Kenegarawanan : Teks Piagam Madinah (622M)

Teks Piagam Madinah

 

Sebagai produk yang lahir dari rahim peradabanIslam, Piagam Madinah diakui sebagai bentuk perjanjian dan kesepakatan bersama bagi membangun masyarakat Madinah yang plural, adil, dan berkeadaban. Di mata para sejarahwan dan sosiolog ternama Barat, Robert N. Bellah, Piagam Madinah yang disusun Rasulullah itu dinilai sebagai konstitusi termodern di zamannya, atau konstitusi pertama di dunia.

Berikut petikan lengkap terjemahan Piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal:
Preambule: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah piagam dari Muhammad, Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

Pasal 1: Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain.

Pasal 2: Kaum Muhajirin (pendatang) dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 3: Banu ‘Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 4: Banu Sa’idah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 5: Banu al-Hars, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 6: Banu Jusyam, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 7: Banu al-Najjar, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 8: Banu ‘Amr Ibn ‘Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 9: Banu al-Nabit, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 10: Banu al-’Aws, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 11: Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat.

Pasal 12: Seorang mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya, tanpa persetujuan dari padanya.

Pasal 13: Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

Pasal 14: Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran (membunuh) orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.

Pasal 15: Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain.

Pasal 16: Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang (olehnya).

Pasal 17: Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

Pasal 18: Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu satu sama lain.

Pasal 19: Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.

Pasal 20: Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.

Pasal 21: Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

Pasal 22: Tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan atau menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat, dan tidak diterima daripadanya penyesalan dan tebusan.

Pasal 23: Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah ‘azza wa jalla dan (keputusan) Muhammad SAW.

Pasal 24: Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

Pasal 25: Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya.

Pasal 26: Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 27: Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 28: Kaum Yahudi Banu Sa’idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 29: Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 30: Kaum Yahudi Banu al-’Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 31: Kaum Yahudi Banu Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf, kecuali orang zalim atau khianat. Hukumannya hanya menimpa diri dan keluarganya.

Pasal 32: Suku Jafnah dari Sa’labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa’labah).

Pasal 33: Banu Syutaybah (diperlakukan) sama seperti Yahudi Banu ‘Awf. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat).

Pasal 34: Sekutu-sekutu Sa’labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa’labah).

Pasal 35: Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).

Pasal 36: Tidak seorang pun dibenarkan (untuk perang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini.

Pasal 37: Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu-membantu dalam menghadapi musuh Piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

Pasal 38: Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

Pasal 39: Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya “haram” (suci) bagi warga Piagam ini.

Pasal 40: Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.

Pasal 41: Tidak boleh jaminan diberikan, kecuali seizin ahlinya.

Pasal 42: Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung Piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah ‘azza wa jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi Piagam ini.

Pasal 43: Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka.

Pasal 44: Mereka (pendukung Piagam) bahu-membahu dalam menghadapi penyerangkota Yatsrib.

Pasal 45: Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.

Pasal 46: Kaum yahudi al-’Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung Piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung Piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bwertanggungjawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan dan memandang baik isi Piagam ini.

Pasal 47: Sesungguhnya Piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad Rasulullah SAW.

Republika, Sabtu, 29 Juni 2002

Piagam Madinah (bahasa Arab: صحیفة المدینه, shahifatul madinah) juga dikenal dengan sebutan Konstitusi Madinah, ialah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yathrib (kemudian bernama Madinah) di tahun 622.^[1][2] Dokumen tersebut disusun sejelas-jelasnya dengan tujuan utama untuk menghentikan pertentangan sengit antara Bani ‘Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Untuk itu dokumen tersebut menetapkan sejumlah hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan Madinah; sehingga membuat mereka menjadi suatu kesatuan komunitas, yang dalam bahasa Arab disebut ummah.

Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan denganPiagam Madinah

1. ^ ”Muhammad”, Encyclopedia of Islam Online
2. ^ Watt. Muhammad at Medina and R. B. Serjeant “The Constitution of Medina.” Islamic Quarterly 8 (1964) p.4.

Daftar isi

[sembunyikan]

• 1 Mukadimah
• 2 I. Pembentukan Ummat
  • 2.1 Pasal 1
  • 2.2 Pasal 2
  • 2.3 Pasal 3
  • 2.4 Pasal 4
  • 2.5 Pasal 5
  • 2.6 Pasal 6
  • 2.7 Pasal 7
  • 2.8 Pasal 8
  • 2.9 Pasal 9
  • 2.10 Pasal 10
• 3 III. Persatuan Se-agama
  • 3.1 Pasal 11
  • 3.2 Pasal 12
  • 3.3 Pasal 13
  • 3.4 Pasal 14
  • 3.5 Pasal 15
• 4 IV. Persatuan Segenap Warga Negara
  • 4.1 Pasal 16
  • 4.2 Pasal 17
  • 4.3 Pasal 18
  • 4.4 Pasal 19
  • 4.5 Pasal 20
  • 4.6 Pasal 21
  • 4.7 Pasal 22
  • 4.8 Pasal 23
• 5 V. Golongan Minoritas
  • 5.1 Pasal 24
  • 5.2 Pasal 25
  • 5.3 Pasal 26
  • 5.4 Pasal 27
  • 5.5 Pasal 28
  • 5.6 Pasal 29
  • 5.7 Pasal 30
  • 5.8 Pasal 31
  • 5.9 Pasal 32
  • 5.10 Pasal 33
  • 5.11 Pasal 34
  • 5.12 Pasal 35
• 6 VI. Tugas Warga Negara
  • 6.1 Pasal 36
  • 6.2 Pasal 37
  • 6.3 Pasal 38
• 7 VII. Melindungi Negara
  • 7.1 Pasal 39
  • 7.2 Pasal 40
  • 7.3 Pasal 41
• 8 VIII. Pimpinan Negara
  • 8.1 Pasal 42
  • 8.2 Pasal 43
  • 8.3 Pasal 44
• 9 IX. Politik Perdamaian
  • 9.1 Pasal 45
  • 9.2 Pasal 46
• 10 X. Penutup
  • 10.1 Pasal 47
• 11 Keterangan

Piagam Madinah adalah sebuah loncatan besar pemikiran modern yang dibuat oleh Muhammad sebagai perwakilan dunia timur di saat bangsa barat berkutat dalam abad kegelapan yang berkepanjangan. Bahkan piagam ini secara argumentatif telah dapat dianggap sebagai konstitusi atau undang-undang dasar tertulis pertama di dunia dengan berbagai kelebihan yang salah satunya: sebagai naskah tertulis pertama yang mengakomodasi hak-hak dasar atau asasi manusia (HAM) terutama dalam kebebasan memilih agama.Berdirinya Negara-Kota MadinahTerbentuknya Negara-Kota Madinah dapat dijelaskan dengan Teori Perjanjian (Kontrak) Sosial yang diajukan oleh Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau dalam The Social Contract Or Principles Of Political Right. Ketiganya menjelaskan sebuah teori yang sebenarnya memiliki prinsip yang sama. Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa masyarakat pada awalnya berada dalam tahap naturalis dengan konsep homohominilupus ‘manusia sebagai serigala bagi yang lainnya’. Dalam perkembangannya, tahapan ini bergerak ke dalam billum omnium contra omnes ‘perang semua melawan semua’. Dua kondisi ini terlihat pada masa pra-perang saudara maupun dalam proses perang saudara di Yastrib antara suku ‘Aws dan Khazraj yang dipecah belah oleh beberapa suku beragama Yahudi yang berada di kota tersebut.

Tahapan pun berkembang menuju kesadaran manusia untuk mencari solusi agar dapat hidup bersama. Dalam tahap ini, suku ‘Aws dan Khazraj yang sudah mulai bosan dengan peperangan memilih Muhammad yang berada di Kota Makkah sebagai pihak netral yang akan menjadi mediator konflik. Muhammad pun mengirimkan satu orang delegasinya, Mush’ab bin ‘Umair, sebagai perwakilannya di Yastrib. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Muhammad untuk mempersiapkan “rumah” baru bagi dakwahnya menggantikan situasi Kota Makkah yang tidak kondusif untuk mengembangkan dakwah.

Mush’ab pun berhasil dan rakyat Yastrib mencapai tahapan perjanjian faktum unionis, perang dan permusuhan usai. Dalam beberapa tahun berikutnya, Yastrib telah berkembang dan telah memiliki pendukung terpentingnya sebagai negara: persatuan dan kesatuan rakyat. Muhammad yang telah populer di sana kemudian berhijrah menuju kota tersebut dan mayoritas rakyat Yastrib menerimanya sebagai pemimpin. Ketika itu, beberapa suku beragama Yahudi dan sebagian suku arab di Yastrib masih belum bisa menerima hal ini. Dengan niat yang luhur dan karakter kepemimpinan yang superior, Muhammad mengunjungi seluruh suku tersebut untuk mendengar kebutuhan dan kepentingan mereka. Pada akhirnya, pada tahun 622 M, mereka pun menerima Piagam Madinah sebagai pelindung bagi hak dan kepentingan mereka sebagai rakyat Madinah.

Piagam Madinah sebagai undang-undang dasar telah:

• • secara tidak langsung, mendeklarasikan Yastrib bertransformasi menjadi Negara-Kota Madinah (City-State of Madinah);
• • membangun aturan-aturan pemerintahan;
• • mengamanatkan isu-isu sosial yang spesifik yang dapat mengubur perpecahan yang telah lama terjadi di kota itu;
• • mengamanatkan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara; dan
• • mengamanatkan penyediaan pelayanan hukum yang adil bagi semua pihak sehingga tidak ada lagi penyelesaian masalah dengan aksi-aksi militer dari masing-masing suku.

Dengan demikian, berdirilah Madinah pada tahap faktum subjektionis, penyerahan kekuasaan rakyat kepada pemimpinnya sebagai penjaga perjanjian atau hasil konsensus yang bernama Konstitusi atau Piagam Madinah.

Konstitusi dan Piagam Madinah

Pada pembukaan, penulis menyatakan bahwa lahirnya Piagam Madinah merupakan loncatan besar pemikiran modern di masa itu. Tanpa disadari oleh Muhammad dan rakyat Madinah, mereka telah mempunyai sebuah undang-undang dasar atau konstitusi pertama yang tertulis dan terkodifikasi. Hal ini dapat dijelaskan karena istilah konstitusi atau undang-undang dasar tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab pada abad ke-7 M. Artinya, mereka melakukan penemuan yang bersifat mandiri. Istilah konsitusi memang sudah dikenal sejak negara-negara kota Yunani menganut paham demokrasi pada abad ke-6 SM. Namun, seiring perkembangan waktu, istilah ini juga tenggelam ketika Eropa memasuki abad kegelapan mereka.

Penggolongan Piagam Madinah sebagai konstitusi baru lahir setelah ilmu yang mempelajari tentang hukum mulai lebih berkembang sejak masa Renaissance di Eropa sampai masa kini. Berikut ini adalah beberapa definisi konstitusi dari berbagai sumber.

1. • Constitution: law determining the fundamental political principles of a government ‘Konstitusi: hukum yang menetapkan prinsip-prinsip politik fundamental dari sebuah pemerintahan’. (http://www.thefreedictionary.com/constitution)
2. • Kostitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan (undang-undang dasar). (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998)
3. • “Konstitusi” (“Dustur”): undang-undang yang menentukan bentuk negara, mengatur sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan wewenang badan-badan pemerintahan. “Undang-undang” (“i]Qanun[/i]”): ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan mempunyai kekuatan yang mengikat dalam mengatur hubungan sosial masyarakat. (Mitsaaqul Ummah halaman 5)

Dengan mengacu pada definisi “konstitusi” yang telah dituliskan dan dibandingkan dengan isi dari Piagam Madinah, dapat disimpulkan bahwa Piagam Madinah adalah sebuah konstitusi yang mendasari penyelenggaraan sebuah negara-kota yang bernama Madinah. Komponen bentuk negara terlihat pasal 2 (didasarkan pada pembagian pasal oleh A.Guillaume dalam bukunya The Life of Muhammad) yang menjelaskan Madinah adalah negara di suatu wilayah unik dan spesifik. Dalam pasal-pasal berikutnya maupun berdasarkan pada dokumen-dokumen tertulis tentang praktek Piagam Madinah, dapat dianalisis bahwa Madinah adalah negara berstruktur federal dengan otoritas terpusat. Praktek bentuk federasi mini ini adalah membagi Madinah dalam 20 distrik yang masing dipimpin oleh seorang naqib, kepala distrik, dan ‘arif, wakilnya.

Komponen pengaturan sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan wewenang badan-badan pemerintahan terlihat dengan pemberian otonomi penuh (kecuali dalam masalah pertahanan dan ketahanan negara) pada masing-masing suku dan golongan (terutama suku-suku Yahudi yang cukup dominan di Madinah ketika itu) untuk menjalankan hukumnya sendiri. Ini mirip dengan kebebasan untuk mengatur perda di negara kita dan bahkan jauh lebih bebas seperti halnya undang-undang federal di negara-negara federasi modern. Hanya masalah-masalah pelik yang tidak bisa diselesaikan oleh pihak-pihak federal bisa langsung diputuskan oleh Muhammad. Ini tergambar dalam suatu peristiwa yang dicatat ketika kaum Yahudi kebingungan untuk memutuskan hukuman pada dua orang yang terbukti berzina. Kemudian mereka pun mendatangi Muhammad untuk meminta keputusan, tetapi Muhammad menyerahkan keputusan tersebut kembali merujuk pada kitab suci Yahudi sendiri, dan akhirnya hukuman rajam diberikan pada dua orang pasangan yang berzina itu dengan dilakukan oleh kaumnya sendiri.

Loncatan modern lainnya yang terjadi pada Piagam Madinah ini adalah pengakuan tertulis akan kebebasan setiap orang untuk memilih agama pada Pasal 25 (masih menurut pembagian pasal oleh A.Guillaume). Berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh Muhammad menunjukkan distribusi agama rakyat Negara-Kota Madinah adalah sebagai berikut.
1. Penduduk beragama Islam sebanyak 1.500 jiwa.
2. Penduduk beragama Yahudi sebanyak 4000 jiwa.
3. Penduduk musyrik penyembah berhala sebanyak 4500… jiwa.

Dengan total penduduk sebanyak sekitar 10.000 jiwa yang cukup plural dari segi distribusi pemeluk agama, Muhammad bersama Cyrus The Great dan Alexander The Great menjadi pemimpin-pemimpin awal yang menjadi pionir tumbuhnya toleransi antar umat beragama di dunia. Toleransi ini berhasil dipertahankan bahkan diteruskan oleh pemimpin-pemimpin Islam berikutnya, kecuali beberapa tiran yang sempat menjadi khalifah di negara Islam. Keluhuran nilai toleransi ini diperlihatkan dengan sangat sempurna ketika tanah Hispania (Spanyol) dikuasai oleh kekhalifahan Islam.

Di masa Muhammad SAW sendiri, kaum Yahudi Madinah pada awalnya memberontak karena sentimen negatif mereka pada muslim yang terlihat dalam beberapa pengkhianatan mereka pada saat Madinah digempur oleh musuh. Namun setelah Negara-Kota Madinah dibawah kepemimpinan Muhammad berhasil mepersatukan seluruh Arab, Yahudi tetap diterima untuk tinggal di tanah Arab, kecuali di dua kota Makkah dan Madinah.

Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia

Dari berbagai hukum dan undang-undang pernah ditulis oleh manusia sebelum tahun 622 M, sebagian belum bisa dikategorikan sebagai konstitusi dan sebagian lagi adalah konstitusi, tetapi belum dituliskan. Berikut ini adalah beberapa undang-undang sebelum Piagam Madinah yang belum bisa dikategorikan sebagai konstitusi.

• • Kitab Undang-Undang Ur-Nammu (Code of Ur-Nammu) dan Kitab Undang-Undang Hammurabi (Code of Hammurabi) adalah kitab undang-undang dari tahun 2000-an sebelumMasehi. Dilanjutkan dengan Kitab Undang-Undang Hittite (Hittite Code) dan Kitab Undang-Undang Assyria (Assyrian Code) yang merupakan undang-undang yang masyarakat Mesopotamia kuno setelah dua undang-undang di atas.
• • Silinder Cyrus, merupakan silinder batu dengan pahatan undang-undang.
• • Berbagai undang-undang negara Romawi: [i]Twelve Tables, Codex Theodosianus, Codex repetitæ prælectionis, dan lain-lain.
• • Berbagai undang-undang bangsa Jerman: Lex Burgundonium dan lain-lain.

Semua undang-undang di atas mayoritas hanya berisi pengaturan hubungan antar warga dan hukum-hukum perdata dan pidana, sama sekali tidak memiliki kelengkapan komponen sebagai konstitusi yang seharusnya memiliki lingkup yang lebih fundamental daripada penjelasan detil dalam beberapa undang-undang di atas.

Konstitusi yang pertama kali dibuat kemungkinan adalah konstitusi di negara-negara kota Yunani sekitar abad ke-4 sampai ke-3 sebelum Masehi ketika mereka mulai mengembangkan dan mempraktekkan demokrasi. Namun, bukti teks tertulis dari konstitusi-konstitusi ini belum ditemukan sampai dengan sekarang. Naskah-naskah yang ada hanyalah laporan atau penceritaan tentang keberadaan konstitusi tersebut. Salah satunya adalah Constitution of Athens yang ditulis oleh Aristoteles. Di dalamnya, diceritakan bahwa undang-undang beberapa negara-kota Yunani sudah bisa dikategorikan sebagai konstitusi dengan adanya komponen hukum fundamental negara-kota yang berkaitan.

Beberapa ahli sejarah, politik, dan hukum di masa ini memberikan juga pendapatnya tentang Piagam Madinah. Berikut ini adalah beberapa di antaranya.
• Dr Muhammad Hamidullah menuliskan pendapatnya dalam buku-buku yang ia tulis.
Dalam buku The First Written Constitution of the World, ia menulis, “Undang Undang Dasar negara tertulis pertama yang pernah dikemukakan oleh penguasa dalam sejarah ummat manusia ternyata diumumkan oleh Nabi Muhammad saw, yakni pada tahun pertama Hijrah (622 M), sekarang Undang Undang Dasar tersebut telah sampai di tangan kita.”
Sedangkan dalam buku Muhammad Rasulullah, ia menulis, “…Pakta pertahanan ini diperlukan sekali untuk membentuk negara kota di Madinah yang berasaskan persekutuan, dengan otonomi yang sangat luas bagi setiap unitnya. Keadilan pribadi hendak dibuang, permohonan dapat disampaikan kepada Kepala Negara, yang juga mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan siapa yang boleh berperanserta dalam suatu ekspedisi. Perang dan damai tidak dapat dibagi-bagi. Pertanggungan sosial dilembagakan berasaskan bentuk piramida dari orang yang paling berat bebannya, seperti, tebusan nyawa bila sipembunuh tidak dituntut nyawanya, dan tebusan untuk membebaskan tawanan perang dari tangan musuh. Kebulatan suara kini dapat dicapai, perbekalan dapat dikurangi dan undang undang dasar negara yang pertama dalam sejarah dimaklumkan oleh pemimpin dunia, sampai sekarang kita masih dapat menyaksikan pakta tersebut secara total”.
• Selanjutnya Tor Andrae dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Theophil Menzel kedalam bahasa Ingris dengan judul Muhammad, The Man and His Faith, New York, 1960, halaman 136, menyatakan bahwa, “Perundang-undangan jamaah (ummah) Madinah adalah naskah konstitusi yang pertama yang sedikit demi sedikit dapat menjadikan Islam sebagai negara dunia dan agama dunia…Barangsiapa yang tindakannya berlawanan dengan otoritas keagamaan, maka ia tidak akan mendapat perlindungan dari familinya yang terdekat sekalipun. Islam tidak hanya agama, tetapi juga merupakan persaudaraan. ‘Semata-mata orang beriman itu saling bersaudara..’,
demikian pernyataan Al-Qur’an, Al-Hujurat,49:10.”
• Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia saat tulisan ini dibuat, mengatakan kepada wartawan berita mahkamah konstitusi pada tanggal 30 November 2007 di Jakarta, “Piagam Madinah merupakan kontrak sosial tertulis pertama di dunia yang dapat disamakan dengan konstitusi modern sebagai hasil dari prakteik nilai-nilai demokrasi. Dan hal itu telah ada pada abad ke-6 saat Eropa masih berada dalam abad kegelapan.”
• Robert N.Bella menuliskan dalam bukunya Beyond Belief (1976) bahwa Muhammad sebenarnya telah membuat lompatan yang amat jauh ke depan. Dimulai dengan “proyek” Madinah yang dilandasi pada permulaan berdirinya oleh “Konstitusi Madinah” ini, menurut Bella, Muhammad telah melahirkan sesuatu yang untuk zaman dan tempatnya adalah sangat modern.
Dengan demikian, Piagam Madinah dapat dikatakan sebagai merupakan sebuah konstitusi tertulis pertama di dunia. Lingkup amanat dan kemodernan pemikiran ideologis yang dikandung di dalamnya merupakan suatu kemajuan luar biasa di abad ke-7.

Referensi

Ahmad, Kassim. A Short Note on The Medina Charter (URL: http://www.constitution.org/cons/medina/kassim2.htm).
Berita Mahkamah Konstitusi RI. “Islam, Pelembagaan Politik, dan Demokrasi bagi Kesejahteraan Rakyat” (URL: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/…p?newscode=496).
Hobbes, Thomas, 1972. Leviathan. Oxford: Oxford University Press.
Locke, John. 1968. Two Treatises of Government In the Former, The False Principles and Foundation of Sir Robert Filmer, and His Followers, Are Detected and Overthrown: The Latter, Is an Essay Concerning the Original, Extent, and End, of Civil Government. London: J. Evans and Co.
Rousseau, Jean-Jacques. The Social Contract Or Principles Of Political Right. (URL: http://www.kessinger.net)
Wikipedia. Constitution (URL:http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution).
The Free Dictionary. Constitution – Definition of Constitution by The Free Online Dictionary, Thesaurus and Encyclopedia (URL: http://www.thefreedictionary.com/constitution).
Yildirim, Yetkin. Peace and Conflict Resolution Concepts in the Madina Charter (URL: http://www.interfaithathens.org/article/art10171.asp).

Diposkan oleh hard study di 8:40 AM

Piagam MADINAH

MUKADDIMAH

Dengan nama Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang “Inilah Piagam Tertulis dari Nabi Muhammad SAW di kalangan Orang-orang yang beriman dan memeluk Islam (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mempersatukan diri dan berjuang bersama mereka.”

I PEMBENTUKAN UMMAT

Pasal 1 Sesungguhnya mereka satu bangsa dan negara (ummat), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia.

II HAK ASASI MANUSIA

Pasal 2 Kaum Muhajirin dari Quraisy ttp mempunyai hak asli mereka, saling tanggung-menanggung, membayar dan menerima wang tebusan darah (diyat)kerana suatu pembunuhan, dengan cara yang baik dan adil di antara orang-orang beriman.

Pasal 3 1. Banu ‘Awf (dari Yathrib) tetap mempunyai hak asli mereka, tanggung menanggung wang tebusan darah (diyat). 2. Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan wang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman.

Pasal 4 1. Banu Sa’idah (dari Yathrib) tetap atas hak asli mereka, tanggung menanggung wang tebusan mereka. 2. Dan setiap keluarga dari mereka membayar bersama akan wang tebusan dengan baik dan adil di antara orang-orang beriman.

Pasal 5 1. Banul-Harts (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, saling tanggung-menanggung untuk membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka. 2. Setiap keluarga (tha’ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 6 1. Banu Jusyam (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka. 2. Setiap keluarga (tha’ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 7 1. Banu Najjar (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) dengan secara baik dan adil. 2. Setiap keluarga (tha’ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang beriman.

Pasal 8 1. Banu ‘Amrin (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka. 2. Setiap keluarga (tha’ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 9 1. Banu An-Nabiet (dari suku Yathrib) tetap berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka. 2. Setiap keluarga (tha’ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 10 1. Banu Aws (dari suku Yathrib) berpegang atas hak-hak asli mereka, tanggung-menanggung membayar wang tebusan darah (diyat) di antara mereka. 2. Setiap keluarga (tha’ifah) dapat membayar tebusan dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

III PERSATUAN SEAGAMA

Pasal 1rena membayar uang tebusan darah dengan secara baik dan adil di kalangan orang-orang beriman.

Pasal 12 Tidak seorang pun dari orang-orang yang beriman dibolehkan membuat persekutuan dengan teman sekutu dari orang yang beriman lainnya, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari padanya.

Pasal 13 1. Segenap orang-orang beriman yang bertaqwa harus menentang setiap orang yang berbuat kesalahan , melanggar ketertiban, penipuan, permusuhan atau pengacauan di kalangan masyarakat orang-orang beriman. 2. Kebulatan persatuan mereka terhadap orang-orang yang bersalah merupakan tangan yang satu, walaupun terhadap anak-anak mereka sendiri.

Pasal 14 1. Tidak diperkenankan seseorang yang beriman membunuh seorang beriman lainnya karena lantaran seorang yang tidak beriman. 2. Tidak pula diperkenankan seorang yang beriman membantu seorang yang kafir untuk melawan seorang yang beriman lainnya.

Pasal 15 1. Jaminan Tuhan adalah satu dan merata, melindungi nasib orang-orang yang lemah. 2. Segenap orang-orang yang beriman harus jamin-menjamin dan setiakawan sesama mereka daripada (gangguan) manusia lain

IV PERSATUAN SEGENAP WARGANEGARA

Pasal 16 Bahwa sesungguhnya kaum-bangsa Yahudi yang setia kepada (negara) kita, berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan, tidak boleh dikurangi haknya dan tidak boleh diasingkan dari pergaulan umum.

Pasal 17 1. Perdamaian dari orang-orang beriman adalah satu 2. Tidak diperkenankan segolongan orang-orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Tuhan, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka.

Pasal 18 Setiap penyerangan yang dilakukan terhadap kita, merupakan tantangan terhadap semuanya yang harus memperkuat persatuan antara segenap golongan.

Pasal 19 1. Segenap orang-orang yang beriman harus memberikan pembelaan atas tiap-tiap darah yang tertumpah di jalan Tuhan. 2. Setiap orang beriman yang bertaqwa harus berteguh hati atas jalan yang baik dan kuat.

Pasal 20 1. Perlindungan yang diberikan oleh seorang yang tidak beriman (musyrik) terhadap harta dan jiwa seorang musuh Quraisy, tidaklah diakui. 2. Campur tangan apapun tidaklah diijinkan atas kerugian seorang yang beriman.

Pasal 21 1. Barangsiapa yang membunuh akan seorang yang beriman dengan cukup bukti atas perbuatannya harus dihukum bunuh atasnya, kecuali kalau wali (keluarga yang berhak) dari si terbunuh bersedia dan rela menerima ganti kerugian (diyat). 2. Segenap warga yang beriman harus bulat bersatu mengutuk perbuatan itu, dan tidak diizinkan selain daripada menghukum kejahatan itu.

Pasal 22 1. Tidak dibenarkan bagi setiap orang yang mengakui piagam ini dan percaya kepada Tuhan dan hari akhir, akan membantu orang-orang yang salah, dan memberikan tempat kediaman baginya. 2. Siapa yang memberikan bantuan atau memberikan tempat tinggal bagi pengkhianat-pengkhianat negara atau orang-orang yang salah, akan mendapatkan kutukan dan kemurkaan Tuhan di hari kiamat nanti, dan tidak diterima segala pengakuan dan kesaksiannya.

Pasal 23 Apabila timbul perbezaan pendapat di antara kamu di dalam suatu soal, maka kembalikanlah penyelesaiannya pada (hukum) Tuhan dan (keputusan) Muhammad SAW.

V GOLONGAN MINORITAS

Pasal 24 Warganegara (dari golongan) Yahudi memikul biaya bersama-sama dengan kaum beriman, selama negara dalam peperangan.

Pasal 25 1. Kaum Yahudi dari suku ‘Awf adalah satu bangsa-negara (ummat) dengan warga yang beriman. 2. Kaum Yahudi bebas memeluk agama mereka, sebagai kaum Muslimin bebas memeluk agama mereka. 3. Kebebasan ini berlaku juga terhadap pengikut-pengikut/sekutu-sekutu mereka, dan diri mereka sendiri. 4. Kecuali kalau ada yang mengacau dan berbuat kejahatan, yang menimpa diri orang yang bersangkutan dan keluarganya.

Pasal 26 Kaum Yahudi dari Banu Najjar diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Awf di atas

Pasal 27 Kaum Yahudi dari Banul-Harts diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Awf di atas

Pasal 28 Kaum Yahudi dari Banu Sa’idah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Awf di atas

Pasal 29 Kaum Yahudi dari Banu Jusyam diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Awf di atas

Pasal 30 Kaum Yahudi dari Banu Aws diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Awf di atas

Pasal 31 1. Kaum Yahudi dari Banu Tsa’labah, diperlakukan sama seperti kaum yahudi dari Banu ‘Awf di atas 2. Kecuali orang yang mengacau atau berbuat kejahatan, maka ganjaran dari pengacauan dan kejahatannya itu menimpa dirinya dan keluarganya.

Pasal 32 Suku Jafnah adalah bertali darah dengan kaum Yahudi dari Banu Tsa’labah, diperlakukan sama seperti Banu Tsa’labah

Pasal 33 1. Banu Syuthaibah diperlakukan sama seperti kaum Yahudi dari Banu ‘Awf di atas. 2. Sikap yang baik harus dapat membendung segala penyelewengan.

Pasal 34 Pengikut-pengikut/sekutu-sekutu dari Banu Tsa’labah, diperlakukan sama seperti Banu Tsa’labah.

Pasal 35 Segala pegawai-pegawai dan pembela-pembela kaum Yahudi, diperlakukan sama seperti kaum Yahudi.

VI TUGAS WARGA NEGARA

Pasal 36 1. Tidak seorang pun diperbolehkan bertindak keluar, tanpa ijinnya Muhammad SAW 2. Seorang warga negara dapat membalaskan kejahatan luka yang dilakukan orang kepadanya 3. Siapa yang berbuat kejahatan, maka ganjaran kejahatan itu menimpa dirinya dan keluarganya, kecuali untuk membela diri 4. Tuhan melindungi akan orang-orang yang setia kepada piagam ini

Pasal 37 1. Kaum Yahudi memikul biaya negara, sebagai halnya kaum Muslimin memikul biaya negara 2. Di antara segenap warga negara (Yahudi dan Muslimin) terjalin pembelaan untuk menentang setiap musuh negara yang memerangi setiap peserta dari piagam ini 3. Di antara mereka harus terdapat saling nasihat-menasihati dan berbuat kebajikan, dan menjauhi segala dosa 4. Seorang warga negara tidaklah dianggap bersalah, karena kesalahan yang dibuat sahabat/sekutunya 5. Pertolongan, pembelaan, dan bantuan harus diberikan kepada orang/golongan yang teraniaya

Pasal 38 Warga negara kaum Yahudi memikul biaya bersama-sama warganegara yang beriman, selama peperangan masih terjadi

VII MELINDUNGI NEGARA

Pasal 39 Sesungguhnya kota Yatsrib, Ibukota Negara, tidak boleh dilanggar kehormatannya oleh setiap peserta piagam ini

Pasal 40 Segala tetangga yang berdampingan rumah, harus diperlakukan sebagai diri-sendiri, tidak boleh diganggu ketenteramannya, dan tidak diperlakukan salah

Pasal 41 Tidak seorang pun tetangga wanita boleh diganggu ketenteraman atau kehormatannya, melainkan setiap kunjungan harus dengan izin suaminya

VIII PIMPINAN NEGARA

Pasal 42 1. Tidak boleh terjadi suatu peristiwa di antara peserta piagam ini atau terjadi pertengkaran, melainkan segera dilaporkan dan diserahkan penyelesaiannya menurut (hukum ) Tuhan dan (kebijaksanaan) utusan-Nya, Muhammad SAW 2. Tuhan berpegang teguh kepada piagam ini dan orang-orang yang setia kepadanya

Pasal 43 Sesungguhnya (musuh) Quraisy tidak boleh dilindungi, begitu juga segala orang yang membantu mereka

Pasal 44 Di kalangan warga negara sudah terikat janji pertahanan bersama untuk menentang setiap agresor yang menyergap kota Yathrib

IX POLITIK PERDAMAIAN

Pasal 45 1. Apabila mereka diajak kepada pendamaian (dan) membuat perjanjian damai (treaty), mereka tetap sedia untuk berdamai dan membuat perjanjian damai 2. Setiap kali ajakan pendamaian seperti demikian, sesungguhnya kaum yang beriman harus melakukannya, kecuali terhadap orang (negara) yang menunjukkan permusuhan terhadap agama (Islam) 3. Kewajiban atas setiap warganegara mengambil bahagian dari pihak mereka untuk perdamaian itu

Pasal 46 1. Dan sesungguhnya kaum Yahudi dari Aws dan segala sekutu dan simpatisan mereka, mempunyai kewajiban yang sama dengan segala peserta piagam untuk kebaikan (pendamaian) itu 2. Sesungguhnya kebaikan (pendamaian) dapat menghilangkan segala kesalahan

X PENUTUP

Pasal 47 1. Setiap orang (warganegara) yang berusaha, segala usahanya adalah atas dirinya 2. Sesungguhnya Tuhan menyertai akan segala peserta dari piagam ini, yang menjalankannya dengan jujur dan sebaik-baiknya 3. Sesungguhnya tidaklah boleh piagam ini dipergunakan untuk melindungi orang-orang yang dhalim dan bersalah 4. Sesungguhnya (mulai saat ini), orang-orang yang bepergian (keluar), adalah aman 5. Dan orang yang menetap adalah aman pula, kecuali orang-orang yang dhalim dan berbuat salah 6. Sesungguhnya Tuhan melindungi orang (warganegara) yang baik dan bersikap taqwa (waspada) 7. Dan (akhirnya) Muhammad adalah Pesuruh Tuhan, semoga Tuhan mencurahkan shalawat dan kesejahteraan atasnya
Pasal 1 Sesungguhnya mereka satu bangsa negara (ummat), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia.

===============================

BERIKUT PIAGAM MADINAH LENGKAP

DALAM DUA BAHASA

The Madinah Charter/Constitution

In the name of God, the Compassionate, the Merciful

1.         This agreement of Allah’s Prophet, Muhammad, shall apply to the immigrants, Quraysh, the citizens of Yathrib who have accepted Islam, and all such people who are in agreement with the above-mentioned bodies and side with them in war.

2.         Those who are a party to this agreement shall be treated as à body separate from all those who are not a party to this agreement.

3.         The Quraysh migrants are in themselves a party and as in the past shall be responsible for the payment of blood money on behalf of their criminals and shall themselves have their prisoners freed after the payment of ransom. All this process shall be in accordance with the principles of belief and justice.

4.         Banu Auf shall be responsible for their own tribe and shall equally pay their blood money, in accordance with article Ç, and shall themselves be responsible for ransoming their prisoners. All this work shall be completed in conformity with the principles of honesty and justice.

5.         Banu al-Harith shall be responsible for their own tribe and shall jointly pay their blood money, in accordance with article Ç, and shall themselves be responsible for ransoming their prisoners. All this work shall be completed in conformity with the principles of honesty and justice.

6.         Banu Sa’idah shall be responsible for their own tribe and shall jointly pay their blood money, in accordance with article 3, and shall themselves be responsible for ransoming their prisoners. All this work shall be completed in conformity with the principles of honesty and justice.

7.         Banu Jusham shall be responsible for their own tribe and shall jointly pay their blood money, in accordance with article 3, and shall themselves be responsible for ransoming their prisoners. All this work shall be completed in conformity with the principles of honesty and justice.

8.         Banu al-Najjar shall be responsible for their own tribe and shall jointly pay their blood money, in accordance with article 3, and shall themselves be responsible for ransoming their prisoners. All this work shall be completed in conformity with the principles of honesty and justice.

9.         Banu Amr shall be responsible for their own tribe and shall jointly pay their blood money, in accordance with article 3, and shall themselves be responsible for ransoming their prisoners. All this work shall be completed in conformity with the principles of honesty and justice.

10.        Banu al-Wabiyyat shall be responsible for their own tribe and shall jointly pay their blood money, in accordance with article 3, and shall themselves be responsible for ransoming their prisoners. All this work shall be completed in conformity with the principles of honesty and justice.

11.        Banu al-Aus shall be responsible for their own tribe and shall jointly pay their blood money, in accordance with article Ç, and shall themselves be responsible for ransoming their prisoners. All this work shall be completed in conformity with the principles of honesty and justice.

12.        If an indigent person from among the Muslims is guilty of an offense in which blood money becomes due or if à Muslim is taken prisoner and is unable to pay ransom, it shall be incumbent on other Muslims to pay blood money or ransom on his behalf, so as to create virtue and sympathy among the Muslims.

13.        No Muslim shall be hostile to à slave set free by another Muslim.

14.        It shall be the duty of the Muslims to oppose openly any person who makes mischief, foments riots, makes trouble for people, forcibly takes the property of others, or oppresses others. All the Muslims shall remain united in punishing such a person, even if he is the son of one of their own.

15.        Taking the side of an infidel (who is at war), no Muslim shall have the right to kill another Muslim or assist a person who is at war with the Muslims.

16.        The promise of Allah, and responsibility and protection for all have the same meaning. This means that if a Muslim gives refuge to someone, it shall be incumbent on all Muslims to honor it regardless of the social status of the Muslim providing refuge. All the Muslims are brethren to one another.

17.        It is incumbent on all the Muslims to help and treat sympathetically the Jews who have entered into an agreement with the Muslims. Likewise, the Jews are not to be oppressed in any manner, and neither should their enemy be helped against them.

18.        The truce of all the Muslims shall be one: When there is à war the way of Allah, none of the Muslims shall leave aside other Muslims to enter into à peace treaty with an enemy, unless the treaty includes all the Muslims.

19.        All the groups who participate in war along with the Muslims shall be afforded an opportunity to rest by turns.

20.        The provision of subsistence to the dependants of à Muslim who is martyred in the way of Allah shall be the responsibility of all the Muslims.

21.        No doubt all the God-fearing and devout Muslims are on the right path and are the followers of the best way of life.

22.        No non-Muslim who is à party to this agreement shall provide refuge to the person or property of any member of Quraysh; no non-Muslim shall assist any other non-Muslim against à Muslim.

23.        If someone murders a Muslim and there is a proof against him, the murderer shall be punished. But if the next of kin is prepared to accept blood money, the murderer can be set free after payment. Without any exception, it shall be obligatory on all the Muslims to observe this injunction. Nothing other than the prescribed injunctions shall be acceptable.

24.        For à Muslim who accepts the treaty and agrees to abide by it and who believes in Allah and the Day of Judgment, it is permissible neither to create a new practice nor to have dealings with any person who does not respect this treaty. On the Day of Judgment, the curse and wrath of Allah shall descend upon whoever infringes upon this injunction, and no excuse or request for forgiveness shall be accepted by Allah.

25.        When there arises a difference of opinion about anything in this agreement, the matter shall be referred for à decision to Allah and Muhammad.

26.        After the treaty, it shall be obligatory on the Jews to render financial assistance to the Muslims when they are at war with an enemy.

27.        The Jews of Banu Auf, who are à party to this agreement and who are supporters of the Muslims, shall adhere to their religion and the Muslims to theirs. Excepting religious matters, the Muslims and the Jews shall be regarded as belonging to à single party. Anyone from among them who commits an outrage or breaks à promise or is guilty of à crime shall deserve punishment for his crime.

28.        The Jews of Banu an-Naj jar, who are à party to this agreement and who are supporters of the Muslims, shall adhere to their religion and the Muslims to theirs. Excepting religious matters, the Muslims and the Jews shall be regarded as belonging to a single party. Anyone from among them who commits an outrage or breaks à promise or is guilty of à crime shall deserve punishment for his crime.

29.        The Jews of Banu al-Harith, who are a party to this agreement and who are supporters of the Muslims, shall adhere to their religion and the Muslims to theirs. Excepting religious matters, the Muslims and the Jews shall be regarded as belonging to à single party. Anyone from among them who commits an outrage or breaks à promise or is guilty of a crime shall deserve punishment for his crime.

30.        The Jews of Banu Sa’idah, who are à party to this agreement and who are supporters of the Muslims, shall adhere to their religion and the Muslims to theirs. Excepting religious matters, the Muslims and the Jews shall be regarded as belonging to a single party. Anyone from among them who commits an outrage or breaks à promise or is guilty of a crime shall deserve punishment for his crime.

31.        The Jews of Banu Hashm, who are à party to this agreement and who are supporters of the Muslims, shall adhere to their religion and the Muslims to theirs. Excepting religious matters, the Muslims and the Jews shall be regarded as belonging to à single party. Anyone from among them who commits an outrage or breaks à promise or is guilty of à crime shall deserve punishment for his crime.

32.        The Jews of Banu al-Aus, who are à party to this agreement and who are supporters of the Muslims, shall adhere to their religion and the Muslims to theirs. Excepting religious matters, the Muslims and the Jews shall be regarded as belonging to à single party. Anyone from among them who commits an outrage or breaks a promise or is guilty of a crime shall deserve punishment for his crime.

33.        The Jews of Banu Tha’alabah, who are à party to this agreement and who are the supporters of the Muslims, shall adhere to their religion and the Muslims to theirs. Excepting religious matters, the Muslims and the Jews shall be regarded as belonging to à single party. Anyone from among them who commits an outrage or breaks a promise or is guilty of à crime shall deserve punishment for his crime.

34.        The Jews of Banu Jafnah, who are à party to this agreement and who are supporters of the Muslims, shall adhere to their religion and the Muslims to theirs. Excepting religious matters, the Muslims and the Jews shall be regarded as belonging to a single party. Anyone from among them who commits an outrage or breaks a promise or is guilty of à crime shall deserve punishment for his crime.

35.        The Jews of Banu al-Shotaybah, who are à party to this agreement and who are supporters of the Muslims, shall adhere to their religion and the Muslims to theirs. Excepting religious matters, the Muslims and the Jews shall be regarded as belonging to à single party. Anyone from among them who commits an outrage or breaks a promise or is guilty of à crime shall deserve punishment for his crime.

36.        The subordinate branches of the above-mentioned tribes shall have the same rights as are enjoyed by the parties themselves.

37.        None of the parties to the treaty shall take any military action out the permission of Mohammed.

38.        No hindrance shall be created in the requital of an injury. Whoever commits à breach of promise shall deserve punishment for it, and Allah will help whoever abides faithfully by this agreement.

39.        If a third community wages war against the Muslims or the Jewish treaty makers, they will have to fight united. They shall help each other, and there shall be goodwill and faithfulness between them. The Jews shall bear their expenses of war and the Muslim their expenses.

40.        It is incumbent on the parties to the agreement to treat each other sincerely and to wish each other well. None shall subject any other to oppression or injustice, and the oppressed shall be helped.

41.        The Jews shall share the expenses along with the Muslims as long as they fight jointly.

42.        The plain of Yathrib, which is surrounded by hills, shall be a haram for the partners to the treaty.

43.        The same treatment to which à person giving refuge is entitled shall be given to the one seeking refuge with him; he shall not be harmed. À refugee shall abide by this agreement and shall not be permitted to break à promise.

44.        No one shall be provided refuge without the permission of the people of that place.

45.        If there is any occurrence or difference of opinion among the parties to the treaty that might result in a breach of peace, the matter shall be referred for a decision to Allah and Mohammed, the Prophet of Allah. Allah will be with the one who carefully observes this treaty.

46.        None shall provide protection to the Quraysh of Mecca or to any of their allies.

47.        If Yathrib (Madinah) is invaded, the Muslims and the Jews shall put up à joint defense.

48.        If the Muslims make à peace treaty with someone, the Jews shall abide by it. If the Jews make peace with someone, it shall be obligatory on the Muslims to extend similar cooperation to the Jews. However, in the case of a religious war of a party, it shall not be the responsibility of the other party to participate.

49.        In the case of an invasion of Madinah, every party will have to defend the area that is in front of it.

50.        The allies of the tribe of Banu al-Aus shall have the same rights as are enjoyed by the parties to this treaty, provided they too show their loyalty. Allah is the supporter and helper of whoever faithfully observes this treaty.

51.        If any of the parties to this treaty has to leave Madinah on account of the exigencies of war, that party shall be entitled to peace and protection; whoever stays in Madinah shall also be entitled to peace. No one shall be oppressed nor shall breach of promise be permissible. Allah and His Prophet are the protectors of whoever respects and abides by this agreement.

FOOTNOTES:

(1) The First Written Constitution in the World, Sh. Muhammad Ashraf, Lahore, 1968. First published in England, 1941.
(2) Translated by Frederic G. Kenyon, Internet. !996 The Avalon Project.
(3) The New Encyclopaedia Britannica, 15th Edition, 1991.
(4) The First Written Constitution in the World, p. 9. The translation of the whole text for A. Guillaume’s Life of Muhammad is appended at the end.
(5) Ibid., pp. 19-20.
(6) The New Encyclopaedia Britannica, 15th Edition, 1991.
(7) The First Written Constitution, p. 18.
(8) Quran, 49:13.
(9) Ibid., pp. 12-13.
(10) “There shall be no compulsion in religion: the right way is now distinguished from the wrong way.” (2:256) Note that this statement of complete religious freedom comes immediately after the grandest statement of God’s power to be found in any scripture. It is indeed significant!
(11) This text is taken from A. Guillaume, The Life of Muhammad — A Translation of Ishaq’s Sirat Rasul Allah, Oxford University Press, Karachi, 1955; pp. 231-233. Numbering added.

Piagam Madinah

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal dari) Quraisy  dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikui mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

Pasal 1

Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komuitas) manusia lain.

Pasal 2

Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 3

Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 4

Banu Sa’idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 5

Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 6

Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 7

Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 8

Banu ‘Amr bin ‘Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 9

Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 10

Banu Al-‘Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan  baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 11

Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang diantara mereka tetapi membantunya dengan baik dalam poembayaran tebusan atau diat.

Pasal 12

Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan dari padanya.

Pasal 13

Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang orangyang diantara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim , jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

Pasal 14

Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang beriman membantu orang kafir untuk (membunuh)  orang beriman.

Pasal 15

Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikaj oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain.

Pasal 16

Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang olehnya.

Pasal 17

Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.

Pasal 18

Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu membahu satu sama lain.

Pasal 19

Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.

Pasal 20

Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.

Pasal 21

Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

Pasal 22

Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya penyesalan dan tebusan.

Pasal 23

Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla dan (keputusan) Muhammad SAW.

Pasal 24

Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.

Pasal 25

Kaum Yahudi dari Bani ‘Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga.

Pasal 26

Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 27

Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 28

Kaum Yahudi Banu Sa’idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 29

Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 30

Kaum Yahudi Banu Al-‘Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 31

Kaum Yahudi Banu Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 32

Kaum Yahudi Banu Jafnah dari Sa’labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 33

Kaum Yahudi Banu Syutaibah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu ‘Awf.

Pasal 34

Sekutu-sekutu Sa’labah diperlakukan sama seperti mereka (Banu Sa’labah).

Pasal 35

Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).

Pasal 36

Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi  (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesunggunya Allah sangat membenarkan ketentuan ini.

Pasal 37

Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi mauk muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.

Pasal 38

Kaum Yahudi memikul bersama mukiminin selama dalam peperangan.

Pasal 39

Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini.

Pasal 40

Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.

Pasal 41

Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya.

Pasal 42

Bila terjadi suatu persitiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi piagam ini.

Pasal 43

Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka.

Pasal 44

Mereka (pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang kota Yatsrib.

Pasal 45

Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksankan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.

Pasal 46

Kaum Yahudi Al-‘Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling

membenarkan dan memandang baik isi piagam ini.

Pasal 47

Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad Rasulullah SAW.

PIAGAM MADINAH DAN KONSEP UMMAH 
Oleh: Juwairiyah Dahlan

Pendahuluan

Pada dasarnya, alur perjalanan sejarah Islam yang panjang itu bermula dari
turunnya wahyu di gua Hira'. Sejak itulah nilai-nilai kemanusiaan yang di
bawah bimbingan wahyu Ilahi menerobos arogansi kultur jahiliyah, merombak
dan membenahi adat istiadat budaya jahiliyah yang tidak sesuai dengan
fitrah manusia. Dengan seruan agama tauhid (monotheisme) yang gaungnya
menggetarkan seluruh jazirah Arabia, maka fitrah dan nilai kemanusiaan
didudukkan ke dalam hakekat yang sebenarnya. Seruan agama tauhid inilah
yang merubah wajah masyarakat jahiliyah menuju ke tatanan masyarakat yang
harmonis, dinamis, di bawah bimbingan wahyu.

Kemudian, hijrah Rasulullah ke Madinah adalah suatu momentum bagi
kecemerlangan Islam di saat-saat selanjutnya. Dalam waktu yang relatif
singkat Rasulullah telah berhasil membina jalinan persaudaraan antara kaum
Muhajirin sebagai imigran-imigran Makkah dengan kaum Ansar, penduduk asli
Madinah. Beliau mendirikan Masjid, membuat perjanjian kerjasama dengan non
muslim, serta meletakkan dasar-dasar politik, sosial dan ekonomi bagi
masyarakat baru tersebut; suatu fenomena yang menakjubkan ahli-ahli sejarah
dahulu dan masa kini. Adalah suatu kenyataan bahwa misi kerasulan Nabi
Muhammad yang semakin nampak nyata menggoyahkan kedudukan Makkah dan
menjadikan orang-orang Quraisy Makkah semakin bergetar.

Masyarakat muslim Madinah yang berhasil dibentuk Rasulullah oleh sebagian
intelektual muslim masa kini disebut dengan negara kota (city state). Lalu,
dengan dukungan kabilah-kabilah dari seluruh penjuru jazirah Arab yang
masuk Islam, maka muncullah kemudian sosok negara bangsa (nation state).
Walaupun sejak awal Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang
bagaimana bentuk dan konsep negara yang dikehendaki, namun suatu kenyataan
bahwa Islam adalah agama yang mengandung prinsip-prinsip dasar kehidupan
termasuk politik dan negara.

Dalam masyarakat muslim yang terbentuk itulah Rasulullah menjadi pemimpin
dalam arti yang luas, yaitu sebagai pemimpin agama dan juga sebagai
pemimpin masyarakat. Konsepsi Rasulullah yang diilhami al Qur'an ini
kemudian menelorkan Piagam Madinah yang mencakup 47 pasal, yang antara lain
berisikan hak-hak asasi manusia, hak-hak dan kewajiban bernegara, hak
perlindungan hukum, sampai toleransi beragama yang oleh ahli-ahli politik
moderen disebut manifesto politik pertama dalam Islam.

Piagam Madinah dan Keotentikannya

Piagam Madinah ini secara lengkap diriwayatkan oleh Ibn Ishaq (w. 151 H)
dan Ibn Hisyam (w. 213 H), dua penulis muslim yang mempunyai nama besar
dalam bidangnya. Menurut penelitian Ahmad Ibrahim al-Syarif, tidak ada
periwayat lain sebelumnya selain kedua penulis di atas yang meriwayatkan
dan menuliskannya secara sistematis dan lengkap. Meskipun demikian, tidak
diragukan lagi kebenaran dan keotentikan piagam tersebut, mengingat gaya
bahasa dan penyusunan redaksi yang digunakan dalam Piagam Madinah ini
setaraf dan sejajar dengan gaya bahasa yang dipergunakan pada masanya.
Demikian pula kandungan dan semangat piagam tersebut sesuai dengan kondisi
sosiologis dan historis zaman itu. Keotentikan Piagam Madinah ini diakui
pula oleh William Montgomery Watt, yang menyatakan bahwa dokumen piagam
tersebut, yang secara umum diakui keotentikannya, tidak mungkin dipalsukan
dan ditulis pada masa Umayyah dan Abbasiyah yang dalam kandungannya
memasukkan orang non muslim ke dalam kesatuan ummah.

Dari Ibn Ishaq dan Ibn Hisyam inilah kemudian penulis-penulis berikutnya
menukil dan mengomentarinya. Di antara penulis-penulis klasik yang menukil
Piagam Madinah secara lengkap antara lain: Abu Ubaid Qasim Ibn Salam dalam
Kitab Al-Amwal, Umar al-Maushili dalam Wasilah al-Muta'abbidin dan Ibn
Sayyid dalam Sirah al-Nas. Sementara itu, beberapa penulis klasik dan
periwayat lainnya yang menulis tentang Piagam Madinah antara lain: Imam
Ahmad Ibn Hambal (w. 241 H) dalam Al-Musnad, Darimi ( w. 255 H) dalam
Al-Sunan, Imam Bukhori (w. 256 H) dalam Shahih-nya, Imam Muslim ( w.261 H)
dalam Shahih-nya. Tulisan-tulisan lain tentang piagam tersebut juga bisa
dijumpai dalam Sunan Abu Dawud (w. 272 H), Sunan Ibn Majah (w. 273 H),
Sunan Tirmidzi (w. 279 H), Sunan Nasa'i (w. 303 H), serta dalam Tarikh
al-Umam wa al-Muluk oleh al-Thabari.

Piagam Madinah ini telah diterjemahkan pula ke dalam bahasa asing, antara
lain ke bahasa Perancis, Inggris, Itali, Jerman, Belanda dan Indonesia.
Terjemahan dalam bahasa Perancis dilakukan pada tahun 1935 oleh Muhammad
Hamidullah, sedangkan dalam bahasa Inggris terdapat banyak versi,
diantaranya seperti pernah dimuat dalam Islamic Culture No.IX Hederabat
1937, Islamic Review terbitan Agustus sampai dengan Nopember 1941 (dengan
topik The first written constitution of the world). Selain itu, Majid
Khadduri juga menerjemahkannya dan memuatnya dalam karyanya War and Pearce
in the Law of Islam (1955), kemudian diikuti oleh R. Levy dalam karyanya
The Social Structure of Islam (1957) serta William Montgomery Watt dalam
karyanya Islamic Political Thought (1968). Adapun terjemahan-terjemahan
lainnya seperti dalam bahasa Jerman dilakukan oleh Wellhausen, bahasa Itali
dilakukan oleh Leone Caetani, dan bahasa Belanda oleh A.J. Wensick serta
bahasa Indonesia --untuk pertama kalinya-- oleh Zainal Abidin Ahmad.

Menurut Muhammad Hamidullah yang telah melakukan penelitian terhadap
beberapa karya tulis yang memuat Piagam Madinah, bahwa ada sebanyak 294
penulis dari berbagai bahasa. Yang terbanyak adalah dalam bahasa arab,
kemudian bahasa-bahasa Eropa. Hal ini menunjukkan betapa antusiasnya mereka
dalam mengkaji dan melakukan studi terhadap piagam peninggalan Nabi.

Dalam teks aslinya, Piagam Madinah ini semula tidak terdapat pasal-pasal.
Pemberian pasal-pasal sebanyak 47 itu baru kemudian dilakukan oleh A.J.
Winsick dalam karyanya Mohammed en de joden te Madina, tahun 1928 M yang
ditulis untuk mencapai gelar doktornya dalam sastra semit. Melalui karyanya
itu, Winsick mempunyai andil besar dalam memasyarakatkan Piagam Madinah ke
kalangan sarjana Barat yang menekuni studi Islam. Sedangkan pemberian
bab-bab dari 47 pasal itu dilakukan oleh Zainal Abidin Ahmad yang
membaginya menjadi 10 bab.

Menurut hipotesis Montgomery Watt, bahwa Piagam Madinah yang sampai ke
tangan kita sebenarnya paling tidak terdiri dari dua dokumen, yang semula
terpisah kemudian disatukan. Pada tahap berikutnya, piagam tersebut
mengalami pengurangan dan perombakan disana sini. Hipotesis Montgomery Watt
ini muncul karena didapatinya pengulangan dalam beberapa pasalnya.
Selanjutnya, Watt menyebut bahwa Piagam Madinah kemungkinan baru muncul
setelah tahun 627 M, yaitu setelah pengusiran Yahudi bani Qainuqa' dan
Yahudi bani nadir dari Madinah serta pembasmian terhadap bani Quraidhah
berdasarkan keputusan Sa'ad Ibn Muad, pemimpin kabilah Aus.

Hipotesa terakhir ini dikemukakan oleh Montgomery Watt karena tiga suku
Yahudi terkemuka dimaksud tidak tercantum dalam Piagam Madinah. Akan
tetapi, kalau demikian halnya, berarti relevansi serta bobot politiknya
sudah sangat berkurang, karena isi piagam tersebut sangat diperlukan untuk
mempersatukan masyarakat Madinah yang heterogen. Ini berarti bahwa Piagam
Madinah disusun Rasulullah sejak awal kedatangannya di Madinah, yaitu
sekitar tahun 622 M. Dengan demikian, boleh jadi Piagam Madinah hanya satu
dokumen dan ditujukan kepada seluruh penduduk Madinah, yang kemudian
mengalami revisi setelah tiga suku Yahudi tersebut mengingkari perjanjian
secara sepihak dan melakukan gerakan separatis terhadap pemerintahan
Madinah yang telah disetujui bersama.

Berbagai Komentar Terhadap Isi Piagam Madinah

Ada berbagai komentar mengenai isi Piagam Madinah, baik yang datang dari
para sarjana Barat maupun dari penulis-penulis muslim sendiri. Diantaranya
dikemukakan oleh A. Guillaume, seorang guru besar bahasa Arab dan penulis
The Life of Muhammad. Ia menyatakan bahwa Piagam yang telah dibuat Muhammad
itu adalah suatu dokumen yang menekankan hidup berdampingan antara
orang-orang muhajirin di satu pihak dan orang-orang yahudi di pihak lain.
Masing-masing saling menghargai agama mereka, saling melindungi hak milik
mereka dan masing-masing mempunyai kewajiban yang sama dalam mempertahankan
Madinah. Sedangkan H.R. Gibb dalam komentarnya menyatakan bahwa isi Piagam
Madinah pada prinsipnya telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi
masyarakat Madinah yang juga berfungsi sebagai undang-undang, dan merupakan
hasil pemikiran serta inisiatif Muhammad sendiri. Sementara itu, Montgomery
Watt lebih tepat lagi menyatakan: bahwa Piagam Madinah tidak lain adalah
suatu konstitusi yang menggambarkan bahwa warga Madinah saat i
tu bisa dianggap telah membentuk satu kesatuan politik dan satu persekutuan
yang diikat oleh perjanjian yang luhur diantara para warganya.

Di kalangan penulis Islam yang mengulas isi Piagam ini antara lain
Jamaluddin Sarur, seorang guru besar Sejarah Islam di Universitas Kairo,
yang menyatakan bahwa peraturan yang terangkum dalam Piagam Madinah adalah
menjadi sendi utama bagi terbentuknya persatuan bagi segenap warga Madinah
yang memberikan hak dan kewajiban yang sama antara kaum Muhajirin, Ansor
dan kaum Yahudi

Muhammad Khalid, seorang penulis sejarah Nabi menegaskan bahwa isi yang
paling prinsip dari Piagam Madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang
harmonis, mengatur suatu ummah serta menegakkan pemerintahan atas dasar
persamaan hak. Ulasan lebih terperinci lagi disimpulkan oleh Hasan Ibrahim
Hasan, bahwa Piagam Madinah secara resmi menandakan berdirinya suatu
negara, yang isinya bisa disimpulkan menjadi 4 pokok: Pertama,
mempersatukan segenap kaum muslimin dari berbagai suku menjadi satu ikatan.
Kedua, menghidupkan semangat gotong royong, hidup berdampingan, saling
menjamin di antara sesama warga. Ketiga, menetapkan bahwa setiap warga
masyarakat mempunyai kewajiban memanggul senjata, mempertahankan keamanan
dan melindungi Madinah dari serbuan luar. Keempat, menjamin persamaan dan
kebebasan bagi kaum Yahudi dan pemeluk-pemeluk agama lain dalam mengurus
kepentingan mereka.

Sesungguhnya masih banyak lagi ulasan dan komentar yang dikemukakan oleh
para penulis Piagam Madinah. Mereka menggunakan berbagai retorika dan
redaksi yang berbeda, namun pada dasarnya mempunyai nada sama, yaitu
berintikan bahwa piagam tersebut telah mempersatukan warga Madinah yang
heterogen itu menjadi satu kesatuan masyarakat, yang warganya mempunyai hak
dan kewajiban yang sama, saling menghormati walaupun berbeda suku dan
agamanya. Piagam tersebut dianggap merupakan suatu pandangan jauh ke depan
dan suatu kebijaksanaan politik yang luar biasa dari Nabi Muhammad dalam
mengantisipasi masyarakat yang beraneka ragam backgroundnya, dengan
membentuk komunitas baru yang disebut ummah.

Cakupan Pengertian Ummah Dalam Piagam Madinah

Menyadari pentingnya perkataan ummah, terlebih lagi perkataan tersebut
tercantum jelas dalam Piagam Madinah, maka timbullah usaha para sarjana
barat dalam melacak asal usul perkataan tersebut. Dalam Encyclopaedia of
Islam dikemukakan bahwa perkataan ummah tidaklah asli dari bahasa arab.
Menurut Montgomery Watt, perkatan ummah berasal dan berakar dari bahasa
Ibrani yang bisa berarti suku bangsa atau bisa juga berarti masyarakat.

Terlepas dari pelacakan asal usul kata ummah ini, yang jelas dalam Al
Qur'an dijumpai sebanyak 52 perkataan ummah yang terangkai dalam berbagai
ayat.

Kata ummah terulang dua kali dalam Piagam Madinah, yakni dalam pasal 2 dan
pasal 25. Namun, cakupan dari rumusan ummah itu sendiri terjabarkan dalam
pasal-pasal selanjutnya,yakni:

Pasal 1: Hadza kitabun min 'indi al-nabiyyi (rasulillah) baina al-mu'minin
wa al-muslimin min quraisyin wa ahli yatsriba wa mantabi'ahum faltaqi bihim
wa jahid ma'ahum

Artinya:

"Ini adalah naskah perjanjian dari Muhammad Nabi dan Rasul Allah, mewakili
pihak kaum yang Beriman dan memeluk Islam, yang terdiri dari warga Quraisy
dan warga Yastrib, dan orang-orang yang mengikuti mereka serta yang
berjuang bersama mereka."

Pasal 2: Annahum ummatun wahidatun min duni al-nasi

Artinya:

"Mereka adalah yang satu dihadapan kelompok manusia lain."

Pasal 25: Wa anna yahuda bani 'Auf ummatun ma'a al-mu'minin, lil yahudi
dinuhum wa lil muslimin dinuhum, mawalihim wa anfusuhum illa man dlalama wa
atsima, fa innahu la yuqi'u illa nafsahu wa ahla baitihi

Artinya:

"Kaum Yahudi Bani 'Auf bersama dengan warga yang beriman adalah satu umah.
Kedua belah pihak, kaum Yahudi dan kaum Muslimin, bebas memeluk agama
masing-masing. Demikian pula halnya dengan sekutu dan diri mereka sendiri.
Bila diantara mereka ada yang melakukan aniaya dan dosa dalam hal ini, maka
akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya.

Pasal 26: Wa anna li yahuda bani al-Najjari mitsla ma liyahuda bani 'Auf

Artinya:

"Bagi kaum Yahudi Bani Najjar berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku
bagi kaum Yahudi Bani 'Auf."

Pasal 27: Wa anna li yahuda bani al-Haritsi mitsla ma liyahuda bani 'Auf

Artinya:

"Bagi kaum Yahudi Bani Harits, berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku
bagi kaum Bani 'Auf."

Pasal 28: Wa anna li yahuda bani Sa'adah mitsla ma li yahuda bani 'Auf

Artinya:

"Bagi kaum Yahudi Bani Sa'idah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku
bagi kaum Bani 'Auf."

Pasal 29: Anna li yahuda bani Jusyam mitsla ma li yahuda bani 'Auf

Artinya:

"Bagi kaum Yahudi Bani Jusyam berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku
bagi kaum Bani 'Auf."

Pasal 30: Wa anna li yahuda bani al-Aus mitsla ma li yahuda bani 'Auf

Artinya:

"Bagi kaum Yahudi Bani 'Aus berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi
kaum Yahudi Bani 'Auf."

Pasal 31: Wa anna li yahuda bani Tsa'labah mitsla ma li yahuda bani 'Auf
illa man dlalama wa atsima, fa innahu la yuqi'u illa nafsahu wa ahla
baitihi

Artinya:

"Bagi Yahudi Bani Tsa'labah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi
kaum Yahudi Bani "Auf, kecuali orang yang melakukan aniaya dan dosa (dalam
hubungan ini) maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya."

Pasal 32: Wa anna Jafnah bathnun 'an Tsa'labah ka anfusihim

Artinya:

"Bagi warga Jafnah, sebagaimana anggota Bani Tsa'labah, berlaku ketentuan
sebagaimana yang berlaku bagi Bani Tsa'labah."

Pasal 33: Wa anna li bani al-Syuthaibah mitsla ma li yahuda bani 'Auf, wa
anna al-birra duna al-itsmi

Artinya:

"Bagi Bani Syuthaibah berlaku ketentuan sebagaimana yang berlaku bagi kaum
Yahudi Bani 'Auf. Dan sesungguhnya yang kebajikan itu berbeda dengan
perbuatan dosa."

Pasal 34: Wa anna mawali Tsa'labah ka anfusihim

Artinya:

"Sekutu/hamba sahaya Bani Tsa'labah berlaku ketentuan sebagaimana yang
berlaku bagi kaum Bani Tsa'labah itu sendiri."

Pasal 35: Wa anna bithanata yahuda ka anfusihim

Artinya:

"Kelompok-kelompok keturunan Yahudi berlaku ketentuan sama sebagaimana yang
berlaku bagi Kaum Yahudi itu sendiri."

Pasal 37: Wa anna 'ala al-yahudi nafaqatahum, wa 'ala almuslimin
nafaqatahum, wa anna bainahum al-nashru 'ala man haraba ahla hadzihi
al-shahifah, wa anna bainahum al-nushhu wa alnahihatu wa al-birru duna
al-itsmi

Artinya:

"Kaum Yahudi dan kaum Muslimin membiayai pihaknya masing-masing. Kedua
belah pihak akan membela satu dengan yang lain dalam menghadapi pihak yang
memerangi kelompok-kelompok masyarakat yang menyetujui piagam ini. Kedua
belah pihak juga saling memberikan saran dan nasehat dalam kebaikan, bukan
dalam perbuatan dosa."

Pasal 44: Wa anna bainahum al-nashru 'ala man hajama yatsriba

Artinya:

"Semua warga akan saling bahu membahu dalam menghadapi agresor (pihak lain)
yang melancarkan serangan terhadap Yastrib."

Pasal 46: Wa anna yahuda al-Aus mawalihim wa anfusuhum 'ala mitsli ma li
ahli hadzihi al-shahifati ma'a al-birri al-mahdli min ahli hadzihi
al-shahifati, wa anna al-birra duna al-itsmi la yaksibu kasibun illa 'ala
nafsihi, wa anna Allaha 'ala ashdaqi ma fi hadzihi al-shahifati wa abarrihi

Artinya:

"Kaum Yahudi Bani 'Aus, sekutu/hamba sahaya dan diri mereka masing-masing
mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana kelompok-kelompok lain yang
menyetujui piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan sesuai dengan
semestinya dari perjanjian ini. Sesungguhnya kebajikan ini berbeda dengan
perbuatan dosa. Setiap orang harus bertanggung jawab atas setiap perbuatan
yang dilakukannya. Dan Allah memperhatikan isi perjanjian ini, dan
membenarkannya."

Pasal 47: Wa annahu la yahulu hadza al-kitaba duna dlalimin au atsimin, wa
annahu man kharaja amana wa man qa'ada amina bi al-Madinah illa man dlalama
wa atsima, wa anna Allaha jara li man barra wa ittaqa. Muhammad rasulullah
(SAW).

Artinya:

"Sesungguhnya perjanjian ini tidak membela orang-orang yang berbuat aniaya
dan dosa. Setiap orang dijamin keamanannya, baik sedang berada di luar
Madinah maupun sedang berada di Madinah, kecuali orang yang berbuat aniaya
dan dosa. Dan sesungguhnya Allah pelindung orang yang berbuat kebajikan dan
menghindari keburukan (bersikap taqwa). Muhammad Rasulullah SAW."

Dapatlah dipahami bahwa perkataan ummah dalam rangkaian pasal-pasal yang
tercantum di atas mempunyai pengertian yang sangat dalam, yakni berubahnya
paham kesukuan yang hidup di kalangan suku-suku Arab saat itu. Cakrawala
wawasan sosial yang sangat sempit, dan kehidupan politik yang terbatas,
karena fanatisme kabilah (kesukuan) dan ikatan darah yang dibatasi oleh
tembok kelahiran, pelan-pelan mulai runtuh berganti dengan suatu masyarakat
yang luas, di mana masing-masing dari warganya mempunyai hak dan kewajiban
yang sama. Dengan demikian, Nabi Muhammad telah menciptakan kondisi untuk
terbinanya suatu masyarakat yang bersatu, yakni komunitas masyarakat
Madinah yang utuh, tanpa membedakan agama, ikatan kesukuan dan ikatan
darah. Hal itu jelas sekali tercantum dalam pasal 25 sampai dengan pasal 47
Piagam Madinah.

Dari perkataan ummah inilah tercermin paham kebangsaan dan negara. Walaupun
secara historis istilah state dan nation timbul berabad-abad kemudian, tapi
jiwa dan semangatnya telah tercermin dalam terminologi ummah, suatu istilah
yang sangat tepat digunakan Rasulullah untuk mempersatukan masyarakat
Madinah menjadi suatu komunitas dengan menekankan kerjasama seerat mungkin
dari masing-masing warganya demi keamanan dan kesejahteraan mereka bersama.
Mereka sangat menyadari perlunya hidup bersama di dalam koeksistensi yang
damai. Realisasinya yang praktis dari tujuan ini meminta dasar konsepsi
bersama yang dapat diterima oleh semua pihak dan di atas dasar ini dapat
dibangun keselarasan hidup dan perdamaian.

Julius Welhausen mengomentari terminologi ummah dalam Piagam Madinah ini
sebagaimana berikut: Bahwa pada umumnya pengertian ummah adalah suatu
ikatan dalam komunitas keagamaan. Namun, terminologi ummah dalam piagam
ini, mempunyai pengertian yang lebih luas lagi, mencakup seluruh wilayah
Madinah, mengintegrasikan warga Ansar, Muhajirin dan kaum Yahudi serta
kelompok-kelompok lain dalam satu ikatan persatuan dan perdamaian serta
keselarasan hidup.

Sementara itu, Montgomery Watt menyatakan bahwa masalah yang menonjol dalam
komunitas ini (ummah) adalah penciptaan kedamaian dan ketentraman di
kalangan warga Madinah. Masalah tersebut bukan hanya terjadi di Madinah
saja, tapi juga problem di seluruh jazirah Arabia saat itu. Namun demikian,
Muhammad berhasil mengangkatnya dan menegakkannya dalam suatu sistem baru
yang mengatasi paham kesukuan, golongan dan ikatan-ikatan lain. Memang,
masing-masing kepala suku yang sebelumnya mempunyai kekuatan/kekuasaan
politik dan hanya berhubungan dengan kepala suku lainnya, maka dalam bentuk
bangunan masyarakat baru itu, suku-suku yang ada saat itu seakan membentuk
suatu konfiderasi yang tergabung dalam suatu kesatuan yang dinamakan ummah
dan di bawah pimpinan Nabi Muhammad Saw. Dengan demikian, tergambar bahwa
pengertian ummah dalam piagam ini adalah adanya/timbulnya suatu paham
politik baru di kalangan warganya, yakni kesadaran paham bernegara,
walaupun dalam bentuk yang amat sederhana. Dapat pula dipahami bahwa kata
um
mah dalam Piagam Madinah ini, berbeda pengertiannya dengan makna yang
selama ini lazim dipahami yang mengacu kepada komunitas agama. Dalam al
Qur'an kata ummah juga tidak selalu menunjuk kepada komunitas agama. Ahmad
Mustofa al-Maraghi mengemukakan batasan pengertian kata ummah dari berbagai
ayat sebagaimana berikut:

1. Kata ummah dalam pengertian umat manusia seluruhnya (satu kelompok) yang
hidup saling mengadakan interaksi antara satu dengan lainnya, seperti dalam
firman Allah:

"Kana al-nasu ummatan wahidatan, fa ba'atsa Allahu al-nabiyyina
mubasysyirina wa mundzirina"

Artinya:

"Manusia adalah umat yang satu, maka Allah mengutus para Nabi, sebagai
pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan."

2. Kata ummah, dalam pengertian umat Islam, sebagaimana firman Allah:

"Kuntum Khaira ummatin ukhrijat li al-nasi ta'muruna bi al-ma'rufi wa
tanhauna 'an al-munkari"

Artinya:

"Kamu adalah ummah yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh
kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar."

3. Kata ummah, dalam pengertian segolongan dari umat Islam (tha'ifah min
al-muslimin) sebagaimana firman Allah:

"Waltakun minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bi al-ma'rufi
wa yanhauna 'an almunkari wa ulaika hum al-muflihun"

Artinya:

"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebajikan, menyeru kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar,
merekalah orang-orang yang beruntung."

  4.. Kata ummah dalam pengertian imam (pemimpin) yang diteladani
sebagaimana firman Allah:
"Inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku min
al-musyrikin

Artinya:

"Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi
patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah termasuk orang-orang
yang menyekutukan (Tuhan)."

  5.. Kata ummah, dalam pengertian suatu periode waktu sebagaimana
tercantum dalam Al-Qur'an:
"Qala alladzi naja minhuma wa id-dakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bi
ta'wilihi fa arsilun"

Artinya:

"Dan berkatalah orang-orang yang selamat diantara mereka berdua dan
teringat (kepada Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya; "Aku akan
memberitakan kepadamu tentang (orang yang pandai) mentakwilkan mimpi itu,
maka utuslah aku (kepadanya).

Kata ummah dalam pengertian suatu periode waktu dapat pula ditemukan dalam
surat Hud ayat 8 :

"Wa lain akhkharna 'anhum al-'adzaba ila ummatin ma'dudatin"

Artinya:

"Dan sesunggunnya jika kami Undurkan azab dari mereka sampai kepada suatu
waktu yang ditentukan."

  6.. Kata ummah dalam pengertian millah (agama) sebagaimana yang
terkandung dalam firman Allah:
"Inna hadzihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun"

Artinya:

"Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu dan
Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku."

Dari berbagai ayat yang dikemukakan oleh Ahmad Musthafa Al Maraghi di atas,
terbukti bahwa pengertian kata ummah dalam Al-Qur'an selalu sesuai dengan
konteks dimana kata itu dipergunakan. Dengan kata lain, kata ummah tidak
selalu menunjukkan pada suatu komunitas agama. Demikian pula terma-terma
ummah yang digunakan Rasullah dalam Piagam Madinah tidak hanya eksklusif
bagi kaum muslimin saja, namun mempunyai kandungan pengertian al-jinsiyyah
wa al-wathaniyyah.

Dhafir al-Qasimi, dalam ulasannya mengenai kata ummah pada Piagam Madinah,
memberikan padanan kata tersebut dengan al-wathaniyyah, semacam wawasan
kebangsaan. Sedangkan urgensi ideal yang terkandung dalam kata ummah pada
piagam tersebut adalah untuk menghapus fanatisme etnis dan mengikis paham
rasialisme diantara warga Madinah.

Piagam Madinah Suatu Konstitusi

Banyak diantara penulis muslim beranggapan bahwa Piagam Madinah adalah
merupakan konstitusi negara Islam pertama. Namun, satu hal yang perlu
dicatat bahwa dalam Piagam Madinah tidak pernah disebut-sebut agama negara.
Persoalan penting yang meminta pemecahan mendesak adalah terbinanya
kesatuan dan persatuan di kalangan warga Madinah yang heterogen itu. Semua
warga Madinah saat itu meskipun mereka berasal dari berbagai suku adalah
merupakan satu komunitas (ummah). Hubungan antara sesama warga yang muslim
dan yang non muslim didasarkan atas prinsip-prinsip bertetangga yang baik,
saling membantu dalam menghadapi agresi dari luar dan menghormati kebabasan
beragama. Persyaratan sebuah negara, walaupun masih sederhana, telah
terpenuhi, yakni ada wilayah, pemerintahan, negara, rakyat, kedaulatan dan
ada konstitusi.

Penilaian Piagam Madinah sebagai suatu konstitusi pernah dikemukakan oleh
Hamilton Alexander Rosskeem Gibb, mantan guru besar bahasa Arab di Oxford
University, bahwa Piagam Madinah adalah merupakan hasil pemikiran yang
cerdas dan inisiatif dari Nabi Muhammad dan bukanlah wahyu. Oleh karena
itu, sifat konstitusinya dapat diubah dan diamandir. Muhammad Marmaduke
Pickthal, dalam mukaddimah terjemahannya terhadap al-Qur'an, mengatakan
bahwa Nabi sebagai seorang pemimpin mempunyai perhatian yang besar untuk
menstabilkan masyarakat Madinah dengan mencetuskan konstitusi. Konstitusi
yang dimaksud Pickthal tak lain adalah Piagam Madinah. Sementara itu,
Montgomery Watt dalam uraiannya mengenai piagam dimaksud secara tegas juga
menyebutnya sebagai konstitusi, yakni Konstitusi Madinah.

Terbinanya masyarakat Madinah menjadi suatu komunitas kuat yang selanjutnya
juga disebut negara kota itu, karena dilandasi oleh adanya ikatan spiritual
keimanan yang diungkapkan dalam nilai-nilai religius. Adalah tepat sekali
teori Ibnu Khaldun yang menyatakan: "Sesungguhnya secara umum dapatlah
dikatakan, bahwa bangsa Arab tidaklah mampu mendirikan suatu kerajaan
melainkan atas dasar agama seperti wahyu seorang Nabi atau ajaran seorang
wali". Lebih lanjut, Ibnu Khaldun menjelaskan:

Sebabnya ialah karena karakternya yang keras, angkuh dan iri hati satu sama
lain, terutama dalam soal-soal politik (kekuasaan). Semua itu menyebabkan
mereka manusia yang sulit diatur, karena keinginannya jarang sekali
terpenuhi. Akan tetapi, jika mereka telah memeluk agama yang dibawa oleh
seorang nabi atau mengikuti ajaran seorang wali, maka mereka akan mempunyai
prinsip-prinsip yang tertanam dalam lubuk hati untuk menguasai hawa nafsu.
Keangkuhan dan iri hati mereka bisa ditekan. Dengan demikian, mudahlah
menyatukan dan membimbimbing mereka. Sebab, agama mengikis keangkuhan dan
mengurangi iri hati dan persaingan.

Teori Ibnu Khaldun secara tepat disimpulkan oleh D.B. MacDonald bahwa orang
Arab pada hakekatnya tidak mampu mendirikan suatu pemerintahan, kecuali
bila disatukan dengan semangat keagamaan. Teori tersebut kiranya memang
bisa diterapkan paling tidak di kalangan orang badui Arab pada awal-awal
perkembangan Islam. Dengan kata lain, kebenaran teori Ibnu Khaldun tersebut
juga bisa dicarikan buktinya melalui sejarah awal berdirinya kerajaan Arab
Saudi oleh Muhammad Ibnu Saud (1702-1792 M) yang pergerakannya ditopang
kuat dengan paham keagamaan dari Muhammad Ibnu Abd. Al-Wahab (1703-1787 M),
seorang ulama pelanjut paham ortodoksi Ibnu Taimiyah (1263-1328 M).

Kesatuan umat yang dicetuskan Nabi melalui Piagam Madinah ini, substansinya
jelas menunjukkan bahwa konstitusi kesukuan runtuh dengan sendirinya. Dalam
perspektif ini, maka tegaknya suatu konstitusi mulai terwujud bagi
masyarakat baru Madinah, yang sekaligus juga menunjukkan bahwa Nabi
Muhammad mulai diakui sebagai pemimpin yang memiliki kekuasaan politik.
Sayangnya, dalam perkembangan selanjutnya ada beberapa kelompok Yahudi
seperti Bani Qainuqa', Bani Nadir dan Bani Quraidhah yang tidak setia
terhadap konstitusi yang disetujui bersama. Ketidaksetiaan ini, mereka
proyeksikan melalui sikap-sikap pemihakan kepada Quraisy Makkah.

Kesimpulan

  1.. Piagam Madinah adalah jawaban konstitusional terhadap realitas
sosio-politik dari masyarakat Madinah yang heterogen.
  2.. Konsep ummah yang terkandung dalam Piagam Madinah meliputi penduduk
Madinah secara keseluruhan dan merupakan suatu terobosan yang mempunyai
nilai strategis untuk menggalang satu front dalam menghadapi
kelompok-kelompok lain di luar Madinah. @

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Piagam Madinah

Preambule: Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini
adalah piagam dari Muhammad, Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan
muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang
mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.

Pasal 1: Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain.

Pasal 2: Kaum Muhajirin (pendatang) dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan)
mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar
tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 3: Banu 'Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu
membayar diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar
tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 4: Banu Sa'idah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu
membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar
tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 5: Banu al-Hars, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu
membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar
tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 6: Banu Jusyam, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu
membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar
tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 7: Banu al-Najjar, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu
membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar
tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 8: Banu 'Amr Ibn 'Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka,
bahu-membahu membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap
suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara
mukminin.

Pasal 9: Banu al-Nabit, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu
membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar
tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 10: Banu al-'Aws, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu
membayar diat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar
tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mukminin.

Pasal 11: Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat
menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam
pembayaran tebusan atau diat.

Pasal 12: Seorang mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu
mukmin lainnya, tanpa persetujuan dari padanya.

Pasal 13: Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang di
antara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan
permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu
dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.

Pasal 14: Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya
lantaran (membunuh) orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu
orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.

Pasal 15: Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka
yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung
pada golongan lain.

Pasal 16: Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas
pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan
ditentang (olehnya).

Pasal 17: Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh
membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu
peperangan di jalan Allah Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan
di antara mereka.

Pasal 18: Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu
satu sama lain.

Pasal 19: Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam
peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada
petunjuk yang terbaik dan lurus.

Pasal 20: Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang
(musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.

Pasal 21: Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas
perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela (menerima
diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.

Pasal 22: Tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui piagam ini,
percaya pada Allah dan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi
tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan atau menyediakan
tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dan kemurkaan
Allah di hari kiamat, dan tidak diterima daripadanya penyesalan dan
tebusan.

Pasal 23: Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut
(ketentuan) Allah 'azza wa jalla dan (keputusan) Muhammad SAW.

Pasal 24: Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam
peperangan.

Pasal 25: Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi
kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga
(kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali
bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya.

Pasal 26: Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu
'Awf.

Pasal 27: Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf.

Pasal 28: Kaum Yahudi Banu Sa'idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu
'Awf.

Pasal 29: Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu
'Awf.

Pasal 30: Kaum Yahudi Banu al-'Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu
'Awf.

Pasal 31: Kaum Yahudi Banu Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu
'Awf, kecuali orang zalim atau khianat. Hukumannya hanya menimpa diri dan
keluarganya.

Pasal 32: Suku Jafnah dari Sa'labah (diperlakukan) sama seperti mereka
(Banu Sa'labah).

Pasal 33: Banu Syutaybah (diperlakukan) sama seperti Yahudi Banu 'Awf.
Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat).

Pasal 34: Sekutu-sekutu Sa'labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu
Sa'labah).

Pasal 35: Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka
(Yahudi).

Pasal 36: Tidak seorang pun dibenarkan (untuk perang), kecuali seizin
Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang
dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan kejahatan
itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesungguhnya
Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini.

Pasal 37: Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada
kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu-membantu dalam
menghadapi musuh Piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasihat.
Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung hukuman
akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang
teraniaya.

Pasal 38: Kamu Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam
peperangan.

Pasal 39: Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya "haram" (suci) bagi warga
Piagam ini.

Pasal 40: Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin,
sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.

Pasal 41: Tidak boleh jaminan diberikan, kecuali seizin ahlinya.

Pasal 42: Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara
pendukung Piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan
penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah 'azza wa jalla, dan (keputusan)
Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang baik isi
Piagam ini.

Pasal 43: Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga
bagi pendukung mereka.

Pasal 44: Mereka (pendukung Piagam) bahu-membahu dalam menghadapi penyerang
kota Yatsrib.

Pasal 45: Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka
(pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka
perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu,
kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian itu,
kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib
melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.

Pasal 46: Kaum yahudi al-'Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan
kewajiban seperti kelompok lain pendukung Piagam ini, dengan perlakuan yang
baik dan penuh dari semua pendukung Piagam ini. Sesungguhnya kebaikan
(kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang
bwertanggungjawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling membenarkan
dan memandang baik isi Piagam ini.

Pasal 47: Sesungguhnya Piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat.
Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman,
kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang
berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad Rasulullah SAW.

Kenegarawanan : Negara Hukum Pancasila

NEGARA PANCASILA

30MAY2009

Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila

 1. Pendahuluan

Istilah negara hukum dalam berbagai literatur tidak bermakna tunggal, tetapi dimaknai berbeda dalam tempus dan locus yang berbeda, sangat tergantung pada idiologi dan sistem politik suatu negara. Karena itu Tahir Azhary, (Tahir Azhary, 2003: 83) dalam penelitiannya sampai pada kesimpulan bahwa istilah negara hukum adalah suatu genus begrip yang terdiri dari dari lima konsep, yaitu konsep negara hukum menurut Al Qur’an dan Sunnah yang diistilahkannya dengan nomokrasi Islam, negara hukum menurut konsep Eropa kontinental yang disebut rechtstaat, konsep rule of law, konsep socialist legality serta konsep negara hukum Pancasila. Begitu juga Oemar Seno Adji (Lihat Seno Adjie, 1980) menemukan tiga bentuk negara hukum yaitu rechtstaat dan rule of law, socialist legality dan negara hukum Pancasila. Menurut Seno Adji antara rechtstaat dan rule of law memiliki basis yang sama. Menurut Seno Adji, konsep rule of law hanya pengembangan semata dari konsep rechtstaats. Sedangkan antara konsep rule of law dengan socialist legality mengalami perkembangan sejarah dan idiologi yang berbeda, dimana rechtstaat dan rule of law berkembang di negara Inggris, Eropa kontinental dan Amerika Serikat sedangkan socialist legality berkembang di negara-negara komunis dan sosialis. Namun ketiga konsep itu lahir dari akar yang sama, yaitu manusia sebagai titik sentral (antropocentric) yang menempatkan rasionalisme, humanisme serta sekularisme sebagai nilai dasar yang menjadi sumber nilai
Pada sisi lain konsep nomokrasi Islam dan konsep negara hukum Pancasila menempatkan nilai-nilai yang sudah terumuskan sebagai nilai standar atau ukuran nilai. Konsep nomokrasi Islam mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada Al Qur’an dan Sunnah sedangkan negara hukum Pancasila menjadikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai standar atau ukuran nilai sehingga kedua konsep ini memiliki similiaritas yang berpadu pada pengakuan adanya nilai standar yang sudah terumuskan dalam naskah tertulis. Disamping itu kedua konsep ini menempatkan manusia, Tuhan, agama dan negara dalam hubungan yang tidak dapat dipisahkan.
Sedangkan dari sisi waktu ternyata konsep negara hukum berkembang dinamis dan tidak statis. Tamanaha ( Lihat Tamanaha: 2006 : 91-1001) mengemukakan dua versi negara hukum yang berkembang yaitu versi formal dan versi substantif yang masing-masing tumbuh berkembang dalam tiga bentuk. Konsep negara hukum versi formal dimulai dengan konsep rule by law dimana hukum dimaknai sebagai instrument tindakan pemerintah. Kemudian berkembang dalam bentuk formal legality, dimana konsep hukum diartikan sebagai norma yang umum, jelas, prospektif dan pasti. Sedangkan perkembangan terakhir dari konsep negara hukum versi formal adalah democracy and legality, dimana kesepakatanlah yang menentukan isi atau substansi hukum. Sedangkan versi substantif konsep negara hukum berkembang dari individual rights, dimana privacy dan otonomi individu serta kontrak sebagai landasan yang paling pokok. Kemudian berkembang pada prinsip hak-hak atas kebebasan pribadi dan atau keadilan (dignity of man) serta berkembang menjadi konsep social welfare yang mengandung prinsip-prinsip substantif, persamaan, kesejahteraan serta kelangsungan komunitas.
Menurut Tamanaha konsepsi formal dari negara hukum ditujukan pada cara dimana hukum diumumkan (oleh yang berwenang), kejelasan norma dan dimensi temporal dari pengundangan norma tersebut. Konsepsi formal negara hukum tidak ditujukan kepada penyelesaian putusan hukum atas kenyataan hukum itu sendiri, dan tidak berkaitan dengan apakah hukum itu hukum yang baik atau jelek. Sedangkan konsepsi substantif dari negara hukum bergerak lebih dari itu, dengan tetap mengakui atribut formal yang disebut di atas. Konsepsi negara hukum substantif ingin bergerak lebih jauh dari itu. Hak-hak dasar atau derivasinya adalah menjadi dasarnya konsep negara hukum substantif. Konsep tersebut dijadikan sebagai fondasi yang kemudian digunakan untuk membedakan antara hukum yang baik yang memenuhi hak-hak dasar tersebut dan hukum yang buruk yang mengabaikan hak-hak dasar. Konsep formal negara hukum fokus pada kelayakan sumber hukum dan bentuk legalitasnya sementara konsep substantif juga termasuk persyaratan tentang isi dari norma hukum.
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) setelah perubahan menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Semula istilah negara hukum hanya dimuat pada Penjelasan UUD 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaats), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat). Persoalannya apakah yang dimaksud dengan rechtstaat dalam konsepsi UUD 1945 dan bagaimana impelementasinya dalam kehidupan negara. Dengan dasar kerangka berpikir di atas dalam kajian singkat ini, hendak menguraikan secara ringkas bagimana konsep negara hukum Indonesia dan perbedaannya dengan konsep rechtstaat atapun rule of law serta perkembangan pemahaman dan konsepnya pada tingkat implementasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum dalam praktik (law in action).

2. Konsepsi Negara Hukum Indonesia dan Perbandingannya dengan Konsep Lainnya
Pada awalnya konsep negara hukum sangat lekat dengan tradisi politik negara-negara Barat, yaitu freedom under the rule of law. Karena itu menurut Tamanaha (Ibid: 2) liberalisme yang lahir pada akhir abad ke-17 awal abad ke-18 menempati ruang yang sangat esensial bagi konsep negara hukum dan negara hukum pada masa kini secara keseluruhan dipahami dalam istilah liberalisme. Tamanaha menulis “… every version of liberalism reserve and essential place for the rule of law, and the rule of law today is thoroughly understood in the terms of liberalism.” Akan tetapi di atas segala-galanya dari liberalisme dalam tradisi politik Barat adalah kebebasan individu, seperti dalam terminologi klasik yang dikemukakan oleh John Stuart Mill “.. the only freedom which divers the name, is that of pursuing our own good in our own way, so long as we do not attempt to deprive others of theirs or impede their efforts to obtain it”, (seperti dikutip Tamanaha: Ibid. : 32). Dibawah hakekat kebebasan setiap individu adalah merdeka untuk mengejar cita-citanya tentang kebaikan. Setiap orang juga mempunyai hak untuk diberi hukuman dan mendapatkan penggantian atas pelanggaran hak-hak dasarnya oleh orang lain. Akan tetapi kebebasan bukanlah berarti melakukan apa saja yang disukainya, sehingga kemudian setiap orang berada di bawah ancaman yang sama yang dilakukan oleh orang lain. Oleh karena itu Immanuel Kant berkesimpulan kebebasan adalah hak untuk melakukana apapun yang sesuai hukum.
Menurut Tamanaha (Ibid: 34-35), ada empat tema pokok yang menjadi landasan liberalisme Barat, yaitu pertama; setiap orang bebas dalam lingkup dimana hukum dibuat secara demokratis, dimana setiap orang adalah pengatur sekaligus yang diatur, tentunya mereka wajib taat hukum, kedua; setiap orang bebas dalam lingkup dimana pejabat pemerintah diharuskan bertindak berdasarkan hukum yang berlaku, ketiga; setiap orang bebas sepanjang pemerintahan dibatasi dari pelanggaran atas diganggunya otonomi individu, serta keempat; kebebasan mengalami kemajuan ketika kekuasaan dipisahkan dalam beberapa kompartemen dengan tipe legislatif–eksekutif dan yudikatif. Dari landasan pemikiran itulah yang melahirkan konsep negara hukum Barat seperti yang dikemukakan oleh Julius Stahl (seperti dikutip Jimly Asshiddiqie, 2006: 152) yang mengemukakan empat elemen penting dari negara hukum yang diistilahkannya dengan rechtstaat, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan pemerintahan negara, pemerintahan dilaksanakan berdasarkan undang-undang serta peradilan tata usaha negara. Kemudian Dicey ( Lihat Dicey, 1952: 2002–203) yang dianggap sebagai teoretisi pertama yang mengembangkan istilah rule of law dalam tradisi hukum Anglo-Amerika, rule of law mengandung tiga elemen penting yang secara ringkas dapat dikemukakan, yaitu absolute supremacy of law, equality before the law dan due process of law, dimana ketiga konsep ini sangat terkait dengan kebebasan individu dan hak-hak asasi manusia.
Kesemua konsep negara hukum Barat tersebut bermuara pada perlindungan atas hak-hak dan kebebasan individu yang dapat diringkas dalam istilah “dignity of man” dan pembatasan kekuasan serta tindakan negara untuk menghormati hak-hak individu yang harus diperlakukan sama. Karena itulah harus ada pemisahan kekuasaan negara untuk menghindari absolutisme satu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya serta perlunya lembaga peradilan yang independen untuk mengawasi dan jaminan dihormatinya aturan-aturan hukum yang berlaku, yang dalam praktik negara-negara Eropa kontinental memerlukan peradilan administrasi negara untuk mengawasi tindakan pemerintah agar tetap sesuai dan konsisten dengan ketentuan hukum. Pandangan negara hukum Barat didasari oleh semangat pembatasan kekuasaan negara terhadap hak-hak indivu.
Pada sisi lain konsep rule of law ditentang oleh para ahli hukum yang menganut paham Marxis yang memperkenalkan istilah socialist legality. Jika konsep rule of law ditujukan pada satu titik sentral, yaitu dignity of man sehingga kekuasaan negara harus dibatasi maka dalam konsep sosialist legality, hukum sebagai guiding principles yang meliputi segala aktivitas dari organ-organ negara, pemerintahnya, pejabat-pejabatnya serta warga-warganya. Dalam kaitan ini Oemar Seno Adji berkesimpulan bahwa socialist legality lebih memberi kemungkinan bagi uniformitas dan similiaritas dalam asa-asanya daripada variatas yang bermacam-macam. Ia dapat dikembalikan kepada putusan Lenin mengenai “On the precise observance of laws” yang menghendaki agar supaya semua warga negara, organ-organ negara dan pejabat-pejabat mematuhi hukum dan dektrit-dekrit dari penguasa Uni Sovyet (Oemar Seno Adji, 1980: 13). Hak-hak individu dalam konsep socialist legality tetap dihormati, akan tetapi harus dikaitkan dengan dan tunduk pada cita-cita masyarakat sosialis. Karena itu pembatasan tidak saja difokuskan pada kekuasaan negara terhadap individu tetapi juga pada kebebasan individu terhadap negara dan cita masyarakat sosialis. Demikian juga pengadilan yang independen diakui, tetapi memberikan hak kepada pemerintah untuk memberikan rekomendasi, usul dan saran. Walaupun Uni Soviet sudah runtuh sebagai sebuah negara namun konsep socialist legality tetap memiliki pengaruh dan menjadi kajian yang menarik sebagai sumber pengembangan konsep negara hukum pada masa kini dan ke depan.
Setelah mengkaji perkembangan praktik negara-negara hukum moderen Jimly Asshiddieqie (lihat Jimly Asshiddiqie, 2006: 151–162), sampai pada kesimpulan bahwa ada 12 prinsip pokok negara hukum (rechtstaat) yang berlaku di zaman sekarang, yaitu sumpremasi hukum (supremacy of law), persamaan dalam hukum (equality before the law), asas legalitas (due process of law), pembatasan kekuasaan, organ-organ eksekutif independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata uasaha negara, peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara serta trasnparansi dan kontrol sosial. Keduabelas prinsip pokok itu merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara hukum moderen dalam arti yang sebenarnya.
Negara hukum Indonesia yang dapat juga diistilahkan sebagai negara hukum Pancasila, memiliki latar belakang kelahiran yang berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal di Barat walaupun negara hukum sebagai genus begrip yang tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 terinspirasi oleh konsep negara hukum yang dikenal di Barat. Jika membaca dan memahami apa yang dibayangkan oleh Soepomo ketika menulis Penjelasan UUD 1945 jelas merujuk pada konsep rechtstaat. Karena negara hukum dipahami sebagai konsep Barat, Satjipto Raharjo (Lihat Satjipto Rahardjo, 2006: 48) sampai pada kesimpulan bahwa negara hukum adalah konsep moderen yang tidak tumbuh dari dalam masyarakat Indonesia sendiri, tetapi “barang impor”. Negara hukum adalah bangunan yang “dipaksakan dari luar”. Lebih lanjut menurut Satjipto, proses menjadi negara hukum bukan menjadi bagian dari sejarah sosial politik bangsa kita di masa lalu seperti terjadi di Eropa.
Akan tetapi apa yang dikehendaki oleh keseluruhan jiwa yang tertuang dalam Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945, demikian juga rumusan terakhir negara hukum dalam UUD 1945 setelah perubahan adalah suatu yang berbeda dengan konsep negara hukum Barat dalam arti rechtstaat maupun rule of law. Dalam banyak hal konsep negara hukum Indonesia lebih mendekati konsep socialist legality, sehingga ketika Indonesia lebih mendekat pada sosialisme, Wirjono Prodjodikoro berkesimpulan negara bahwa Indonesia menganut “Indonesia socialist legality”. Akan tetapi istilah tersebut ditentang oleh Oemar Seno Adji yang berpandangan bahwa negara hukum Indonesia bersifat spesifik dan banyak berbeda dengan yang dimaksud socialist legality.
Karena terinspirasi dari konsep negara hukum Barat dalam hal ini rechtstaat maka UUD 1945 menghendaki elemen-elemen rechtstaat maupun rule of law menjadi bagian dari prinsip-prinsip negara Indonesia. Bahkan secara tegas rumusan penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat) bukan negara yang berdasar atas kekuasaan belaka (machtstaat). Rumusan Penjelasan UUD mencerminkan bahwa UUD 1945 menghendaki pembatasan kekuasaan negara oleh hukum.
Untuk mendapatkan pemahaman utuh terhadap negara hukum Pancasila harus dilihat dan diselami ke dalam proses dan latar belakang lahirnya rumusan Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kehendak lahirnya negara Indonesia serta sebagai dasar filosofis dan tujuan negara. Dari kajian dan pemahaman itu, kita akan sampai pada suatu kesimpulan bahwa konsep negara hukum Pancasila disamping memiliki kesamaan tetapi juga memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum Barat baik rechtstaat, rule of law maupun socialist legality. Seperti disimpulkan oleh Oemar Seno Adji, antara konsep negara hukum Barat dengan negara hukum Pancasila memiliki “similarity” dan “divergency”.
Jika konsep negara hukum dalam pengertian – rechtstaat dan rule of law – berpangkal pada “dignity of man” yaitu liberalisme, kebebasan dan hak-hak individu (individualisme) serta prinsip pemisahan antara agama dan negara (sekularisme), maka latar belakang lahirnya negara hukum Pancasila didasari oleh semangat kebersamaan untuk bebas dari penjajahan dengan cita-cita terbentuknya Indonesia merdeka yang bersatu berdaulat adil dan makmur dengan pengakuan tegas adanya kekuasaan Tuhan. Karena itu prinsip Ketuhanan adalah elemen paling utama dari elemen negara hukum Indonesia.
Lahirnya negara hukum Pancasila menurut Padmo Wahyono (lihat Tahir Azhary, 2003: 96) berbeda dengan cara pandang liberal yang melihat negara sebagai suatu status tertentu yang dihasilkan oleh suatu perjanjian bermasyarakat dari individu-individu yang bebas atau dari status “naturalis” ke status “civis” dengan perlindungan terhadap civil rights. Tetapi dalam negara hukum Pancasila terdapat anggapan bahwa manusia dilahirkan dalam hubungannya atau keberadaanya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu negara tidak terbentuk karena perjanjian atau “vertrag yang dualistis” melainkan “atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas…”. Jadi posisi Tuhan dalam negara hukum Pancasila menjadi satu elemen utama bahkan menurut Oemar Seno Adji (Lihat Oemar Seno Adji, 1980: 25) merupakan “causa prima”. Begitu pentingnya prinsip Ketuhanan ini dalam negara Indonesia menempatkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai prinsip pertama dari dasar negara Indonesia. Begitu pentingnya dasar Ketuhanan ketika dirumuskan oleh para founding fathers negara kita dapat dibaca pada pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, ketika berbicara mengenai dasar negara (philosophische grondslag ) yang menyatakan :

“Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad s.a.w, orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan. Secara kebudayaan yakni dengan tiada “egoisme agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan”.

Pidato Soekarno ini, nampaknya merupakan rangkuman pernyataan dan pendapat dari para anggota BPUPK dalam pemandangan umum mengenai dasar negara yang dimulai sejak tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni itu. Kesemuanya mengemukakan pentingnya dasar Ketuhanan ini menjadi dasar negara, terutama pandangan dan tuntutan dari para tokoh Islam yang menghendaki negara berdasarkan Islam. Dengan demikian negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum Barat yang menganut hak asasi dan kebebasan untuk ber-Tuhan maupun tidak ber-Tuhan, serta tidak memungkinkan kampanye anti Tuhan maupun anti agama dalam konsep socialist legality.
Demikian juga posisi agama dalam hubungannya dengan negara yang tidak terpisahkan. Walaupun terdapat sebahagian para founding fathers menghendaki agar agama dipisahkan dengan negara akan tetapi pada tanggal 22 Juni 1945 disepakati secara bulat oleh panitia kecil hukum dasar dan diterima penuh dalam Pleno BPUPK mengenai Mukaddimah UUD atau yang disebut Piagam Jakarta, dasar negara yang pertama adalah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya”. Artinya sejak awal para founding fathers menyadari betul betapa ajaran agama ini menjadi dasar negara yang pokok, khususnya ajaran Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dalam perkembangannya Pembukaan UUD 1945 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945, mengadopsi Piagam Jakarta dikurangi tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluk-pemeluknya” dan tujuh kata ini diganti dengan kata-kata: “Yang Maha Esa” yang dimaknai sebagai Tauhid. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa naskah Piagam Jakarta merupakan materi utama Pembukaan UUD 1945. Piagam Jakarta kembali memperoleh tempat ketika Dektrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 menempatkan kedudukan Piagam Jakarta sebagai “menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian-kesatuan dengan konstitusi tersebut”.
Dengan demkian posisi agama dalam negara hukum Pancasila tidak bisa dipisahkan dengan negara dan pemerintahan. Agama menjadi satu elemen yang sangat penting dalam negara hukum Pancasila. Negara hukum Indonesia tidak mengenal doktrin “separation of state and Curch”. Bahkan dalam UUD 1945 setelah perubahan nilai-nilai agama menjadi ukuran untuk dapat membatasi hak-hak asasi manusia (lihat Pasal 28J UUD 1945). Negara hukum Indonesia tidak memberikan kemungkinan untuk adanya kebebasan untuk tidak beragama, kebebasan untuk promosi anti agama serta tidak memungkinkan untuk menghina atau mengotori ajaran agama atau kitab-kitab yang menjadi sumber kepercayaan agama ataupun mengotori nama Tuhan. Elemen inilah yang merupakan salah satu elemen yang menandakan perbedaan pokok antara negara hukum Indonesia dengan hukum Barat. Sehingga dalam pelaksanaan pemerintahan negara, pembentukan hukum, pelaksanaan pemerintahan serta peradilan, dasar ketuhanan dan ajaran serta nilai-nilai agama menjadi alat ukur untuk menentukan hukum yang baik atau hukum buruk bahkan untuk menentukan hukum yang konstitusional atau hukum yang tidak konstitusional.
Di samping kedua perbedaan di atas negara hukum Indonesia memiliki perbedaan yang lain dengan negara hukum Barat, yaitu adanya prinsip musyawarah, keadilan sosial serta hukum yang tuntuk pada kepentingan nasional dan persatuan Indonesia yang melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Prinsip musyawarah dan keadilan sosial nampak sederhana, tetapi mengandung makna yang dalam bagi elemen negara hukum Indonesia.
Prinsip musyawarah merupakan salah satu dasar yang pokok bagi hukum tata negara Indonesia sehingga merupakan salah satu elemen negara hukum Indonesia. Apa yang nampak dalam praktik dan budaya politik ketatanegaraan Indonesia dalam hubungan antara lembaga-lembaga negara terlihat jelas bagaimana prinsip musyawarah ini dihormati. Pembahasan undang-undang antara pemerintah dan DPR yang dirumuskan sebagai pembahasan bersama dan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden merupakan implementasi prinsip musyawarah dalam hukum tata negara Indonesia. Demikian juga dalam budaya politik di DPR, perdebatan dalam usaha mendapatkan keputusan melalui musyawarah adalah suatu kenyataan politik yang betul-betul diterapkan. Prinsip musyawarah memberikan warna kekhususan dalam hubungan antarlembaga negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia jika dikaitkan dengan teori pemisahan kekuasaan dan checks and balances. Artinya pemisahan kekuasaan yang kaku, dapat dicairkan dengan prinsip musyawarah. Rusaknya hubungan antara Presiden dan DPR serta MPR seperti tercermin dalam pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Soekarno adalah akibat telah buntunya musyawarah.
Prinsp keadilan sosial menjadi elemen penting berikutnya dari negara hukum Indonesia. Atas dasar prinsip itu, kepentingan umum, kepentingan sosial pada tingkat tertentu dapat menjadi pembatasan terhadap dignity of man dalam elemen negara hukum Barat. Dalam perdebatan di BPUPK, prinsip keadilan sosial didasari oleh pandangan tentang kesejahteraan sosial dan sifat kekeluargaan serta gotong royong dari masyarakat Indonesia, bahkan menurut Soekarno jika diperas lima sila itu menjadi eka sila maka prinsip gotong royong itulah yang menjadi eka sila itu. Dalam hal ini Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 berkata:

“sebagai tadi telah saya katakan, kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua. Bukan Kristen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadikoesumo buat Indonesia bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia – semua buat semua. Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, yang tiga menjadi satu maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen yaitu perkataan “gotong royong”. Negara Indonesia yang kita dirikan adalah negara gotong royong”.

Prinsip terakhir negara hukum Indonesia adalah elemen dimana hukum mengabdi pada kepentingan Indonesia yang satu dan berdaulat yang melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia dari Sabang sampai Merauku yang masing-masing memiliki adat dan istiadat serta budaya yang berbeda. Hukum harus mengayomi seluruh rakyat Indonesia yang beragam sebagai satu kesatuan.
Dengan dasar-dasar dan elemen negara hukum yang spesifik itulah dapat dipahami perubahan UUD 1945 ketika mengadopsi hak-hak asasi manusia, diadopsi pula pembatasan hak-hak asasi yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemanan serta ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.
Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa elemen negara hukum Indonesia disamping mengandung elemen negara hukum dalam arti rechtstaat maupun rule of law, juga mengandung elemen-emelemen yang spesifik yaitu elemen Ketuhanan serta tidak ada pemisahan antara agama dan negara, elemen musyawarah, keadilan sosial serta persatuan Indonesia.

3. Negara Hukum Indonesia dan Prinsip Konstitusionalisme

Unsur-unsur negara hukum Indonesia sebagai sebuah konsep seperti telah diuraikan di atas adalah nilai yang dipetik dari seluruh proses lahirnya negara Indonesia, dasar falsafah serta cita hukum negara Indonesia. Dengan demikian posisi Pembukaan ini menjadi sumber hukum yang tertinggi bagi negara hukum Indonesia. Perubahan UUD 1945 (dalam Perubahan Keempat) mempertegas perbedaan posisi dan kedudukan antara Pembukaan dengan pasal-pasal UUD 1945. Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 menegaskan bahwa UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal. Hanya pasal-pasal saja yang dapat menjadi objek perubahan sedangkan Pembukaan tidak dapat menjadi objek perubahan.
Pembukaan UUD 1945 memiliki nilai abstraksi yang sangat tinggi sehingga kita hanya dapat menimba elemen-elemen yang sangat mendasar bagi arah pembangunan negara hukum Indonesia. Nilai yang terkandung dalam pembukaan itulah yang menjadi kaedah penuntun bagi penyusunan pasal-pasal UUD 1945 sehinga tidak menyimpang dari nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah dan cita negara Indonesia. Dalam tingkat implementatif, bagaimana kongkritnya negara hukum Indonesia dalam kehidupan bernegara harus dilihat pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Kaedah-kaedah yang terkandung dalam pasal-pasal UUD-lah yang menjadi kaedah penuntun bagi pelaksanaan pemerintahan negara yang lebih operasional. Konsistensi melaksanakan ketentuan-ketentuan konstitusi itulah yang dikenal dengan prinsip konstitusionalisme. Karena itu, jika konsep negara hukum bersifat abstrak maka konsep konstitusionalisme menjadi lebih nyata dan jelas.
Konstitusionalisme merupakan faham pembatasan kekuasaan negara dalam tingkat yang lebih nyata dan operasional. Pasal undang-undang dasar mengatur lebih jelas mengenai jaminan untuk tidak terjadinya monopoli satu lembaga kekuasaan negara atas lembaga kekuasaan negara yang lainnya, kewenangan masing masing lembaga negara, mekanisme pengisian jabatan-jabatan bagi lembaga negara, hubungan antarlembaga negara serta hubngan antara negara dengan warga negara yang mengandung jaminan kebebasan dasar manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Seperti dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie ( Jimli Asshiddiqie, 2006: 144), konstitusi dimaksudkan untuk mengatur tiga hal penting, yaitu menentukan pembatasan kekuasaan organ negara, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga yang satu dengan yang lain serta mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara.
Pada tingkat implementasi pelaksanaan kekuasaan negara baik dalam pembentukan undang-undang, pengujian undang-undang maupun pelaksanaan wewenang lembaga-lembaga negara dengan dasar prinsip konstitusionalisme harus selalu merujuk pada ketentuan-ketentuan UUD. Karena pasal-pasal UUD tidak mungkin mengatur segala hal mengenai kehidupan negara yang sangat dinamis, maka pelaksanaan dan penafsiran UUDi dalam tingkat implementatif harus dilihat pada kerangka dasar konsep dan elemen-elemen negara hukum Indonesia yang terkandung pada Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya mengandung Pancasila. Sehingga pasal-pasal UUD 1945 menjadi lebih hidup dan dinamis. Pembentuk undang-undang maupun Mahkamah Konstitusi memliki ruang penafsiran yang luas terhadap pasal-pasal UUD 1945 dalam frame prinsip-prinsip negara hukum Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

4. Kecermatan Dalam Pembentukan Hukum
Pembentukan hukum baik yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang yang terdiri dari DPR dan Presiden maupun Mahkamah Konstitusi – dalam makna legislasi negatif seperti istilah Jimly Asshiddiqie – dilakukan melalui proses yang panjang dan berliku. Pada praktiknya pembentukan hukum, paling tidak melibatkan proses dan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu
- ketentuan-ketentuan UUD 1945
- situasi dan kekuatan politik berpengaruh pada saat undang-undang itu dibuat
- pandangan dan masukan dari masyarakat
- perkembangan internasional dan perbandingan dengan negara lain
- kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada saat itu, serta
- cara pandang para pembentuk undang-undang terhadap dasar dan falsafah negara
- Pengaruh teori dan akademisi.
Titik rawan dari pembentukan hukum agar sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum Indonesia adalah pada pengaruh dan perkembangan ketentuan dari negara lain serta pandangan akademisi yang sangat dipengaruhi oleh kerangka teori yang hanya bersumber dari negara lain. Pengaruh itu dapat diperoleh dari studi banding ke negara lain maupun pandangan akademisi baik dari dalam maupun luar negeri. Pernyataan ini tidak dimaksudkan sebagai keengganan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan negara-negara lain atau perkembangan internasional atau teori yang berkembang dari luar, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai kehati-hatian dan kecermatan agar hukum yang dibuat sesuai dengan kondisi Indonesia dan cita negara hukum Indonesia. Karena itu alat ukur dan verifikasi terakhir atas seluruh pembentukan hukum harus dilihat dalam kerangka elemen prinsip-prinsip negara hukum Indonesia yang terkandung dalam Pembukaan disamping pasal-pasal UUD 1945. Di sinilah kita letakkan nilai Pancasila dalam Pembukaan sebagai norma standar bagi negara hukum Indonesia .

5. Kesimpulan
Negara hukum dalam perspektif Pancasila yang dapat diistilahkan sebagai negara hukum Indonesia atau negara hukum Pancasila disamping memiliki elemen-elemen yang sama dengan elemen negara hukum dalam rechtstaat mauapun rule of law, juga memiliki elemen-elemen yang spesifik yang menjadikan negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal secara umum. Perbedaan itu terletak pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang didalamnya mengandung Pancasila dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa serta tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, prinsip musyawarah dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara, prinsip keadilan sosial, kekeluargaan dan gotong royong serta hukum yang mengabdi pada keutuhan negara kesatuan Indonesia.
Pembentukan hukum baik oleh pembentuk undang-undang maupun oleh Mahkamah Konstitusi harus menjadikan keseluruhan elemen negara hukum itu dalam satu kesatuan sebagai nilai standar dalam pembentukan maupun pengujian undang-undang. Mengakhiri tulisan ini saya ingin mengemukakan pandangan Prof. Dr. Satjipto Raharjo (lihat Satjipto Rahardjo, 2006: 53) mengenai keresahannya terhadap negara hukum Indonesia dengan suatu harapan bahwa hukum hendaknya membuat rakyat bahagia, tidak menyulitkan serta tidak menyakitkan. Di atas segalanya dari perdebatan tentang negara hukum, menurut Prof. Satjipto kita perlu menegaskan suatu cara pandang bahwa negara hukum itu adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan bangsa Indonesia, bukan sebaliknya. Hukum tidak boleh menjadikan kehidupan lebih sulit. Inilah yang sebaiknya menjadi ukuran penampilan dan keberhasilan (standard of performance and result) negara hukum Indonesia.

————————000——————————

DAFTAR PUSTAKA
Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan konstitusional Indonesia, Studi Sosio-Legal atas Konstituante 195 -1959, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, Cet.2, 2001, Terjemahan dari judul asli The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: a Socio-Legal Study of the Indonesia Konstituante
——-, Arus Pemikiran Konstitusionalisme, Hukum Tata Negara, Kataharta Pustaka, Jakarta,
Azhary, Tahir., Negara Hukum, Suatu Study tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta, 2003.
Bagir Manan, Pemikiran Negara Berkonstitusi di Indonesia, Makalah, 1999.
Dicey, A.V., Introduction to the study of the Law and the Constitution, Ninth Edition, MacMilland and CO, London 1952
Douglas Greenberg, Stanley N. Katz, at.al., (Editor), Constitutionalism and Democracy, Transition in the Contemporary World, (The American Councel of Learned Sociaties Comparative Constitutionalism Papers), Oxford University Press, New York, 1993
Dyzenhaus, David, Legality and Legitimacy, Carl Schmith, Hans Kelsen and Hermann Heller in Weimar, Oxord University Press, New York, 1999.
Fleming, James, E., Securing Constitutional Democracy, The Case of Autonomy, The University of Chicago Press, USA, 2006
Harahap, Krisna, Konstitusi Republik Indonesia, Grafitri Budi Utami, 2004.
Hart, H.L.A., The Concept of Law, Clarendon Law Series, Second Edition, Oxford University Press, New York, 1997
Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
Laica Marzuki, Berjalan-Jalan di Ranah Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
Kelsen, Hans, General Theory of Law and State, the Presiden of Fellows of Harvard College, Russel & Russel, 1961
Melvin J.Vrofsky, Introduction: The Prinsiples of Democracy, dalam Democracy Papers. 2001.
Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas, Negara Hukum, Erlangga Jakarta, 1980
RM. A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, Badan Penerbit Fakulats Hukum Universitas Indonesia, 2004.
Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.
Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan Hukum Indonesia, Cet. Kedua, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1976.
Strong, C.F., Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Kajian tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi di Dunia, Penerbit Nuansa dengan Penerbit Nusamedia, Jakarta 2004, Diterjemahkan dari Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their Hystory and Existing Form, karya J.F.Strong, O.B.E.,M.A.Ph.D., The English Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, Lonon, 1966.
Tamanaha, Brian Z, On The Rule of Law, History, Politics, Theory, Cambridge University Press, Edisi Keempat, 2006
Wittington, Keith, E., Constitutional Construction, Divided Powers and Constitutional Meaning, Harvard University Press, USA, 2001.
Zoelva, Hamdan, Impeachment Presiden. Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

Tulisan ini adalah makalah yang dismapikan pada Seminar Negara Hukum di UGM Yogyakarta, tanggal 31 Mei 2009, dalam rangka memperingati hari lahrnya Pancasila.

HAMDAN ZOELVA
Lahir di Bima, 21 Juni 1962. Kandidat Doktor dalam Bidang Hukum di Universitas Padjadjaran Bandung, Magister Hukum Universitas Padjadjaran, 2004, dan Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 1986. Sejak tahun 1987 sampai sekarang aktif sebagai advokat berkedudukan di Jakarta.

Anggota DPR RI periode 1999–2004, Anggota Panitia Ad Hoc III/I Badan Pekerja MPR periode 1999–2004 yang membahas dan merumuskan Rancangan Perubahan UUD 1945. Aktif di politik sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang periode 2005–2010, Sekretaris Forum Konstitusi, Anggota Tim Ahli Pimpinan MPR RI mengenai Perubahan UUD 1945, juga aktif dalam berbagai seminar, diskusi serta sosialisasi mengenai UUD 1945.

Buku:
Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945, penerbit Konstitusi Press, 2005.

Anggota Tim Penyusun Buku-buku:
- Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi bagi Pelajar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Naskah Konprehensif Perubahan UUD 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, penerbit Sekretariat Jenderal dan Mahkamah Konstitusi.
- Risalah Perubahan UUD 1945, Perubahan Pertama s.d. Perubahan Keempat, penerbit Sekretariat Jenderal MPR RI.

“Menjernihkan Tafsir Pancasila”

Senin, 16 Mei 2011

Dr. Adian Husaini

HARIAN Republika, Rabu (11/5) menurunkan  berita berjudul:  “Kembalikan Pancasila dalam Kurikulum”. Berita itu mengungkap pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang mempertanyakan mengapa Pendidikan Pancasila hilang di kurikulum pendidikan. Kata Aburizal, Pancasila tidak boleh dikerdilkan dengan hanya menjadi bagian dari pendidikan kewarganegaraan.

“Sikap Partai Golkar jelas, kembalikan materi pendidikan Pancasila menjadi bagian dari kurikulum pendidikan secara khusus, karena materinya harus diajarkan secara tersendiri,” kata Aburizal Bakrie.

Menurut Aburizal Bakrie, penghapusan pendidikan Pancasila adalah sebuah upaya memotong anak bangsa ini dari akar budayanya sendiri. Pancasila adalah pintu gerbang  masuk pelajaran tentang semangat nasionalisme, gotong royong, budi pekerti, nilai-nilai kemanusiaan, kerukunan, dan toleransi beragama.

Demikian seruan Partai Golkar tentang Pancasila sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umumnya.  Akhir-akhir ini kita sering mendengar seruan berbagai pihak tentang Pancasila.  Tentu saja, ini bukan hal baru. Berbagai seminar, diskusi, dan konferensi telah digelar untuk mengangkat kembali “nasib Pancasila” yang terpuruk, bersama dengan berakhirnya rezim Orde Baru, yang sangat rajin mengucapkan Pancasila.

Partai Golkar atau siapa pun yang menginginkan diterapkannya di Pancasila, seyogyanya bersedia belajar dari sejarah; bagaimana Pancasila dijadikan sebagai slogan di masa Orde Lama dan Orde Baru, dan kemudian berakhir dengan tragis. Sejak tahun 1945, Pancasila telah diletakkan dalam perspektif  sekular, yang lepas dari perspektif pandangan alam Islam (Islamic worldview). Padahal, sejak kelahirannya, Pancasila – yang merupakan bagian dari Pembukaan UUD 1945 – sangat kental dengan nuansa Islamic worldview.

Contoh terkenal dari tafsir sekular Pancasila, misalnya, dilakukan oleh konsep Ali Moertopo, ketua kehormatan CSIS yang sempat berpengaruh besar dalam penataan kebijakan politik dan ideologi di masa-masa awal Orde Baru. Mayjen TNI (Purn) Ali Moertopo yang pernah menjadi asisten khusus Presiden Soeharto merumuskan Pancasila sebagai “Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Tentang Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, Ali Moertopo merumuskan, bahwa diantara makna sila pertama Pancasila adalah hak untuk pindah agama.  “Bagi para warganegara hak untuk memilih, memeluk atau pindah agama adalah hak yang paling asasi, dan hak ini tidak diberikan oleh negara, maka dari itu negara RI tidak mewajibkan atau memaksakan atau melarang siapa saja untuk memilih, memeluk atau pindah agama apa saja.”

Tokoh Katolik di era Orde Lama dan Orde Baru, Pater Beek S.J., juga merumuskan makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai konsep yang netral agama, dan tidak condong pada satu agama. Ia menggariskan tentang masalah ini:

“Barang siapa beranggapan Sila Ketuhanan ini juga meliputi anggapan bahwa Tuhan itu tidak ada, atheisme (materialisme); atau bahwa Tuhan berjumlah banyak (politeisme), maka ia tidak lagi berdiri di atas Pancasila. Pun pula jika orang beranggapan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa itu hanya tepat bagi kepercayaan Islam atau Yahudi saja, misalnya, maka orang semacam itu pada hakikatnya juga tidak lagi berdiri di atas Pancasila.” (J.B. Soedarmanta, Pater Beek S.J., Larut tetapi Tidak Hanyut).

Tetapi, sebagian kalangan ada juga yang memahami, bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa juga menjamin orang untuk tidak beragama. Drs. R.M. S.S. Mardanus S.Hn.,  dalam bukunya, “Pendidikan—Pembinaan Djiwa Pantja Sila”,  (1968), menulis:“Begitu pula kita harus mengetahui, bahwa orang yang ber-Tuhan tidak sekaligus harus menganut suatu agama. Bisa saja orang itu ber-Tuhan, yaitu percaya dan menyembah Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tidak memeluk suatu agama, karena ia merasa tidak cocok dengan ajaran-ajaran dan dogma-dogma agama tertentu. Orang yang ber-Tuhan tetapi tidak beragama bukanlah seorang ateis. Pengertian ini sebaiknya jangan dikaburkan.”

Pastor J.O.H. Padmaseputra, dalam bukunya, ”Ketuhanan di Indonesia” (Semarang, 1968), menulis: “Apakah orang yang tidak beragama harus dipandang ateis? Tidak. Karena amat mungkin dan memang ada orang tidak sedikit yang percaya akan Tuhan, tetapi tidak menganut agama yang tertentu.” (Dikutip dari buku Pantjasila dan Agama Konfusius karya RimbaDjohar, (Semarang: Indonezia Esperanto-Instituto, MCMLXIX), hal. 34-35).

Padahal, jika dicermati dengan jujur,  rumusan sila Ketuhanan Yang Maha Esa ada kaitannya dengan pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Bung Hatta yang aktif melobi tokoh-tokoh Islam agar rela menerima pencoretan tujuh kata itu, menjelaskan, bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah Allah, tidak lain kecuali Allah. Sebagai saksi sejarah, Prof. Kasman Singodimedjo,  menegaskan: “Dan segala tafsiran dari Ketuhanan Yang Maha Esa itu, baik tafsiran menurut historisnya maupun menurut artinya dan pengertiannya sesuai betul dengan tafsiran yang diberikan oleh Islam.” (Lihat, Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hal. 123-125.)

Lebih jelas lagi adalah keterangan Ki Bagus Hadikusuma, ketua Muhammadiyah, yang akhirnya bersedia menerima penghapusan “tujuh kata” setelah diyakinkan bahwa makna Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Tauhid. Dan itu juga dibenarkan oleh Teuku Mohammad Hasan, anggota PPKI yang diminta jasanya oleh Hatta untuk melunakkan hati Ki Bagus. (Siswanto Masruri, Ki Bagus Hadikusuma, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005).

Sebenarnya, sebagaimana dituturkan Kasman Singodimedjo, Ki Bagus sangat alot dalam mempertahankan rumusan “Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Sebab, rumusan itu dihasilkan dengan susah payah.  Dalam sidang-sidang BPUPK, Ki Bagus dan sejumlah tokoh Islam lainnya juga masih menyimpan ketidakpuasan terhadap rumusan itu. Ia, misalnya, setuju agar kata “bagi pemeluk-pemeluknya” dihapuskan.  Tapi, karena dalam sidang PPKI tersebut, sampai dua kali dilakukan lobi, dan Soekarno juga menjanjikan, bahwa semua itu masih bersifat sementara. Di dalam sidang MPR berikutnya, umat Islam bisa memperjuangkan kembali masuknya tujuh kata tersebut. Di samping itu, Ki Bagus juga mau menerima rumusan tersebut, dengan catatan, kata Ketuhanan ditambahkan dengan Yang Maha Esa, bukan sekedar “Ketuhanan”, sebagaimana diusulkan Soekarno pada pidato tanggal 1 Juni 1945 di BPUPK. Pengertian inilah yang sebenarnya lebih masuk akal dibandingkan dengan pengertian yang diajukan berbagai kalangan. (Ibid).

Dalam bukunya, “Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin” (1959-1965), (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Prof. Dr. Ahmad Syafii Maarif juga mencatat, bahwa pada 18 Agustus 1945, Soekarno sebenarnya sangat kewalahan menghadapi Ki Bagus. Akhirnya melalui Hatta yang menggunakan jasa Teuku Mohammad Hasan, Ki Bagus dapat dilunakkan sikapnya, dan setuju mengganti “tujuh kata” dengan “Yang Maha Esa”.  Syafii Maarif selanjutnya menulis: “Dengan fakta ini, tidak diragukan lagi bahwa atribut Yang Maha Esa bagi sila Ketuhanan adalah sebagai ganti dari tujuh kata atau delapan perkataan yang dicoret, disamping juga melambangkan ajaran tauhid (monoteisme), pusat seluruh sistem kepercayaan dalam Islam.”  Namun tidak berarti bahwa pemeluk agama lain tidak punya kebebasan dalam menafsirkan  sila pertama menurut agama mereka masing-masing.  (hal. 31).

Tentang makna Ketuhanan Yang Maha Esa identik dengan Tauhid, juga ditegaskan oleh tokoh NU KH Achmad Siddiq. Dalam satu makalahnya yang berjudul “Hubungan Agama dan Pancasila” yang dimuat dalam buku Peranan Agama dalam Pemantapan Ideologi Pancasila, terbitan Badan Litbang Agama, Jakarta 1984/1985, Rais Aam NU, KH Achmad Siddiq, menyatakan:

“Kata “Yang Maha Esa” pada sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) merupakan imbangan tujuh kata yang dihapus dari sila pertama menurut rumusan semula. Pergantian ini dapat diterima dengan pengertian bahwa kata “Yang Maha Esa” merupakan penegasan dari sila Ketuhanan, sehingga rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu mencerminkan pengertian tauhid (monoteisme murni) menurut akidah Islamiyah (surat al-Ikhlas). Kalau para pemeluk agama lain dapat menerimanya, maka kita bersyukur dan berdoa.” (Dikutip dari buku Kajian Agama dan Masyarakat, 15 Tahun Badan Penelitian dan Pengembangan Agama 1975-1990, disunting oleh Sudjangi (Jakarta: Balitbang Departemen Agama, 1991-1992).

Jika para tokoh Islam di Indonesia memahami makna sila pertama dengan Tauhid, tentu ada baiknya para politisi Muslim seperti Aburizal Bakrie dan sebagainya berani menegaskan, bahwa tafsir Ketuhanan Yang Maha Esa yang tepat adalah bermakna Tauhid. Itu artinya, di Indonesia, haram hukumnya disebarkan paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai Tauhid. Tauhid maknanya, men-SATU-kan Allah. Yang SATU itu harus Allah, nama dan sifat-sifat-Nya.  Allah dalam makna yang dijelaskan dalam konsepsi Islam, yakni Allah yang satu, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan; bukan Allah seperti dalam konsep kaum Musyrik Arab, atau dalam konsep lainnya.

Kata “Allah” juga muncul di alinea ketiga Pembukaan UUD 1945: “Atas berkat rahmat Allah….”. Sulit dibayangkan, bahwa konsepsi Allah di situ bukan konsep Allah seperti yang dijelaskan dalam al-Quran. Karena itu, tidak salah sama sekali jika para cendekiawan dan politisi Muslim berani menyatakan, bahwa sila pertama Pancasila bermakna Tauhid sebagaimana dalam konsepsi Islam. Rumusan dan penafsiran sila pertama Pancasila jelas tidak bisa dipisahkan dari konteks sejarah munculnya rumusan tersebut.

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Situbondo, Jawa Timur, 16 Rabiulawwal 1404 H/21 Desember 1983 memutuskan sebuah “Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam”, yang antara lain menegaskan: (1) Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama. (2) Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. (3) Bagi Nahdlatul Ulama (NU) Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia. (4) Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. (5) Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak. (Lihat, pengantar K.H. A. Mustofa Bisri berjudul “Pancasila Kembali” untuk buku As’ad Said Ali, Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa, (Jakarta: LP3ES, 2009).

Kaum Muslim perlu mencermati kemungkinan adanya upaya sebagian kalangan untuk menjadikan Pancasila sebagai alat penindas hak konsotistusional umat Islam, sehingga setiap upaya penerapan ajaran Islam di bumi Indonesia dianggap sebagai usaha untuk menghancurkan NKRI. Dalam ceramahnya saat Peringatan Nuzulul Quran, Mei 1954, Natsir sudah mengingatkan agar tidak terburu-buru memberikan vonis kepada umat Islam, seolah-olah umat Islam  akan menghapuskan Pancasila. Atau seolah-olah umat Islam tidak setia pada Proklamasi. ”Yang demikian itu sudah berada dalam lapangan agitasi yang sama sekali tidak beralasan logika dan kejujuran lagi,” kata Natsir. Lebih jauh Natsir menyampaikan, ”Setia kepada Proklamasi itu bukan berarti bahwa harus menindas dan menahan perkembangan dan terciptanya cita-cita dan kaidah Islam dalam kehidupan bangsa dan negara kita”

Natsir juga meminta agar Pancasila dalam perjalannya tidak diisi dengan ajaran-ajaran yang menentang al-Quran, wahyu Ilahi yang semenjak berabad-abad telah menjadi darah daging bagi sebagian terbesar bangsa Indonesia. (M. Natsir, Capita Selecta 2).

Contoh penyimpangan penafsiran Pancasila pernah dilakukan dengan proyek indoktrinasi melalui Program P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Pancasila bukan hanya dijadikan sebagai dasar Negara. Tetapi, lebih dari itu, Pancasila dijadikan landasan moral yang seharusnya menjadi wilayah agama. Penempatan Pancasila semacam ini sudah berlebihan.  Di Majalah Panji Masyarakat edisi 328/1981,  mantan anggota DPR dari PPP, Ridwan Saidi pernah menulis kolom berjudul ”Gejala Perongrongan Agama”.   Sejarawan dan budayawan Betawi ini mengupas dengan tajam pemikiran Prof. Dardji Darmodiharjo, salah satu konseptor P-4.

”Saya memandang sosok tubuhnya pertama kali adalah pada kwartal terakhir tahun 1977 pada Sidang Paripurna Badan Pekerja MPR, waktu itu Prof. Dardji menyampaikan pidato pemandangan umumnya mewakili Fraksi Utusan Daerah. Pidatonya menguraikan tentang falsafah Pancasila. Sudah barang tentu uraiannya itu bertitik tolak dari pandangan diri pribadinya belaka. Dan sempat pula pada kesempatan itu Prof. Dardji menyampaikan kejengkelannya ketika katanya pada suatu kesempatan dia selesai ceramah tentang sikap hidup Pancasila, seorang hadirin bertanya padanya bagaimana cara gosok gigi Pancasila.”

Kuatnya pengaruh Islamic worldview dalam penyusunan Pembukaan UUD 1945 – termasuk Pancasila – terlihat jelas dalam sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Manusia Indonesia harus bersikap adil dan beradab. Adil dan adab merupakan dua kosa kata pokok dalam Islam yang memiliki makna penting. Salah satu makna adab adalah pengakuan terhadap Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan Muhammad saw sebagai Nabi, utusan Allah. Menserikatkan Allah dengan makhluk – dalam pandangan Muslim – bukanlah tindakan yang beradab.

Meletakkan manusia biasa lebih tinggi kedudukannya dibandingkan utusan Allah SWT tentu juga tidak beradab. Menempatkan pezina dan penjahat lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan orang yang bertaqwa, jelas sangat tidak beradab.

Jadi, jika Golkar atau siapa pun bersungguh-sungguh menegakkan Pancasila di Indonesia, siapkah Golkar menegakkan Tauhid dan adab di bumi Indonesia? Wallahu a’lam bil-sahawab.*

Paparan lebih lengkap tentang Pancasila bisa dilihat dalam buku: Adian Husaini, “Pancasila bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam” (Jakarta: GIP, 2010).

Catatan Akhir Pekan [CAP] Adian Husaini bekerjasama dengan Radio Dakta 107 FM

Antara PancaSila, Rukun Islam, dan AL-QUR’AN

01:04  IBRAHIM AGHIL

 

1. KETUHANAN YANG MAHA ESA. [AQIDAH]
1. DUA KALIMAT SYAHADAT. [AQIDAH]
-AQIDAH merupakan Pondasi dan Dasar, menempati prioritas Pertama. Pengakuan bahwa TUHAN itu Hanya SATU. Tuhan yang maha Kuasa, tidak Membutuhkan bantuan tuhan2 laen untuk mlaksanakan kehendak-NYA, karena DIA kuasa atas segala sesuatu. Tuhan yang mulia, tidak sama dengan ciptaannya, tidak beranak dan tidak juga diperanakkan. Dia lah ALLAH, Tuhan yang maha ESA.

“Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia”. [QS.AL-IKHLAS]

2.KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB
2. MENDIRIKAN SHOLAT
- SHOLAT, KEMANUSIAAN, DAN KEADILAN.Shalat membutuhkan niat yang benar, kedisiplinan, keikhlasan, dan kebersamaan. Dalam Shalat Berjamaah kita diajari kebersamaan. semua[baik kaya,miskin,rakyat,pejabat,dan apapun pangkatnya] harus taat pada suatu aturan shalat, semua harus menghadap kiblat, jika satu berdiri, maka semua berdiri. jika satu duduk, maka semua harus duduk. Harus ADIL, tidak ada yang di Istimewakan. Karena itu Perintah Sholat selalu disandingkan dengan perintah Zakat yang berarti Sholat itu erat kaitannya dengan keadilan.

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” [QS.AL-BAQARAAH:43]

-SHOLAT DAN ADAB. Dalam Sholat kita diajari untuk bersabar, taat peraturan dan adab-adab Sholat. Sehingga Mereka yang benar sholatnya akan menjadi pribadi Yang BERADAB. Menghargai sesama, menebar kebaikan dan mencegah keburukan.

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Qur’an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” [QS.AL-'ANKABUUT:45]

3. PERSATUAN INDONESIA
3. MEMBAYAR ZAKAT.
-ZAKAT DAN PERSATUAN. Tujuan dari pelaksanaan zakat adalah untuk meratakan ekonomi, membayarkan hak-hak fakir miskin yangada pada orang kaya, serta menghapuskan kesenjangan sosial yang sering menjadikan perpecahan. Ketika kesenjangan sosial teratasi, tidak ada lagi yang merasa didzholimi maka keharmonisan hidup akan tercipta.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” [QS.AT-TAUBAH:103]

4. KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN, DALAM PERMUSYAWARATAN DAN PERWAKILAN.
4. MENGERJAKAN PUASA.
-PUASA merupakan ibadah yang membutuhkan kesabaran, kekuatan mengendalikan nafsu diri, dan kejujuran. Sehingga mereka yang berpuasa dengan baik, akan menjadi pribadi yang BIJAKSANA, tidak tergesa-gesa dalam memutuskan perkara. Berpuasa juga dilatih untuk merasakan penderitaan dan kesulitan orang lain,terutama fakir miskin. maka terbentuklah manusia-manusia yang punya rasa tenggang rasa, simpati, dan empati yang merupakan modal utama untuk kelancaran MUSYAWARAH. Puasa melatih kita untuk jujur dan mampu menjaga amanat, meskipun tidak ada orang yang tahu, kita tidak akan makan/minum/mlakukan hal lain yang membatalkan puasa dengan sengaja. dengan begitu maka Orang yang puasanya benar akan mmapu menjadi WAKIL dan melaksanakan PERWAKILANnya dengan baik.

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,” [QS.AL-BAQARAAH:183]

5. KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
5. PERINTAH HAJI BAGI YANG MAMPU.
- PERINTAH HAJI merupakan perintah yang sangat ADIL. Perintah ini mencerminkan KEADILAN Allah. dalam pelaksanaannya mempertimbangkan keadaan masing-masing individu. Hanya rakyat yang mampu lah yang wajib melaksanakannya. Bagi yang tidak mampu maka gugurlah kewajibannya.

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” [QS.ALI-IMRAAN:97] 

Posted in: Islami,Karya,Pemikiran

ImTaq : QS Pancasila

Pancasila didasarkan pada ajaran Islam yg murni dan suci

A. Sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Diambil dari Al Quran diantaranya :

1. surat Al Ikhlas ayat 1. “Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa”

2. surat Al Fushshilat ayat 6 “Katakanlah: “Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadaNya dan mohonlah ampun kepadaNya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya,”

3. surat As Shod ayat 65. Katakanlah (ya Muhammad): “Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan.

4. Surat As Shoffat ayat 4. “Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa”

5. Surat An Nahl ayat 51. “Allah berfirman: “Janganlah kamu menyembah dua tuhan; sesungguhnya Dialah Tuhan Yang Maha Esa, maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut.”

6. Surat Al Maidah no 73. Sesungguhnya kafirlah orang0orang yang mengatakan: “Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga”, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.

7. Dan masih banyak ayat lain yg sejenis di Al Quran.

B. Sila kedua, “ Kemanusiaan Yang adil dan beradab”

Diambil dari Al Quran (perintah Adil)

1. Surat Al Maidah ayat 8. “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
2. Surat Al Baqoroh ayat 143 “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu..”
3. Dan masih banyak ayat2 yg lain yg sejenis di Al Quran

Perintah untuk berakhlaq yg baik (adab yg baik)

1. Surat An Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
2. Surat al Baqoroh ayat 83. Dan … Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. ..
3. Surat Al Isroo ayat 53. Dan katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: “Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.
4. Dan masih banyak ayat2 yg lain yg sejenis di Al Quran

C. Sila ketiga “Persatuan Indonesia”

Al Quran memerintahkan untuk bersatu dan jangan berselisih dab bercerai berai.

1. Surat Ali Imron ayat 103. “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.
2. Surat Ali Imron ayat 105. “Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat,”

D. Sila keempat “ Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dlm permusyawaratan perwakilan”

Di dlm Al Quran ada surat ke 42 yg berjudul As Syuuro yg artinya musyawarah

1. Surat As syuuro ayat 38. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

E. Sila ke lima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Islam mengajarkan keadilan,baik keadilan individu maupun keadilan hokum

Dalil dari Al Quran

1. Surat Al Maidah ayat 42. “…Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

2. Surat An Nisaa ayat 58. “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

3. Surat An Nisaa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Adakah dalil al-qur’an yang berkaitan dengan nilai-nilai pancasila..?

Masyarakat Sains & Matematika

hajjar (pengguna baru)

21 Jan 2011 15:40:57

DALIL-DALIL MENGAPA DASAR NEGARA KITA PANCASILA DAN TIDAK BOLEH DIUTAK-ATIK!!!

(1). ALASAN PERTAMA:

ALASAN AL-QUR’AN: INNALLADZIINA AMANUU WALLADZIINA HAADUU WANNASHOOROO WASH-SHOBI-IINA MAN AMANA BILLAHI WAL YAUMAL AKHIR WA AMALAN SHOLIHAN FALAHUM AJRUHUM ‘INDAROBBIHIM WALAA KHOUFUN ‘ALAIHIM WALAHUM YAHZANUNA..

Artinya…: Sesungguhnya orang-orang mukmin (Islam) dan orang-orang Yahudi, dan orang-orang Nashrani dan orang-orang Shobi-in, siapa saja diantaranya yang benar-benar beriman kepada Alloh dan hari kemudian dan amal sholeh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.. Dalam ayat ini Alloh Ta’ala menerangkan: (1). Orang-orang Islam (2). Orang-orang Yahudi (3). Orang-orang Nasrani. (4). Orang-orang Shobi-in. Siapa saja diantara orang-orang ini, apabila: (1). Beriman kepada Alloh, (2). Beriman kepada Hari Akhirat, (3). Beramal Sholih, semuanya itu akan menerima pahala dari Alloh Ta’ala, dan akan menerima jaminan selamat di akhirat. Maka jelaslah dalam ayat ini yang dipentingkan bukan nama. Apakah nama Islam, Yahudi, Nasrani, Shobi-in, bukan nama-nama inilah yang menjadi jaminan akan menerima pahala dan keselamatan melainkan hanya TIGA PERKARA lah yang menjadi jaminan keselamatan dan menerima pahala, yaitu: 1- AAMANNA BILLAH 2- AAMANNA BILYAUMIL AKHIR 3- AMALAN SHOLIHAN.

(2). ALASAN KEDUA:

ALASAN HADITS QOLA ROSULULLOH SHOLLALLOHU ALAIHI WASALLAM: SAYA’LII ROMAAHUN LAA YABQO MINAL ISLAAMI ILLA ISMUHU (alhadits, an Ali rodiyallohu anhu – Alhikam, jilid II/halaman 52). Artinya: Akan datang suatu zaman, di dalam zaman itu tiadalah yang tetap dari Islam kecuali namanya saja. Menurut hadits ini Rosulullah S.A.W telah menerangkan bahwa di akhir-akhir zaman, manusia hanya gemar namanya saja yang Islam akan tetapi imannya dan amalnya bukan amal Islam. Dikira kalau namanya Islam, sudah jadi orang Islam meskipun tidak amal sholih.

(3). ALASAN KETIGA:

PANCASILA itu sendiri tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dari sila yang pertama sampai sila yang ke lima, satupun tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam.

(1). Sila Ke-Satu: KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Sesuai dengan ayat Al-Qur’an: WA ILAHUKUM ILAAHU WAHIDUN (QS.Al Baqoroh 163) Artinya: Dan Tuhanmu itu, Tuhan Yang Maha Esa.

(2). Sila Ke-Dua: KEMANUSIAN YANG ADIL DAN BERADAB.

Sesuai dengan ayat Al-Qur’an: FALA TATTABIUL HAWAA – ANTA’DILUU (QS.An Nisaa 135). Artinya: Maka janganlah kamu mengikuti hawa, hendaklah kamu jadi manusia yang adil.

(3). Sila Ke-Tiga: PERSATUAN INDONESIA Sesuai dengan ayat Al-Qur’an: WAJA ALNAAKUM SYU-‘UUBA WA QOBAILA LITA’AROFU (QS.Alhujrot:13) Artinya: Dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.

(4). Sila Ke-Empat: KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN.

Sesuai dengan ayat Al-Qur’an: WA AFROHUM SYUU ROO BAINAHUM (QS. Asy Syuraa 38) Artinya: Dan perkara mereka dimusyawaratan antara mereka

(5) Sila Kelima: KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

Ayat yang sesuai adalah: INNALLOOHA YA’MURUKUM BIL’ADLI WA IKHSAN (QS.An Nahl 90). Artinya: Sesungguhnya Alloh Ta’ala itu menyuruh kamu dengan adil dan baik 4.

(4). ALASAN KE-EMPAT:

Di dalam pancasila itu terisi enam kalimat dari Islam, yaitu:

(1). Kalimat Pertama “ADIL”

(2). Kalimat Ke-Duan “RAKYAT” Qola Roasululloh SAW: KULLUKUM ROO’IN WAKYLLUKUM MAS-UULA ‘AN RO’YATIHI” (‘an ibnu ‘umar, …../kaf/236). Artinya: Kamu semuanya itu penggembala dan kamu semuanya akan ditanta dari soal gembalaanmu”.

(3). Kalimat “HIKMAH” WAMAN YU-TII-IL HIKMATAN FAQOD UUTIYA KHOIRON KATSIRON (QS.2. Albaqoroh :269). Artinya: Barangsiapa yang didatangkan satu hikmah maka benar-benar didatangkan kebaikan yang banyak. (4). Kalimat “WAKIL” WA KAAA BILLAHI WAKIILAA (QS.4. An Nisaa 81). Artinya: Dan cukuplah dengan Alloh penyerahan itu.

(5). Kalimat “MUSYAWARAH” WASYAAWIR HUM FIIL AMRI (QS. Ali Imron” 159). Artinya: Dan bernusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.

(6). Kalimat “ADAB” Qola rosululloh SAW: AKRIMU AULADAKUM WA ‘AHSINUU ADABAHUM (An Anas – Jamiush-Shoghir/ Alif/49). Artinya: Mulyakanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab-adabnya.

(5).ALASAN KE-LIMA:

Yang menyusun Pancasila adalah orang-orang Islam, Pemimpin Islam Indonesia yang pilihan, yaitu: • Ir. Soekarno • Drs. Mohammad Hatta • Abi Kusno Tjokrosuyoso • Kyai Abdul Kohar Mudzakir • Kyai Abdul Wachid Hasyim • Kyai Agus Salim • Achmad Subardjo • Mr. Mohammad Yamin. Hanya satu yang Kristen, yaitu Mr. Maramis.

(6). ALASAN KE-ENAM: Susunannya sesuai dengan kalimat-kalimat adalam Al-Qur’an: ROBBIN NAAS – MAALIKIN NAAS – ILAAHIN NAAS KETUHANAN YANG MAHA ESA = ROBBI – MAALIKI – ILAAHI MANUSIA = AN NAAS – AN NAAS – AN NAAS

(7). ALASAN KE-TUJUH:

Orang-orang beragama Islam. Dan inti ajaran Islam adalah LAA ILAAHA ILLALLOH. Sebagaimana tersebut dalam hadits: QOLA ROSULULLOH SAW: AFDLOLU MAQULTU ANA WANABIYYUUNA MIN QOBLII LAA ILAAHA ILLALLOHU (Al Hadits). Artinya: Seutama-utama apa yang aku ucapkan dan yang diucapkan para Nabi sebelum aku ialah LAA ILAAHA ILLALLOH. Tauhid itu ialah Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka bagi orang Islam Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa itu ialah “ATTAUHID”, karena sebgai orang Islam tidak ada tuhan lainnya ALLOH. Tidak akan ber’itikad: Ketuhanan lainnya Tauhid. Ummat Islam ber-I’tikad bahwa Yang Maha Esa itu adalah Tauhid.

Dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, BAB : XI pasal 29 ayat nomor 1 dan 2. (1). Negara Berdasarkan Atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2). Negara Menjamin Tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

(8). ALASAN KE-DELAPAN:

Ulama Islam jaman kemerdekaan merasa bahagia, merasa bangga, merasa gembira, merasa syukur sampai meneteskan air mata, bahwa di Indonesia ini, I’tikad Tauhid, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan hanya menjadi soal I’tikad individu, bukan menjadi soal rakyat Indonesia, akan tetapi sudah menjadi soal Negara. Perhatikanlah: (1). Pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia merdeka. Di waktu rakyat Indonesia merdeka itu, masalah Ketuhanan Yang Maha Esa masih jadi soal rakyat Indonesia. “Atas Berkat Rahmat Alloh Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Dalam alinea ke-III ini rakyat Indonesia menyatakan kepada seluruh dunia, bahwa kemerdekaannya itu adalah atas berkat rahmat Alloh. (2). Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Hari Sabtu Paing, Bulan Romadlon, tanggal 10 Negara Republik Indonesia berdiri. Maka berdirinya Negara Republik Indonesia itu didirikan di atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. • Dalam alinea IV (Pembukaan UUD 1945) disebutkan: Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa. • Dalam batang tubuhnya Undang-undang Dasar 1945, Bab XI- Agama – pasal 29 ayat (1): Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. • Maka jelaslah soal “Ketuhanan Yang Maha Esa” sudah bukan soal I’tikadnya rakyat saja: artinya bukan hanya rakyat Indonesia yang ber Tuhan, bukan hanya bangsa Indonesia yang ber Tuhan, akan tetapi Negara Republik Indonesia juga ber Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun fakta-fakta yang tidak terbantahkan oleh siapapun, bahwa Negra Republik Indonesia ber KETUHANAN YANG MAHA ESA, perhatikanlah dibawah ini: Fakta Pertama: Adalah fakta konstitusionil, dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV yang berbunyi: Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam batang tubuh UUD 1945 Bab XI pasal 29 ayat (1): Negara Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Fakta Kedua: Negara yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai kewajiban-kewajiban, tersebut dalam batang tubuh UUD 1945 Bab XI pasal 29 ayat (2). Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama nya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kewajiban Negara ber Tuhan ditentukan kewajibannya, yaitu: (1). Kewajiban menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. (2). Kewajiban menjamin tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agamanya. (3). Kewajiban menjamin tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut kepercayaannya. Fakta Ketiga: Aadanya departemen agama Republik Indonesia yang berkewajiban melayani kehidupan beragama. Fakta Ke-empat: Masjid-masjid, Musholla-musholla, Pesantren-pesantren, Madrasah Madarasah tumbuh subur di Nusantara Indonesia dan mendapat bantuan-bantuan dari Pemerintah. Di bangun musholla-musholla di kantor-kantor, di tempat-tempat umum seperti terminal-terminal dan pelabuhan-pelabuhan Fakta Kelima: Sekolah Umum mulai dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi diwajibkan Pelajaran Agama. Fakta Keenam: Berpuluh-puluh ribu guru agama negeri yang mengajarkan ajaran Islam. Fakta Ketujuh: Pelayanan Ibadah Haji, asrama-asrama haji di Indonesia maupun di Saudi Arabia di bangun. Fakta ke Delapan: Diadakan musabaqoh Tilawatil Qur’an, Musabaqoh Hifdzil Qur’an, Musabaqoh Cerdas Cermat Al-Qur’an dari tingkat kecamatan, Kabupaten, Propinsi, sampai tingkat Nasional dengan biaya yang banyak. Fakta Kesembilan: Iedul Fitri, Iedul Adh-ha, Nuzulul Qur’an, Isro Mi’roj, Maulid Nabi dan Tahun Baru hijriyah diadakan peringatan secara Nasional. Fakta Kesepuluh: Da’wah agama tidak memakai izin, Al-Qur’an dicetak sebanyak mungkin. Fakta Kesebelas: Negara membangun Masjid Negara yang terbesar dan megah dengan biaya yang bermilyard-milyard yang didalamnya ditempatkan Kantor Majelis Ulama Pusat. Dan masih banyak fakta-fakta lain.

(9). ALASAN KESEMBILAN:

Adalah wahijb syukur kepada pemimpin-pemimpin kita yang menyusun Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang begitu hebat. Karena syukur kepada manusia itu adalah perintah Alloh dan melaksanakan perintah Alloh adalah ibadah. QOLA ROSULULLOH SAW.: MAN LAM YASY-KURINNAAS LAM YASY-KURILLAH (Al-hadits). Artinya: Barangsiapa tidak syukur kepada sesame manusia, berarti tidak syukur kepada Alloh.

(10). ALASAN KE-SEPULUH:

Bagi keyakinan kami belum ada Undang-undang di Negara-negara lain yang indah, bagus, laksana Undang-undang Negara kita Republik Indonesia ini. Sebab di dalam Undang-undang Negara kita ini, bisalah bertemu manjadi satu, Tiga Teori Kedaulatan: 1. Kedaulatan Tuhan 2. Kedaulatan Rakyat dan 3. Kedaulatan Hukum. (1). Kedaulatan Tuhan: Disebutkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, Alinea ke-III, Yang Maha Kuasa, Maha Daulat adalah Tuhan, Atas Berkat Rahmat Alloh Yang Maha Kuasa. (2). Kedaulatan Rakyat: – Disebutkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, alinea ke-IV bunyinya: Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. – Dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945, Bab I, judul Bentuk dan Kedaulatan, pasal 1 ayat 2, bunyinya: Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. (3). Kedaulatan Hukum: Dalam Penjelasan resmi Undang-Undang Dasar 1945, Bab : Sistem Pemerintahan Negara. “Negara Indonesia berdasar atas Hukum ( Rechstat), tidak berdasarkna atas kekuasaan belaka (mechstat). – Kalau manusia-manusia itu dalam Al-qur’an disebutkan, KHOLIFATULLAH (wakil Alloh Ta’ala) di bumi, yang di beri kekuasaan mengelola isi ala mini. – Maka kedaulatan rakyat adalah mencerminkan kedaulatan Tuhan, atau pantulan dari Kedaulatan Tuhan yang putusannya harus di TA’ATI. Meskipun masih banyak alasan-alasan lain, akan tetapi SEPULUH MACAM ALASAN inilah, bagi kami sudah cukup.
referensi : http://www.facebook.com/topic.php?uid=113583759239&topic=16483

Ayat-ayat Al Qur’an Mengenai Pancasila

Lima Sila (PANCA SILA) telah disebutkan dengan jelas dalam Naskah alinea ke-4 preamble (Mukadimah) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.,  dimana ia adalah amanat cita-cita mulia dari  para pendiri bangsa dalam membangun  dasar sebuah  nation (negara) besar Ber-Bhinneka Tunggal Ika,  “Berbeda-beda tetapi tetap satu” yang sekarang kita kenal bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi kita sebagai orang Islam, jiwa yang terkandung didalam Lima Sila PANCASILA bukanlah sesuatu yang asing lagi, bukan pula sesuatu yang merugikan apalagi hendak menghapuskan, karena apa yg telah disuarakan Lima Sila PANCASILA  merupakan bagian dari nilai-nilai Universal Islam.  Nilai-nilai PANCASILA itu terkandung di dalam ajaran indah Al-Qur’an.

Sebagai bagian yg cinta kepada negeri,  tulisan seorang ahmadi* berikut ini mencoba menguraikan contohnya.  Selamat membaca!

[] Sinar Islam bulan Sulh 1365 HS/Januari tahun 1986) No.1 – Th LIII

Oleh : Ali Mukhayat M.S.*

Sila kesatu, Ketuhanan Yang Maha Esa

Surah Al-Ikhlash, surah Asysyuura:11
“Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Surah Saba’: 1
“Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi dan bagi-Nya (pula) segala puji di akhirat. Dan Dia-lah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.”

Surah Alhasyr: 22 – 24
“Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dia-lah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dia-lah Allah Yang tiada Tuhan (yang berhak
disembah) selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala keagungan, Maha Suci, Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia-lah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Nama-Nama Yang Paling baik. Bertasbih kepada-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. “

Surah Al-Maa-idah: 73
“Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan: “Bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga”, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Tuhan Yang Esa. ..”

Surah Al-Baqarah: 256
“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.”

Sila kedua, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Surah Attin: 4
“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. “

Surah Al-Israa’: 70
“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Surah Alhujuraat: 11
“Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang lalim. “

Surah Al-Maa-idah: 2
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Surah Al-Insaan: 8 – 9
“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih. “

Sila ketiga, Persatuan Indonesia (Kebangsaan)

Surah Alhujuraat:13
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling
bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. “

Surah Alhujuraat: 9
“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan
yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”

Surah Alhujuraat: 10
“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. “

Surah Annisaa’: 59
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al
Qur’an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. “

Sila keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Surah Asysyuura: 38
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. “

Surah Almujaadilah:11
“Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu.”

Surah Almujaadilah: 9
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan.”

Sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Surah Annahl: 71
“Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? “

Surah Al-Imran:180
“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka.  Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. “

Surah Al-Furqaan: 67
“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. “

Surah Al-Hadiid: 11
“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak, “

Surah Adz-dzaariyaat: 19
“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bahagian. “

Surah Al-Maa’uun: 1, 2 & 3
“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. “

**Sumber terjemahan Al-Qur’an diambil dari :   Al-Qur’an dan Terjemahnya berbahasa Indonesia terbitan Mujamma’ al Malik Fahd li thiba’at al Mush-haf asy Syarif al-Madinah al-Munawwarah.

Butir-Butir Pancasila diambil dari Al-Quran

JUMAT, 03 JUNI 2011 20:36 ADMINISTRATOR

 

Apakah pancasila butir-butirnya tidak sesuai dengan Al-Quran atau justru malah diambil dari ayat-ayat Al-Quran, tulisan di bawah ini kita bisa melihat bagaimana perjalanan merumuskan Pancasila dari para mendiang negeri ini yang telah berjasa merumuskannya.

Setelah menjelaskan konsepnya tentang Pancasila di hadapan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengungkapkan hal yang menarik mengenai latar belakangnya sebagai seorang Islam. “Saya seorang Islam, saya demokrat karena saya orang Islam. Saya menghendaki mufakat, maka saya minta supaya tiap-tiap kepala negara pun dipilih. Tidakkah agama Islam menyatakan, bahwa kepala-kepala negara, baik para khalifah maupun amirul mu’minin harus dipilih oleh rakyat ?”
Pertanyaannya, benarkah butir-butir mutiara Pancasila itu ada di dalam Al-Qur’an ? Marilah kita kaji satu per satu. Tapi hanya kami sebut beberapa ayat saja sebagai referensi, supaya tidak berlarut-larut. Dan kami sampaikan dalam bentuk terjemahnya, supaya lebih mudah dimengerti. Namun apabila anda ingin study yang lebih mendalam, bisa merujuknya ke kitab Al-Qur’an. Mungkin di lain waktu kita bisa diskusikan lebih jauh lagi sampai tuntas.
1. Ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa
Perintah untuk mengakui dan menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, antara lain terdapat pada Surat 112 (Al-Ikhlas) dan Surat 2 (Al Baqarah).
“Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.” (QS 112:1)
“Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.” (QS 2:163)
“Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.” (QS 2:21-22)

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
Tentang kemanusiaan dapat dilihat pada beberapa ayat, antara lain Surat 2 (Al Baqarah), 31 (Luqman), dan 49 (Al Hujuraat)
“Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan ishlah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS 2:224)
“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.” (QS 31:18)
“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS 49:10)
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS 49:13)

3. Persatuan Indonesia.
Kewajiban rakyat terhadap bangsa dan negara, antara lain dijelaskan dalam Surat 4 (An Nisaa’) dan 3 (Ali ‘Imran).
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS 4:59)
“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.” (QS 3:200)
Adakalanya untuk mempertahankan tegaknya persatuan dan kesatuan negara, kita dituntut untuk berjuang, baik dengan harta maupun jiwa. Hal itu ditegaskan dalam Surat 5 (Al-Maa’idah) dan 9 (At-Taubah).
“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS 5:35)

“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.” (QS 9:111)

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan / perwakilan.
Mengenai pokok-pokok demokrasi dijelaskan dalam beberapa ayat, antara lain pada Surat 3 (Ali ‘Imron), 27 (An-Naml), dan 42 (Asy-Syuura).
“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (QS 3:159)

“Berkata dia (Balqis): “Hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis(ku).” (QS 27:32)
“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS 42:38)

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Berbuat adil diperintahkan Allah Swt dalam beberapa ayat, antara lain Surat 4 (An Nisaa’), 5 (Al- Maa’idah), 16 (An Nahl).

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS 4:135)
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS 4:58)

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS 5:8)

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS 16:90)
“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri, (yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan.” (QS 4:36-37)

Kesimpulan
—————-
Butir-butir Pancasila yang bernilai luhur ternyata ada rujukannya di dalam Al-Qur’an.

Kamis, 12 Mei 2011

DASAR PANCASILA DALAM ALQUR’AN DAN PANCASILA ‎SEBAGAI FILSAFAT NEGARA,YANG DIRANCANG ULAMA JAMAN DAHULU DAN PERWAKILAN AGAMA LAIN, SOB!!

.‎ PENDAHULUAN
Sebagai falsafah negara, tentu pancasila ada yang merumuskannya. ‎Pancasila memang merupakan karunia terbesar dari allah swt dan ternyata ‎merupakan light-star bagi segenap bangsa indonesia dimasa-masa selanjutnya, ‎baik sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, juga sebagai alat ‎pemersatu dalam hidup kerukunan berbangsa, serta sebagai pandangan hidup ‎untuk kehidupan manusia indonesia sehari-hari, dan yang jelas tadi telah ‎diungkapkan sebagai dasar serta falsafah negara republik inodenesia. Maka ‎dari itu dalam makalah ini nanti akan dijelaskan pengertian filsafat pancasila.‎‎II.‎ RUMUSAN MASALAH
A.‎ Dasar pancasila dalam al-qur’an
B.‎ Apa sebenarnya filsafat pancasila?‎
C.‎ Apa fungsi utama filsafat pancasila?‎
III.‎ Pembahasan
A.‎ Dasar pancasila dalam al qur’an
‎1.‎ Ketuhanan yang maha esa

Pada sila pertama ini mengandung ajaran ketauhidan dan keimanan kepada ‎tuhan yang maha esa, sebagaimana tercermin dalam surat al-baqarah ayat ‎‎163 :‎
‏
‎“Dan tuhanmu adalah tuhan yang maha esa; tidak ada tuhan melainkan dia ‎yang maha pemurah lagi maha penyayang.”‎
Dan dalam surat al-ankabut ayat 46 :‎
‏ ‏وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka [1155], dan katakanlah: “Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya berserah diri”.
‎2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
dalam sila kedua ini mencerminkan nilai kemanusiaan dan bersikap adil, hal ini ‎diperintahkan dalam al-qur’an surat al-maidah ayat 8 :‎
‏‎ ‎يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.‎3. Persatuan indonesia
sila ketiga merupakan suatu ajaran persatuan serta kebersamaan serta tidak ‎bercerai-berai, sebagaimana ajakan allah dalam surat al-imron ayat 103 :‎
‏ ‏وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
‎“dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) allah, dan janganlah ‎kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat allah kepadamu ketika kamu ‎dahulu (masa jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka allah mempersatukan ‎hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat allah, orang-orang yang ‎bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu allah ‎menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah allah menerangkan ayat-ayat-‎nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.‎
‎4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam ‎permusyawaratan perwakilan
Sila yang memberi petunjuk dalam pelaksanaan kepemimpinan berdasarkan ‎kebijakan yaitu bermusyawarah seperti dalam surat shaad ayat 20 :‎
 ‏وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَءَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ
‎“dan kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan kepadanya hikmah dan ‎kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.”‎
Dan dalam surat al-imron ayat 159‎
‏ ‏
‎“maka disebabkan rahmat dari allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap ‎mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka ‎menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, ‎mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka ‎dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka ‎bertawakkallah kepada allah. Sesungguhnya allah menyukai orang-orang yang ‎bertawakkal kepada-nya.”‎
‎5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
sila yang menggambarkan terwujudnya rakyat adil, makmur, aman, dan damai. ‎Hal ini disebutkan dalam surat an-nahl ayat 90 :‎
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ‏ ‏‏ ‏
‎“sesungguhnya allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, ‎memberi kepada kaum kerabat, dan allah melarang dari perbuatan keji, ‎kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu ‎dapat mengambil pelajaran.”‎
Bhineka tunggal ika
‏ ‏
‎“hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan ‎seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-‎suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling ‎mulia diantara kamu disisi allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. ‎Sesungguhnya allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”(qs al-hujurat 13)‎
‎ ‎ ‏
‎“manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka allah ‎mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan allah menurunkan ‎bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia ‎tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu ‎melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah ‎datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki ‎antara mereka sendiri. Maka allah memberi petunjuk orang-orang yang ‎beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkann itu dengan ‎kehendak-nya. Dan allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-nya ‎kepada jalan yang lurus”.(qs al-baqarah 213)‎
B.‎ Pengertian filsafat pancasila
Pancasila dikenal sebagai filosofi indonesia. Kenyataannya definisi filsafat ‎dalam filsafat pancasila telah di ubah dan di interpretasikan berbeda oleh ‎beberapa filsuf indonesia. Pancasila di jadikan wacana sejak 1945. Filsafat ‎pancasila senantiasa diperbarui sesuai dengan permintaan rezim yang berkuasa, ‎sehingga pancasila berbeda dari waktu ke waktu.‎
‎-‎ Filsafat pancasila asli
Pancasila merupakan konsep adaptif filsafat barat. Hal ini berujuk pidato ‎sukarno dibpupki dan banyak pendiri bangsa merupakan alumni universitas ‎di eropa, dimana filsafat barat merupakan salah satu materi kuliah mereka.‎
Pancasila terinspirasi konsep humanisme, rasionalisme, universalisme, ‎sosio demokrasi, sosialisme jerman, demokrasi parlemen, dan ‎nasionalisme.‎
‎-‎ Filsafat pancasila versi soekarno
Filsafat pancasila kemudian dikembangkan oleh sukarno sejak 1955 ‎sampai berakhirnya ke kuasaanya (1965). Pada saat itu sukarno selalu ‎menyatakan bahwa pancasila merupakan filsafat asli indonesia yang di ‎ambil dari budaya dan tradisi indonesia dan akulturasi budaya india (hindu-‎budha), barat (kristen), dan arab (islam). Menurut sukarno “ketuhanan” ‎adalah asli berasal dari indonesia. “keadilan social” terinspirasi dari konsep ‎satu adil. Sukarno tidak pernah menyinggung atau mempropagandakan ‎‎“persatuan”‎
‎-‎ Filsafat pancasila versi soeharto
Oleh suharto mengalami indonesiasi, melalui filsuf-filsuf yang disponsori ‎depdik bud, semua elemen-elemen barat di singkirkan dan diganti ‎interpretasinya dalam budaya indonesia. Sehingga menghasilkan ‎‎“pancasila truiy indonesia” semua sila dalam pancasila adalah asli ‎indonesia dan pancasila dijabarkan menjadi lebih rinci (butir-butir ‎pancasila). Filsuf indonesia yang bekerja dan mempromosikan bahwa ‎filsafat pancasila adalah truiy indonesia antara lain sunoto. R. Parmono, ‎gerian.w.bawengan, wasito poespoprodjo, burhanuddin salam, bambang ‎daroeso, paulus wahana, aa hary, suhari, kaelan, moertono soerjanto ‎poespouardojo dan moesdiono.‎
Berdasarkan penjelasan diatas maka pengertian filsafat pancasila secara ‎umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari ‎bangsa indonesia yang di anggap. Dipercaya dan diyakini sebagai sesuatu ‎‎(kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling benar, paling adil, paling ‎bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa indonesia.‎
Filsafat pancasila mengukur adanya beneran yang bermacam-macam dan ‎bertingkat sebagari berikut :‎
‎1.‎ Kebenaran indra (pengetahuan biasa)‎
‎2.‎ Kebenaran ilmiah (ilmu-ilmu pengetahuan)‎
‎3.‎ Kebenaran filosofis (filsafat)‎
‎4.‎ Kenenaran religius (religi)‎
C.‎ Fungsi utama filsafat pancasila bagi bangsa dan negara indonesia
a.‎ Filsafat pancasila sebagai pandangan hidup bangsa indonesia
Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ‎kearah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan ‎hidup (filsafat hidup). Dengan pandangan hidup inilah sesuatu bangsa akan ‎memandang persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara ‎bagaimana persoalan tadi.‎
Dengan pandangan hidup yang jelas sesuatu bangsa akan memiliki ‎pegangan dan pedoman bagaimana ia memecahkan masalah-masalah ‎politik, ekonomi, sosial dan budaya.‎
Bangsa indonesia lahir sesudah melampui perjuangan yang sangat ‎panjang, dengan memberikan segala pengorbanan dan menahan segala ‎macam penderitaan. Sebab itu indonesia lahir dengan kepribadiannya ‎sendiri yang bersamaan lahirnya bangsa dan negara itu, kepribadian itu ‎ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara pancasila. Karena ‎itulah, pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan ‎telah berjuang dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain.‎
‎ Karena pacasila sudah merupakan pandangan hidup yang berakar ‎dalam kepribadian bangsa, maka ia terima sebagai dasar negara yang ‎mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa ‎meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun ada 3 buah ‎uud yang pernah kita miliki yaitu dalam pembukuan uud 1945. Dalam ‎mukadimah uud, sementara republik indonesia 1950, pancasila tetap ‎tercantum didalamnya merupakan bukti sejarah sebagai dasar kerohanian ‎negara, oleh karena itu, pancasila merupakan dasar yang mampu ‎mempersatukan seluruh rakyat indonesia. ‎
b.‎ Pancasila sebagai dasar negara repubilk indonesia
Sidang bppk telah menerima secara bulat pancasila itu sebagai dasar ‎negara indonesia merdeka. Dalam keputusan sidang ppki kemudian pada ‎tanggal 18 agustus 1945 pancasila tercantum secara resmi dalam ‎pembukaan uud ri, undang-undang dasar yang menjadi sumber ‎ketatanegaraan harus mengandung unsur-unsur pokok yang kuat bagi ‎seluruh bangsa dan negara. ‎
Oleh karena pancasila tercantum dalam uud 1945 dan bahkan menjiwai ‎seluruh isi peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar negara ‎bagaimana jelas tercantum dalam aline iv pembukaan uud 1945 tersebut, ‎maka semua peraturan perundang-undangan republik indonesia (ketetapan ‎mpr, pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden ‎dan peraturan pelaksanaan lainnya). Isi dan tujuan dari peraturan ‎perundang-undangan repubilk indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa ‎pancasila. Bahkan dalam ketetapan mprs no. Xx/mprs/1966 ditegaskan ‎bahwa pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum.‎
c.‎ Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa indonesia
Menurut dewan perancang nasional, yang dimaksudkan dengan ‎kepribadian indonesia adalah keseluruhan cirri-ciri khas bangsa ‎indonesia yang membedakan bangsa indonesia dengan bangsa-bangsa ‎lainnya. Keseluruhan ciri-ciri khas bangsa indonesia adalah ‎pencerminan dari garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa ‎indonesia sepanjang masa dan apabila kita memperhatikan setiap ‎pancasila itu adalah pencerminan dari bangsa kita. ‎
Demikianlah maka pancasila yang kita gali dari bumi indonesia sendiri ‎merupakan : ‎
a)‎ Dasar negara kita, republik indonesia yang merupakan sumber dari ‎segala sumber hukum yang berlaku dinegara kita
b)‎ Pandangan hidup bangsa indonesia yang dapat mempersatukan kita ‎member petunjuk dalam masyarakat kita. Yang beraneka ragam ‎sifatnya.‎
c)‎ Jiwa dan kepribadian bangsa indonesia, karena pancasila ‎memberikan corak yang khas kepada bangsa indonesia dan tak ‎dapat dipisahkan dari bangsa indonesia, serta merupakan ciri khas ‎yang dapat membedakan bangsa indonesia dari bangsa yang lain.‎
d)‎ Tujuan yang dicapai oleh bangsa indonesia, yakni suatu ‎masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan ‎spiritual berdasarkan pancasila.‎
e)‎ Perjajian luhur rakyat indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil ‎rakyat indonesia menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan ‎yang kita junjung tinggi.‎
Oleh karena itu yang penting adalah bagaimana kita memahami, ‎menghayati dan mengamalkan pancasila dalam segala segi kehidupan. ‎Tanpa itu maka pancasila hanya akan merupakan rangkaian kata-kata indah ‎yang tertulis dalam pembukaan uu 1945, yang merupakan perumusan yang ‎beku dan mati, serta tidak mempunyai arti bagi kehidupan bangsa kita.‎
IV.‎ KESIMPULAN
Setelah memperhatikan isi dalam pembahasan di atas, maka dapat ‎disimpulkan sebagai berikut : ‎
‎1.‎ Filsafat pancasila adalah hasil berfikir / pemikiran yang sedalam-‎dalamnya dari bangsa indonesia yang dianggap dipercaya dan diyakini ‎sebagai sesuatu (kenyataan, norma-norma, nilai-nilai) yang paling ‎benar, paling adil, bijaksana, paling baik dan paling sesuai bagi bangsa ‎indonesia ‎
‎2.‎ Fungsi utama filsafat pancasila bagi bangsa dan negara adalah : ‎
a.‎ Filsafat pancasila sebagai pandangan hidup bangsa indonesia
b.‎ Pancasila sebagai dasar negara republik indonesia
c.‎ Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa indonesia
‎3.‎ Falsafah pancasila sebagai dasar falsafah negara indonesia, hal tersebut ‎dapat dibuktikan dengan ditemukannya dalam beberapa dokumen ‎historis dan di dalam perundang-undangan negara indonesia. ‎V.‎ Penutup
Demikianlah makalah yang dapat kami sampaikan semoga dapat memberi ‎manfaat bagi kita semua. Penulis yakin bahwa dalam penulisan makalah ini ‎masih banyak kesalahan dan kekurangan maka dari itu kritik dan saran sangat ‎penulis butuhkan demi kesempurnaan makalah ini.‎DAFTAR PUSTAKANoporin. Dasar falsafah negara. Jakarta : Pantjoran Tujuh, 1980. Cet. 9‎Notonagoro. Pancasila secara ilmiah popular. Jakarta : Pantjoran Tujuh, 1984. Cet. ‎‎6.‎Salam,H, Burhanuddin.filsafat pancasilaisme. Jakarta : Rineka Cipta.1998.‎Http://www.topic.php‎

Diposkan oleh januarsyahm di 06:34

TUESDAY, JANUARY 25, 2011

fakta pancasila

               Ternyata memang betul sudah faktanya bahwa negara INDONESIA adalah negara islam. namun berbagai kalangan mempertanyakan hal ini ,, bahwa INDONESIA adalah negar yang minim islam nya,,,,,

             Hal ini lah yang semakin tidak rukunnya kita sebagai warganya, karena berbagai kalangan yang tidak bertanggung jawab menyalah artikan PANCASILA ini,,

 BHINEKA TUNGGAL  IKA

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Al huujaarat:13)

Sila ke satu

1.        Katakanlah: “Dialah Allah, Yang Maha Esa”.

2.       Allah adalah Ilah yang bergantung kepada-Nya segala urusan.

3.       Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan,

4.       dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. (QS. Al ikhlas:2-4)

sila kedua

                Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al maidah:8)

Sila ketiga.

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan ni’mat Allah kepadamu ketika dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni’mat Allah orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (QS. Al imran:103)

Sila keempat.

Katakanlah: “Wahai Rabb Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al imran:26)

Sila kelima

Sesungguhnya Kai telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan)supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfa’at bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS. Al hadiid:25)

Posted by argo kuswanto- at 2:58 AM

Pancasila Bertasbih

REP | 29 March 2011 | 18:26215 16  2 dari 3 Kompasianer menilai inspiratif

Ketika Pancasila Bertasbih (Keselarasan Nilai-nilai Pancasila dengan Ajaran Islam)

---

PANCASILA BERTASBIH

Dewasa ini banyak kalangan yang membincangkan kembali relevansi Pancasila dengan kondisi bangsa saat ini. Pancasila kini mulai terpinggirkan dari kancah pergaulan kebangsaan dan imbasnya, mungkin saja akan tergantikan dengan ideologi lain. Hal itu tidak akan terjadi bila semua pihak dan segenap elemen bangsa, konsisten mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen sebagai dasar negara dan sebagai sumber hukum positif yang berlaku.

Pasca tumbangnya Orde Baru tahun 1998 dan dilanjutkan dengan era reformasi yang ditandai dengan kebebasan disegala bidang, kebebasan tersebut juga turut dinikmati beberapa kelompok Islam yang konservatif atau radikal. Kelompok-kelompok tersebut sekarang bebas untuk secara lantang atau secara sembunyi-sembunyi memperjuangkan kembali kepentingan politis dan ideologinya. Ironisnya perjuangan besar itu bermuara pada obsesi mengganti Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Banyak varian bentuk, ide, gagasan dan cita-cita yang dikembangkan dari obsesi kelompok tersebut. Varian tersebut antara lain pendirian Khilafah Islamiyah, pendirian negara Islam, pelaksanaan syariat Islam dan sebagainya.

Tumbangnya Orde Baru juga dibarengi dengan problem berupa meluasnya krisis multi-dimensi. Krisis tersebut terjadi di bidang sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Kondisi tersebut semakin melegitimasi obsesi mengganti Pancasila, karena dianggap telah gagal membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Selanjutnya kelompok tersebut menganggap bahwa Islam dalam segala varian bentuknya merupakan solusi atas segala problem yang ada. Oleh karena itu slogan perjuangan mereka jelas, misalnya al-Islamu huwa al-halu (Islam adalah solusi) ataupun al-Islamu huwa al-dinu wa al-dawlah (Islam adalah agama dan sekaligus negara).

Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila, jadi bukan negara Islam dan bukan pula negara sekuler. Kalimat ini bagi beberapa pihak mungkin masih dirasa ambigu, apalagi bagi pihak-pihak yang tidak familiar dengan problem ideologi suatu bangsa. Bertumpu pada kenyataannya, fakta historis telah membuktikan bahwa itulah cara terbaik (the right way) bagi masyarakat Indonesia untuk mendiskripsikan ideologi negara. Pancasila merupakan ringkasan dari kompromi dan persetujuan yang sebelumnya amat sulit dicapai di antara para founding fathers pendiri negara ini.

Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan dan memberikan teladan kepada umat Islam tentang bagaimana hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan ras, suku bangsa, dan agama. Sebagaimana hal ini telah termaktub dalam Piagam Madinah (Nasution, 1985: 92). Mengenai urusan ke duniawian, umat Islam diberikan kebebasan untuk mengaturnya, namun tetap harus dilandasi olehta’abbud. Tanpa tujuan ta’abbud ini, niscaya kehidupan yang dijalani menjadi kosong tanpa tujuan yang berarti.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, materinya sudah ada sebelum bangsa Indonesia ada, hanya saja rumusannya secara formal baru terrealisasi sekitar tahun 1945. Apabila ada yang menyatakan bahwa hari lahirnya Pancasila adalah tanggal 1 Juni 1945, itu hanya sekedar pemberian nama saja, bukan materi Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dapat didefinisikan sebagai suatu ideologi negara yang berketuhanan berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan dan berkeadilan. Tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia merumuskan Pancasila bukan mengada-ada, tetapi memang demikian keadaannya. Direnungkan dari kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia, yang selanjutnya memang dikehendaki oleh bangsa Indonesia dalam bernegara sebagai dasar filsafat negara. Dengan demikian kedudukan Pancasila selain sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila juga sebagai jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia (Kaelan, 1998:  62).

Pancasila pada dasarnya mampu untuk mengakomodir semua lini kehidupan Indonesia. Pancasila harus dijadikan alat kesejahteraan, bukan alat kepentingan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak perbedaan. Perbedaan itu merupakan suatu bawaan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan YME. Akan lebih baik jika perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan ataupun diperuncing, namun dipersatukan dan disintesiskan dalam suatu sintesa yang positif dalam bingkai negara Kersatuan Republik Indonesia (Notonagoro, 1975: 106).

Menurut Notonogoro (dalam Bakry, 2008: 39) sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang susunannya adalah hirarkhis dan mempunyai bentuk piramidal. Sila pada Pancasila saling menjiwai dan dijiwai. Sila yang di atasnya menjiwai sila yang di bawahnya, tetapi sila yang di atasnya tidak dijiwai oleh sila yang di bawahnya. Sila yang di bawahnya dijiwai oleh sila yang di atasnya, tetapi sila yang di bawahnya tidak menjiwai sila yang di atasnya. Sebagai contoh nilai-nilai Ketuhanan menjiwai nilai-nilai Kemanusiaan Persatuan Kerakyatan dan Keadilan, sebaliknya nilai Ketuhanan tidak dijiwai oleh nilai-nilai Kemanusiaan Persatuan Kerakyatan dan Keadilan, begitulah seterusnya.

Pancasila juga merupakan ideologi terbuka (Bakry, 2008: 69-70). Ciri-ciri ideologi terbuka antara lain adalah realis, idealis dan fleksibel. Bersifat realis karena Pancasila sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia yang mencerminkan keanekaragaman ras, suku serta kepercayaan. Besifat idealis karena Pancasila merupakan konsep hasil pemikiran yang mengandung harapan-harapan, optimisme, serta mampu menggugah motivasi pendukungnya untuk melaksanakan apa yang dicita-citakan. Bersifat fleksibel karena Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus-menerus berkembang dan sekaligus mampu memberi arah melalui tafsir-tafsir baru yang konsisten dan relevan. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi, dasar negara serta kepribadian bangsa telah menopang dan mengakomodir berbagai suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia.

Negara Indonesia memiliki dasar dan ideologi Pancasila. Negara kebangsaan Indonesia yang berPancasila bukanlah negara sekuler atau negara yang memisahkan antara agama dengan negara. Di sudut lain negara kebangsaan Indonesia yang berPancasila juga bukan negara agama (paham Theokrasi) atau negara yang berdasarkan atas agama tertentu (Suhadi, 1998: 114). Negara Pancasila pada hakekatnya adalah negara kebangsaan yang Berketuhanan YME. Dengan demikian makna negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah kesatuan integral dalam kehidupan bangsa dan negara yang memilki sifat kebersamaan, kekeluargaan dan religiusitas.

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, sebenarnya memiliki keselarasan dengan ajaran Islam sebagai agama mayoritas penduduk bangsa Indonesia. Sikap umat Islam di Indonesia yang menerima dan menyetujui Pancasila dan UUD 1945, dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya dari segala segi pertimbangan. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan keselarasan Pancasila dengan ajaran Islam adalah sebagaimana uraian berikut.

1. Pancasila bukan agama dan tidak bisa menggantikan agama.

2. Pancasila bisa menjadi wahana implementasi Syariat Islam.

3. Pancasila dirumuskan oleh tokoh bangsa yang mayoritas beragama Islam.

Selain hal-hal di atas, keselarasan Pancasila dengan ajaran Islam juga tercermin dari kelima silanya yang selaras dengan ajaran Islam. Keselarasan masing-masing sila dengan ajaran Islam, akan dijelaskan melalui uraian di bawah ini.

1. Sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa bermakna bahwa bangsa Indonesia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih satu kepercayaan, dari beberapa kepercayaan yang diakui oleh negara. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah hablun min Allah, yang merupakan sendi tauhid dan pengejawantahan hubungan antara manusia dengan Allah SWT.  Al-Qur’an dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengesakan Tuhan. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 163. Dalam kacamata Islam, Tuhan adalah Allah semata, namun dalam pandangan agama lain Tuhan adalah yang mengatur kehidupan manusia, yang disembah.

2. Sila kedua yang berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab bermakna bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat pada pribadi manusia. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah hablun min al-nas, yakni hubungan antara sesama manusia berdasarkan sikap saling menghormati. Al-Qur’an dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menghormati dan menghargai sesama. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Qur’an Surat Al-Maa’idah ayat 8.

3. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia bermakna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu dan bangsa yang menegara.  Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah ukhuwah Islamiah(persatuan sesama umat Islam) dan ukhuwah Insaniah (persatuan sesama umat manusia). Al-Qur’an dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjaga persatuan. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Qur’an Surat Ali Imron ayat 103.

4. Sila keempat berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmad Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan bermakna bahwa dalam mengambil keputusan bersama harus dilakukan secara musyawarah yang didasari oleh hikmad kebijaksanaan. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah mudzakarah (perbedaan pendapat) dan syura (musyawarah). Al-Qur’an dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu selalu bersikap bijaksana dalam mengatasi permasalahan kehidupan dan selalu menekankan musyawarah untuk menyelesaikannya dalam suasana yang demokratis. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Qur’an Surat Ali Imron ayat 159.

5. Sila kelima berbunyi Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia bermakna bahwa Negara Indonesia sebagai suatu organisasi tertinggi memiliki kewajiban untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah adil. Al-Qur’an dalam beberapa ayatnya memerintahkan untuk selalu bersikap adil dalam segala hal, adil terhadap diri sendiri, orang lain dan alam. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Qur’an Surat al-Nahl ayat 90.

Berdasarkan penjelasan di atas, sebenarnya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara memiliki keselarasan dengan ajaran Islam. Sikap umat Islam di Indonesia yang menerima dan menyetujui Pancasila dan UUD 1945, dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya dari segala segi pertimbangan.

Dengan demikian sudah semestinya tercipta kebersamaan antara golongan nasionalis dan golongan Islam di bumi pertiwi ini. Semoga suatu saat nanti terwujud kebersamaan antara golongan nasionalis (kebangsaan) dengan golongan Islam, sehingga terwujud suatu masa ketika PANCASILA BERTASBIH.

Mohon Maaf Apabila Ada Yang Salah

Tujuan Saya Hanya Ingin Berbagi

Renold

PANCASILA & ISLAM

Keselarasan Nilai-nilai Pancasila Dengan Ajaran Islam

Agustus 17th, 2011 by Dargombes Mutenroshi | Posted under Indonesia.

Dewasa ini banyak kalangan yang membincangkan kembali relevansi Pancasila dengan kondisi bangsa saat ini. Pancasila kini mulai terpinggirkan dari kancah pergaulan kebangsaan dan imbasnya, mungkin saja akan tergantikan dengan ideologi lain. Hal itu tidak akan terjadi bila semua pihak dan segenap elemen bangsa, konsisten mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen sebagai dasar negara dan sebagai sumber hukum positif yang berlaku.

Pasca tumbangnya Orde Baru tahun 1998 dan dilanjutkan dengan era reformasi yang ditandai dengan kebebasan disegala bidang, kebebasan tersebut juga turut dinikmati beberapa kelompok Islam yang konservatif atau radikal. Kelompok-kelompok tersebut sekarang bebas untuk secara lantang atau secara sembunyi-sembunyi memperjuangkan kembali kepentingan politis dan ideologinya. Ironisnya perjuangan besar itu bermuara pada obsesi mengganti Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia. Banyak varian bentuk, ide, gagasan dan cita-cita yang dikembangkan dari obsesi kelompok tersebut. Varian tersebut antara lain pendirian Khilafah Islamiyah, pendirian negara Islam, pelaksanaan syariat Islam dan sebagainya.

Tumbangnya Orde Baru juga dibarengi dengan problem berupa meluasnya krisis multi-dimensi. Krisis tersebut terjadi di bidang sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Kondisi tersebut semakin melegitimasi obsesi mengganti Pancasila, karena dianggap telah gagal membawa negara ini ke arah yang lebih baik. Selanjutnya kelompok tersebut menganggap bahwa Islam dalam segala varian bentuknya merupakan solusi atas segala problem yang ada. Oleh karena itu slogan perjuangan mereka jelas, misalnya al-Islamu huwa al-halu (Islam adalah solusi) ataupun al-Islamu huwa al-dinu wa al-dawlah (Islam adalah agama dan sekaligus negara).

Indonesia adalah negara berdasarkan Pancasila, jadi bukan negara Islam dan bukan pula negara sekuler. Kalimat ini bagi beberapa pihak mungkin masih dirasa ambigu, apalagi bagi pihak-pihak yang tidak familiar dengan problem ideologi suatu bangsa. Bertumpu pada kenyataannya, fakta historis telah membuktikan bahwa itulah cara terbaik (the right way) bagi masyarakat Indonesia untuk mendiskripsikan ideologi negara. Pancasila merupakan ringkasan dari kompromi dan persetujuan yang sebelumnya amat sulit dicapai di antara para founding fathers pendiri negara ini.
Nabi Muhammad Shollallahu ‘alaihi wa sallam telah mengajarkan dan memberikan teladan kepada umat Islam tentang bagaimana hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan ras, suku bangsa, dan agama. Sebagaimana hal ini telah termaktub dalam Piagam Madinah (Nasution, 1985: 92). Mengenai urusan ke duniawian, umat Islam diberikan kebebasan untuk mengaturnya, namun tetap harus dilandasi olehta’abbud. Tanpa tujuan ta’abbud ini, niscaya kehidupan yang dijalani menjadi kosong tanpa tujuan yang berarti.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, materinya sudah ada sebelum bangsa Indonesia ada, hanya saja rumusannya secara formal baru terrealisasi sekitar tahun 1945. Apabila ada yang menyatakan bahwa hari lahirnya Pancasila adalah tanggal 1 Juni 1945, itu hanya sekedar pemberian nama saja, bukan materi Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara dapat didefinisikan sebagai suatu ideologi negara yang berketuhanan berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan dan berkeadilan. Tokoh-tokoh kenegaraan Indonesia merumuskan Pancasila bukan mengada-ada, tetapi memang demikian keadaannya. Direnungkan dari kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia, yang selanjutnya memang dikehendaki oleh bangsa Indonesia dalam bernegara sebagai dasar filsafat negara. Dengan demikian kedudukan Pancasila selain sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila juga sebagai jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia (Kaelan, 1998: 62).

Pancasila pada dasarnya mampu untuk mengakomodir semua lini kehidupan Indonesia. Pancasila harus dijadikan alat kesejahteraan, bukan alat kepentingan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki banyak perbedaan. Perbedaan itu merupakan suatu bawaan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan YME. Akan lebih baik jika perbedaan itu bukan untuk dipertentangkan ataupun diperuncing, namun dipersatukan dan disintesiskan dalam suatu sintesa yang positif dalam bingkai negara Kersatuan Republik Indonesia (Notonagoro, 1975: 106).

Menurut Notonogoro (dalam Bakry, 2008: 39) sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang susunannya adalah hirarkhis dan mempunyai bentuk piramidal. Sila pada Pancasila saling menjiwai dan dijiwai. Sila yang di atasnya menjiwai sila yang di bawahnya, tetapi sila yang di atasnya tidak dijiwai oleh sila yang di bawahnya. Sila yang di bawahnya dijiwai oleh sila yang di atasnya, tetapi sila yang di bawahnya tidak menjiwai sila yang di atasnya. Sebagai contoh nilai-nilai Ketuhanan menjiwai nilai-nilai Kemanusiaan Persatuan Kerakyatan dan Keadilan, sebaliknya nilai Ketuhanan tidak dijiwai oleh nilai-nilai Kemanusiaan Persatuan Kerakyatan dan Keadilan, begitulah seterusnya.

Pancasila juga merupakan ideologi terbuka (Bakry, 2008: 69-70). Ciri-ciri ideologi terbuka antara lain adalah realis, idealis dan fleksibel. Bersifat realis karena Pancasila sesuai dengan keadaan bangsa Indonesia yang mencerminkan keanekaragaman ras, suku serta kepercayaan. Besifat idealis karena Pancasila merupakan konsep hasil pemikiran yang mengandung harapan-harapan, optimisme, serta mampu menggugah motivasi pendukungnya untuk melaksanakan apa yang dicita-citakan. Bersifat fleksibel karena Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus-menerus berkembang dan sekaligus mampu memberi arah melalui tafsir-tafsir baru yang konsisten dan relevan. Dengan demikian Pancasila sebagai ideologi, dasar negara serta kepribadian bangsa telah menopang dan mengakomodir berbagai suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia.

Negara Indonesia memiliki dasar dan ideologi Pancasila. Negara kebangsaan Indonesia yang berPancasila bukanlah negara sekuler atau negara yang memisahkan antara agama dengan negara. Di sudut lain negara kebangsaan Indonesia yang berPancasila juga bukan negara agama (paham Theokrasi) atau negara yang berdasarkan atas agama tertentu (Suhadi, 1998: 114). Negara Pancasila pada hakekatnya adalah negara kebangsaan yang Berketuhanan YME. Dengan demikian makna negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah kesatuan integral dalam kehidupan bangsa dan negara yang memilki sifat kebersamaan, kekeluargaan dan religiusitas.

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, sebenarnya memiliki keselarasan dengan ajaran Islam sebagai agama mayoritas penduduk bangsa Indonesia. Sikap umat Islam di Indonesia yang menerima dan menyetujui Pancasila dan UUD 1945, dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya dari segala segi pertimbangan. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan keselarasan Pancasila dengan ajaran Islam adalah sebagaimana uraian berikut.

1. Pancasila bukan agama dan tidak bisa menggantikan agama.

2. Pancasila bisa menjadi wahana implementasi Syariat Islam.

3. Pancasila dirumuskan oleh tokoh bangsa yang mayoritas beragama Islam.
Selain hal-hal di atas, keselarasan Pancasila dengan ajaran Islam juga tercermin dari kelima silanya yang selaras dengan ajaran Islam. Keselarasan masing-masing sila dengan ajaran Islam, akan dijelaskan melalui uraian di bawah ini.

1. Sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa bermakna bahwa bangsa Indonesia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih satu kepercayaan, dari beberapa kepercayaan yang diakui oleh negara. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah hablun min Allah, yang merupakan sendi tauhid dan pengejawantahan hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Al-Qur’an dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengesakan Tuhan. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 163. Dalam kacamata Islam, Tuhan adalah Allah semata, namun dalam pandangan agama lain Tuhan adalah yang mengatur kehidupan manusia, yang disembah.

2. Sila kedua yang berbunyi Kemanusiaan yang Adil dan Beradab bermakna bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak-hak yang melekat pada pribadi manusia. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah hablun min al-nas, yakni hubungan antara sesama manusia berdasarkan sikap saling menghormati. Al-Qur’an dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menghormati dan menghargai sesama. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Qur’an Surat Al-Maa’idah ayat 8.

3. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia bermakna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu dan bangsa yang menegara. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah ukhuwah Islamiah(persatuan sesama umat Islam) dan ukhuwah Insaniah (persatuan sesama umat manusia). Al-Qur’an dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menjaga persatuan. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Qur’an Surat Ali Imron ayat 103.

4. Sila keempat berbunyi Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmad Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan bermakna bahwa dalam mengambil keputusan bersama harus dilakukan secara musyawarah yang didasari oleh hikmad kebijaksanaan. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah mudzakarah (perbedaan pendapat) dan syura (musyawarah). Al-Qur’an dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu selalu bersikap bijaksana dalam mengatasi permasalahan kehidupan dan selalu menekankan musyawarah untuk menyelesaikannya dalam suasana yang demokratis. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Qur’an Surat Ali Imron ayat 159.

5. Sila kelima berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia bermakna bahwa Negara Indonesia sebagai suatu organisasi tertinggi memiliki kewajiban untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah adil. Al-Qur’an dalam beberapa ayatnya memerintahkan untuk selalu bersikap adil dalam segala hal, adil terhadap diri sendiri, orang lain dan alam. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Qur’an Surat al-Nahl ayat 90.

Berdasarkan penjelasan di atas, sebenarnya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara memiliki keselarasan dengan ajaran Islam. Sikap umat Islam di Indonesia yang menerima dan menyetujui Pancasila dan UUD 1945, dapat dipertanggung jawabkan sepenuhnya dari segala segi pertimbangan.

Dengan demikian sudah semestinya tercipta kebersamaan antara golongan nasionalis dan golongan Islam di bumi pertiwi ini. Semoga suatu saat nanti terwujud kebersamaan antara golongan nasionalis (kebangsaan) dengan golongan Islam, sehingga terwujud suatu masa ketika PANCASILA BERTASBIH.

Oleh : Reymond, Referenced by Imam Nawawi

Diposkan oleh nangsa on Thursday, March 10, 2011

Pancasila didasarkan pada ajaran Islam yg murni dan suciA. Sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”Diambil dari Al Quran diantaranya :1. surat Al Ikhlas ayat 1. “Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa”2. surat Al Fushshilat ayat 6“Katakanlah: “Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadaNya dan mohonlah ampun kepadaNya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya,”3. surat As Shod ayat 65. Katakanlah (ya Muhammad): “Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan.4. Surat As Shoffat ayat 4. “Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa”5. Surat An Nahl ayat 51. “Allah berfirman: “Janganlah kamu menyembah dua tuhan; sesungguhnya Dialah Tuhan Yang Maha Esa, maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut.”

6. Surat Al Maidah no 73. Sesungguhnya kafirlah orang0orang yang mengatakan: “Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga”, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.

7. Dan masih banyak ayat lain yg sejenis di Al Quran.

B. Sila kedua, “ kemanusiaan Yang adil dan beradab”

Diambil dari Al Quran (perintah Adil)

1. Surat Al Maidah ayat 8. “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
2. Surat Al Baqoroh ayat 143 “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu..”
3. Dan masih banyak ayat2 yg lain yg sejenis di Al Quran

Perintah untuk berakhlaq yg baik (adab yg baik) Diambil dari Al Quran

1. Surat An Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
2. Surat al Baqoroh ayat 83. Dan … Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. ..
3. Surat Al Isroo ayat 53. Dan katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: “Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.
4. Dan masih banyak ayat2 yg lain yg sejenis di Al Quran

C. Sila ketiga “persatuan Indonesia”

Al Quran memerintahkan untuk bersatu dan jangan berselisih dab bercerai berai.

1. Surat Ali Imron ayat 103. “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.
2. Surat Ali Imron ayat 105. “Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat,”

D. Sila keempat “ kerakyatan yg dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dlm permusyawaratan perwakilan”

Di dlm Al Quran ada surat ke 42 yg berjudul As Syuuro yg artinya musyawarah

1. Surat As syuuro ayat 38. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

E. Sila ke lima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Islam mengajarkan keadilan,baik keadilan individu maupun keadilan hokum

Dalil dari Al Quran

1. Surat Al Maidah ayat 42. “…Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

2. Surat An Nisaa ayat 58. “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

3. Surat An Nisaa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Ternyata Pancasila didasarkan pada Al Quran

---

Pancasila didasarkan pada ajaran Islam yg murni dan suci

A. Sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”

Diambil dari Al Quran diantaranya :

1. surat Al Ikhlas ayat 1. “Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa”

2. surat Al Fushshilat ayat 6 “Katakanlah: “Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadaNya dan mohonlah ampun kepadaNya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya,”

3. surat As Shod ayat 65. Katakanlah (ya Muhammad): “Sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan.

4. Surat As Shoffat ayat 4. “Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Esa”

5. Surat An Nahl ayat 51. “Allah berfirman: “Janganlah kamu menyembah dua tuhan; sesungguhnya Dialah Tuhan Yang Maha Esa, maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut.”

6. Surat Al Maidah no 73. Sesungguhnya kafirlah orang0orang yang mengatakan: “Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga”, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.

7. Dan masih banyak ayat lain yg sejenis di Al Quran.

B. Sila kedua, “ kemanusiaan Yang adil dan beradab”

Diambil dari Al Quran (perintah Adil)

1. Surat Al Maidah ayat 8. “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”
2. Surat Al Baqoroh ayat 143 “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu..”
3. Dan masih banyak ayat2 yg lain yg sejenis di Al Quran

Perintah untuk berakhlaq yg baik (adab yg baik)

1. Surat An Nahl ayat 90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
2. Surat al Baqoroh ayat 83. Dan … Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. ..
3. Surat Al Isroo ayat 53. Dan katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: “Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.
4. Dan masih banyak ayat2 yg lain yg sejenis di Al Quran

Sila ketiga “persatuan Indonesia”

Al Quran memerintahkan untuk bersatu dan jangan berselisih dab bercerai berai.

1. Surat Ali Imron ayat 103. “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.
2. Surat Ali Imron ayat 105. “Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat,”

Sila keempat “ kerakyatan yg dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dlm permusyawaratan perwakilan”

Di dlm Al Quran ada surat ke 42 yg berjudul As Syuuro yg artinya musyawarah

1. Surat As syuuro ayat 38. Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Sila ke lima “Keadilan social bagi rakyat Indonesia”

Islam mengajarkan keadilan,baik keadilan individu maupun keadilan hokum

Dalil dari Al Quran

1. Surat Al Maidah ayat 42. “…Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.”

2. Surat An Nisaa ayat 58. “ Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

3. Surat An Nisaa ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Sumber http://www.softlookup.com/display.asp?id=36738

Al-Quran & Pancasila

REP | 20 June 2011 | 23:31119 0  1 dari 1 Kompasianer menilai aktual

---

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Baqoroh : 163)


2. Kemanusiaan Yang adil dan Beradab
Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S. An-Nahl : 90)

3. Persatuan Indonesia
Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (Q.S. Ali Imron : 103)

4. Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
Dan kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. (Q.S. Shaad : 20)

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Q.S. Ali ‘Imron : 159)


5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong
kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Ma’idah : 8)
Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. al-Hujarot : 13)

Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul perselisihan), Maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi Keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. (Q.S. al-Baqoroh : 153)

Pancasila Sesuai Dengan Al Qur’an

July 27th, 2011 | Author: admin

PANCASILA Sesuai Dengan Al Qur’an

oleh: Kyai Much Muchtar Mu’thi, Pesantren Majma’al Bahrain – Shiddiqiyyah, Ploso, Jombang

ALASAN PERTAMA: ALASAN AL-QUR’AN

INNALLADZIINA AMANUU WALLADZIINA HAADUU WANNASHOOROO WASH-SHOBI-IINA MAN AMANA BILLAHI WAL YAUMAL AKHIR WA AMALAN SHOLIHAN FALAHUM AJRUHUM ‘INDAROBBIHIM WALAA KHOUFUN ‘ALAIHIM WALAHUM YAHZANUNA..(QS:Al Baqoroh:62).
Artinya:
Sesungguhnya orang-orang mukmin (Islam) dan orang-orang Yahudi, dan orang-orang Nashrani dan orang-orang Shobi-in, siapa saja diantaranya yang benar-benar beriman kepada Alloh dan hari kemudian dan amal sholeh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati..

Dalam ayat ini Alloh Ta’ala menerangkan:
(1). Orang-orang Islam
(2). Orang-orang Yahudi
(3). Orang-orang Nasrani.
(4). Orang-orang Shobi-in.

Siapa saja diantara orang-orang ini, apabila:

(1). Beriman kepada Alloh,

(2). Beriman kepada Hari Akhirat,

(3). Beramal Sholih,

semuanya itu akan menerima pahala dari Alloh Ta’ala, dan akan menerima jaminan selamat di akhirat.

Maka jelaslah dalam ayat ini yang dipentingkan bukan nama. Apakah nama Islam, Yahudi, Nasrani, Shobi-in, bukan nama-nama inilah yang menjadi jaminan akan menerima pahala dan keselamatan melainkan hanya TIGA PERKARA lah yang menjadi jaminan keselamatan dan menerima pahala, yaitu:
1- AAMANNA BILLAH
2- AAMANNA BILYAUMIL AKHIR
3- AMALAN SHOLIHAN.

ALASAN KEDUA: ALASAN HADITS

QOLA ROSULULLOH SHOLLALLOHU ALAIHI WASALLAM:
SAYA’LII ROMAAHUN LAA YABQO MINAL ISLAAMI ILLA ISMUHU (alhadits, an Ali rodiyallohu anhu – Alhikam, jilid II/halaman 52).

Artinya:
Akan datang suatu zaman, di dalam zaman itu tiadalah yang tetap dari Islam kecuali namanya saja.

Menurut hadits ini Rosulullah S.A.W telah menerangkan bahwa di akhir-akhir zaman, manusia hanya gemar namanya saja yang Islam akan tetapi imannya dan amalnya bukan amal Islam. Dikira kalau namanya Islam, sudah jadi orang Islam meskipun tidak amal sholih.

ALASAN KETIGA

PANCASILA itu sendiri tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dari sila yang pertama sampai sila yang ke lima, satupun tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam.

(1). Sila Ke-Satu: KETUHANAN YANG MAHA ESA.
Sesuai dengan ayat Al-Qur’an:
WA ILAHUKUM ILAAHU WAHIDUN (QS.Al Baqoroh 163)
Artinya: Dan Tuhanmu itu, Tuhan Yang Maha Esa.

(2). Sila Ke-Dua: KEMANUSIAN YANG ADIL DAN BERADAB.
Sesuai dengan ayat Al-Qur’an:
FALA TATTABIUL HAWAA – ANTA’DILUU (QS.An Nisaa 135).
Artinya:
Maka janganlah kamu mengikuti hawa, hendaklah kamu jadi manusia yang adil.

(3). Sila Ke-Tiga: PERSATUAN INDONESIA
Sesuai dengan ayat Al-Qur’an:
WAJA ALNAAKUM SYU-‘UUBA WA QOBAILA LITA’AROFU
(QS.Alhujrot:13)
Artinya:
Dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.

(4). Sila Ke-Empat: KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT
KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN.
Sesuai dengan ayat Al-Qur’an:
WA AFROHUM SYUU ROO BAINAHUM (QS. Asy Syuraa 38)
Artinya: Dan perkara mereka dimusyawaratan antara mereka

(5) Sila Kelima: KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
Ayat yang sesuai adalah:
INNALLOOHA YA’MURUKUM BIL’ADLI WA IKHSAN (QS.An Nahl 90).
Artinya: Sesungguhnya Alloh Ta’ala itu menyuruh kamu dengan adil dan baik

ALASAN KE-EMPAT

Di dalam pancasila itu terisi enam kalimat dari Islam, yaitu:
(1). Kalimat Pertama “ADIL”
(2). Kalimat Ke-Duan “RAKYAT”
Qola Roasululloh SAW: KULLUKUM ROO’IN WAKYLLUKUM MAS-UULA 
‘AN RO’YATIHI” (‘an ibnu ‘umar, …../kaf/236).
Artinya: Kamu semuanya itu penggembala dan kamu semuanya akan ditanya dari
soal gembalaanmu”.
(3). Kalimat “HIKMAH”
WAMAN YU-TII-IL HIKMATAN FAQOD UUTIYA KHOIRON KATSIRON
(QS.2. Albaqoroh :269).
Artinya: Barangsiapa yang didatangkan satu hikmah maka benar-benar didatangkan
kebaikan yang banyak.
(4). Kalimat “WAKIL”
WA KAAA BILLAHI WAKIILAA (QS.4. An Nisaa 81).
Artinya: Dan cukuplah dengan Alloh penyerahan itu.
(5). Kalimat “MUSYAWARAH”
WASYAAWIR HUM FIIL AMRI (QS. Ali Imron” 159).
Artinya: Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
(6). Kalimat “ADAB”
Qola rosululloh SAW: AKRIMU AULADAKUM WA ‘AHSINUU ADABAHUM
(An Anas – Jamiush-Shoghir/ Alif/49).
Artinya: Mulyakanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab-adabnya.

ALASAN KELIMA

Yang menyusun Pancasila adalah orang-orang Islam, Pemimpin Islam Indonesia yang pilihan, yaitu:
• Ir. Soekarno
• Drs. Mohammad Hatta
• Abi Kusno Tjokrosuyoso
• Kyai Abdul Kohar Mudzakir
• Kyai Abdul Wachid Hasyim
• Kyai Agus Salim
• Achmad Subardjo
• Mr. Mohammad Yamin.

Hanya satu yang Kristen, yaitu Mr. Maramis.

ALASAN KEENAM

Susunannya sesuai dengan kalimat-kalimat adalam Al-Qur’an:
ROBBIN NAAS – MAALIKIN NAAS – ILAAHIN NAAS
KETUHANAN YANG MAHA ESA = ROBBI – MAALIKI – ILAAHI
MANUSIA = AN NAAS – AN NAAS – AN NAAS

ALASAN KETUJUH

Orang-orang beragama Islam.
Dan inti ajaran Islam adalah LAA ILAAHA ILLALLOH.
Sebagaimana tersebut dalam hadits:
QOLA ROSULULLOH SAW:
AFDLOLU MAQULTU ANA WANABIYYUUNA MIN QOBLII LAA ILAAHA ILLALLOHU (Al Hadits).
Artinya:
Seutama-utama apa yang aku ucapkan dan yang diucapkan para Nabi sebelum aku ialah LAA ILAAHA ILLALLOH.

Tauhid itu ialah Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka bagi orang Islam Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa itu ialah “AT TAUHID”, karena sebagai orang Islam tidak ada tuhan lainnya ALLOH. Tidak akan ber’itikad: Ketuhanan lainnya Tauhid.

Ummat Islam ber-I’tikad bahwa Yang Maha Esa itu adalah Tauhid. Dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, BAB : XI pasal 29 ayat nomor 1 dan 2.
(1). Negara Berdasarkan Atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2). Negara Menjamin Tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

ALASAN KEDELAPAN

Ulama Islam jaman kemerdekaan merasa bahagia, merasa bangga, merasa gembira, merasa syukur sampai meneteskan air mata, bahwa di Indonesia ini, I’tikad Tauhid, kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan hanya menjadi soal I’tikad individu, bukan menjadi soal rakyat Indonesia, akan tetapi sudah menjadi soal Negara.

Perhatikanlah:
(1). Pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia merdeka. Di waktu rakyat Indonesia merdeka itu, masalah Ketuhanan Yang Maha Esa masih jadi soal rakyat Indonesia.
“Atas Berkat Rahmat Alloh Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”
Dalam alinea ke-III ini rakyat Indonesia menyatakan kepada seluruh dunia, bahwa kemerdekaannya itu adalah atas berkat rahmat Alloh.

(2). Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Hari Sabtu Pahing, Bulan Romadlon, tanggal 10 Negara Republik Indonesia berdiri. Maka berdirinya Negara Republik Indonesia itu didirikan di atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
• Dalam alinea IV (Pembukaan UUD 1945) disebutkan: Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa.
• Dalam batang tubuhnya Undang-undang Dasar 1945, Bab XI- Agama – pasal 29 ayat (1): Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
• Maka jelaslah soal “Ketuhanan Yang Maha Esa” sudah bukan soal I’tikadnya rakyat saja: artinya bukan hanya rakyat Indonesia yang ber Tuhan, bukan hanya bangsa Indonesia yang ber Tuhan, akan tetapi Negara Republik Indonesia juga ber Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun fakta-fakta yang tidak terbantahkan oleh siapapun, bahwa Negara Republik Indonesia ber KETUHANAN YANG MAHA ESA, perhatikanlah dibawah ini:

Fakta Pertama: Adalah fakta konstitusionil, dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV yang berbunyi: Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam batang tubuh UUD 1945 Bab XI pasal 29 ayat (1): Negara Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Fakta Kedua: Negara yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai kewajiban-kewajiban, tersebut dalam batang tubuh UUD 1945 Bab XI pasal 29 ayat (2). Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama nya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Kewajiban Negara ber Tuhan ditentukan kewajibannya, yaitu:
(1). Kewajiban menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing.
(2). Kewajiban menjamin tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agamanya.
(3). Kewajiban menjamin tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut kepercayaannya.

Fakta Ketiga: Adanya departemen agama Republik Indonesia yang berkewajiban melayani kehidupan beragama.

Fakta Ke-empat: Masjid-masjid, Musholla-musholla, Pesantren-pesantren, Madrasah Madarasah tumbuh subur di Nusantara Indonesia dan mendapat bantuan-bantuan dari Pemerintah. Di bangun musholla-musholla di kantor-kantor, di tempat-tempat umum seperti terminal-terminal dan pelabuhan-pelabuhan

Fakta Kelima: Sekolah Umum mulai dari tingkat SD sampai Perguruan Tinggi diwajibkan Pelajaran Agama.

Fakta Keenam: Berpuluh-puluh ribu guru agama negeri yang mengajarkan ajaran Islam.

Fakta Ketujuh: Pelayanan Ibadah Haji, asrama-asrama haji di Indonesia maupun di Saudi Arabia di bangun.

Fakta ke Delapan: Diadakan musabaqoh Tilawatil Qur’an, Musabaqoh Hifdzil Qur’an, Musabaqoh Cerdas Cermat Al-Qur’an dari tingkat kecamatan, Kabupaten, Propinsi, sampai tingkat Nasional dengan biaya yang banyak.

Fakta Kesembilan: Iedul Fitri, Iedul Adh-ha, Nuzulul Qur’an, Isro Mi’roj, Maulid Nabi dan Tahun Baru hijriyah diadakan peringatan secara Nasional.

Fakta Kesepuluh: Da’wah agama tidak memakai izin, Al-Qur’an dicetak sebanyak mungkin.

Fakta Kesebelas: Negara membangun Masjid Negara yang terbesar dan megah dengan biaya yang bermilyard-milyard yang didalamnya ditempatkan Kantor Majelis Ulama Pusat.

Dan masih banyak fakta-fakta lain.

ALASAN KESEMBILAN

Adalah wajib syukur kepada pemimpin-pemimpin kita yang menyusun Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang begitu hebat. Karena syukur kepada manusia itu adalah perintah Alloh dan melaksanakan perintah Alloh adalah ibadah.
QOLA ROSULULLOH SAW.: MAN LAM YASY-KURINNAAS LAM YASY-KURILLAH (Al-hadits).
Artinya: Barangsiapa tidak syukur kepada sesama manusia, berarti tidak syukur kepada Alloh.

ALASAN KESEPULUH

Bagi keyakinan kami belum ada Undang-undang di Negara-negara lain yang indah, bagus, laksana Undang-undang Negara kita Republik Indonesia ini. Sebab di dalam Undang-undang Negara kita ini, bisalah bertemu manjadi satu, Tiga Teori Kedaulatan:
1. Kedaulatan Tuhan 2. Kedaulatan Rakyat dan 3. Kedaulatan Hukum.

(1). Kedaulatan Tuhan:
Disebutkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, Alinea ke-III, Yang Maha Kuasa, Maha Daulat adalah Tuhan, Atas Berkat Rahmat Alloh Yang Maha Kuasa.
(2). Kedaulatan Rakyat:
- Disebutkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, alinea ke-IV bunyinya: Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.
- Dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945, Bab I, judul Bentuk dan Kedaulatan, pasal 1 ayat 2, bunyinya: Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
(3). Kedaulatan Hukum:
Dalam Penjelasan resmi Undang-Undang Dasar 1945, Bab : Sistem Pemerintahan Negara. “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechstat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (mechstat).
- Kalau manusia-manusia itu dalam Al-qur’an disebutkan, KHOLIFATULLAH (wakil Alloh Ta’ala) di bumi, yang di beri kekuasaan mengelola isi alam ini.
- Maka kedaulatan rakyat adalah mencerminkan kedaulatan Tuhan, atau pantulan dari Kedaulatan Tuhan yang putusannya harus di TA’ATI.

Meskipun masih banyak alasan-alasan lain, akan tetapi SEPULUH MACAM ALASAN inilah, bagi kami sudah cukup.

ALHAMDULILLAHIROBBIL’ALAMIN
Pada tahun 1978 Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, Ketetapan Nomor IV, Judul: Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Sosial Budaya. Nomor (2). Pendidikan. Huruf ‘a’ bunyinya:

“Pendidikan Nasional berdasarkan atas Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”

Alhmadulillahirobbil’alamin.
Wasalamu ala manit taba al-huda

Pancasila dalam Perspektif Islam

Akhir-akhir ini banyak bermunculan upaya-upaya yang dilakukan baik oleh golongan yang pro maupun yang kontra terhadap keberadaan Pancasila. M. Syafi’i Anwar mengklasifikasikan paradigma pemikiran politik Islam yang berkembang di dunia kaum muslimin, yang masing-masing memiliki pandangan tersendiri tentang Islam sebagai dasar negara Indonesia. Pertama, Substantif-Inklusif, yang memandang dan meyakini bahwa Islam sebagai agama tidak merumuskan konsep-konsep teoritis yang berhubungan dengan politik, apalagi kenegaraan. Kedua, Legal-Eksklusif, yang memandang dan meyakini bahwa Islam bukah hanya agama, tetapi juga sebuah sistem hukum yang lengkap, sebuah ideologi universal dan sistem yang paling sempurna yang mampu memecahkan seluruh permasalahan kehidupan umat manusia.

Dua kelompok besar ini juga tampak secara jelas di negara Indonesia. Satu kelompok yang berupaya keras untuk mempertahankan agar Pancasila tetap menjadi pondasi NKRI, dan kelompok lainnya getol dan rutin selalu mengobarkan semangat tentang konsep negara Islam (dan al-Qur’an) sebagai pilar negara Indonesia.

Makalah ini mencoba untuk memaparkan secara singkat tentang Pancasila dalam pandangan Islam, pandangan Islam terhadap Daulah Khilafah Islam di NKRI, pandangan Islam terhadap kesanggupan Pancasila dalam menjawab problematika bangsa, dan konsepsi Islam dalam penerapan ideologi bangsa.

a. Pancasila dalam pandangan Islam

Dalam suatu negara dibutuhkan suatu tata aturan yang bisa mengakomodir seluruh masyarakat di bawah naungan negara tersebut.

Demikian halnya dengan Indonesia sebagaimana kita ketahui bersama dalam sejarah bahwa sejak lama Pancasila telah menopang dan mengakomodir berbagai suku, ras, dan agama yang ada di Indonesia. Pancasila dirasa sangat sesuai dan tepat untuk mengakomodir seluruh ras, suku bangsa, dan agama yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan bahwa sila-sila Pancasila selaras dengan apa yang telah tergaris dalam al-Qur’an.

Ketuhanan Yang Maha Esa. al-Qur’an dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengesakan Tuhan (misalkan QS. al-Baqarah: 163). Dalam kacamata Islam, Tuhan adalah Allah semata. Namun, dalam pandangan agama lain Tuhan adalah yang mengatur kehidupan manusia, yang disembah.

Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mencerminkan nilai kemanusiaan dan bersikap adil (Qs. al-Maa’idah: 8). Islam selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersikap adil dalam segala hal, adil terhadap diri sendiri, orang lain dan alam.

Persatuan Indonesia. Semua agama termasuk Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersatu dan menjaga kesatuan dan persatuan (Qs. Ali Imron: 103).

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan. Pancasila dalam sila keempat ini selaras dengan apa yang telah digariskan al-Qur’an dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Islam selalu mengajarkan untuk selalu bersikap bijaksana dalam mengatasi permasalahan kehidupan (Shaad: 20) dan selalu menekankan untuk menyelesaikannya dalam suasana demokratis (Ali Imron: 159).

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila yang menggambarkan terwujudnya rakyat adil, makmur, aman dan damai. Hal ini disebutkan dalam surat al-Nahl ayat 90.

Namun, di sisi lain Hizbut Tahrir Indonesia (Zahro, 2006:98-99) secara tegas menolak keabsahan UUD 1945. Asas demokrasi yang dianut oleh UUD 1945 merupakan titik awal penolakan mereka terhadap UUD 1945 dan Pancasila. Mereka memandang UUD 1945 dan Pancasila tidak sesuai dengan nurani ajaran al-Qur’an. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:

1. Sumber kemunculan demokrasi adalah manusia. Dalam demokrasi, yang berwenang untuk menetapkan hukum atas segala perbuatan adalah akal manusia. Hal ini sangat bertentangan dengan Islam, di mana yang berwenang menetapkan segala hukum adalah Allah, bukan akal.

2. Akidah yang melahirkan ide demokrasi adalah akidah sekularisme, yakni pemisahan agama dari kehidupan dan negara. Akidah ini memang tidak mengingkari eksistensi agama, namun ia menghapuskan perannya untuk mengatur kehidupan bernegara. Konsekuensinya adalah akidah ini memberikan kewenangan kepada manusia untuk membuat peraturan kehidupannya sendiri.

3. Ide pokok demokrasi yang menjadikan kedaulatan di tangan rakyat sebagai sumber kedaulatan, menyebabkan rakyat dapat menetapkan konstitusi, peraturan dan undang-undang apapun berdasarkan pertimbangan mereka sesuai dengan kemaslahatan yang mereka perlukan. Dengan begitu, rakyat melalui para wakilnya berhak melegalkan perbuatan murtad, keyakinan paganisme atau animisme, perzinahan, homoseksual, dan perbuatan lainnya yang diharamkan oleh syari’at Islam.

4. Asas nasionalisme yang terkandung pada UUD 1945 merupakan bagian darita’assub (kefanatikan) yang dilarang dalam Islam. Semua aktivitas politik umat Islam seharusnya ditujukan untuk kejayaan Islam dan umatnya secara universal. Nasionalisme secara tidak langsung memecah-belah kesatuan teritorial Islam yang universal.

b. Pandangan Islam terhadap Daulah Khilafah Islam di NKRI

Dalam pandangan Hizbut Tahrir Indonesia, Islam harus dijalankan secara kaffah, menyeluruh, total dalam berbagai bidang kehidupan. Mereka memandang bahwa penegakkan syari’at Islam tidak dapat ditunda-tunda lagi. Ia harus mutlak dan segera untuk diterapkan. Untuk itu, Hizbut Tahrir tidak mengenal adanya tadarruj(penahapan) dalam proses penerapan syari’at Islam dalam suatu wilayah muslim. Hal ini didasarkan pada Qs. al-Maidah ayat 3: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu”.

Hizbut Tahrir memandang bahwa setelah turunnya ayat ini, kaum muslimin dituntut secara global untuk melaksanakan dan menerapkan seluruh hukum Islam secara penuh.

Menurut Hizbut Tahrir, kegamangan negara-negara muslim dalam mengaplikasikan hukum-hukum Islam secara kaffah sebagaimana konsep mereka di atas, adalah disebabkan oleh pengaruh-pengaruh ideologi penjajah Barat yang berupa sosialisme, kapitalisme dan demokrasi yang memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, mereka berpendapat bahwa pendirian Daulah Islamiyah merupakan syarat yang utama untuk melestarikan dan menjamin berlakunya hukum Islam secara kaffah. Tanpa itu, maka syari’at Islam tidak dapat lestari dan terjamin penerapannya dalam setiap aspek kehidupan. Daulah Islamiyah itu sendiri mempunyai beberapa aspek pokok yaitu: al-Khalifah, al-Mu’awinun (para pembantu Khalifah), al-Wulat(para Gubernur), al-Qudat (para hakim), al-Jihaz al-Idary (aparat administrasi negara), al-Jaisy (angkatan bersenjata) dan Majlis al-Shura. Kesemua aspek-aspek pokok dalam Daulah Islamiyah tersebut harus ada secara sempurna. Namun jika salah satu dari aspek-aspek Daulah Islamiyah tersebut tidak ada, maka hal tersebut tidak menjadi masalah selama sang Khalifah masih ada, karena menurut Hizbut Tahrir, Khalifah tunggal merupakan aspek yang utama dalam pendirian Daulah Islamiyah, tanpanya Daulah Islamiyah tidak bisa berdiri. (Zahro, 2006: 97-98)

Namun, satu kesulitan terbesar yang akan dihadapi oleh konsep Daulah Islamiyahadalah negara Indonesia yang majemuk, yang hidup didalamnya berbagai ras, suku bangsa dan agama. Sehingga ketika Daulah Islamiyah benar-benar diterapkan dan konsekuensinya adalah aturan-aturan dan perundang-undangan yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadits pun diaplikasikan, maka yang terjadi adalah tabrakan dan benturan pemahaman antara Islam dengan agama-agama lain, yang mana hal ini akan semakin memicu permasalahan yang semakin besar.

Islam dalam pandangan yang lebih egaliter menilai bahwa Pancasila mampu untuk mengakomodir berbagai bentuk keanekaragaman di Indonesia. Dalam semua sila Pancasila berbagai etnis bangsa dapat terayomi. Demikian halnya dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Dan hendaknya Pancasila dipelajari dengan penuh penghayatan, bukan hanya sekedar menjadi hapalan wajib saja.

al-Qur’an menjelaskan bahwa hidup adalah untuk berta’abbud, beribadah kepada Yang Maha Esa (Qs. ad-Dzariyat: 56). Pengejawantahan ta’abbud ini tidak hanya dilakukan dalam ritual resmi sholat saja, melainkan dalam berbagai bidang kehidupan harus dilandasi dengan tujuan ta’abbud. Sehingga ketika kehidupan dijalani dengan ikhlas untuk berta’abbud, maka konsekuensinya adalah keadilan terhadap diri sendiri, keadilan terhadap sesama, keadilan terhadap alam; kejujuran dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan; selalu berusaha untuk menciptakan rasa kedamaian, kerukunan, kesatuan dan persatuan; yang pada dasarnya Islam mengajarkan untuk selalu bersikap tawazzun, seimbang dalam segala hal.

Hal ini selaras dengan apa yang tercermin dalam sila Pancasila. Sila ketuhanan Yang Maha Esa menjadi core dari semua sila Pancasila lainnya. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diterapkan dengan dilandasi oleh sila pertama. Sila persatuan Indonesia harus dilaksanakan atas dasar sila pertama. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan juga dilandasi oleh sila pertama. Dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pun demikian (Tafsir, 2007).

Dengan demikian Pancasila pada dasarnya mampu untuk mengakomodir semua lini kehidupan Indonesia, sehingga tidak mungkin dipaksakan konsep khilafah untuk diterapkan di negeri ini. Indonesia bukan negara Islam, dan Islam pun tidak memerintahkan untuk menciptakan negara Islam. Nabi Saw. telah mengajarkan dan memberikan teladan kepada kita tentang bagaimana hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan ras, suku bangsa, dan agama. Sebagaimana hal ini telah termaktub dalam Piagam Madinah. Bahkan dalam suatu sabda beliau: Antum a’lamu bi umuri dunyakum (kalian lebih mengerti tentang urusan dunia kalian). Mengenai urusan keduniaan kita diberikan kebebasan untuk mengaturnya, namun tetap harus dilandasi oleh ta’abbud. Tanpa tujuan ta’abbud ini niscaya kehidupan yang kita jalani menjadi kosong tanpa tujuan yang berarti.

Rujukan:

• Zahro, Ahmad, at. al., Antologi Kajian Islam, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006.
• Tafsir, Ahmad. Filasafat Ilmu, PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 2007.

MEMBEDAH DAN MENGKRITISI PANCASILA DAN UUD 1945 DARI SUDUT PANDANG KITAB SUCI KITA ALQURAN

Written by Angkatan Enam Belas Anak Bungsu Semester

Sunday, 27 September 2009 21:52

Pembahasan ini adalah untuk menunjukkan kepada kita tentang kemusyrikan yang terang dan kekafiran yang nyata dari Pancasila dan UUD 1945. Sehingga tidak ada lagi kesamaran bagi kita untuk mempertanyakan keislaman siapa saja yang menerima Pancasila dan UUD 1945, membanggakannya, serta mengamalkannya baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Di dalam Bab XV pasal 36 A : ”Lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika”. Pancasila adalah dasar negara, sehingga para Thaghut RI dan aparatnya menyatakan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara RI, serta merasakan bahwa Pancasila adalah sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, pengamalannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia. Setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan serta lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah. [Lihat PPKn untuk SD dan yang lainnya, bahasan Ekaprasetya Pancakarsa]. Jadi dasar negara RI, pandangan hidupnya, serta sumber kejiwaannya bukan لا إله إلا الله tapi falsafah syirik Pancasila Thaghutiyyah Syaitaniyyah yang berasal dari ajaran syaitan manusia, bukan dari wahyu samawi ilahi اللّه subhanahu wata’ala berfirman : ”Itulah Al-Kitab (Al-Qur’an), tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk (pedoman) bagi orang-orang yang bertaqwa”.(Qs. Al-Baqarah : 2) Tapi mereka mengatakan : ”Ini Pancasila adalah pedoman hidup bagi bangsa dan pemerintah Indonesia”. اللّه subhanahu wata’ala berfirman : ”Dan sesungguhnya ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah ia…”. (Qs. Al-An’am : 153) Tapi mereka menyatakan : ”Inilah Pancasila yang sakti, hiasilah hidupmu dengan dengan moral Pancasila”. Oleh karena itu, dalam rangka menjadikan generasi penerus bangsa ini sebagai orang yang Pancasilais (baca : musyrik), para Thaghut (Pemerintah) menjadikan PMP/PPKn sebagai pelajaran wajib di semua lembaga pendidikan mereka. Sekarang mari kita kupas beberapa butir Pancasila… Dalam sila I butir II : ”Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan”. Pancasila memberikan kebebasan orang untuk memilih jalan hidupnya, dan tidak ada hukum yang melarangnya. Seandainya orang muslim murtad dan masuk Nasrani, Hindu, atau Budha, maka itu adalah kebebasannya dan tidak akan ada hukuman baginya. Sehingga ini membuka pintu lebar-lebar bagi kemurtadan, sedangkan dalam ajaran Tauhid Rasulullah bersabda : ”Siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim) Namun kebebasan ini bukan berarti orang muslim bebas melaksanakan sepenuhnya ajaran Islam, tapi ini dibatasi oleh Pancasila, sebagaimana yang tertera dalam butir I : ”Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sehingga bila ada orang murtad dari Islam, terus ada orang yang menegakkan terhadapnya hukum اللّهsubhanahu wata’ala yaitu membunuhnya, maka orang yang membunuh ini pasti dijerat hukum Thaghut. Dalam sila II butir I : ”Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antar sesama manusia”. Yaitu bahwa tidak ada perbedaan di antara mereka dalam status itu semua dengan sebab dien (agama), sedangkan اللّه subhanahu wata’ala berfirman : ”Katakanlah : Tidak sama orang buruk dengan orang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menakjubkan kamu”.(Qs. Al-Maaidah : 100) Dia Ta’ala juga berfirman : ”Tidaklah sama penghuni neraka dengan penghuni surga”.(Qs. Al-Hasyr : 20) اللّهsubhanahu wata’ala juga berfirman : ”Maka apakah orang yang mukmin (sama) seperti orang yang fasik? (tentu) tidaklah sama”. (Qs. As-Sajadah : 18) Sedangkan kaum musyrikin dan Thaghut Pancasila mengatakan : ”Mereka sama”. اللّه subhanahu wata’ala berfirman : ”Maka apakah Kami menjadikan orang-orang islam (sama) seperti orang-orang kafir. Mengapa kamu (berbuat demikian), bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu memiliki sebuah kitab (yang diturunkan اللّه) yang kamu membacanya, bahwa didalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu”.(Qs. Al-Qalam : 35-38) Sedangkan budak Pancasila, mereka menyamakan antara orang-orang Islam dengan orang-orang kafir. Dan saat ditanya, Apakah kalian mempunyai buku yang kalian pelajari tentang itu ? . Mereka menjawab : ”Ya, kami punya. Yaitu PMP/PPKn dan buku lainnya yang dikatakan di dalamnya : ”Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antar sesama manusia”. Apakah ini Tauhid atau Kekafiran ??? Lalu dinyatakan dalam butir II : ”Saling mencintai sesama manusia”. Pancasila mengajarkan pemeluknya untuk mencintai orang-orang Nasrani, Hindu, Budha, Konghucu, para Demokrat, para Quburriyyun, para Thaghut dan orang-orang kafir lainnya. Sedangkan اللّه ta’ala mengatakan : “Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada اللّه dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang اللّه dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka”.(Qs. Al Mujadilah : 22) Kata Pancasila : “Harus saling mencintai meskipun dengan orang-orang non-muslim”. Namun kata اللّه , orang yang saling mencintai dengan mereka bukanlah orang Islam. اللّه mengajarkan Tauhid, Tapi Pancasila mengajarkan kekafiran اللّه subhanahu wata’ala juga berfirman : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan musuh-Ku dan musuh kalian sebagai teman setia yang kalian menjalin kasih sayang dengan mereka”.(Qs. Al-Mumtahanah : 1) Dia subhanahu wata’ala berfirman tentang siapa musuh kita itu : “sesungguhnya orang-orang kafir adalah musuh yang nyata bagi kalian”.(Qs. An-Nisa’ : 101) Renungi ayat-ayat itu dan amati butir Pancasila di atas. Yang satu ke timur dan yang satu lagi ke barat, Sungguh sangat jauh antara timur dan barat اللّه subhanahu wata’ala berfirman tentang ajaran Tauhid yang diserukan para Rasul : “serta tampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kalian beriman kepada اللّه saja”.(Qs. Al-Mumtahanah : 4) Tapi dalam Thaghut Pancasila : “Tidak ada permusuhan dan kebencian, tapi harus toleran dan tenggang rasa”. Apakah ini Tauhid atau Syirik ??? Ya, Tauhid… tapi bukan Tauhidullah, namun Tauhid (Penyatuan) kaum musyrikin atau Tauhiduth Thawaaghit. Rasulullah صلى الله عليه وسلمtelah mengabarkan bahwa :“Ikatan iman yang paling kokoh adalah cinta karena اللّه dan benci karena اللّه”. Namun kalau kamu iman kepada Pancasila, maka cintailah orang karena dasar ini dan bencilah dia karenanya. Kalau demikian berarti adalah orang beriman, tapi bukan kepada اللّه, namun beriman kepada Thaghut Pancasila. Inilah yang dimaksud dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang Esa itu bukanlah اللّه dalam agama Pancasila ini, tapi itulah garuda Pancasila. Enyahlah Tuhan yang seperti itu… Dan enyahlah para pemujanya…. Dalam sila III butir I : “Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan”. Inilah yang dinamakan dien (agama) Nasionalisme yang merupakan ajaran syirik. Dalam butir di atas, kepentingan Nasional harus lebih di dahulukan siatas kepentingan golongan (baca : agama). ApabilaTauhid atau ajaran Islam bertentangan dengan kepentingan syirik atau kufur negara, maka Tauhid harus mengalah. Sedangkan اللّه subhanahu wata’ala berfirman : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului اللّه dan Rasul-Nya”. (Qs. Al-Hujurat : 1) Oleh sebab itu, karena Nasionalisme adalah segalanya maka hukum-hukum yang dibuat dan diterapkan adalah yang disetujui oleh orang-orang kafir asli dan kafir murtad, karena hukum اللّه sangat-sangat menghancurkan tatanan Nasionalisme, ini kata Musyrikun Pancasila. Sebenarnya kalau dijabarkan setiap butir dari Pancasila itu dan ditimbang dengan Tauhid, tentulah membutuhkan waktu dan lembaran yang banyak. Namun disini kita mengisyaratkan sebagiannya saja. Kekafiran, kemusyrikan dan kezindikan Pancasila adalah banyak sekali. Sekiranya uraian di atas cukuplah sebagai hujjah bagi pembangkang dan sebagai cahaya bagi yang mengharapkan hidayah. Setelah mengetahui kekafiran Pancasila ini, apakah mungkin orang muslim masih mau melagukan : “Garuda Pancasila, akulah pendukungmu…”. Tidak ada yang melantunkannya kecuali orang kafir mulhid atau orang jahil yang sesat yang tidak tahu hakikat Pancasila. Sedangkan di dalam UUD 1945 Bab II pasal 3 ayat (1) : ”MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar”. Sudah kita ketahui bahwa hak menentukan hukum / aturan / undang-undang adalah hak khusus اللّه subhanahu wata’ala. Dan bila itu dipalingkan kepada selain اللّه maka itu adalah syirik akbar. اللّه subhanahu wata’ala berfirman : ”Dan Dia tidak mengambil seorangpun menjadi sekutu bagi-Nya dalam menetapkan hukum”. (Qs. Al-Kahfi : 26) اللّه subhanahu wata’ala berfirman : “Hak hukum (putusan) hanyalah milik اللّه”. (Qs. Yusuf : 40) Tasyri’ (pembuatan hukum) adalah hak khusus اللّه subhanahu wata’ala, ini artinya MPR adalah arbab (Tuhan-Tuhan) selain اللّه, dan orang-orang yang duduk sebagai anggota MPR adalah orang-orang yang mengaku sebagai Rabb (Tuhan), sedangkan orang-orang yang memilihnya adalah orang-orang yang mengangkat ilah yang mereka ibadahi. Sehingga ucapan setiap anggota MPR : ”Saya adalah anggota MPR”, artinya adalah ”Saya adalah Tuhan selain اللّه”. UUD 1945 Bab VII pasal 20 ayat (1) : ”Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang”. Padahal dalam Tauhid, yang memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang / hukum / aturan tak lain hanyalah اللّه subhanahu wata’ala. Dalam pasal 21 ayat (1) : ”Anggota DPR berhak memajukan usul Rancangan Undang-Undang”. UUD 1945 Bab III pasal 5 ayat (1) : ”Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat”. Bahkan kekafiran itu tidak terbatas pada pelimpahan wewenang hukum kepada para Thaghut itu, tapi itu semua diikat dengan hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Rakyat lewat lembaga MPR-nya boleh berbuat tapi harus sesuai UUD 1945, sebagaimana dalam Bab I pasal 1 ayat (2) : ”Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Begitu juga Presiden, sebagaimana dalam Bab III pasal 4 ayuat (1) UUD 1945 : ”Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Bukan menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, tapi menurut Undang-Undang Dasar. Apakah ini islam ataukah kekafiran ??? Bahkan bila ada perselisihan kewenangan antar lembaga pemerintahan, maka putusan final dikembalikan kepada Mahkamah Thaghut yang mereka namakan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam Bab IX pasal 24C ayat (1) : ”Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”. Padahal dalam ajaran Tauhid, semua harus dikembalikan kepada اللّه dan Rasul-Nya, sebagaimana firman-Nya : “Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada اللّه (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar benar beriman kepada اللّه dan hari kemudian”. (Qs. An Nisa’ : 59) Al imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata : ”(firman اللّه) ini menunjukkan bahwa orang yang tidak merujuk hukum dalam kasus persengketaannya kepada Al-Kitab dan As-Sunnah serta tidak kembali kepada keduanya dalam hal itu, maka dia bukan orang yang beriman kepada اللّه dan hari akhir”. [Tafsir Al-Qur’an Al-’Adhim : II / 346]. Ini adalah tempat untuk mencari keadilan dalam Islam, tapi dalam ajaran Thaghut RI, keadilan ada pada hukum yang mereka buat sendiri. Undang-Undang Dasar 1945 Thaghut memberikan jaminan kemerdekaan penduduk untuk meyakini ajaran apa saja, sehingga pintu-pintu kekafiran, kemusyrikan dan kemurtadan terbuka lebar dengan jaminan UUD. Orang murtad masuk ke agama lain adalah hak kemerdekaannya dan tidak ada sanksi hukum atasnya. Padahal dalam ajaran اللّه subhanahu wata’ala, orang murtad punya dua pilihan, kembali ke Islam atau dihukum mati, sebagaimana sabda Rasulullah : “Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah ia”. (HR. Bukhari dan Muslim) Orang meminta-minta ke kuburan, membuat sesajen, tumbal, mengkultuskan seseorang, dan perbuatan syirik lainnya, dia mendapat jaminan UUD, sebagaimana dalam Bab XI pasal 29 ayat (2) : ”Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”. Mengeluarkan pendapat, pikiran dan sikap meskipun kekafiran adalah hak yang dilindungi Negara dengan dalih HAM, sebagaimana dalam Bab XA pasal 28E ayat (2) : ”Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”. Budaya syirik dan berhalanya mendapat jaminan penghormatan dengan landasan hukum Thaghut, sebagaimana dalam Bab yang sama pasal 28 I ayat (3) : ”Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. UUD 1945 juga menyamakan antara orang muslim dengan orang kafir, sebagaimana didalam Bab X pasal 27 ayat (1) : ”Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Padahal اللّه subhanahu wata’ala telah membedakan antara orang kafir dengan orang muslim dalam ayat-ayat yang sangat banyak. اللّه Ta’ala berfirman : ”Tidaklah sama penghuni neraka dengan penghuni surga”.(Qs. Al-Hasyr : 20) اللّه subhanahu wata’ala berfirman seraya mengingkari kepada orang yang menyamakan antara dua kelompok dan membaurkan hukum-hukum mereka : ”Maka apakah Kami menjadikan orang-orang islam (sama) seperti orang-orang kafir. Mengapa kamu (berbuat demikian), bagaimanakah kamu mengambil keputusan?”.(Qs. Al-Qalam : 35 – 36) Dia subhanahu wata’ala berfirman : ”Maka apakah orang yang mukmin (sama) seperti orang yang fasik? (tentu) tidaklah sama”. (Qs. As-Sajadah : 18) اللّه subanahu wata’ala menginginkan adanya garis pemisah yang syar’i antara para wali-Nya dengan musuh-musuh-Nya dalam hukum-hukum dunia dan akhirat. Namun orang-orang yang mengikuti syahwat dari kalangan budak Undang-Undang negeri ini ingin menyamakan antara mereka. Siapakah yang lebih baik ??? Tentulah aturan اللّه Yang Maha Esa yang lebih baik

ImTaq : Mayoritas Sistem Hisab 1 Syawal 31 Agustus 2011

Senin, 29/08/2011 18:27 WIB

1 Syawal 31 Agustus

Fajar Pratama – detikNews

Mayoritas Sistem Hisab Tunjukkan Awal Syawal Jatuh Pada 31 Agustus

Jakarta – Tanggal jatuhnya awal bulan Syawal akan ditetapkan dalam sidah isbat di Kementerian Agama malam ini. Berdasarkan 22 sistem hisab yang digunakan di berbagai negara di dunia, mayoritas menunjukkan 1 Syawal jatuh pada Rabu (31/8) mendatang.

Berdasarkan rilis yang dikeluarkan Kemenag Senin (29/8/2011) mengenai hasil yang ditunjukkan 22 sistem menggunakan rumus hisab, kebanyakan dari sistem menunjukkan ketinggian hilal masih jauh dari 2 derajat, angka minimal untuk menandai perbedaan bulan.

Hanya tujuh di antara 22 sistem tersebut yang menunjuk hilal sudah lebih dari dua derajat atau dengan kata lain, hari tanggal 1 Syawal jatuh pada Selasa (30/8). Tujuh sistem tersebut adalah Sulaman-Nayyirain, Fath al-Rauf al-Mannaan, Qawaid al Falakiyah, Ittifau Dzatil Bain, Mathala al-Said dan Astro Info.

Pemerintah sendiri baru akan mengumumkan jatuhnya 1 Syawal padal sidang itsbat pada malam ini. Sidang akan dimulai pukul 19.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Kemenag.

“Kita kan menggunakan rukyat, bukan hisab. Jadi ditunggu saja hasil sidangnya,” tutur Cecep Nurwendaya, Anggota Badan Hisab Rukyat Kemenag dalam presentaasi di depan Menag Suryadharma Ali, di kantornya, komplek lapangan banteng, Jakarta Pusat, Senin (29/8/2011).

(fjr/mok)

Kepemimpinan : QS Kebangsaan

QS KEBANGSAAN

Posted by admin ⋅ 7 Agustus 2007 ⋅

KEBANGSAAN MENURUT AL QUR’AN
Oleh: Prof. Dr. M. Quraish Shihab

“Kebangsaan” terbentuk dari kata “bangsa” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai kesatuan orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan “kebangsaan” diartikan sebagai “ciri-ciri” yang menandai golongan bangsa.
Para pakar berbeda pendapat tentang unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk menamai suatu kelompok manusia sebagai bangsa. Demikian pula mereka berbeda pendapat tentang ciri-ciri yang mutlak harus terpenuhi guna terwujudnya sebuah bangsa atau kebangsaan. Hal ini merupakan kesulitan tersendiri dalam upaya memahami pandangan Al Qur’an tentang paham kebangsaan.
Di sisi lain, paham kebangsaan-pada dasarnya- belum dikenal pada masa turunnya Al Qur’an. Paham ini baru muncul dan berkembang di Eropa sejak akhir abad ke 18 dan dari sana menyebar ke seluruh dunia Islam.
Memang, keterikatan kepada tanah tumpah darah, adat istiadat leluhur, serta penguasa setempat telah menghiasi jiwa umat manusia sejak dahulu kala, tetapi paham kebangsaan (nasionalisme) dengan pengertiannya yang lumrah dewasa ini baru dikenal pada akhir abad ke 18.
Yang pertama kali memperkenalkan paham kebangsaan kepada umat Islam adalah Napoleon pada saat ekspedisinya ke Mesir. Lantas, setelah revolusi 1789 Perancis menjadi salah satu negara besar yang berusaha melebarkan sayapnya. Mesir yang ketika itu dikuasai oleh para Mamluk dan berada di bawah naungan kekhalifahan Utsmani, merupakan salah satu wilayah yang diincarnya. Walaupun penguasa-penguasa Mesir itu beragama Islam, tetapi mereka berasal dari keturunan orang-orang Turki. Napoleon mempergunakan sisi ini untuk memisahkan orang-orang Mesir dan menjauhkan mereka dari penguasa dengan menyatakan bahwa orang-orang Mamluk adalah orang asing yang tinggal di Mesir. Dalam maklumatnya, Napoleon memperkenalkan istilah Al-Ummat Al Misriyyah, sehingga ketika itu istilah baru ini mendampingi istilah yang selama ini telah amat dikenal, yaitu Al Ummah Al Islamiyah.
Al Ummah Al Misriyah dipahami dalam arti bangsa Mesir. Pada perkembangan selanjutnya lahirlah ummah lain atau bangsa-bangsa lain.
Untuk memahami wawasan Al Qur’an tentang paham kebangsaan, salah satu pertanyaan yang muncul adalah “kata apakah yang sebenarnya dipergunakan Al Qur’an untuk menunjukkan konsep bangsa atau kebangsaan? Apakah sya’b, qaum atau ummah?”
Kata qaum dan qaumiyah sering dipahami dengan arti bangsa dan kebangsaan. Kebangsaan Arab dinyatakan oleh orang-orang Arab dewasa ini dengan istilah Al Qaumiyah Al ‘Arabiyah. Sebelumnya, pusat Bahasa Arab Mesir pada tahun 1960, dalam buku Mu’jam Al Wasith menerjemahkan “bangsa” dengan kata ummah.
Kata sya’b juga diterjemahkan sebagai “bangsa” seperti ditemukan dalam terjemahan Al Qur’an yang disusun oleh Departemen Agama RI, yaitu ketika menafsirkan surat Al Hujurat: 13.
Mestikah untuk mendukung atau menolak paham kebangsaan, kata qaum yang ditemukan dalam Al Qur’an sebanyak 322 kali itu ditoleh? Dapatkah dikatakan bahwa pengulangan yang sedemikian banyak, merupakan bukti bahwa Al Qur’an mendukung paham kebangsaan? Bukankah para Nabi menyeru masyarakatnya dengan “Ya Qaumi” (wahai kaumku/bangsaku), walaupun mereka tidak beriman kepada ajarannya?
Di sisi lain, dapatkah dibenarkan pandangan sebagian orang yang bermaksud mempertentangkan Islam dengan paham kebangsaan, dengan menyatakan bahwa Allah Ta’ala dalam Al Qur’an memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyeru masyarakat tidak dengan kata qaumi, tetapi “ ya ayyuhan nas” (wahai seluruh manusia), serta menyeru kepada masyarakat yang mengikutinya dengan “ya ayyuhal ladzina amanu?” Benarkah dalam Al Qur’an tidak ditemukan bahwa nabi Muhammad menggunakan kata qaum untuk menunjuk kepada masyarakatnya, seperti yang ditulis sebagian orang?
Hemat penulis, untuk menemukan wawasan Al Qur’an tentang paham kebangsaan, tidak cukup sekedar menoleh kepada kata-kata tersebut yang digunakan Al Qur’an, karena pengertian semantiknya dapat berbeda pengertian yang dikandung oleh kata bangsa atau kebangsaan. Kata sayyarah yang ditemukan dalam Al Qur’an misalnya, masih digunakan dewasa ini, meskipun maknanya sekarang telah berubah menjadi mobil. Makna ini tentunya berbeda dengan maksud Al Qur’an ketika menceritakan ucapan saudara-saudara Nabi Yusuf yang membuangnya ke dalam sumur dengan harapan dipunggut oleh sayyarah yakni kafilah atau rombongan musafir (QS. Yusuf 10).
Paham kebangsaan sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Al Qur’an dan sunnah. Bahkan semua unsur yang melahirkan paham tersebut, inklusif dalam ajaran Al Qur’an, sehingga seorang muslim yang baik pastilah seorang anggota suatu bangsa yang baik. Kalau anggota suatu bangsa terdiri dari beragam agama atau anggota masyarakat terdiri dari berbagai bangsa, hendaknya mereka dapat menghayati firman-Nya dalam surat Al Baqarah ayat 148:
“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblat (arah yang ditujunya), dia menghadap ke arah itu. Maka berlomba-lombalah kamu (melakukan) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian. Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu”

Berbicara menyangkut wawasan Al-Qur’an tentang “Karakter Bangsa Yang Unggul” terlebih dahulu perlu digarisbawahi dua hal. Pertama, di dalam Al-Qur’an tidak ditemukan uraian bahkan kata menyangkut bangsa, karena kata bangsa dalam pengertian modern, belum dikenal pada masa turunnya Al-Qur’an. Faham kebangsaan baru popular di Eropa pada abad XVIII dan baru dikenal oleh umat Islam setelah kehadiran Napoleon ke Mesir tahun 1798 M.

Ketika itu Napoleon bermaksud menyingkirkan kekuasaan Mamâlîk dan untuk itu ia mengatakan bahwa Mamâlîk adalah orang-orang Turki yang berbeda asal keturunannya dengan orang-orang Mesir. Di sana dan ketika itulah dipopulerkan istilah Al-Ummah Al-Mashriah, bangsa Mesir.

Kedua, kendati uraian tentang kebangsaan tidak ditemukan dalam Al-Qur’an, namun itu bukan berarti Al-Qur’an menentang faham kebangsaan, karena betapapun berbeda-beda pendapat para pakar tentang unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk lahirnya satu bangsa, namun tidak ada satu unsurpun yang disebut-sebut sebagai unsur kebangsaan, yang dimungkiri atau bertentangan dengan tuntunan Al-Qur’an.

Pilihan kata أمّة (ummat, dalam bahasa Indonesia umat) untuk menunjuk bangsa –-seperti dikemukakan di atas– tidaklah meleset, karena kata itu menurut Ar-râgib Al-Asfahany (508 H/1108 M) digunakan menunjuk semua kelompok yang dihimpun oleh sesuatu, seperti agama yang sama, waktu atau tempat yang sama, baik penghimpunannya secara terpaksa, maupun atas kehendak mereka. Dan seperti diketahui untuk lahirnya satu bangsa diperlukan adanya sekian banyak kesamaan yang terhimpun pada satu kelompok manusia, misalnya kesamaan cita-cita, sejarah, wilayah, dan boleh jadi juga bahasa, asal usul dan lain-lain.

Kata umat dalam arti bangsa juga menjadi pilihan Ensiklopedia Filsafat yang ditulis oleh sejumlah Akademisi Rusia dan yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab oleh Samir Karam, Beirut, 1974 M.

Ali Syariâti dalam bukunya Al-Ummah Wa Al-Imamah menguraikan secara panjang lebar perbedaan beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk himpunan manusia, seperti nation, qabîlah, sya’b, qaum, dan lain-lain dan pada akhirnya ia menilai bahwa kata ummat lebih istimewa dan lebih tepat dibandingkan dengan kata -kata tersebut. Pakar ini mendefinisikan kata umat sebagai “himpunan manusiawi yang seluruh anggotanya menuju satu arah yang sama, bahu membahu guna bergerak secara dinamis menuju tujuan yang mereka harapkan, di bawah kepemimpinan bersama”.

Atas dasar uraian di atas kita dapat berupaya menggali pandangan Al-Qur’an tentang karakter bangsa yang unggul bertitik tolak dari kata أمّة (ummat). Tentu saja kita juga dapat meraba persoalan tersebut melalui ayat-ayat yang berbicara dalam konteks tuntunan Allah kepada kaum mukminin, atau kepada keluarga bahkan kepada individu-individu muslim –karena benih lahirnya satu bangsa atau sel intinya adalah mereka, namun titik berat uraian ini akan mengarah pada ayat-ayat yang berbicara tentang umat.

Ummat dan Ciri-cirinya

Kata امة ummat terambil dari kata أمّ amma, يؤمّ yaummu yang berarti menuju, menumpu dan meneladani. Dari akar kata yang sama lahir antara lain kata ام um yang berarti ibu dan إمام imâm yakni pemimpin, karena keduanya menjadi teladan, tumpuan pandangan dan harapan.

Dalam Al-Qur’an kata ummat ditemukan terulang dalam bentuk tunggal sebanyak lima puluh dua kali, dan dalam bentuk jamak sebanyak dua belas kali. Ad-Dâmighâny yang hidup pada abad XI H. menyebut sembilan arti untuk kata ummat, yaitu, 1) ‘Ushbah/kelompok, 2) (Millat/ cara dan gaya hidup, 3) tahun-tahun yang panjang (waktu yang panjang), 4) kaum, 5) pemimpin, 6) generasi lalu, 7) ummat Nabi Muhammad saw (umat Islam), 8) orang-orang kafir secara khusus, dan 9) Makhluk (yang dihimpun oleh adanya persamaan antar mereka).

Kita bisa berbeda pendapat tentang makna-makna di atas, namun yang jelas adalah Q.S. Yusuf [12]: 45 menggunakan kata ummat untuk arti waktu, dan Q.S. Az-Zuhruf [43]: 22 dalam arti jalan, atau gaya dan cara hidup. Sedang Q.S. Al-Baqarah [2]: 213, hemat penulis, menggunakannya dalam arti kelompok manusia dalam kedudukan mereka sebagai makhluk sosial. Selanjutnya gabungan dari firman-Nya yang menamai Nabi Ibrahim sebagai ummat (Q.S. An-Nahl [16] 120) sama makna dan kandungannya dengan kata imâm yakni pemimpin sebagai ditegaskan oleh Q.S. Al-Baqarah [2]: 124. Benang merah yang menggabungkan makna-makna di atas adalah “himpunan”.

Dari sini kita dapat berkata, pada kata أمّة ummat terselip makna-makna yang cukup dalam. Ia mengandung arti gerak dinamis, arah, karena tidak ada arti satu jalan kalau tidak ada arah yang dituju dan jalan yang dilalui, dan tentu saja perjalanan guna mencapai kejayaan umat memerlukan waktu yang tidak singkat sebagaimana diisyaratkan oleh salah satu makna umat serta pemimpin baik seorang atau sekelompok orang yang memiliki sifat-sifat terpuji dan dengan gaya kepemimpinan serta cara hidup sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh anggota masyarakat bangsa itu. Yang paling wajar dari seluruh umat manusia dinamai umat adalah umat Nabi Muhammad saw yang memang telah disiapkan Allah untuk menjadi Khaira Ummat (Q.S. Ali ‘Imran [3]: 110).

Kata ummat, dengan kelenturan, keluesan dan aneka makna di atas memberi isyarat bahwa Al-Qur’an dapat menampung perbedaan kelompok-kelompok umat, betapapun kecil jumlah mereka, selama perbedaan itu tidak mengakibakan perbedaan arah, atau dengan kata lain selama mereka Berbhinneka Tunggal Ika. Hakikat ini diisyaratkan antara lain oleh Firman-Nya :

ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم

Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan orang-orang yang berkelompok-kelompok dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.

Firman-Nya sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka, dipahami oleh banyak ulama berkaitan dengan kata berselisih bukan dengan kata berkelompok, dan ini berarti bahwa perselisihan itu berkaitan dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Adapun yang dimaksud dengan berkelompok-kelompok, maka ia dapat dipahami dalam arti perbedaan dalam badan dan organisasi. Memang perbedaan dalam badan dan organisasi dapat menimbulkan perselesihan walaupun tidak mutlak dari lahirnya aneka organisasi lahir pula perselisihan dalam prinsip dan tujuan.

Jika demikian ayat ini tidak melarang ummat untuk berkelompok, atau berbeda pendapat, yang dilarangnya adalah berkelompok dan berselisih dalam tujuan. Adapun perbedaan yang bukan pada prinsip atau tidak berkaitan dengan tujuan, maka yang demikian itu dapat ditoleransi bahkan tidak mungkin dihindari. Rasul saw sendiri mengakuinya bahkan Allah menegaskan bahwa yang demikian itu adalah kehendak-Nya jua. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepada Kamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. (Q.S Al-Maidah [5]: 48).

Karakter Bangsa Yang Unggul Menurut Al-Qur’an

Jumat, 10 Juni 2011 04:00 |

Beberapa Karakter Bangsa yang Unggul

Sebelum menguraikan beberapa karakter bangsa yang unggul, terlebih dahulu perlu digarisbawahi bahwa karakter terpuji sulit untuk dibatasi dan karena itu tentu uraian ini tidak dapat mengungkap semua ciri dan karakter bangsa yang unggul. Namun demikian, di bawah ini penulis upayakan untuk menghidangkan sebagian yang terpenting di antaranya yaitu:

1. Kemantapan persatuannya

Di atas telah dikemukakan benang merah yang menghimpun semua makna-makna ummat yaitu keterhimpunan. Tanpa keterhimpunan, maka umat tidak dapat tegak bahkan mustahil akan wujud, jangankan dalam kenyataan, dalam ide bahasa pun tidak! Dari sini kita dapat berkata bahwa satu bangsa yang terpecah belah tidaklah dapat tegar dan sebaliknya syarat pertama dan utama untuk keunggulan satu bangsa adalah kemantapan persatuannya.

Itu sebabnya sehingga Al-Qur’an mengingatkan perlunya kesatuan dan persatuan antara lain dengan firman-Nya :

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Dan ta`atlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. (Q.S. Al-Anfal [8]:46).

Persatuan dan kesatuan tersebut tidak harus melebur perbedaan agama atau suku yang hidup di tengah satu bangsa. Ini dapat terlihat antara lain dalam naskah Perjanjian Nabi Muhammad saw dengan orang-orang Yahudi ketika beliau baru saja tiba di kota Madinah. Salah satu butir perjanjian itu berbunyi :

و إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنبن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم

Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dari Bany ‘Auf merupakan satu umat bersama orang-orang mukmin. Bagi orang-orang Yahudi agama mereka dan bagi orang-orang muslim agama mereka (juga)

2. Adanya nilai-nilai luhur yang disepakati

Guna memantapkan bahkan mewujudkan persatuan dan kesatuan itu, diperlukan nilai-nilai yang menjadi pandangan hidup bangsa dan menjadi pegangan bersama.

Dalam konteks ini Al-Qur’an menegaskan bahwa

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (Q.S. Al An’am [6]: 108)

Dari ayat di atas terlihat bahwa setiap ummat mempunyai nilai-nilai yang mereka anggap indah dan baik. Atas dasar nilai-nilai itulah mereka bersatu, mengarah dan melakukan aktivitas dan atas dasarnya pula mereka menilai pandangan pihak lain, apakah dapat mereka terima atau mereka tolak. Dengan kata lain, nilai-nilai itu merupakan filter bagi apapun yang datang dari luar komunitas mereka. Perlu digarisbawahi bahwa apapun nilai yang mereka anut, nilai-nilai itu harus mereka sepakati. Semakin luas kesepakatan, semakin mantap dan kuat pula persatuan dan semakin besar peluang bagi unggulnya karakter bangsa. Karena jika mereka tidak sepakati, maka akan lahir perpecahan dalam masyarakat.

Di sisi lain substansi nilai yang mereka sepakti itu tidak harus merupakan nilai yang baik, seperti terlihat pada konteks uraian ayat di atas, tetapi yang penting adalah pandangan tersebut mereka sepakati. Memang harus diakui bahwa semakin luhur dan agung nilai-nilai itu semakin mantap dan langgeng persatuan. Semakin jauh kedepan visi masyarakat bangsa semakin kokoh pula mereka. Dari sini Tauhid dan Kepercayaan tentang kehidupan setelah kehidupan dunia merupakan hal yang amat penting dalam karakter bangsa yang unggul. Bisa saja satu bangsa mencapai kejayaan dalam kehidupan dunia, tetapi bila visinya terbatas, maka akan lahir kejenuhan yang menjadikan mereka mandek, lalu sedikit demi sedikit kehilangan motivasi dan hancur berantakan. Q.S. Al-Isra’ [17]: 18-19 menyatakan:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُوراً

Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang, maka Kami segerakan baginya di sini apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki. Kemudian Kami tentukan baginya neraka Jahannam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. (Q.S.Al-Isra’ [17]: 18)

Yang menghendaki kehidupan dunia saja, akan sangat terbatas visinya dan ini menjadikan usahanya pun terbatas sampai pada visi duniawi saja. Dia tidak lagi akan menaman benih, jika ia ketahui bahwa esok kiamat tiba, tetapi yang visinya jauh, akan tetap bekerja dan bekerja serta memperoleh hasil walau ia sadar bahwa besok akan terjadi kiamat, karena pandangannya tidak terbatas pada dunia ini, dan karena dia yakin bahwa hasil upayanya akan diperolehnya di akhirat nanti. Yang menghendaki kehidupan duniawi, bukan hanya terhenti upayanya bahkan akan bosan hidup, jika ia merasa bahwa apa yang diharapkannya telah tercapai. Bukankah ia hanya mencari kenikmatan duniawi, sedang kini semua telah diperolehnya?

Adapun yang menghendaki kehidupan akhirat, maka dia tidak pernah akan berhenti berusaha serta meningkatkan upaya dari saat ke saat, karena betapapun kenikmatan duniawi telah dicapainya, pandangannya tidak terhenti di sini. Ia melihat jauh ke depan, yakni kehidupan sesudah hidup dunia ini.

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa salah satu karakter bangsa yang unggul adalah bangsa yang memiliki pandangan hidup berdasar nilai-nilai luhur yang langgeng.

3. Kerja keras, displin dan penghargaan kepada waktu

Perintah Al-Qur’an kepada umat manusia agar beramal shaleh serta pujian terhadap mereka yang aktif melakukannya demikian juga penghargaan kepada waktu bukanlah satu hal yang perlu dibuktikan. Ayat Al-Isra’ yang dikutip di atas dilanjutkan dengan menyatakan:

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا

Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mu’min, maka mereka itu adalah orang-orang yang usaha mereka disyukuri (Q.S. Al-Isra’ [17]: 19).

Yang usaha mereka disyukuri yakni yang terpuji adalah yang visinya jauh ke depan mencapai akhirat, percaya kepada Allah dan keniscayaan akhirat serta berusaha secara bersungguh-sungguh.

Kata سعي sa’â pada mulanya berarti berjalan dengan cepat, lalu berkembang sehingga digunakan dalam arti usaha sungguh-sungguh. Dengan demikian ayat ini menggarisbawahi perlunya kesungguhan dalam berusaha guna meraih apa yang dikehendaki dan dicita-citakan.

Yang menghendaki kehidupan akhirat haruslah berusaha dengan penuh kesungguhan dan harus pula dibarengi dengan iman yang mantap, sambil memenuhi segala konsekwensinya, karena iman bukan sekedar ucapan, tetapi dia adalah sesuatu yang mantap dalam hati dan dibuktikan oleh pengamalan.

Di sini dapat dimengerti mengapa pesan-Nya kepada setiap pribadi :

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ

Maksudnya: Maka apabila engkau telah selesai yakni sedang berada di dalam keluangan setelah tadinya engkau sibuk maka bekerjalah dengan sungguh-sungguh hingga engkau letih atau hingga tegak dan nyata suatu persoalan baru dan hanya kepada Tuhanmu saja, tidak kepada siapapun selain-Nya, hendaknya engkau berharap dan berkeinginan penuh guna memperoleh bantuan-Nya dalam menghadapi setiap kesulitan serta melalukan satu aktivitas.

Seseorang yang telah memenuhi waktunya dengan pekerjaan, kemudian ia menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka jarak waktu antara selesainya pekerjaan pertama dan dimulainya pekerjaan selanjutnya dinamai فراغ farâg.

Ayat di atas memberi petunjuk antara lain bahwa seseorang harus selalu memiliki kesibukan positif. Bila telah berakhir suatu pekerjaan, ia harus memulai lagi dengan pekerjaan yang lain, dan dengan waktunya selalu terisi.

4. Kepedulian yang tinggi

Firman Allah dalam Q.S. Ali Imran [3]: 110 menegaskan sebab keunggulan umat Nabi Muhammad saw dengan firman-Nya:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ( الآية(

Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma`ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah

Ayat di atas menggarisbawahi keunggulan umat Islam disebabkan oleh kepedulian mereka terhadap masyarakat secara umum, sehingga mereka tampil melakukan kontrol sosial, menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran disertai keimanan kepada Allah. Kepedulian itu bukan saja berkaitan dengan pemahaman dan penerapan serta pembelaan terhadap nilai-nilai agama yang bersifat universal yang dijelaskan oleh ayat di atas dengan kata al-khair, tetapi nilai-nilai budaya masyarakat yang tidak bertentangang dengan nilai-nilai al-Khair. Kepedulian juga mencakup pemenuhan kebutuhan pokok anggota masyarakat lemah. Kepedulian ini tidak hanya terbatas pada orang-orang yang mampu, tetapi mencakup semua anggota masyarakat. Q.S. Al-Ma’un [107]: 1-2 menegaskan bahwa yang menghardik anak yatim dan yang tidak menganjurkan pemberian pangan kepada orang miskin adalah orang yang mendustakan agama/hari kemudian.

Ayat tersebut menggunakan kata يَحُضُّ (Yahudhdhu/menganjurkan) untuk mengisyaratkan bahwa mereka yang tidak memiliki kelebihan apapun tetap dituntut paling sedikit berperan sebagai penganjur pemberian pangan. Peranan ini dapat dilakukan oleh siapapun selama mereka merasakan penderitaan orang lain. Ayat di atas tidak memberi peluang sekecil apapun bagi setiap orang untuk tidak berpartisipasi dan meraskan betapa kepedulian harus menjadi ciri karakter umat yang unggul. Dari sini dapat dimengerti sabda Nabi Muhammad saw:

من لم يهتم بأمرالمسلمين فليس منهم

Siapa yang tidak peduli urusan umat Islam maka ia bukanlah bagian dari mereka.

Dalam konteks ini banyak sekali ayat-ayat Al-Qur’an yang menuntun umat Islam untuk bahu membahu saling ingat mengingatkan tentang kebenaran, kesabaran, ketabahan dan kasih antar mereka. (Baca misalnya Q.S. Al-Ashr, dan Al-Balad).

5. Moderasi dan Keterbukaan

Umat Islam dinamai Al-Qur’an sebagai ummat(an) wasathan. Allah berfirman:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Demikian itu Kami jadikan kamu ummatan Wasathan agar kamu menjadi saksi/disaksikan oleh manusia dan Rasul menjadi saksi atasmu /disaksikan olehmu. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 143).

Kata wasath pada mulanya berarti segala yang baik sesuai objeknya. Sementara pakar berpendapat bahwa yang baik berada pada posisi antara dua ekstrem. Keberanian adalah pertengahan antara sifat ceroboh dan takut, Kedermawanan, pertengahan antara sikap boros dan kikir. Kesucian adalah pertenghan antara kedurhakaan yang diakibatkan oleh dorongan nafsu yang menggebu dan impotensi. Dari sini kata wasath berkembang maknanya menjadi “tengah” dan dari sini pula yang menghadapi dua pihak berseteru dituntut untuk menjadi wasith (wasit) dengan berada pada posisi tengah, dengan berlaku adil.

Karakter umat yang terpilih dan unggul adalah moderasi Lâ Syarqiyyah Wa lâ Garbîyah, Tidak di Timur dan Tidak di Barat. Posisi ini membawa mereka tidak seperti ummat yang dibawa hanyut oleh materialisme, tidak pula mengantarnya membumbung tinggi ke alam rohani, sehingga tidak lagi berpijak di bumi. Posisi tengah menjadikan mereka mampu memadukan rohani dan jasmani, material dan spiritual dalam segala sikap dan aktivitas mereka.

Wasathîyat (moderasi/posisi tengah ) mengundang ummat Islam berinteraksi, berdialog dan terbuka dengan semua pihak yang berbeda dalam agama, budaya, peradaban) karena bagaimana mereka dapat menjadi saksi atau berlaku adil jika mereka tertutup atau menutup diri dari lingkungan dan perkembangan global?

Keterbukaan ini menjadikan bangsa dapat menerima yang baik dan bermanfaat dari siapapun, dan menolak yang buruk melalui filter pandangan hidupnya. Karena itu pula nabi saw bersabda :

الحكمة ضالة المؤمن أنآ وجدها فهوأحق بها

Hikmah (amal ilmiah dan ilmu amaliyah) adalah barang hilang miliki sang mukmin, dimana ia menemukannya, maka dia lebih berhak atasnya”.

Keunggulan masyarakat Islam masa lampau, antara lain karena keterbukaan mereka menerima apa yang baik dari manapun datangnya. Q.S. Az-Zumar [39]: 18 memuji sekelompok manusia yang dinamainya Ulul Albâb dengan firman-Nya:

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

Maka gembirakanlah hamba-hamba-Ku, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti dengan sungguh-sungguh apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah Allah tunjuki dan mereka itulah Ulu Al-Albâb.

Yang dimaksud dengan mendengar perkatan adalah segala macam ucapan, yang baik dan yang tidak baik. Mereka mendengarkan semuanya lalu memilah-milah, dan mengambil serta mengamalkan yang baik bahkan yang terbaik tanpa menghiraukan dari manapun sumbernya. Ini serupa dengan tuntunan :

أنظر الى المقال ولا تنظر الى من قال

“Lihatlah kepada (kandungan ) ucapan dan jangan lihat siapa pengucapnya”.

Kalimat ”mengikuti dengan sungguh-sungguh apa yang paling baik di antaranya” mengisyaratkan karakter mereka. Seseorang yang menyukai kebaikan dan tertarik kepada kecantikan akan semakin tertarik setiap bertambah kebaikan itu. Jika ia menghadapi dua hal, yang satu baik dan yang lainnya buruk, maka ia akan cenderung kepada yang baik, dan apabila ia menemukan satu baik dan yang satu lainnya lebih baik, maka ia akan mengarah kepada yang lebih baik.

Dengan demikian, keterangan ayat di atas yang menyatakan bahwa mereka mengikuti secara sungguh-sungguh yang terbaik menunjukkan bahwa perangai/karakter mereka telah terbentuk sedemikan rupa sehingga mereka selalu mengejar kebenaran dan terus menerus menginginkan yang baik bahkan yang terbaik. dimana dan siapapun yang memaparkannya

Karakter inilah yang menjadikan satu bangsa maju dan berkembang, dan karena itu kita dapat berkata bahwa karakter satu bangsa yang unggul adalah yang selalu mendambakan kemajuan dan perkembangan serta berusaha mewujudkannya. Dalam konteks ini Al-Quran antara lain melukiskan pengikut- pengikut Nabi Muhammad saw:

كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ

Seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya lalu ia menguatkannya lalu tegak lurus di atas pokoknya; menyenangkan hati penanam-penanamnya. ( Q.S. Al-fath [48]: 29).

6. Kesediaan berkorban

Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 213 Allah berfirman:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

Manusia adalah umat yang satu. Lalu Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan menurunkan bersama mereka Kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan.

Ayat ini antara lain berbicara tentang kesatuan umat. Kesatuan itu dilukiskan ayat di atas dengan kata kâna yang pada ayat dimaksudkan bukan dalam arti telah terjadi dahulu tetapi dalam arti Tsubut yakni kemantapan dan kesinambungan keadaan sejak dahulu hingga kini. Dengan kata lain manusia sejak dahulu hingga kini merupakan satu kesatuan kemanusaian yang tidak dapat dipisahkan, karena manusia, secara orang-perorang tidak dapat berdiri sendiri. Kebutuhan seorang manusia tidak dapat dipenuhi kecuali dengan kerja sama semua pihak. Manusia adalah makhluk sosial, mereka harus bekerja sama dan topang menopang demi mencapai kebahagiaan dan kesejahteraannya.

Manusia di samping memiliki banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi tanpa kerja sama, juga memiliki ego yang selalu menuntut agar kebutuhannya bahkan keinginannya dipenuhi semua dan terlebih dahulu. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan dan permusuhan. Guna menghindari hal itu, setiap orang harus mengorbankan –sedikit atau banyak– dari tuntutan egonya guna kepentingan pihak lain, bahkan untuk kepentingan sendiri demi meraih ketenteraman. Pengorbanan inilah benih dari lahirnya akhlak mulia. Nah jika demikian, tanpa pengorbanan atau tanpa akhlak mulia masyarakat bangsa tidak dapat tegak. Dari sini sungguh tepat kalimat bersayap Buya Hamka: “Tegak rumah karena sendi, Runtuh budi rumah binasa. Sendi bangsa adalah budi, Runtuh budi runtulah bangsa.”

Demikian juga ungkapan Ahmad Syauqi penyair kenamaan Mesir:

إنما الأمم الأخلاق مابقيت فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا

Eksistensi bangsa-bangsa terpelihara selama akhlak mereka terpelihara. Kalau akhlak mereka runtuh, runtuh pula mereka itu.

Akhlak atau nilai-nilai moral merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan satu bangsa. Dalam surah Al-Balad (negeri) Allah SWT menyebut tiga kelompok umat manusia, dengan hasil pembangunan yang mengagumkan.

Pertama Kaum Âd, yang bermukim di kota Iram serta dilukiskan oleh surah tersebut sebagai memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah diciptakan yakni dibangun bangunan kota sepertinya di negeri-negeri lain?

Kedua Tsamud yang memiliki kemahiran dalam bidang seni sehingga mampu memahat gunung dengan sangat mengagumkan. Yang ketika Kaum Fir’aun yang memiliki kemampuan teknologi yang demikian mengagumkan antara lain kemampuan mereka membangun piramid-piramid yang demikianm kokoh dan indah. Ketiga kelompok masyarakat itu binasa karena keruntuhan akhlak mereka, kendati mereka maju dalam bidang material.

7. Ketegaran serta keteguhan menghadapi aneka rayuan dan tantangan

Q.S. An-Nahl [16]: 92 menyatakan:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُون

Dan janganlah kamu menjadi seperti seorang wanita yang mengurai tenunannya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai berai; kamu menjadikan sumpah kamu sebagai penyebab kerusakan di antara kamu disebabkan adanya satu umat yang lebih banyak dari umat yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengannya. Dan pasti di hari kiamat akan dijelaskan-Nya kepada kamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Tuntutan di atas ditempatkan Allah sesudah memerintahkan menepati janji dan memenuhi sumpah. Ayat ini melarang secara tegas membatalkannya sambil mengilustrasikan keburukan pembatalan itu. Memang penegasan tentang perlunya menepati janji merupakan sendi utama tegaknya masyarakat, sehingga menjadi karakter terpuji bagi seseorang dan suatu komunitas. Sifat dan karakter itulah yang memelihara kepercayaan berinteraksi anggota masyarakat. Bila kepercayaan itu hilang, bahkan memudar, maka akan lahir kecurigaan yang merupakan benih kehancuran masyarakat.

Ayat di atas menyebut kata ummat sebanyak dua kali. Banyak pakar tafsir memahami ayat ini berbicara tentang kelakukan sementara suku pada masa Jahiliah. Mereka (namailah pihak pertama) mengikat janji atau sumpah dengan salah satu suku yang lain (pihak kedua), tetapi kemudian pihak pertama itu menemukan suku yang lain lagi (pihak ketiga) yang lebih kuat dan lebih banyak anggota dan hartanya atau lebih tinggi kedudukan sosialnya daripada pihak kedua. Nah, disini pihak pertama membatalkan sumpah dan janjinya karena pihak ketiga lebih menguntungkan mereka.

Dalam konteks ajaran Islam, ayat ini mengingatkan kaum muslimin agar jangan memihak kelompok musyrik atau musuh Islam, karena mereka lebih banyak dan lebih kaya daripada kelompok muslimin sendiri. Tuntunan ini berarti masyarakat harus tegar, tidak mengorbankan harga dirinya atau nilai-nilai yang dianutnya untuk meraih kepentingan duniawi. Bangsa yang berkarakter unggul tidak akan bertekuk lutut menghadapi tantangan apapun kendati mereka secara fisik telah terkalahkan. Makna ini antara lain terbaca melalui pesan Allah SWT kepada kaum muslimin sesaat setelah kekalahan mereka dalam perang Uhud. Ketika itu turun antara lain firman-Nya:

ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين

Maksudnya: Janganlah kamu melemah, (menghadapi tantangan apapun), dan jangan (pula) kamu bersedih hati (akibat kekalahan yang kamu alami dalam perang Uhud, atau peristiwa lain yang serupa, tetapi tegar dan tabahlah). Bagaimana kamu akan melemah, tidak tegar atau larut dalam kesedihan, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya di sisi Allah di dunia dan di akhirat dan paling unggul), jika (benar-benar) kamu orang-orang mukmin (yang telah mantap keimanan dalam hatinya). Q.S. Ali ‘Imran [3]: 139.

Penutup

Demikian tujuh karakter yang penulis pilih sebagai karakter terpenting bagi satu bangsa atau kelompok yang unggul. Tentu rentetan karakter yang disebut di atas masih dapat berlanjut, namun hemat penulis apa yang dikemukan itu sudah cukup memadai untuk menjadi indikator bagi karakter bangsa yang unggul. Demikian. Wa Allah A’lam. (ptiq.ac.id)

Oleh M. Quraish Shihab

CINTA TANAH AIR ADALAH PERINTAH ALLOH SWT.

Putra Shiddiq

Bismillaahirrohmaanirrohiim
Atas Berkat Rohmat Alloh Yang Maha Kuasa

CINTA TANAH AIR ADALAH PERINTAH ALLOH SWT.
( Oleh; Aku Shiddiq )

Persamaan sejarah muncul sebagai unsur kebangsaan karena unsur ini merupakan salah satu yang terpenting demi menyatukan perasaan, pikiran, dan langkah-langkah masyarakat. Sejarah menjadi penting karena umat, bangsa, dan kelompok dapat melihat dampak positif atau negatif dari pengalaman masa lalu, kemudian mengambil pelajaran dari sejarah untuk melangkah ke masa depan yang lebih baik dan sejahtera. Sejarah yang gemilang dari suatu kelompok akan dibanggakan anggota kelompok serta keturunannya, demikian pula sebaliknya. Al Qur-an sangat menonjol dalam menguraikan peristiwa sejarah. Bahkan tujuan utama dari uraian sejarahnya adalah guna mengambil i’tibar (pelajaran), guna menentukan langkah berikutnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa unsur kesejarahan sejalan dengan ajaran Al-Quran. Sehingga kalau unsur ini dijadikan salah satu faktor lahirnya paham kebangsaan, hal ini inklusif didalam ajaran Al Qur-an, selama uraian kesejarahan itu diarahkan untuk mencapai kebaikan, kerukunan, kesejahteraan dan kemaslahatan.

Didalam Kitab Suci Al Qur-an terdapat hukum-hukum Alloh yang bertujuan untuk mengatur kehidupan umat manusia dan cinta akan tanah airnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk dapat hidup bahagia, rukun, tentram, damai, makmur, sejahtera dan lain-lain. Mari kita lihat hukum-hukum Alloh sebagai berikut :

1. PERINTAH ALLOH SWT. UNTUK SALING KENAL MENGENAL
“Hai manusia, sesungguhnya KAMI menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku (bermacam-macam bahasa, bermacam-macam budaya) supaya kamu saling kenal mengenal (saling bersahabat ,saling hormat menghormati, kasih mengasihi, sayang menyayangi, tolong menolong dll.). Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Alloh ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS.49:13).

Jadi sudah sangat jelas dan sangat gamblang sekali bagi seorang muslim yang mau berfikir, merenung, menginsyafi dan melaksanakan hukum Alloh diatas, jelaslah bahwa Alloh menciptakan bermacam-macam bangsa, bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa, bermacam-macam budaya, bermacam-macam keluarga, bermacam-macam individu manusia adalah bertujuan agar satu sama lain saling kenal mengenal, saling belajar, saling bersahabat, saling berdagang, saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi, saling tolong menolong, saling hormat menghormati kepada masing-masing budaya, bahasa dan keyakinan (Yahudi, Nasrani, Budha, Islam dll.) dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sejahtera, damai, makmur dan bijaksana.

2. PERINTAH ALLOH SWT. UNTUK SALING BERSAHABAT
Orang-orang muslim wajib bersahabat dengan orang-orang non muslim menurut Alloh SWT. Melaksanakan perintah Alloh (QS.58:11 dan QS.49:13) agar bisa mengolah pemberian-pemberian Alloh dengan baik (QS.57:25).
“Mudah-mudahan Alloh menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi diantara mereka. Dan Alloh adalah Maha Kuasa. Dan Alloh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS.60:7).

3. PERINTAH ALLOH SWT. TENTANG KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA
“Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. dan Allah Sebaik-baik pembalas tipu daya” (QS 8:30).

Tanah air bukanlah milik pribadi, golongan atau agama tertentu. dia adalah milik setiap warga negaranya. Oleh karenanya tidak diperkenankan bagi seseorang mendoktrin yang lainnya, apalagi dalam urusan agama dan keyakinan. Harus bisa menampung semua hal dalam naungan satu tanah air.
Tanah air mengajarimu bahasa, memberikan kebudayaan, menumbuh kembangkan dirimu sesuai kebiasaan dan adat, menanamkan dalam dirimu nilai dan tatanannya.
Seorang anak dilahirkan dalam keadaan suci, ia menghabiskan beberapa tahun pertamanya dalam asuhan keluarga, kemudian datang peran tempat tinggal melanjutkan misi kedua orang tua mengajar, mendidik dan membuat mereka beretika. Peran tempat tinggal tidak kalah penting dengan peran keluarga, bahkan merupakan sebuah proses kelanjutan, semenjak anak memasuki sekolah lalu lulus kuliah, kemudian menemukan profesi yang cocok untuknya, semua proses tersebut amat erat hubungannya dengan tempat tinggal anak-anak lainnya secara simbiosis aktif dan mutualisme. Keadaan ini akan terus berlanjut sepanjang kehidupan, apa yang menyengsarakan negrinya akan menyengsarakan dirinya dan sebaliknya. Sambung menyambung antara generasi nenek moyang dan setelahnya tetap ada melintasi kekayaan dan kebudayaan tanah air yang pada umumnya mempunyai corak tersendiri yang membedakannya dengan kebudayaan tempat lain. Adapun perubahan, pencerahan dan keterbukaan terhadap kebudayaan lain terjadi karena adanya interaksi media dan kebudayaan lain, hal itu bisa berlangsung cepat atau lambat.

4. PERINTAH ALLOH SWT. UNTUK CINTA TANAH AIR
“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian” (QS.2:126)

Nabi Ibrohim berdo’a untuk tanah airnya :
1) Menjadi negeri yang aman sentosa.
2) Penduduknya Dilimpahi rizqi.
3) Penduduknya Iman kepada Allah dan hari akhir.
Ini menunjukkan Nabi Ibrohim adalah seseorang yang begitu mendalam Cintanya akan tanah airnya.

Rasa kebangsaan tidak dapat dinyatakan adanya tanpa dibuktikan oleh patriotisme dan cinta tanah air. Cinta tanah air tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Agama, bahkan inklusif didalam ajaran Al Qur-an dan praktek Nabi Muhammad SAW. Hal ini bukan sekadar dibuktikan melalui Hadits Nabi Muhammad SAW.

“Hubbul Wathan minal Iman (Cinta tanah air adalah bagian dari iman)”.

Melainkan justru dibuktikan dalam praktek Nabi Muhammad SAW., baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Ketika Rasulullah SAW. berhijrah ke Madinah, Beliau Sholat menghadap ke Bait Al Maqdis tetapi setelah enam belas bulan rupanya Beliau rindu kepada Makkah dan Ka’bah, karena merupakan kiblat leluhurnya dan kebanggaan orang-orang Arab. Begitu tulis Al-Qasimi dalam tafsirnya. Wajah Beliau berbolak-balik menengadah ke langit, bermohon agar kiblat diarahkan ke Makkah, maka Alloh merestui keinginan ini dengan menurunkan firman-Nya:

“Sungguh Kami (senang) melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram” (QS 2:144).

Cinta Beliau kepada tanah tumpah darahnya tampak pula ketika meninggalkan kota Makkah dan berhijrah ke Madinah. Sambil menengok ke kota Makkah beliau berucap:
“Demi Alloh, sesungguhnya engkau adalah bumi Alloh yang paling aku cintai, seandainya bukan yang bertempat tinggal disini mengusirku, niscaya aku tidak akan meninggalkannya”.

Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. pun demikian, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW. bermohon kepada Alloh:
“Wahai Allah, cintakanlah kota Madinah kepada kami, sebagaimana engkau mencintakan kota Makkah kepada kami, bahkan lebih” (HR Bukhari, Malik dan Ahmad).

Memang, cinta kepada tanah tumpah darah merupakan naluri manusia, dan karena itu pula Nabi Muhammad SAW. menjadikan salah satu tolak ukur kebahagiaan adalah “diperolehnya rezeki dari tanah tumpah darah”.
Sungguh benar ungkapan;
“hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih senang di negeri sendiri.”.
Bahkan Rasululloh SAW. mengatakan bahwa orang yang gugur karena membela keluarga, mempertahankan harta dan negeri sendiri dinilai sebagai syahid sebagaimana yang gugur membela ajaran Agama, bahkan Al Qur-an menggandengkan pembelaan Agama dan pembelaan negara dalam firman-Nya:

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik, dan memberi sebagian hartamu (berbuat adil) kepada orang yang tidak memerangi kamu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Alloh menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Alloh hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama, mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain mengusirmu” (QS 60:8-9).

5. PERINTAH ALLOH SWT. UNTUK MENGIKUTI JEJAKNYA NABI IBROHIM
Kita umat Islam diperintah mengikuti millah (jejak) Ibrohim :

“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): “Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif” dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan”.

Dan diantara millah Nabi Ibrohim adalah CINTA TANAH AIR.

6. PERINTAH ALLOH SWT. UNTUK BERBUAT KEBAIKAN
Pikiran dan perasaan satu kelompok atau umat tercermin antara lain dalam adat istiadatnya, dalam konteks ini kita dapat merujuk perintah Alloh dalam Al Qur-an antara lain:

“Hendaklah ada sekelompok diantara kamu yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar”(QS Ali ‘Imran 3:104).

“Jadilah engkau pemaaf; titahkanlah yang ‘urf (adat kebiasaan yang baik), dan berpalinglah dari orang yang jahil” (QS Al-A’raf 7:199).

Kata ‘urf dan ma’ruf pada ayat-ayat itu mengacu kepada kebiasaan dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan al-khair, yakni prinsip-prinsip ajaran Islam. Rincian dan penjabaran kebaikan dapat beragam sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Sehingga sangat mungkin suatu masyarakat berbeda pandangan dengan masyarakat lain. Apabila rincian maupun penjabaran itu tidak bertentangan dengan prinsip ajaran agama, maka itulah yang dinamai ‘urf/ma’ruf.
Pakar-pakar hukum menetapkan bahwa adat kebiasaan dalam suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum (al-adat muhakkimah). Demikian ketentuan yang mereka tetapkan setelah menghimpun sekian banyak rincian argumentasi keagamaan.

7. LARANGAN ALLOH SWT. UNTUK TIDAK BERBUAT DISKRIMINASI
“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Alloh, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum (yahudi, nasrani) mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Alloh, sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS.5:8).

Berlaku adil artinya tidak boleh diskriminasi antara orang muslim dan non muslim. Duduk sama rendah tegak sama tinggi. Kalau dalam satu negeri terdapat orang-orang non Islam yang baik-baik maka mereka juga bisa menjadi pemimpin, atau menjadi seorang mentri dalam kabinet. Umat Islam tidak boleh memperlakukan diskriminasi, misalnya karena dia seorang Nasrani maka dia tidak diberi jabatan dalam pemerintahan sedangkan ilmunya memenuhi persyaratan untuk menjadi mentri atau pemimpin.
Jadi tidak ada diskriminasi antara hamba-hamba Alloh yang baik-baik walaupun berbeda keyakinan. Terasa sangat indah sekali apabila hukum Alloh ini benar-benar dijalankan oleh hambaNYA. Sehingga umat manusia dapat hidup damai dan saling bantu membantu dan saling berlomba lomba berbuat kebaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

8. SEMUA AGAMA MENYEMBAH HANYA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA (AGAMA TAUHID).
Sesungguhnya agama Alloh adalah satu, yaitu agama ber-Tuhan Yang Maha Esa atau ber-Tauhid, inilah penjelasan dari Alloh kepada Nabi Ibrahim.

“Sesungguhnya (Agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua (Yahudi, Nasrani dan Muslim) Agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku”. (QS 21:92. QS.23:52).

Jadi semua Agama itu adalah Agama yang Tauhid. Menyembah hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan sudah menjadi kewajiban bagi bangsa Indonesia yang sudah memiliki dasar Negara Republik Indonesia (PANCASILA) yang sesuai dengan ajaran Al Qur-an ini, untuk bersyukur, melaksanakan dan menjaganya dengan sekuat tenaga agar tidak sampai dirubah oleh sekelompok orang yang ingin merubahnya dengan pandangan lain. Dan wajib disyukuri untuk dijalankan bahwa tatanan hukum Negeri INDONESIA tercinta ini (UUD ’45) juga sesuai dengan ajaran Al Qur-an.

Dari uraian hukum-hukum Alloh diatas terlihat bahwa paham kebangsaan sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Al Qur-an dan Sunnah. Bahkan semua unsur yang melahirkan paham tersebut inklusif dalam ajaran Al Qur-an, sehingga seorang Muslim yang baik pastilah seorang anggota suatu bangsa yang baik. Kalau anggota suatu bangsa terdiri dari beragam agama, atau anggota masyarakat terdiri dari berbagai bangsa, hendaknya mereka dapat menghayati, menginsyafi, menyadari firman Alloh dalam Al Qur-an;

“Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblat (arah yang ditujunya), dia menghadap ke arah itu. Maka berlomba-lombalah kamu (melakukan) kebaikan dimana saja kamu berada pasti Alloh akan mengumpulkan kamu sekalian. Sesungguhnya Alloh Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. 2:148).

Sekiranya setiap muslim mau berfikir, merenung, menginsyafi dan melaksanakan hukum-hukum Alloh diatas maka terjadilah Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuh kedamaian dan kesejahteraan, karena Alloh akan menurunkan rezeki yang berlimpah kepada orang yang mengikuti perintah-perintah Alloh dengan sempurna (Orang-orang bertaqwa) lihat (QS.65:2-3).

Semoga penjelasan yang singkat ini tentang bermasyarakat dengan umat non Islam berdasarkan hukum-hukum Alloh ada manfa’atnya bagi umat muslim di Indonesia. Kalau benar itu datang dari Alloh hendaklah dita’ati untuk dijalankan dan kalau salah itu datang dari saya yang lemah, mohon dima’afkan dan dikoreksi.
Yaa Alloh yaa Tuhan kami, lapangkanlah untuk kami dada kami, mudahkanlah setiap urusan-urusan kami, dan bukalah buhul-buhul lidah kami agar setiap kata yang kami ucapkan mudah dimengerti dan disenangi oleh para pembaca, kepada siapa lagi kami bermohon yaa Alloh kalau bukanlah kepada Mu Yang Maha Berkuasa dilangit dan dibumi ini. Amin.

Marilah kita menuju masyarakat yang bermanfa’at di dunia berarti bermanfa’at di akhirat. kita bersama-sama berdo’a, berpikir dan berikhtiar untuk Kejayaan Negeri INDONESIA RAYA tercinta ini, Bhinneka Tunggal Ika.

Satu Nusa, satu Bangsa, satu Bahasa
INDONESIA

Alhamdulillaahirobbil ‘Aalamiin.

Wawasan Kebangsaan untuk Menuju Negara yang “Baldatun Toyyibatun wa Robbun Ghoffur”

Jumat, Juli 24, 2009 | Diposkan oleh Ahmad Fauzi

Oleh : Abi Mursalat”Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (QS Al A’raaf, 7:96)Pembukaan
Di panggung sejarah sudah banyak kita lihat bagaimana timbul-tenggelamnya peradaban suatu bangsa. Ada saatnya suatu kaum / bangsa menjadi jaya raya berkuasa, namun beberapa generasi kemudian “gulung tikar” hilang bagai ditelan bumi. Namun tidak sedikit pula kaum yang berabad-abad tertindas, kemudian bisa berubah menjadi bangsa yang merdeka. Namun kemudian merosot kembali menjadi sengsara, bahkan tertindas oleh bangsa yang lebih kuat.

Penemuan prasasti Ebla (2500 SM) oleh para arkeolog di Timur Tengah pada 1975, merupakan salah satu bukti bahwa kisah yang dituliskan dalam Al-Qur’an itu betul-betul terjadi. Bukan merupakan dongeng bagi anak-anak menjelang tidur. Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Yusuf, (yang artinya) : “Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Qur’an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya, dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman.” (QS Yusuf, 12:111)

Wawasan Kebangsaan
Ir. Sukarno, penggali Pancasila yang menjadi dasar falsafah bangsa Indonesia, menyebutkan bahwa bangsa (nation) merupakan sekumpulan masyarakat yang hidup bersama di suatu wilayah (geopolitik) yang memiliki kesamaan sejarah dan cita-cita bersama. Kemudian dalam usahanya untuk menyatukan bangsa kita yang terdiri dari berbagai ragam suku bangsa, budaya, dan kepercayaan, dibuatlah semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, dan Pancasila sebagai landasan dasar dalam berbangsa dan bernegara.

Setelah melalui berbagai perdebatan dan pertimbangan dari para pendiri bangsa, ditetapkanlah sila pertama adalah KeTuhanan Yang Maha Esa. Ini menunjukkan bahwa bangsa kita mengakui superioritas Tuhan, yang menciptakan, mengendalikan dan berkuasa penuh terhadap manusia. Hal itu sesuai dengan berbagai ayat dalam Al-Qur’an, antara lain pada Surat 112 (Al-Ikhlas) dan Surat 2 (Al Baqarah), yang artinya : “Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa.” (QS Al-Ikhlas, 112:1) “Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.” (QS Al-Baqarah, 2:163). “Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui.” (QS Al-Baqarah, 2:21-22)

Mohammad Hatta pernah mengatakan, bahwa sulit memperoleh kriteria yang tepat apa yang menentukan bangsa. Bangsa bukanlah didasarkan pada kesamaan asal, persamaan bahasa dan persamaan agama saja. Bangsa ditentukan oleh sebuah keinsyafan sebagai suatu persekutuan yang tersusun jadi satu. Yaitu keinsyafan yang terbit karena percaya atas persamaan nasib dan tujuan. Keinsyafan yang bertambah besar oleh karena sama seperuntungan, malang yang sama diderita, mujur yang sama didapat, oleh karena jasa bersama dan kesengsaraan bersama. Pendeknya karena peringatan kepada riwayat bersama yang tertanam dalam hati dan otak.

Namun apa yang kita lihat akhir-akhir ini sungguh amat memprihatinkan. Kebersamaan dan kerukunan sebagai dasar wawasan kebangsaan terus-menerus mulai tergerus. Dis-integrasi terjadi dimana-mana, dalam berbagai skala. Baik yang kecil maupun besar: perkelahian antar kelompok, kampung, suku, bahkan mengatasnamakan agama. Ada juga daerah yang ingin merdeka, melepaskan diri dari NKRI. Semuanya mengarah pada perpecahan bangsa yang sungguh mengkawatirkan.

Kalau masalah kebangsaan ini tidak segera kita atasi bersama, mungkin tak lama lagi bangsa ini hanya tinggal nama. Negerinya terpecah belah, budayanya terjajah, tidak ada lagi kesenian daerah. Dan mungkin saja anak-cucu kita malu mengaku pernah dilahirkan di Indonesia. Sungguh tragis.
“Manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka, tentang apa yang mereka perselisihkan itu.” (QS Yunus, 10:19)

Pelajaran dari Al-Qur’an
Gambaran sebuah negeri yang subur makmur dan aman seperti yang dilukiskan dalam Al-Qur’an, Surat Saba’ (34). Negeri Saba’ yang dibangun di selatan jazirah Arab pada abad ke-11 SM, adalah sebuah peradaban besar. Naskah tertua yang ditemukan arkeolog, menyatakan keberadaan Kaum Saba adalah catatan tahunan dari zaman raja Assyria, Sargon II.

Saba’, adalah negeri yang melakukan kegiatan perniagaan, dan sejumlah jalur perdagangan terpenting di utara Arab ada dalam kekuasaannya. Penduduk Saba’ terkenal dalam sejarah sebagai bangsa berperadaban tinggi. Prasasti dari para penguasa Saba’ seringkali berbicara tentang “perbaikan”, “pembiayaan”, “pembangunan”. Dan kemudian mereka populer menjadi contoh negeri yang : “Baldatun Toyyibatun wa Robbun Ghoffur”.
“Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): “Makanlah olehmu dari rezki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Pengampun.” (QS Saba’, 34:15)

Saba’ adalah nama suatu kabilah dari kabilah-kabilah Arab yang tinggal di wilayah Yaman. Mereka mendirikan kerajaan yang terkenal dengan nama kerajaan Sabaiyyah, ibu kotanya Ma’rib. Negeri itu dapat membangun suatu bendungan raksasa, yang bernama Bendungan Ma’rib (tinggi 16 meter, lebar 60 meter, dan panjang 620 meter). Bendungan itu menghubungkan 2 dataran, sehingga selama 1500 tahun negeri Saba’ subur, makmur dan aman sentosa. Reruntuhan bendungan itu sampai kini masih bisa dilihat, menjadi bukti penting adanya kemajuan teknologi kaum Saba’ pada waktu itu.
“Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan aman.” (QS Saba’ / 34:18)

Namun rupanya kemewahan dan kemakmuran itu menyebabkan kaum Saba’ lupa dan ingkar kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada mereka. Dan mereka mengingkari pula seruan Rasul, bahkan mereka menyembah matahari. Padahal Ratu Saba’ pernah tunduk kepada ajaran Nabi Sulaiman As. Namun kemudian beberapa generasi berikutnya mulai ingkar, dan kembali menyembah matahari. Karena itulah Allah menimpakan kepada mereka adzab berupa banjir besar yang ditimbulkan oleh runtuhnya bendungan Ma’rib (542 SM). Seluruh negeri diratakan oleh banjir dahsyat. Perkebunan anggur dan kebun-kebun kaum Saba’ tiba-tiba lenyap terbenam air. Kemudian negeri Saba’ menjadi kering dan kerajaan mereka hancur-lebur. Kaum Saba’ pun tercerai-berai. Mereka tinggalkan rumah-rumah mereka dan mengungsi ke wilayah utara Arabia, Mekkah dan Syria.
“Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr. Demikianlah Kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan Kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.” (QS Saba’, 34:16-17)

Kembali Kepada Tuhan YME
Sebagian dari tanda-tanda hukuman Tuhan sudah kita lihat bersama menimpa negeri tercinta ini. Berbagai macam bencana yang menelan ribuan korban, bahkan sampai kini masih berlangsung di Sidoarjo dan berbagai daerah lainnya. Perpecahan yang terus terjadi tak berkesudahan, baik antar masyarakat bawah maupun di antara kaum elit dan pimpinan negeri. Bencana yang datang dari atas dan bawah itu, baik di alam maupun strata sosial, persis dengan yang telah dilukiskan dalam Al-Qur’an, surat Al-An’am :
“Katakanlah: “Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan adzab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan, dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah, betapa Kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahaminya.” (QS Al-An’am, 6:65)

Melihat tanda-tanda yang sudah diberikan Tuhan seperti itu, tak ada hal lain yang bisa kita lakukan agar selamat, selain kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena semua itu sebagai peringatan, bahkan hukuman kepada kita yang telah mulai melalaikan perintah Tuhan. Maka yang bisa menolong kita hanyalah Tuhan semata. Bukan yang lainnya. Sebelum semuanya menjadi terlambat, marilah kita berusaha bersama.
“Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS Ar-Ra’d, 13:11)

Walau pun mayoritas penduduk NKRI adalah Islam, bukan berarti negara ini harus berazaskan Islam. Bentuk negara kesatuan itu sudah merupakan keputusan final. Hal itu sudah difikirkan para pendiri bangsa sebelum negeri ini merdeka. Hasilnya dirumuskan dalam Piagam Jakarta, yang kemudian menjadi Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, dengan menghilangkan beberapa kata saja. Yakni “dengan mewajibakan menjalankan Syari’ah Islam bagi pemeluknya”. Keputusan itulah yang terbaik bagi bangsa yang terdiri dari berbagai macam kepercayaan. Nabi pun tidak pernah diperintah untuk memaksa orang untuk memeluk agama Islam. Dia hanya diutus untuk memberitakan kabar gembira, yang bisa membimbing manusia dari jaman kegelapan (jahiliyah) ke alam yang terang benderang (Nur Ilahi).
“Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS Al-Baqarah, 2:256)

Tujuan utama negeri ini adalah melindungi segenap warga dan tanah air, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut menjaga ketertiban dunia. Tugas itu bukan hanya beban pemerintah saja, tapi kita semua wajib berusaha, sesuai dengan kemampuan. Kalau hanya menggantungkan kepada pemerintah saja, bisa berakibat fatal, karena seperti kita ketahui tidak semua aparat bisa dipercaya. Bahkan banyak di antaranya yang terlibat KKN dan berbagai tindak pidana lainnya. Walau mereka ada yang terbebas dari penjara, namun Tuhan Yang Maha Adil akan meminta pertanggungan jawab mereka di akhirat.
“Dan demikianlah Kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar, agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya.” (QS Al-An’aam, 6:123). “Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya,” (QS Al-Muddatstsir, 74:38). “dan kelak kamu akan diminta pertanggungan jawab.” (QS Az Zukhruf, 43:44).

Hendaknya usaha mulia itu dimulai dari diri kita masing-masing, sekeluarga. Mari kita mulai gerakan mendekatkan diri kepada Ilahi. Kita atur kehidupan dan penghidupan kita, agar selaras dengan ajaran Tuhan. Kita bimbing anak-anak untuk mengenal tanah air, baik geografinya, sukubangsa, seni budaya, dsb. Kita sadarkan bahwa cinta tanah air itu merupakan bagian dari iman. Dan ketaatan kepada imam maupun ulil amri yang beriman merupakan perintah dari Tuhan.
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS An-Nisa’, 4:59)

Mengenai perbedaan fisik, baik warna kulit, suku, bahasa, seni budaya, agama dsb. itu merupakan fitrah. Justru menjadi asset bangsa yang mirip pelangi, indah dipandang dan membawa kesuburan. Perbedaan itu bukanlah hal yang perlu dipertentangkan. Bahkan rasa kesukuan, kedaerahan itu sudah dilebur dengan dikumandangkannya “Sumpah Pemuda” dibarengi dengan alunan Indonesia Raya, jauh hari sebelum negeri ini merdeka.
“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS Al Hujuraat, 49:13)

Dan yang perlu terus diupayakan adalah bagaimana supaya Pancasila itu betul-betul menjadi nyata dalam kehidupan berbangsa, bernegara maupun dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sebagai jimat ideologi saja, yang diletakkan di lemari kaca, indah dipandang, tapi tidak diamalkan. Soal bagaimana kita harus merealisasikan Pancasila, Bung Karno berkata : “Tidak ada satu Weltanschauung dapat menjadi kenyataan – menjadi realiteit – jika tidak dengan perjuangan! Janganlah lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya, ialah perjuangan, perjuangan dan sekali lagi perjuangan! Marilah kita sama-sama berjuang. Marilah kita sama-sama bangga menjadi orang Indonesia !”

Penutup
Untuk mencapai negri yang memenuhi kriteria “Baldatun Toyyibatun wa Robbun Ghoffur”, yang dalam pewayangan digambarkan sebagai “Gemah ripah loh jinawi, tata tentrem kerta raharjo”, bukanlah suatu hal yang mudah. Namun perlu diperjuangkan, agar bangsa kita tidak tenggelam ditelan sejarah. Sebagaimana dialami oleh bangsa-bangsa terdahulu. Sebab selain kebahagiaan di akhirat, di dunia pun kita diperintah untuk mencarinya sekuat tenaga.
“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi; dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu; dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (QS Al-Qashash, 28:77)

Sebagai elemen bangsa yang terkecil, keluarga kita haruslah terus dibina dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Agar terus dipupuk iman dan amal sholeh anak kita sejak muda, sehingga rasa bahagia muncul di tengah-tengah keluarga. Kita sebagai kepala keluarga, kepala lingkungan, kepala kantor, kepala usaha, dst. sesuai kapasitasnya, wajib mendidik dan membina anggota keluarganya. Dan dengan pimpinan yang beriman serta amanah, diharapkan negeri ini mendapat ampunan dari Tuhan, dihindarkan dari berbagai malapetaka, menuju negri yang aman sejahtera.
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka,” (QS At-Tahrim, 66:6). “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, Kamilah yang memberi rezki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa.” (QS Thaahaa, 20:132)

Kebangsaan Manusia dan Masyarakat Pemahaman dan Tafsir Al-Quran

DAFTAR ISI
» Wawasan Kebangsaan dalam Al-Quran
» Apakah yang dimaksud Paham Kebangsaan

1. Kesatuan/Persatuan
2. Asal Keturunan
3. Bahasa
4. Adat Istiadat
5. Sejarah
6. Cinta Tanah Air

» Referensi

Kebangsaan terbentuk dari kata “bangsa” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai “kesatuan orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri.” Sedangkan kebangsaan diartikan sebagai “ciri-ciri yang menandai golongan bangsa.”

Para pakar berbeda pendapat tentang unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk menamai suatu kelompok manusia sebagai bangsa. Demikian pula mereka berbeda pendapat tentang ciri-ciri yang mutlak harus terpenuhi guna terwujudnya sebuah bangsa atau kebangsaan. Hal ini merupakan kesulitan tersendiri di dalam upaya memahami pandangan Al-Quran tentang paham kebangsaan.

Di sisi lain, paham kebangsaan –pada dasarnya– belum dikenal pada masa turunnya Al-Quran. Paham ini baru muncul dan berkembang di Eropa sejak akhir abad ke-18, dan dari sana menyebar ke seluruh dunia Islam.

Memang, keterikatan kepada tanah tumpah darah, adat istiadat leluhur, serta penguasa setempat telah menghiasi jiwa umat manusia sejak dahulu kala, tetapi paham kebangsaan (nasionalisme) dengan pengertiannya yang lumrah dewasa ini baru dikenal pada akhir abad ke-18.

Yang pertama kali memperkenalkan paham kebangsaan kepada umat Islam adalah Napoleon pada saat ekspedisinya ke Mesir. Lantas, seperti telah diketahui, setelah Revolusi 1789, Perancis menjadi salah satu negara besar yang berusaha melebarkan sayapnya. Mesir yang ketika itu dikuasai oleh para Mamluk dan berada di bawah naungan kekhalifahan Utsmani, merupakan salah satu wilayah yang diincarnya. Walaupun penguasa-penguasa Mesir itu beragama Islam, tetapi mereka berasal dari keturunan orang-orang Turki. Napoleon mempergunakan sisi ini untuk memisahkan orang-orang Mesir dan menjauhkan mereka dari penguasa dengan menyatakan bahwa orang-orang Mamluk adalah orang asing yang tinggal di Mesir. Dalam maklumatnya, Napoleon memperkenalkan istilah Al-Ummat Al-Mishriyah, sehingga ketika itu istilah baru ini mendampingi istilah yang selama ini telah amat dikenal, yaitu Al-Ummah Al-Islamiyah

Al-Ummah Al-Mishriyah dipahami dalam arti bangsa Mesir. Pada perkembangan selanjutnya lahirlah ummah lain, atau bangsa-bangsa lain.

WAWASAN KEBANGSAAN DALAM AL-QURAN

Untuk memahami wawasan Al-Quran tentang paham kebangsaan, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah, “Kata apakah yang sebenarnya dipergunakan oleh Al-Quran untuk menunjukkan konsep bangsa atau kebangsaan? Apakah sya’b, qaum, atau ummah?”

Kata qaum dan qaumiyah sering dipahami dengan arti bangsa dan kebangsaan. Kebangsaan Arab dinyatakan oleh orang-orang Arab dewasa ini dengan istilah Al-Qaumiyah Al-’Arabiyah. Sebelumnya, Pusat Bahasa Arab Mesir pada 1960, dalam buku Mu’jam Al-Wasith menerjemahkan “bangsa” dengan kata ummah.

Kata sya’b juga diterjemahkan sebagai “bangsa” seperti ditemukan dalam terjemahan Al-Quran yang disusun oleh Departemen Agama RI, yaitu ketika menafsirkan surat Al-Hujurat (49): 13.

Apakah untuk memahami wawasan Al-Quran tentang paham kebangsaan perlu merujuk kepada ayat-ayat yang menggunakan kata-kata tersebut, sebagaimana ditempuh oleh sebagian orang selama ini? Misalnya, dengan menunjukkan Al-Quran surat Al-Hujurat (49): 13 yang bisa diterjemahkan:

Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telahi menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan, dan Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat (49): 13)

Apakah dari ayat ini, nampak bahwa Islam mendukung paham kebangsaan karena Allah telah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa?

Mestikah untuk mendukung atau menolak paham kebangsaan, kata qaum yang ditemukan dalam Al-Quran sebanyak 322 kali itu ditoleh? Dapatkah dikatakan bahwa pengulangan yang sedemikian banyak, merupakan bukti bahwa Al-Quran mendukung paham kebangsaan? Bukankah para Nabi menyeru masyarakatnya dengan, “Ya Qaumi” (Wahai kaumku/bangsaku), walaupun mereka tidak beriman kepada ajarannya? (Perhatikan misalnya Al-Quran surat Hud (11): 63, 64, 78, 84, dan lain-lain!).

Di sisi lain, dapatkah dibenarkan pandangan sebagian orang yang bermaksud mempertentangkan Islam dengan paham kebangsaan, dengan menyatakan bahwa Allah SWT dalam Al-Quran memerintahkan Nabi saw untuk menyeru masyarakat tidak dengan kata qaumi, tetapi, “Ya ayyuhan nas” (wahai seluruh manusia), serta menyeru kepada masyarakat yang mengikutinya dengan “Ya ayyuhal ladzina ‘amanu?” Benarkah dalam Al-Quran tidak ditemukan bahwa Nabi Muhammad saw menggunakan kata qaum untuk menunjuk kepada masyarakatnya, seperti yang ditulis sebagian orang?

Catatan : Pernyataan terakhir ini dapat dipastikan tidak benar, karena dalam Al-Quran surat Al-Furqan (25): 30 secara tegas dinyatakan, bahwa Rasulullah saw mengeluh kepada Allah, dengan mengatakan, “Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang tidak diacuhkan.”

Menurut Prof. Dr. M. Quraish Shihab untuk menemukan wawasan Al-Quran tentang paham kebangsaan, tidak cukup sekadar menoleh kepada kata-kata tersebut yang digunakan oleh Al-Quran, karena pengertian semantiknya dapat berbeda dengan pengertian yang dikandung oleh kata bangsa atau kebangsaan. Kata sayyarah yang ditemukan dalam Al-Quran misalnya, masih digunakan dewasa ini, meskipun maknanya sekarang telah berubah menjadi mobil. Makna ini tentunya berbeda dengan maksud Al-Quran ketika menceritakan ucapan saudara-saudara Nabi Yusuf a.s. yang membuangnya ke dalam sumur dengan harapan dipungut oleh sayyarah yakni kafilah atau rombongan musafir. (Baca QS Yusuf [12]: 10).
Kata qaum misalnya, pada mulanya terambil dari kata qiyam yang berarti “berdiri atau bangkit”. Kata qaum agaknya dipergunakan untuk menunjukkan sekumpulan manusia yang bangkit untuk berperang membela sesuatu. Karena itu, kata ini pada awalnya hanya digunakan untuk lelaki, bukan perempuan seperti dalam firman Allah:

Janganlah satu qaum (kumpulan lelaki) mengejek qaum (kumpulan lelaki) yang lain. Jangan pula (kumpulan perempuan) mengejek (kumpulan) perempuan yang lain, karena boleh jadi mereka (yang diejek) lebih baik daripada mereka (yang mengejek) (QS Al-Hujurat [49]: 11).

Kata sya’b, yang hanya sekali ditemukan dalam Al-Quran, itu pun berbentuk plural, dan pada mulanya mempunyai dua makna, cabang dan rumpun. Pakar bahasa Abu ‘Ubaidah –seperti dikutip oleh At-Tabarsi dalam tafsirnya– memahami kata sya’b dengan arti kelompok non-Arab, sama dengan qabilah untuk suku-suku Arab.

Betapapun, kedua kata yang disebutkan tadi, dan kata-kata lainnya, tidak menunjukkan arti bangsa sebagaimana yang dimaksud pada istilah masa kini.

Hal yang dikemukakan ini, tidak lantas menjadikan surat Al-Hujurat yang diajukan tertolak sebagai argumentasi pandangan kebangsaan yang direstui Al-Quran. Hanya saja, cara pembuktiannya tidak sekadar menyatakan bahwa kata sya’b sama dengan bangsa atau kebangsaan.

APAKAH YANG DIMAKSUD PAHAM KEBANGSAAN

Apakah yang dimaksud dengan paham kebangsaan? Sungguh banyak pendapat yang berbeda satu dengan yang lain. Demikian pula dengan pertanyaan yang muncul disertai jawaban yang beragam, misalnya:

Apakah mutlak adanya kebangsaan, kesamaan asal keturunan, atau bahasa? Apakah yang dimaksud dengan keturunan dan bahasa? Apakah kebangsaan merupakan persamaan ras, emosi, sejarah, dan cita-cita meraih masa depan? Unsur-unsur apakah yang mendukung terciptanya kebangsaan? Dan masih ada sekian banyak pertanyaan lain. Sehingga mungkin benar pula pendapat yang menyatakan bahwa paham kebangsaan adalah sesuatu yang bersifat abstrak, tidak dapat disentuh; bagaikan listrik, hanya diketahui gejala dan bukti keberadaannya, namun bukan unsur-unsurnya.

Pertanyaan yang antara lain ingin dimunculkan adalah “Apakah unsur-unsur tersebut dapat diterima, didukung, atau bahkan inklusif di dalam ajaran Al-Quran? Dapatkah Al-Quran menerima wadah yang menghimpun keseluruhan unsur tersebut tanpa mempertimbangkan kesatuan agama? Berikut ini akan dijelaskan beberapa konsep yang mendasari paham kebangsaan.

1. Kesatuan/Persatuan

Tidak dapat disangkal bahwa Al-Quran memerintahkan persatuan dan kesatuan. Sebagaimana secara jelas pula Al-Quran menyatakan bahwa

“Sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu” (QS Al-Anbiya’ [2l]: 92, dan Al-Mu’minun [23]: 52).

Pertanyaan yang dapat saja muncul berkaitan dengan ayat ini adalah:
a) Apakah ayat ini dan semacamnya mengharuskan penyatuan seluruh umat Islam dalam satu wadah kenegaraan?
b) Kalau tidak, apakah dibenarkan adanya persatuan/kesatuan yang diikat oleh unsur-unsur yang disebutkan di atas, yakni persamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah?

Yang harus dipahami pertama kali adalah pengertian dan penggunaan Al-Quran terhadap kata ummat. Kata ini terulang 51 kali dalam Al-Quran, dengan makna yang berbeda-beda.

Ar-Raghib Al-Isfahani –pakar bahasa yang menyusun kamus Al-Quran Al-Mufradat fi Ghanb Al-Quran– menjelaskan bahwa ummat adalah “kelompok yang dihimpun oleh sesuatu, baik persamaan agama, waktu, atau tempat, baik pengelompokan itu secara terpaksa maupun atas kehendak sendiri.”
Memang, tidak hanya manusia yang berkelompok dinamakan umat, bahkan binatang pun demikian.

Dan tiadalah binatang-binatang melata yang ada yang di bumi, tiada juga burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali umat-umat seperti kamu … (QS Al-An’am [6]: 38).

Jumlah anggota suatu umat tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Ada yang berpendapat minimal empat puluh atau seratus orang. Tetapi, sekali lagi Al-Quran pun menggunakan kata umat bahkan untuk seseorang yang memiliki sekian banyak keistimewaan atau jasa, yang biasanya hanya dimiliki oleh banyak orang. Nabi Ibrahim a.s. misalnya disebut sebagai umat oleh Al-Quran surat An-Nahl (16): 20 karena alasan itu.

Sesungguhnya Ibrahim adalah umat (tokoh yang dapat dijadikan teladan) lagi patuh kepada Allah, hanif dan tidak pernah termasuk orang yang mempersekutukan (Tuhan) (QS An-Nahl [16]: 120).

Kalau demikian, dapat dikatakan bahwa makna kata umat dalam Al-Quran sangat lentur, dan mudah menyesuaikan diri. Tidak ada batas minimal atau maksimal untuk suatu persatuan. Yang membatasi hanyalah bahasa, yang tidak menyebutkan adanya persatuan tunggal.

Di sisi lain, dalam Al-Quran ternyata ditemukan sembilan kali kata ummat yang digandengkan dengan kata wahidah, sebagai sifat umat. Tidak sekali pun Al-Quran menggunakan istilah Wahdat Al-Ummah atau Tauhid Al-Ummah (Kesatuan/ penyatuan umat). Karena itu, sungguh tepat analisis Mahmud Hamdi Zaqzuq, mantan Dekan Fakultas Ushuluddin Al-Azhar Mesir, yang disampaikan pada pertemuan Cendekiawan Muslim di Aljazair 1409 H/ 1988 M, bahwa Al-Quran menekankan sifat umat yang satu, dan bukan pada penyatuan umat, ini juga berarti bahwa yang pokok adalah persatuan, bukan penyatuan.

Perlu pula digarisbawahi, bahwa makna umat dalam konteks tersebut adalah pemeluk agama Islam. Sehingga ayat tersebut pada hakikatnya menyatakan bahwa agama umat Islam adalah agama yang satu dalam prinsip-prinsip (ushul)-nya, tiada perbedaan dalam akidahnya, walaupun dapat berbeda-beda dalam rincian (furu’) ajarannya. Artinya, kitab suci ini mengakui kebhinekaan dalam ketunggalan.
Ini juga sejalan dengan kehendak Ilahi, antara lain yang dinyatakan-Nya dalam Al-Quran surat Al-Ma-idah (5): 48:

Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja). (Al-Ma-idah (5): 48)

Tetapi itu tidak dikehendaki-Nya. Sebagaimana terpahami dari perandaian kata lauw, yang oleh para ulama dinamai harf imtina’ limtina’, atau dengan kata lain, mengandung arti kemustahilan.
Kalau demikian, tidak dapat dibuktikan bahwa Al-Quran menuntut penyatuan umat Islam seluruh dunia pada satu wadah persatuan saja, dan tidak dapat dibuktikan bahwa Al-Quran menolak paham kebangsaan. Yang terjadi justru Al-Quran menjelaskan sebaliknya.

Jamaluddin Al-Afghani, yang dikenal sebagai penyeru persatuan Islam (Liga Islam atau Pan-Islamisme), menegaskan bahwa idenya itu bukan menuntut agar umat Islam berada di bawah satu kekuasaan, tetapi hendaknya mereka mengarah kepada satu tujuan, serta saling membantu untuk menjaga keberadaan masing-masing.

Janganlah kamu menjadi seperti mereka yang berkelompok-kelompok dan berselisih, setelah datang penjelasan kepada mereka … (QS Ali ‘Imran [3]: 105).

Kalimat “dan berselisih” digandengkan dengan “berkelompok” untuk mengisyaratkan bahwa yang terlarang adalah pengelompokan yang mengakibatkan perselisihan.
Kesatuan umat Islam tidak berarti dileburnya segala perbedaan, atau ditolaknya segala ciri/sifat yang dimiliki oleh perorangan, kelompok, asal keturunan, atau bangsa.

Kelenturan kandungan makna ummat seperti yang dikemukakan terdahulu mendukung pandangan ini. Sekaligus membuktikan bahwa dalam banyak hal Al-Quran hanya mengamanatkan nilai-nilai umum dan menyerahkan kepada masyarakat manusia untuk menyesuaikan diri dengan nilai-nilai umum itu. Ini merupakan salah satu keistimewaan Al-Quran dan salah satu faktor kesesuaiannya dengan setiap waktu dan tempat.

Dengan demikian, terjawablah pertanyaan pertama itu yakni Al-Quran tidak mengharuskan penyatuan seluruh umat Islam ke dalam satu wadah kenegaraan. Sistem kekhalifahan –yang dikenal sampai masa kekhalifahan Utsmaniyah– hanya merupakan salah satu bentuk yang dapat dibenarkan, tetapi bukan satu-satunya bentuk baku yang ditetapkan. Oleh sebab itu, jika perkembangan pemikiran manusia atau kebutuhan masyarakat menuntut bentuk lain, hal itu dibenarkan pula oleh Islam, selama nilai-nilai yang diamanatkan maupun unsur-unsur perekatnya tidak bertentangan dengan Islam.

2. Asal Keturunan

Tanpa mempersoalkan perbedaan makna dan pandangan para pakar tentang kemutlakan unsur “persamaan keturunan”, dalam hal kebangsaan, atau melihat kenyataan bahwa tiada satu bangsa yang hidup pada masa kini yang semua anggota masyarakatnya berasal dari keturunan yang sama, tanpa mempersoalkan itu semua dapat ditegaskan bahwa salah satu tujuan kehadiran agama adalah memelihara keturunan. Syariat perkawinan dengan syarat dan rukun-rukunnya, siapa yang boleh dan tidak boleh dikawini dan sebagainya, merupakan salah satu cara Al-Quran untuk memelihara keturunan.

Al-Quran menegaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dari satu keturunan dan bersuku-suku (demikian juga rumpun dan ras manusia), agar mereka saling mengenal potensi masing-masing dan memanfaatkannya semaksimal mungkin.
Ini berarti bahwa Al-Quran merestui pengelompokan berdasarkan keturunan, selama tidak menimbulkan perpecahan, bahkan mendukungnya demi mencapai kemaslahatan bersama.
Dari beberapa ayat Al-Quran, dapat ditarik pembenaran hal ini, atau paling tidak “tiada penolakan” terhadapnya. Misalnya dalam Al-Quran surat Al-A’raf (7): 160:

Dan mereka Kami bagi menjadi dua belas suku yang masing-masing menjadi umat, dan Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, “Pukullah batu itu dengan tongkatmu!” Maka memancarlah darinya dua belas mata air… (QS. Al-A’raf (7): 160)

Rasul Muhammad saw sendiri pernah diperintahkan oleh Al-Quran surat AsyS-yu’ara’ ayat 214 agar memberi peringatan kepada kerabat dekatnya. Hal itu menunjukkan bahwa penggabungan diri ke dalam satu wadah kekerabatan dapat disetujui oleh Al-Quran, apalagi menggabungkan diri pada wadah yang lebih besar semacam kebangsaan.
Piagam Madinah (Kitabun Nabi) yang diprakarsai oleh Rasulullah saw ketika beliau baru tiba di Madinah yang berisi ketentuan/kesepakatan yang mengikat masyarakat Madinah justru mengelompokkan anggotanya pada suku-suku tertentu, dan masing-masing dinamai ummat. Kemudian, mereka yang berbeda agama itu bersepakat menjalin persatuan ketika membela kota Madinah dari serangan musuh.

Nabi Luth a.s. sebagaimana dikemukakan Al-Quran, mengeluh karena kaum atau bangsanya tidak menerima dakwahnya. Ia mengeluh sambil berkata:

Seandainya aku mempunyai kekuatan denganmu, atau kalau aku dapat berlindung niscaya aku lakukan (QS Hud [11]: 80).

Yang dimaksud dengan “kekuatan” adalah pembela dan pembantu, yang dimaksud dengan perlindungan adalah keluarga dan anggota masyarakat atau bangsa.

Rasulullah saw sendiri dalam perjuangan di Makkah, justru mendapat pembelaan dari keluarga besar beliau, baik yang percaya maupun yang tidak. Dan ketika terjadi pemboikotan dari penduduk Makkah, mereka memboikot Nabi dan keluarga besar Bani Hasyim. Abu Thalib yang bukan anggota masyarakat Muslim ketika itu dengan tegas berkata, “Demi Allah’ kami tidak akan menyerahkannya (Nabi Muhammad saw) sampai yang terakhir dari kami gugur.”

Sejalan dengan kenyataan di atas Nabi saw pernah khutbah dengan menyatakan: “Sebaik-baik kamu adalah pembela keluarga besarnya selama (pembelaannya) bukan dosa” (HR Abu Daud melalui sahabat Suraqah bin Malik).
Hanya saja pengelompokan dalam suku bangsa tidak boleh menyebabkan fanatisme buta, apalagi menimbulkan sikap superioritas, dan pelecehan. Rasulullah saw mengistilahkan hal itu dengan al-’ashabiyah.

Bukanlah dari kelompok kita yang mengajak kepada ‘ashabiyyah, bukan juga yang berperang atas dasar ‘ashabiyah, bukan juga yang mati dengan keadaan (mendukung) ‘ashabiyyah (HR Abu Daud dari sahabat Jubair bin Muth’im).
Rasulullah saw menggunakan ungkapan yang populer di kalangan orang-orang Arab sebelum Islam, “Unshur akhaka zhalim(an) au mazhlum(an)” (Belalah saudaramu yang menganiaya atau dianiaya), sambil menjelaskan bahwa pembelaan terhadap orang yang melakukan penganiayaan adalah dengan mencegahnya melakukan penganiayaan (HR Bukhari melalui Anas bin Malik).

Walaupun Al-Quran mengakui adanya kelompok suku, namun Al-Quran juga mengisyaratkan bahwa sesuatu yang memiliki kesamaan sifat dapat digabungkan ke dalam satu wadah. Iblis yang dalam Al-Quran surat Al-Kahf (18): 50 dinyatakan dari jenis jin. Sesungguhnya ia (Iblis) adalah dari jenis Jin, dimasukkan Allah dalam kelompok malaikat yang diperintahkan sujud kepada Adam. Karena, ketika itu, Iblis begitu taat beragama, tidak kalah dari ketaatan para malaikat. Itu sebabnya walaupun yang diperintah untuk sujud kepada Adam adalah para malaikat (QS Al-A’raf [7]: 11) tetapi Iblis yang dari kelompok jin yang telah bergabung dengan malaikat itu termasuk diperintah, karenanya ketika enggan ia dikecam dan dikutuk Tuhan.
Dalam konteks paham kebangsaan, Rasulullah saw memasukkan sahabatnya Salman, Suhaib, dan Bilal yang masing-masing berasal dari Persia, Romawi, dan Habasyah (Etiopia) ke dalam kelompok orang Arab.
Ibnu ‘Asakir dalam tarikhnya meriwayatkan, ketika sebagian sahabat meremehkan ketiga orang tersebut, Nabi saw bersabda: “Kearaban yang melekat dalam diri kalian bukan disebabkan karena ayah dan tidak pula karena ibu, tetapi karena bahasa, sehingga siapapun yang berbahasa Arab, dia adalah orang Arab”.

Bahkan Salman Al-Farisi dinyatakan Nabi sebagai “minna Ahl Al-Bait (dari kelompok kita [Ahl Al-Bait]), karena beliau begitu dekat secara pribadi kepada Nabi dan keluarganya, serta memiliki pandangan hidup yang sama dengan Ahl Al-Bait.
Keterikatan kepada asal keturunan sama sekali tidak terhalangi oleh agama, bahkan inklusif di dalam ajarannya. Bukankah Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ayat 5 memerintahkan untuk memelihara keturunan dan memerintahkan untuk menyebut nama seseorang bergandengan dengan nama orang tuanya?

Panggillah mereka (anak-anak angkat) dengan (menggandengkan namanya dengan nama) bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil di sisi Allah (QS Al-Ahzab [33]: 5).

3. Bahasa

Al-Quran menegaskan dalam surat Al-Rum (30):

Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya, adalah penciptaan langit dan bumi, dan berlain-lainan bahasamu, dan warna kulitmu …

Al-Quran demikian menghargai bahasa dan keragamannya, bahkan mengakui penggunaan bahasa lisan yang beragam.
Perlu ditandaskan bahwa dalam konteks pembicaraan tentang paham kebangsaan, Al-Quran amat menghargai bahasa, sampai-sampai seperti yang disabdakan Nabi saw, “Al-Quran diturunkan dalam tujuh bahasa” (HR Muslim, At-Tirmidzi, dan Ahmad dengan riwayat yang berbeda-beda tetapi dengan makna yang sama).

Pengertian “tujuh bahasa” antara lain adalah, tujuh dialek. Menurut sekian keterangan, ayat-ayat Al-Quran diturunkan dengan dialek suku Quraisy, tetapi dialek ini –ketika Al-Quran turun– belum populer untuk seluruh anggota masyarakat. Sehingga apabila ada yang mengeluh tentang sulitnya pengucapan atau pengertian makna kata yang digunakan oleh ayat tertentu, Allah menurunkan wahyu lagi yang berbeda kata-katanya agar menjadi mudah dibaca dan dimengerti. Sebagai contoh dalam Al-Quran surat Al-Dukhan (44): 43-44 yang berbunyi, Inna syajarat al-zaqqum tha’amul atsim, pernah diturunkan dengan mengganti kata atsim dengan fajir, kemudian turun lagi dengan kata al-laim. Setelah bahasa suku Quraisy populer di kalangan seluruh masyarakat, maka atas inisiatif Utsman bin Affan (khalifah ketiga) bacaan disatukan kembali sebagaimana tercantum dalam mushaf yang dibaca dewasa ini.

Pengertian lain dari hadis tersebut adalah Al-Quran menggunakan kosa kata dari tujuh (baca: banyak) bahasa, seperti bahasa Romawi, Persia, dan Ibrani, misalnya kata-kata: zamharir, sijjil, qirthas, kafur, dan lain-lain.
Untuk menghargai perbedaan bahasa dan dialek, Nabi saw tidak jarang menggunakan dialek mitra bicaranya. Semua itu menunjukkan betapa Al-Quran dan Nabi saw sangat menghargai keragaman bahasa dan dialek. Bukankah seperti yang dikemukakan tadi, Allah menjadikan keragaman itu bukti keesaan dan kemahakuasaan-Nya?

Nah, bagaimana kaitan bahasa dan kebangsaan? Tadi telah dikemukakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Asakir berkaitan dengan Salman, Bilal, dan Suhaib. Pada hakikatnya, bahasa memang bukan digunakan sekadar untuk menyampaikan tujuan pembicaraan dan yang diucapkan oleh lidah. Bukankah sering seseorang berbicara dengan dirinya sendiri? Bukankah ada pula yang berpikir dengan suara keras. Kalimat-kalimat yang dipikirkan dan didendangkan itu merupakan upaya menyatakan pikiran dan perasaan seseorang? Di sini bahasa merupakan jembatan penyalur perasaan dan pikiran.

Karena itu pula kesatuan bahasa mendukung kesatuan pikiran. Masyarakat yang memelihara bahasanya dapat memeliara identitasnya, sekaligus menjadi bukti keberadaannya. Itulah sebabnya mengapa para penjajah sering berusaha menghapus bahasa anak negeri yang dijajahnya dengan bahasa sang penjajah.
Al-Quran menuntut setiap pembicara agar hanya mengucapkan hal yang diyakini, dirasakan, serta sesuai dengan kenyataan. Karena itu, tidak jarang Kitab Suci ini menggunakan kata qala atau yaqulu (dia berkata, dalam arti meyakini).,

Salah satu sifat Ibadur Rahman (hamba-hamba Allah yang baik) yang dijelaskan dalam surat Al-Furqan (25): 65 adalah:

Mereka yang berkata, “Jauhkanlah siksa jahanam dari kami”. Sesungguhnya azab-Nya adalah kebinasaan yang kekal

Ucapan ini bukan sekadar dengan lidah atau permohonan, melainkan peringatan sikap, keyakinan dan perasaan mereka, karena kalau sekadar permohonan, apalah keistimewaannya? Bukankah semua orang dapat bermohon seperti itu? Karena itu tidak menyimpang jika dinyatakan bahwa bahasa pada hakikatnya berfungsi menyatakan perasaan pikiran, keyakinan, dan sikap pengucapnya.

Dalam konteks paham kebangsaan, bahasa pikiran, dan perasaan, jauh lebih penting ketimbang bahasa lisan, sekalipun bukan berarti mengabaikan bahasa lisan, karena sekali lagi ditekankan bahwa bahasa lisan adalah jembatan perasaan.

Bahasa, saat dijadikan sebagai perekat dan unsur kesatuan umat, dapat diakui oleh Al-Quran, bahkan inklusif dalam ajarannya. Bahasa dan keragamannya merupakan salah satu bukti keesaan dan kebesaran Allah. Hanya saja harus diperhatikan bahwa dari bahasa harus lahir kesatuan pikiran dan perasaan, bukan sekadar alat menyampaikan informasi.

4. Adat Istiadat

Pikiran dan perasaan satu kelompok/umat tercermin antara lain dalam adat istiadatnya.
Dalam konteks ini, kita dapat merujuk perintah Al-Quran antara lain:

Hendaklah ada sekelompok di antara kamu yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar (QS Ali ‘Imran [3]: 104)

Jadilah engkau pemaaf; titahkanlah yang ‘urf (adat kebiasaan yang baik), dan berpalinglah dari orang yang jahil (QS Al-A’raf [7]: 199).

Kata ‘urf dan ma’ruf pada ayat-ayat itu mengacu kepada kebiasaan dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan al-khair, yakni prinsip-prinsip ajaran Islam.

Rincian dan penjabaran kebaikan dapat beragam sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Sehingga, sangat mungkin suatu masyarakat berbeda pandangan dengan masyarakat lain. Apabila rincian maupun penjabaran itu tidak bertentangan dengan prinsip ajaran agama, maka itulah yang dinamai ‘urf/ma’ruf.

Imam Bukhari meriwayatkan, bahwa suatu ketika Aisyah mengawinkan seorang gadis yatim kerabatnya kepada seorang pemuda dari kelompok Anshar (penduduk kota Madinah). Nabi yang tidak mendengar nyanyian pada acara itu, berkata kepada Aisyah, “Apakah tidak ada permainan/nyanyian? Karena orang-orang Anshar senang mendengarkan nyanyian …” Demikian, Nabi saw menghargai adat-kebiasaan masyarakat Anshar.

Pakar-pakar hukum menetapkan bahwa adat kebiasaan dalam suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum (al-adat muhakkimah). Demikian ketentuan yang mereka tetapkan setelah menghimpun sekian banyak rincian argumentasi keagamaan.

5. Sejarah

Agaknya, persamaan sejarah muncul sebagai unsur kebangsaan karena unsur ini merupakan salah satu yang terpenting demi menyatukan perasaan, pikiran, dan langkah-langkah masyarakat. Sejarah menjadi penting, karena umat, bangsa, dan kelompok dapat melihat dampak positif atau negatif pengalaman masa lalu, kemudian mengambil pelajaran dari sejarah, untuk melangkah ke masa depan. Sejarah yang gemilang dari suatu kelompok akan dibanggakan anggota kelompok serta keturunannya, demikian pula sebaliknya.

Al-Quran sangat menonjol dalam menguraikan peristiwa sejarah. Bahkan tujuan utama dari uraian sejarahnya adalah guna mengambil i’tibar (pelajaran), guna menentukan langkah berikutnya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa unsur kesejarahan sejalan dengan ajaran Al-Quran. Sehingga kalau unsur ini dijadikan salah satu faktor lahirnya paham kebangsaan, hal ini inklusif di dalam ajaran Al-Quran, selama uraian kesejarahan itu diarahkan untuk mencapai kebaikan dan kemaslahatan

6. Cinta Tanah Air

Rasa kebangsaan tidak dapat dinyatakan adanya, tanpa dibuktikan oleh patriotisme dan cinta tanah air.
Cinta tanah air tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, bahkan inklusif di dalam ajaran Al-Quran dan praktek Nabi Muhammad saw.

Hal ini bukan sekadar dibuktikan melalui ungkapan populer yang dinilai oleh sebagian orang sebagai hadis Nabi saw, Hubbul wathan minal iman (Cinta tanah air adalah bagian dari iman), melainkan justru dibuktikan dalam praktek Nabi Muhammad saw, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat.

Ketika Rasulullah saw berhijrah ke Madinah, beliau shalat menghadap ke Bait Al-Maqdis. Tetapi, setelah enam belas bulan, rupanya beliau rindu kepada Makkah dan Ka’bah, karena merupakan kiblat leluhurnya dan kebanggaan orang-orang Arab. Begitu tulis Al-Qasimi dalam tafsirnya. Wajah beliau berbolak-balik menengadah ke langit, bermohon agar kiblat diarahkan ke Makkah, maka Allah merestui keinginan ini dengan menurunkan firman-Nya:

Sungguh Kami (senang) melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram… (QS Al-Baqarah [2]: 144).

Cinta beliau kepada tanah tumpah darahnya tampak pula ketika meninggalkan kota Makkah dan berhijrah ke Madinah. Sambil menengok ke kota Makkah beliau berucap: “Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai, seandainya bukan yang bertempat tinggal di sini mengusirku, niscaya aku tidak akan meninggalkannya”.

Sahabat-sahabat Nabi saw pun demikian, sampai-sampai Nabi saw bermohon kepada Allah: “Wahai Allah, cintakanlah kota Madinah kepada kami, sebagaimana engkau mencintakan kota Makkah kepada kami, bahkan lebih.” (HR Bukhari, Malik dan Ahmad).

Memang, cinta kepada tanah tumpah darah merupakan naluri manusia, dan karena itu pula Nabi saw menjadikan salah satu tolok ukur kebahagiaan adalah “diperolehnya rezeki dari tanah tumpah darah”. Sungguh benar ungkapan, “hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih senang di negeri sendiri.”

Bahkan Rasulullah saw mengatakan bahwa orang yang gugur karena membela keluarga, mempertahankan harta, dan negeri sendiri dinilai sebagai syahid sebagaimana yang gugur membela ajaran agama. Bahkan Al-Quran menggandengkan pembelaan agama dan pembelaan negara dalam firman-Nya:

Allah tidak melarang kamu berbuat baik, dan memberi sebagian hartamu (berbuat adil) kepada orang yang tidak memerangi kamu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama, mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain mengusirmu (QS Al-Mumtahanah [60]: 8-9).

Dari uraian di atas terlihat bahwa paham kebangsaan sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah.

Bahkan semua unsur yang melahirkan paham tersebut, inklusif dalam ajaran Al-Quran, sehingga seorang Muslim yang baik pastilah seorang anggota suatu bangsa yang baik. Kalau anggota suatu bangsa terdiri dari beragam agama, atau anggota masyarakat terdiri dari berbagai bangsa, hendaknya mereka dapat menghayati firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 148:

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblat (arah yang ditujunya), dia menghadap ke arah itu. Maka berlomba-lombalah kamu (melakukan) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

Referensi

• Prof. Dr. M. Quraish Shihab, MA., Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat, Penerbit Mizan, Bandung, 1997.
• Dr. Syauqi Abu Khalil, Atlas Al-Quran, Membuktikan Kebenaran Fakta Sejarah yang Disampaikan Al-Qur’an secara Akurat disertai Peta dan Foto, Dar al-Fikr Damaskus, Almahira Jakarta, 2008.
• Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA, Dr. Ahmad Qodri Abdillah Azizy, MA, Dr. A. Chaeruddin, SH., etc. Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, Penerbit PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2008, Editor : Prof. Dr. Taufik Abdullah, Prof. Dr. M. Quraish Shihab, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, MA.
• Sami bin Abdullah bin Ahmad al-Maghluts, Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul, Mendalami Nilai-nilai Kehidupan yang Dijalani Para Utusan Allah, Obeikan Riyadh, Almahira Jakarta, 2008.
• Tim DISBINTALAD (Drs. A. Nazri Adlany, Drs. Hanafi Tamam, Drs. A. Faruq Nasution), Al-Quran Terjemah Indonesia, Penerbit PT. Sari Agung, Jakarta, 2004
• Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran, Syaamil Al-Quran Terjemah Per-Kata, Syaamil International, 2007.
• alquran.bahagia.us, keislaman.com, dunia-islam.com, Al-Quran web, PT. Gilland Ganesha, 2008.
• Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Mutiara Hadist Shahih Bukhari Muslim, PT. Bina Ilmu, 1979.
• Al-Hafizh Zaki Al-Din ‘Abd Al-’Azhum Al Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim, Al-Maktab Al-Islami, Beirut, dan PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2008.
• M. Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, Maktabah al-Ma’arif, Riyadh, dan Gema Insani, Jakarta, 2008.
• Al-Bayan, Shahih Bukhari Muslim, Jabal, Bandung, 2008.
• Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, Kemudahan dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Maktabah al-Ma’arif, Riyadh, dan Gema Insani, Jakarta, 1999.

Wawasan Al-Qur’an oleh Dr. M. Quraish Shihab, M.A.

KEBANGSAAN                                               (1/3)

"Kebangsaan" terbentuk dari kata  "bangsa"  yang  dalam  Kamus
Besar    Bahasa   Indonesia,   diartikan   sebagai   "kesatuan
orang-orang yang bersamaan asal keturunan,  adat,  bahasa  dan
sejarahnya,    serta   berpemerintahan   sendõri."   Sedangkan
kebangsaan diartikan sebagai "ciri-ciri yang menandai golongan
bangsa."

Para  pakar  berbeda  pendapat  tentang unsur-unsur yang harus
terpenuhi untuk menamai suatu kelompok manusia sebagai bangsa.
Demikian  pula  mereka berbeda pendapat tentang ciri-ciri yang
mutlak harus terpenuLi guna  terwujudnya  sebuah  bangsa  atau
kebangsaan.  Hal  ini  merupakan kesulitan tersendiri di dalam
upaya memahami pandangan Al-Quran tentang paham kebangsaan.

Di sisi lain, paham kebangsaan --pada dasarnya-- belum dikenal
pada  masa  turunnya  Al-Quran.  Paham  ini  baru  muncul  dan
berkembang di Eropa sejak akhir  abad  ke-18,  dan  dari  sana
menyebar ke seluruh dunia Islam.

Memang,  keterikatan  kepada tanah tumpah darah, adat istiadat
leluhur, serta penguasa setempat  telah  menghiasi  jiwa  umat
manusia   sejak   dahulu   kala,   tetapi   paham   kebangsaan
(nasionalisme) dengan pengertiannya  yang  lumrah  dewasa  ini
baru dikenal pada akhir abad ke-18.

Yang  pertama kali memperkenalkan paham kebangsaan kepada umat
Islam adalah Napoleon pada saat ekspedisinya ke Mesir. Lantas,
seperti  telah  diketahui,  setelah  Revolusi  1789,  Perancis
menjadi salah  satu  negara  besar  yang  berusaha  melebarkan
sayapnya.  Mesir yang ketika itu dikuasai oleh para Mamluk dan
berada di bawah naungan kekhalifahan Utsmani, merupakan  salah
satu wilayah yang diincarnya. Walaupun penguasa-penguasa Mesir
itu beragama  Islam,  tetapi  mereka  berasal  dari  keturunan
orang-orang  Turki.  Napoleon  mempergunakan  sisi  ini  untuk
memisahkan  orang-orang  Mesir  dan  menjauhkan  mereka   dari
penguasa  dengan  menyatakan  bahwa  orang-orang Mamluk adalah
orang asing yang tinggal di Mesir. Dalam maklumatnya, Napoleon
memperkenalkan  istilah Al-Ummat Al-Mishriyah, sehingga ketika
itu istilah baru ini mendampingi istilah yang selama ini telah
amat dikenal, yaitu Al-Ummah Al-Islamiyah

Al-Ummah  Al-Mishriyah  dipahami dalam arti bangsa Mesir. Pada
perkembangan   selanjutnya   lahirlah   ummah    lain,    atau
bangsa-bangsa lain.

MENEMUKAN WAWASAN KEBANGSAAN DALAM AL-QURAN

Untuk  memahami  wawasan  Al-Quran  tentang  paham kebangsaan,
salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah,  "Kata  apakah
yang   sebenarnya  dipergunakan  oleh  kitab  suci  itu  untuk
menunjukkan konsep bangsa atau kebangsaan? Apakah sya'b, qaum,
atau ummah?"

Kata  qaum dan qaumiyah sering dipahami dengan arti bangsa dan
kebangsaan. Kebangsaan Arab dinyatakan oleh  orang-orang  Arab
dewasa    ini   dengan   istilah   Al-Qaumiyah   Al-'Arabiyah.
Sebelumnya, Pusat Bahasa Arab  Mesir  pada  1960,  dalam  buku
Mu'jam Al-Wasith menerjemahkan "bangsa" dengan kata ummah.

Kata   sya'b   juga  diterjemahkan  sebagai  "bangsa"  seperti
ditemukan  dalam  terjemahan  Al-Quran   yang   disusun   oleh
Departemen Agama RI, yaitu ketika menafsirkan surat Al-Hujurat
(49): 13.

Apakah  untuk  memahami   wawasan   Al-Quran   tentang   paham
kebangsaan  perlu  merujuk  kepada  ayat-ayat yang menggunakan
kata-kata tersebut, sebagaimana ditempuh oleh  sebagian  orang
selama   ini?  Misalnya,  dengan  menunjukkan  Al-Quran  surat
Al-Hujurat (49): 13 yang bisa diterjemahkan:

     Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telahi
     menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang
     perempuan, dan Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa
     dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal.
     Sesungguhnya yang paling mulia diantara kamu di sisi
     Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah
     Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Apakah dari ayat  ini,  nampak  bahwa  Islam  mendukung  paham
kebangsaan karena Allah telah menciptakan manusia bersuku-suku
dan berbangsa-bangsa?

Mestikah untuk mendukung atau menolak paham  kebangsaan,  kata
qaum  yang  ditemukan  dalam  Al-Quran  sebanyak  322 kali itu
ditoleh? Dapatkah dikatakan bahwa pengulangan yang  sedemikian
banyak,   merupakan   bukti  bahwa  Al-Quran  mendukung  paham
kebangasaan? Bukankah para Nabi menyeru masyarakatnya  dengan,
"Ya  Qaumi"  (Wahai  kaumku/bangsaku),  walaupun  mereka tidak
beriman kepada ajarannya? (Perhatikan misalnya Al-Quran  surat
Hud (11): 63, 64, 78, 84, dan lain-lain!).

Di  sisi  lain,  dapatkah  dibenarkan pandangan sebagian orang
yang bermaksud mempertentangkan Islam dengan paham kebangsaan,
dengan    menyatakan   bahwa   Allah   Swt.   dalam   Al-Quran
memerintahkan Nabi Saw. untuk menyeru masyarakat tidak  dengan
kata  qaumi, tetapi, "Ya ayyuhan nas" (wahai seluruh manusia),
serta menyeru kepada masyarakat yang mengikutinya  dengan  "Ya
ayyuhal   ladzina   'amanu?"  Benarkah  dalam  Al-Quran  tidak
ditemukan bahwa Nabi Muhammad Saw. menggunakan kata qaum untuk
menunjuk  kepada  masyarakatnya, seperti yang ditulis sebagian
orang? [1]

Catatan kaki:

 [1] Pernyataan terakhir ini dapat dipastikan tidak
     benar, karena dalam Al-Quran surat Al-Furqan (25): 30
     secara tegas dinyatakan, bahwa Rasulullah saw.
     mengeluh kepada Allah, dengan mengatakan,
     "Sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu
     yang tidak diacuhkan."

Hemat penulis untuk menemukan wawasan Al-Quran  tentang  paham
kebangsaan,  tidak  cukup  sekadar  menoleh  kepada  kata-kata
tersebut  yang  digunakan  oleh  Al-Quran,  karena  pengertian
semantiknya  dapat  berbeda  dengan  pengertian yang dikandung
oleh kata bangsa atau kebangsaan. Kata sayyarah yang ditemukan
dalam  Al-Quran misalnya, masih digunakan dewasa ini, meskipun
maknanya sekarang  telah  berubah  menjadi  mobil.  Makna  ini
tentunya  berbeda  dengan  maksud Al-Quran ketika menceritakan
ucapan saudara-saudara Nabi Yusuf  a.s.  yang  membuangnya  ke
dalam  sumur  dengan  harapan  dipungut  oleh  sayyarah  yakni
kafilah atau rombongan musafir. (Baca QS Yusuf [12]: 10).

Kata qaum misalnya, pada mulanya terambil dari kata qiyam yang
berarti "berdiri atau bangkit". Kata qaum agaknya dipergunakan
untuk  menunjukkan  sekumpulan  manusia  yang  bangkit   untuk
berperang  membela  sesuatu. Karena itu, kata ini pada awalnya
hanya digunakan untuk lelaki, bukan  perempuan  seperti  dalam
firman Allah:

     Janganlah satu qaum (kumpulan lelaki) mengejek qaum
     (kumpulan lelaki) yang lain. Jangan pula (kumpulan
     perempuan) mengejek (kumpulan) perempuan yang lain,
     karena boleh jadi mereka (yang diejek) lebih baik
     daripada mereka (yang mengejek) (QS Al-Hujurat [49]:
     11).

Kata sya'b, yang hanya sekali ditemukan  dalam  Al-Quran,  itu
pun  berbentuk  plural,  dan pada mulanya mempunyai dua makna,
cabang dan rumpun. Pakar bahasa Abu 'Ubaidah --seperti dikutip
oleh  At-Tabarsi  dalam tafsirnya-- memahami kata sya'b dengan
arti kelompok non-Arab, sama dengan  qabilah  untuk  suku-suku
Arab.

Betapapun,  kedua  kata  yang  disebutkan  tadi, dan kata-kata
lainnya,  tidak  menunjukkan  arti  bangsa  sebagaimana   yang
dimaksud pada istilah masa kini.

Hal  yang  dikemukakan  ini,  tidak  lantas  menjadikan  surat
Al-Hujurat  yang   diajukan   tertolak   sebagai   argumentasi
pandangan  kebangsaan yang direstui Al-Quran. Hanya saja, cara
pembuktiannya tidak sekadar menyatakan bahwa kata  sya'b  sama
dengan bangsa atau kebangsaan.

APAKAH YANG DIMAKSUD PAHAM KEBANGSAAN?

Apakah yang dimaksud dengan paham kebangsaan?  Sungguh  banyak
pendapat  yang  berbeda  satu  dengan yang lain. Demikian pula
dengan pertanyaan yang muncul disertai jawaban  yang  beragam,
misalnya:

Apakah mutlak adanya kebangsaan, kesamann asal keturunan, atau
bahasa? Apakah yang  dimaksud  dengan  keturunan  dan  bahasa?
Apakah kebangsaan merupakan persamaan ras, emosi, sejarah, dan
cita-cita meraih masa depan? Unsur-unsur apakah yang mendukung
terciptanya kebangsaan? Dan masih ada sekian banyak pertanyaan
lain. Sehingga mungkin benar  pula  pendapat  yang  menyatakan
bahwa  paham  kebangsaan adalah sesuatu yang bersifat abstrak,
tidak dapat disentuh; bagaikan listrik, hanya diketahui gejala
dan bukti keberadaannya, namun bukan unsur-unsurnya.

Pertanyaan  yang  antara lain ingin dimunculkan adalah "Apakah
unsur-unsur tersebut dapat  diterima,  didukung,  atau  bahkan
inklusif  di dalam ajaran Al-Quran? Dapatkah Al-Quran menerima
wadah  yang  menghimpun  keseluruhan  unsur   tersebut   tanpa
mempertimbangkan  kesatuan  agama? Berikut ini akan dijekaskan
beberapa konsep yang mendasari paham kebangsaan.

1. Kesatuan/Persatuan

Tidak dapat disangkal bahwa Al-Quran  memerintahkan  persatuan
dan  kesatuan.  Sebagaimana  secara  jelas pula Kitab suci ini
menyatakan bahwa "Sesungguhnya umatmu  ini  adalah  umat  yang
satu" (QS Al-Anbiya' [2l]: 92, dan Al-Mu'minun [23]: 52).

Pertanyaan  yang  dapat  saja muncul berkaitan dengan ayat ini
adalah:

  a) Apakah ayat ini dan semacamnya mengharuskan
     penyatuan seluruh umat Islam dalam satu wadah
     kenegaraan?

  b) Kalau tidak, apakah dibenarkan adanya
     persatuan/kesatuan yang diikat oleh unsur-unsur yang
     disebutkan di atas, yakni persamaan asal keturunan,
     adat, bahasa, dan sejarah?

Yang  harus  dipahami  pertama  kali  adalah  pengertian   dan
penggunaan  Al-Quran terhadap kata ummat. Kata ini terulang 51
kali dalam Al-Quran, dengan makna yang berbeda-beda.

Ar-Raghib  Al-Isfahani  --pakar  bahasa  yang  menyusun  kamus
Al-Quran  Al-Mufradat  fi  Ghanb  Al-Quran-- menjelaskan bahwa
ummat  adalah  "kelompok  yang  dihimpun  oleh  sesuatu,  baik
persamaan  agama,  waktu,  atau tempat, baik pengelompokan itu
secara terpaksa maupun atas kehendak sendiri."

Memang, tidak hanya manusia yang berkelompok  dinamakan  umat,
bahkan binatang pun demikian.

     Dan tiadalah binatang-binatang melata yang ada yang di
     bumi, tiada juga burung-burung yang terbang dengan
     kedua sayapnya, kecuali umat-umat seperti kamu ... (0S
     Al-An'am [6]: 38).

Jumlah anggota suatu umat tidak dijelaskan oleh Al-Quran.  Ada
yang  berpendapat  minimal  empat  puluh  atau  seratus orang.
Tetapi, sekali lagi Al-Quran pun menggunakan kata umat  bahkan
untuk  seseorang yang memiliki sekian banyak keistimewaan atau
jasa, yang biasanya hanya dimiliki  oleh  banyak  orang.  Nabi
Ibrahim a.s. misalnya disebut sebagai umat oleh Al-Quran surat
An-Nahl (16): 20 karena alasan itu.

     Sesungguhnya Ibrahim adalah umat (tokoh yang dapat
     dijadikan teladan) lagi patuh kepada Allah, hanif dan
     tidak pernah termasuk orang yang mempersekutukan
     (Tuhan) (QS An-Nahl [16]: 120).

Kalau demikian, dapat dikatakan bahwa makna  kata  umat  dalam
Al-Quran sangat lentur, dan mudah menyesuaikan diri. Tidak ada
batas  minimal  atau  maksimal  untuk  suatu  persatuan.  Yang
membatasi  hanyalah  bahasa,  yang  tidak  menyebutkan  adanya
persatuan tunggal.

----------------                              (bersambung 2/3)
WAWASAN AL-QURAN
Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat
Dr. M. Quraish Shihab, M.A.
Penerbit Mizan
Jln. Yodkali No.16, Bandung 40124
Telp. (022) 700931  Fax. (022) 707038
mailto:mizan@ibm.net
KEBANGSAAN                                               (3/3)

Pengertian  lain   dari   hadis   tersebut   adalah   Al-Quran
menggunakan  kosa  kata  dari  tujuh  (baca:  banyak)  bahasa,
seperti bahasa Romawi, Persia, dan Ibrani, misalnya kata-kata:
zamharir, sijjil, qirthas, kafur, dan lain-lain.

Untuk  menghargai perbedaan bahasa dan dialek, Nabi Saw. tidak
jarang  menggunakan  dialek   mitra   bicaranya.   Semua   itu
menunjukkan  betapa  Al-Quran  dan Nabi Saw. sangat menghargai
keragaman bahasa dan dialek. Bukankah seperti yang dikemukakan
tadi,   Allah  menjadikan  keragaman  itu  bukti  keesaan  dan
kemahakuasaan-Nya?

Nah,  bagaimana  kaitan  bahasa  dan  kebangsaan?  Tadi  telah
dikemukakan   hadis   yang   diriwayatkan  oleh  Ibnu  'Asakir
berkaitan dengan Salman, Bilal, dan Suhaib.  Pada  hakikatnya,
bahasa  memang  bukan  digunakan  sekadar  untuk  menyampaikan
tujuan pembicaraan dan yang  diucapkan  oleh  lidah.  Bukankah
sering  seseorang  berbicara  dengan dirinya sendiri? Bukankah
ada pula yang berpikir  dengan  suara  keras.  Kalimat-kalimat
yang   dipikirkan   dan   didendangkan   itu  merupakan  upaya
menyatakan pikiran dan  perasaan  seseorang?  Di  sini  bahasa
merupakan jembatan penyalur perasaan dan pikiran.

Karena  itu  pula  kesatuan bahasa mendukung kesatuan pikiran.
Masyarakat   yang   memelihara   bahasanya   dapat   memeliara
identitasnya,  sekaligus  menjadi  bukti keberadaannya. Itulah
sebabnya  mengapa  para  penjajah  sering  berusaha  menghapus
bahasa   anak   negeri  yang  dijajahnya  dengan  bahasa  sang
penjajah.

Al-Quran menuntut setiap pembicara agar hanya mengucapkan  hal
yang  diyakini,  dirasakan,  serta  sesuai  dengan  kenyataan.
Karena itu, tidak jarang Kitab Suci ini menggunakan kata  qala
atau  yaqulu  (dia  berkata,  dalam  arti  meyakini),  seperti
misalnya dalam surat Al-Baqarah (2): 116:

     Mereka berkata, "Allah mengambil anak". Mahasuci
     Allah, dengan arti mereka meyakini bahwa Allah
     mempunyai anak.

Salah satu sifat Ibadur Rahman (hamba-hamba Allah  yang  baik)
yang dijelaskan dalam surat Al-Furqan (25): 65 adalah:

     Mereka yang berkata, "Jauhkanlah siksa jahanam dari
     kami". Sesungguhnya azab-Nya adalah kebinasaan yang
     kekal

Ucapan  ini  bukan  sekadar  dengan  lidah  atau   permohonan,
melainkan  peringatan  sikap,  keyakinan  dan perasaan mereka,
karena  kalau  sekadar  permohonan,  apalah   keistimewaannya?
Bukankah  semua  orang  dapat bermohon seperti itu? Karena itu
tidak menyimpang jika dinyatakan bahwa bahasa pada  hakikatnya
berfungsi  menyatakan  perasaan  pikiran, keyakinan, dan sikap
pengucapnya.

Dalam konteks paham kebangsaan, bahasa pikiran, dan  perasaan,
jauh  lebih  penting  ketimbang  bahasa lisan, sekalipun bukan
berarti  mengabaikan  bahasa   lisan,   karena   sekali   lagi
ditekankan bahwa bahasa lisan adalah jembatan perasaan.

Orang-orang  Yahudi  yang bahasanya satu, yaitu bahasa Ibrani,
dikecam oleh Al-Quran dalam surat  Al-Hasyr  ayat  14,  dengan
menyatakan:

     Engkau menduga mereka bersatu, padahal hati mereka
     berkeping-keping.

Atas dasar semua itu, terlihat bahwa  bahasa,  saat  dijadikan
sebagai  perekat  dan  unsur  kesatuan umat, dapat diakui oleh
Al-Quran,  bahkan  inklusif  dalam   ajarannya.   Bahasa   dan
keragamannya  merupakan salah satu bukti keesaan dan kebesaran
Allah. Hanya saja harus diperhatikan bahwa dari  bahasa  harus
lahir  kesatuan  pikiran  dan  perasaan,  bukan  sekadar  alat
menyampaikan informasi.

4. Adat Istiadat

Pikiran dan perasaan satu kelompok/umat tercermin antara  lain
dalam adat istiadatnya.

Dalam konteks ini, kita dapat merujuk perintah Al-Quran antara
lain:

     Hendaklah ada sekelompok di antara kamu yang mengajak
     kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan
     mencegah yang mungkar (QS Ali 'Imran [3]: 104)

     Jadilah engkau pemaaf; titahkanlah yang 'urf (adat
     kebiasaan yang baik), dan berpalinglah dari orang yang
     jahil (QS Al-A'raf [7]: 199).

Kata  'urf  dan  ma'ruf  pada  ayat-ayat  itu  mengacu  kepada
kebiasaan  dan  adat  istiadat  yang tidak bertentangan dengan
al-khair, yakni prinsip-prinsip ajaran Islam.

Rincian dan penjabaran kebaikan dapat  beragam  sesuai  dengan
kondisi dan situasi masyarakat. Sehingga, sangat mungkin suatu
masyarakat berbeda pandangan dengan masyarakat  lain.  Apabila
rincian   maupun  penjabaran  itu  tidak  bertentangan  dengan
prinsip ajaran agama, maka itulah yang dinamai 'urf/ma'ruf.

Imam  Bukhari  meriwayatkan,   bahwa   suatu   ketika   Aisyah
mengawinkan  seorang  gadis  yatim  kerabatnya  kepada seorang
pemuda dari kelompok Anshar (penduduk kota Madinah). Nabi yang
tidak  mendengar  nyanyian  pada  acara  itu,  berkata  kepada
Aisyah,   "Apakah   tidak   ada   permainan/nyanyian?   Karena
orang-orang Anshar senang mendengarkan nyanyian ..." Demikian,
Nabi Saw. menghargai adat-kebiasaan masyarakat Anshar.

Pakar-pakar hukum menetapkan bahwa adat kebiasaan dalam  suatu
masyarakat  selama  tidak  bertentangan  dengan prinsip ajaran
Islam, dapat dijadikan sebagai salah satu  pertimbangan  hukum
(al-adat  muhakkimah). Demikian ketentuan yang mereka tetapkan
setelah   menghimpun   sekian   banyak   rincian   argumentasi
keagamaan.

5. Sejarah

Agaknya,  persamaan  sejarah  muncul  sebagai unsur kebangsaan
karena unsur ini merupakan salah  satu  yang  terpenting  demi
menyatukan  perasaan, pikiran, dan langkah-langkah masyarakat.
Sejarah menjadi penting, karena  umat,  bangsa,  dan  kelompok
dapat  melihat  dampak  positif  atau  negatif pengalaman masa
lalu,  kemudian  mengambil  pelajaran  dari   sejarah,   untuk
melangkah  ke  masa  depan.  Sejarah  yang gemilang dari suatu
kelompok akan dibanggakan anggota kelompok serta keturunannya,
demikian pula sebaliknya.

Al-Quran  sangat menonjol dalam menguraikan peristiwa sejarah.
Bahkan  tujuan  utama  dari  uraian  sejarahnya  adalah   guna
mengambil   i'tibar   (pelajaran),   guna  menentukan  langkah
berikutnya.  Secara  singkat  dapat  dikatakan   bahwa   unsur
kesejarahan  sejalan  dengan  ajaran  Al-Quran. Sehingga kalau
unsur  ini  dijadikan  salah  satu   faktor   lahirnya   paham
kebangsaan,  hal ini inklusif di dalam ajaran Al-Quran, selama
uraian kesejarahan itu diarahkan untuk mencapai  kebaikan  dan
kemaslahatan

6. Cinta Tanah Air

Rasa   kebangsaan   tidak   dapat   dinyatakan  adanya,  tanpa
dibuktikan oleh patriotisme dan cinta tanah air.

Cinta tanah  air  tidak  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip
agama,  bahkan  inklusif  di dalam ajaran Al-Quran dan praktek
Nabi Muhammad Saw.

Hal ini bukan sekadar dibuktikan melalui ungkapan populer yang
dinilai  oleh  sebagian  orang sebagai hadis Nabi Saw., Hubbul
wathan minal iman (Cinta tanah air adalah bagian  dari  iman),
melainkan  justru dibuktikan dalam praktek Nabi Muhammad Saw.,
baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat.

Ketika Rasulullah Saw. berhijrah  ke  Madinah,  beliau  shalat
menghadap ke Bait Al-Maqdis. Tetapi, setelah enam belas bulan,
rupanya  beliau  rindu  kepada  Makkah  dan   Ka'bah,   karena
merupakan  kiblat  leluhurnya dan kebanggaan orang-orang Arab.
Begitu  tulis  Al-Qasimi   dalam   tafsirnya.   Wajah   beliau
berbolak-balik  menengadah  ke  langit,  bermohon  agar kiblat
diarahkan ke Makkah, maka Allah merestui keinginan ini  dengan
menurunkan firman-Nya:

     Sungguh Kami (senang) melihat wajahmu menengadah ke
     langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke
     kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah
     Masjid Al-Haram... (QS Al-Baqarah [2]: 144).

Cinta beliau kepada tanah tumpah darahnya tampak  pula  ketika
meninggalkan  kota  Makkah  dan  berhijrah  ke Madinah. Sambil
menengok ke kota Makkah beliau berucap:

     Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah bumi Allah yang
     paling aku cintai, seandainya bukan yang bertempat
     tinggal di sini mengusirku, niscaya aku tidak akan
     meninggalkannya.

Sahabat-sahabat Nabi Saw.  pun  demikian,  sampai-sampai  Nabi
Saw. bermohon kepada Allah:

     Wahai Allah, cintakanlah kota Madinah kepada kami,
     sebagaimana engkau mencintakan kota Makkah kepada
     kami, bahkan lebih (HR Bukhari, Malik dan Ahmad).

Memang, cinta  kepada  tanah  tumpah  darah  merupakan  naluri
manusia,  dan  karena itu pula Nabi Saw. menjadikan salah satu
tolok ukur kebahagiaan adalah "diperolehnya rezeki dari  tanah
tumpah  darah".  Sungguh benar ungkapan, "hujan emas di negeri
orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih  senang  di  negeri
sendiri."

Bahkan  Rasulullah  Saw.  mengatakan  bahwa  orang  yang gugur
karena membela  keluarga,  mempertahankan  harta,  dan  negeri
sendiri  dinilai sebagai syahid sebagaimana yang gugur membela
ajaran agama. Bahkan Al-Quran menggandengkan  pembelaan  agama
dan pembelaan negara dalam firman-Nya:

     Allah tidak melarang kamu berbuat baik, dan memberi
     sebagian hartamu (berbuat adil) kepada orang yang
     tidak memerangi kamu karena agama, dan tidak pula
     mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah
     menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya
     Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu
     orang-orang yang memerangi kamu karena agama, mengusir
     kamu dari negerimu, dan membantu orang lain mengusirmu
     (QS Al-Mumtahanah [60]: 8-9).

                              ***

Dari uraian di  atas  terlihat  bahwa  paham  kebangsaan  sama
sekali tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah.

Bahkan  semua  unsur  yang melahirkan paham tersebut, inklusif
dalam ajaran  Al-Quran,  sehingga  seorang  Muslim  yang  baik
pastilah seorang anggota suatu bangsa yang baik. Kalau anggota
suatu  bangsa  terdiri  dari  beragam  agama,   atau   anggota
masyarakat  terdiri  dari  berbagai  bangsa,  hendaknya mereka
dapat menghayati firman-Nya dalam  Al-Quran  surat  Al-Baqarah
ayat 148:

     Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblat (arah yang
     ditujunya), dia menghadap ke arah itu. Maka
     berlomba-lombalah kamu (melakukan) kebaikan. Di mana
     saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu
     sekalian. Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala
     sesuatu.[]

----------------
WAWASAN AL-QURAN
Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat
Dr. M. Quraish Shihab, M.A.
Penerbit Mizan
Jln. Yodkali No.16, Bandung 40124
Telp. (022) 700931  Fax. (022) 707038
mailto:mizan@ibm.net

Ketuhanan Yang Maha Esa : Hafal Nama Surah Al Qur’an

« Temu Alumni INFORMATIKA ITS

CARA MUDAH MENGHAFAL NAMA SURAH AL QUR’AN

Maret 24, 2007 oleh radeezblog

Cara Mudah Menghafal Nama Surah Al Qur’an

LANGKAH – LANGKAH ATAU METODA

I. Menghafal nama – nama Surah dengan metoda cerita.
Metoda yang penulis buat ini sebenarnya terinspirasi dari metoda Quantum Learning melalui pelatihan yang telah diikuti. Prinsipnya
bagaimana belajar itu mudah dan menyenangkan. Dan tidak ada salahnya kita gunakan dalam proses mengenal Al-Qur’an dari sisi-sisi tertentu.
Salah satunya adalah menghafal nama – nama surah dalam Al-Qur’an.
Mulai saat ini anda diajak untuk mengenal nama-nama surah dalam Al-Qur’an. Anda akan dibawa keluar dari zona nyaman menuju satu
pengalaman baru yang mengasyikkan. Membuat anda sadar dan melek dari mitos – mitos yang menyesatkan tentang ghuluw atau bahkan ekstrim yang terlalu jauh menyimpang dalam mensikapi keutamaan Al-Qur’an. Al-Qur’an dianggap sebagai suatu yang mistik. Padahal sebenarnya Al-Qur’an itu mu’jizat. Al-Qur’an memiliki hayawiyyah atau dinamis penuh makna.
Dan metoda berikut ini merupakan salah satu pensikapan dinamis dan unik. Bisa dinikmati manfaatnya bagi setiap muslim yang ingin lebih akrab bermu’ayasyah ma’l qur’an dari sisi nama-nama surahnya yang berjumlah 114 surah. Karena itu cobalah metoda ini;
a. Cara menghafal
Dalam metoda cerita ini pendekatannya melalui arti atau terjemah dari nama surah yang berbahasa Arab. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bukan kebenaran ceritanya tetapi bagaimana anda bisa menghafal dan mengingat nama – nama surah dalam Al-Qur’an dengan mudah, karena cerita ini bersifat imajinatif bukan hakiki.
Cerita berikut dibuat bersifat penggalan – penggalan (per sepuluh surah kecuali surah yang ke-91 – 99 dan ke-100 sampai terakhir). Hal
ini akan membantu anda mempermudah dalam menghafal dan mengingat kembali nama – nama Surah dalam Al-Qur’an. Ingat yang dihafal bukan ceritanya tetapi alur cerita nama – nama surah Al-Qur’an (dalam terjemah) yang tertulis dengan huruf tebal dan kapital. Seperti;
PEMBUKAAN, SAPI BETINA dan seterusnya.

Praktisnya adalah sebagai berikut;
1. Bacalah cerita tersebut (misalnya cerita I; 1-10) sambil tersenyum.
2. Boleh dibaca dalam hati atau dengan suara. Perhatikan pada kata -
kata bercetak   tebal dan berikan tekanan bunyi yang berbeda dari kata
yang tidak bercetak tebal.
3. Bayangkan anda sendiri sedang manjadi pelaku atau terlibat langsung
dalam alur cerita tersebut. Kalau bisa sambil membayangkan dan
gerakkan anggota tubuh anda sebagai bentuk kreasi dari imajinasi anda.
4. Tulis ulang kata – kata yang bercetak tebal sesuai yang anda ingat
saja, lalu cocokkan dan urutkan sesuai urutannya.
5. Setelah anda berhasil menulis ulang kata – kata yang bercetak
tebal, dengan melihat kata – kata tersebut cobalah anda
mengulang(mengingat ) kembali alur ceritanya tanpa harus sama persis.
6. Berikutnya anda melihat grafik kata – kata yang bercetak tebal dan
bacalah dalam bahasa Arabnya. Ingat jangan dihafal terlebih dahulu
teks arab yang ditulis dengan huruf latin tersebut (hal tersebut akan
dibahasa tersendiri).

b. Cara Mengingat ulang
Bila anda lupa dengan nama surah tertentu, misalnya saja anda lupa
dengan nama Surah ke-13, maka langsung saja anda mengingat -ingat alur
cerita tersebut. Dimulai dari urutan surah yang ke-11 yaitu HUD. Maka
anda akan teringat bahwa HUD dan YUSUF disambar PETIR. Secara otomatis
dalam hitungan menit atau bahkan detik, anda akan dengan cepat
mengingatnya kembali bahwa surat yang ke-13 adalah Surah PETIR (yang
Bahasa Arabnya AR RA’D). Menyenangkan bukan?

Selamat mencoba dan menikmati. Semoga anda benar – benar puas.

c. Tekhnis Menghafal

Berikut ini teknis dan cara menghafal nama – nama surah dengan metoda
cerita yang dibagi dalam 11 bagian (cerita) agar memudahkan kita dalam
penguasaan maksimal dan cepat.

Cerita I; (Surah 1 – 10)
Aku membaca Al-Qur’an dimulai dengan PEMBUKAAN. Kebetulan waktu itu
tetanggaku sedang memotong SAPI BETINA untuk KELUARGA IMRAN yang punya
anak wanita bernama AN NISA. Ia lapar makan HIDANGAN, sisanya ia
berikan untuk BINATANG TERNAK yang berkandang di TEMPAT-TEMPAT YANG
TINGGI, di sana dibagikan HARTA RAMPASAN PERANG yang dilakukan setelah
TAUBAT seperti taubatnya YUNUS

NO KRONOLOGI CERITA

1 PEMBUKAAN – AL-FATIHAH
2 SAPI BETINA – AL-BAQOROH
3 KELUARGA IMRAN – ALI IMRON
4 AN NISA (WANITA) – AN NISA
5 HIDANGAN – AL MAIDAH
6 BINATANG TERNAK – AL AN ‘AM
7 TEMPAT-TEMPAT YANG TINGGI – AL A’ ROF
8 HARTA RAMPASAN PERANG – AL ANFAL
9 TAUBAT – AT TAUBAH
10 YUNUS -YUNUS

Cerita II; (Surah 11 – 20)
HUD dan YUSUF disambar PETIR sementara itu IBRAHIM sedang berada di
PEGUNUNGAN HIJR tempat dimana LEBAH memulai PERJALANAN MALAM menuju ke
GUA tempat bersembunyinya MARYAM dan TOHA.

NO KRONOLOGI CERITA

11 HUD – HUD
12 YUSUF-YUSUF
13 PETIR – AR RA’D
14 IBRAHIM -IBRAHIM
15 PEGUNUNGAN HIJR – AL HIJR
16 LEBAH – AN NAHL
17 PERJALANAN MALAM – AL ISRO
18 GUA – AL KAHFI
19 MARYAM – MARYAM
20 TOHA – TOHA

Cerita III; (Surah 21 – 30)
PARA NABI pergi HAJI diikuti oleh ORANG-ORANG BERIMAN berpakain putih
- putih sehingga laksana CAHAYA yang menjadi PEMBEDA ANTARA YANG BENAR
DAN BATHIL seperti ceritanya PARA PENYAIR tentang SEMUT dalam buku
KISAH -KISAH dan juga tentang LABA-LABA yang menyerang BANGSA ROMAWI.

NO KRONOLOGI CERITA
21 PARA NABI – AL ANBIYA
22 HAJI – AL HAJJ
23 ORANG – ORANG BERIMAN-AL MU’MINUN
24 CAHAYA – AN NUR
25 PEMBEDA ANTARA YANG BENAR DAN BATHIL – AL FURQON
26 PARA PENYAIR – ASY SYU ‘ARO
27 SEMUT-AN NAML
28 KISAH-KISAH – AL QOSHOSH
29 LABA-LABA – AL ‘ANKABUT
30 BANGSA ROMAWI – AR RUM

Cerita IV; (Surah 31 – 40)
LUKMAN tidak berSUJUD di kaki GOLONGAN YANG BERSEKUTU dengan KAUM
SABA’ yang tidak beriman kepada Yang Maha PENCIPTA. Sementara itu
YASIN menyiapkan orang YANG BERSHAF – SHAF membentuk huruf SHOD dengan
ROMBONGAN – ROMBONGAN untuk memohon kepada YANG PENGAMPUN dari
kesalahan.

NO KRONOLOGI CERITA
31 LUKMAN – LUQMAN
32 SUJUD – AS SAJDAH
33 GOLONGAN YANG BERSEKUTU – AL AHZAB
34 KAUM SABA’ – SABA’
35 PENCIPTA – FATHIR
36 YASIN – YASIN
37 YANG BERSHAF-SHAF – ASH SHOOFFAT
38 SHOD – SHOD
39 ROMBONGAN-ROMBONGAN – AZ ZUMAR
40 YANG PENGAMPUN – GHOFIR

Cerita V; (Surah 41 – 50)
YANG DIJELASKAN dalam MUSYAWARAH itu tentang hukum PERHIASAN bukan
tentang KABUT membawa orang YANG BERLUTUT di BUKIT – BUKIT PASIR, saat
MUHAMMAD mendapat KEMENANGAN ditandai dengan KAMAR – KAMAR bertuliskan
huruf QOF.

NO KRONOLOGI CERITA
41 YANG DIJELASKAN – FUSHSHILAT
42 MUSYAWARAH – ASY SYURA
43 PERHIASAN – AZ ZUKHRUF
44 KABUT – AD DUKHAN
45 YANG BERLUTUT – AL JATSIYAH
46 BUKIT-BUKIT PASIR – AL AHQOF
47 MUHAMMAD – MUHAMMAD
48 KEMENANGAN – AL FATH
49 KAMAR-KAMAR – AL HUJURAT
50 QOF – QOF

Cerita VI; (Surah 51 – 60)
ANGIN YANG MENERBANGKAN menghembus ke BUKIT saat BINTANG dan BULAN
bersinar sebagai bukti kuasa YANG MAHA PEMURAH yang akan mendatangkan
HARI KIAMAT menghancurkan BESI pada saat WANITA YANG MENGAJUKAN
GUGATAN mengalami PENGUSIRAN sebagaimana menimpa PEREMPUAN YANG DIUJI.

NO KRONOLOGI CERITA
51 ANGIN YANG MENERBANGKAN – ADZ DZARIYAT
52 BUKIT – ATH THUR
53 BINTANG – AN NAJM
54 BULAN – AL QOMAR
55 YANG MAHA PEMURAH – AR RAHMAN
56 HARI KIAMAT – AL WAQI ‘AH
57 BESI – AL HADID
58 WANITA YANG MENGAJUKAN GUGATAN – AL MUJADILAH
59 PENGUSIRAN – AL HASYR
60 PEREMPUAN YANG DIUJI – AL MUMTAHANAH

Cerita VII; (Surah 61 – 70)
BARISAN orang beriman pada HARI JUM’AT berbeda dengan ORANG – ORANG
MUNAFIK saat HARI DITAMPAKAN KESALAHAN – KESALAHAN orang yang suka
TALAK dalam pernikahan dan Allah MENGHARAMKAN pelimpahan KERAJAAN
secara tertulis dengan PENA pada HARI KIAMAT yang tidak ada lagi
TEMPAT – TEMPAT NAIK bagi amal sholih.

NO KRONOLOGI CERITA
61 BARISAN – ASH SHOF
62 HARI JUM’AT – AL JUMU’AH
63 ORANG-ORANG MUNAFIK – AL MUNAFIQUN
64 HARI DITAMPAKAN KESALAHAN-KESALAHAN – AL TAGHOBUN
65 TALAK – ATH THOLAQ
66 MENGHARAMKAN – AT TAHRIM
67 KERAJAAN – AL MULK
68 PENA – AL QOLAM
69 HARI KIAMAT – AL HAAQQAH
70 TEMPAT-TEMPAT NAIK – AL MA ‘ARIJ

Cerita VIII; (Surah 71 – 80)
NUH diganggu JIN saat ORANG YANG BERSELIMUT dan ORANG YANG BERKEMUL
tertidur pulas tidak menyadari datangnya KIAMAT ketika MANUSIA
didatangkan MALAIKAT YANG DIUTUS menyampaikan BERITA BESAR tentang
kematian yang dibawa MALAIKAT – MALAIKAT YANG MENCABUT nyawa sedangkan
IA BERMUKA MASAM.

NO KRONOLOGI CERITA
71 NUH – NUH
72 JIN – AL JINN
73 ORANG YANG BERSELIMUT – AL MUZAMMIL
74 ORANG YANG BERKEMUL – AL MUDATSTSIR
75 KIAMAT – AL QIYAMAH
76 MANUSIA – AL INSAN
77 MALAIKAT YANG DIUTUS – AL MURSALAT
78 BERITA BESAR – AN NABA’
79 MALAIKAT-MALAIKAT YANG MENCABUT – AN NAZI ‘AT
80 IA BERMUKA MASAM – ‘ABASA

Cerita IX; (Surah 81 – 90)
Gempa MENGGULUNG bumi hingga TERBELAH dan ORANG-ORANG YANG CURANG pun
ikut TERBELAH hancur lebur menjadi GUGUSAN BINTANG diantaranya bintang
YANG DATANG DI MALAM HARI atas kuasa YANG PALING TINGGI pada HARI
PEMBALASAN tidak akan muncul FAJAR di NEGERI manapun.

NO KRONOLOGI CERITA
81 MENGGULUNG – AT TAKWIR
82 TERBELAH – AL INFITHOR
83 ORANG-ORANG YANG CURANG – AL MUTHOFFIFIN
84 TERBELAH – AL INSYIQOQ
85 GUGUSAN BINTANG – AL BURUJ
86 YANG DATANG DI MALAM HARI – ATH THORIQ
87 YANG PALING TINGGI – AL A ‘LA
88 HARI PEMBALASAN – AL GHOSYIYAH
89 FAJAR – AL FAJR
90 NEGERI – AL BALAD

Cerita X; (Surah 91 – 99)
MATAHARI tenggelam saat MALAM tiba hingga datang WAKTU DHUHA Allah
MELAPANGKAN rizki dan menumbuhkan BUAH TIN untuk manusia yang berasal
dari SEGUMPAL DARAH tanpa KEMULIAAN sedikit pun sebagai BUKTI akan
terjadi KEGONCANGAN dunia.

NO KRONOLOGI CERITA
91 MATAHARI – ASY SYAMS
92 MALAM – AL LAIL
93 WAKTU DHUHA – ADH DHUHA
94 MELAPANGKAN – AL INSYIROH
95 BUAH TIN – AT TIN
96 SEGUMPAL DARAH – AL ‘ALAQ
97 KEMULIAAN – AL QODR
98 BUKTI – AL BAYYINAH
99 KEGONCANGAN – AZ ZALZALAH

Cerita XI; (Surah 100 – 114)
KUDA PERANG YANG BERLARI KENCANG pada HARI KIAMAT tidak lagi untuk
BERMEGAH – MEGAHAN pada MASA itu si PENGUMPAT diinjak – injak GAJAH
milik SUKU QURAISY tanpa menyisakan BARANG – BARANG YANG BERGUNA
sedikit pun, apalagi NI’MAT YANG BANYAK semuanya pergi dari
ORANG-ORANG KAFIR tanpa mendapat PERTOLONGAN dari GEJOLAK API yang
membakar karena tidak MEMURNIKAN KEESAAN ALLAH yang sejak WAKTU SUBUH
semua MANUSIA telah melaksankannya.

NO KRONOLOGI CERITA
100 KUDA PERANG YANG BERLARI KENCANG – AL ‘ADIYAT
101 HARI KIAMAT – AL QORI ‘AH
102 BERMEGAH-MEGAHAN – AT TAKATSUR
103 MASA – AL ‘ASHR
104 PENGUMPAT – AL HUMAZAH
105 GAJAH – AL FI-L
106 SUKU QURAISY – QURAISY
107 BARANG-BARANG YANG BERGUNA – AL MA ‘UN
108 NI’MAT YANG BANYAK – AL KAUTSAR
109 ORANG-ORANG KAFIR – AL KAFIRUN
110 PERTOLONGAN – AN NASHR
111 GEJOLAK API – AL LAHAB
112 MEMURNIKAN KEESAAN ALLAH – AL IKHLASH
113 WAKTU SUBUH – AL FALAQ
114 MANUSIA – AN NAAS

smg bermanfaat, amiin.

Saiful A+ Dwi W

Sejarah : Anak Didik Haji Oemar Said Cokroaminoto

28 Ramadhan 1432 H / 28 Agustus 2011

Cinta Kartosoewirjo

M. Fachry

Kamis, 18 Agustus 2011 10:22:13

Kisah Cinta Kartosoewirjo : Dewi Siti Kaltsum, sosok wanita tegar dibalik Sang Imam

Di balik pasangan yang hebat ada cinta yang kuat. Mungkin itulah kalimat yang pas bagi pasangan Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo dan Dewi Siti Kaltsum. Dua sejoli yang mengalami pasang surut dalam penegakan Darul Islam puluhan tahun silam. Kisahnya menjadi epik bagi anak cucu Islam kelak puluhan tahun mendatang. Iya sebuah cerita cinta dari Malangbong, Garut, Jawa Barat, untuk cahaya Islam di bumi Indonesia.

Perkenalan Kartosoewirjo dengan Dewi Siti Kaltsum terjadi saat pimpinan Darul Islam tersebut tengah mampir ke Malangbong, Garut, tahun 1928. Kebetulan Ayahanda Dewi adalah Ardiwisastra, salah seorang Ulama, Ajengan, dan Tokoh Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) ternama di Garut. Niat Kartosoewirjo menyambangi kediaman Ardiwisastra semata-mata mengumpukan dana bagi keberangkatan KH. Agoes Salim ke Belanda demi berdiplomasi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Dewi, kembang Malangbong yang kala itu tengah mengarungi masa dewasa, melihat sosok laki-laki yang berbeda mengetuk pintu rumahnya. “Siapa ia?” tanya Dewi dalam hatinya. Laki-laki itu bagi Dewi tidak seperti laki-laki pada umumnya. Kartosoewirjo pandai bicara, namun bukan gombal. Pengetahuannya tentang Islam pun tidak datar. Orang yang mendatangi ayahnya pasti bukan orang sembarangan.

Kala itu, Kartosoewirjo tengah menjabat Sekretaris Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Pada Desember 1927, Kartosoewirjo terpilih sebagai Sekretaris Umum Partai Sarekat Islam Indonesia-sebelumnya masih bernama Partij Sjarikat Islam Hindia Timoer. Sejak itu, ia banyak melakukan perjalanan ke cabang-cabang Sarekat Islam di seluruh Nusantara.

Dewi pun mulai tahu aktivitas Kartosoewirjo yang penuh dengan dunia gerakan. Maklum saat itu Dewi mulai berkecimpung dalam bidang penuh resiko tersebut. Darah pergerakan turun dari sang ayah yang terkenal gigih melawan Belanda dengan semangat perlawanan Islam terhadap Imperialisme Barat.

Dewi amat terkesan dengan sikap hidup sang ayah. Pada usia delapan tahun, ibunya sudah mengajaknya berjalan kaki belasan kilometer ke Tarogong, Garut, untuk menengok ayahnya yang ditahan Belanda. Dan itu amat membekas dalam hatinya.

Ardiwisastra ditahan Belanda karena bersama sejumlah ajengan memelopori pembangkangan terhadap perintah Belanda, yang mewajibkan penjualan padi hanya kepada pemerintah Hindia Belanda. Pada 1916, Belanda menembak mati Haji Sanusi, tokoh berpengaruh di Cimareme, Garut. Terjadi pula penangkapan secara besar-besaran terhadap para ajengan, termasuk Ardiwisastra dan santri-santrinya.

Setahun setelah pertemuan itu, pada April 1929, Kartosoewirjo resmi menikahi Dewi di Malangbong. Ardiwisastra, sang mertua sendiri, sama sekali tidak melihat sang menantu dari fisik. Akhlak dan kejujuranlah yang tampaknya membuat Ardiwisastra menjodohkannya dengan sang putri yang kala itu menjadi kembang desa di Malangbong.

“Apakah calon menantunya tampan atau buruk muka tidak penting,” kata Ardiwisastra kepada Pinardi, penulis buku Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo terbitan 1964.

Rupanya Dewi pun mengakui hal serupa. Secara jujur, ia tidak menjadikan wajah sebagai prasyarat pinangan sang Imam diterima, “Kalau disebut karena cinta, Bapak itu sebetulnya orangnya (mukanya) kan jelek,” tutur Dewi lugu kepada majalah Tempo, tahun 1983.

Rupanya Dewi tidak salah pilih. Ia mengaku mendapatkan selaksa cinta yang tinggi dari suaminya. Laki-laki soleh yang menyerahkan segala hidupnya demi Islam. Laki-laki penuh sahaja yang dikenal sebagai biduk kasihnya sepanjang masa. Dengarlah tuturan Dewi berikut ini:

“Aku memang tidak salah pilih. Disinilah aku mulai mengenal dan belajar tentang sikap dan sifat suamiku. Ia ternyata seorang laki-laki yang penuh tanggung jawab pada keluarganya dan menyayangiku. Ia tak segan–segan memperkenalkanku, istrinya yang dari kampung dengan kawan-kawan seperjuangannya yang terpelajar dan terhormat.

“Bahkan dua bulan setelah kami berada di Jakarta, mungkin atas prakarsa teman-temannya, perkawinan kami dirayakan di rumah Pak Cokroaminoto. Aku ingat benar pesta yang sederhana tapi amat mengesankan itu ber-langsung pada tanggal 12 Zulhijjah. “

Sebagai seorang aktivis partai dengan jabatan Sekjen PSII waktu itu, hari-hari
Kartosoewirjo sangatlah sibuk. Namun demikian, kepentingan keluarga tak pernah diabaikannya. Ia faham posisinya sebagai kepala keluarga yang dicontohkan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh istrinya, Kartosoewirjo dikenal sebagai seorang lelaki yang tinggi akhlaknya, suami yang sangat santun pada sang istri dan penuh kasih sayang pada anak-anaknya. Ini pernah diutarakannya Dewi sendiri yang menuturkan kisahnya kepada Tatang Sumarsono, yang dimuat bersambung di suatu majalah Amanah.

Pada perkembangannya, kecintaan dan keikhlasan Dewi terhadap suaminya betul-betul diuji saat mengarungi perjuangan. Dewi, anak kyai itu, berkembang menjadi istri diluar pada umumnya. Jika para pribumi yang menikah dengan Meneer Belanda biasa menikmati pesta pora beserta alunan nada. Dewi harus ikut bergerilya menghindari kejaran tentara Indonesia.

Jika para kembang Desa memilih hidup berdiam diri atas kondisi yang ada, bersama suami, Dewi malah keluar-masuk hutan demi tegaknya Syariat Islam di bumi Nusantara. Dewi sudah menasbihkan diri untuk bertahan diliputi rasa takut semata-mata pengabdian besar seorang istri terhadap sang suami.

Lantas, apakah kunci yang membuat Dewi bisa mempertahankan cintanya kepada Kartosoewirjo meski hidup dan mati adalah dua kata yang dekat kepadanya? Yang mau hidup penuh kesederhanaan walau sang ayah terkenal sebagai ningrat di Jawa Barat? Adalah pendidikan agama yang menjadi kunci kekuatan Dewi untuk tidak mengeluh dan tetap sabar meski hidup penuh kesederhanaan.

“Akibatnya, kami memang tak punya rumah tetap, pindah dari rumah sewa ke rumah sewa lainnya. Tapi aku sendiri tidak mengeluh. Sebagai istri yang mendapat pendidikan agama cukup lekat dari orangtua, kuterima segalanya dengan rasa syukur. Karena itulah, boleh jadi kehidupan keluarga kami berjalan tenang, kalau tidak dikatakan bahagia.” Aku Dewi.

Bersama Kartoesowirjo, Dewi melahirkan 12 anak. Lima di antaranya meninggal. Tiga anak terakhir: Ika Kartika, Komalasari, dan Sardjono, lahir di tengah hutan. Anak-anak yang lain lahir di rumah.

Mereka: si sulung Tati yang meninggal ketika masih bayi, Tjukup yang tertembak dan meninggal pada 1951 di hutan pada usia 16 tahun, Dodo Muhammad Darda, Rochmat (meninggal pada usia 10 tahun karena sakit), Sholeh yang meninggal ketika bayi, Tahmid, Abdullah (meninggal saat bayi), Tjutju yang lumpuh, dan Danti.

Sebagai perempuan, Dewi mulanya takut hidup di hutan. Kala itu Dewi sudah menggendong Danti yang baru berusia 40 hari. Dewi sempat berpikir tentang masa depan anak-anaknya. Gurat kesedihan mulai timbul dalam sekat wajahnya meratapi impian tak sesuai kenyataan. Namun, sosok Kartosoewirjo lah yang setia berada disampingnya, untuk menghibur, meyakinkan, dan “menggenggam kuat jemari di tangannya”. Dan Dewi langsung merasa tenteram.

Sebelum menjalani eksekusi mati, Kartosoewirjo sempat berwasiat di hadapan istri dan anak-anaknya di sebuah rumah tahanan militer di Jakarta. Menurut Dewi, saat itu Kartosoewirjo antara lain berkata tidak akan ada lagi perjuangan seperti ini sampai seribu tahun mendatang. Dewi menitikkan air mata. Kartosoewirjo, yang mencoba tabah, akhirnya meleleh. Perlahan-lahan, dia mengusap kedua matanya.

Betapa besar cinta Kartosoewirjo kepada istrinya. Ia menangis di depan istrinya, bukan ia kalah terhadap rezim sekuler yang mencoba membunuhnya, bukan jua menyesal atas perjuangannya yang meski meminta taruhan nyawa, namun air mata itu adalah bukti cinta Kartosoewirjo yang besar kepada sang istri, ya kembang Malangbong yang senantiasa menemaninya meski hidup penuh onak dan duri.

Air mata Dewi semakin jatuh. Ia menangis sejadi-jadinya. Rasa bangga bercampur haru meliputi hatinya karena memiliki sosok suami seperti Kartosoewirjo yang tetap meyakinkannya tentang arti cinta sebenarnya: Cinta kepada Allahuta’ala, karena dunia hanyalah persinggahan sementara.

Cinta mereka akhirnya harus usai, cinta Dewi kepada suaminya mesti dipisahkan timah panas ketika aparat keamanan menangkap Kartosoewirjo setelah melalui perburuan panjang di wilayah Gunung Rakutak di Jawa Barat dan menghukum matinya pada September 1962.

Dewi pun menyusul cinta sejatinya itu pada tahun 1998. Lahir pada 1913, Dewi wafat dalam usia 85 tahun. Bersebelahan dengan makam Dewi adalah kuburan Raden Rubu Asiyah, ibundanya, perempuan menak asal Keraton Sumedang, Jawa Barat.

Namun pepatah “cinta sejati akan dibawa sampai mati” memang betul adanya. Di pemakaman ini Kartosoewirjo masih memendam cinta, cintanya kepada sang istri yang telah menemaninya puluhan tahun baik suka maupun duka. “Bapak ingin jenazahnya dekat dengan keluarga Malangbong,” kata Sardjono, anak bungsu Kartosoewirjo.

Inilah kisah cinta sejati yang tertutup di tengah pemberitaan miring tentang NII pasca dibonceng oleh NII KW IX.. Semoga Allah mempertemukan mereka kembali di jannah kelak. Allahuma amin. Allahua’lam. (pz)

Oleh Muhammad Pizaro Novelan Tauhidi
__________________________________________________
Referensi:
Kekasih Orang Pergerakan, dalam Majalah Tempo, Kartosoewirjo: Mimpi Negara Islam. Edisi 16-22 Agustus 2010.
Irfan S. Awwas, Trilogi Kepemimpinan NII, (Yogyakarta: Uswah, 2009)
Irfan S. Awwas, Riwayat Pendidikan Kartosoewirjo.

Source : shoutussalam.org

Krisis Libya : Pemberontak didukung Nato Kuasai Tripoli

Gerilyawan Libya

Minggu, 28 Agustus 2011 04:49 WIB |

Gerilyawan Libya Berjuang Pulihkan Layanan Umum

ilustrasi – (FOTO REUTERS)

Berita Terkait

• Pemberontak 30 km dari kota kediaman Gaddafi

• Konvoi kendaraan lapis baja dari Libya masuki Aljazair

• Pemberontak Libya janjikan pengadilan bagi Gaddafi

• Gaddafi ke Algeria pakai kendaraan anti-peluru?

• Inggris bom bunker Gaddafi di Sirte

Video

• Massa FUI Tolak Serangan Ke Libya
• Presiden Usulkan Gencatan Senjata
• Pemerintah RI Kutuk Serangan Ke Libya

Tripoli (ANTARA News/AFP) – Gerilyawan Libya pada Sabtu mengatakan mereka bekerja keras untuk memulihkan layanan dasar di Tripoli, lima hari setelah mereka menduduki markas Muamar Gaddafi di ibu kota.

“Kami memiliki 30.000 ton bahan bakar untuk didistribusikan ke masyarakat mulai hari ini,” kata juru bicara Dewan Transisi Nasional (NTC), Mahmud Shammam.

Ditambahkannya, para gerilyawan juga akan menyediakan gas untuk memasak dalama waktu 48 jam dan bekerja untuk memulihkan fasilitas penyulingan Zawiyah.

Keterangan tersebut muncul setelah jumpa pers pertama NTC sejak mengumumkan bahwa mereka memindahkan markasnya dari Benghazi, di bagian timur Libya, ke ibu kota itu.

“Tripoli berada di bawah kendali ketat kediktatoran selama 42 tahun. Kami mulai dari titik nol dalam situasi ini. Jangan tanya keajaiban tetapi kami janji untuk mencoba membuat masa sulit ini sesingkat mungkin,” kata Shammam.

Ia menyerukan semua pekerja sektor minyak dan swasta untuk kembali bekerja membantu memulihkan layanan masyarakat di ibu kota.

Tripoli menghadapi kekurangan pasokan listrik, air dan bahan bakar yang telah mengganggu kehidupan setiap hari dan memukul sektor kesehatan.

Osama al-Abed, wakil ketua dewan Tripoli yang baru dibentuk, mengatakan embargo yang diberlakukan atas rezim Gaddafi juga telah mengganggu pembangkit listrik, yang beroperasi dengan menggunakan bahan bakar. Pada gilirannya, pasokan air pun akan terganggu, tambahnya.

“Ketika kami datang ke Tripoli tak ada cadangan bahan bakar,” kata Abed.

Dia mengatakan bahwa timnya, yang akan berkantor di kotapraja Tripoli setelah diperbaiki, telah membentuk gugus tugas untuk layanan berbeda dan akan segera meluncurkan laman berisi berbagai program yang bisa diakses oleh warga.

Listrik di ibu kota hilang selama beberapa jam sehari. Banyak distrik tak memiliki air, sedangkan yang lainnya hanya mempunyai air bawah tanah yang tak bisa diminum. Harga makanan dan bensin — ketika didapat — mencekik leher.

“Ada banyak tantangan dan Dewan Tripoli melakukan apa saja yang bisa diperbuat,” ujar Abed.

Kuasai Bandara

Para gerilyawan juga mengatakan mereka telah menguasai bandar udara Tripoli pada Sabtu dan telah membersihkan satu distrik yang dikuasai pasukan yang setia kepada Gaddafi tapi masih mengkhawatirkan para penembak jitu di lapangan terbang.

“Kami menguasai bandara keseluruhan,” kata panglima gerilyawan Bashir al-Taibi kepada AFP.

Para gerilyawan mengatakan mereka juga telah mengambil alih distrik Qasr ben Gheshir setelah operasi pembersihan di sekitar bandara internasional itu, yang dilancarkan pagi hari untuk memukul pasukan loyalis yang masih ada di sekitarnya.

Mereka menambahkan masih waspada setelah pasukan itu menembakkan roket dan mortir yang menghancurkan tiga pesawat sipil di tempat parkir bandara.

Di sekitar Qasr ben Gheshir, kerumunan warga yang bersuka cita merayakan pembebasan distrik itu dan menyanyikan, “Hey, hey, hey, Gaddafi sudah pergi selamanya,” kata seorang koresponden AFP.

“Semalam (Jumat), sekitar 60-80 mobil dari batalion Khamis Gaddafi,” salah seorang putera diktator itu meninggalkan kawasan itu dan “melarikan diri ke Bani Walid,” satu kota dekat Sirte, kampung halaman Gaddafi, kata Mokhtar Lakhtar, yang memimpin operasi itu.

“Ini bukan taktik mundur tetapi benar-benar kabur,” tambahnya.

Banyak orang di distrik itu membenarkan keberangkatan konvoi kendaraan para loyalis Gaddafi, yang membawa pick up dengan senjata-senjata berat termasuk sepasang peluru kendali besar sejenis Scud.

(Uu.M016)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2011

 

Minggu, 28/08/2011 08:49 WIB

Rudal Panggul

Prayitno Ramelan – detikNews

Rudal Panggul Khadafi di Pasar Gelap

Jakarta – Sebuah informasi yang cukup mengejutkan dari perang di Libya, menjelaskan bahwa setelah pejuang pemberontak menguasai sekitar 90 persen wilayah Libya, kini di pasar gelap telah beredar penjualan rudal panggul yang dulu dimiliki pasukan Khadafi. Deplu AS hari Kamis (25/8) menyatakan bahwa bahan baku untuk membuat senjata nuklir, senjata kimia yang mematikan dalam posisi aman.

Penjelasan dimaksud untuk menetralisir kekhawatiran publik apabila senjata pemusnah masal tersebut jatuh ketangan teroris. Menlu Hillary Clinton menyatakan bahwa Dewan Transisi Nasional mempunyai kewajiban dan tanggung jawab, agar stok senjata Libya tidak jatuh ketangan yang salah dan diharapkan mempunyai sikap yang tegas terhadap ekstrimisme kekerasan.

Yang dikhawatirkan Deplu AS, ribuan rudal panggul, sekitar 15.000-25.000 buah, nasib dan keberadaannya belum jelas. Bahkan Deplu mengeritik pejabat intelijen dan ahli kontra terorisme yang dinilainya lambat dalam bekerja. Harga rudal panggul tersebut pasarannya jatuh dan dijual murah di black market, tetapi belum ada bukti jaringan Al-Qaeda kini telah membelinya.

Pemerintah AS telah mengesampingkan pemikiran mengirimkan pasukan ke Libya, termasuk meningkatkan team CIA dan kontraktor CIA (pelaksana lapangan) untuk mencari keberadaan senjata-senjata eks militer Libya. Pihak intelijen dan komunitas diplomatik AS menyatakan agar keberadaan rudal eks Libya perlu dilacak lebih serius dan hati-hati.

Para penasihat militer dari Inggris, Italia, Prancis dan Qatar selama hanya memberikan informasi intelijen kepada pemberontak dan data sasaran kepada bomber dari NATO saat melakukan serangan di Libya. Sementara intelijen militer AS lebih bergantung kepada pesawat mata-mata tanpa awak, satelit dan informan intelijen dalam melacak lokasi gudang senjata pasukan Khadafi. Pertempuran di Lybia nampaknya tidak akan akan mudah selesai dan bahkan bisa menimbulkan masalah baru bagi AS dan sekutunya terkait dengan senjata-senjata tersebut.

Di masa jayanya, pemimpin Libya, Kolonel Muammar Khadafi memiliki pasukan sekitar 76.000 tentara dan 40.000 tentara paramiliter. Dia juga memiliki alutsista berupa 260 pesawat tempur (25 sebagian besar MIG dan 23S), 650 tank, 2.300 artileri dan lebih dari 100 helikopter. Sebagian besar pesawat tempurnya adalah bekas Uni Soviet tahun 70-an. Rata-rata sudah tertinggal teknologi, termasuk sumber daya manusia, juga pemeliharaan yang buruk. Senjata unggulan terutama anti pesawat terbang di awaki oleh personil dari Syria, Korea dan Eropa Timur. Prajurit Libya diketahui tidak berkemampuan dalam menangani senjata berteknologi tinggi.

Saat serangan udara dan laut AS dan NATO berlangsung, diketahui banyak personil militer Libya yang melarikan diri. Bahkan bagian Timur Libya telah jatuh ke tangan pemberontak tanpa pertempuran. Oleh karena itu, pihak Deplu AS sangat mengkhawatirkan keberadaan rudal panggul yang diawaki tentara sewaan, dan bukan tidak mungkin mereka memanfaatkan situasi dengan melepas ke pasar gelap. Kira-kira itu alasannya. Itulah salah satu informasi intelijen yang sangat diperhitungkan dan dikhawatirkan oleh pejabat intelijen AS.

Dalam perang sepuluh tahun di Afghanistan, dari 29 Helli Chinook yang jatuh, tercatat 10 buah jatuh karena ditembak dengan RPG. Jadi bisa dibayangkan apabila kelompok teroris Al Qaeda musuh bebuyutan AS sempat memiliki sebagian rudal tersebut, ancaman terhadap pasukan AS dikawasan Timur Tengah akan sangat berbahaya. Bahkan juga mereka dapat melakukan serangan terhadap negara-negara di sekitar Libya. Menakutkan memang akibat perang di Libya.

*) Marsda TNI (Pur) Prayitno Ramelan adalah pengamat intelijen. Untuk artikel lainnya kunjungi http://ramalanintelijen.net

(vit/vit)

 

Malaysia ttg Libya

Sabtu, 27 Agustus 2011 11:10 WIB |

Malaysia Akui Oposisi Libya

Pemimpin LIbya Muammar Gaddafi tidak diketahui keberadaannya hingga kini, sedangkan musuhnya dari NTC terus mendapatkan pengakuan internasional segera setelah mereka menguasai Tripoli (REUTERS/Desmond Boylan/djo/11)

Malaysia bersama dengan suara-suara internasional menyerukan pasukan Gaddafi menyerahkan pilihan-pilihan kepada mayoritas rakyat Libya”

Berita Terkait

• Pemberontak 30 km dari kota kediaman Gaddafi

• Gerilyawan Libya berjuang pulihkan layanan umum

• Konvoi kendaraan lapis baja dari Libya masuki Aljazair

• Pemberontak Libya janjikan pengadilan bagi Gaddafi

• Pemberontak 30 km dari kota kediaman Gaddafi

  Minggu, 28 Agustus 2011 18:56 WIB

  Seorang komandan pemberontak Libya pada hari Minggu mengatakan pasukan mereka berada 30 kilometer barat Sirte, kota kediaman dan pangkalan Muamar Gaddafi..

• Konvoi kendaraan lapis baja dari Libya masuki Aljazair

  Minggu, 28 Agustus 2011 03:23 WIB

  Satu konvoi enam kendaraan lapis baja yang mungkin membawa para pejabat Libya, dan bahkan orang kuat Muamar Gaddafi dari Libya memasuki Aljazair, Jumat, kata kantor berita resmi Mesir, mengutip satu sumber pemberontak Libya..

• Pemberontak Libya janjikan pengadilan bagi Gaddafi

  Minggu, 28 Agustus 2011 01:17 WIB

  Pemimpin pemberontak Libya Mustafa Ahmed Jalil berjanji, Sabtu, bahwa Muamar Gaddafi dan para pejabat rezimnya akan mendapat pengadilan yang adil..

• OKI kutuk serangan di Kompleks PBB di Nigeria

  Sabtu, 27 Agustus 2011 21:12 WIB

  Organisasi Konferensi Islam (OKI), Sabtu, mengutuk serangan bunuh diri di kompleks PBB di ibu kota Nigeria yang menewaskan 19 orang sebagai melawan prinsip-prinsip Islam..

• Gaddafi ke Algeria pakai kendaraan anti-peluru?

  Sabtu, 27 Agustus 2011 14:13 WIB

  Satu iring-iringan terdiri dari enam kendaraan Mercedes telah melintas dari Libya ke Algeria, tulis kantor berita resmi Mesir, MENA, mengutip sumber pemberontak..

• Inggris bom bunker Gaddafi di Sirte

  Sabtu, 27 Agustus 2011 13:37 WIB

  Pesawat-pesawat tempur Inggris membom sebuah bunker di kota kelahiran Moamer Gaddafi Sirte sedang para pemberontak bersiap menyerang kota itu, salah satu tempat persembunyian terakhir penting rezim di timur Tripoli..

• Guatemala sepakat ekstradisi mantan presiden ke AS

  Sabtu, 27 Agustus 2011 12:40 WIB

  Mahkamah Konstitusi Guatemala pada Jumat meratifikasi ekstradisi mantan presiden Alfonso Portillo ke Amerika Serikat, di mana dia menghadapi tuduhan pencucian uang..

• Malaysia akui oposisi Libya

  Sabtu, 27 Agustus 2011 11:10 WIB

  Malaysia mengakui otoritas gerilyawan Libya ketika rezim pemimpin Muamar Gaddafi jatuh..

• Uni Afrika tak akui oposisi Libya

  Sabtu, 27 Agustus 2011 10:41 WIB

  Uni Afrika, Sabtu WIB, tak bersedia mengakui pemerintah oposisi Libya, Dewan Peralihan Nasional (NTC), padahal pemerintah Muamar Gaddafi mulai ambruk.  Uni Afrika malah menyerukan pembentukan pemerintah peralihan yang melibatkan semua pihak..

Kepemimpinan : QS Anti Korupsi

Gerakan Anti Korupsi 9/12 Cocok sama arti Surat Attaubah 9 Ayat 12

---

Hari ini Hari Anti Korupsi se-dunia ternyata cocok dengan QS: At-Taubah (9):12Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.
QS. at-Taubah (9) : 12klo selama ini agan menggembargemborkan anti korupsi, maka didalam Qur’an ada gerakan anti korupsimohon maaf klojangan di klo bisa kasih maaf agan2 ini posting pertama ane di

Al-Qur’an Sebagai Inspirasi Gerakan Anti-Korupsi

Posted in | 2:33 PM

Oleh Muhammad Subhan Setowara *

INDONESIA kini berhadapan dengan sebuah masalah paling krusial dalam kasus korupsi. Ia tidak saja menjadi kendala struktural, namun lebih dari itu. Karena masalah struktural tadi, korupsi telah membudaya (nation culture), menjadi bagian yang tak terpisahkan dari realitas birokrasi kita.

Gerakan pemberantasan memang telah banyak dilakukan. Bahkan beragam metode dan model gerakan telah digalakkan. Mulai dari gerakan moral-kultural, politis-struktural, maupun pembaharuan substansi perundang-undangan. Tapi korupsi tak urung usai, ia senantiasa menyelinap dalam setiap sendi kehidupan kita: ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan agama.

Tentu saja, sebagai bentuk kepedulian moral, agama harus tetap diikutkan untuk masalah yang satu ini. Karena, kita masih berkeyakinan bahwa saat ini, kualitas moral politisi sesungguhnya punya pengaruh yang sangat signifikan dalam membuka pintu-pintu terjadinya praktik korupsi. Pada level inilah, agama perlu menjadi moral guardian (benteng moral) untuk mengawal aktivitas politik penganutnya agar tidak terjebak pada pengingkatan amanah.

Pada sisi yang berbeda, realitas kaum pinggiran yang kini semakin memprihatinkan dalam kehidupan bangsa kita, juga merupakan tanggung tanggung jawab agama. Sungguh argumen reflektif Hassan Hanafi perlu kita hadirkan di sini. Bagi Hanafi, walaupun Islam meneguhkan adanya konsep ummah wahidah dalam Islam, namun secara empiris kaum muslimin terbagi dalam dua kelompok, yakni umat yang kaya dan umat yang miskin. Jika semakin hari semakin lebar jarak itu, maka di sinilah, agama telah kehilangan vitalitasnya sebagai agen kemanusiaan (humanity agency).

Sangat tegas. Banyak ayat dalam al-Quran yang memberi argumen bahwa dalam setiap harta yang dimiliki manusia, senantiasa ada hak yang tersurat. Dan hak itu, jelas bukan miliknya (Qs. Al-Maarij, 70: 24-25). Dengan ungkapan yang berbeda, Allah ingin memberi ketegasan, bahwa sesungguhnya seorang manusia harus menafkah atas harta yang dikuasai (Qs. Al-Hadid, 57: 7). Lalu, jika korupsi dilakukan, bukankah itu merupakan pengingkaran akbar atas amanah kebendaan yang tengah dititipkan pada manusia. Hanya saja, ini sekadar menjadi kesadaran kultural, tidak punya daya paksa struktural, sehingga sang koruptor menjadi tak bergeming.

Begitulah, sesungguhnya memang sudah saatnya al-Quran tidak lagi diletakkan sebagai kesadaran normatif yang hanya bergerak pada wilayah kultural. Ia juga harus mampu menyelinap dalam perbaikan pada ruang-ruang struktural. Dan itu artinya, al-Quran juga sesungguhnya bisa menjadi landasan teoritik yang bisa dipakai untuk melakukan pembebasan kemanusiaan, bahkan untuk masalah seperti korupsi.

Perspektif Qurani

Al-Quran mempunyai kekuatan untuk membentuk budaya masyarakat. Untuk konteks Indonesia, sesungguhnya kebanyakan masyarakat kita, khususnya kaum pinggiran meletakkan agama sebagai kekuatan spiritual. Al-Quran memiliki impetus emosional yang dapat menggerakkan umat Islam untuk bersikap sesuai dengan ajaran yang dikandungnya. Hanya saja, yang patut disayangkan, doktrin-doktrin normatif yang tertuang dalam al-Quran itu, bagi kebanyakan umatnya tidak mempunyai dimensi sosial dan intelektual yang kuat dalam membendung realitas kemungkaran yang terjadi.

Asumsi ini jelas perlu diperbaharui. Islam bukanlah teologi eskapistik yang mengamini umatnya untuk larut dalam buaian spiritual, sehingga lupa akan tanggung jawab sosialnya. Jika ditelaah lebih jauh, al-Quran mempunyai perangkat teoritis yang bisa dipakai untuk membentuk ragam manifes ketidakadilan sosial.

Terkait korupsi, bagi saya al-Quran tidak saja mampu membentuk kesadaran moral manusia untuk tidak rakus memakan harta rakyat. Al-Quran juga punya perangkat teoritis untuk memberantas korupsi. Dalam banyak ayat, seringkali terdapat penegasan akan tesis Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung korup (power tends to corrupt). Dan al-Quran, tidak saja menghadirkan penegasan itu, ia juga sekaligus melarang umat Islam untuk memilih kaum penindas jadi penguasa (Qs. An-Naml: 34, Al-Kahfi: 71, Saba: 34-35, Al-Zuhruf: 23, Al-Isra: 16, Hud: 27). Namun jika mereka terlanjur berkuasa, maka perlu dilakukan oposisi melawan hegemoni kaum penindas itu (Qs. Al-Hujurat: 9).

Di sinilah, dalam Al-Quran juga sempat disinggung bahwa kaum tertindas perlu menjadi pemimpin di bumi ini (Al-Shaff: 5, Al-Anfal: 137). Jika dipahami secara kontekstual, dapat dimengerti bahwa sifat-sifat seorang pemimpin seharusnya bukan sosok yang korup, namun profil populis yang dekat dengan rakyat, dan mencintai mereka.

Gerakan oposisi terhadap penguasa yang korup bahkan diyakini sebagai jihad fi sabilillah (Al-Nisa: 75) yang juga merupakan agenda para rasul (Al-Anfal: 157). Di sinilah praksis pembelaan terhadap kaum lemah perlu dilakukan. Dengan demikian, boleh dibilang bahwa ruang ketakwaan tidak saja dilihat melalui ibadah ritual serta kepuasan spiritual yang telah diraih, namun lebih dari itu, yang terpenting adalah bagaimana seseorang dapat bermanfaat bagi orang lain. Maka membela kaum lemah juga merupakan bagian dari karakter insan takwa (Qs. Al-Baqarah: 197, Ali Imran: 134, Al-Insan: 8-9, Al-Maarij: 24, Al-Dzariyat: 19). Bahkan sangat mungkin, iman pada level inilah yang justru lebih penting.

Korupsi sebagai bagian dari monopoli dan konsentrasi kekuasaan juga disinggung oleh al-Quran, seraya mengutuknya (Qs. Al-Hasyr: 7). Pada sisi inilah, secara radikal kemudian al-Quran “begitu berani” mengklaim orang yang (mushally) sebagai pendusta agama jika ia tidak memiliki keperpihakan pada anak yatim (Qs. Al-Maun: 1-7). Dan tudingan celaka, bagi umat Islam yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya tanpa ada kesadaran nurani (inner conscious) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare) (Qs. Al-Humazah: 1-9).

Korupsi, juga merupakan bentuk paling nyata dalam membentuk prahara sosial. Dalam surat Al-Fajr: 15-20, pernah disebutkan bahwa masalah sosial yang terjadi disebabkan oleh empat hal: yakni 1) sikap ahumanis: yakni tidak memuliakan anak yatim, 2) sikap asosial: tidak memberi makan orang miskin, 3) sikap monopilistik: memakan warisan (kekayaan) alam dengan rakus, 4) sikap hedonis: mencintai harta benda secara berlebihan. Dilihat dari empat kategori itu, korupsi masuk dalam setiap sendi itu.

Korupsi benar-benar telah membunuh rasa kemanusiaan kita. Tentu saja amat menyedihkan, jika seorang politisi beragama Islam menggunakan jabatannya untuk melakukan korupsi. Jika itu terjadi, berarti dia telah meletakkan al-Qur’an hanya sebagai hiasan kata-kata. Dari sinilah, keberimanan masyarakat oleh al-Quran perlu dipandu untuk menghidupkan kembali rasa kemanusiaan kita, melalui pembaharuan struktural, dan tidak hanya dorongan moral. Al-Qur’an harus menjadi inspirasi dan pelopor untuk melakukan gerakan pembebasan, termasuk dalam memberantas korupsi

* Penulis adalah mahasiswa Fakultas Agama Islam UMM dan mantan aktivis Lembaga Dakwah Kampus Jamaah AR Fachruddin (LDK-JF).

QS Jihad Anti Korupsi

Submitted by keeper on Tue, 2011-08-16 10:15

Alquran dan Jihad Antikorupsi

• –Artikel

Umat Islam tidak boleh hanya berpangku tangan melihat korupsi yang makin menggurita dan terus meningkat di negeri ini

ALQURAN adalah simbol transformasi umat Islam. Ia menggerakkan perubahan radikal secara individu dan sosial. Menurut Fazlur Rahman (1979), Alquran sarat pesan moral, keadilan sosial, dan ekonomi. Perintah membaca yang kali pertama datang adalah bukti nyata revolusi intelektual Alquran yang dikumandangkan secara terbuka. Menurut Quraish Shihab (2007), membaca merupakan jalan yang mengantar manusia mencapai derajat kemanusiaan yang sempurna. Dilanjutkan dengan revolusi sosial dan spiritual dengan perintah berjuang menumpas kemungkaran dan mengagungkan Tuhan (QS Al-Muddatstsir 74:1-5).

Melihat implikasi ini maka wajar kalau keberadaan Islam ditentang oleh kaum borjuis yang selama ini menindas kalangan lemah tertindas. Menurut Asghar Ali Engineer (1993), kalimat Laa ilaaha illallah muhammadun rasulullah (Tiada tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah) adalah simbol revolusi teologis dan sosial.

Alquran tidak turun di ruang hampa, tanpa ada nilai relevansi dan aktualitasnya. Menurut Nurcholish Madjid (2000), Alquran turun untuk merespons, menjawab, dan menuntun manusia dalam kehidupannya. Nuzulul Quran tiap 17 Ramadan diperingati umat Islam adalah momentum strategis untuk membangkitkan elan vital Alquran dalam melakukan transformasi radikal dalam bidang sosial politik yang menjadi sebab hancurnya bangsa tercinta ini, khususnya korupsi.

Korupsi adalah perbuatan zalim yang sangat dilarang dalam Alquran (QS Al-Furqan:25:19). Menurut Ali As-Shobuni (1970), zalim adalah menggunakan hak orang lain secara semena-mena, tanpa aturan atau melewati batas. Menurut Ibn al-Jauzi sebagaimana dikutip As-Shobuni, zalim mengandung dua makna, mengambil hak orang lain secara semena-mena, dan menentang serta mendurhakai Allah secara demonstratif.  Zalim biasanya dialami orang lemah yang tidak mampu menolong dirinya sendiri (Ali As-Shobuni, Min Kunuz as-Sunnah, 1970:51).

Tamak Harta
Korupsi jelas mengambil hak rakyat yang dianggap kalangan atas sebagai masyarakat bodoh dan dungu, karena tidak bisa mengambil haknya secara adil dan tegas. Korupsi juga mencuri uang negara yang seharusnya digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Alquran memberikan hukuman tegas kepada pencuri secara individu maupun kolektif dan mereka juga harus mengembalikan uang yang dicuri (Wahbah Zuhaili, 2009:530-538).

Korupsi yang dilakukan penguasa adalah dosa yang sangat besar karena mereka menurut Alquran   mengemban tanggung jawab untuk menegakkan keadilan tanpa diskriminasi demi kesejahteraan rakyat (QS An-Nisa’ 4:58), namun kenyataannya justru menyengsarakan rakyat. Adil adalah menyampaikan bagian kepada yang berhak dengan jalan yang paling dekat (Wahbah Zuhaili, 2009:134). Korupsi lahir dari sifat tamak harta yang dilarang dalam Alquran. Maka benar pesan Mahatma Gandi bahwa dunia ini cukup untuk semua orang kecuali satu orang yang tamak, karena mereka tidak pernah puas terhadap apa yang ada sehingga melakukan segala cara untuk menambah terus-menerus. Alquran mengancam orang-orang yang tiap hari terus menumpuk harta, menghitung, dan menganggap harta bisa membuatnya abadi, dengan melemparnya di neraka Huthamah yang membakar sampai hati (QS Al-Humazah 104:1-7).

Umat Islam sebagai mayoritas harus tampil sebagai aktor pemberantas korupsi dengan aktif menyuarakan amar makruf nahi mungkar tanpa pandang bulu. Korupsi adalah kemungkaran nyata yang harus diberantas. Dalam hadis masyhur disebutkan bahwa jihad paling utama adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang lalim. Umat Islam tidak boleh hanya berpangku tangan melihat korupsi yang makin menggurita dan terus meningkat di negeri ini. (10)

Jamal Ma’mur, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Mathali’ul Falah Pati, mahasiswa S-3 Islamic Studies IAIN Walisongo Semarang
Tulisan ini disalin dari Suara Merdeka, 16 Agustus 2011

Jumat, 11 Februari 2011

Spirit Anti-Korupsi dalam Al-Qur’anMeski bukan negara agama, Indonesia adalah negara berpopulasi terbesar kelima di dunia dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Lebih kurang 90 persen rakyat Indonesia beragama Islam. Setiap musim haji, calon jemaah haji asal Indonesia menempati jumlah terbesar dari negara-negara lain di mana pun. Belum lama ini, ada data terbaru bahwa penghafal al-Quran Indonesia juga menempati jumlah terbesar di seluruh dunia.

Namun demikian, apakah kuantitas yang demikian besar itu berbanding lurus dengan tingkat etika yang tinggi pula? Jawabannya: tidak selalu. Buktinya, dalam konteks Asia Tenggara, Indonesia justru tercatat sebagai negara dengan tingkat korupsi yang paling tinggi alias nomor wahid. Di Indonesia, korupsi telah sedemikian menggurita, sehingga seakan-akan menjadi budaya. Dari hulu ke hilir, dari atas ke bawah, korupsi tak ubahnya telah menjadi “denyut nadi” bangsa. Ini berarti, dalam konteks Indonesia, kuantitas umat beragama justru sama sekali tidak berbanding dengan kualitas keberagamaan (baca: kedalaman praktik keagamaan). Benar bahwa secara kuantitas negeri ini adalah terbesar dalam hal penduduk Muslim, akan tetapi, buktinya, tingkat korupsinya juga menduduki posisi puncak. Dari data ini, suka atau tidak suka kita harus menerima sebuah kesimpulan umum, bahwa karena penduduk mayoritasnya adalah Muslim, maka di Indonesia para koruptornya sebagian besar adalah Muslim.

***

Ada banyak pengertian tentang korupsi. Tetapi ada satu definisi umum, bahwa korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau kelompok (berarti ada korupsi berjamaah) dengan cara menyimpangkan harta kekayaan negara. Definisi ini pula yang penulis maksud dalam tulisan ini.

Tiga alasan

Selanjutnya, secara umum ada sejumlah alasan kenapa seseorang melakukan tindakan korupsi (penyimpangan kekayaan negara), antara lain: Pertama, karena faktor ekonomi. Artinya, seseorang melakukan korupsi disebabkan keterdesakan ekonomi yang menghimpitnya. Ia tidak punya uang, padahal ia butuh untuk menutupi keperluannya yang mendesak. Maka ia pun korups. Keterdesakan tersebut bisa terjadi dalam dua kondisi sebagai berikut: 1) Barangkali ia seorang pejabat, karyawan, atau pegawai yang miskin, sehingga ia sering kekurangan untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari yang pokok. Untuk mencukupinya, ia pun korups. Atau, 2) ia sesungguhnya seseorang yang kaya, yang kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, akan tetapi ia perlu lebih banyak uang lagi untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan sekunder seperti kendaraan pribadi, rumah mewah, pendidikan tinggi, gaya hidup, dsb yang mungkin dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya yang menuntut demikian. Untuk mencukupinya, ia pun korups.

Kedua, karena faktor budaya. Dalam artian, seseorang melakukan korupsi karena budaya yang hidup dan berkembang di sekelilingnya, di kantor tempat di mana ia bekerja, adalah budaya korupsi. Ia terpengaruh oleh lingkungannya. Di kantornya, hal ihwal penyimpangan uang negara alias korupsi, melalui aneka trik dan tips, sudah menjadi rahasia umum. Dengan kata lain, korupsi telah menjadi sesuatu yang lumrah, normal, bahkan sebuah bahkan kelaziman kerja. Siapa yang tidak ikut dalam arus tersebut, akan terpinggirkan, dijauhi oleh lingkungan. Atau, malah lebih parahnya lagi, tidak akan mendapat jatah “kue” meski dalam kadar kecil sekalipun. Pendek kata, siapa yang tidak ikut korups, akan jatuh, hancur, dan sengsara lahir dan batin. Maka demi alasan tepaslira, tenggangrasa, ewuh-pekewuh, ia pun ikut-ikutan dalam budaya korupsi tersebut. Lebih parah lagi, ia ikut tenggelam dalam arus korupsi semata-mata demi alasan takut tidak dapat jatah “kue”, khawatir tidak bisa ikut merasakan kenikmatan material yang sudah dianggap lazim dan lumrah di lingkungan tersebut.

Ketiga, karena faktor lemahnya sistem dan pengawasan. Inilah yang umum terjadi. Seseorang tergoda untuk bertindak korups, karena sistem yang berlaku di tempat dia bekerja memungkinkannya untuk bertindak menyimpang. Sebenarnya dia mungkin tidak begitu terdesak oleh kebutuhan hidup dan sejenisnya, akan tetapi lemah sistem yang berlaku pada pekerjaan yang ia hadapi memberinya peluang untuk korupsi, maka ia pun mengambil peluang tersebut. Dengan kata lain, niat (korupsi) sebenarnya tidak ada, tetapi kesempatan memberinya peluang. Ditambah lagi, tidak ada pengawasan yang memadai (monitoring, evaluasi, dsb) terhadap sistem tersebut. Sistem yang lemah, sejatinya, bisa diperlengkapi dengan pengawasan yang ketat, untuk mencegah terjadinya praktik korupsi. Jika sistem lemah, pengawasan juga rapuh, kondisi seperti ini jelas akan menjadi lahan basah korupsi. Sebab kondisi demikian jelas akan menggoda atau menstimulasi pikiran jahat banyak orang untuk bertindak menyimpang.

***

Lantas, apakah Islam, sebagai agama, tidak memiliki kerangka acuan moral yang mencegah terjadinya praktik korupsi? Persisnya, bukankah umat Islam memiliki al-Quran sebagai kitab suci? Apakah kitab suci tersebut tidak mengandung piwulang yang bisa menjadi inspirasi dalam rangka mencegah praktik-praktik korupsi? jawabannya, tentu saja: ada. Sebab, al-Quran, sebagaimana kitab-kitab suci yang lain, adalah spirit bagi pembangunan peradaban yang lebih baik untuk umatnya. Kandungan al-Quran adalah kritik sosial untuk membenahi segala bentuk ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Jadi, pastilah ada di dalam al-Quran spirit anti korupsi. Yang jadi soal, apakah umat mengetahui, memahami, atau lebih dari itu mampu menghayatinya atau tidak di dalam lapangan kehidupan yang mereka jalani.

Konsep Musabaqah

Menurut hemat penulis, spirit al-Quran tentang pencegahan korupsi secara substansial terletak pada satu konsep yang sangat filosofis, yakni tentang musabaqah (perlombaan), bisa juga disebut istibaqah ataupun musara’ah (secara substansial artinya sama saja). Rujukan konsep ini begitu banyak di dalam al-Quran, di antaranya QS yang menyatakan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya (liyabluwakum ayyukum ahsanu ‘amalan) [QS al-Mulk: 2]; bahwa Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain hanya agar mereka beribadah kepada-Nya (wama khalaqtul-jinna wal-insa illa liya’buduni) [QS al-Dzariyat: 56]; bahwa hendaknya kita berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan (fastabiqul-khairat)[QS al-Baqarah: 148]; bahwa kita musti berlomba-lomba menuju ampunan dan surga Allah Swt (wa sari’u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah…) [QS al-Baqarah: 133], dan masih banyak lagi ayat lainnya.

Konsep musabaqah—setidaknya dengan merujuk pada keterangan dalam ketiga ayat di atas—mengandung pengertian kurang lebih sbb: Bahwa Allah menciptakan manusia karena suatu tujuan, yakni agar manusia beribadah kepada-Nya sekaligus menguji siapa di antara kita (manusia) yang terbaik. Ini berarti, hidup ini adalah ajang untuk berlomba-lomba mencari perkenan (ridha) Allah Swt. Pemenang dalam perlombaan tersebut adalah mereka yang bisa meraih ridha Allah itu. Dalam ungkapan al-Quran yang lain, para pemenang itu disebut dengan istilah al-muttaqun (orang-orang yang bertakwa). Sebab, kata Allah, bahwa yang paling di antara kita di sisi Allah adalah yang paling takwa (inna akramakum ‘inda-Allahi atqakum) [QS al-Hujurat: 13]. Lantas, apa takwa itu? Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya. Dengan demikian, menjadi jelas di sini konsep musabaqah (perlombaan) itu, bahwa cakupannya berkisar pada dua hal saja: menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Pemenang adalah mereka yang bisa menjalankan perintah dan mejauhi larangan-Nya, sedangan pecundang adalah yang sebaliknya: melanggar larangan Allah dan mengabaikan titah-Nya.

Hemat penulis, jika dihayati dengan setulus hati oleh setiap insan Muslim, konsep musabaqah ini sangatlah signifikan dan urgens untuk mencegah kecenderungan tindak atau praktik korupsi (menyimpang) yang diakibatkan oleh tiga faktor seperti disebut di paragraf-paragraf sebelumnya. Penjelasannya kurang lebih sbb: Pertama, ketika seseorang menghayati bahwa hidup ini, bahwa kerja ini, atau aktivitas apa pun, adalah perlombaan (musabaqah), maka ia akan memilih berlaku jujur daripada bertindak korups (menyimpang) ketika bekerja. Sebab, dengan jujur berarti ia telah menggapai ridha (perkenan) Allah, yang dengan begitu ia menjadi pemenang di hadapan-Nya. Karena yang jadi tujuan utama adalah ridha Allah, ia tak peduli meski harus hidup miskin, meski tidak bermewah-mewah ala kelas menengah, asal dia tidak melanggar larangan Allah. Baginya, keterhimpitan ekonomi, hidup secara bersahaja dan sederhana, itu semua lebih utama daripada kaya dan bermewah-mewah karena hasil mencuri uang negara (korupsi). Baginya, orang yang mencari kekayaan dengan alasan apa pun (entah karena keterdesakan ekonomi, tuntutan gaya hidup, dsb) dengan jalan korupsi, meski secara lahiriah mereka sukses, jaya, menang, tetapi sesungguhnya di hadapan Allah mereka adalah orang-orang yang kalah di dalam perlombaan, pecundang, karena cara mereka tidak mendapat perkenan di sisi-Nya.

Kedua, ketika seseorang menghayati bahwa hidup ini adalah arena perlombaan (musabaqah) menuju perkenan-Nya, maka ia tidak mau tenggelam dalam budaya yang berkembang di sekelilingnya, sekuat dan sebesar apa pun arusnya. Alih-alih, ia malah menciptakan budaya tanding. Jika berada dalam sebuah tempat atau situasi kerja yang korups, ia tidak terbawa-bawa dalam praktik korupsi, serta tidak peduli jika orang-orang di lingkungan tersebut mencibirnya sebagai orang yang tidak bisa menyesuaikan diri (baca: ikut tradisi korups di tempat tersebut). Karena baginya hidup atau kerja ini adalah musabaqah (pertandingan) menuju perkenan (ridha) Tuhan, maka dengan tidak tenggelam dalam arus budaya korupsi itu, justru ia merasa sangat berbangga hati karena merasa dirinya sebagai satu-satunya pemenang di arena tersebut dan semua orang selain dia adalah pecundang di hadapan Allah Swt. Ia tak ambil pusing meski lingkungan tempat kerjanya mencibir, mengucilkan, memarginalkan dirinya—gara-gara dia tidak ambil bagian dalam praktik massal korupsi, asalkan jangan sampai dia serasa dikucilkan oleh Allah karena telah melanggar ajaran-Nya (dengan bertindak korups). Cibiran, olokan, dan pengucilan, baginya ibarat aral atau kerikil tajam yang menghadang jalan, yang jika tak kuat menghadapi justru akan mengganggu perjalanannya menuju sukses sebagai pemenang di hadapan-Nya.

Ketiga, manakala seseorang memandang bahwa hidup ini adalah ajang musabaqah (perlombaan) menuju perkenan (ridha) Allah, maka ia tak pernah memiliki niat untuk menggunakan kesempatan dalam kesempitan terkait dengan lemahnya sistem dan pengawasan di tempat dia bekerja. Ia menyadari, bahwa sebuah sistem mungkin sangat berpotensi tidak sempurna alias kurang, karena merupakan produk manusia. Dan adalah manusiawi, ketika buatan manusia itu mengandung kelemahan dan kekurangan. Tetapi sembari itu ia menyadari ada sistem yang sempurna dan absolut, yakni pengawasan Allah, Zat yang Mahatahu atas semua tindak tanduk kita. Kesadaran inilah yang menuntunnya untuk, minimal, tidak berbuat menyimpang (korups) meskipun kelemahan sistem memungkinkan untuk itu, atau, maksimal, secara mandiri memperbaiki sistem tersebut agar bisa mengikis peluang-peluang praktik korups setidaknya bagi dia sendiri atau syukur-syukur berlaku juga bagi orang lain lingkungan kerjanya. Kesemua itulah jalan baginya untuk benar-benar menjadi pemenang menuju ridha (perkenan) Allah.

Selain itu, soal pengawasan, dia menyadari betul bahwa hal itu penting juga untuk pemantauan dan evaluasi hasil kerja, atau secara khusus mencegah terjadinya praktik korupsi. Namun demikian, bagi seseorang yang secara batin telah menghayati bahwa hidup ini, kerja ini, adalah sebagai musabaqah (perlombaan) menuju ridha Allah, ada atau tidak pengawasan (tentu saja dari manusia) menjadi tidak begitu signifikan, meski secara prosedural adalah hal yang pokok. Karena hidup ini adalah perlombaan menuju ridha Allah, maka bagi dia sesungguhnya Allah-lah sebagai pengawas dan penilai utama; saban harinya, setiap detik dan setiap saat, di mana pun berada, ia selalu merasa setiap pekerjaan yang dilakukannya berada dalam pengawasan dan penilaian Tuhan. Penilaian dan pengawasan manusia memang perlu dan penting, akan tetapi jauh lebih penting penilaian dan pengawasan Allah. Dengan keyakinan seperti itulah ia akan selalu sadar dan ter jaga untuk tidak melakukan tindak-tanduk penyimpangan (baca: korups) dalam kondisi apa pun, baik darurat ataupun normal, karena jika demikian Tuhan pasti akan mencoretnya dari daftar manusia-manusia pemenang dalam perlombaan menuju perkenan (ridha)-Nya.

Penutup

Satu benang merah yang bisa dijumput di sini, bahwa dalam konteks keberagamaan, keinsafan batin merupakan salah satu modal dasar untuk membangun etika sosial yang luhur. Penghayatan yang tulus atas konsep musabaqah (perlombaan) kiranya bisa menjadi filter diri yang tangguh, karena terinternalisasi dalam kesadaran moral-keagamaan yang terdalam, terhujam di dalam sanubari pribadi insan beriman (Muslim, Mukmin). Jika kesadaran seperti ini sudah terbentuk, terbangun dengan baik—padahal kesadaran adalah pusat pengendalian perilaku manusia (baik atau buruk)—maka ini kemungkinan besar akan sangat efektif untuk mencegah seseorang melakukan praktik-praktik penyimpangan (misalnya: korupsi). Orang yang memiliki kesadaran seperti ini telah memiliki suatu konsep diri, pemahaman spiritual, bahwa kelak di akhirat Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban pada kondisi sosial ekonomi, kebutuhan pribadi (gaya hidup), budaya, lingkungan, sistem, atau setan sekalipun, yang (bisa dianggap) menjadi penyebab tindak korupsi. Allah hanya akan meminta pertanggungjawaban atas korupsi itu an-sich, bukan apa yang ada di balik tindakan korupsi. Karena, yang dimintai pertanggungjawaban adalah diri, jiwa (nafs), bukan tetek bengek yang lain. Wallahu a’lam.[]
(Sabrur Rohim, MSI, alumnus PPWI 1994)

Menangkal Korupsi Menurut Perspektif Al-Qur’an

21 01 2009

Oleh: Ja’afar Usman Al-Qari

disadur dari : http://masjidrayabatam.net

Korupsi sesungguhnya merupakan nama keren dari mencuri, dan mencuri menurut istilah bahasa arab “sarakah” (menyembunyikan sesuatu yang bukan miliknya) dan di dalam KUHP disebutkan bahwa mencuri adalah memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat lain yang bukan miliknya. Perilaku korupsi bisa juga iindikasikan dari berbagai perspektif atau pendekatan. Tindakan korupsi menurut perspektif keadilan atau pendekatan hukum misalnya mengatakan bahwa korupsi adalah mengambil bagian yang bukan menjadi haknya.

Korupsi adalah mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau barang yang diadakan dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk kepentingan memperkaya dirinya sendiri. Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi yang secara sengaja dilakukan sendiri atau bersama-sama untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri.

Pendekatan atau perspektif orang awam dengan lugas mengatakan menggelapkan uang kantor, menyalahgunakan wewenangnya untuk menerima suap, menikmati gaji buta tanpa bekerja secara serius adalah tindakan korupsi. Bisa saja hal itu dikatakan untuk menjelaskan hal yang kita benci dan akan kita jinakkan. Sanksi bagi pencuri dalam agama kan sudah jelas. Namun perlu disadari bahwa untuk menghilangkan korupsi bukanlah perkara gampang karena ia telah berurat berakar dan menjalar kemana-mana terutama di negeri kita ini. Bangsa dari sebuah negara dengan tingkat keberagamaan (religiusitas) nya ternyata tidak bisa dijadikan sebagai ukuran. Karena ternyata, negara yang dikenal sangat religius seperti Indonesia, dalam beberapa survei justru meraih rekor yang sangat tinggi dalam urusan korupsi. Sebaliknya, sejumlah negara sekuler yang abai pada agama, justru berhasil menekan tingkat korupsi hingga pada tingkatan yang paling minim. Padahal, jika merujuk doktrin-doktrin normatif agama yang amat ideal (dalam hal ini Islam), Indonesia –sebagai negara dengan populasi muslim paling besar di dunia– tidak sepantasnya menduduki peringkat negara terkorup. Pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi?

Jawabannya, karena tidak adanya hubungan antara agama dengan tingkat korupsi, masalah korupsi mungkin lebih bersifat karikatural. Boleh dikatakan, bahwa terdapat dua kelompok orang yang bersih dari korupsi. Pertama, orang yang betul-betul takut dengan hukum Tuhan. Tapi kelompok pertama ini sedikit sekali jumlahnya. Kedua, khususnya di negeri yang sekuler, motif tidak korupsi bukan karena takut kepada Tuhan, tapi lebih bersifat rasionalis saja. Misalnya, kalau mereka menyuap polisi, mereka sadar itu akan menghancurkan tatanan hukum. Kalau mengambil hak orang lain, mereka sadar akan menyengsarakan banyak orang. Walaupun penulis sepakat dengan Teten Masduki yang berkesimpulan bahwa korupsi bisa dikategorikan sebagai perbuatan syirik, tapi sifatnya sosial.

Kesadaran sosial, semacam penghargaan terhadap hak orang lain, sedikitnya akan mampu mengerem untuk melakukan perbuatan korupsi. Jika mereka sadar betul kalau korupsi akan menilap hak orang. Mereka sadar kalau korupsi akan merusak sistem ekonomi, dengan merusak sistim perekonomian maka negara akan hancur. Islam kan sebenarnya menanamkan kesadaran seperti itu. Pada hakikatnya Islam dilahirkan untuk membebaskan manusia dari pelbagai bentuk perbudakan dan eksploitasi.

Jadi sebenarnya, Islam datang untuk memerangi sistem ketidakadilan. Tindak korupsi tentu termasuk hal yang harus diperangi Islam karena dapat menimbulkan masalah besar. Korupsi dapat menghancurkan apa saja, walau ada pihak yang menyebut soal ini tidak berkaitan dengan soal agama. Itu karena mereka sudah merasa sangat mengerti bagaimana cara bertaubatnya.Yang jelas, mungkin praktik agama kita yang pemaknaannya keliru, karena lebih menekankan hal-hal yang bersifat ritual. Makanya, kadang sedikit aneh jika melihat orang-orang yang getol shalat sampai hitam jidatnya, tapi dalam kehidupan sosial justru menolelir tindak-tindak korupsi.

Untuk konteks Indonesia, ketika sistem hukum dan sistim sosial tidak mendukung, maka keteladanan tokoh masyarakat akan berperan sangat penting dalam memberantas korupsi. Jadi harus dimulai dari diri sendiri. Untuk pola hubungan masyarakat yang masih sangat dipengaruhi community leader (pemimpin kelompok) faktor keteladanan memang harus lebih ditonjolkan. Sayangnya, sentimen sosial kaum muslim terhadap isu-isu seperti korupsi, dan problem-problem sosial lainnya yang bersinggungan langsung dengan kita, nampaknya kurang bersemangat untuk mendapatkan perhatian dibandingkan dengan sentimen persaudaraan sesama muslim seperti dengan Palestina ataupun Irak yang sangat luar biasa. Semua energi bisa dilibatkan dan sedia dikerahkan. Padahal menurut sejarah, perhatian pertama Nabi Muhammad dalam dakwahnya terletak pada usaha perbaikan sistem sosial.

Untuk itu, cita-cita untuk menjadi Indonesia baru, membutuhkan ekstra kerja keras dalam menangani permasalahan yang sangat krusial ini, yang segera harus dicarikan jalan keluarnya untuk menangkal agar tidak lagi bangsa ini dihantui dengan berbagai kasus korupsi. Karena kalau kita perhatikan bahwa permasalahan korupsi tidak saja menjadi kendala struktural, namun lebih dari itu. Karena masalah struktural tadi, korupsi telah membudaya (nation culture), menjadi bagian yang tak terpisahkan dari realitas birokrasi kita. Gerakan pemberantasan memang telah banyak dilakukan. Bahkan beragam metode dan model gerakan telah digalakkan. Mulai dari gerakan moral-kultural, politis-struktural, maupun pembaharuan substansi perundang-undangan. Tapi korupsi tak urung usai, ia senantiasa menyelinap dalam setiap sendi kehidupan kita: ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan agama.

Bangsa ini perlu banyak belajar dan merenung untuk menghargai bahwa korupsi merugikan orang banyak yang telah bekerja keras dan berlaku jujur, tindakan korupsi tidak menghargai fitrah manusia yang diilhamkan kepadanya untuk cinta kepada kebaikan, dengan begitu kita semua sedang belajar untuk hidup lebih lurus.

Tentu saja, sebagai bentuk kepedulian moral, agama harus tetap diikutkan untuk masalah yang satu ini. Karena, kita masih berkeyakinan bahwa saat ini, kwalitas moral politisi sesungguhnya punya pengaruh yang sangat signifikan dalam membuka pintu-pintu terjadinya praktik korupsi. Pada level inilah, agama perlu menjadi moral guardian (benteng moral) untuk mengawal aktivitas politik penganutnya agar tidak terjebak pada pengingkaran amanah.

Makanya diperlukan pemaknaan kembali atas agama. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara soal kemiskinan. Dan korupsi itu jelas dampaknya menimbulkan kemiskinan.

Pada sisi yang berbeda, realitas kaum pinggiran yang kini semakin memprihatinkan dalam kehidupan bangsa kita, juga merupakan tanggung jawab agama. Sungguh argumen reflektif Hassan Hanafi perlu kita hadirkan di sini. Bagi Hanafi, walaupun Islam meneguhkan adanya konsep ummatan wahidatan dalam Islam, namun secara empiris kaum muslimin terbagi dalam dua kelompok, yakni umat yang kaya dan umat yang miskin. Jika semakin hari semakin lebar jarak itu, maka di sinilah, agama telah kehilangan vitalitasnya sebagai agen kemanusiaan (humanity agency).

Beberapa ayat dalam al-Quran yang memberi argumen cukup tegas bahwa dalam setiap harta yang dimiliki manusia, senantiasa ada hak yang tersurat. Dan hak itu, jelas bukan miliknya (Qs. Al-Maarij [70]: 24-25). Dengan ungkapan yang berbeda, Allah ingin memberi ketegasan, bahwa sesungguhnya seorang manusia harus menafkahkan atas harta yang dikuasai (Qs. Al-Hadid [57]: 7). Lalu, jika korupsi dilakukan, bukankah itu merupakan pengingkaran besar atas amanah kebendaan yang dititipkan pada manusia. Hanya saja, ini sekadar menjadi kesadaran kultural, tidak punya daya paksa struktural, sehingga sang koruptor menjadi tak bergeming.

Sesungguhnya memang sudah saatnya al-Quran tidak lagi diletakkan sebagai kesadaran normatif yang hanya bergerak pada wilayah kultural. Ia juga harus mampu menyelinap dalam perbaikan pada ruang-ruang struktural. Dan itu artinya, al-Quran juga sesungguhnya bisa menjadi landasan teoritik yang bisa dipakai untuk melakukan pembebasan kemanusiaan, bahkan untuk masalah seperti korupsi.

Al-Quran mempunyai kekuatan untuk membentuk budaya masyarakat. Al-Quran memiliki impetus emosional yang dapat menggerakkan umat Islam untuk bersikap sesuai dengan ajaran yang dikandungnya. Hanya saja, yang patut disayangkan, doktrin-doktrin normatif yang tertuang dalam al-Quran itu, bagi kebanyakan umatnya tidak mempunyai dimensi sosial dan intelektual yang kuat dalam membendung realitas kemungkaran yang terjadi.Asumsi ini jelas perlu diperbaharui. Islam bukanlah teologi eskapistik yang mengamini umatnya untuk larut dalam buaian spiritual, sehingga lupa akan tanggung jawab sosialnya. Jika ditelaah lebih jauh, al-Quran mempunyai perangkat teoritis yang bisa dipakai untuk membentuk ragam manifes ketidakadilan sosial.

Terkait korupsi, bagi saya al-Quran tidak saja mampu membentuk kesadaran moral manusia untuk tidak rakus memakan harta rakyat. Al-Quran juga punya perangkat teoritis untuk memberantas korupsi. Dalam banyak ayat, seringkali terdapat penegasan akan tesis Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung korup (power tends to corrupt). Dan al-Quran, tidak saja menghadirkan penegasan itu, ia juga sekaligus melarang umat Islam untuk memilih kaum penindas jadi penguasa (Qs. An-Naml: 34, Al-Kahfi: 71, Saba: 34-35, Al-Zuhruf: 23, Al-Isra: 16, Hud: 27). Namun jika mereka terlanjur berkuasa, maka perlu dilakukan oposisi melawan hegemoni kaum penindas itu (Qs. Al-Hujurat: 9).

Demikian itulah, kenapa di dalam Al-Quran juga sempat disinggung bahwa kaum tertindas perlu menjadi pemimpin di bumi ini (Al-Shaff: 5, Al-Anfal: 137). Jika dipahami secara kontekstual, dapat dimengerti bahwa sifat-sifat seorang pemimpin seharusnya bukan sosok yang korup, namun profil populis yang dekat dengan rakyat, dan mencintai mereka. Gerakan oposisi terhadap penguasa yang korup bahkan diyakini sebagai jihad fi sabilillah (Al-Nisa: 75) yang juga merupakan agenda para rasul (Al-Anfal: 157). Di sinilah praksis pembelaan terhadap kaum lemah perlu dilakukan. Dengan demikian, boleh dibilang bahwa ruang ketakwaan tidak saja dilihat melalui ibadah ritual serta kepuasan spiritual yang telah diraih, namun lebih dari itu, yang terpenting adalah bagaimana seseorang dapat bermanfaat bagi orang lain. Maka membela kaum lemah juga merupakan bagian dari karakter insan takwa (Qs. Al-Baqarah: 197, Ali Imran: 134, Al-Insan: 8-9, Al-Maarij: 24, Al-Dzariyat: 19). Bahkan sangat mungkin, iman pada level inilah yang justru lebih penting.

Korupsi sebagai bagian dari monopoli dan konsentrasi kekuasaan juga disinggung oleh al-Quran, seraya mengutuknya (Qs. Al-Hasyr: 7). Pada sisi inilah, secara radikal kemudian al-Quran “begitu berani” mengklaim orang yang (mushally) sebagai pendusta agama jika ia tidak memiliki keperpihakan pada anak yatim (Qs. Al-Maun: 1-7). Dan tudingan celaka, bagi umat Islam yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya tanpa ada kesadaran nurani (inner conscious) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (social welfare) (Qs. Al-Humazah: 1-9).

Dari sinilah, keberimanan masyarakat oleh al-Quran perlu dipandu untuk menghidupkan kembali rasa kemanusiaan kita, melalui pembaharuan struktural, dan tidak hanya dorongan moral. Al-Qur’an harus menjadi inspirasi dan pelopor untuk melakukan gerakan pembebasan, termasuk dalam memberantas korupsi. Wallahu ‘alam.

AGAMA PASTI ANTI KORUPSI

Korupsi sebenarnya menjadi fenomena seluruh masyarakat di dunia ini. Secara  historis, korupsi  terjadi semenjak masyarakat kuno telah memiliki sistem kolektivitas yang terkait dengan ekonomi dan pelayanan sosial. Masyarakat Yunani Kuno, Persia Kuno, Cina Kuno dan sebagainya telah mengenal cara yang kemudian di era sekarang disebut korupsi.

Korupsi dapat dilihat secara bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis).  Secara etimologis korupsi berasal dari kata korup yang berarti buruk, rusak dan busuk. Korupsi ini berasal dari kata latin corrumpere dan corruptio yang berarti penyuapan dan corruptore yang berarti merusak. Di dalam bahasa Inggris disebut corruption atau corrupt.   Di  dalam bahasa Belanda disebut corruptie atau korruptie.  Di  dalam bahasa Indonesia disebut korupsi.

Di dalam bahasa Arab disebut rishwah atau uang suap. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dinyatakan : “Allah melaknat orang yang memberi suap, penerima suap, dan broker suap yang menjadi penghubung di antara keduanya”.  Korupsi dapat dinisbahkan dengan tindakan melakukan penyuapan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Memberikan suap berarti melakukan korupsi.

Di dalam pengertian tindakan merusak, maka korupsi dikaitkan dengan istilah fasad.  Didalam Al-Qur’an (QS. 7: 55) Allah berfirman: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya”. Di dalam Al-Qur’an (QS. 7:85) Allah berfirman: “janganlah kamu menipu manusia sedikitpun dan janganlah berbuat kerusakan sesudah sebelumnya Tuhan memperbaikinya”. Melakukan korupsi berarti merusak atau menodai terhadap kejujuran atau merusak proses yang seharusnya berlangsung dengan cara memberikan sesuatu untuk mencapai tujuan sesuatu.

Di dalam konteks khianat disebut ghulul. Di dalam Al-Qur’an (QS: 161) Allah berfirman: “Tidaklah mungkin seorang Nabi melakukan ghulul (berkhianat) dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang melakukan ghulul dalam harta rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan membawa apa yang telah dikhianatinya itu…”  merusak kesepakatan atau merusak proses yang seharusnya dijunjung tinggi untuk mencapai tujuan juga dapat disebut sebagai korupsi.

Secara fenomenologis, bahwa unsur penting di dalam korupsi adalah pencurian dan penipuan. Menilik konsepsi Al-Qur’an tentang rishwah, maka nampak bahwa korupsi tentunya sudah ada gejala seperti itu semenjak Nabi Muhammad saw. Korupsi adalah fenonena dunia, artinya bahwa ketika Rasulullah menyampaikan misi kenabiannya, maka di wilayah Arab tentunya juga sudah terdapat praktik-praktik kehidupan seperti rishwah, ghulul dan fasad di atas. Secara logika semiotik saja dapat dipastikan bahwa setiap bahasa yang muncul dan menjadi wacana pastilah ada fenomena yang seperti itu.

Jika Islam sudah memberikan ajarannya tentang rishwah atau suap berarti bahwa tradisi rishwah juga merupakan kenyataan empiris di wilayah Arab ketika itu. Sebagai sebuah kawasan dengan sistem kekabilahan pada masing-masing regionnya, maka sangat dimungkinkan terjadinya berbagai praktik rishwah, yang di belahan wilayah lain disebut sebagei upeti dari masyarakat kepada penguasa. Praktik ini tentunya merupakan bentuk pemberian timbal balik, yaitu masyarakat memberikan hadiah kepada pimpinannya sebagai lambang kesetiaan dan kepatuhan, dan di sisi lain pemimpin memberikan jaminan keamanan dan ketenteraman.

Di dalam agama dipastikan akan terdapat ajaran tentang  amanah atau dapat dipercaya. Nabi Muhammad saw juga merupakan contoh bagaimana amanah tersebut dijunjung tinggi secara implementatif. Sehingga Nabi Muhammad saw adalah teladan atau dapat dipercaya yang diberi gelar al-Amin. Ketika Beliau dipercaya oleh Khadijah berdagang maka Beliau terapkan konsep amanah dalam perdagangan itu. Tak satupun beliau menyelewengkan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Nabi Muhammad saw juga menerapkan prinsip shiddiq atau kejujuran. Di dalam prinsip kejujuran maka seseorang tidak akan melakukan pengkhianatan, tidak merusak perjanjian atau kesepakatan yang sudah ada dan benar dan tidak melakukan penyuapan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seseorang harus jujur di dalam perkataan dan tindakannya. Korupsi dalam banyak hal adalah tindakan yang menyeleweng dari kejujuran. Misalnya untuk mempercepat proses maka seseorang melakukan cara tertentu agar proses dapat diperpendek.

Agar korupsi dapat dicegah dan diberantas, maka yang sangat penting juga menciptakan sistem yang dapat  menjamin keamanahan dan keshiddiqan tersebut dapat berlangsung. Sistem ini dapat terjadi jika terdapat sistem keterbukaan atau tranparansi. Transparan di dalam proses dan transparan di dalam hasil. Yang kita lihat sekarang ini adalah lemah di dalam proses dan lemah di dalam hasil sebab transparansinya juga lemah. Maka agar negeri kita tercinta ini bisa meraup kesejahteraan yang salah satu di antaranya disebabkan oleh ketiadaan korupsi, maka diperlukan sistem yang menjamin terjadinya kejujuran, kepercayaan dan transparansi.

Wallahu a’lam bi al shawab.

ISLAM harus terdepan dalam Anti Korupsi

12 Desember 2009

Beberapa upaya telah ditempuh untuk membrantas korupsi , saat ini dilakukan oleh beberapa institusi:  Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi),  KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),  Kepolisian, Kejaksaan, BPKP, Lembaga non-pemerintah: Media massa Organisasi massa (mis: ICW). Sesungguhnya bila dibandingkan dengan Era Orde Baru, pada Zaman Reformasi ini pemberantasan korupsi  di Indonesia sudah sangat berkembang, namun hingga kini  hasilnya belum menunjukkan titik terang, mungkin karena sumber oknum korupsi justru berada di dalam institusi penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan). Hal itu yang membikin pemberantasan korupsi susah diuraikan. Mungkin yang paling tepat pemberantasan korupsi itu dimulai dari diri sendiri.

Tanggal 9 Desember telah ditetapkan sebagai hari anti korupsi  se dunia. Sebagai orang muslim harus menanggapi sebagai aksi gerakan moral yang cukup baik untuk memulai mengetuk pada diri sendiri, dan terus menjaga kebenciannya terhadap korupsi.

Di dalam diri harus ditanamkan betul-betul  bahwa korupsi itu pertanggung jawaban  diakherat nanti itu sangat berat, dan dalam hati sorang mukmin harus dipatrikan kebenciannya terhadap korupsi, sebagaimana bencinya bila dicampakkan ke neraka .

Karena korupsi itu akan merusak tatanan akhlak bangsa , maka seharusnya seorang muslim secara terus menerus menasehatkan kepada diri sendiri, kelurga dan bangsa ini untuk berjihad melawan korupsi. Sudah menjadi pemahaman orang banyak bahwa korupsi di Indonesia ini sudah menjadi penyakit kronis. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah.

Karena korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik, sehingga masyarakat Indonesia (mungkin termasuk orang muslim) menganggap bahwa  korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan.  Dengan demikian mata hati bangsa ini seolah-olah buta karena tidak bisa membedakan korupsi itu benar atau salah, padahal umat Islam hampir 88%  dari penduduk di Indonesia, yang seharusnya mengenal betul bahwa korupsi suatu kesalahan besar.

Berdasarkan penilaian Lembaga Dunia, justru Negara yang tidak terkorupsi itu malah Negara Denmark yang menurut catatannya Negara Ateis. Oleh karena itu mengacu pada penilaian Lembaga Dunia itu, maka tidak  ada kaitan antara agama seseorang dengan korupsi. Bagaimana dengan Orang Islam yang diciptakan terbaik ditengah-tengah masyarakat dunia, kok masih ada yang melakukan korupsi?.

Islam itu bukan identitas lho, tapi Islam itu Din (tuntunan hidup di dunia) yang harus diikuti umatnya. Dengan demikian walaupun ada orang mempunyai identitas islam kalau korupsi berarti belum sempurna memenuhi tuntunan Din islam. Menurut aturannya memeluk Din Islam ini harus kafah, sehingga sebagai umat islam yang kuat dan baik mari memberantas korupsi dengan sungguh-sungguh dimulai dari diri sendiri mudah-mudahan berpengaruh luas terhadap Bangsa Indonesia yang mayoritas umat islam. Sudah saatnya umat islam menjadi garda paling depan dalam anti korupsi.

Pada hari ANTI KORUPSI  ini mari kita renungkan kembali ayat -ayat Al-Quran sebagai berikut:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.  (QS.3 : 110)

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.  (QS.3 : 104)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS : 2 : 208)

Semoga bermanfaat

http://rumaljawi.blogsopt.com

Tersurat di Al-Qur’an

Ruang Hati | Dec 09, 2009 |

Subhanallah, Peringatan Hari Korupsi 9 Desember, Tersurat di Al-Qur’an

Korupsi di negeri kita benar-benar sudah sangat parah karena sudah jadi kerak yang susah sekali di kikis, hampis semua sistem tatanan bernegara kita sampai saat ini masih terjadi praktek-praktek penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang merugikan kepentingan negara dan rakyat satu negara hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu.

Al-Quran Surat ke-9 (At-Taubah) ayat ke 12

Bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia korupsi menjadi penyakit yang sangat berbahaya dalam kehidupan manusia. Karena kerugiannya bukan hanya bersifat material namun juga rusaknya moral serta akhlak dimana manusia yang bersangkutan tidak bisa menjaga amanah yang telah dipercayakan padanya untuk di kelola dan dipegang. Korupsi bukan hanya dilakukan oleh seorang bos atau pemimpin, namun mulai dari kelas pegawai rendahan sekalipun sudah terjangkiti.

Entah apakah ini suatu kebetulan atau memang Allah sudah mengingatkan kita semua termasuk semua pemimpin umat dan pemimpin negara, pemimpin golongan,  pemimpin apapun yang ada untuk tetap menjaga amanah. Menjaga janji dan sumpah yang telah diucapkan.  Mari sejenak kita merenungkan ayat Al-Quran dibawah ini  Surat ke 9 Al-Quran yaitu Surat At-Taubah Ayat Ke-12  yang artinya:

[9:12] Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, agar supaya mereka berhenti.

Coba kita renungkan dan cerna maksud ayat diatas, apakah maksud Allah dalam ayat tersebut? ini mungkin bisa menjadi bahan refleksi serta koreksi bagi kita semua, karena kita semua hakekatnya adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas amanah yang telah dipercayakan padanya. Kita coba untuk memberantas korupsi dari diri kita masing-masing kita cegah korupsi dari diri kita lingkungan kita. Semoga Allah Tuhan semesta alam memberikan berkah dan kebaikan bagi negeri yang sesungguhnya kaya raya ini.

Sesungguhnya ini semua adalah tanda dan perintah Allah pada kita semua yang beriman pada-Nya untuk melaksanakan dan menjaga amanah itu. Wallahualam bi shawab

KORUPSI : Pandangan dan Sikap Islam

Kamis, 01 Januari 2004 00:00 Marzuki Wahid

“Tidak ada penyebab ketidakadilan

dan kekejaman yang lebih besar daripada korupsi,

karena penyuapan menghancurkan baik iman maupun negara.”

Sari Mehmed Pasha

“Hai orang-orang beriman,

janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil,

kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku

dengan suka sama suka di antara kamu…”

al-Qur’an, Surat an-Nisâ’: 29

Salah satu kenyataan yang secara sadar dinilai buruk dan merusak, tetapi berulang kali dilakukan oleh banyak orang di negeri ini adalah “ korupsi ”. Bukan tidak mau menghindar dan bertobat, melainkan jika tidak melakukannya rasanya tidak wajar dan tidak memperoleh tambahan yang berarti dari yang dilakukannya. Ini yang sering kali dijadikan alasan oleh “para koruptor” bahwa korupsi itu bukan karena tindakan yang kotor melainkan sistem birokrasi dan sistem pemerintahan kita mengkondisikan para birokrat, politisi, dan semua yang bersentuhan dengan sistem itu untuk korupsi. Artinya “korupsi” di negeri ini bukan lagi soal moral dan hukum semata, melainkan adalah persoalan sistemikstruktural yang telah mengakar sedemikian rupa.

Hal lain yang menyebabkan korupsi tumbuh-subur di negeri ini adalah lemahnya penegakan hukum (law enforcement). Hingga hari ini, belum ada koruptor meskipun jelas diketahui khalayak dihukum setimpal dengan perbuatannya. Kalaupun ada yang dihukum (masih bisa dihitung jari) dirasa oleh masyarakat masih belum adil. Selain aturan hukum tentang korupsi tidak tegas, juga aparat penegak hukumnya masih bisa dipermainkan dan ditukar-tukaruntuk tidak mengatakan “dibeli”.

Oleh karenanya bisa dipahami jika keterpurukan Indonesia ke dalam multikrisis ini dinilai oleh banyak pihak akibat korupsi yang terus menerus dilakukan ke semua alokasi keuangan, termasuk ke dalam alokasi dana bantuan presiden (banpres) dan dana-dana non-bugeter lainnya. Tetapi dengan mencoba memahami ini, tidak berarti kita membiarkan korupsi sebagai sesuatu yang wajar. Tulisan berikut tak bermaksud menawarkan “jalan keluar” atas kompleksitas soal korupsi, melainkan sekadar ingin menyodorkan pandangan-tegas Islam atas korupsi. Pandangan ini rasanya penting dikemukakan ke hadapan publik selain ingin menunjukkan ketegasan Islam anti korupsi, juga menyadarkan umat Islam sendiri karena tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar koruptor-koruptor di negeri ini adalah beragama Islam.

Apa itu Korupsi?
Sebelum mengkajinya lebih jauh, harus clear dulu makna dan tipologi korupsi. Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin corruptio (Fockema Andreae: 1951) atau corruptus (Webster Student Dictionary: 1960). Secara harfiah, korupsi berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Meskipun kurang tepat, korupsi seringkali disamakan sengan suap (risywah), yakni sebagai “perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk (seperti suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya (abuse of power).” Suapan sendiri diartikan sebagai “hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama dari seorang dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah).” Dalam kitab Hâsyiah Ibn ‘Abidin, suapan (risywah) dipahami sebagai sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim, pejabat pemerintah atau lainnya supaya orang itu mendapatkan kepastian hukum atau memperoleh keinginannya.

Dalam konteks untuk memperoleh kebebasan politik, prakarsa perorangan, transparansi, dan perlindungan hak-hak warga negara terhadap otoritas negara yang otoriter, Syed Hussein Alatas dalam Corruption Its Nature, Causes and Functions membedakan tujuh tipologi korupsi yang berkembang selama ini. Pertama, transactive corruption, yakni korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal-balik antara pihak penyuap dan penerima suap demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya.

Tipologi ini umumnya melibatkan dunia usaha dan pemerintah atau masyarakat dan pemerintah. Kedua, extortive corruption (korupsi yang memeras), yakni pihak pemberi dipaksa untuk menyuap agar mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, dan hal-hal yang dihargainya. Ketiga, investive corruption, yakni korupsi dalam bentuk pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibanyangkan akan diperoleh di masa yang akan datang. Tipe keempat adalah supportive corruption, korupsi yang secara tidak langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain untuk melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada. Kelima, nepostistic corruption, yakni korupsi yang menunjukkan tidak sahnya teman atau sanak famili untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau perilaku yang memberi tindakan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau lainnya kepada teman atau sanak famili secara bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku. Keenam, defensive corruption, yakni perilaku korban korupsi dengan pemerasan untuk mempertahankan diri. George L. Yaney menjelaskan bahwa pada abad 18 dan 19, para petani Rusia menyuap para pejabat untuk melindungi kepentingan mereka. Tipe ini bukan pelaku korupsi, karena perbuatan orang yang diperas bukanlah korupsi. Hanya perbuatan pelaku yang memeras sajalah yang disebut korupsi. Terakhir, autogenic corruption adalah korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri.

Pada esensinya korupsi adalah pencurian melalui penipuan dalam situasi yang mengkhianati kepercayaan. Jika kita pegangi pengertian ini, maka tradisi korupsi telah merambah ke seluruh dimensi kehidupan manusia secara sistematis, sehingga masalah korupsi merupakan masalah yang bersifat lintas-sistemik dan melekat pada semua sistem sosial, baik sistem feodalisme, kapitalisme, komunisme, maupun sosialisme.

Pandangan dan Sikap Islam
Pandangan dan sikap Islam terhadap korupsi sangat tegas: haram dan melarang. Banyak argumen mengapa korupsi dilarang keras dalam Islam. Selain karena secara prinsip bertentangan dengan misi sosial Islam yang ingin menegakkan keadilan sosial dan kemaslahatan semesta (iqâmat al-’adâlah alijtimâ’iyyah wa al-mashlahat al-’âmmah), korupsi juga dinilai sebagai tindakan pengkhianatan dari amanat yang diterima dan pengrusakan yang serius terhadap bangunan sistem yang akuntabel. Oleh karena itu, baik al- Qur’an, al-Hadits maupun ijmâ’ al- ‘ulamâ menunjukkan pelarangannya secara tegas (sharih).

Dalam al-Qur’an, misalnya, dinyatakan: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan cara batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (cara berbuat) dosa padahal kamu mengetahui.” Dalam ayat yang lain disebutkan: “Hai orangorang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan cara perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu…” Sedangkan dalam al-Hadits lebih konkret lagi, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknati penyuap dan penerima suap dalam proses hukum.” Dalam redaksi lain, dinyatakan: “Rasulullah SAW melaknati penyuap, penerima suap, dan perantara dari keduanya.” Kemudian dalam kesempatan yang berbeda, Rasulullah SAW bersabda: “penyuap dan penerima suap itu masuk ke neraka.”

Dalam sejarah, baik para sahabat Nabi, generasi sesudahnya (tabi’in), maupun para ulama periode sesudahnya, semuanya bersepakat tanpa khilaf atas keharaman korupsi, baik bagi penyuap, penerima suap maupun perantaranya. Meski ada perbedaan sedikit mengenai kriteria kecenderungan mendekati korupsi sebab implikasi yang ditimbulkannya, tetapi prinsip dasar hukum korupsi adalah haram dan dilarang.

Ini artinya, secara mendasar, Islam memang sangat anti korupsi. Yang dilarang dalam Islam bukan saja perilaku korupnya, melainkan juga pada setiap pihak yang ikut terlibat dalam kerangka terjadinya tindakan korupsi itu. Bahkan kasus manipulasi dan pemerasan juga dilarang secara tegas, dan masuk dalam tindakan korupsi. Ibn Qudamah dalam al-Mughnî menjelaskan bahwa “memakan makanan haram” itu identik dengan korupsi. Zamakhsyari dalam tafsir al-Kasysyaf juga menyebut hal yang sama. Umar Ibn Khaththab berkata: “menyuap seorang hakim” adalah tindakan korupsi.

Dalam sejarah Islam sering dikutip kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, salah seorang Khalifah Bani Umayyah, sebagai prototipe Muslim anti korupsi. Umar bin Abdul Aziz adalah figur extra-ordernary, suatu figur unik di tengah-tengah para pemimpin yang korup dalam komunitas istana. Ia sangat ketat mempertimbangkan dan memilahmilah antara fasilitas negara dengan fasilitas pribadi dan keluarga. Keduanya tidak pernah dan tidak boleh dipertukarkan (changeble). “Pada suatu malam, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berada di kamar istana melakukan sesuatu berkaitan dengan urusan negara. Tiba-tiba salah seorang anaknya mengetuk pintu ingin menemui bapaknya. Sebeum masuk, ditanya oleh Khalifah, “Ada apa Anda malam-malam ke sini?” “Ada yang ingin dibicarakan dengan bapak”, jawab anaknya. “Urusan keluarga atau urusan negara?” tanya balik Khalifah. “Urusan keluarga,” tegas anaknya. Seketika itu, Khalifah mematikan lampu kamarnya dan mempersilakan anaknya masuk. “Lho, kok lampunya dimatikan,” tanya anaknya sambil keheranan. “Ini lampu negara, sementara kita mau membicarakan urusan keluarga, karena itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” demikian jawab Kh alifah. Sang anakpun mengiyakannya.

Itulah sekelumit cerita tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam upayanya untuk menegakkan good qovernance, melalui sikap-sikap yang akuntabel dan menghindari pemanfaatan fasilitas negara untuk kepentingan diri, kelompok, dan keluarganya. Adakah pemimpin sekarang seperti Umar bin Abdul Aziz?

*) Penulis adalah Sekretaris Dewan Kebijakan Fahmina-institute Cirebon

  Sumber: Blakasuta Ed. 6 (2004)

Minggu, 28/08/2011 10:27 WIB

Berantas Korupsi

Said Zainal Abidin – detikNews

Pemberantasan Korupsi Butuh Kreativitas dan Kesabaran
Jakarta - Pemberantasan korupsi telah menjadi pekerjaan besar dan membutuhkan waktu yang panjang. Namun dengan segala ketekunan dan dukungan rakyat yang tak pernah putus, tak ada hambatan yang tak akan dapat ditembus. Selain itu, dibutuhkan juga kreatifitas dan kesabaran untuk dapat bekerja secara terus menerus.Pertama, kita membutuhkan kreativitas, karena kita berhadapan dengan perkembangan teknologi dan kelihaian dari para koruptor serta para pembelanya. Repotnya, kreatifitas dalam pemberantasan korupsi selalu harus mengindahkan batasan ketentuan peraturan perundang-undangan yang resmi, sementara para koruptor dapat berakrobat sesuka hati tanpa melihat batasan peraturan yang ada.

Kedua, semua orang tahu, bahwa pemberantasan korupsi harus berhadapan dengan kekuasaan dan kekayaan yang besar. Dimana saja didunia, tindak pidana korupsi didukung oleh kekuatan pendanaan yang besar. Hampir semua koruptor terdiri dari orang-orang kaya. Dengan kata lain, yang melakukan korupsi itu adalah orang-orang kaya, bukan orang miskin. Sepanjang sejarah pemberantasan korupsi, belum pernah ditemukan ada korupsi yang dilakukan oleh orang miskin. Paling-paling mereka hanya menjadi alat atau suruhan dari orang kaya.

Ketiga, koruptor itu memiliki kekuasaan. Maka itu ada istilah bahwa kekuasaan itu cenderung mendorong orang untuk korupsi, makin besar kekuasaan makin besar dorongan untuk melakukan korupsi (power tend to corrupt, the more powerful the more tend to corrupt and absolute power corrupt absolutely).

Kekuasaan itu bermacam-macam. Ada yang berbentuk kekuasaan politik, kekuatan keuangan maupun dalam bentuk kekuatan phisik. Uniknya, masing-masing kekuatan itu cenderung saling melengkapi dan menciptakan. Pada tahap awal, tindak pidana korupsi membutuhkan dukungan kekuatan politik dari pihakm lain. Begitu pula sebaliknya.

Untuk mendapatkan kekuasaan politik perlu dukungan kekayaan. Pada tahap selanjutnya, masing-masing pihak berusahan untuk melengkapi diri dengan memiliki sendiri kedua kekuasaan atau kekuatan itu sekaligus. Karena itu, penguasa (pemilik kekuasaan politik) cenderung berhasrat menjadi kaya. Sebaliknya, pengusaha ingin membeli kekuasaaan atau menjadi penguasa. Selanjutnya kedua kekuatan atau kekuasan yang telah terhimpun itu saling mendukung untuk menjadi lebih besar dan lebih besar lagi.

Keempat, sebagai konsekwensi dari perpaduan kekuatan itu, setiap tindak pidana korupsi, di manapun di dunia ini, selalu didukung atau dibela oleh para pengacara yang lihai, yang harganya bermiliar-miliar rupiah. Yakni, mereka yang dapat memutihkan yang hitam dan menghitamkan yang putih. Mereka sangat lihai melihat dan mencari lobang-lobang atau celah-celah hukum dan kebijakan yang kurang rapi dan kurang hati-hati dalam perumusannya. Dinegara-negara tertentu, lubang-lubang itu memang sengaja dibuat.

Kelima, waktu untuk memberantas korupsi selalu terbatas. Keadaan ini disebabkan karena rakyat yang menderita akibat dari korupsi dan karena itu mendukung upaya pemberantasan korupsi, tidak sabar menunggu lebih lama. Mereka menghendaki pemberantasan korupsi dilakukan dengan bahasa rakyat. Yakni dengan cara sikat saja. Sementara koruptor selalu bertindak dengan perhitungan dan persiapan yang cukup lama yang didukung perpaduan kekuasaan atau kekuatan itu.

Di Indonesia, korupsi itu telah berurat berakar. Susunannya sudah berlapis-lapis. Muncul ke permukaan secara bergelombang. Susul menyusul tidak habis-habisnya. Bagaikan gelombang laut yang menghempas pantai secara beruntun. Habis satu, datang yang baru secara berkelanjutan.

Rakyat yang menderita beteriak dan berdemontrasi setiap hari didepan Kantor KPK. Mereka berdemonstrasi untuk memberi dukungan. Tetapi, hanya itu yang dapat mereka lakukan, karena pada umumnya para pendukung upaya pemberantasan korupsi (KPK) adalah orang-orang miskin yang tak memiliki kekayaan, apalagi kekuasaan politik.

Di samping itu banyak juga para intelektual yang mempunyai hati dan keinsafan terhadap akibat yang akan timbul terhadap nasib bangsa ini di masa depan, jika korupsi tidak dapat segera dituntaskan sampai ke akar-akarnya.

Sebab itu, apa yang diperlukan adalah, pertama, kreatifitas dari segenap pihak, baik dari mereka yang berada dalam lembaga resmi seperti KPK dan PPATK dan lain-lain, maupun dari mereka yang selalu memberi dukungan dengan pikiran-pikiran yang brilian tanpa henti dan para pelapor dari seluruh pelosok Tanah Air.

Kedua, kesabaran untuk secara terus menerus bergerak dan berupaya sampai tuntas. Percayalah, bahwa Allah SWT selalu berada dipihak yang benar. Insya Allah, dalam waktu yang tidak akan terlalu lama lagi, semua korupsi akan dapat disapu bersih di Indonesia.

*) Said Zainal Abidin adalah ahli majanemen pembangunan daerah (regional development management) dan kebijakan publik, guru besar STIA LAN. Sekarang sebagai penasihat KPK.

(vit/vit)

Hikmah : Mudik Berkah Bernilai Ibadah

ANTARA/Yusran Uccang

Dua calon penumpang mengangkat barangnya saat akan naik ke KM Labobar di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulsel, Sabtu (20/8). Memasuki H-10, jumlah pemudik di Makassar masih sepi dan diperkirakan pemudik membludak pada H-5 hingga H-2.

TERKAIT :

Matematisasi Pahala Ramadhan

Membalas Keburukan dengan Kebaikan

Inilah Amal Berbuah Cinta Allah

Rindu Surga

Meraih Maghfirah Allah

Mudik Berkah Ibadah

Jumat, 26 Agustus 2011 03:00 WIB

Mudik Berkah Bernilai Ibadah : Begini Etika Bepergian ala Rasulullah

Oleh Ahmad Nurarifin

Tak terasa lebaran tinggal menghitung hari. Tradisi umat Muslim Indonesia, adalah ‘menggenapkan’ Ramadhan dengan mudik; kembali ke kampung halaman untuk bersilaturahim dengan keluarga dan handai taulan.

Mudik mempunyai makna sebagai salah satu wujud rasa cinta-kasih pada keluarga di rumah/kampung halaman. Setidaknya setahun sekali, tali silaturahim kembali dijalin. Menjalin silaturahim, adalah anjuran dalam Islam.

Sudah selayaknya bagi pemudik yang notabene adalah pemeluk agama Islam mengambil contoh cara bepergian yang dilakukan sumber panutannya, Rasulullah SAW. Ada beberapa catatanpenting mengenai bagaimana etika/akhlak Rasulullah ketika bepergian.

1. Berangkat pada hari Senin dan Kamis pada waktu Dhuha

Dalam buku Rasulullah, Manusia Tanpa Cela , dijelaskan,  apabila hendak pergi menuju tempat yang jauh, Rasulullah SAW selalu memilih hari Senin atau Kamis, dan lebih dianjurkan pada hari kamis. Hal  ini sesuai hadist beliau, Dari Ka’bbin Malik Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah pergi menuju perang Tabuk pada hari Kamis, dan Beliau menyukai bepergian pada hari Kamis.” (Muttafaqqun ‘alaih)

2. Membaca doa ketika menaiki kendaraan
Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhu, sesungguhnya jika Rasulullah menaiki kendaraan ketika hendak bepergian, Beliau bertakbir sebanyaktiga kali, kemudian berdoa: “Maha Suci Dzat yang telah menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami dahulu tidak mampumenguasainya. Dan sesungguhnya kepada Rabb kamilah, kami akan kembali. Ya, Allah! Kami mohon kepada-Mu dalam perjalanan kami ini kebajikan dan takwa, serta amal yang Engkau ridhai.Ya, Allah! Mudahkanlah perjalanan kami ini, serta dekatkanlah jarak perjalanan kami. Ya, Allah! Engkaulah teman dalam perjalanan, dan penjaga keluarga yang kami tinggal.

3.    Disunnahkan tidak sendirian dan memilih ketua rombongan

Dari Amr bin Syu’aib dari ayahnya darikakeknya Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,”Orang yang bepergian sendirian adalah (bersama) setan. Dan orang yang bepergian berdua adalah (bersama) dua sethan.Sedangkan orang yang berpergian bertiga adalah rombongan musafir (yang tidak dihampiri setan).” (HR Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasa’i, dengan sanad-sanad yang shahih)

4.    Disunnahkan memperbanyak doa, karena pada saat itu doa dikabulkan

Dari Abu HurairahRadhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullahbersabda,”Tiga jenis doa yang dikabulkan dan tidak diragukanlagi, (yaitu) doa orang yang dizhalimi, doa orang yang bepergiandan orang tua (ayah) yang mendoakan (kejelekan) atas anaknya.” (HR Abu DawuddanTirmidzi, Hasan)

5.    Disunnahkan shalat dua rakaat di masjid terdekat sebelum mendatangi rumah

Dari Ka’ab bin Malik Radhiyallahu ‘anhu, bahwasannya jika Rasulullah datang dari perjalanan, Beliau mendatangi masjid dan shalat dua rakaat. (Muttafaqqun ‘alaih)

6.    Wanita diharamkan bepergian tanpa disertai mahramnya

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda,”Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir bepergian dalam jarak sehari semalam, kecuali disertai mahramnya.” (Muttafaqqun ‘alaih).

Penulis adalah sahabat Republika Online yang tengah bekerja di Arab Saudi