20
Jun
11

HAM : Kejahatan Perang Tentara Belanda Di Rawagede

16 June, 2011 – 13:53

Didukung Jakarta

Korban Rawagede  data/files/rawagede_1000.jpg

Didukung Jakarta, Korban Rawagede Lanjutkan Perjuangan

Tujuh orang saksi mata korban pembantaian pasukan Belanda di Rawagede pada tahun 1947, datang ke Belanda untuk bertemu berbagai kalangan dari parlemen dan pemerintah Belanda.

Mereka juga akan menghadiri pembacaan pleidoi di Gedung Pengadilan Den Haag 20 Juni ini. Pleidoi Komite Utang Kehormatan Belanda ini menuntut tanggung jawab pemerintah Belanda terhadap pembantaian dan penculikan penduduk Rawagede(sekarang bernama desa Balongsari), Karawang, Jawa Barat, 1947.

Upaya menuntut hak korban Rawagede ini tampaknya juga mulai mendapat dukungan pemerintah Indonesia. Tujuh saksi mata Rawagede itu mendapat fasilitas penginapan, konsumsi di Wisma Tamu di Wassenaar, penginapan tamu milik Kedutaan Besar Republik Indonesia.

Bagi Jeffry Pondaag, ketua Komite Utang Kehormatan Belanda, fasilitas dukungan semacam ini baru pertama kalinya diperoleh. Ini menggembirakan dan bisa dibaca sebagai isyarat dukungan moril dari pemerintah Indonesia. “Saya itu gembira sekali. Saya tidak pernah memimpikan. Tapi akhirnya kan bisa kita lihat sendiri,” kata ketua KUKB.

KBRI Den Haag selalu menyatakan bahwa hubungan Indonesia dengan Belanda ditekankan pada masa depan, dan bukan masa lalu.

Munafik
Upaya-upaya diplomasi Belanda dalam kasus Rawagede, seperti ungkapan penyesalan yang disampaikan Dubes Belanda, Nikolaos van Dam serta Menlu Belanda Ben Bot sebelumnya, bagi Pondaag masih tidak mencukupi dan munafik.

“Itu ungkapan-ungkapan penyesalan itu munafik yang hanya sekedar menggembirakan pejabat-pejabat Indonesia.”

Pondaag tidak peduli dengan anggapan bahwa gugatan soal kasus Rawagede ini bisa mengganggu hubungan bilateral Indonesia dan Belanda. Baginya hak-hak azasi manusia lebih penting. “Hubungan ekonomi silakan jalan. Kerjasama silakah antara Indonesia dan Belanda. Tapi ini (kasus Rawagede) harus tetap diselesaikan.”

Perjuangan panjang
Menurut Rudy Arifin, sekretaris KUKB di Jakarta yang juga ikut mendampingi para saksi, fasilitas KBRI ini adalah hasil dari perjuangan panjang. “Kami mengirimkan surat ke DPR, MPR, DPD. Akhirnya DPR merespon dan mendukung.”

Bahkan surat itu berlanjut ke Komisi I DPR. “Saya akhirnya menghadap Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq. Dia mempersilakan kami berangkat dan berjuang. Ini adalah dukungan resmi agar kami mendapat penginapan,” ungkap Rudy Arifin.

Ibu Wanti, Pak Tasmin, Pak Kadun dan Pak Mustawajo, Pak Sukarman, Sri dan Rudy Arifin dijadwalkan bertemu Liesbeth Zegveld, pengacara yang mewakili para korban Rawagede. Liesbeth seorang ahli hukum yang aktif dalam berbagai kasus hak-hak azasi manusia internasional seperti kejahatan kemanusiaan di Srebrenica, Bosnia.

Rombongan KUKB akan mengunjungi Parlemen Belanda dan sedang diupayakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Belanda, Uri Rosenthal.

KBRI Ragu
Ketika dikonfirmasi Umar Hadi, Kuasa Usaha KBRI di Den Haag menolak menyampaikan sikap KBRI mengenai gugatan kasus Rawagede yang diperjuangkan KUKB. “Kami menyediakan fasilitas kepada warga Indonesia yang membutuhkannya. Namun kami tidak bisa langsung memberikan komentar mengenai kasus Rawagede,” ungkap Diplomat asal Serang itu.

Korban Pembantaian Rawagede Gugat Belanda

Metro Pagi / Internasional / Selasa, 21 Juni 2011 05:08 WIB

VIDEO TERKAIT

Selasa, 21 Juni 2011

Metrotvnews.com, Den Haag: Pengadilan Negeri Den Haag menggelar protes akhir persidangan gugatan terhadap negara Belanda yang diajukan oleh para korban pembantaian Rawa Gede, Jawa Barat. Keluarga korban mengajukan gugatan kepada pemerintah Belanda agar mengakui peristiwa pembataian 400 warga Rawa Gede.

Sidang tersebut memasuki agenda nota pembelaan atau pledoi. Sidang itu digelar atas gugatan keluarga korban yang diajukan bulan September 2008 yang menggugat pemerintah Belanda. Selain itu pemerintah Belanda juga didesak untuk meminta maaf kepada keluarga korban dan memberikan bantuan keuangan.

Jurnalis RNW Eka Tanjung dan Junito Drias melaporkan pengacara pemerintah Belanda telah menilai gugatan itu kadaluarsa setelah dilakukannya kesepakatan antara Indonesia dan Belanda tahun 1966.

Peristiwa pembantaian Rawa Gede terjadi pada tanggal 9 September 1947. Saat itu tentara Belanda membantai sekitar 400 laki-laki warga Rawa Gede. Pembantaian dilakukan Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia.

Advokat keluarga korban Rawa Gede menyadari kasus ini sangat sulit dan sarat nuansa politik. Hakim PN Den Haag akan mempelajari pledoi yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak dan anak memberikan keputusannya satu setengah bulan ke depan.(DNI)

Sabtu, 18 Juni di EenVandaag:

Pembantaian tentara Belanda

Pembantaian tentara Belanda

Laporan: timpani Cook Editor: Januari Punches
Kepuasan mereka menuntut. Para korban pembantaian dari Rawagede, Indonesia. Yang memaksa pasukan Belanda pada Desember 1947 desa dan membawa keluar 433 orang. Para penduduk desa laki-laki dieksekusi. Baca artikel

Ganti Rugi Rawagede

Pembantaian tentara Belanda

GANTI RUGI ATAS KEJAHATAN PERANG DI RAWAGEDE

Pembantaian tentara Belanda

Laporan: timpani Cook Editor: Januari Punches

Kepuasan mereka menuntut. Para korban pembantaian dari Rawagede, Indonesia. Yang memaksa pasukan Belanda pada Desember 1947 desa dan membawa keluar 433 orang. Para penduduk desa laki-laki dieksekusi.
Sekelompok janda dan anak korban hanya laki-laki dari pembantaian dari negara Belanda untuk mengakui kerugian yang mereka derita. Mereka ingin untuk akhirnya meminta maaf atas kejahatan perang. Senin depan, kasus sebelum pengadilan di Den Haag, sidang terakhir dalam proses yang berlangsung selama bertahun-tahun.

Dari Rawagede, Menggugat Kejahatan Belanda
Pembantaian Belanda di Rawagede itu digugat Deen Haag. Sidang digelar Senin, 20 Juni 2011.
Rabu, 15 Juni 2011, 06:06 WIB

Elin Yunita Kristanti

Pembantian Rawagede (www.eenvandaag.nl)

VIVAnews — Ini yang terjadi pada 9 Desember 1947: derap sepatu serdadu Belanda memasuki Desa Rawagede. Para serdadu itu datang untuk mencari gerombolan pengacau. Namun, yang kemudian terjadi adalah pembantaian. Sebanyak 430 penduduk desa tewas, semuanya laki-laki.

Hujan yang mengguyur di hari nahas itu membuat suasana makin menyayat. Cairan merah, air bercampur darah menggenangi desa. Perempuan dan anak-anak — hanya itu yang tersisa — mengubur mayat dengan tenaga dan alat seadanya. Bau mayat dari kubur yang tak begitu dalam tercium selama berhari-hari. Ini tindakan kriminal paling kejam, paling brutal, dan paling berdarah yang dilakukan Belanda dalam kurun waktu 1945 sampai 1949.

Rawagede telah hilang, namanya diganti menjadi Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang. Letaknya  di antara Karawang dan Bekasi. Kini, 64 tahun berlalu, persoalan hukum Rawagede belum juga selesai.

Keluarga korban pembantaian mengajukan gugatan di Pengadilan Distrik Den Haag pada Rabu 9 Desember 2009. Diwakili oleh Liesbeth Zegveld, para keluarga korban meminta pemerintah Belanda mengakui kekejaman yang mereka lakukan di Rawagede. Mereka juga menuntut kompensasi.

Persidangan kasus Rawagede belum lagi rampung. Pada Senin 20 Juni 2011 pukul 09.30 waktu setempat, pengacara dijadwalkan akan membacakan pledoi atau pledooi administratie. “Rombongan korban yang menjadi saksi akan berangkat ke Belanda pada Rabu 15 Juni 2011 dari Bandara Soekarno-Hatta,” demikian rilis Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda yang diterima VIVAnews, Selasa 14 Juni 2011 malam.

Diserukan kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di Uni Eropa, menyimak persidangan Senin depan. Apalagi, acara ini ternyata digelar sehari menjelang menjelang peringatan hari wafatnya Bung Karno 21 Juni 2011.”

Sebelumnya, melalui Duta Besar Belanda untuk Indonesia, Nikolaos van Dam, Pemerintah Belanda telah menyampaikan penyesalan yang mendalam atas pembantaian di Rawagede.

Penyesalan itu disampaikan saat  Nikolaos menghadiri peringatan 61 tahun “Tragedi Rawagede” di Monumen Rawagede, Desa Balongsari, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa 9 Desember 2008.

“Diperkirakan jumlah rakyat Indonesia yang tewas akibat aksi Belanda itu sangat besar. Atas nama pemerintah Belanda, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan yang dalam atas segala penderitaan yang harus dialami,” kata van Dam.

• VIVAnews

Korban Pembantaian Rawagede Gugat Belanda
Pada 9 Desember 1947, pasukan Belanda membantai 413 penduduk pria Rawagede.
Kamis, 10 Desember 2009, 00:43 WIB

Elin Yunita Kristanti

Pembantaian Rawagede (www.eenvandaag.nl)

VIVAnews – Keluarga korban pembantaian Rawagede mengajukan gugatan kepada pemerintah Belanda.

Gugatan didaftarkan di Pengadilan Distrik The Hague pada Rabu 9 Desember 2009, tepat 62 tahun peringatan pembantaian Rawagede, yang kini bernama Desa Balongsari, Rawamerta, Karawang. Letaknya  di antara Karawang dan Bekasi

Seperti dimuat laman Earth Times, kuasa hukum penggugat, Liesbeth Zegveld mengatakan keluarga korban juga meminta pemerintah Belanda mengakui kekejaman yang mereka lakukan di Rawagede. Mereka juga menuntut kompensasi.

Pada 9 Desember 1947, di hari nahas itu, pasukan kolonial Belanda dengan dalih mencari gerombolan pengacau memasuki Desa Rawagede. Berdasarkan hasil investigasi pada 1969, pasukan kolonial membunuh 150 penduduk desa laki-laki.

Namun, menurut versi saksi mata dan Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) delapan korban. Pembantaian itu menewaskan 430 penduduk pria Rawagede.

Pembantaian Rawagede diyakini merupakan tindakan kriminal paling kejam, paling brutal, dan paling berdarah yang dilakukan Belanda dalam kurun waktu 1945 sampai 1949

Namun, di Belanda, selama beberapa dekade, pembantaian Rawagede hanya dianggap konsekuensi dari aksi polisi yang mengejar para pengacau.

Pemerintah Belanda, melalui Menteri Luar Negeri, Maxime Verhagen menyatakan keprihatinan mendalam atas tragedi Rawagede. Namun, pemerintah Belanda secara resmi tak pernah meminta maaf pada keluarga korban dan menawarkan kompensasi.

****
Dikisahkan, pasca pembantaian Rawagede, hujan yang mengguyur mengakibatkan genangan darah membasahi desa tersebut.

Yang tersisa hanya wanita dan anak-anak. Keesokan harinya, setelah tentara Belanda meninggalkan desa tersebut, para wanita menguburkan mayat-mayat dengan peralatan seadanya.

Seorang ibu menguburkan suami dan dua orang putranya yang berusia 12 dan 15 tahun. Mereka tidak dapat menggali lubang terlalu dalam, hanya sekitar 50 cm saja. Untuk pemakaman secara Islam, yaitu jenazah ditutup dengan potongan kayu, mereka terpaksa menggunakan daun pintu, dan kemudian diurug tanah seadanya, sehingga bau mayat masih tercium selama berhari-hari.

Tahun 1969 atas desakan Parlemen Belanda, Pemerintah Belanda membentuk tim untuk meneliti kasus-kasus pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh tentara tentara kerajaan Belanda antara tahun 1945 – 1950.

Dalam laporan itu, dinyatakan 150 orang tewas di Rawagede. Namun, mayor yang bertanggungjawab atas pembantaian tersebut, demi kepentingan yang lebih tinggi, tidak dituntut ke pengadilan militer.

• VIVAnews

UPAYA PERJUANGKAN MARTABAT BANGSA

(Melalui Gugatan Janda/Korban Tragedi Rawagede)

undefined

 Jakarta,AktualitaIndonesiaWordPress

Perjuangan Martabat Bangsa perlu ditegakan, melalui Gugatan Janda/Korban tragedi Rawagede, Karawang Jawa Barat. Akan diberangkatkan ke Negeri Belanda, tepatnya ke Deen Hag dan Amsterdam pada tanggal 15 Juni 2011 sampai 28 Juni 2011  terkait perkembangan proses peradilan di Pengadilan di Negeri Belanda saat ini hampir pada tahap akhir dan menurut surat yang dilayangkan resmi oleh Pengadilan di Belanda tertanggal 6 April 2011 bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 akan dilakukan sesi Pledoi (pembacaan pembelaan) kepada para Penggugat bersama-sama dengan Kuasa Hukumnya.

Keberangkatan para penggugat yaitu Janda/Korban Tragedi Rawagede telah didukung dan disupport oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Majelis Permusyawaran Rakyat Republik Indonesia, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Garuda Indonesia Airways. Dan diketahui oleh Komite Utang Kehormatan Belanda atau KUKB.  

Kepada generasi penerus Bangsa pengisi kemerdekaan ini marilah selalu berusaha mengenang akan jasa-jasa dan kebaikan-kebaikan para Pahlawan Kusuma Bangsa dengan mengisinya dengan penghargaan dan penghormatan yang selayaknya dan setinggi-tingginya dan dengan selalu meneruskan perjuangannya oleh karena mereka telah berkorban jiwa, raga dan pikiran bahkan harta demi merebut dan mempertahankan Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sehingga kita dapat menikmati hasil pengorbanan mereka itu hingga saat ini. Atas jasa-jasa itu kita menjadi sebuah negara besar berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan bangsa-bangsa lain dalam pergaulan internasional. Tentu keberlanjutan dan kebesarannya menjadi warisan dan dititipkan kepada kita dengan selayaknya generasi penerus dapat memupuk dan membangun jiwa dan raga demi tetap tegaknya NKRI hingga masa-masa yang akan datang.

Perwujudan jiwa dan semangat generasi penerus dapat dilakukan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai hal dapat dilakukan sesuai perspektif keahlian dan ilmu pengetahuan yang ada pada masa kini. Perjuangan kemerdekaan hanyalah sebatas jembatan menuju cita-cita kemerdekaan itu sendiri yang banyak digariskan dalam Pancasila dan UUD 1945 dengan berbagai aturan yang ada dibawahnya. Dalam masa kekinian dan di alam demokrasi berbangsa dan bernegara saat ini, nilai-nilai kejuangan tersebut serasa makin diperlukan untuk bekal dalam mengambil keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-Nilai kejuangan itupun sesungguhnya bersifat universal karena Pancasila dan UUD 1945 pada masa itu telah banyak memberi pengaruh kepada pergerakan perjuangan menentang kolonialisasi dan imperialisasi yang dilakukan bangsa lain atas bangsa lain di dunia dan terbukti nilai-nilai Proklamasi, nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 menjadi model dan spirit bangsa-bangsa lain pula berjuang membebaskan bahkan memerdekakan bangsanya dari penjajagan diseluruh dunia.

Penjajahan akan selalu meninggalkan bekas-bekasnya baik dari sisi moral, mentalitas, ideologi, sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan termasuk permasalahan-permasalahan lain mengingat situasi yang memang pada kenyataannya kolonialisasi dan imperialisasi adalah sebuah perebutan kekuasaan, pengaruh, ekonomi dan politik. Bekas-bekas tersebut bagi kita bangsa Indonesia pun dapat terlihat mengingat Negara kita pernah dijajah oleh bangsa Belanda selama 350 tahun ditambah dengan agresi militer yang pertama dan kedua yang terjadi tahun 1946 sampai dengan 1949. Agresi militer Belanda I dan II lebih bernuansa kekerasan yang sangat luasnya dengan berbagai korban kekerasan dimana-mana baik yang berkonfrontasi secara langsung maupun tidak langsung. Kekerasan-kekerasan tersebut pada masa itu oleh bangsa kita dianggap sebuah masa revolusi dari Proklamasi kemerdekaan kepada masa mempertahankan Proklamasi tersebut. Tidak bisa dihindari walau tidak satu pihak pun yang berkonfrontasi pada masa itu menginginkan kekerasan-kekerasan namun  sebagai sejarah perjuangan bangsa kita banyak mengetahui akibat-akibat yang ditimbulkannya sampai kepada berbagai macam korban yang dikategorikan korban perang dan dalam banyak pula masa itu banyak terjadi kejahatan-kejahatan perang atau kejahatan HAM yang dilakukan oleh pihak yang mengagresi bangsa kita.

Salah satu yang sangat fenomenal dalam kaitaanya dengan korban akibat perang yang bahkan telah dinyatakan sebuah kejahatan perang adalah peristiwa yang terjadi di Desa Rawagede yang sekarang disebut Desa Balongsari Kabupaten Karawang Propinsi Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 9 Desember 1947 dimana tentara kerajaan Belanda telah melakukan pembataian atas warga sipil dan telah menewaskan 431 jiwa.  Kejadian tersebut dikenal dengan sebutan “Tragedi Rawagede”  yang dengan hasil pemeriksaan Dewan Keamanan PBB pada masa itu telah dengan resmi dinyatakan tindakan tentara Belanda tersebut “deliberate and ruthless” atau sengaja dan zalim/kejam dengan telah mengeksekusi atau membantai tanpa alasan yang sah penduduk sipil Kusuma Bangsa dalam 3 (tiga) jam oleh karena korban-korban itu mendukung Proklamasi kemerdekaan. Pembantaian tersebut dibawah pimpinan Letjend Spoor dan Mayor Weyne dan kejadian ini termasuk tragedi kemanusiaan yang memilukan dan bila kita resapi akan membuat bulu kuduk kita merinding dan membuat darah kita mendidih. Disamping kejadian tersebut telah menggetarkan hati nurani bangsa-bangsa dibelahan dunia lain, kejadian ini juga merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi bangsa kita dan kejadian ini telah memicu perlawanan rakyat semakin menggelora mengusir Belanda dari tanah air pada masa itu. Kejadian ini pula lah yang membuat Belanda semakin terpojok dalam pergaulan internasional dan akhirnya hengkang dari Indonesia.

Sebagai generasi penerus bangsa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsanya terlebih-lebih harkat dan martabat  para Pahlawan Kusuma Bangsanya, kejadian tersebut sangat sangat layak kita dalami dan kita minta penjelasan oleh karena selama berpuluh-puluh tahun kita hanya mendengar cerita sejarah kejadian-kejadian memilukan dan menggetarkan hati nurani kebangsan kita termasuk tragedi Rawagede tersebut. Memang adalah kewajiban kita sebagai generasi penerus bangsa bahkan kita punya hak untuk mempertanyakan dan meminta kejelasan tentang tragedi tersebut termasuk dalam hal ini meminta pertanggungjawaba dari pihak yang memang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian itu dan bagaimana penyelesaiannya. Pertanggung jawaban dan penyelesaian ini bukan saja sebagai kewajiban moral generasi muda kepada pahlawan-pahlawannya namun juga berdasarkan kaidah-kaidah hukum dan kaidah-kaidah pergaulan internasional yang berlaku masa itu dan masa kini tetap relevan untuk dilakukan mengingat hingga saat ini tidak ada penyelesaian atas tragedi tersebut. Perjuangan ini dilakukan karena yang bersangkutan berpuluh-puluh tahun sengaja melupakan dan lari dari tanggung jawab memenuhi kewajibannya atas tindakan dan perbuatannya yang menurut etika dalam lingkup moral, lingkup sosial, lingkup hukum, dan lingkup pergaulan internasional seharusnya sudah selesai dan menuntuntaskan kewajibannya. Hingga saat ini  diperjuangkan pun pemenuhan kewajiban moral dan etika tersebut belum dipenuhi dan dilaksanakan oleh mereka yang mengaku Negara dengan tingkat kebudayaan yang tinggi dan bahkan menolak memenuhi kewajibannya.

Terpanggil oleh nilai-nilai kejuangan dan kebangsaan, nilai-nilai hati nurani, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai hukum, didirikanlah yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (K.U.K.B) yang didirikan pada 5 Mei 2005 di negeri Belanda mencoba usaha-usaha penyelesaian terkait tragedi Rawagede tersebut. Sejak tahun 2005 yayasan telah berusaha dengan berbagai cara dan upaya untuk meminta kejelasan dan pertanggung jawaban pihak Belanda atas penyelesaian masalah tersebut. Usaha-usaha tersebut melalui diskusi-diskusi panjang, debat-debat sosial melalui berbagai media cetak dan elektronik di Indonesia maupun di negeri Belanda berujung kepada inti permasalahan menyangkut rehabilitasi dan kompensasi atas akibat-akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindakan kejahatan perang yang dilakukan pihak Belanda pada masa itu. Berbagai dasar argumen, dalil-dalil dimajukan  untuk penyelesaian atas kerugian-kerugian yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh kejahatan perang tersebut. Korban langsung atas kejadian tersebut ratusan orang telah menjadi janda dan kerugian akibat kejahatan perang tersebut telah lah nyata-nyata dialami oleh pihak-pihak yang tidak terbantahkan.

Sebagai suatu perjuangan melalui jalur hukum telah dilakukan gugatan yang relevan, elegan dan bermartabat mengingat lamanya kejadian tersebut berbagai kendala hukum, bukti dan fakta-fakta bahkan kendala politik ditemui. Namun pada kesimpulannya 1,5 (satu tahun 6 bulan) tahun yang lalu tepatnya 9 Desember 2009 telah dilakukan suatu gugatan hukum dengan mengajukan ke Pengadilan di Belanda dengan dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Negara Belanda terhadap beberapa orang rakyat Indonesia. Gugatan tersebut relevan dan sangat layak diajukan sebagai pintu penyelesaian hukum yang berlatar belakang kejahatan perang  oleh karena hingga saat yayasan melakukan gugatan pun tidak pernah ada upaya hukum yang relevan dan realistis bagi korban-korbannya.

Barangkali adalah juga anugerah bagi kita sebagai generasi penerus bangsa utamanya pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan kejahatan perang tersebut masih dapat kita meminta pertanggung jawaban yang realistis atas penyelesaian permasalah tersebut kepada pihak-pihak terkait. Hal ini kami katakan oleh karena kami sebagai yayasan dan kita sebagai generasi penerus bangsa sepertinya harus bersyukur menimbang dan mengingat masih adanya 9 (Sembilan) janda dan 1 (satu) korban langsung masih hidup. Kejadian tersebut sebetulnya menyisakan sangat banyak korban dan janda-janda korban namun seiring berjalannya waktu dan kejadian yang lebih 60 tahun yang lalu saat ini hanya tersisa 9 orang dan 1 korban  saja. Bagi kita hal ini penting di syukuri oleh karena jikalau lah saat ini tidak ada lagi korban-korban itu satupun tersisa (meninggal) sudah barang tentu upaya-upaya hukum akibat kejadian yang menjadi tonggak sejarah dan selalu kita temui dalam pelaran sejarah kita di sekolah masa dulu bahkan tertulis dalam buku-buku sejarah yang dipelajari oleh putra-putri kita masing-masing tidak akan dapat kita minta pertanggung jawabannya lagi kepada pihak Belanda. Disamping itu Wallohu Akhlam barangkali dengan hanya tersisa satu-satunya korban yang masih hidup saat ini (Saih bin Sakam) merupakan anugerah dan peringatan Allah SWT kepada kita bangsa Indonesia dan peringatan kepada Bangsa Belanda itu bahwa dengan itu Allah SWT menunjukkan ke-Maha Kuasan-NYA dan ke-Maha Adil-NYA (semoga hal terakhir ini tidak kita salah artikan).

Hal tersebut diataslah harus dan tentu dapat kita jadikan semangat dalam bertindak mewujudkan nilai-nilai kejuangan, nilai-nilai kebangsaan dan Semangat 45. Disamping itu kita sebagai generasi masa kini melalui usaha penyelesaian dapat kita jadikan sebagai wahana pertanggung jawaban moral dan hati nurani kita kepada para Pahlawan Kusuma Bangsa. Bukankah kita sepakat dengan motto “ Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya”. Tentu kita sepakat dan akan terus sepakat tentang itu. Untuk itu mari kita berjuang bersama-sama menyelesaikan permasalan ini dengan sebaik-baiknya atas nama keadilan dan kemanusiaan yang merupakan nilai-nilai yang bersifat universal itu oleh karena hanya kebetulan yayasan K.U.K.B melakukan sedikit usaha dengan melakukan gugatan hukum “bertempur di kandang lawan” bak pepatah “genderang perang telah ditabuh”, “sekali layar terkembang pantang surut ke belakang”. Kita akan tuntut penuntasan dan penyelesaian sepenuhnya agar kelak tidak menjadi bebas psikologis dan beban sejarah bagi generasi penerus bangsa Indonesia dan generasi penerus Bangsa Belanda. Keseluruhan usaha ini adalah merupakan utang martabat dan harga diri bangsa Indonesia dan dalam semangat yang sama juga merupakan penyelesaian utang kehormatan Belanda. Pemahaman dan semangat sangat penting adanya bagi penyelesaian tuntas permasalahan ini mengingat kepentingan hubungan bilateral kedua negara sahabat dan juga penyelesaian tuntas akan berimbas kepada nuansa kebaikan-kebaikan dan nuansa perbaikan-perbaikan hubungan bilateral kedua negara kelak.

Dengan segala konsekuensi yang melekat dalam  upaya   hukum  ini  telah berproses di persidangan dan jawab-menjawab (Replik-Duplik) secara sengit dilakukan dengan dalil masing-masing. Pihak Indonesia dalam hal ini diwakili dan didampingi secara suka rela oleh seorang pengacara Warga Negara Belanda Prof. DR. Liesbeth Zegveld bersama Saudara Jeffry M. Pondaag selaku Ketua yayasan KUKB di Belanda dan pihak Belanda diwakili oleh pengacara resmi yang di tunjuk oleh Pemerintah Belanda.

Dalam perjalanan jawab-menjawab itu berbagai bukti-bukti dan fakta-fakta semakin banyak terungkap di persidangan dan sesuai jawaban terakhir dari pihak Pengacara resmi Belanda menyatakan “mengakui” bahwa kejadian di Rawagede adalah sebuah “kejahatan perang” namun mendalilkan menolak gugatan dengan alasan gugatan telah “kadaluarsa”. Akan jawaban tersebut telah pula dibantah oleh pihak Indonesia dengan dalil kejahatan perang tidak mengenal daluarsa. Demikian kiranya konteks hukumnya, namun pada nilai-nilai kejuangan dan nilai kebangsaannya terlihat bahwa 9 (sembilan) orang Warga Negara Indonesia dan ahli warisnya yang tua renta, tak berpendidikan, lugu, buta huruf, hidup dan penghidupan ekonomi yang sangat sangat memperihatinkan berhadapan dengan Negara Kerajaan Pemerintah Belanda yang mapan dan serba berlebihan (ibarat jarak bumi dan langit). Namun dengan semangat kejuangan dan kebangsaan kita tidak mundur dan tidak goyah sedikitpun walau melawan kekuatan yang sedemikian besar itu disamping secara moral dengan fakta akan keluguan, kesederhanaan, kebersahayaan, dan kehidupan ekonomi yang sangat memprihatinkan dari para janda/korban dan ahli warisnya semakin menambah keteguhan hati kita untuk terus mendukung perjuangan mereka itu. Dengan nilai, tekad dan moral tersebut kami terus berjuang menegakkan harkat martabat bangsa dan tentunya harus dengan dukungan, bantuan dan partisipasi semua pihak dari negeri ini. Dengan itu kita semua yakin Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa beserta kita. Amien…Merdeka…!

Dalam perjuangan ini kami pun sadar tidak boleh “takabur” dan dituntut sadar akan realitas karena secara logika dan kemampuan segala sesuatu ada batas-batas kemampuan. Dalam pada itu lah kami menyampaikan hal ini kehadapan Bapak/Ibu. Dengan membandingkan perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan pada masa dulu keluar dari penindasan penjajahan dengan tekad saja tidak lah cukup dan dengan itu rakyat menghunus “bambu runcing” sebagai alat dan simbol tekad dan perjuangan dan dengan mengatur strategi gerilya dan atas berkat dan rahmat Allah SWT Tuhan YME kita merdeka. Seperti itulah juga kami mewujudkan nilai-nilai Kejuangan 45 dan nilai-nilai kebangsaan dalam perjuangan ini. Dengan segala keterbatasan yang ada pada yayasan tidak selayaknya kami tutup-tutupi dan dengan surat ini kami ingin menyampaikannya karena kami yakin bahwa seluruh komponen bangsa memandang perjuangan janda-janda/korban Tragedi Rawagede bukanlah sebatas perjuangan yayasan namun lebih daripada itu adalah juga perjuangan seluruh komponen bangsa dan sekali lagi hanya kebetulan yayasan K.U.K.B melakukan sedikit usaha dengan melakukan gugatan hukum “bertempur di kandang lawan” bak pepatah “genderang perang telah ditabuh”, “sekali layar terkembang pantang surut ke belakang”.

Bahwa dengan kerendahan hati dan harapan yang yang tinggi akan dukungan-dukungan segenap elemen bangsa sesungguhnya harus kami sebarluaskan dan galang dukungan/bantuan. Menimbang dan mengingat usaha ini terkait erat dengan beban meneguhkan martabat bangsa tentu harus dipikul bersama-sama oleh bangsa ini. Adalah pula salah jika kami tidak menyampaikannya kepada segenap komponen bangsa walau saat ini pihak-pihak yang dapat kami sampaikan surat masih terbatas namun dengan itu kami yakin akan memperoleh dukungan dan bantuan. Dalam kesempatan ini juga mohon kiranya dimaklumi bahwa realisasi penghadiran saksi-saksi dan korban di hadapan pengadilan itu sangat penting diinformasikan dan digalang dukungan agar kelak kami pun tak salah tidak mengimformasikan dan menggalangnya walau ternyata kelak daya kami ternyata tak mencukupi merealisasikannya dan kami dengan sekuat kemampuan yang ada akan tetap teguh dan semangat untuk merealisasikannya. Dan dalam pada itu pula semoga yayasan dipermaklumkan saat ini baru sebatas upaya-upaya dan mohon kiranya kami dijadikan jembatan informasi dan jembatan penggalangan dukungan untuk keperluan kita menegakkan martabat dihadapan bangsa lain. Sungguh dengan kerendahan hati kami diberi memohon permakluman dan kekuatan oleh seluruh elemen bangsa.

Dalam semangat, nilai-nilai, dan pertimbangan tersebutlah dengan kerendahan hati kami menyampaikan hal ini. Dan bersama surat ini juga kami lampirkan surat-surat dan tulisan yang dianggap perlu yang memuat hal-hal yang terkait dengan permasalahan ini semoga wawasan pemahaman kita terhadap permasalahan ini sedikit banyaknya dapat membantu Bapak/Ibu memberi dukungan dan bantuan mendukung perjuangan janda-janda dan korban Tragedi  Rawagede.

Dalam kesempatan ini perkenankan kami menyampaikan informasi terakhir terkait perkembangan proses peradilan di Pengadilan di Negeri Belanda saat ini hampir pada tahap akhir dan menurut surat yang dilayangkan resmi oleh Pengadilan di Belanda tertanggal 6 April 2011 bahwa pada tanggal 20 Juni 2011 akan dilakukan sesi Pledoi (pembacaan pembelaan) kepada para Penggugat bersama-sama dengan Kuasa Hukumnya. Dalam keperluan Pledoi tersebut sesuai permintaan Pengadilan melalui suratnya dimaksud meminta agar saksi-saksi dihadirkan di depan sidang Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Menurut pengalaman kami sebelum-sebelumnya terhadap penghadiran saksi-saksi seperti ini sangat memerlukan persiapan yang sangat matang mengingat kondisi fisik dan psikologis para saksi-saksinya sendiri yang rata-rata telah berusia lanjut (usia 80 tahun lebih) dan situasi dan kemampuan atau kondisi yayasan sendiri. Hal ini semakin bertambah berat mengingat waktu yang sangat pendek yakni paling tidak harus diperoleh kepastian penghadiran saksi-saksi tersebut tanggal 15 Juni 2011. Segala administrasi, akomodasi dan hal-hal lain yang mendukung pelaksanaan dan kelancaran sesi Pledoi tersebut pun harus telah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan pengadilan. Bahwa pentingnya sesi Pledoi ini kami sampaikan oleh  karena sesi ini boleh dikatakan sesi akhir dalam rangka Majelis Hakim memberi keputusan terhadap penyelesaian permasalahan ini sehingga momentum penting ini sangat penting dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan seluas-luasnya untuk menyampaikan pembelaan-pembelaan yang lengkap dan komprehensif dengan dalil-dalil pembelaan yang lebih luas lagi. Pemanfaatan sesi ini dengan maksimal dan sebaik-baiknya mudah-mudahan menghasilkan perspektif baru dan penting bagi Majelis Hakim untuk memutus dengan seadil-adilnya untuk kepentingan para Penggugat (janda-janda dan korban tragedi Rawagede).

Dalam kesempatan ini juga kami menginformasikan bahwa permasalahan penculikan 5 (lima) orang warga Negara Indonesia bersamaan dengan kejadian tersebut setelah dipertanyakan melalui surat yayasan K.U.K.B kepada pihak terkait melalui Kementerian Luar Negeri Belanda dan Kementerian Pertahanan Belanda maka sesuai suratnya telah dijawab mengakui telah adanya penawanan terhadap 8 (delapan) orang dengan dibawa tentara Belanda ke Cikampek pada masa itu dan menuliskan ke-8 orang tersebut telah dilepas kembali pada masa itu juga namun pihak Belanda tidak menyebut nama-nama ke-8 orang tersebut dan tidak mempunyai informasi lagi dimana keberadaan mereka. Atas jawaban tersebut pihak yayasan berdasarkan fakta-fakta bahwa 5 (lima) orang tidak pernah kembali dan tidak ditemukan jasad dan kuburannya dan oleh keluarga yang ke-5 orang tersebut juga menyatakan tidak pernah ketemu kembali atau tidak pulang ke rumah pada masa itu. Atas jawaban pihak Belanda tersebut yayasan menyatakan tidak puas dan akan terus menuntut pertanggung jawaban sembari kembali akan mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta (terhadap hal-hal ini kami lampirkan bersama surat ini).

Informasi lain terkait hal tersebut adalah berdasarkan surat Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) tertanggal 14 April 2011 tentang aspirasi dan dukungan terhadap usaha-usaha yayasan KUKB dengan penilaian bahwa gugatan tersebut sudah tepat karena sudah sesuai dengan Konvensi Genewa tahun 1949 dimana Indonesia telah meratifikasinya. Surat tersebut oleh Pimpinan DPR RI melalui Sekjen DPR RI telah diteruskan pula kepada Komisi I DPR RI untuk dibahas dan didukung. Dalam waktu dekat segera kami susulkan surat menyangkut hal tersebut kepada Komisi I DPR termasuk juga meminta dukungan dalam rencana menghadirkan saksi-saksi janda dan korban di Pengadilan Den Haag. (surat terkait juga kami lampirkan bersama surat ini)

Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan barangkali mohon maaf bilamana terlalu panjang lebar mengingat pemahaman kita terhadap permasalahan tersebut sangat diperlukan dalam rangka kita mendukung dan membantu usaha-usaha perjuangan dalam semangat nilai-nilai sebagaimana kami paparkan diatas. Untuk mendukung usaha-usaha perjuangan tersebut dengan surat ini kami memohon kebersamaan dalam semangat “gotong-royong” mendukung dan membantu kelancaran-kelancaran proses pengadilan utamanya saat ini kelancaran dalam usaha menghadirkan saksi-saksi janda/korban di Pengadilan Den Haag. Hal-hal terkait dengan usaha menghadirkan saksi/korban tersebut berikutnya akan kami sampaikan lebih lanjut dan semoga berkenan mendukung dan bergotong royong membantu.

I.           Rencana Sidang Pledoi

Berdasarkan jadwal resmi dari Pengadilan Den Haag bahwa sesi adminitrasi Pledoi dilaksanakan pada 20 Juni 2011. Untuk keperluan menghadirkan saksi-saksi/ korban dari Indonesia telah dikordinasikan dengan yayasan Rawagede yang berkedudukan di Desa Balongsari Kabupaten Karawang yang diketuai Bapak Sukarman dan juga telah dibicarakan dengan pihak-pihak keluarga korban/janda dan saksi-saksi.

Dalam rencana tersebut telah disepakati sesuai permintaan dari Pengadilan Amsterdam yakni menghadirkan 2 (dua) Janda/Korban dan 2 (dua) saksi-saksi penculikan. Selain itu diperlukan pendamping 1 (satu) orang dari unsur kerabat dekat janda/korban dan saksi-saksi. Pendamping ini sangat diperlukan dalam rangka mendampingi dan merawat saksi-saksi/korban tersebut selama berada di Belanda 14 (empat belas) hari. Dalam rangka pemanduan dan kelancaran proses tersebut diperlukan pula pendamping rombongan sebanyak 3 (tiga) orang dalam hal ini terdiri dari 1 (satu) orang dari Yayasan Rawagede dan 1 (satu) orang dari perwakilan yayasan KUKB di Jakarta dan Jawa Barat. Jadi keseluruhan rombongan terdiri dari 7 (Tujuh) orang tentatif untuk diberangkatkan ke Belanda.

II.        Penutup

Demikian kiranya kami sampaikan dan atas perkenanan, permakluman, dukungan, bantuan dan partisipasi melalui kemurahan hati Bapak/Ibu yang kami hormati sungguh kami atas nama seluruh jajaran yayasan mengucapkan banyak terima kasih semoga Allah SWT Tuhan YME memberi balasan dari sisi-NYA. Dalam pada ini juga semoga berkenan kami diberi informasi dan petunjuk akan maksud dan tujuan surat ini. Akhirnya kembali kami memanjatkan doa semoga perjuangan ini diridhoi dan dirakhmati-NYA dan kepada kita semua semoga diberi Hidayah, dan Kekuatan oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Amien…Merdeka…!.#

(Team Redaksi: Kemalsyah, Rudi Arifin dan Irwan Lubis)

RawagedeKadaluarsa

Pengacara Belanda : Kasus Rawagede Kadaluarsa

Cipularang.com, instrumen hukum Belanda untuk menilai mengklaim bahwa pada pembantaian pasukan Indonesia kolonial Belanda di Rawagede, Jawa Barat, pada 64 tahun yang lalu dianggap kedaluwarsa. Sudah saatnya kedua negara melihat hubungan ke depan.

Menurut Radio Nederland Tekan Indonesia (Ranesi), telah melayani tuan Belanda dalam menanggapi korban Rawagede pleidoi pendukung.

Kerabat korban pembantaian Rawagede dapat menuntut ganti rugi dari Belanda oleh pengadilan di Den Haag. Konferensi diadakan pada Senin waktu setempat, 20 Juni 2011. Dewan adalah bentuk baru atau lain sesi pleidoi memberikan kesan penggugat dan tergugat.

Pembantaian Rawagede (sekarang Balongsari) membuat tentara kolonial Belanda di tahun 1947. Apa insiden adalah pembantaian penduduk desa Rawagede kemudian waktu atau tidak, esensi dari konferensi final melawan Belanda gugatan yang diajukan oleh korban Rawagede.

Tapi Pengacara Belanda selama terdakwa, GJH Houtzagers, mengatakan bahwa tentara melakukan pembunuhan massa Belanda ke Indonesia pada tahun 1947 yang telah kadaluarsa. Selain itu, Indonesia dan Belanda ingin melihat masa depan, “kata Houtzagers, seperti dikutip Ranesi.

Pemerintah di Den Haag kejahatan perang memang terjadi diakui pada waktu itu, tapi itu telah berakhir, katanya. Yang selamat terakhir meninggal bulan lalu.

Menurut Ranesi, Pengacara Belanda pernyataan itu ditolak oleh para pembela korban Rawagede, Liesbeth Zegveld. Kasus ini belum berakhir karena pengadilan Belanda masih berurusan dengan klaim untuk korban Perang Dunia Kedua.

“Ya, itu terjadi sekitar 60 tahun lalu dan bisa berakhir. Tapi apa yang adil bagi para korban? Siapa yang harus bertanggung jawab untuk perawatan masalah ini? Belanda terlibat dalam diam-diam,” kata Zegveld.

Menurut dia, ketika keluarga korban Rawagede kerabat menang, maka itu juga bisa berdampak positif bagi para korban aksi militer Belanda di Indonesia. Kemungkinan bahwa mereka juga akan mencari kompensasi.

Hakim pengadilan Den Haag studi lebih lanjut sebelum pleidoi kedua belah pihak dan akan memberikan putusan dalam setidaknya 90 hari.

Ratusan Proper Test

Pada tanggal 9 Desember 1947 tentara Belanda menyerbu desa Rawagede, Jawa Barat, sekitar 100 mil sebelah timur ibukota Jakarta. Dengan pembantaian, yang disebut koloni politionele actie, Belanda mampu mengakhiri Republik Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, Soekarno-Hatta 17 Agustus 1945. Desakan masyarakat internasional, pemerintah Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan akhir tahun 1949.

Menurut Komite Utang Kehormatan Belanda, organisasi ini mengklaim ganti rugi atas korban dan kerabat Rawagede, jumlah orang yang tewas 431 orang, sedangkan Belanda lebih dari 1969 catatan mengatakan jumlah korban adalah 150.

Para kerabat korban pembantaian Rawagede akhirnya mengancam Belanda. Mereka adalah dua janda dan dua pengorbanan putra. Mereka menuntut permintaan maaf dan kerusakan. Tahun lalu tentara Belanda mengakui mereka telah melakukan kejahatan perang di Rawagede, tetapi tindakan itu dianggap telah berakhir. (Http://j.mp/iz99uA)

Rabu, 09/12/2009 23:43 WIB
Laporan dari Den Haag
Gugatan Pembantaian Rawagede Masuk Pengadilan Den Haag 
Eddi Santosa – detikNews

Gugatan Pembantaian Rawagede Masuk Pengadilan Den Haag

Den Haag – Para janda korban Pembantaian Rawagede dan Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) resmi menggugat pemerintah Belanda hari ini. Gugatan dimasukkan advokat Zegveld dan Beduin dari kantor Böhler Franken Koppe Wijngaarden.

Mereka menggugat agar pemerintah Belanda mengakui bahwa tindakan tentara Belanda pada 9 Desember 1947 di Rawagede adalah ilegal dan menuntut kompensasi finansial, demikian salinan surat gugatan yang diterima detikcom dari Jeffrey Pondaag (KUKB) hari ini, Rabu (9/12/2009) atau bertepatan dengan hari pembantaian 62 tahun lalu.

Langkah para janda korban Pembantaiaan Rawagede (kini Balonsari) menggugat pemerintah Belanda ini merupakan yang pertama atas tindakan kejahatan Belanda di Indonesia pada rentang 1945-1949.

Mereka, dibantu KUKB, menggugat pemerintah Belanda tidak hanya pada peristiwa pembantaiannya, tetapi juga atas fakta bahwa pemerintah Belanda tidak pernah melakukan investigasi pidana atas pembantaian tersebut.

“Perwira militer yang memimpin pembantaian, Mayor Wynen, tidak dituntut setelah pembicaraan antara komandan militer dan Kejagung saat itu atas pertimbangan oportunitas,” ujar advokat Liesbeth Zegveld.

Menurut Zegveld, pihak Belanda meskipun berulangkali mengungkapkan penyesalan, namun tidak mau bertanggung jawab atas pembantaian itu.

“Argumen terpenting Belanda adalah bahwa kejahatan tersebut dianggap telah kadaluarsa,” jelas Zegveld.

Namun para janda korban Rawagede berpendapat bahwa Belanda tidak bisa berpegang pada argumen tersebut, sebab tuntutan-tuntutan dari para korban Perang Duni II masih terus diterima dan ditangani oleh pengadilan (di Belanda dan Eropa, red).

Atas dasar kesamaan hak hukum, para janda korban Pembantaian Rawagede berpendapat bahwa tidak bisa lain kecuali tuntutan mereka juga harus diterima dan diperlakukan sama dengan tuntutan para korban Perang Dunia II.

“Selain itu, tidak bisa mendasarkan pada kekadaluarsaan atas investigasi pidana yang tidak pernah dilakukan, sebab kejahatan perang juga tidak pernah kadaluarsa,” tandas Zegveld.

Pasukan tentara Belanda menyerbu desa Rawagede (Jawa Barat) pada 9 Desember 1947. Mereka ketika itu membantai ratusan penduduk laki-laki desa tersebut. Juga para tawanan dan pelarian semuanya ditembak mati di tempat.

Laporan PBB (1948) menyebutkan bahwa tindakan tentara Belanda di Rawagede itu sebagai “terencana dan kejam.” Para tentara yang bertanggung jawab atas pembantaian itu tidak pernah dituntut secara pidana. Belanda juga tidak pernah menyampaikan permintaan maaf atau memberikan kompensasi kepada para ahli waris yang dibunuh. (es/es)

(Info) Kejahatan Penjajah Belanda di Rawagede

Di Jawa Barat, sebelum Perjanjian Renville ditandatangani, tentara Belanda dari Divisi 1 yang juga dikenal sebagai Divisi 7 Desember melancarkan pembersihan unit pasukan TNI dan laskar-laskar Indonesia yang masih mengadakan perlawanan terhadap Belanda.

Pasukan Belanda yang ikut ambil bagian dalam operasi di daerah Karawang adalah Detasemen 3-9 RI, pasukan para (1e para compagnie) dan 12 Genie veld compagnie, yaitu brigade cadangan dari pasukan para dan DST (Depot Speciaale Troepen).

Dalam operasinya di daerah Karawang, tentara Belanda memburu Kapten Lukas Kustario, komandan kompi Siliwangi – kemudian menjadi Komandan Batalyon Tajimalela/Brigade II Divisi Siliwangi – yang berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda. Di wilayah Rawagede juga berkeliaran berbagai laskar, bukan hanya pejuang Indonesia namun juga gerombolan pengacau dan perampok.

Pada 9 Desember 1947, sehari setelah perundingan Renville dimulai, tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor mengepung Dusun Rawagede dan menggeledah setiap rumah. Namun mereka tidak menemukan sepucuk senjata pun.

Mereka kemudian memaksa seluruh penduduk keluar rumah masing-masing dan mengumpulkan di tempat yang lapang. Penduduk laki-laki diperintahkan untuk berdiri berjejer, kemudian mereka ditanya tentang keberadaan para pejuang Republik. Namun tidak satu pun rakyat yang mengatakan tempat persembunyian para pejuang tersebut.

Pemimpin tentara Belanda kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja belasan tahun. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke hutan, walaupun terluka kena tembakan.

Saih, kini berusia 83 tahun menuturkan bahwa dia bersama ayah dan para tetangganya sekitar 20 orang jumlahnya disuruh berdiri berjejer. Ketika tentara Belanda memberondong dengan senapan mesin –istilah penduduk setempat: “didrèdèt”- ayahnya yang berdiri di sampingnya tewas kena tembakan, dia juga jatuh kena tembak di tangan, namun dia pura-pura mati. Ketika ada kesempatan, dia segera melarikan diri.

Hari itu tentara Belanda membantai 431 penduduk Rawagede. Tanpa ada pengadilan, tuntutan ataupun pembelaan. Seperti di Sulawesi Selatan, tentara Belanda di Rawagede juga melakukan eksekusi di tempat (standrechtelijke excecuties), sebuah tindakan yang jelas merupakan kejahatan perang.

Diperkirakan korban pembantaian lebih dari 431 jiwa, karena banyak yang hanyut dibawa sungai yang banjir karena hujan deras. Hujan yang mengguyur mengakibatkan genangan darah membasahi desa tersebut. Yang tersisa hanya wanita dan anak-anak.

Keesokan harinya, setelah tentara Belanda meninggalkan desa tersebut, para wanita menguburkan mayat-mayat dengan peralatan seadanya. Seorang ibu menguburkan suami dan dua orang putranya yang berusia 12 dan 15 tahun.

Mereka tidak dapat menggali lubang terlalu dalam, hanya sekitar 50 cm saja. Untuk pemakaman secara Islam, yaitu jenazah ditutup dengan potongan kayu, mereka terpaksa menggunakan daun pintu, dan kemudian diurug tanah seadanya, sehingga bau mayat masih tercium selama berhari-hari.

Nota Protes Pemerintah Indonesia

Pimpinan Republik kemudian mengadukan peristiwa pembantaian ini kepada Committee of Good Offices for Indonesia (Komisi Jasa Baik untuk Indonesia) dari PBB. Namun tindakan Komisi ini hanya sebatas pada kritik terhadap aksi militer tersebut yang mereka sebut sebagai “deliberate and ruthless”, tanpa ada sanksi yang tegas atas pelanggaran HAM, apalagi untuk memandang pembantaian rakyat yang tak bedosa sebagai kejahatan perang (war crimes).

Tahun 1969 atas desakan Parlemen Belanda, Pemerintah Belanda membentuk tim untuk meneliti kasus-kasus pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh tentara tentara kerajaan Belanda (KL, Koninklijke Landmacht dan KNIL, Koninklijke Nederlands-Indische Leger) antara tahun 1945 – 1950.

Hasil penelitian disusun dalam laporan berjudul “Nota betreffende het archievenonderzoek naar gegevens omtrent excessen in Indonesiė begaan door Nederlandse militairen in de periode 1945-1950”, disingkat menjadi De Excessennota. Laporan resmi ini disampaikan oleh Perdana Menteri de Jong pada 2 Juni 1969. Pada bulan Januari 1995 laporan tersebut diterbitkan menjadi buku dengan format besar (A-3) setebal 282 halaman. Di dalamnya terdapat sekitar 140 kasus pelanggaran/ penyimpangan yang dilakukan oleh tentara Belanda. Dalam laporan De Excessen Nota yang hampir 50 tahun setelah agresi militer mereka- tercatat bahwa yang dibantai oleh tentara Belanda di Rawagede hanya sekitar 150 jiwa. Juga dilaporkan, bahwa Mayor yang bertanggungjawab atas pembantaian tersebut, demi kepentingan yang lebih tinggi, tidak dituntut ke pengadilan militer.

Di Belanda sendiri, beberapa kalangan dengan tegas menyebutkan, bahwa yang dilakukan oleh tentara Belanda pada waktu itu adalah kejahatan perang (oorlogs-misdaden) dan hingga sekarang masih tetap menjadi bahan pembicaraan, bahkan film dokumenter mengenai pembantaian di Rawagede ditunjukkan di Australia. Anehnya, di Indonesia sendiri film dokumenter ini belum pernah ditunjukkan.

Pembantaian di Sulawesi Selatan dan di Rawagede serta berbagai pelanggaran HAM berat lain, hanya sebagian kecil bukti kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Belanda, dalam upaya Belanda untuk menjajah kembali bangsa Indonesia, setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Namun hingga kini,

Pemerintah Belanda tetap tidak mau mengakui kemerdekaan RI adalah 17.8.1945. Pemerintah Belanda tetap menyatakan, bahwa pengakuan kemerdekaan RI telah diberikan pada 27 Desember 1949, dan hanya menerima 17.8.1945 secara politis dan moral –de facto- dan tidak secara yuridis –de jure- sebagaimana disampaikan oleh Menlu Belanda Ben Bot di Jakarta pada 16 Agustus 2005.

Pada 15 Desember 2005, Batara R. Hutagalung, Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda dan Laksamana Pertama TNI (Purn.) Mulyo Wibisono, Ketua Dewan Penasihat KUKB bersama aktifis KUKB di Belanda diterima oleh Bert Koenders, juru bicara Fraksi Partij van de Arbeit (PvdA) di gedung parlemen Belanda di Den Haag.

KUKB menyampaikan petisi yang ditujukan kepada Pemerintah Belanda. Selain itu, KUKB juga mewakili para janda korban pembantaian di Rawagede untuk menyampaikan tuntutan para janda dan keluarga korban pembantaian atas kompensasi dari Pemerintah Belanda. Pada 15 Agustus 2006, KUKB bersama beberapa janda dan korban yang selamat dari pembantaian di Rawagede melakukan demonstrasi di depan Kedutaan Belanda di Jakarta, dan menyampaikan lagi tuntutan kepada Pemerintah Belanda.

Parlemen Belanda cukup responsif dan cukup terbuka mengenai pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh tentara Belanda antara 1945 – 1950, walaupun kemudian belum ada sanksi atau tindakan hukum selanjutnya. Juga tidak pernah dibahas, mengenai kompensasi bagi para korban dan keluarga korban yang tewas dalam pembantaian akibat agresi militer, yang baru pada 16.8.2005 diakui oleh Menlu Belanda, bahwa agresi militer tersebut telah menempatkan Belanda pada sisi sejarah yang salah.

Sumber : Wikipedia

Sungguh memilukan masa itu, semoga kedepannya kejadian di Indonesia tidak akan terjadi lagi.

Belanda Tolak Beri Kompensasi Korban Rawagede
Tri Mulyono | Selasa, 25 November 2008 | 10:35 WIB

DEN HAAG,SELASA-Pemerintah Belanda menolak memberikan ganti rugi kepada keluarga korban Rawagede, Jawa Barat.

Pada 9 Desember 1947, militer Belanda menembak mati ratusan warga Indonesia di Desa Rawagede. Para keluarga 431 korban kebengisan penjajah Belanda itu kemudian menuntut kompensasi. Namun,  Menurut pengacara pemerintah Belanda, klaim penuntut sudah kedaluwarsa. Pemerintah Belanda hanya menawarkan untuk berdialog dengan keluarga korban demi mengurangi penderitaan.

Salah satu pengacara korban Rawagede, Liesbeth Zegveld, Senin (24/11), mengaku terkejut dengan aturan itu. Ia menyatakan tuntutan yang dianggap kedaluwarsa itu tidak berdasar. Padahal, pengembalian harta benda seni yang dirampok pada Perang Dunia II, tidak dinyatakan kedaluwarsa.

Namun, para pengacara kelompok Rawagede menyambut positif tawaran pemerintah Belanda untuk berdialog dengan keluarga korban.

Deep Minta Maaf

Diterbitkan di: Desember 9, 2008 03:08 | Updated: 10 Desember 2008 09:11

Deep Meminta Maaf Atas Pembantaian Rawagede

Dengan koresponden kami Elske Schouten

Duta Besar Van Dam saat ditawarkan “permintaan maaf yang mendalam” atas pembantaian yang diderita Belanda pada tahun 1947, Jawa Barat.
Balongsari mencuci gambar menunjukkan tindakan kekerasan tentara Belanda pada 9 Desember 1947. Gambar Ahmad 'deny' Salman

Balongsari mencuci gambar menunjukkan tindakan kekerasan tentara Belanda pada 9 Desember 1947.
Gambar Ahmad ‘deny’ Salman

Balongsari, 9 Desember Apakah itu alasan atau tidak? Duta besar Belanda di Indonesia pagi ini menghadiri peringatan pertama pembantaian di Rawagede desa di Jawa Barat. Tentara Belanda telah membunuh 61 tahun yang lalu hampir seluruh penduduk laki-laki. Rumah kehadiran duta besar bertanya.

Dalam sambutannya, seperti biasa di Indonesia, Duta Besar Nikolaos van Dam disebut sebelumnya “permintaan maaf yang mendalam dari pemerintah Belanda.”

Hal demikian akan menjadi pertama kalinya bahwa pemerintah meminta maaf atas kejahatan perang selama perang kemerdekaan Indonesia 1945-1949. Sampai sekarang itu selalu tentang ‘menyesal’. Van Dam juga mengakhiri pidatonya dengan sebuah kutipan tentang “penyesalan”. Tapi setelah ia mengatakan kepada pers: “Anda dapat merasakan panggilan menyesal. Bagi saya yang sama. “

Jika menyesal, mereka berada dalam masyarakat Indonesia, setidaknya tidak datang. Untuk janda desa dibunuh – semua sekarang di tahun delapan puluhan mereka – tidak pula. “Aku tahu dia ada di sana,” kata janda wanti setelah duta besar. “Tapi aku tidak mengerti apa yang dikatakannya.”

Juga Batara Huta galung, pendiri utang Belanda kehormatan Komite Indonesia (KUKB), tidak ada rasa itu. Organisasinya meminta tahun untuk permintaan maaf dari pemerintah Belanda. Huta galung: “Ini adalah sebuah pesan dicampur, karena dia berbicara tentang permintaan maaf atau penyesalan? Dia secara alami diplomat, jadi dia mengatakan hal yang sama. Tapi itu tidak. “

Langkah terbesar dalam proses rekonsiliasi Belanda-Indonesia dilanjutkan kemudian Menteri Luar Negeri Ben Bot, ketika pada tahun 2005 sebagai anggota pertama dari pemerintah Belanda untuk merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia hadir. Dia mengatakan bahwa Belanda oleh tindakan polisi “pada sisi sejarah yang salah telah datang untuk menjadi,” dan menyatakan “penyesalan” atas penderitaan yang demikian. Pidato yang diterima dengan sangat baik di Indonesia.

Setelah pidatonya, Duta Besar Van Dam bahwa Belanda harus dilakukan jauh lebih awal. “Ini telah berlangsung enam puluh tahun, yang untuk waktu yang lama. Veteran selalu berhenti. “Jadi dia sudah dalam transfer kedaulatan pada tahun 1949 bisa saja.

Kunjungan duta besar untuk Rawagede, Balongsari sekarang disebut, terutama biaya karena sembilan janda dan bertahan hidup negara Belanda pada bulan September disarankan bertanggung jawab atas kematian kerabat mereka. Melalui sebuah firma hukum Belanda dan mereka menuntut kompensasi “kepuasan”. Dua minggu lalu, mengatakan bahwa kasus ini adalah dilarang, sehingga tidak ada kerusakan yang disebabkan. Pengacara menuduh akan segera memutuskan apakah mereka pergi ke pengadilan.

Untuk korban di Rawagede kompensasi lebih penting daripada menyesal. Janda CAWI berharap bahwa kunjungan uang Duta Besar. “Itu penting bagi orang-orang dari desa, seperti yang kita lakukan.”

Hari ini sepuluh kerabat langsung diberitahu bahwa yayasan Belanda Bagian Fair masing menerima 500 euro. Tapi juga bahwa mereka telah setengah jam setelah upacara belum sepenuhnya karena mereka tidak memahami pidato dan juga tidak ada yang memberitahu mereka. “Bisakah Anda menulis kepada saya,” kata janda Tijeng. “Aku takut aku ingat berbeda.”

Tepat apa yang dikatakan Van Dam di Rawagede

Duta Besar Nikolaos van Dam mengatakan di Rawagede: “Pemerintah Belanda telah berulang kali menyatakan permintaan maaf yang mendalam (menyampaikan Permintaan maaf) kepada orang-orang Indonesia untuk peristiwa tahun 1947 sebagai tahun 2005 oleh Menteri Luar Negeri, Bernard Bot. “

Ben Bot pada tahun 2005 tidak digunakan istilah ‘maaf’, tetapi ‘menyesal’ (menyesal).

Dalam kalimat berikutnya pidatonya, Van Dam pada pernyataan maaf dari pemerintah Belanda, yang diterjemahkan sebagai “pernyataan maaf”. Bagian terakhir dari pidato Van Dam datang harfiah dari pidato Bots tahun 2005. Kalimat terakhir yang adalah: “Atas nama pemerintah Belanda, saya ingin mengekspresikan rasa penyesalan yang mendalam (rasa penyesalan) bersaksi kepada orang yang menderita telah menjalani.”

Dalam terjemahan Belanda pidato Van Dam, Kedutaan Besar memberikan kepada pers, tidak menyebutkan permintaan maaf atau alasan, hanya ‘menyesal’. Van Dam, bukan pada apakah ada perbedaan dalam versi Bahasa Indonesia: “Anda dapat merasa bebas untuk menelepon alasan. Bagi saya itu adalah sama. Anda hanya bisa bertanya-tanya apakah mungkin untuk meminta maaf atas nama generasi sebelumnya. “

About these ads

0 Responses to “HAM : Kejahatan Perang Tentara Belanda Di Rawagede”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,156,478 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 118 other followers

%d bloggers like this: