Archive for December, 2011

31
Dec
11

Bencana Alam : Pesisir Banten Selatan Waspada

By jakarta45 Leave a Comment
Categories: Jiwa Semangat Nilai-nilai 45
Tags: , ,

Pesisir Waspada

AntaraAntara
BMKG Imbau Pengunjung Pesisir Banten Selatan Waspada

Konten Terkait

  • BMKG Imbau Pengunjung Pesisir Banten Selatan WaspadaPerbesar Foto
  • BMKG Imbau Pengunjung Pesisir Banten Selatan Waspada

Lebak (ANTARA) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau pengunjung yang akan merayakan pergantian tahun baru di pesisir Banten Selatan diminta waspada karena tinggi gelombang mencapai 2,5 meter dan tiupan angin berkecepatan rata-rata 32 kilometer per jam atau 16 knot.

Koordinator Unit Analis Cuaca dari BMKG Serang Halim Perdanakusumah, Sabtu, menyebutkan, pihaknya sudah menyampaikan peringatan kewaspadaan kepada pengelola obyek wisata, kesyahbandaran, tempat pelelangan ikan, pelabuhan, dan pemerintah daerah.

Peringatan tersebut untuk mencegah korban jiwa karena beberapa hari ke depan gelombang Banten Selatan cukup tinggi.

Selain itu ia mengungkapkan, tiupan angin bisa mencapai 16 knot atau 32 kilometer per jam. Tiupan angin itu bergerak dari arah barat laut dengan jarak pandang empat sampai delapan kilometer.

Karena itu, kata dia, sebaiknya pengunjung pesisir pantai Banten bagian Barat tidak berenang karena khawatir tersapu ombak setinggi 2,5 meter.

Apalagi, gelombang bergerak dari arah barat dan cuaca berawan berpeluang hujan ringan dan sedang.

Menurutnya, selama ini cuaca laut di perairan Banten Selatan meliputi Pantai Carita, Labuan, Panimbang, Tanjunglesung, Sumur, Binuangeun, Panggarangan, Sawarna, dan Bayah dinyatakan waspada bagi pengunjung wisatawan, nelayan, maupun pelayaran.

BMKG mengeluarkan peringatan kewaspadaan tersebut agar pergantian tahun baru tidak menelan korban jiwa.

“Saya yakin jika wisatawan berenang dipastikan terseret ombak karena tinggi gelombang 2,5 meter dan angin 32 km per jam,” ujarnya.

Koordinator pengamanan pantai Kabupaten Lebak Erwin Komara Sukma mengimbau wisatawan dilarang keras berenang di sekitar pantai pesisir Banten Selatan.

“Saat ini pesisir pantai Banten Selatan kurang bersahabat dan bisa menelan korban jiwa apabila wisatawan mencoba berenang,” katanya.

Menurut dia, pihaknya menyebar anggota pengamanan pantai di sejumlah obyek wisata pantai Banten Selatan untuk mencegah kecelakaan laut, sebab cuaca buruk seperti sekarang ini dipastikan sangat membahayakan bagi keselamatan pengunjung.

“Kita sudah menyebar petugas pengamanan di perairan Banten Selatan,” katanya.

Berita Lainnya

Forum Betawi Bersatu

RepublikaRepublika
Forum Betawi Bersatu Tolak Boikot Tahun Baru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Seruan boikot pesta perayaan tahun baru yang diserukan sejumlah komunitas muslim internasional ditanggapi dingin oleh sebagian masyarakat Jakarta.

Ketua Forum Betawi Bersatu (FBB) Amirullah, menilai, perayaan tahun baru semestinya ditanggapi secara positif sebagai ajang persatuan bangsa. “Memang ini bukan budaya asli dalam negeri, tapi selama itu baik untuk persatuan bangsa ya tidak masalah,” ungkapnya kepada Republika, Sabtu (31/12).

Meski demikian, Amirullah tidak menampik adanya dampak negatif dari perayaan tersebut. Konsentrasi massa yang berlebihan pada satu titik tertentu dipandangnya dapat menimbulkan masalah ketertiban dan keamanan. Persoalan semacam ini bila tidak diantisipasi dengan baik justru dapat menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. “Seperti di Jakarta ini kan terdiri dari berbagai suku dan budaya, jadi kalau ketertiban tidak dijaga ya bisa berbahaya,” katanya.

Hal berbeda diungkapkan pengasuh komunitas Lawang Ngajeng, Wahyu NH Aly. Menurutnya, pesta perayaan tahun baru lebih identik kepada sesuatu yang tidak berguna. Menurutnya, pesta perayaan semacam itu lebih cenderung pada pemborosan waktu, biaya, dan energi. “Daripada untuk pesta kan lebih baik dialokasikan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat, seperti menyantuni orang miskin,” tandasnya.

Komunitas Lawang Ngajeng memiliki cara tersendiri untuk merayakan pergantian tahun. Wahyu dan komunitasnya lebih memilih melakukan tirakat dengan mengurangi makan dan muhasabah guna mengevaluasi kekurangan-kekurangan dalam setahun yang telah lewat. Selain itu, mereka juga menjadikan kesempatan ini sebagai momen silaturahmi dari berbagai kalangan. “Kita mengundang dari kalangan santri, buruh, hingga pelacur untuk berkumpul bersama,” katanya.

Berita Lainnya

PemulihanCitraIstana

TRIBUNnews.comOleh Rachmat Hidayat | TRIBUNnews.com
LSM Bendera : Ada Gerakan Pemulihan Citra dari Dalam

Konten Terkait

  • LSM Bendera:Ada Gerakan Pemulihan Citra dari Dalam IstanaPerbesar Foto
  • LSM Bendera:Ada Gerakan Pemulihan Citra dari Dalam Istana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -LSM Bendera merilis jika saat ini sedang digalang kekuatan untuk memulihkan kembali citra Presiden SBY yang dianggap sudah hancur dimata rakyat. Pemulihan kembali citra pemerintah satu di antaranya dilakukan dengan memanipulasi fakta dari akar persoalan kasus-kasus rakyat baik di Papua, Tiaka, Mesuji, Bima dan daerah konflik lainnya.

Dalam rilisnya, Sabtu (31/12/2011) LSM Bendera melalui juru bicaranya, Mustar Bona Ventura, mengungkapkan sesungguhnya akar konflik itu berasal keberpihakan pemerintah pada ideologi yang pro modal, bukan ideologi yang pro rakyat.

Melalui gerakan pemulihan citra pemerintah ini, kata Mustar, akar masalah konflik akan disederhanakan dari masalah keberpihakan ideologi menjadi sekadar masalah regulasi, dari masalah perlindungan terhadap kepentingan modal asing menjadi sekedar masalah kekerasan yang tdk prosedural, dari masalah kedaulatan jadi sekedar masalah pemantauan.

“Gerakan pemulihan citra yang konon di danai dari lingkaran Istana ini dalam waktu dekat akan pura-pura memaksa Presiden SBY melalui aksi-aksi massa ke Istana dan DPR untuk segera menciptakan komisi nasional agraria, yang bisa dibentuk walaupun hanya berdasarkan Keputusan Presiden,” ujar Mustar.

Ketika Kepres komnas agraria di keluarkan maka saat itu pemerintah yang selama ini terbukti lebih berpihak pada kepentingan modal dari pada kepentingan rakyat, serta merta citranya dipulihkan menjadi pahlawan bagi pemerintah.

Selain pemulihan citra, sambung Mustar, gerakan itu juga bertujuan untuk mengimbangi, memoderasi dan memecah gerakan pemuda – mahasiswa yang saat ini giat berkonsolidasi dengan satu isu tunggal, menurunkan pemerintah.

“Untuk melawan gerakan itu dibutuhkan kejernihan hati dan obyektivitas berfikir para aktivis agar tidak larut pada gerakan manipulatif yang seolah-olah memulihkan hak rakyat, tapi sebaliknya justru memulihkan citra pemerintah,” demikian ujar Mustar.

31
Dec
11

Suap : Cek Nunun Rp 24 Miliar

By jakarta45 Leave a Comment
Categories: Jiwa Semangat Nilai-nilai 45
Tags: , ,

Cek Nunun Rp 24 M

TRIBUNnews.comOleh Abdul Qodir | TRIBUNnews.com
Nunun Beberkan Asal-usul Cek Rp 24 M yang Ditebar ke Senayan

Konten Terkait

  • Nunun Beberkan Asal-usul Cek Rp 24 M yang Ditebar ke SenayanPerbesar Foto
  • Nunun Beberkan Asal-usul Cek Rp 24 M yang Ditebar ke Senayan

Laporan Wartawan Tribunnews.com,  Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kuasa hukum tersangka Nunun Nurbaeti, Mulyaharja, mengatakan kliennya telah memberikan keterangan ke KPK perihal asal-usul 480 lembar cek pelawat (traveller cheque) yang diterimanya dan dibagikan ke puluhan anggota DPR periode 1999-2004 yang melakukan pemilihan Deputi Gubernur Senio Bank Indonesia (DGS BI).

“Itu sudah diceritakan,” kata Mulyaharja seusai mendampingi Nunun diperiksa penyidik di kantor KPK, Jakarta, Jumat (30/12/2011) siang.

Mulyaharja belum bisa menjelaskan peran Bank Artha Graha dan Nunun dalam aliran cek yang menjadi alat suap itu.

“Nanti ada waktunya untuk kami jelaskan. Karena waktu kemarin saja, ternyata ada yang membuat kami, inilah… Bukan takut. Ini kan masih dalam proses pemeriksaan,” ujarnya.

Masih di tempat yang sama, justru Nunun megaku tidak tahu asal cek tersebut.

“Saya tidak tahu ceknya dari mana,” jawab Nunun dengan bibir bergetar.

Di persidangan sejumlah mantan anggota DPR yang menjadi tersangka kasus ini, terungkap 480 lembar cek pelawat senilai Rp 24 miliar yang menjadi alat suap anggota DPR dibeli PT First Mujur Plantation & Industry dari Bank Internasional Indonesia (BII) Tbk dan dibayar melalui rekening perusahaan itu di Bank Artha Graha.

Saksi Direktur Keuangan First Mujur Budi Santoso, menyatakan perusahaannya mengajukan kredit berjangka ke Bank Artha Graha yang pencairannya dalam bentuk cek pelawat. Cek itu diserahkan ke Ferry Yen alias Suhardi S, selaku rekan bisnis kebun sawit di Sumatera.

KPK tak bisa mengorek keterangan dari Ferry Yen, karena ia telah meninggal dunia pada 2007.

Belakangan cek pelawat itu telah berpindah tangan ke istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun, Nunun Nurbaeti, dan disalurkan oleh orang terdekatnya, Arie Malangjudo, ke puluhan anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004.

Cek pelawat miliaran itu disebar ke anggota dalam rangka pemenangan Miranda Swaray Goeltom dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI di DPR. Dan Miranda terpilih dalam pemilihan tersebut.

Atas tuduhan perantara suap cek pelawat ke anggota DPR untuk pemenangan Miranda Goeltom itu, KPK telah menetapkan Nunun sebagai tersangka. Nunun yang melarikan diri ke luar negeri baru tertangkap di Thailand pada 7 Desember 2011 lalu.

Berita Lainnya

 

Ungkap Empat Nama

AntaraAntara – Kam, 29 Des 2011
Nunun Ungkap Empat Nama

Jakarta (ANTARA) – Setelah lama menyimpan sendiri “rahasia” tentang inisiator dari dugaan suap terkait pemilihan Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2004, akhirnya Nunun Nurbaeti menyebut empat nama yang diperkenalkan pada Miranda.

Kuasa hukum Nunun Nurbaeti, Ina Rachman, di Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa kliennya telah mengungkap nama-nama yang terkait dengan dugaan suap tersebut di hadapan penyidik lembaga antikorupsi pada pemeriksaan Selasa (27/12).

Ina sendiri mengatakan bahwa istri dari mantan Wakapolri Adang Daradjatun hanya memperkenalkan keempat orang tersebut kepada Miranda Goeltom, namun tidak mengetahui kelanjutan dari perkenalan tersebut.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan bahwa pengakuan Nunun Nurbaeti terkait empat orang anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 tersebut masih perlu diselidiki lebih lanjut.

Bagaimana pun juga, menurut dia, KPK masih perlu memastikan apakah informasi yang diterima dapat menjadi bukti untuk penyelesaian kasus atau tidak. Karena itu, pemeriksaan tidak berhenti hanya dari informasi yang didapat dari istri anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun tersebut.

Sebelumnya pada pemeriksaan Selasa (29/12), Nunun menyebutkan empat nama yang diperkenalkan kepada Miranda Goeltom. Kuasa hukum tersangka, Mulyaharja, menyebut nama Endin J Sofihara, Udju Djuhaeri, Hamka Yandhu, dan Paskah Suzetta.

Keempat mantan anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 tersebut telah divonis dan menjalani hukuman, dan beberapa malah sudah bebas.

Meski Nunun telah memberikan informasi siapa saja anggota dewan yang ia kenalkan pada Miranda Goeltom, kuasan hukum Nunun ini mengatakan penyidik belum menanyakan pada kliennya siapa yang menyandang dana dari kasus dugaan suap ini.

 

31
Dec
11

IpTek : Partikel Tuhan Jelaskan Asal Usul Dunia

By jakarta45 Leave a Comment
Categories: Jiwa Semangat Nilai-nilai 45
Tags: , ,

‘Partikel Tuhan’

RepublikaRepublika
Ilmuwan Makin Dekat Temukan ‘Partikel Tuhan’ yang Bisa Jelaskan Asal Usul Dunia

Konten Terkait

 

REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA-Anda yang membaca novel karya Dan Brown atau sudah menonton filmnya yang berjudul Angel and Demon tentu tak asing dengam istilah ‘God particle’ atau partikel Tuhan.

Dalam novel dan filmnya itu, Dan Brown memperlihatkan bagaimana kemungkinan reaksi kaum agamawan, terutama Vatikan, bila ternyata betul ilmuwan bisa menemukan pertikel Tuhan yang menjelaskan asal usul dunia.

Dan kini, apa yang dikisahkan lewat fiksi itu kemungkinan jadi nyata. Peneliti di pusat riset bergengsi CERN mengklaim mereka sedikit lagi akan menemukan partikel Tuhan. Dua tim sudah mengklaim temuan ini.

Peneliti senior CERN Oliver Buchmueller mengatakan mereka sangat gembira dengan kemajuan riset fisika kali ini. Uji coba demi uji coba terus dilakukan. Mereka perkirakan tahundepan sudah bisa mengurai asal usul alam semesta termasuk partikel Tuhan itu.

“Kami sudah sangat dekat dengan kesimpulan partikel Tuhan,” kata Bucmueller sepert dikutip skynews, Rabu.

Apa sih sebenarnya partikel Tuhan? Partikel Tuhan kerap juga disebut partikel Higgs. Ini adalah mata rantai partikel yang belum ditemukan ilmuwan terkait peristiwa bagaimana partikel dan energi berinteraksi. Partikel ini masuk ke dalam teori fisika model standard.

Bagaimana menemukan partikel ini? Para ilmuwan menembakkan partikel dengan arah yang berlawanan dalam terowongan sepanjang 27 km di kedalaman 100 meter dari permukaan.

Partikel yang ditembakkan itu akan bergerak dengan kecepatan cahaya dan mereka akan bertumbukkan pada akhirnya. Detektor yang supersensitif akan mengukur hasil tumbukkanpartikel itu yang berupa debupartikel.

Riset senilai 6 miliar poundsterling ini berupaya mereplika kondisi seusai penciptaan alam semesta 13,7 miljar tahun lalu yang biasa dikenal dengan nama teori tumbukkan besar atau Big Bang.

Dalam teori standar diprediksi, partikel subatom harusnya tak punya massa. Namun dalam teori lain, disebutkan, ada medan energi bernama Higgs dan boson yang muncul usai tumbukkan partikel itu. Kedua entitas ini membuat sub partikel tarik menarik, dengan kata lain memberinya massa.

Kalau ini ditemukan oleh ilmuwan maka mereka bisa menentukan dengan pasti lewat model matematika, bagaimana cara kerja alam semesta. Dengan kata lain, mereka menemukan partikel Tuhan yang menjelaskan segalanya.

31
Dec
11

Tragedi : Kekerasan Kemanusiaan, Sape, Bima, Sumbawa

By jakarta45 Leave a Comment
Categories: Jiwa Semangat Nilai-nilai 45
Tags: , , ,

Kejujuran Polri

AntaraAntara
Masyarakat Mengharapkan Kejujuran PolRI dalam Tragedi Sape

Konten Terkait

  • Masyarakat Mengharapkan Kejujuran Polri dalam Tragedi SapePerbesar Foto
  • Masyarakat Mengharapkan Kejujuran Polri dalam Tragedi Sape

Mataram (ANTARA) – Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Nusa Tenggara Barat mengharapkan kejujuran Polri dalam mempertanggungjawabkan tragedi berdarah di Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, 24 Desember 2011.

Juru bicara tim advokasi Koalisi Rakyat Nusa Tenggara Barat (NTB) Ali Usman Al Khairi, di Mataram, Sabtu, mengatakan kejujuran Polri dalam mempertanggungjawabkan tindakan represif saat pembubaran paksa unjuk rasa di Pelabuhan Sape, sangat diharapkan berbagai pihak.

Tindakan represif itu menewaskan dua warga pengunjuk rasa yakni Arif Rahman (18) dan Syaiful (17), keduanya warga Desa Sumi, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.

“Bukannya memutarbalikkan fakta soal tragedi berdarah di Sape itu, dengan menyebut ada provokator dibalik kasus itu,” ujar Ali yang juga Ketua Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB itu.

Ali mengatakan, pernyataan juru bicara polri yang menuding ada lima provokator yang menyulut terjadinya kerusuhan saat aksi protes tolak tambang dengan memblokade Pelabuhan Sape, mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama warga Kecamatan Lambu yang terlibat aksi tersebut.

“Tidak ada provokator. Aksi `show of force` polisi di lapangan, justru memperlihatkan bahwa polisi yang memprovokasi warga. Sikap Pemda yang tidak peduli dengan protes warga juga semakin memprovokasi warga,” ujarnya.

Menurut Ali, pernyataan juru bicara Kabid Humas Polda NTB AKBP Sukarman Husein, bahwa Polri tengah mengejar lima orang provokator yang dianggap menjadi dalang aksi protes tambang warga Lambu, malah bernada provokasi.

Pernyataan bernada provokasi, kata Ali, juga dikemukakan Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Saud Usman Nasution, juga menuding aksi yang dilakukan warga memang ditujukan untuk membuat kekacauan, bahkan ada pemaksaan demonstrasi menolak tambang bagi warga yang sebenarnya setuju.

“Kalau mereka menolak dianggap penghianat dan mengalami kekerasan. Bahkan ada yang rumahnya dirusak,” ujar Ali mengutip pernyataan Saud seperti diberitakan sejumlah media massa.

Pernyataan juru bicara Polri itu memunculkan sikap terprovokasi untuk terus melawan aparat kepolisian, sehingga upaya pemulihan keamanan di Kabupaten Bima, terutama di Kecamatan Lambu, menjadi semakin sulit.

Bahkan Ali menilai pernyataan Polri yang disampaikan ke publik yang mengatakan ada lima provokator dibalik tragedi Lambu justru menjungkir balikkan fakta yang sebenarnya terjadi.

Dengan pernyataan tersebut, polisi berupaya membangun legitimasi untuk menutupi kesalahan yang dilakukan dalam tragedi berdarah di Pelabuhan Sape itu.

Karena itu, Polri diminta untuk tidak memfokuskan persoalan pada keberadaan lima provokator.

“Yang seharusnya segera dilakukan dan dituntaskan adalah mengusut tragedi yang menewaskan dua pemuda Lambu yang ditembak aparat di Pelabuhan Sape,” ujarnya.

Pengusutan itu untuk memastikan apakah langkah polisi dalam pembubaran paksa massa aksi telah sesuai protap Polri atau tidak.

“Polisi jangan main-main dengan mengangkat isu yang macam-macam, dan cari kambing hitam. Polisi harus fokus lakukan penyelidikan dan memberitahukan kepada publik anggota polisi yang terlibat dalam tragedi ini,” ujar Ali.

Hal senada diungkapkan Ketua Serikat Tani Nasional (STN) NTB Ahmad Rifai yang juga bagian dari tim advokasi Koalisi Rakyat NTB untuk tragedi Sape.

Menurut Rivai, pihak kepolisian ingin mengaburkan kesalahannya dengan kesimpulan sepihak yang menyatakan lima provokator yang disebut inisialnya, yang memicu tragedi berdarah di Sape.

Polisi kemudian mempersempit substansi persoalannya dengan hanya menetapkan tiga anggotanya yang berstatus terperiksa terkait tindakan memukul, menendang dan menghamtam warga pengunjuk rasa dengan popor senjata, seperti tampak dalam berita televisi.

“Bagi kami dan masyarakat Lambu, provokator pemicu konflik sebenarnya adalah Bupati Bima yang menerbitkan SK 188 yang membuat masyarakat resah. Berkali-kali warga berunjuk rasa pun tidak digubrisnya,” ujar Rivai.

Selain itu, Rivai juga membantah pernyataan Polri bahwa aksi yang dilakukan sengaja untuk membuat kekacauan dan adanya intimidasi hingga pengrusakan rumah warga yang tidak mau melakukan demonstrasi tolak tambang.

“`Polri berbohong, warga tidak melakukan perlawanan terhadap polisi. Warga beraksi untuk menolak tambang, bukan membuat kekacauan. Dan tidak ada yang dipaksa hingga dirusak rumahnya untuk melakukan demo tolak tambang. Adanya rumah yang dilempar massa terhadap kantor kepala desa dan tokoh masyarakat yang dianggap protambang dilakukan setelah Polri menembak warga, ini hanya reaksi warga atas tindakan represif Polri terhadap rekan-rekannya di pelabuhan Sape,” ujar Rivai.

Ia menambahkan, data dan fakta yang sesungguhnya terkait tragedi Sape itu, sudah dihimpun tim investigasi dan advokasi sejumlah lembaga kompeten seperti DPR, Komnas HAM, dan tim Koalisi Rakyat NTB.

Koalisi Rakyat NTB juga akan melanjutkan data dan fakta lapangan itu kepada pihak terkait di Jakarta.

“Kami akan sampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti, agar kebohongan pihak tertentu semakin terang benderang,” ujarnya.

Berita Lainnya

Bima, Bawang dan Tambang

Bawang merah alasan kuat orang Bima menolak tambang emas. Di kabupaten Bima luas lahan bawang merah mencapai 13.663 hektare. Mereka menyebutnya bawang Keta Monca. Hasil panen Keta Monca itu bahkan sampai ke daerah lain, dalam maupun luar negeri. Anehnya, pemerintah justru memilih tambang emas. Usaha ekonomi yang hanya bisa dilakukan dalam jangka pendek, tak terbarukan, dan memiliki daya rusak luar biasa. Itulah sebabnya, sejak tahun lalu tambang emas ini ditolak warga.

Pada 24 Desember 2011 lalu, sudah hari keempat warga yang tergabung dalam Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) melakukan aksi penolakan, menduduki pelabuhan Sape (Occupy PortSape).. Aksi ini bukan yang pertama menanggapi pemerintah mereka yang tuli, dan tak menghiraukan suara penolakan kehadiran tambang emas PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN).  Perusahaan yang mendapat Izin Usaha Penambangan (IUP) pada  2008 selama 25 tahun, yang diperbaharui menjadi  IUP bernomor 188/45/357/004/2010. Tak tanggung-tanggung  luasanyan 24.980 Ha di kecamatan Lambu, Sape dan Langgudu. Sekitar 95 persen saham PT SMN sebagian besar dimiliki PT Arc Exploration Ltd dari Australia.

Warga sudah berkali-kali menyampaikan penolakan, mulai kepada Camat, Bupati, Gubenur hingga DPRD setempat.  Bima. Tahun ini saja, aksi penolakan sudah dilakukan  lebih tiga kali. Mereka percaya, tambang emas asal Australia di sekitar area dam Diwu Moro dandam Pela Parado akan membuat susutnya debit air irigasi lahan pertanian, khususnya tanaman bawang merah, mata pencaharian mereka. Selain melindung sumber air, mereka belajar dari potret buruk tambang emas raksasa di Batu Hijau milik Newmont, tetangga di pulau yang sama.

Itulah sebabnya warga menolak, meninggalkan industri pertambangan menjadi pilihan ekonomi (make mining history) pemerintah. Namun pemerintah justru melawan para petani bawang itu. Pemerintah juatru mengerahkan pasukan, intimidasi bahkan berondongan peluru. Ada 4 orang meninggal, dan 9 lainnya kritis serta sekitar 40-an lebih ditangkap pada pagi hari saat pendudukan pelabuhan Sape.

Kasus Bima melengkapi kasus-kasus kejahatan kemanusiaan oleh tentara, polisi dan perusahaan di sekitar pertambangan perkebunan sawit tahun ini,  mulai kasus Freeport  di Papua, Tiaka, Bangai dan Bombana di Sulawesi Tengah, Meranti dan Suluk Bongkal di Riau, Ongan Komering Ilir di Sumatera Selatan, Kebumen di Jawa Tengah, Mesuji di Lampung.

Sumber Konflik

Kasus Bima merupakan bukti berulang bahwa industri pertambangan merupakan sumber malapetaka bagi keberlanjutan hidup warga sekitarnya. Industri yang dianggap sebagai primadona dan mesin devisa Negara ini justru momok bagi keselamatan warga dan daya pulih produktifitas mereka, serta keberlanjutan fungsi-fungsi alam sekitarnya.

Pertambangan kerap menjadi sumber konflik antara masyarakat di satu sisi, dan perusahaan bersama pemerintah di sisi lainnya. Pendekatan represif selalu dipilih pemerintah menanggapi penolakan warga sekitar pertambangan. Itu juga terjadi pada aksi-aksi penolakan sebelumnya di Bima. Salah satunya, saat aksi 10 Februari 2011, warga melakukan long march dari lapangan Sura desa Rato yang jaraknya sekitar dua kilometer hingga sampai ke kantor camat Lambu. Setiba di sana, warga menyampaikan tuntutan Bupati harus mencabut IUP SMN. Mereka  di kawal ketat, ada  250 personil aparat Polres Kota Bima, 60 personil gabungan intel dan Bareskrim dan 60 personil Brimob Polda NTB. Namun Camat Muhaimin, menolak menyampaikan aspirasi warga.

Pertemuan pun berakhir ricuh. Seketika itu pula disikapi tembakan oleh polisi menggunakan gas air mata, peluru karet bahkan diduga ada juga yang menggunakan peluru tajam. Saat itu pun tampak ratusan preman yang diorganisir aparat kecamatan berdiri di samping kantor yang mencoba memprovokasi keadaan. Konflik horisontal pun mengintip. Aksi  paling terakhir, aspirasi dan tuntutan mereka  bahkan dibalas serbuan dan penembakan terhadap warga yang sedang terlelap tidur di pelabuhan Sape (24/12).

Kasus Bima adalah salah satu potret yang muncul dari maraknya investasi tambang di Indonesia. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) mengumumkan ada 5171 IUP (Izin Usaha Pertambangan) per November 2011. Daftar IUP yang diumumkan ini hanya untuk kategori clear and clean, katagori yang dianggap pemerintah telah memenuhi peraturan perijinan. Dalam catatan JATAM, hingga 2011 pemerintah telah mengeluarkan sedikitnya 8263 izin pertambangan. Seluruh izin diberikan tanpa sepengetahuan dan persetujuan warga, yang tinggal disekitar lokasi tambang. Inilah salah satu penyebab utama konflik dan kejahatan kemanusiaan terjadi di sekitar tambang.

Keta Monca

Bawang Keta monca saat ini menjadi komoditi unggul nasional, dan bersama bidang usaha pertanian lainnya telah memberikan sumbangan cukup signifikan dalam perekonomian Kabupaten Bima. Selain produksi yang besar, bawang Keta monca dikenal memiliki mutu dan ciri khas sendiri, serta banyak diminati konsumen baik dari Bali, Jawa, Makassar dan Banjarmasin maupun luar negeri, seperti Malaysia dan Singapura. Bahkan sejak 2009 lalu, Kabupaten Bima dijadikan sentra benih bawang merah nasional. Sumbangan perekonomian lainnya berasal dari peternakan terutama sapi dan kambing, serta perikanan.

Produksi bawang merah Kabupaten Bima pada 2009 mencapai 113.542 ton, meningkat 49,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian produksi bawang merah Kabupaten Bima merupakan komoditi ekspor guna memenuhi kebutuhan daerah lainnya utamanya Pulau Lombok (BPS, 2009). Luas lahan untuk pengembangan bawang merah di kabupaten Bima tercatat 13.663 hektare, yang telah dimanfaatkan seluas 6.710 ha tersebar di Sape, Lambu,Wera, Ambalawi, Belo dan Monta.

Kabupaten Bima bukanlah kabupaten miskin. Data BPS yang dirilis baru-baru ini menyebutkan angka kemiskinan kabupaten Bima pada 2008 turun menjadi 21,79%. Ini artinya jumlah penduduk miskin mengalami pengurangan sebanyak 3,3% dari tahun 2007 sebesar 25,12%, jauh lebih rendah dari angka kemiskinan Propinsi NTB yang mencapai 23,40%. Itu semua berkat pertanian bawang, pertenakan dan pertanian sebagai basis ekonomi, bukan tambang.

Harusnya pemerintah Bima mendukung pilihan warganya, mengembangkan pertanian, dan model ekonomi lainnya yang lebih berkelanjutan. Bukankah itu juga menjadi seruan SBY  saat penyerahan penghargaan ketahanan pangan Adhikarya Pangan Nusantara 2011, awal Desember lalu. Ia tak hanya melarang alih fungsi lahan pertanian menjadi fungsi lainnya. Ia juga menyampaikan perlunya perhatian pada penyediaan bibit yang baik, ketersediaan pupuk, dan peningkatan kemampuan teknis petani serta distribusinya.

Apakah pemerintahan SBY dan jajarannya mau menjilat ludah sendiri? Atau, mungkin sudah waktunya kita mencari pemimpin baru yang berani memilih bawang dan usaha pertanian lainnya menjadi penopang utama ekonomi bangsa ini.

Andrie S Wijaya

Koordinator JATAM

Sumber : http://indo.jatam.org/index.php?option=com_content&view=article&id=37:bima-bawang-dan-tambang&catid=2:jatam&Itemid=10

——————————-

Luluk Uliyah

Knowledge Officer SatuDunia

Jl. Tebet Utara II No. 6 Jakarta Selatan

Telp : +62-21-83705520

HP: 0815 9480 246

Email: lulukuliyah@gmail.com, luluk@satudunia.net

Membuka Tambang

Oleh Isyana Artharini | Newsroom Blog – Jum, 30 Des 2011
Membuka Tambang Semurah Rp 50 Juta

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menyatakan bahwa ia akan mendedikasikan dua tahun terakhir masa kepemimpinannya untuk melindungi hutan. Ternyata, menjelang 2011 berakhir, muncul kasus-kasus kekerasan menonjol terhadap masyarakat yang melibatkan penggunaan hutan (atau lahan) akibat konflik dengan perusahaan-perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam.

Kita tentu masih ingat kasus Mesuji yang langsung mendapat perhatian nasional serta penanganan berupa pembentukan tim pencari fakta. Beberapa hari berikutnya, muncul juga kasus penembakan oleh polisi terhadap dua orang pemrotes yang menduduki pelabuhan Sape, di Bima, Nusa Tenggara Barat. Dalam peristiwa tersebut, selain dua orang tewas, terdapat 31 korban luka-luka.

Di Riau, warga Pulau Padang melakukan aksi jahit mulut di DPRD Riau sebagai aksi protes terhadap aksi intimidasi menjelang dibukanya hutan tanaman industri oleh perusahaan besar PT Riau Andalan Pulp and Paper di wilayah mereka. Kasus ini juga terjadi pada Desember 2011.

Pada bulan yang sama juga, Mahkamah Agung membatalkan status Taman Nasional untuk Batang Gadis, Sumatera Utara. Status Taman Nasional Batang Gadis gugur akibat uji materi yang diajukan oleh PT Sorik Mining–perusahaan pertambangan patungan antara PT Aneka Tambang dengan Australia.

Dengan beberapa kasus ini, tentu wajar jika kita bertanya, di mana perlindungan yang dijanjikan oleh Presiden tersebut?

Memang, hutan-hutan di Indonesia punya kategori penggunaan yang berbeda-beda. Ada yang tak boleh disentuh, ada yang boleh dikelola untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Tetapi, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL/Pusat Hukum Lingkungan Indonesia) melihat contoh-contoh kasus tersebut sebagai penanda bahwa pemerintah kita tak serius dengan perlindungan hutan.

“Masyarakat kita dikungkung oleh ketidaktahuan akan investasi kehutanan di Indonesia,” kata Direktur Eksekutif ICEL Henri Subagiyo di Jakarta, Kamis (29/11).

Selain transparansi dari soal pemberian izin pengelolaan hutan, ICEL juga menilai pemerintah belum mengakui bahwa lingkungan punya daya dukung yang terbatas. Sebagai contoh, sekitar 65% wilayah Kota Samarinda di Kalimantan Timur sudah diberikan untuk izin pengelolaan pertambangan.

Data itu diperoleh dari Dinas Pertambangan Kota Samarinda. Sementara data Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur malah menemukan 70,66% wilayah Kota Samarinda akan digunakan untuk usaha pertambangan. Itu baru pertambangan, belum lagi untuk perkebunan atau permukiman.

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum sudah pernah merilis data pelanggaran izin pemanfaatan hutan untuk pertambangan dan perkebunan. Di Kalimantan Tengah saja, ada 606 unit tambang (68%) serta 285 unit perkebunan (32%) dengan izin bermasalah. Jumlah lahan yang bermasalah tersebut mencapai 3,67 juta hektar untuk pertambangan dan 3,8 juta hektar untuk perkebunan.

Untuk mempercepat penanganan kasus, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum menginstruksikan agar Kementerian Kehutanan memprioritaskan 63 izin bermasalah, terdiri atas 54 perkebunan kelapa sawit dan 9 pertambangan. Lahan seluas 855 ribu hektar ini diprioritaskan karena cakupannya yang sangat luas.

Perusahaan pemilik izin juga sudah jelas melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan konservasi tinggi. Ternyata, sampai sekarang, Kementerian Kehutanan pun belum melakukan apa-apa terhadap 63 izin ini. Sanksi pidana terhadap pejabat negara yang memberi izin pun tidak ada.

Kadang memang Kementerian bisa berdalih bahwa wewenang pengelolaan hutan ada di tingkat daerah, tapi, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum sudah memastikan bahwa kawasan hutan untuk 63 izin ini berada di bawah pengelolaan Kementerian Kehutanan. Sehingga seharusnya Kementerian tak bisa lagi berdalih.

Kalimantan Tengah menjadi pusat prioritas Satgas Mafia Hukum karena kawasan ini akan menjadi proyek percontohan buat skema mengurangi emisi akibat penebangan dan kerusakan hutan (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation/REDD+).

Dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB di Durban pada akhir November lalu, pemerintah Indonesia bolak-balik memamerkan pada dunia internasional bahwa Kalimantan Tengah siap menjadi wilayah percontohan pelaksanaan REDD+.

Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan sekaligus Kepala Satgas REDD+ Kuntoro Mangkusubroto juga menyatakan bahwa Kalimantan Tengah akan menjadi semacam laboratorium untuk pembangunan ekonomi Indonesia selanjutnya.

Pembangunan ekonomi Indonesia ke depan, menurut Kuntoro, harus menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Dan Kalimantan Tengahlah yang akan jadi pionirnya untuk menentukan bagaimana keseimbangan itu bisa diraih.

Hanya saja, ICEL menemukan bahwa meski komitmen-komitmen serta status wilayah percontohan REDD+ itu sudah disematkan di Kalimantan Tengah dan diakui dunia sejak 2009, tetap saja izin-izin pengelolaan hutan untuk pertambangan dan perkebunan masih tetap keluar di tingkat bupati. Dan tidak ada sanksi pula atas pejabat yang memberi izin tersebut.

Masih ada daerah-daerah selain Kalimantan Tengah yang, menurut ICEL, memiliki tingkat keruwetan sama dari segi pemberian izin kelola hutan, yaitu Riau dan Papua.

Selain itu, ICEL juga belum melihat adanya penegakan hukum yang berarti dari pelanggaran-pelanggaran peraturan lingkungan ini. Dari pengkajian ulang izin-izin pengelolaan hutan yang sudah dikeluarkan, Satgas Mafia Hukum sudah menemukan berbagai macam pelanggaran dengan bukti jelas. Itu pun belum ditindaklanjuti. “Jika masalah perizinannya ada di tata ruang, maka pejabat yang memberi izin seharusnya bisa kena,” kata Henri.

Dia juga berharap 2012 menjadi awal diberlakukannya terapi kejut, bahwa bukan hanya pengusaha penyalahguna izin yang bisa kena hukuman, tapi juga pejabat pemberi izin.

ICEL mengindikasikan perizinan sebagai sektor yang paling rawan korupsi dengan nilai kerugian yang jauh lebih fantastis daripada korupsi pengadaan barang dan jasa di APBN.

“Masyarakat kan kangen dengan penegakan hukum di kasus pencemaran lingkungan misalnya. Mungkin bukan kangen juga sih, tapi memang tidak pernah terjadi (penegakan hukum di bidang lingkungan itu),” tambah Henri.

Selain itu, kerusakan lingkungan akibat tambang batubara pun belum bisa dibendung karena izinnya yang sangat mudah. Menurut Dyah Paramita, peneliti ICEL untuk pertambangan, untuk mendapat izin membuka tambang, hanya butuh modal Rp 50 juta. Status perusahaannya pun tak butuh PT yang pemodalannya ratusan juta, cukup CV yang didaftarkan pada notaris dan dengan dua nama terdaftar di bawahnya.

CV yang akan meminta izin ini juga tak perlu melampirkan pengetahuan khusus di bidang pertambangan. “Padahal untuk membuka tambang kan perlu pengetahuan teknik menggali, teknik reklamasi (perbaikan lahan sesudah menambang). Syarat awalnya saja sudah sangat longgar. Dan standar-standar ini tidak ditingkatkan,” kata Dyah.

Dengan berbagai kemudahan izin yang diberikan pada investor yang merusak lingkungan, ketiadaan penegakan hukum yang berpihak pada hutan, serta minimnya informasi yang diberikan pada warga, sangat mungkin tren konflik lahan seperti yang terjadi pada akhir 2011 ini akan makin sering terjadi di 2012.

Apakah kita bisa menerima munculnya konflik-konflik Mesuji lainnya?

Istana Tengah Galau

InilahOleh R Ferdian Andi R | Inilah.com
Istana Kepresidenan Tengah Galau ?

Konten Terkait

INILAH.COM, Jakarta – Di penghujung 2012, Istana Kepresidenan memberi sinyal tengah mengalami kegalauan yang tinggi. Ini bisa dimaklumi, persoalan kebangsaan dan kenegaraan justru menumpuk di sisa akhir tahun ini. Sebagai konsekwensi sistem presidensial, Presiden SBY pun yang jadi sasarannya.

Tak ada petir dan hujan, Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Dipo Alam menyoroti kinerja para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Ini terkait dengan pemberitaan miring tentang presiden.

“Ketika presidennya sekarang beritanya dimiringkan, ia tidak bersedia meluruskan berita itu. Jadi menteri mau, tapi dalam kebersamaan kabinet ini, ketika ada berita-berita yang miring, ia enggan meluruskan,” kata Dipo Alam di Sekretariat Negara (Setneg), Kamis (29/12/2011).

Pernyataan Dipo Alam ini sejatinya merupakan refleksi atas situasi mutakhir yang terjadi di pemerintahan. Setidaknya beberapa isu krusial kini menerjang pemerintahan SBY. Seperti hasil audit forensik BPK yang tetap mengaitkan dengan lingkar dalam Istana seperti  aliran dana dari SS anak dari BS (ex. pemilik pabrik rokok 234 di Surabaya) dan SL ke PT MNP (perusahaan penerbit media) sebesar Rp100,95 miliar.

Selain itu audit forensik BPK itu juga menyebutkan terdapat transaksi valas fiktif yang diterima HEW masing-masing pada 25 Januari 2007 berjumlah US$45,000, 30 Juli 2007 berjumlah US$35,000, dan 22 November 2007 berjumlah US$45,000. Totalnya mencapai US$125,000.

Persoalan krusial lainnya yang belakangan muncul di publik terkait kasus Mesuji di Lampung dan Sumatera Selatan, kasus bentrok Bima yang menewaskan dua orang, serta peristiwa di GKI Yasmin Bogor yang dalam perayaan Natal lalu masih menyisakan masalah.

Sekjen DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menilai pernyataan Dipo Alam cenderung berlebihan dan menunjukkan komunikasi Istana yang intimidatif. “Pernyataan tersebut menunjukkan kegalauan Istana yang berlebihan,” ucapnya kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (30/12/2011).

Romi menyebutkan pernyataan Menseskab tersebut justru menunjukkan kepada publik kebuntuan komunikasi baik di pemerintahan dan Polri. Oleh karenanya, sebaiknya Istana melakukan komunikasi yang produktif dengan para menteri dan partai koalisi. “Seharusnya memanfaatkan para menteri dari partai dan fraksi di DPR,” imbuhnya.

Terkait isu yang belakangan mencuat, Romi mengatakan isu tersebut terkait dengan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan. Bagi dia, tidak elok jika kementerian lainnya turut mengomentari persoalan yang bukan bidangnya.

Entahlah, apa yang membuat Istana galau atas pemberitaan miring yang ditujukan kepada Presiden SBY. Bagaimanapun, sistem presidensial meniscayakan tampuk kekuasaan berada penuh di tangan Presiden.

Konsekuensinya, persoalan yang muncul di dalam pemerintahan juga ditanggung Presiden. Jika ada masalah, tinggal presiden memanage di internal pemerintahan. Yang menjadi pertanyaan, apa yang membuat Istana galau? [mdr]

Berita Lainnya

 

Refl: Apakah rakyat cinta SBY?
Demo Tolak SBY Dibubarkan Massa Anonim
Penulis : Liliek Dharmawan
Kamis, 29 Desember 2011 05:46 WIB
Demo Tolak SBY Dibubarkan Massa Anonim
MI/Rully Firdaus/ip

CILACAP–MICOM: Massa tidak dikenal yang mengaku warga Cilacap, Jawa Tengah membubarkan aksi mahasiswa di Alun-alun setempat. Aksi tersebut digelar sesaat sebelum kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam aksi penolakan terhadap kedatangan SBY tersebut, mahasiswa yang terdiri dari aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Banyumas dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) memulai orasi di Alun-alun tersebut.

Aksi tersebut sempat memanas ketika Kapolres Cilacap Ajun Komisaris Besar Rudi Darmoko meminta mahasiswa untuk berpindah tempat, karena lokasi tersebut akan digunakan sebagai rute rombongan presiden. Namun, mahasiswa bergeming dan tetap bertahan.

Pada saat negosiasi antara korlap aksi Irfan Agam Pratama dan Kapolres Cilacap, tiba-tiba datang sekelompok massa. Mereka mengatasnamakan warga Cilacap untuk membubarkan aksi.

Sempat terjadi kericuhan, bahkan terjadi saling dorong dan saling pukul. Massa tidak dikenal itu menyatakan kalau warga Cilacap tidak menginginkan adanya demo. (OL-11)

30
Dec
11

Kenegarawanan : BinKarSa Bina Karakter Bangsa [PAKTA45]

By jakarta45 Leave a Comment
Categories: Jiwa Semangat Nilai-nilai 45
Tags: , ,

POLITIK BANGSA INDONESIA 2012 (PBI’2012)

2012 Tahun BINA KARAKTER BANGSA (BINKARSA)

DR Ir Pandji R Hadinoto, MH / Ketua Umum Komite PAKTA45

Mencuatnya berbagai ragam penyimpangan (malpraktek) sikap keutamaan sebenarnya bukti daripada kekerdilan pemahaman akan martabat diri, dan terapi terhadap situasi ini diyakini dapat dilakukan dengan pembelajaran berbagai upaya yang beraroma Bina Karakter Bangsa (BinKarSa).

Penyimpangan itu contohnya seperti 5 (lima) kasus ketidakadilan pada tahun 2011 yakni Kasus2 Prita, iPad, Ngecharge HP, Susu Formula Berbakteri, Sandal Polisi. Demikian pula penyimpangan yang berakibat terjadinya tindak kekerasan yang berujung kejahatan kemanusiaan seperti korban tewas di Mesuji dan Bima. Belum lagi penyimpangan di bidang2 kejahatan korporasi, korupsi, kejahatan narkoba, kejahatan perbankan, dlsb.

Kesemuanya itu sesungguhnya masih dapat diluruskan sepanjang pemantapan paham tentang berbagai tolok ukur keutamaan hidup selalu mengendap di nalar dan nurani anak bangsa sehingga mampu kendalikan sikap kearah baik dan manfaat.

Adapun tolok ukur itu adalah seperti Jiwa Semangat Nilai2 (JSN45) sebagaimana dapat dirujuk dari Pembukaan Statuta PAKTA45. Artinya, bilamana seseorang ataupun sekelompok orang menjalani dengan tulus, ikhlas dan keteguhan hati upaya2 penegakan JSN45 , maka dengan sesungguhnya yang bersangkutan berhak menyandang status Pejuang JSN45, bahkan bilamana yang bersangkutan tewas dalam perjuangannya itu maka yang bersangkutan berhak dianugerahi status Pahlawan JSN45. Aktualisasi JSN45 dengan demikian menjadi kontekstual dan manfaat bagi upaya2 perbaikan karakter bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Demikian pula upaya2 seperti praktek penerapan Piagam PAKTA (Politik Anti Korupsi Tanah Air) Indonesia (PPI) yang bermateri (1). Jangan ingkari janji konstitusional, (2). Jangan koruptif terhadap Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, (3). Jangan korupsi APBN/APBD, BUMN/BUMD dan Pajak, maka akan diperoleh tambahan antara lain resep obat perbaikan Indeks Persepsi Korupsi yang pada gilirannya adalah dalam rangka agenda pembudayaan BinKarSa.

Selain itu, praktek pemberian Penghargaan Penegak Hukum (PPH) akan pula berkerangka pembudayaan BinKarSa sekaligus pembudayaan hukum itu sendiri.

Sedangkan konflik tata guna lahan akibat ragam benturan politik2 hukum agraria, investasi agro, investasi pertambangan dan kehutanan seyogyanya dilakukan harmonisasi politik2 hukum terkait dilandasi secara kental oleh pembudayaan Pembukaan UUD 1945 berkerangka praktek pembelajaran melalui pola BinKarSa.

Ditengah ketidakpastian ekonomi global terkini terdampak zona euro dan zona dolar amerika, maka kemantapan zona rupiah seharusnya berpeluang ruang gerak lebih dinamis bagi upaya2 BinKarSa guna pemantapan amanat Pembukaan UUD 1945.

Jakarta, 30 Desember 2011

PEMBUKAAN STATUTA PAKTA45

Bahwa sesungguhnya maraknya Tindak Pidana Korupsi yang merupakan bentuk Kejahatan Luarbiasa termasuk pembiaran dan peringanan melalui remisi, adalah wajar mendorong kreatifitas pembentukan satu kebijakan publik luar biasa guna sistim penangkalan dini niatan, sikap dan tindakan Ingkar Janji Konstitusional, Koruptif terhadap Pancasila dan UUD45, Korupsi terhadap APBN/APBD, Keuangan BUMN/BUMD dan Pajak.

Seperti diketahui, Pakta Integritas yang berdimensi personal sebagai perangkat anti korupsi bagi kalangan birokrat yang digagas tahun 2007, ternyata kini terbukti diakui tidak ampuh menekan niatan, sikap dan tindakan super jahat koruptor, sehingga saatnya perlu diganti dengan perangkat lain berdimensi kebijakan publik semisal Politik Anti Korupsi Tanah Air Indonesia (PAKTA Indonesia) demi mempertimbangkan percepatan akan pembangunan Indonesia Mulia, dan memperhatikan kebutuhan tentang aktualisasi 7 (tujuh) pilar Strategi Ketahanan Bangsa yaitu (1) Kehidupan bidang agama tidak rawan, (2) Kehidupan bidang ideologi tidak retak, (3) Kehidupan bidang politik tidak resah, (4) Kehidupan bidang ekonomi tidak ganas, (5) Kehidupan bidang budaya tidak pudar, (6) Kehidupan bidang hankam tidak lengah, (7) Kehidupan bidang lingkungan tidak gersang.

Adapun promosi tentang PAKTA Indonesia sebagai ‘safe haven’ ini dikedepankan adalah yang berdasarkan pada Jiwa, Semangat, dan Nilai-nilai 45 (JSN45) yang telah diakui terbukti membangun Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945, yakni (1) Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) Jiwa dan Semangat Merdeka, (3) Nasionalisme, (4) Patriotisme, (5) Rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka, (6) Pantang mundur dan tidak kenal menyerah, (7) Persatuan dan Kesatuan, (8) Anti Penjajah dan Penjajahan, (9) Percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri, (10) Percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya, (11) Idealisme kejuangan yang tinggi, (12) Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa dan Negara, (13) Kepahlawanan, (14) Sepi ing pamrih rame ing gawe, (15) Kesetiakawanan, senasib sepenanggungan dan kebersamaan, (16) Disiplin yang tinggi, (17) Ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

Promosi PAKTA Indonesia merujuk juga pada upaya-upaya Pembudayaan BIJAK (Bina Jiwa Anti Korupsi tanggal 12 Oktober 2009 yakni yang mencakupi antara lain (1) 9 Pusaka Bangsa Indonesia, (2) 123 Tatanilai Kearifan Lokal, (3) Kebangkitan Jiwa Benteng Pancasila, (4) Pekik MERDEKA (MERaih DEmokrasi Kerakyatan yang Amanah), (5) Sikap BUNG (Berjoang Untuk NeGara), (6) Tekad PETA (PEjoang Tanpa Akhir), (7) Semangat Perang Rakyat Semesta, (8) 7 Resolusi Sumpah Pemuda 2008, (9) Seruan Gasak Koruptor, Gasak Khi MunaJat (Khianat, Munafik, Jahat), demi terciptanya peta jalan penguatan daya tangkal nuraniah niatan Suap dan Korupsi atau anti moral hazard, sekaligus penguatan pro sistim Pemerintahan Bersih di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan dengan bersyukur seraya senantiasa memohonkan ke hadlirat Tuhan Yang Maha Kuasa, agar kiranya generasi penerus Angkatan 45 pembela Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 berkesempatan dapat lebih memantapkan JSN45 terutama bagi energi perlawanan agar dapat memerdekakan masyarakat, bangsa dan negara dari Politik Koruptor, melalui keorganisasian Lembaga Swadaya Masyarakat bernama : PAKTA 45 sebagai Perjanjian Mulia atau Komitmen Mengusung JSN45 sekaligus juga dapat sebagai singkatan dari Pejuang Anti Korupsi Tanpa Akhir 45.

[Catatan : Penulis juga Anggota DHD45 DKI Jakarta, KTA No. CB.04.05.01866]

30
Dec
11

Keadilan Sosial : 5 Kasus Ketidakadilan 2011

By jakarta45 Leave a Comment
Categories: Jiwa Semangat Nilai-nilai 45
Tags: , ,

5 Kasus Ketidakadilan

Andi Saputra – detikNews

Kamis, 29/12/2011 17:47 WIB

5 Kasus yang Mengoyak Rasa Keadilan di 2011
Dian dan Randy tersenyum usai diputus bebas (foto:Andi S/detikcom)
Jakarta – Pengadilan masih menjadi panggung drama keadilan sepanjang 2011. Sebagian kasus diputus bebas, sebagian dihukum. Namun pada kasus lain, Pemerintah tidak mau mematuhi putusan pengadilan tersebut.

Berikut kasus yang menyoyak rasa keadian sepanjang 2011 versi detikcom:

1. Kasus Prita Mulyasari
MA mengabulkan kasasi jaksa dan menyatakan Prita Mulyasari bersalah dalam kasus pencemaran nama baik RS Omni Alam Sutera, Tangerang. Prita divonis 6 bulan, tapi dengan masa percobaan selama 1 tahun.

Seperti diketahui, drama hukum Prita menjadi magnet semua pihak. Bahkan, seluruh calon presiden 2009 harus menyambangi Prita guna pencitraan kampanye. Pada 29 Desember 2009, majelis hakim PN Tangerang memutus bebas Prita Mulyasari dari tuntutan jaksa 6 bulan penjara. Alasan utama membebaskan Prita karena unsur dakwaan pencemaran nama baik tidak terbukti.

Namun, MA membalikkan semuanya hingga Prita harus menempuh upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK).

2. Kasus iPad
Dua terdakwa kasus penjualan iPad Randy Lester Samusamu dan Dian Yudha Negara, divonis bebas PN Jakpus, 25 Oktober lalu. Keduanya didakwa jaksa menjual iPad tidak berbuku manual bahasa Indonesia dan tidak bersertifikat. Namun dakwaan jaksa ini ditolak majelis hakim. Namun, jaksa ngotot dan mengajukan kasasi ke MA. Kasus serupa masih bergulir di PN Jaksel dengan terdakwa Charlie Sianipar.

3. Kasus Ngecharge HP
MA membebaskan Aguswandi Tanjung karena ngecharge HP di Apartemen Roxy Mas lantai 7 ke unitnya di No 8 pada 8 September 2009. Putusan MA ini mematahkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang menghukumnya 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun penjara.

Aguswandi ditangkap satpam dan digelandang ke Polsek Gambir dengan tuduhan mencuri listrik. Aguswandi sendiri telah dipenjara selama 87 hari dari 9 september 2009 hingga 3 Desember 2009.

4. Kasus Susu Formula Berbakteri
MA akhir Januari 2011 memerintahkan Menteri Kesehatan, BPOM dan IPB Bogor mengumumkan ke publik nama-nama merek susu formula berbakteri tersebut. Bukannya mematuhi perintah MA, Menkes cs selalu berkelit. Meski kasus ini juga telah masuk ke parleman, hingga saat ini Menkes cs tetap bungkam. Bahkan beberapa perguruan tinggi negeri melawan putusan MA tersebut di PN Jakpus.

Kasus bermula pada 15 Februari 2008, saat IPB memuat di website mereka tentang adanya susu yang tercemar bakteri itu Enterobacter Sakazakii. Namun, pemerintah tidak membuka nama-nama merek susu tersebut.

5. Kasus Sandal Polisi
Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 3 Palu, Sulawesi Tengah, AAL, diajukan ke meja hijau karena dituduh mencuri sandal polisi Briptu Ahmad Rusdi Harahap. Saat ini proses hukum sedang berjalan pengadilan dan jaksa mengancam hukuman 5 tahun penjara.

Kisah ini bermula pada November 2010 ketika AAL bersama temannya lewat di Jalan Zebra di depan kost Briptu Ahmad Rusdi. Melihat ada sandal jepit, ia kemudian mengambilnya. Suatu waktu pada Mei 2011, Polisi itu kemudian memanggil AAL dan temannya. Menurut Briptu Ahmad, kawan-kawannya juga kehilangan sandal. AAL dan temannya pun diinterogasi sampai kemudian AAL mengembalikan sandal itu. AAL sempat dianiaya saat diintrogerasi.

Atas penganiayaan ini, Polda Sulteng telah menghukum polisi penyaniaya AAL, Rabu (28/12). Briptu Ahmad Rusdi dikenai sanksi tahanan 7 hari dan Briptu Simson J Sipayang dihukum 21 hari.

(asp/nrl)

 

29
Dec
11

Tindak Pidana : Transaksi Korupsi Paling Banyak

By jakarta45 Leave a Comment
Categories: Jiwa Semangat Nilai-nilai 45
Tags: ,

Transaksi Korupsi

Indra Subagja – detikNews

Kamis, 29/12/2011 20:34 WIB

Transaksi Mencurigakan di RI Ternyata Paling Banyak Terkait Korupsi
Jakarta – Sejumlah laporan transaksi mencurigakan yang didapat Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) ternyata paling banyak terkait korupsi. Pengalaman ini dituturkan mantan Kepala PPATK Yunus Husein.

“Yang pasti laporan hasil analisis (LHA) yang berindikasi korupsi masih di atas 40 persen,” kata Yunus saat berbincang dengan detikcom, Kamis (29/12/2011).

Yunus menjelaskan transaksi mencurigakan terkait korupsi itu lebih tinggi dibanding kasus kejahatan seperti narkoba, kejahatan perbankan atau pidana lainnya.

“Itu suatu angka tertinggi dibandingkan tindak pidana lainnya,” jelas Yunus yang 2 periode menjabat Kepala PPATK ini.

Apa yang disampaikan Yunus ini tidak mencengangkan. Beberapa waktu lalu, Wakil Kepala PPATK, Agus Santoso, mengungkapkan ada 148 PNS yang terindikasi rekeningnya mencurigakan. Mereka memiliki rekening mencapai miliaran rupiah.

(ndr/vit)

 

29
Dec
11

Alam Semesta : Kalender Hujan Meteor 2012

By jakarta45 Leave a Comment
Categories: Jiwa Semangat Nilai-nilai 45
Tags: , ,

Hujan Meteor 2012

Nurvita Indarini – detikNews

Kamis, 29/12/2011 20:45 WIB

Inilah Kalender Hujan Meteor Sepanjang 2012
Jakarta – Bagi pencinta fenomena angkasa, tentu selalu menantikan datangnya hujan meteor. Peristiwa ini memang terjadi setiap tahun. Namun ada baiknya Anda mengantongi kalender hujan meteor untuk tahun 2012.

Hujan meteor yang ditampilkan adalah yang memiliki kemungkinan bisa dilihat di langit dengan jumlah meteor yang dihasilkan 10 atau lebih per jam. Nah, catat baik-baik tanggal puncak terjadinya hujan meteor seperti dikutip dari space.com, Rabu (28/12/2011).

1. Hujan meteor Quadrantids puncaknya terjadi pada 4 Januari. Jumlah meteor yang bisa disaksikan per jamnya adalah 120.

2. Hujan meteor Lirids puncaknya terjadi pada 22 April. Jumlah meteor yang bisa disaksikan adalah 20 per jam.

3. Hujan meteor Pi-Puppids puncaknya terjadi pada 23 April. Jumlah meteor yang dihasilkan bervariasi.

4. Hujan meteor Eta Aquarids puncaknya terjadi pada 6 Juni. Jumlah meteor yang dihasilkan 60 per jam.

5. Hujan meteor June Bootids puncaknya terjadi pada 27 Juni. Jumlah meteor yang dihasilkan bervariasi.

6. Hujan meteor S Delta Aquarids puncaknya terjadi pada 29 Juli. Jumlah meteor yang dihasilkan 20 per jam.

7. Hujan meteor Perseids puncaknya terjadi pada 12 Agustus. Jumlah meteor yang dihasilkan 90 per jam.

8. Hujan meteor Aurigids puncaknya terjadi pada 1 September. Jumlah meteor yang dihasilkan bervariasi.

9. Hujan meteor Draconids puncaknya terjadi pada 8 Oktober. Jumlah meteor yang dihasilkan bervariasi.

10. Hujan meteor Orionids puncaknya terjadi pada 21 Oktober. Jumlah meteor yang dihasilkan adalah 20 per jam.

11. Hujan meteor S Taurids puncaknya terjadi pada 5 November. Jumlah meteor yang dihasilkan 10 per jam.

12. Hujan Meteor N Taurids puncaknya terjadi pada 12 November. Jumlah meteor yang dihasilkan 15 per jam.

13. Hujan meteor Leonids puncaknya terjadi pada 17 November. Jumlah meteor yang dihasilkan 20 per jam.

14. Hujan meteor Alpha-Monocerotids puncaknya terjadi pada 21 November. Jumlah meteor yang dihasilkan bervariasi.

15. Hujan meteor Dec Phoenicids puncaknya terjadi pada 6 Desember. Jumlah meteor yang dihasilkan bervariasi.

16. Hujan meteor Puppid/Velid puncaknya terjadi pada 6 Desember. Jumlah meteor yang dihasilkan 10 per jam.

17. Hujan meteor Geminid puncaknya terjadi pada 14 Desember. Jumlah meteor yang dihasilkan 120 per jam.

18. Hujan meteor Ursids puncaknya terjadi pada 22 Desember. Jumlah meteor yang dihasilkan 10 per jam.

(vit/nwk)

 

27
Dec
11

Politik : Moratorium Tambang

By jakarta45 Leave a Comment
Categories: Jiwa Semangat Nilai-nilai 45
Tags: , , , ,

Moratorium Tambang

TEMPO.COTempo
Pemerintah Didesak Keluarkan Moratorium Tambang

TEMPO.CO, Jakarta – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan organisasi mahasiswa mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan moratorium pemberian izin pertambangan. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Berry Nahdian Furqan mengatakan permasalahan tambang yang muncul di Indonesia saat ini sudah terjadi dari Aceh hingga Papua. »Saat ini harus ada moratorium tambang,” kata Berry.

Menurut Berry, moratorium diperlukan karena hampir di semua daerah pertambangan terjadi kecemburuan sosial antara masyarakat setempat dan warga pendatang. Hal itu, ujarnya, terjadi karena perusahaan tambang tidak menyerap tenaga dari masyarakat lokal dan memilih warga pendatang. »Bagaimana bisa memberikan izin kalau izin itu yang menjadi akar masalah,” kata Berry.

Ide moratorium tambang muncul setelah insiden di Pelabuhan Sape, Kecamatan Lambu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Sabtu lalu. Warga memprotes izin tambang yang dikeluarkan Bupati Bima, Ferry Zurkarnaen, kepada PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) untuk melakukan aktivitas penambangan. Aksi warga yang menduduki pelabuhan selama lima hari tersebut kemudian berujung pembubaran paksa oleh polisi. Akibatnya, dua orang tewas—tiga versi Komnas HAM–dan puluhan lainnya luka-luka.

Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Alto Makmuralto mengatakan pemberlakuan moratorium harus dilakukan hingga birokrasi pemerintah dianggap sudah benar-benar bersih. “Setelah bersih (birokrasinya), baru kemudian bisa dilaksanakan lagi penambangan,” ujar Alto.

Ton Abdillah Has, Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, mengatakan aksi masyarakat di Bima terjadi karena mereka merasa suaranya tak lagi didengar. »Pengeluaran moratorium harus segera dilaksanakan,” katanya kemarin.

DIMAS SIREGAR | PRIHANDOKO | RAJU FEBRIAN

Berita Lainnya

» Berita Nasional/Politik
27 Desember 2011 | BP
Kasus Bima Blokade Dibuka jika SK Dicabut
Bima (Bali Post) -
Warga Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan bersedia membuka blokade jalan jika Bupati Ferry Zulkarnaen mencabut Surat Keputusan (SK) No. 188/2010 tentang izin pertambangan emas. Kepala Desa Nggelu Kecamatan Lambu Khamiludin H Arsyad, Senin (26/12) kemarin mengatakan, warganya menolak jika Pemkab Bima hanya menghentikan akktivitas PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) yang sedang melakukan eksplorasi. ”Lokasi penambagan emas yang dikelola PT SMN merupakan sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan warga di Kecamatan Lambu. Bertahun-tahun warga kami mengandalkan sumber air itu, jika nanti dijadikan lokasi tambang, maka sumber air kami akan habis,” katanya.
Ia mengatakan, Pemkab Bima seharusnya memberlakukan kesepakatan yang telah dibuat dengan warga. Pada Maret 2011 dalam pertemuan yang difasilitasi Kapolres Bima Kota AKBP Kumbul KS, fakta dan data terkait dengan jumlah warga yang menolak lebih banyak daripada yang menerima. ”Jumlah warga di desa saya mencapai 287 kepala keluarga (KK), dari jumlah itu yang menerima kehadiran perusahaan tambang hanya 87 KK,” katanya.
Ketika ditanya soal pemblokiran jalan dari Kecamatan Sape menuju Kecamatan Lambu, ia mengatakan hal itu sebagai upaya antisipasi warga sehubungan dengan adanya isu razia yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
Sementara itu, Kapolres Bima Kota AKBP Kumbul KS membantah isu pihaknya akan melakukan razia terhadap warga di Kecamatan Lambu. ”Saya dan Kapolda tidak pernah memberikan perintah sweeping. Aparat yang berjaga di Kecamatan Sape hanya semata-mata menjaga terjadinya gangguan kamtibmas saja,” katanya.
Hingga kini Bupati Bima Fery Zulkarnaen belum bisa dihubungi. Demikian juga Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima Aris Gunawan belum berani mengeluarkan pernyataan terkait dengan adanya tuntutan warga yang meminta pencabutan SK 188/2010.Masih Lumpuh

Akibat pemblokiran jalan sepangjang 12 kilometer itu, aktivitas perekonomian warga di lima desa seperti Desa Soro, Melayu, Rato, Sumi dan Desa Lambu lumpuh. Wartawan yang berhasil menembus blokade jalan hingga perbatasan antara Desa Soro dengan Desa Sumi, diminta kembali oleh warga.
Junaidin (60), tokoh masyarakat Desa Rato Kecamatan Lambu, meminta wartawan untuk membatalkan niatannya memasuki Desa Sumi, karena emosi sebagian warga masih belum stabil. ”Lebih baik kembali dulu jangan dipaksakan untuk masuk, sebab kami tidak berani menjamin jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.
Insiden berdarah di Sape, Bima, Sabtu (24/12), mengakibatkan dua warga Kecamatan Lambu meningal dunia, yakni Arif Rahman (18) dan Syaiful (17) dan puluhan lainnya menderita luka, sembilan di antaranya masih dirawat di RSUD Bima. Sementara korban tewas dalam aksi bentrokan fisik antara warga dan aparat kepolisian tersebut telah dimakamkan, Minggu (25/12) malam. Pemakaman dilakukan setelah proses autopsi di RSUD Bima selesai. (ant)

===========

http://www.balipost.com/mediadetail.php?module=detailberita&kid=33&id=60367

» Berita Nasional/Politik
27 Desember 2011 | BP
Massa Duduki Gedung DPR
Jakarta (Bali Post) -Seratus orang yang terdiri dari berbagai elemen pergerakan melakukan aksi pendudukan menentang aksi pemerintah yang dinilai repsresif dalam menangani aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) Sabtu (24/12) lalu.

Dalam aksi pendudukan, Senin ( 25/12) petang, sejumlah elemen massa seperti Front Pemuda dan Mahasiswa NTB, Forum Komunikasi Penyelamat Pulau Padang, Front Aksi Mahasiswa Indonesia, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi, Srikandi Demokrasi Indonesia, Petisi 28, Gerakan Indonesia Bersih serta elemen pergerakan lainya meminta agar semua elemen masyarakat mendukung upaya perlawanan petani Bima dalam menolak Surat Keputusan (SK) Bupati Bima, Fery Zulkarnaen yang mengijinkan PT. Sumber Mineral Nusantara untuk melakukan upaya eksplorasi tambang emas seluas 24.980 ha.

“Menuntut kepada Bupati Bima Fery Zulkarnaen, agar segera mencabut izin usaha pertambangan No. 188/45/357/004/2010, dan mengembalikan kedaulatan tanah dan kekayaan alam sepenuhnya kepada warga Bima,” demikian dikatakan Nuraeni, salah satu perwakilan dari pergerakan Srikandi Demokrasi Indonesia, saat membacakan siaran siaran persnya, di Depan Gedung DPR-MPR, Jakarta.

Selain menuntut dicabutnya izin eksplorasi tambang, para elemen pergerakan massa yang terdiri atas berbagai kalangan usia dan lintas agama ini juga menyatakan sikap, menuntut kepada Presiden RI, Kapolri, Gubernur NTB, Kapolda NTB, serta Bupati Bima untuk bertanggung jawab atas pembunuhan dan penangkapan terhadap puluhan warga yang berujung tewasnya tiga warga Bima.” Mendesak Mahkamah Konstitusi untuk segera memutuskan gugatan masyarakat sipil yang menuntut pencabutan pasal-pasal kriminalisasi warga, dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara,”imbuhnya.

Dalam aksi pendudukan yang dinamai ” Panggung Rakyat Duduki DPR” tersebut digelar beberapa acara pentas seni seperti pembacaan puisi, menyanyi, hingga orasi politik yang dilakukan secara bergantian oleh berbagai perwakilan massa pergerakan. Pantauan Balipost, hingga pukul 21.00 wib, para aksi massa yang melakukan pendudukan masih terus berlangsung. Para aksi massa menggelar beberapa tenda seadanya dengan diterangi lampu lilin. Rencananya aksi pendudukan akan terus berlangsung hingga tuntutan yang diajukan diakomodir oleh pemerintah. (kmb)
27
Dec
11

Politik : Jalur Tuntaskan Kasus Century

By jakarta45 1 Comment
Categories: Jiwa Semangat Nilai-nilai 45
Tags: , ,

Jalur Politik Century

Elvan Dany Sutrisno – detikNews

Senin, 26/12/2011 04:01 WIB

PDIP Siapkan Jalur Politik Tuntaskan Kasus Century
Foto: detikcom
Jakarta - PDIP tidak puas dengan hasil audit forensik BPK terhadap kasus Bank Century. PDIP menilai diperlukan penuntasan kasus Bank Century melalui jalur politik. Apakah yang dimaksud penggunaan hak menyatakan pendapat DPR?”DPR melalui tim pengawas skandal Century akan terus mengawasi memonitor kinerja penegak hukum. Menurut kami, langkah politik tetap sebagai alternatif keputusan terakhir. Apabila sampai pada satu titik aparat penegak hukum masih belum mampu mengusut kasus Century, DPR sah-sah saja melakukan hak-hak politiknya,”tutur Ketua FPDIP DPR, Tjahjo Kumolo, kepada detikcom, Senin (26/12/2011).Menurut Tjahjo, tak ada yang bisa menghalangi DPR menggunakan hak konstitusionalnya. Meskipun pengusutan kasus Century melalui jalur hukum terus dilakukan.”Ini hak konstitusional DPR kan lembaga politik, jadi biarlah langkah politik tetap berjalan agar pengambilan keputusan tentang skandal Century terungkap dan langkah hukum juga harus terus berjalan. DPR masih percaya kepada kinerja KPK, Polri, dan Kejaksaan,” papar Tjahjo.Timwas Century pun akan terus melakukan pengawasan terhadap penuntasan kasus Century.”DPR menghargai kerja BPK walaupun hasilnya sangat terbatas tapi ada kemajuan sebagai pintu masuk KPK dan penegak hukum lainnya untuk mengusut masalah kasus Bank Century, tidak hanya indikasi korupsinya tapi kebijakan yang membuat sebuah keputusan tersebut harus ditelusuri,”paparnya.Kalangan DPR kurang puas dengan hasil audit forensik BPK atas kasus Bank Century. Hasil audit forensi terhadap aliran dana dari Bank Century dipandang tidak memberikan kemajuan berarti dalam pengusutan skandal Century. Sejumlah kalangan pun meminta BPK melakukan audit lanjutan.

(van/feb)

Baca Juga

Pelanggaran Pidana Century
Surat Sri Mulyani Bisa Jadi Bukti Materil
Khaerudin | Nasru Alam Aziz | Senin, 26 Desember 2011 | 23:01 WIB
:
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com — Surat mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa menjadi bukti materil untuk mengungkap pelanggaran pidana dalam pemberian dana talangan kepada Bank Century. Surat Sri Mulyani ini seharusnya menjadi pintu masuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengangkat skandal Bank Century hingga tingkat penyidikan dan menyeret pejabat tinggi Bank Indonesia.

“Bukti material pelanggaran pidana antara lain dari surat Sri Mulyani kepada Presiden, bahwa kebijakan bailout Bank Century didasarkan pada data BI (Bank Indonesia) yang tidak akurat. Ini surat Sri Mulyani yang resmi. Artinya, yang bertanggung jawab merekayasa itulah yang harus diseret ke meja hijau, yaitu Gubernur BI saat itu (Boediono),” kata anggota Komisi III DPR dari Partai Golkar Bambang Soesatyo dalam diskusi tentang Refleksi Akhir Tahun di Bidang Hukum dan Politik, Senin (26/12/2011) di Jakarta.

Menurut Bambang, dalam suratnya Sri Mulyani juga menyebutkan dua perhitungan, yakni jika Bank Century diselamatkan maupun dibiarkan menjadi bank gagal. Pernyataan mantan Menteri Keuangan tersebut, menurut Bambang, makin menegaskan ada kerugian negara dalam bailout Bank Century.

“Menurut Sri Mulyani, perhitungan BI kalau Bank Century tidak diselamatkan, maka LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) akan terpaksa mengeluarkan uang Rp 5,1 triliun untuk mengganti kerugian-kerugian. Tapi kalau bank ini diselamatkan maka pengeluaran LPS tak akan lebih dari Rp 5 triliun. Tetapi faktanya uang yang keluar Rp 6,7 triliun. Jadi dasar inilah yang bisa jadi pijakan bagi KPK untuk menyeret orang-orang yang bertanggung jawab terutama dari BI,” papat Bambang.

http://forum.kompas.com/nasional/58028-rezim-sby-ketakutan-kasus-pajaknya-terbongkar.html

Rezim SBY Ketakutan Kasus Pajaknya Terbongkar

LENSAINDONESIA.COM: Banyak pihak menilai masuk anginnya audit forensik BPK karena ketuanya, Hadi Purnomo mulai ditakut-takuti bahwa kasus pajaknya akan dibongkar.
Memang, Hadi Purnomo, tersandera kasus penggelapan pajak yang menyeret namanya saat menjabat Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. Kasusnya kini di Kejaksaan Agung.
Demikian disampaikan Aliansi Pemuda Indonesia (API) Anti Korupsi, Ade Adriansyah Utama, kepada LICOM Jumat malam (23/12/2011)
“Itu sinyal SBY dan rezimnya ketakutan kalau kasus Century dibongkar,” tegas Ade.
Ini adalah politik barter. Dengan tangan kekuasaan yang ada di lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, menurut Ade, bahwa SBY mulai membarter kasus.
Soal audit BPK tersebut, Ade menilai ini seperti mangga yang belum matang tapi terus dikarbit. “Busuk enggak mateng enggak. Enak diilhat tapi anyep. Jadi, ya wassalam,” lanjutnya.
Masih katanya, sebenarnya ada cara yang harus dilakukan agar audit Century ini tidak karbitan. “Audit dilanjutkan bisa, harus digabung dengan indepenten. Bisa dari swasta, yang tidak bebas dari konflik kepentingan,” demikian Ade.ari

Hanya Impian

Rocmanuddin
26/12/2011 21:31

Liputan6.com, Jakarta: Penyelesaian kasus bailout Bank Century hanya akan menjadi angan-angan saja selama kekuasaan masih membayang-bayangi. Demikian diungkapkan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti di Galery Cafe, Jakarta, Senin (26/12).

“Selama kasus-kasus besar masih dibayang-bayangi kekuasaan, selama itu pula penyelesaian kasus Century masih menjadi impian dan angan-angan,” ujar Ikrar dalam diskusi Refleksi Akhir Tahun: Evaluasi Bidang Hukum, Politik dan Ekonomi.

Sementara politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menilai kasus Century sebenarnya mudah bagi KPK melihat bukti-bukti nyata. Menurutnya, ada dua hal yang bisa jadi indikasi. Pertama banyaknya pengusaha yang bermain di balik kasus ini. Kedua adanya transaksi mencurigakan.

“Harusnya KPK bisa melihat ini. Dari dua hal ini bisa membuka kasus Century. Misalnya Budi Sampoerna akan kehilangan Rp 2 triliun, dia lebih memilih membayar Rp 2 miliar. Ini bisa dilihat motifnya kenapa Bank Century dibailout.

Kedua kenapa (Wakil Presiden) Boediono juga ikut ngotot, ini kan sudah mencurigakan,” ungkap anggota Komisi III DPR RI ini. “Jadi sebenarnya KPK sangat gampang untuk memilah-milah kasus Century,” imbuhnya.(JUM)

« Previous Entries
Pandji R. Hadinoto's Profile
Pandji R. Hadinoto's Facebook profile
Create Your Badge

Blog Stats

  • 1,089,549 hits
Subscribe in a reader
Subscribe to Politika Kebijakan Publik Indonesia by Email
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.