01
Jun
11

Pidato Kebangsaan : VOC Gaya Baru [BJ Habibie]

Rabu, 01/06/2011 16:37 WIB
Habibie Sebut ‘VOC’, SBY Minta Renegosiasi Kontrak Asing 
Rachmadin Ismail – detikNews

Habibie Sebut 'VOC', SBY Minta Renegosiasi Kontrak Asing

Jakarta – Ada yang menarik dari pidato mantan presiden BJ Habibie. Pengalihan kekayaan alam Indonesia ke pihak asing di era globalisasi dianggapnya bentuk VOC gaya baru. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merespons hal ini dengan mewacanakan renegosiasi kontrak dengan perusahaan asing.

Untuk diketahui, VOC adalah kepanjangan dari (Verenigte Oostindische Companie), sebuah organisasi kamar dagang Belanda yang mengeruk kekayaan Tanah Air saat zaman penjajahan dulu. Kini, pengalihan kekayaan alam negara ke pihak asing, dianggap oleh Habibie sebagai VOC dengan baju baru.

“Salah satu manifestasi globalisasi dalam bidang ekonomi, misalnya, adalah pengalihan kekayaan alam suatu negara ke negara lain, yang setelah diolah dengan nilai tambah yang tinggi, kemudian menjual produk-produk ke negara asal, sedemikian rupa sehingga rakyat harus membeli jam kerja bangsa lain. Ini adalah penjajahan dalam bentuk baru, neo-colonialism, atau dalam pengertian sejarah kita, suatu “VOC (Verenigte Oostindische Companie) dengan baju baru,” kata Habibie.

Hal tersebut dia sampaikan saat menyampaikan pidato peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/6/2011).

“Implementasi sila ke-5 untuk menghadapi globalisasi dalam makna neo-colnialism atau “VOC-baju baru” itu adalah bagaimana kita memperhatikan dan memperjuangkan “jam kerja” bagi rakyat Indonesia sendiri, dengan cara meningkatkan kesempatan kerja melalui berbagai kebijakan dan strategi yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat,” tambah Habibie.

Apa yang disampaikan Habibie langsung mendapat respons positif dari SBY. Saat mendapat giliran pidato, SBY menyampaikan kesamaan pandangannya dengan Habibie dalam hal pengembalian kekayaan negara ke kantong sendiri.

“Saya setuju. Itulah kita lakukan kontrak-kontrak baru benar dan adil. Mari kita ubah agar tidak terjadi lagi di masa depan,” ucap SBY.

Nah, pernyataan SBY rupanya tidak hanya berhenti di situ. Dalam acara pemaparan laporan BPK tentang keuangan pemerintah, SBY kembali menegaskan pentingnya renegosiasi kontrak dengan pejabat asing.

Menurut kepala negara, pemerintah sedang melakukan analisa ulang dari kontrak-kontrak yang sudah ada. Apakah kontrak tersebut sudah benar-benar logis dan menguntungkan negara.

“Saya tidak akan menyalahkan masa lalu, bisa jadi dulu memang kita sangat memerlukan investasi untuk industri kita. Barangkali bargaining position kita juga tidak sekuat sekarang terjadilah kontrak itu. Tetapi manakala kontrak itu sangat menciderai rasa keadilan dan tidak logis, ada pintu sebetulnya untuk bicara baik-baik renegosiasi, dengan catatan dalam rangka sanctity of contract,” kata SBY di Istana Negara.

“Sangat bisa ada retaliasi. Dengan cara baik-baik renegosiasi itupun terbuka. Pemerintah sekarang sedang menempuh itu dengan cara sebijak-bijaknya untuk tujuan yang baik. Yang jelas kontrak sekarang dan ke depan ingin kita pastikan semua berjalan logis, lancar dan adil, membawa manfaat,” tegas SBY.

(mad/anw)

Rabu, 01/06/2011 18:14 WIB
Banyak Bicara Soekarno di Pidato Pancasila, Mega Penuhi TOR MPR 
Laurencius Simanjuntak – detikNews

Banyak Bicara Soekarno di Pidato Pancasila, Mega Penuhi TOR MPR

Jakarta – Dalam pidatonya di Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni, Megawati Soekarnoputri banyak berbicara tentang sosok Soekarno. Apa yang dilakukan Presiden ke-5 RI itu hanya memenuhi term of refference (TOR) dari MPR sebagai penyelenggara.

Wasekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menjelaskan, Megawati selain diminta berpidato sebagai Presiden ke-5 RI, juga sebagai putri Bung Karno, yang pertama kali mencetuskan gagasan Pancasila.

“Ibu Megawati diminta menjelaskan suasana kebatinan dan aspek kontemplatif Soekarno dalam menggali Pancasila. Jadi mau tidak mau harus bicara Bung Karno,” kata Hasto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/6/2011).

Sementara itu, kata Hasto, Habibie diminta untuk berpidato Pancasila dalam perspektif masa transisi Indonesia. Sedangkan Presiden SBY diminta untuk berpidato Pancasila dalam perspektif kekinian dan yang akan datang.

“Jadi beliau-beliau berbicara Pancasila dalam satu tarikan nafas sejarah perjalanan kebangsaan kita,” ujarnya.

Hasto melanjutkan, Megawati diminta untuk menjelaskan proses penggalian Soekarno terhadap nilai-nilai Pancasila karena selama ini lima dasar itu, sebagaima dilakukan oleh Orde Baru, telah dicabut dari prosesnya.

“Orba menutupi sejarah Pancasila sebagai sesuatu yang sudah jadi, tanpa proses panjang oleh Soekarno,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam pidato Megawati menyampaikan dialektika pemikiran Soekarno mulai dari umur 15 tahun ketika bersekolah di HBS Surabaya dan tinggal di rumah HOS Tjokroaminoto, dalam penjara dan pembuangan, sampai akhirnya mencetuskan ide Pancasila dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945.

“Berbicara tentang Pancasila, tidak bisa tidak kita mesti berbicara tentang Bung Karno, bukan karena beliau Bapak Saya, tetapi justru sebagai penggali Pancasila dan sekaligus sebagai Proklamator Bangsa,” kata Megawati.

(lrn/anw)

Rabu, 01/06/2011 12:08 WIB
SBY Setuju Mega, Pancasila Tak Bisa Dilepaskan dari Bung Karno 
Laurencius Simanjuntak – detikNews

SBY Setuju Mega, Pancasila Tak Bisa Dilepaskan dari Bung Karno

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi penyampai pidato kebangsaan terakhir dalam peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni di Gedung MPR. Dalam pidatonya, SBY membenarkan pernyataan Megawati bahwa bicara Pancasila tidak bisa dilepaskan dari sosok Soekarno.

“Saya setuju apa yang disampaikan Ibu Megawati, tidak mungkin bicara Pancasila tanpa bicara Bung Karno,” kata SBY disambut tepuk tangan 600-an hadirin.

Hal itu disampaikan SBY dalam pidato kebangsaan di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/6/2011). Sebelum SBY, Presiden ke-3 RI BJ Habibie dan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri sudah menyampaikan pidato.

SBY mengapresiasi peran Bung Karno sebagai pejuang, pemikir, dan sebagai penggali nilai-nilai Pancasila.

“Rumusan-rumusan berubah dari masa ke masa, tapi substansi Pancasila tidak berubah yakni yang disampaikan Bung Karno dalam pidato di depan BPUPKI,” kata SBY disambut riuh tepuk tangan.

Sebelumnya, pidato Megawati banyak membicarakan tentang peran Bung Karno sebagai penggali Pancasila. Megawati mengatakan, Pancasila tidak bisa dilepaskan dari sosok proklamator Bung Karno.

“Bukan karena dia bapak saya, tapi sebagai penggali Pancasila proklamator bangsa,” kata Megawati disambut tawa.

Gagasan Pancasila yang menjadi dasar NKRI saat ini dicetuskan pertama kali oleh Bung Karno di depan rapat Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1 Juni 1945. Soekarno mengemukakan dasar-dasar sebagai berikut: Kebangsaan; Internasionalisme; Mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan; Kesejahteraan; Ketuhanan.

(lrn/anw)

Rabu, 01/06/2011 11:45 WIB
Mega Menangis Baca Lirik ‘Pancasila Rumah Kita’ 
Rachmadin Ismail – detikNews

Mega Menangis Baca Lirik 'Pancasila Rumah Kita'

Jakarta – Lirik lagu ciptaan musisi Franky Sahilatua, ‘Pancasila Rumah Kita’, dibacakan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri saat menyampaikan pidato dalam rangka Hari Lahir Pancasila. Kala mengucap lirik lagu tersebut, suara Mega bergetar. Dia menahan tangis.

Mega membacakan pidatonya setelah mantan Presiden Habibie berorasi di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Rabu (1/6/2011). Pidato Mega seperti biasa diawali dengan kata “Merdeka!” sembari menangkat tangan kanan.

“Saya ingin kembali sampaikan, cuplikan lagu dari Franky Sahilatua, sahabat saya, dalam syair lagu Pancasila Rumah Kita,” ujar Mega yang mengenakan kebaya putih dan kain merah.

Mega melafalkan lirik itu dengan suara bergetar. Suaranya merendah. Dia menitikkan air mata. Berikut ini cuplikan lirik ‘Pancasila Rumah Kita’ yang disampaikan Mega:

Pancasila rumah kita, rumah untuk kita semua
nilai dasar Indonesia, rumah kita selamanya
untuk semua puji namanya
untuk semua cinta sesama
untuk semua wadah menyatu
untuk semua bersambung rasa
untuk semua saling membagi
pada setiap insan
sama dapat sama rasa

oooh Indonesiaku
oooh Indonesia

Usai berpidato, Mega mendapat tepuk tangan meriah dari para hadirin. Mega turun panggung dengan dijemput Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo. Setelah itu, dia disambut Ketua MPR Taufiq Kiemas.

Berbeda dengan Habibie yang usai pidato menyalami Presiden SBY dan Wapres Boediono, Mega langsung menuju ke kursinya. Setelah Mega berpidato, SBY mendapatkan kesempatan berikutnya untuk berpidato.

(vit/nrl)

Rabu, 01/06/2011 10:59 WIB
Habibie Pidato Pancasila, SBY Mencatat 
Laurencius Simanjuntak – detikNews

Habibie Pidato Pancasila, SBY Mencatat

Jakarta – Presiden ke-3 RI BJ Habibie menyampaikan pidato yang memukau dalam peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni di Gedung MPR. Di sela-sela pidato kebangsaan sang profesor yang dihujani tepuk tangan, Presiden SBY langsung mengeluarkan sebuah kertas untuk mencatat.

Pantauan detikcom di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Rabu (1/6/2011), SBY juga mengeluarkan alat tulis dan mencatat di sebuah kertas yang dialasi sebuah papan. Tidak diketahui apa yang dicatat SBY yang juga akan menyampaikan pidato kebangsaan di urutan ke-3, usai Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Dalam pidatonya, Habibie menggunakan bahasa yang lugas dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kritis kepada seluruh elemen bangsa. Habibie mengajak para hadirin menjawab “di manakah Pancasila kini berada?”.

“Pertanyaan ini penting dikemukakakan. Sejak reformasi 1998, Pancasila seolah tenggelam dalam sejarah, Pancasila seolah hilang dalam memori kolektif bangsa, jarang diucapkan, jarang dikutip,” kata Habibie.

“Pancasila kini tersandar di lorong sunyi di tengah-tengah hiruk pikuk demokrasi dan kebebasan berpolitik,” imbuhnya.

Habibie mengkritisi, Pancasila saat ini hanya disebut sebagai dasar Pancasila, namun tidak menjadi pilar dalam membangun bangsa. Meski pernah menjadi bagian pemerintahan Orde Baru, Habibie juga secara lugas mengkritik pemerintahan Soeharto yang menjadikan Pancasila sebagai alat kekuasaan dengan segala monopoli tafsirnya.

(lrn/anw)

Rabu, 01/06/2011 11:33 WIB
Pidato Lengkap BJ Habibie yang Memukau 
Rachmadin Ismail – detikNews
Jakarta – Mantan Presiden BJ Habibie mengungkapan secara tepat analisanya mengenai penyebab nilai-nilai Pancasila yang seolah-olah diabaikan pasca era reformasi. Tak heran bila pidato yang disampaikannya secara berapi-api itu memukau para hadirin puncak peringatan Hari Lahir Pancasila.

Acara itu dihadiri oleh Presiden Kelima Megawati dan Presiden SBY. Mereka berpidato bergiliran. Berikut ini teks pidato lengkap Habibie yang disampaikan dalam acara yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/6/2011).

Assalamu ‘alaikum wr wb, salam sejahtera untuk kita semua.

Hari ini tanggal 1 Juni 2011, enam puluh enam tahun lalu, tepatnya 1 Juni 1945, di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Bung Karno menyampaikan pandangannya tentang fondasi dasar Indonesia Merdeka yang beliau sebut dengan istilah Pancasila sebagai philosofische grondslag (dasar filosofis) atau sebagai weltanschauung (pandangan hidup) bagi Indonesia Merdeka.

Selama enam puluh enam tahun perjalanan bangsa, Pancasila telah mengalami berbagai batu ujian dan dinamika sejarah sistem politik, sejak jaman demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, era Orde Baru hingga demokrasi multipartai di era reformasi saat ini. Di setiap jaman, Pancasila harus melewati alur dialektika peradaban yang menguji ketangguhannya sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia yang terus berkembang dan tak pernah berhenti di satu titik terminal sejarah.

Sejak 1998, kita memasuki era reformasi. Di satu sisi, kita menyambut gembira munculnya fajar reformasi yang diikuti gelombang demokratisasi di berbagai bidang. Namun bersamaan dengan kemajuan kehidupan demokrasi tersebut, ada sebuah pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama: Di manakah Pancasila kini berada?

Pertanyaan ini penting dikemukakan karena sejak reformasi 1998, Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik.

Mengapa hal itu terjadi? Mengapa seolah kita melupakan Pancasila?

Para hadirin yang berbahagia,

Ada sejumlah penjelasan, mengapa Pancasila seolah “lenyap” dari kehidupan kita. Pertama, situasi dan lingkungan kehidupan bangsa yang telah berubah baik di tingkat domestik, regional maupun global. Situasi dan lingkungan kehidupan bangsa pada tahun 1945 — 66 tahun yang lalu — telah mengalami perubahan yang amat nyata pada saat ini, dan akan terus berubah pada masa yang akan datang. Beberapa perubahan yang kita alami antara lain:
(1) terjadinya proses globalisasi dalam segala aspeknya;
(2) perkembangan gagasan hak asasi manusia (HAM) yang tidak diimbagi dengan kewajiban asasi manusia (KAM);
(3) lonjakan pemanfaatan teknologi informasi oleh masyarakat, di mana informasi menjadi kekuatan yang amat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga yang rentan terhadap “manipulasi” informasi dengan segala dampaknya.

Ketiga perubahan tersebut telah mendorong terjadinya pergeseran nilai yang dialami bangsa Indonesia, sebagaimana terlihat dalam pola hidup masyarakat pada umumnya, termasuk dalam corak perilaku kehidupan politik dan ekonomi yang terjadi saat ini. Dengan terjadinya perubahan tersebut diperlukan reaktualisasi nilai-nilai pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai persoalan yang dihadapi saat ini dan yang akan datang, baik persoalan yang datang dari dalam maupun dari luar. Kebelum-berhasilan kita melakukan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila tersebut menyebabkan keterasingan Pancasila dari kehidupan nyata bangsa Indonesia.

Kedua, terjadinya euphoria reformasi sebagai akibat dari traumatisnya masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu yang mengatasnamakan Pancasila. Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya ‘amnesia nasional’ tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai grundnorm (norma dasar) yang mampu menjadi payung kebangsaan yang menaungi seluruh warga yang beragam suku bangsa, adat istiadat, budaya, bahasa, agama dan afiliasi politik. Memang, secara formal Pancasila diakui sebagai dasar negara, tetapi tidak dijadikan pilar dalam membangun bangsa yang penuh problematika saat ini.

Sebagai ilustrasi misalnya, penolakan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru, menjadi penyebab mengapa Pancasila kini absen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus diakui, di masa lalu memang terjadi mistifikasi dan ideologisasi Pancasila secara sistematis, terstruktur dan massif yang tidak jarang kemudian menjadi senjata ideologis untuk mengelompokkan mereka yang tak sepaham dengan pemerintah sebagai “tidak Pancasilais” atau “anti Pancasila” . Pancasila diposisikan sebagai alat penguasa melalui monopoli pemaknaan dan penafsiran Pancasila yang digunakan untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan. Akibatnya, ketika terjadi pergantian rezim di era reformasi, muncullah demistifikasi dan dekonstruksi Pancasila yang dianggapnya sebagai simbol, sebagai ikon dan instrumen politik rezim sebelumnya. Pancasila ikut dipersalahkan karena dianggap menjadi ornamen sistem politik yang represif dan bersifat monolitik sehingga membekas sebagai trauma sejarah yang harus dilupakan.

Pengaitan Pancasila dengan sebuah rezim pemerintahan tententu, menurut saya, merupakan kesalahan mendasar. Pancasila bukan milik sebuah era atau ornamen kekuasaan pemerintahan pada masa tertentu. Pancasila juga bukan representasi sekelompok orang, golongan atau orde tertentu. Pancasila adalah dasar negara yang akan menjadi pilar penyangga bangunan arsitektural yang bernama Indonesia. Sepanjang Indonesia masih ada, Pancasila akan menyertai perjalanannya. Rezim pemerintahan akan berganti setiap waktu dan akan pergi menjadi masa lalu, akan tetapi dasar negara akan tetap ada dan tak akan menyertai kepergian sebuah era pemerintahan!

Para hadirin yang berbahagia,

Pada refleksi Pancasila 1 Juni 2011 saat ini, saya ingin menggarisbawahi apa yang sudah dikemukakan banyak kalangan yakni perlunya kita melakukan reaktualisasi, restorasi atau revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan bangsa masa kini dan masa datang. Problema kebangsaan yang kita hadapi semakin kompleks, baik dalam skala nasional, regional maupun global, memerlukan solusi yang tepat, terencana dan terarah dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pemandu arah menuju hari esok Indonesia yang lebih baik.

Oleh karena Pancasila tak terkait dengan sebuah era pemerintahan, termasuk Orde Lama, Orde Baru dan orde manapun, maka Pancasila seharusnya terus menerus diaktualisasikan dan menjadi jati diri bangsa yang akan mengilhami setiap perilaku kebangsaan dan kenegaraan, dari waktu ke waktu. Tanpa aktualisasi nilai-nilai dasar negara, kita akan kehilangan arah perjalanan bangsa dalam memasuki era globalisasi di berbagai bidang yang kian kompleks dan rumit.

Reformasi dan demokratisasi di segala bidang akan menemukan arah yang tepat manakala kita menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila dalam praksis kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh toleransi di tengah keberagaman bangsa yang majemuk ini. Reaktualisasi Pancasila semakin menemukan relevansinya di tengah menguatnya paham radikalisme, fanatisme kelompok dan kekerasan yang mengatasnamakan agama yang kembali marak beberapa waktu terakhir ini. Saat infrastruktur demokrasi terus dikonsolidasikan, sikap intoleransi dan kecenderungan mempergunakan kekerasan dalam menyelesaikan perbedaan, apalagi mengatasnamakan agama, menjadi kontraproduktif bagi perjalanan bangsa yang multikultural ini. Fenomena fanatisme kelompok, penolakan terhadap kemajemukan dan tindakan teror kekerasan tersebut menunjukkan bahwa obsesi membangun budaya demokrasi yang beradab, etis dan eksotis serta menjunjung tinggi keberagaman dan menghargai perbedaan masih jauh dari kenyataan.

Krisis ini terjadi karena luruhnya kesadaran akan keragaman dan hilangnya ruang publik sebagai ajang negosiasi dan ruang pertukaran komunikasi bersama atas dasar solidaritas warganegara. Demokrasi kemudian hanya menjadi jalur antara bagi hadirnya pengukuhan egoisme kelompok dan partisipasi politik atas nama pengedepanan politik komunal dan pengabaian terhadap hak-hak sipil warganegara serta pelecehan terhadap supremasi hukum.

Dalam perspektif itulah, reaktualisasi Pancasila diperlukan untuk memperkuat paham kebangsaan kita yang majemuk dan memberikan jawaban atas sebuah pertanyaan akan dibawa ke mana biduk peradaban bangsa ini berlayar di tengah lautan zaman yang penuh tantangan dan ketidakpastian? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu menyegarkan kembali pemahaman kita terhadap Pancasila dan dalam waktu yang bersamaan, kita melepaskan Pancasila dari stigma lama yang penuh mistis bahwa Pancasila itu sakti, keramat dan sakral, yang justru membuatnya teraleinasi dari keseharian hidup warga dalam berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah tata nilai luhur (noble values), Pancasila perlu diaktualisasikan dalam tataran praksis yang lebih ‘membumi’ sehingga mudah diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan.

Para hadirin yang berbahagia,

Sebagai ilustrasi misalnya, kalau sila kelima Pancasila mengamanatkan terpenuhinya “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, bagaimana implementasinya pada kehidupan ekonomi yang sudah menggobal sekarang ini?

Kita tahu bahwa fenomena globalisasi mempunyai berbagai bentuk, tergantung pada pandangan dan sikap suatu Negara dalam merespon fenomena tersebut. Salah satu manifestasi globalisasi dalam bidang ekonomi, misalnya, adalah pengalihan kekayaan alam suatu Negara ke Negara lain, yang setelah diolah dengan nilai tambah yang tinggi, kemudian menjual produk-produk ke Negara asal, sedemikian rupa sehingga rakyat harus “membeli jam kerja” bangsa lain. Ini adalah penjajahan dalam bentuk baru, neo-colonialism, atau dalam pengertian sejarah kita, suatu “VOC (Verenigte Oostindische Companie) dengan baju baru”.

Implementasi sila ke-5 untuk menghadapi globalisasi dalam makna neo-colnialism atau “VOC-baju baru” itu adalah bagaimana kita memperhatikan dan memperjuangkan “jam kerja” bagi rakyat Indonesia sendiri, dengan cara meningkatkan kesempatan kerja melalui berbagai kebijakan dan strategi yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan usaha meningkatkan “Neraca Jam Kerja” tersebut, kita juga harus mampu meningkatkan “nilai tambah” berbagai produk kita agar menjadi lebih tinggi dari “biaya tambah”; dengan ungkapan lain, “value added” harus lebih besar dari “added cost”. Hal itu dapat dicapai dengan peningkatan produktivitas dan kualitas sumberdaya manusia dengan mengembangkan, menerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam forum yang terhormat ini, saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para tokoh dan cendekiawan di kampus-kampus serta di lembaga-lembaga kajian lain untuk secara serius merumuskan implementasi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam lima silanya dalam berbagai aspek kehidupan bangsa dalam konteks masa kini dan masa depan. Yang juga tidak kalah penting adalah peran para penyelenggara Negara dan pemerintahan untuk secara cerdas dan konsekuen serta konsisten menjabarkan implementasi nilai-nilai Pancasila tersebut dalam berbagai kebijakan yang dirumuskan dan program yang dilaksanakan. Hanya dengan cara demikian sajalah, Pancasila sebagai dasar Negara dan sebagai pandangan hidup akan dapat ‘diaktualisasikan’ lagi dalam kehidupan kita.

Memang, reaktualisasi Pancasila juga mencakup upaya yang serius dari seluruh komponen bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai sebuah visi yang menuntun perjalanan bangsa di masa datang sehingga memposisikan Pancasila menjadi solusi atas berbagai macam persoalan bangsa. Melalui reaktualisasi Pancasila, dasar negara itu akan ditempatkan dalam kesadaran baru, semangat baru dan paradigma baru dalam dinamika perubahan sosial politik masyarakat Indonesia.

Para hadirin yang saya hormati,

Oleh karena itu saya menyambut gembira upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang akhir-akhir ini gencar menyosialisasikan kembali empat pilar kebangsaan yang fundamental: Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Keempat pilar itu sebenarnya telah lama dipancangkan ke dalam bumi pertiwi oleh para founding fathers kita di masa lalu. Akan tetapi, karena jaman terus berubah yang kadang berdampak pada terjadinya diskotinuitas memori sejarah, maka menyegarkan kembali empat pilar tersebut, sangat relevan dengan problematika bangsa saat ini. Sejalan dengan itu, upaya penyegaran kembali juga perlu dilengkapi dengan upaya mengaktualisasikan kembali nilai-nilai yang terkandung dalam keempat pilar kebangsaan tersebut.

Marilah kita jadikan momentum untuk memperkuat empat pilar kebangsaan itu melalui aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai weltanschauung, yang dapat menjadi fondasi, perekat sekaligus payung kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan membumikan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian kita, seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai permusyawaratan dan keadilan sosial, saya yakin bangsa ini akan dapat meraih kejayaan di masa depan. Nilai-nilai itu harus diinternalisasikan dalam sanubari bangsa sehingga Pancasila hidup dan berkembang di seluruh pelosok nusantara.

Aktualisasi nilai-nilai Pancasila harus menjadi gerakan nasional yang terencana dengan baik sehingga tidak menjadi slogan politik yang tidak ada implementasinya. Saya yakin, meskipun kita berbeda suku, agama, adat istiadat dan afiliasi politik, kalau kita mau bekerja keras kita akan menjadi bangsa besar yang kuat dan maju di masa yang akan datang.

Melalui gerakan nasional reaktualisasi nilai-nilai Pancasila, bukan saja akan menghidupkan kembali memori publik tentang dasar negaranya tetapi juga akan menjadi inspirasi bagi para penyelenggara negara di tingkat pusat sampai di daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang telah diamanahkan rakyat melalui proses pemilihan langsung yang demokratis. Saya percaya, demokratisasi yang saat ini sedang bergulir dan proses reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung akan lebih terarah manakala nilai-nilai Pancasila diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian yang bisa saya sampaikan. Terimakasih atas perhatiannya.

Wassalamu ‘alaikum wr wb.

(lh/nrl)

Rabu, 01/06/2011 11:15 WIB
Pidato di Hari Pancasila, Habibie Disambut Standing Applause 
Rachmadin Ismail – detikNews

Pidato di Hari Pancasila, Habibie Disambut Standing Applause

Jakarta – Pidato mantan Presiden BJ Habibie mendapat apresiasi luar biasa di peringatan hari lahir Pancasila. Habibie berpidato berapi-api dan membuat hadirin terpukau.

Pengamatan detikcom, Rabu (1/6/2011), Habibie mendapat standing applause dari hadirin usai berpidato di Gedung MPR, Senayan, Jakarta. Ketua MPR Taufiq Kiemas tidak segan-segan mencium tangan Habibie.

Habibie berpidato sekitar 30 menit. Habibie mengenakan batik warna coklat dan peci hitam. Habibie menyoroti berbagai permasalahan yang berhubungan dengan Pancasila. Ia juga kadang menyelipkan bahasa Belanda dan bahasa Jerman dalam pidatonya.

“Mengapa seolah kita melupakan Pancasila? Ada sejumlah penjelasan mengapa Pancasila seolah lenyap. Salah satunya karena situasi dan lingkungan perubahan kehidupan bangsa baik di tingkat domestik, regional dan global sejak tahun 1945 atau 66 tahun yang lalu telah mengalami perubahan yang nyata,” kata Habibie yang disambut tepuk tangan meriah hadirin.

Usai Habibie berpidato, hadirin berdiri dan bertepuk tangan. TK terlihat keluar dari kursinya sambil menghampiri Habibie dan mencium tangan Habibie.

Habibie juga menyalami Presiden SBY, Wapres Boediono, Ibu Negara Ani Yudhoyono dan Ibu Herawati serta mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan eks Wapres Try Sutrisno.

(aan/fay)

Pancasila Tidak Terimplementasi dalam Batang Tubuh UUD
Rabu, 1 Juni 2011 | 13:15

[JAKARTA] Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, Pancasila di era reformasi sejak terjadinya amandemen, semakin tidak tergambarkan dan terimplementasikan di dalam batang tubuh UUD 1945, dan UU.

Oleh karena itu, sebagai pimpinan lembaga negara, ia menggangap perlu dilaksanakan revitalisasi Pancasila saat ini.

Saat ditemui sebelum menghadiri Pidato Kebangsaan Memperingati Kelahiran Pancasila, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/6), politisi dari fraksi Demokrat ini mencontohkan, perubahan tersebut dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini masyarakat menjadi mudah marah. Tindakan anarkisme, terorisme, menurutnya, jelas tidak sesuai dan bertentangan dengan sila pertama dan sila kedua dari Pancasila.

“Manakala kita bicara UU kita melupakan masalah keadilan bagi masyarakat,” katanya.

Atas dasar itu, Marzuki menyatakan, pimpinan lembaga negara menganggap penting revitalisasi (penguatan) dari pengamalan Pancasila, namun tidak seperti saat Orde Baru. Revitalisasi ini dilakukan dengan membuka ruang diskusi dialog.

“Nah kita harapkan kehidupan brbagsa negara kita ke depan betul-betul di dasarkan pada nilai-nilai luhur pancasila,” kata mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu.

Sementara Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, mangatakan, Bung Karno Menggali nilai-nilai pancasila dari bumi pertiwi, namun saat ini pancasila mulai luntur. Ia mengatakan, bila Pancasila diperas menjadi tiga sila, dan diperas lagi menjadi satu sila, maka sila tersebut adalah, Kekeluargaan, dan gotong royong. Namun, kekeluargaan dan gotong royong itu semakin jauh dari tatanan masayarakat kita saat ini. Untuk itu, ia menyerukan kepada Kementerian Pendidikan Nasional agar Pancasila harus menjadi Mata ajar yang wajib diajarkan di sekolah.

“Agar mengajarkan Pancasila di sekolah karena genetrasi muda sudah mulai lupa. Dimana nilai-nilai pluralisme  Semakin hilang,” katanya.

Bulan Juni sebagai bulan kelahiran Pancasila, politisi dari Fraksi Golkar itu mengatakan, seharusnya menjadi momentum untuk mulai berbenah.

“Keadilan sosial jadi titik pijak kita untuk jangan lelah mewujudkannya hal tersebut, terutama kaum-kaum yang terpinggirkan yang hingga saat ini masih merasa belum merdeka. [FFS/A-21]

ANTARA/Arief Priyono

Pancasila Dinilai Tinggal Menjadi Kenangan

Mahasiswa yang tergabung dalam BEM se-Kota Kediri melakukan aksi di depan Balai Kota Kediri, Jawa Timur, dalam rangka memperingati Hari Kelahiran Pancasila, Rabu (1/6). Mereka menuntut dikembalikannya pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di pe

PS Tinggal Kenangan

Rabu, 01 Juni 2011 20:13 WIB
Pancasila Dinilai Tinggal Menjadi Kenangan

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Ichsanuddin Noorsy menilai Pancasila kini telah menjadi kenangan tanpa makna karena negara sudah tak lagi menghiraukan apalagi mengimplementasikannya. “Penjajahan di Indonesia sudah berjalan secara sistemik, sehingga sejak orde baru hingga orde reformasi Pancasila tinggal sebagai kenangan tidak bermakna,” katanya di Jakarta, Rabu.

 

Ia menilai, setelah Orde Baru berkuasa dan terlebih sejak Orde Reformasi bergulir, bangsa yang kaya dengan pemikiran harkat martabat kemanusiaan ini kehilangan keyakinan karena sistem ekonomi, politik dan hukumnya yang berlandaskan Pancasila telah berganti menjunjung tinggi nilai-nilai liberal.

Hal ini, menurut dia, telah menjadikan Indonesia kembali terjajah terutama secara ekonomi. Pancasila yang harusnya menjadi pandangan hidup, telah berganti menjadi Ekonomi liberal. Ia menambahkan, penghempasan nilai-nilai Pancasila justru didukung oleh para pengambil kebijakan.

“Saya mengatakan DPR bersama Pemerintah justru yang melahirkan UU sehingga ekonomi Indonesia secara struktural terjajah lebih mendalam. Kondisi ini membuktikan bahwa Indonesia bukan saja telah menyia-nyiakan Pancasila, juga telah menjungkirbalikkannya,” katanya.

Pengamat kritis itu menambahkan, dahulu Pancasila telah menjadi inspirasi bagi dunia. Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 berlanjut dengan tawarannya kepada PBB untuk menggunakan Pancasila sebagai piagam kehidupan pergaulan antarbangsa yang damai dan sejahtera.

Pancasila, menurut dia, mampu membangun keyakinan pada mereka yang mau membuka mata hati dan pikiran sebagai jalan yang benar dan lurus menuju masa depan yang adil dan penuh dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai ini tidak dimiliki oleh paham bangsa manapun di dunia.

“Pikiran Bung Karno yang jernih dalam menggali nilai-nilai bangsa Indonesia yang secara struktural terjajah dalam segala bentuk dan maknanya, telah memberi inspirasi kepada bangsa-bangsa Asia Afrika. Inspirasi ini membangun keyakinan bahwa sikap mendominasi atau menghegemoni suatu bangsa terhadap bangsa-bangsa melalui strategi dan taktik apapun tidak dibenarkan,” katanya.

Menurut dia, Pancasila waktu itu membuat Indonesia tidak hanya disegani tapi juga diakui sebagai bangsa yang kaya pemikiran dan kaya sumberdaya alamnya.

 

 

Redaktur: Krisman Purwoko
Sumber: antara

 

About these ads

0 Responses to “Pidato Kebangsaan : VOC Gaya Baru [BJ Habibie]”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,242,699 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 124 other followers

%d bloggers like this: