negara hanya milik pemerintah atau pejabat negara bukan rakyat Indonesia. Dan setiap orang tidak berwenang menggunakan lambang negara. Bila ada rakyat Indonesua yang menggunakan dikenakan pidana,” katanya.

Dia menegaskan masalah pelecehan ataupun penghinaan harus bisa dibuktikan di pengadilan. Namun bukan dilakukan dengan cara-cara diluar pengadilan. “Untuk membuktikan bersalah atau tidak hanya di pengadilan,” katanya.

Hal senada juga dikatakan peneliti Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada (UGM), Diasma Sandi Swandaru. Lambang negara sebenarnya sudah hidup dalam kehidupa sosial masyarakat Indonesia sehingga jangan sampai dijauhkan dari rakyat.

Dahulu Garuda Pancasila dijauhkan dan hanya ditempel di dinding ruangan, sekarang Pancasila sudah mendekat.

“Garuda di Dadaku. Ke depan nilai-nilai Pancasila seharusnya menyatu dan hidup dalam setiap nafas dan laku masyarakat dan khususnya pemerintah pemegang kekuasaan,” pungkas Diasma.

(bgs/asp)

About these ads

0 Responses to “Kenegarawanan : Ubah UU Lambang Negara Burung Garuda”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,103,474 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 114 other followers

%d bloggers like this: