06
Aug
11

Kenegarawanan : Solusi Kontroversi UU No. 40 / 2004 ttg SJSN

SOLUSI KONTROVERSI UU 40/2004 SJSN

Pelajaran Pancasila Dihapus? Ini Jawaban Anggota DPR

Aspek Peristilahan dan Aktualisasinya :

Dalam dunia praktek, peristilahan baik Jaminan maupun Asuransi secara terpisah atau sendiri2 telah berkiprah cukup lama sejak era Hindia Belanda sampai dengan kini era Republik Indonesia, seperti :

Asuransi atau pertanggungan yang adalah sesuatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung asuransi mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu [Pasal 246 KUHD]

Jaminan dipahami sebagai tanggungan dari peminjam yang telah diterima. Sedangkan Jaminan Sosial adalah bentuk perlindungan sosial berupa jaminan yang menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (HUKUM PERBURUHAN).

Terkait HUKUM PERBURUHAN dikenali istilah2 semisal Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, JamSosTek.

Berkenaan HUKUM PERDATA diketahui istilah2 seperti Jaminan Accesoir, Jaminan Fidusia, Jaminan Hutang, Jaminan Umum, Jaminan Utang, Jaminan yang bersifat Khusus, Jaminan yang bersifat Umum.

Menyangkut HUKUM DAGANG diakrabi contohnya Jaminan Immateriil dan Jaminan Materiil.

Di ranah HUKUM PERBANKAN tercatat misalnya istilah2 Jaminan karena Perjanjian, Jaminan karena UU, Jaminan Kebendaan, Jaminan Konvensional, Jaminan Kredit, Jaminan non Konvensional, Jaminan non Regulatif, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pembangunan, Jaminan Perorangan, Jaminan Perseorangan, Jaminan Regulatif, Jaminan Saldo.

Di ranah HUKUM ASURANSI sendiri terdapat istilah2 Jaminan Pembebasan (Custom Bond), Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond), Jaminan Penawaran (Bid Bond), Jaminan Penuh.

Selain itu dicermati pula tentang keberadaan daripada Jaminan Pengadilan, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.

Aspek Riwayat Politik Hukum :

KUHD yang mengandung Politik Hukum Asuransi diberlakukan dengan Staatsblad Hindia Belanda (kini Lembaran Negara) tahun 1847 nomor 23, yang keberadaannya ditegaskan kembali dalam UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Menujuk www.google.com diduga bersumber dari US Social Security Act 1935 :

Jaminan sosial dapat merujuk kepada (Social security may refer to) :

Asuransi sosial dimana orang menerima manfaat atau layanan sebagai pengakuan atas kontribusi untuk skema asuransi. Layanan ini biasanya mencakup ketentuan untuk pension, asuransi cacat, manfaat selamat dan asuransi pengangguran (Social insurance, where people receive benefits or services in recognition of contributions to an insurance scheme. These services typically include provision for retirement pensions, disability insurance, survivor benefits and unemployment insurance)

Aktuaris mendefinisikan asuransi sosial sebagai program asuransi disponsori pemerintah yang didefinisikan oleh undang-undang, melayani populasi tertentu, dan didanai melalui premi atau pajak yang dibayar oleh atau atas nama peserta. Partisipasi adalah baik wajib atau program yang disubsidi sangat cukup bahwa kebanyakan orang berhak memilih untuk berpartisipasi (Actuaries define social insurance as a government-sponsored insurance program that is defined by statute, serves a defined population, and is funded through premiums or taxes paid by or on behalf of participants. Participation is either compulsory or the program is subsidized heavily enough that most eligible individuals choose to participate)

Jaminan sosial (Social security) : SC Benefits, SC Retirement, SC Disability, SC Gov, SC Ssi, SC Income

UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional :

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1

(1) Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak

(2) Sistim Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial

(3) Asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.

(4) Tabungan wajib adalah simpanan yang bersifat wajib bagi peserta program jaminan sosial.

(5) Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial.

Bab VI Program Jaminan Sosial,

Bagian Kesatu, Jenis Program Jaminan Sosial, Pasal 18 Jenis program jaminan sosial meliput (a) jaminan kesehatan, (b) jaminan kecelakaan kerja, (c) jaminan hari tua, (d) jaminan pensiun, (e) jaminan kematian.

Bagian Kedua, Jaminan Kesehatan, Pasal 19 (1) Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, (2) Jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Pasal 20 (1) Peserta jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah, dst

TAMPAKNYA, ada kemiripan sudut pandang antara UU 40/2004 dengan US SC Act 1935 termaksud diatas.

Beberapa Kritik Yang Mengemuka (a.l) :

Tolak Seperakpun Sedekahan Kaum Tertindas

Sesuai Bab 5 Pasal 17 (1, 2. 3) UU No. 40.2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional yakni (1) Tiap peserta wajib membayar iuran yang besarnya berdasarkan % upah atau suatu jumlah nominal tertentu, (2) Pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya dan menambahkan iuran yang menjadi kewajibannya dan membayarkan ke BPJS secara berkala, (3) Besarnya iuran ditetapkan untuk setiap jenis program secara berkala sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi dan kebutuhan dasar hidup yang layak, maka SEPERAK (Serikat Peduli Rakyat) tolak Seperakpun SEKAT (Sedekahan Kaum Tertindas) bagi program JAMSOSNAS (Jaminan Sosial Nasional) yang dirancang bermodalkan asing.

Penolakan tersebut mempertimbangkan perintah Konstitusi bahwa (1) Pemerintah harus melindungi bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia (Pembukan UUD45), (2) Setiap orang mempunyai hak atas jaminan sosial (UUD45 Pasal 28H ayat 3, termasuk PNS, buruh tani, PolRI, TNI, sektor informal dll), (3) Perlindungan, pemajuan, penegakan serta pemenuhan hak azasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah (UUD45 Pasal 28 I ayat 4), (4) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara (UUD45 Pasal 34 ayat 1), (5) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (UUD45 Pasal 34 ayat 2).

Penolakan diatas juga mengingat pendapat pakar ekonomi kerakyatan yaitu (1) Isu utamanya adalah menarik iuran wajib tiap bulan dari tiap warga Negara Indonesia tanpa pandang bulu dengan alasan untuk Jaminan Sosial (kecuali masyarakat sangat miskin, dibayar Negara), (2) Bagi warga Negara yang tidak membayar iuran wajib maka akan dikenakan sanksi, (3) Pemberi kerja (majikan) harus memungut iuran wajib dari buruh yang dipekerjakan, (4) UU BPJS adalah kelengkapan UU No. 40/2004 tentang SJSN yang keberadaannya atas sponsorship kepentingan pengusaha asing, (5) UU BPJS meskipun arti dari BPJS adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, namun isinya bukan tentang Jaminan Sosial tetapi berisi cara mengumpulkan dana masyarakat secara paksa, termasuk dana APBN untuk masyarakat miskin, (6) Dana2 tersebut akan digunakan untuk kepentingan bisnis kelompok tertentu termasuk perusahaan asing, yang sulit dipertanggungjawabkan, padahal dana ini dikumpulkan dari seluruh rakyat.

Kepedulian SEPERAK ini menguatkan pendapat pakar kesejahteraan rakyat yaitu (1) JAMSOSNAS sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam melindungi rakyatnya sesuai perintah konstitusi, (2) JAMSOSNAS sebagai hak sosial rakyat dan kewajiban pemerintah untuk membiayai melalui APBN, sehingga Pemerintah tidak perlu lagi memungut iuran, memotong gaji dan upah PNS, buruh dan prajurit, (3) JAMSOSNAS adalah program untuk seluruh rakyat tanpa diskriminasi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan umum, (5) JAMSOSNAS harus segera diselenggarakan oleh pemerintah sesuai kemampuan secara transparan dan bertanggungjawab.

Bagaimanapun disimpulkan oleh Komite Jaminan Sosial Pro Rakyat bahwa RUU BPJS adalah (1) Tidak sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia, (2) Diduga pesanan asing melalui lembaga-lembaga resmi yang berada di Indonesia, (3) Merubah hak sosial rakyat menjadi kewajiban rakyat artinya Pemerintah melepaskan tanggungjawabnya dalam melindungi rakyatnya, (4) Bertujuan memiskinkan rakyat yang belum miskin, (5) Mempertajam konflik antar buruh dengan majikan/pengusaha, (6) Akan memunculkan konflik yang berbahaya bila empat BUMN yang eksis dilebur menjadi satu, karena menyangkut dana masyarakat Rp 190 Triliun, (7) Dapat mengancam ketahanan dan keutuhan nasional dan memperlemah NKRI.

Jakarta, 17 Juli 2011 / Pandji R Hadinoto dkk / SEPERAK (Serikat Peduli Rakyat)

PERNYATAAN

HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Tentang

 PEMALAKAN RAKYAT DIBALIK UU SJSN

Jaminan sosial bagi seluruh rakyat dalam sebuah negara adalah perkara yang sangat penting. Melalui program itu bisa dipastikan bahwa seluruh rakyat akan mendapatkan kesejahteraan sosial baik dalam bidang kesehatan, pendidikan maupun jaminan hari tua. Hal ini pula yang mungkin dimaui oleh UU Nomer 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Namun dalam UU justru mengatur tentang asuransi sosial yang akan dikelola oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial. Hal ini ditegaskan pada pasal 19 ayat 1 yang berbunyi: Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Juga Pasal 29, 35, 39, dan 43. Semua pasal tersebut menyebutkan secara jelas bahwa jaminan sosisal itu diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial.

Dalam Pasal 17 ayat (1), (2), (3) juga disebutkan bahwa peserta harus membeli premi guna melindungi dirinya sendiri dari bencana sosial. Apalagi ayat (2) Pasal 17, mengharuskan pemberi kerja memungut sebagian upah pekerjanya untuk dibayarkan ke pihak ke tiga yang notabene milik Pemerintah.

Maka, berdasarkan telaahan terhadap UU Nomer 40 Tentang SJSN, Hizbut Tahrir Indonesia menilai, Pertama, UU ini secara fundamental telah mengubah kewajiban negara dalam memberikan jaminan sosial menjadi kewajiban rakyat, serta mengubah jaminan sosial menjadi asuransi sosial. Padahal makna ‘jaminan sosial’ jelas berbeda sama sekali dengan ‘asuransi sosial’. Jaminan sosial adalah kewajiban Pemerintah dan merupakan hak rakyat, sedangkan dalam asuransi sosial, rakyat sebagai peserta harus membayar premi sendiri. Itu artinya rakyat harus melindungi dirinya sendiri. Pada jaminan sosial, pelayanan kesehatan diberikan sebagai hak dengan tidak membedakan usia dan penyakit yang diderita, sedangkan pada asuransi sosial peserta yang ikut dibatasi baik dari segi usia, profesi maupun penyakit yang diderita. Disamping itu, akad dalam asuransi termasuk akad batil dan diharamkan oleh syara’.

Kedua, UU ini juga telah memposisikan hak sosial rakyat berubah menjadi komoditas bisnis. Bahkan dengan sengaja telah membuat aturan untuk mengeksploitasi rakyatnya sendiri demi keuntungan pengelola asuransi. Artinya, apabila hak sosial rakyat didekati sebagai komoditi bisnis, maka posisi rakyat yang sentral substansial direduksi menjadi marjinal residual. Sementara kepentingan bisnis justru ditempatkan menjadi yang sentral substansial. Ini tentu sangat berbahaya karena berarti negara telah mempertaruhkan nasib jutaan rakyatnya kepada kuasa pasar, dimana dalam era globalisasi ekonomi sekarang ini pasar mengemban semangat kerakusan yang predatorik yang dikendalikan oleh kekuatan kapitalis global yang bakal merongrong hak sosial rakyat melalui badan-badan usaha asuransi. Hal ini sudah terbukti di mana-mana, termasuk di Indonesia di mana institusi bisnis asuransi multi nasional saat ini tengah mengincar peluang bisnis besar di Indonesia yang dibukakan antara lain oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, Pasal 5 dan Pasal 17. Ini merupakan bukti nyata dari pengaruh neoliberalisme yang memang sekarang sedang melanda Indonesia.

Berkenaan dengan hal itu, Hizbut Tahrir Indonesia menyatakan:

  1. Menolak UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Negara (SJSN).
  2. Meminta kepada pihak terkait untuk membatalkan UU tersebut karena bila diberlakukan akan makin memberatkan kehidupan ekonomi rakyat. Mereka hanya akan menjadi obyek pemalakan dengan kedok jaminan sosial, sehingga rakyat yang sudah menderita akan semakin sengsara.
  3. Menegaskan kepada seluruh rakyat bahwa hanya dengan penerapan syariah Islam dalam bingkai Khilafah Rasyidah sajalah, negara akan benar-benar menyejahterakan rakyat, serta tidak menjadikan rakyat sebagai obyek pemalakan dengan dalih apapun sebagaimana dalam sistem kapitalis sekarang ini karena hal itu diharamkan oleh syariah Islam.

Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia

Muhammad Ismail Yusanto

Hp: 0811119796 Email: Ismailyusanto@gmail.com

Kesimpulan :

Telah terjadi tumpang tindih atau benturan antara Politik Hukum Asuransi yang hidup sejak Staatsblad tahun 1847 No. 23 dan kini masih berkiprah bahkan diperkuat oleh UU No. 2 / 1992 tentang Usaha Perasuransian, dengan Politik Hukum UU No. 40 / 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (Asuransi + Jaminan Sosial) sejak digulirkan per tahun 2004 sampai dengan kini tahun 2011, sehingga memunculkan komplikasi bahkan kontroversi tersendiri pada ranah rancangan penjabaran teknis pelaksanaan operasional melalui tingkatan UU bahkan kemudian oleh berbagai pihak ditandai sebagai bertentangan dengan batang tubuh UUD 1945 (versi 2002) yang diberlakukan.

Saran & Rekomendasi :

Bagi konteks Indonesia, Politik Hukum Staatsblad tahun 1847 No. 23 + UU No. 2 / 1992 dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah telah melekat sedemikian rupa selama 157 (seratus lima puluh tujuh) tahun ketika Politik Hukum UU No. 40 / 2004 itu diterbitkan, sehingga sungguh disarankan dilakukan Politik Hukum Pelurusan demi penegakan Demokrasi Konstitusi mengingat juga situasi dan kondisi keuangan Negara makro pada tahun 2011 ini lebih mantap daripada tahun 2004, dan diperkirakan kedepan membaik, berupa :

1. Bedakan Politik Hukum Asuransi dengan Politik Hukum Jaminan Sosial baik ditataran konseptual maupun operasional guna menghindari kerancuan dalam praktek dan pada gilirannya Jaminan Sosial dapat turut serta membangun Sistim Jaminan Hidup dan Kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya Kejahatan;

2. Praktek Pembatasan Ultra Petita dapat kiranya dikesampingkan dulu demi mengemban amanat Pembukaan UUD 1945 secara utuh, mengingat UU 8/2011 tentang MK sedang dalam proses Uji Materiil;

3. Batalkan seluruhnya UU No. 40 / 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional, sehingga dimungkinkan terbentuknya UUJS Undang-Undang Jaminan Sosial, atau

4. Adendumkan UU No. 40 / 2004 untuk bagian2 yang diputuskan MKRI sebagai Tidak Berkekuatan Hukum;

Naskah No. 1 / 5 Agustus 2011

Ketua Umum IKA STIH IBLAM, Jl. Kramat Raya 27, Jakarta Pusat 10450

Pandji R Hadinoto / SEPERAK, Serikat Pejuang Rakyat, HP : 08179834545

Komentar bisa dikirim ke eMail : indolegist@yahoo.com

Ekonomi
Pekerja BUMN Gugat UU SJSN ke MK
Penulis : Dika Dania Kardi
Senin, 25 Juli 2011 17:55 WIB

JAKARTA–MICOM: Di tengah tuntutan pengesahan RUU BPJS, perkumpulan pekerja Badan Umum Milik Negara (BUMN) malah mendaftarkan gugatan atas UU nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kita sangat menginginkan jaminan sosial tetapi harus gratis, untuk rakyat semuanya bukan hanya buruh,” ujar Ketua Presidium Forum Serikat Pekerja BUMN Bersatu FX Arief Poyuono di Gedung MK, Jakarta, Senin (25/7).

Mereka meminta MK membatalkan 18 pasal dalam UU SJSN karena bertentangan dengan Pasal 28H ayat 3 dan Pasal 34 ayat 2 UUD 1945. Pasal-pasal dalam UU SJSN yang minta diujikan adalah Pasal 17, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, dan Pasal 46.

Arief menegaskan jaminan sosial yang dimaksud dalam pasal-pasal yang diajukan itu berbeda dengan konsep dalam UUD 1945. Tetapi justru mirip dengan konsep asuransi sesuai dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

“Pengertian asuransi jelas berbeda dengan pengertian jaminan sosial sebagaimana dimaksud Pasal 28h ayat 3 UUD 1945,” ujar Arief.

Dijelaskan, asuransi mensyaratkan premi atau iuran dari orang yang akan mendapatkan manfaat dari hal tersebut.

“Seharusnya bukan jaminan sosial kalau mau. Seharusnya bikin asuransi nasional, bukan jaminan sosial. Karena kalau jaminan sosial seperti itu (bayar premi) menyalahi UUD 1945,” katanya. (*/OL-3)

UU SJSN di Uji Materi

Senin, 25 Juli 2011 | 12:16 WIB
Undang=Undang Sistem Jaminan Sosial Diajukan Uji Materi

Sejumlah massa yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) berdemonstrasi dengan memakai kebaya sebagai peringatan hari Kartini di Bundaran HI, Jakarta, Kamis (21/4). Mereka menuntut segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Badan penyelenggara Jaminan sosial. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO Interaktif, Jakarta – Tim Advokasi Jaminan Sosial mengajukan uji materi Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional ke Mahkamah Konstitusi. Langkah itu ditempuh setelah sejumlah aksi demontrasi menolak pemberlakuan undang-undang tersebut tak membuahkan hasil.

Juru bicara Tim Advokasi, Habiburokhman, menyatakan uji materi akan dilakukan hari ini, Senin 25 juli 2011. “Siang ini kami akan datang ke MK untuk memasukkan permohonan uji materi,” ujarnya saat dihubungi Tempo, hari ini.

Menurut Habiburokhman, tim akan melakukan uji materi terkait Pasal 17, 19 , 29, 35, dan 43 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini. “Intinya 5 pasal itu. Tapi, sebenarnya masih ada pasal-pasal yang menjelaskan pasal-pasal ini juga,” katanya. Tim, lanjutnya, mempermasalahkan prinsip asuransi sosial yang berada dalam undang-undang ini. “Asuransi dan jaminan sosial itu 2 hal yang sebenarnya sangat berbeda,” tuturnya.

Ia menjelaskan, jika dalam prinsip asuransi seperti yang tertera dalam undang-undang ini, seorang peserta diharuskan membayarkan iuran untuk mendapatkan jaminan sosial. “Jadi, ada penanggung, ada tertanggung, ada premi, dan ada manfaat,” ucapnya.

Prinsip itu sangat berbeda dengan prinsip jaminan sosial yang sebenarnya merupakan hak asasi manusia. “Kalau hak asasi manusia adalah hak absolut yang melekat pada manusia tanpa harus ada hubungan perdata apa pun,” tuturnya.

Karena itu, ia melihat adanya 2 prinsip yang bertentangan dalam undang-undang ini. “Ini memang dikamuflasekan dengan pasal yang menyatakan bahwa negara akan membayar iuran bagi orang yang tidak mampu,” ucapnya. Ia menambahkan, pihaknya mendesak undang-undang ini untuk diubah dengan menganut prinsip jaminan sosial seperti yang dituturkannya. “Kalau tidak, namanya diubah saja menjadi Undang-Undang Sistem Asuransi Sosial Nasional,” ujarnya.

FEBRIYAN

Gugat UU JamSosNas

Rabu, 13 Juli 2011 | 11:17 WIB
Gugatan UU Jaminan Sosial Nasional Diputus

Sejumlah massa yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) berdemonstrasi dengan memakai kebaya sebagai peringatan hari Kartini di Bundaran HI, Jakarta, Kamis (21/4). Mereka menuntut segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Badan penyelenggara Jaminan sosial. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO Interaktif, Jakarta – Hari ini, Rabu, 13 Juli 2011, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijadwalkan akan membacakan putusan terhadap perkara No. 278/PDT.G/PN.JKT.PST tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional oleh pemerintah. “Ya sidang hari ini (dengan agenda pembacaan putusan),” kata Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Suwidya, dalam pesan singkatnya kepada Tempo, Rabu, 13 Juli 2011.

Sekitar 700 orang dari Komite Aksi Jaminan Sosial selaku penggugat sudah mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menunggu keputusan Majelis Hakim mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional). Lima hal yang akan ditanggung pemerintah dalam jaminan sosial nasional yaitu jaminan kesehatan, kecelakaan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun.

Massa yang datang merupakan gabungan dari 67 elemen kelompok sosial yang meminta tergugat, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie, Wakil Presiden Boediono beserta 8 Menteri, untuk segera melaksanakan UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pembahasan mengenai Jaminan Sosiak Nasional hingga kini masih menjadi prioritas pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat yang diagendakan selesai 15 Juli 2011 mendatang.

JAYADI SUPRIADIN

JamSosNas Dikabulkan

Rabu, 13 Juli 2011 | 14:00 WIB
Gugatan Soal Jaminan Sosial Nasional Dikabulkan

Sejumlah massa yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) berdemonstrasi dengan memakai kebaya sebagai peringatan hari Kartini di Bundaran HI, Jakarta, Kamis (21/4). Mereka menuntut segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Badan penyelenggara Jaminan sosial. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO Interaktif, Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dengan putusan itu pemerintah diminta segera mengundangkan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Ketua Majelis Hakim Ennid Hasanuddin, dalam putusan perkara No. 278/PDT.G/PN.JKT.PST mengenai pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional, mengabulkan sebagian gugatan penggugat.

Beberapa poin yang dikabulkan yakni tergugat diminta segera mengundangkan UU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan perintah Pasal 5 ayat (1) UU Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Kedua, membentuk peraturan pemerintah dan peraturan presiden sebagaimana diperintahkan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Ketiga, melakukan penyesuaian terhadap 4 badan penyelenggara jaminan sosial, yakni PT Jamsostek, PT Askes, PT Asabri, dan PT Taspen untuk dikelola badan wali amanat dan dinikmati seluruh penduduk Indonesia. Keempat, menghukum tergugat secara langsung membayar biaya perkara Rp 2.381.000 kepada pengadilan.

Sedangkan satu poin yang ditolak pengadilan yakni menghukum tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian sebesar Rp 1 (satu rupiah) kepada rakyat Indonesia akibat tidak diwujudkannya Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Presidium Komite Aksi Jaminan Sosial Indra Musawar menyatakan seluruh rakyat Indonesia merasa bersyukur karena Presiden beserta Menterinya terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Karena itu, harus dihukum untuk segera membentuk UU BPJS sesuai dengan perintah UU Sistem Jaminan Sosial Nasional. “Alhamdulillah, ini puji syukur, kita tidak menuntut yang lain, itu yang utama,” ujarnya seusai sidang. “Ini sebuah keberuntungan bagi seluruh rakyat Indonesia karena kemudian jaminan kesehatan pun harus juga merangkum seluruh rakyat Indonesia.”

Dengan dikabulkannya gugatan ini, pemerintah mesti menjamin 5 poin dalam jaminan sosial nasional, yakni jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, hingga jaminan pensiun.

Seperti diketahui, sebanyak 126 warga negara Indonesia menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyelenggarakan jaminan sosial sesuai dengan amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Selain itu, mereka menggugat Presiden SBY meminta maaf secara terbuka atas kelalaiannya menyelenggarakan jaminan sosial.

Selain SBY, mereka pun menggugat Ketua DPR, Wakil Presiden, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Transmigrasi dan Tenaga Kerja, serta Menteri Pertanahan.

JAYADI SUPRIADIN

Kapitalisme Abaikan Jaminan Kesejahteraan Masyarakat

OPINI


Kapitalisme Abaikan Jaminan Kesejahteraan Masyarakat
Oleh : Mastufah | 28-Jul-2011, 12:18:19 WIB

KabarIndonesia – Jaminan sosial merupakan perkara yang penting bagi rakyat karena hal ini akan menjamin kesejahteraan sosial baik dalam pendidikan, kesehatan, bahkan jaminan hari tua. UU Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dijadikan tumpuan hukum demi memperoleh kesejahteraan yang diharapkan. Namun, sungguh malang ternyata UU ini justru mengubah hak sosial rakyat menjadi kewajiban rakyat.

UU SJSN memaknai jaminan sosial sebagai asuransi sosial. Padahal keduanya adalah sesuatu yang berbeda. Jaminan sosial merupakan kewajiban negara dan merupakan hak rakyat. Sedangkan dalam asuransi sosial, rakyat sebagai peserta harus membayar premi sendiri. Hal ini menunjukkan rakyat harus melindungi dirinya sendiri. Bahkan rakyat diharuskan menanggung beban sesama rakyat. Itulah prinsip kegotong-royongan SJSN di mana: prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya (penjelasan pasal 4).

Kenyataan negara semakin melepaskan kewajibannya terhadap rakyat membuktikan bahwa negara yang dinaungi oleh sistem kapitalis-sekular ini hanya akan berujung kesengsaraan dan kesejahteraan yang diharapkan pun hanya menjadi khayalan semata. Pada sistem ini kekayaan alam hanya dinikmati oleh segelintir orang saja (para penguasa dan pemilik modal, red) sedangkan distribusi kekayaan alam yang merupakan hak rakyat tidak terpenuhi, rakyat tidak menikmati kekayaan tersebut.

Islam mewajibkan negara memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar individu baik berupa pangan, sandang, papan, dan lapangan pekerjaan. Dalam hal memenuhi kebutuhan pokok, Islam telah mewajibkan kaum laki-laki untuk bekerja dalam mencukupi kebutuhan pokok dirinya, sanak kerabatnya yang tidak mampu, serta isteri dan anak-anaknya.  Allah swt berfirman, artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.” (Qs. al-Baqoroh:233)

Bagi orang yang tidak mampu bekerja, Islam telah menetapkan nafkah mereka akan dijamin oleh sanak kerabatnya. Jika sanak kerabatnya juga tidak mampu memenuhi kebutuhannya, maka beban menafkahi diserahkan kepada negara.  Negara Islam dengan baitul maalnya akan menanggung nafkah bagi orang-orang yang tidak mampu bekerja dan berusaha.  Rasulullah SAW bersabda, artinya: “Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya, dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). “Siapa saja yang mati meninggalkan harta, harta itu untuk ahli warisnya. Siapa saja yang mati meninggalkan utang, atau meninggalkan keluarga [yang tidak mampu], maka datanglah kepadaku dan menjadi kewajibanku.” (HR. Muslim).

Negara pun selayaknya menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya, agar rakyat bisa bekerja dan berusaha. Rasulullah SAW pernah memberi dua dirham kepada seseorang dan bersabda: “Makanlah dengan satu dirham, dan sisanya, belikanlah kapak, lalu gunakanlah ia untuk bekerja.”

Sementara pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, negara wajib memenuhinya secara langsung dengan menyediakan kebutuhan keamanan, kesehatan, dan pendidikan kepada seluruh rakyat. Semua itu membuktikan bahwa sistem Islam telah menjamin kesejahteraan tiap inidvidu rakyatnya, baik kaya atau miskin, Muslim maupun non Muslim, menjadi nyata dan tidak lagi menjadi mimpi semata. (*)

Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik): redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini…!!! Kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com//

POLITIK – LEGISLATIF

Kamis, 04 Agustus 2011 , 07:39:00

UU Jaminan Sosial Dinilai Sarat Kepentingan Asing

JAKARTA – UU Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) masih terus menuai sorotan publik. Kali ini UU yang di antara isinya mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dituding sarat kepentingan asing.

“UU SJSN dan BPJS adalah  kejahatan terhadap negara dan rakyat Indonesia yang dilakukan oleh IMF, World Bank dan ADB,” kata Wasekjend DPP PKB Luluk Nur Hamidah di Jakarta, Rabu (3/8).

Berdasarkan laporan ADB tahun 2006 misalnya, sebagai indikasi, menurut Luluk ada dugaan kuat sejumlah pasal sengaja disusupkan untuk memaksakan sistem asuransi tertentu kepada rakyat Indonesia. Melalui Financial Governance and Social Security Reform (FGSSR), kepentingan asing ini dijalankan.

Menurut dia, setidaknya ada dua tahap FGSSR. FGSSR I sebesar USD 250 juta pada periode (2002-2004) untuk membiayai UU SJSN dan FGSSR II sebesar USD 300 Juta (2006) untuk membiayai UU BPJS dengan tujuan mengeruk uang rakyat sebagai sumber dana investasi. “UU ini adalah kerja sistematis mulai dari amandemen UUD 1945 dengan menyusupkan pasal jaminan sosial dalam pasal HAM,” terangnya.

Lalu apa target asing dalam UU kontroversial ini? Menurutnya, yang terdekat mereka hendak merampok BUMN asuransi seperti Jamsostek, Askes Taspen dan Asabri, melalui privatisasi terselubung dengan UU BPJS.

Logika yang dipakai, melalui UU ini dengan sendirinya akan memaksa buruh, PNS, TNI/Polri berpendapatan rendah. Alasan yang kemudian dipakai untuk memaksa rakyat miskin berasuransi yang seharusnya sudah menjadi kewajiban negara untuk menyejahterakan mereka melalui APBN.

Sebelumnya, Guru Besar Universitas Indonesia Sri Edy Swasono mengatakan, pada skema yang tercantum di UU SJSN dan RUU BPJS sebagai turunannya, terlihat setiap warga negara harus membayar iuran untuk melindungi dirinya. “Kalau begini ini pelanggaran serius terhadap konstitusi. Jika disahkan, maka pemerintah mengubah hak dasar setiap warga negara menjadi kewajiban,” jelasnya.

Menurutnya, jaminan sosial nasional (jamsosnas) seharusnya adalah wujud dari hak sosial rakyat dan tanggung jawab pemerintah kepada rakyat sesuai konstitusi. Dalam hal ini UUD 1945  dengan jelas menyatakan bahwa jaminan sosial adalah hak seluruh rakyat Indonesia dan wajib dipenuhi pemerintah. “Pada UU SJSN sepertinya menyiratkan bukan jaminan sosial yang akan diterima rakyat, melainkan kewajiban memiliki asuransi sosial,” urainya. (did)

RELATED NEWS


About these ads

0 Responses to “Kenegarawanan : Solusi Kontroversi UU No. 40 / 2004 ttg SJSN”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,098,167 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 113 other followers

%d bloggers like this: