Archive for June, 2011

29
Jun
11

Kenegarawanan : Revolusi Pancasila Demi Supremasi Pancasila

REVOLUSI PANCASILA

Pelajaran Pancasila Dihapus? Ini Jawaban Anggota DPR

Ungkapan REVOLUSI PANCASILA dikemukakan secara terbuka pada acara peringatan 110 tahun hari kelahiran Bung Karno tanggal 6 Juni 2011 oleh Benteng Penegak Pancasila (BPP) bertempat di Gedung DHN45, Jalan Menteng Raya 31, Jakarta Pusat 10340. Sebenarnya ungkapan tersebut diserukan demi berbagai upaya2 perkuatan internalisasi atau pembudayaan paham Pancasila di segenap lapisan masyarakat Indonesia pasca Pidato-pidato Kebangsaan tanggal 1 Juni 2011 di Gedung Nusantara IV, MPR RI. Sehingga oleh karenanya patutlah serta merta distrukturkan menjadi semisal Badan Pembudayaan Pancasila (BPP) merujuk seperti model yang telah dikembangkan oleh Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (organisasi induk DHN45) yang berpedoman kerja pada Jiwa Semangat Nilai2 45 (JSN45). Pembudayaan disini dapat dijabarkan dalam beberapa wacana, cara atau program, yang secara terserak sebetulnya telah dilakukan oleh beberapa satuan kegiatan masyarakat peduli Pancasila. Dan penyatuan gerak antar berbagai satuan itulah yang dapat kemudian dikerucutkan jadi lingkup kerja Badan Pembudayaan Pancasila dimaksud demi penegakan SUPREMASI PANCASILA.

Ragam pembudayaan Pancasila dapat dikomunikasikan dari cara yang sederhana seperti (1) wacana Lima Jari [Hans SB, Jala Sutra, Juni 2010] tentang Lima Sila gapai sejahtera batiniah yaitu Jari Tengah yaitu Jari Tertinggi sebagai symbol sila ke-1 “Ketuhanan Yang Maha Esa”, Ibu Jari atau Jempol adalah Jari untuk tanda penghargaan sebagai symbol sila ke-2 “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”, Jari Telunjuk, Jari beragam fungsi, tanda mengingat, menunjuk, mengarahkan dan symbol angka 1 yakni sila ke-3 “Persatuan Indonesia”, Jari Kelingking, Jari terkecil yang bermakna rakyat kecil merujuk sila ke-4 “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Jari Manis, Jari yang dimanjakan dengan hiasan, symbol status social seseorang dan symbol kesejahteraan sebagaimana sila ke-5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, sampai dengan (2) cara lebih serius melalui misalnya Penghayatan Ketuhanan Yang Maha Esa mengingat bahwa pemahaman sila ke-1 itu memberikan dampak penjiwaan berperilaku kepada sila2 yang lain [Majelis KAUMAN]. (3) Beberapa satuan kerja masyarakat bahkan berprakarsa menerbitkan beragam judul buku tentang jabaran paham Pancasila ini, dan secara sistematik telah menguraikan kajian sedemikian dalamnya sehingga mempermudah pembacanya dapat memperoleh kedalaman makna daripada Pancasila, dlsb.

Keserentakan itulah yang patut diakomodasikan dalam satu gerakan bersama bernama Badan Pembudayaan Pancasila sehingga dapat menjadi satu kekuatan berskala nasional demi kepentingan pemenuhan amanat Pembukaan UUD 1945.

Bagaimanapun, dari catatan sejarah, semangat REVOLUSI PANCASILA antara lain telah menggerakkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dalam rangka perbaikan/pelurusan situasi dan kondisi liberalisasi politik ketika itu yang lalu menghadirkan Politik Demokrasi Terpimpin. Dalam konteks kekinian, maka seharusnya upaya serupa tapi tidak sama semisal perbaikan/pelurusan situasi dan kondisi liberalisasi ekonomi adalah guna menuju kehadiran Politik Ekonomi Terpimpin bagi pencapaian amanat sila ke-5 Pancasila.

Pada intinya bahwa wacana REVOLUSI PANCASILA itu adalah ditujukan demi penegakan SUPREMASI PANCASILA melalui upaya kebersamaan berstruktur BADAN PEMBUDAYAAN PANCASILA.

Jakarta, 29 Juni 2011

Pandji R Hadinoto, Komite Nasionalis Pancasila, eMail : komnaspan45@yahoo.com

Jumat, 01/07/2011 08:32 WIB

fotoNews

‘Dekrit Rakyat’

Fotografer – Ari Saputra
Kelompok Anti Pemerintah Keluarkan Dekrit Rakyat
Kelompok Anti Pemerintah Keluarkan 'Dekrit Rakyat'
Mimbar bebas ini diikuti ratusan simpatisan Gonas dari kalangan buruh, pemuda dan mahasiswa.
icon_star_off icon_star_off icon_star_off icon_star_off icon_star_off

Foto Lain

Gerakan Oposisi Nasional (Gonas) berencana mengeluarkan ‘dekrit rakyat’. Isi dekrit tersebut meminta Presiden SBY meletakan jabatannya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Koordinator Gonas dalam mimbar bebas di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (30/6/2011) malam. Kamis, 30/06/2011 22:28 WIB GONAS akan Terbitkan ‘Dekrit Rakyat’ Minta Presiden Mundur  Ari Saputra- detikNews

GONAS akan Terbitkan 'Dekrit Rakyat' Minta Presiden Mundur
“GONAS akan Terbitkan ‘Dekrit Rakyat’ Minta Presiden Mundur” Foto: Ari Saputra/detikcom

Jakarta – Sejumlah orang dari kelompok anti pemerintah, Gerakan Oposisi Nasional (Gonas) berencana mengeluarkan ‘dekrit rakyat’. Isi dekrit tersebut meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meletakan jabatannya. Sebab, Presiden SBY dianggap tidak mampu meneruskan kepemimpinan nasional. “Besok tepat tanggal 1 Juli, kita akan keluarkan Dekrit Rakyat yang meminta Presiden meletakan jabatannya. Presiden sudah tidak bisa lagi mengemban amanah konstitusi. Skandal dan kasus tidak pernah selesai terungkap, bahkan terus bertambah,” kata Koordinator Gonas, Effendi Salman dalam mimbar bebas di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jl Cikini Raya, Kamis (30/6/2011) malam. Pernyataan Effendi tersebut diutarakan di depan ratusan simpatisan Gonas dari kalangan buruh, pemuda dan mahasiswa. Menurut Effendi, massa aksi yang meminta SBY mundur mencapai ribuan. Dia menjamin, penerbitan dekrit rakyat yang disertai aksi massa ke depan Istana Negara akan berlangsung damai. Pemilihan tanggal 1 Juli bertepatan dengan dekrit presiden Soekarno 1 Juli 1959 lampau yang isinya antara lain membubarkan Dewan Konstituante. “Ada lebih dari 1600 yang sudah menyatakan siap dari kalangan buruh, mahasiswa dan pemuda. Kita akan melakuakn aksi damai meminta presiden mundur. Aparat keamanan tidak perlu khawatir, ini aksi tidak anarkis,” imbuh Effendi Salman. Mimbar bebas di TIM telah berjalan 4 bulan dan dilaksanakan tiap Selasa dan Jumat. Nantinya, usai menerbitkan dekrit rakyat, massa Gonas menyatakan akan melakukan mimbar bebas setiap hari selama satu pekan berturut-turut. Ajakan untuk menggelar aksi ini juga ramai di Facebook. Hingga pukul 22.30 WIB, tercatat ada 1.000 orang yang memberikan simpati. (Ari/mad)

Jumat, 01/07/2011 15:58 WIB

fotoNews

PendemoLongMarch

Fotografer – Ari Saputra
Pendemo Long March, Jl Cikini Macet
   

Pendemo Long March, Jl Cikini Macet
Kemacetan dikarenakan pendemo memenuhi badan jalan dan hanya menyisakan satu lajur untuk pengendara melintas.
icon_star_full icon_star_full icon_star_full icon_star_full icon_star_full

Foto Lain

Ribuan orang yang tergabung dalam Gerakan Oposisi Nasional (Gonas) long march dari TIM menuju Istana Negara. Akibatnya Jalan Cikini Raya dan Jalan Menteng Raya macet parah, Jumat (1/7).
Kamis, 30/06/2011 19:00 WIB

Jumat, 01/07/2011 13:33 WIB
Ratusan Pendemo Long March ke Istana, Jl Cikini Macet Parah 
Ari Saputra – detikNews

 Ratusan Pendemo Long March ke Istana, Jl Cikini Macet Parah” Ratusan Pendemo Long March ke Istana, Jl Cikini Macet Parah”
(Ari Saputra/detikcom)
//

Jakarta – Ratusan orang yang tergabung dalam Gerakan Oposisi Nasional (Gonas) long march dari TIM menuju Istana Negara. Akibatnya Jalan Cikini Raya dan Jalan Menteng Raya macet parah.

Pantauan detikcom, Jumat (1/7/2011), pukul 13.15 WIB, kemacetan dikarenakan pendemo memenuhi badan jalan dan hanya menyisakan satu lajur untuk pengendara melintas. Pendemo juga berjalan melawan arus di Jalan Cikini Raya menuju Gambir.

Pendemo membawa spanduk, bendera maupun poster anti-pemerintah. Salah satu satunya berbunyi ‘Presiden Gagal, Negara Kaya, Rakyat Miskin, Ganti Rezim, dan Ganti Sistem’.

Puluhan polisi mengawal ribuan pendemo yang bergerak long march ke Istana. Para pengendara diimbau mencari jalur lain menghindari jalan Cikini, Menteng, dan Gambir.

Pendemo berencana akan mengeluarkan dekrit rakyat untuk meminta Presiden SBY mundur. Hal ini karena SBY dinilai tidak bisa menjalankan amanat konstitusi.

(nik/vta)

fotoNews

Mahasiswa UBK

Fotografer – Ari Saputra
Mahasiswa UBK Demo Istana
   

Mahasiswa UBK Demo Istana
Masing-masing tubuh ditulisi cat warna merah bertuliskan ‘Turunkan SBY’.
icon_star_full icon_star_full icon_star_full icon_star_full icon_star_off

Foto Lain

16 Mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) beraksi di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (30/6). Mereka beraksi dengan melumuri tubuhnya dengan cat (body painting) warna putih.
Rabu, 29/06/2011 15:54 WIB

fotoNews

Tambang Emas Newmont

Fotografer – Dikhy Sasra
Mengintip Tambang Emas Newmont
Mengintip Tambang Emas Newmont
Penambangan biji/batuan yang mengandung mineral (tembaga, emas dan perak) dilakukan selama 24 jam tanpa henti.
icon_star_full icon_star_full icon_star_full icon_star_full icon_star_off

Foto Lain

Tambang Batu Hijau PT Newmont terletak di Nusa Tenggara Barat (NTB). detikcom berksempatan melihat dari dekat proses penambangan tembaga, emas dan perak di Sumbawa, NTB, tersebut. Kamis, 30/06/2011 08:19 WIB Perdebatan demokrasi dan kemakmuran  BBCIndonesia.com – detikNews Debat BBC mengenai demokrasi dan kemakmuranPanel diskusi sepakat bahwa Asia akan tetap menjadi kekuatan besar di dunia Kemakmuran tidak harus diawali dengan demokrasi ala-Barat tetapi kemakmuran bisa menjadi pendorong demokrasi, kata panel diskusi. Diskusi panel, yang diadakan BBC World Service dalam rangka liputan khusus Kekuatan Asia, menyebutkan bahwa kemakmuran di beberapa negara Asia, Korea Selatan dan Taiwan, tercipta sedangkan demokrasi tumbuh sebagai proses. “Hal yang terpenting adalah ekonomi suatu negara harus maju terlebih dulu, baru kemudian diikuti perubahan struktur politik,” kata Profesor Athar Hussain, Direktur Pusat Riset Asia, London School of Economics, Rabu (29/6). Pendapat senada juga diungkapkan oleh Dr Intan Syah Ichsan dari Universitas Exeter. Dia mencontohkan kasus Indonesia. Setelah puluhan tahun terkungkung dalam kerangka demokrasi semu dan puncaknya terjadi kerusuhan besar pada 1998, stabilitas di Indonesia berangsur-angsur pulih setelah masa tersebut bersamaan dengan perubahan sistem politik. “Demokrasi merupakan suatu proses yang harus dilalui dan untuk mencapai itu perlu tercipta stabilitas dulu,” kata ekonom asal Indonesia ini.

Prasyarat

Pandangan dua panelis tersebut jelas bertolak belakang dengan keyakinan beberapa aktivis Birma yang juga hadir dalam acara di Bursa London, London Stock Exchange ini. Menurut mereka, demokrasi khususnya model ala-Barat merupakan prasyarat terciptanya kemakmuran di negara mereka. Panelis juga sepakat bahwa kebebasan ala-Barat tidak bisa diadopsi apa adanya ke dalam sistem politik Asia, sebab setiap negara mempunyai karakteristik berbeda-beda. “Di tingkat mikro, kebebasan di Cina sekarang jauh lebih besar. Rakyat bisa berbicara mengenai apa saja di jalan-jalan. Tetapi mereka tetap memegang rasa hormat kepada pemimpin mereka,” kata Profesor Guy Liu dari Universitas Brunel, London. Jadi, lanjutnya, elit politik Cina tidak akan pernah mengklaim diri mereka lebih baik dari pemimpin yang ada karena mereka menghormati atasan dan menjaga kesantunan dan praktik tersebut hingga kini tetap bertahan di tengah kemajuan ekonomi.

Di mana kekuatan Asia?

Asia diperkirakan akan semakin berpengaruh di kancah politik dan ekonomi dunia, walaupun kekuatan Asia di bidang ekonomi dan politik ini tidak bisa disebut sebagai satu kesatuan kekuatan. “Sebab terjadi persaingan antara satu negara Asia dengan negara Asia lain dan persaingan ini akan semakin terasa di masa depan,” kata Profesor Athar. Dyah Widiastuti Dyah Widiastuti, mahasiswi asal Indonesia, menuturkan pengalamannya di bawah pemerintahan Orde Lama Selain itu, di internal setiap negara pun mengalami ketimpangan pembangunan dan kecenderungan ini masih akan terjadi. Sebagai contoh, gaung pembangunan ekonomi di Indonesia, India dan Cina jauh lebih terasa dibanding pembangunan di tingkat pedesaan. Hasilnya, kemakmuran baru dirasakan oleh masyarakat perkotaan, demikian salah satu kesimpulan diskusi. Diskusi BBC World Service diikuti oleh sekitar 100 peserta dari kalangan akademis dan masyarakat Asia di London. (bbc/bbc)

Waspadai Arus Balik Modal Asing
Doty Damayanti | Erlangga Djumena | Selasa, 28 Juni 2011 | 14:13 WIB
SHUTTERSTOCK
JAKARTA, KOMPAS.com – Indonesia perlu mewaspadai arus balik modal asing (reversed capital inflow) pasca berakhirnya kebijakan uang longgar (quantitave easing-QE) yang diterapkan Bank Sentral Amerika Serikat. “Bank sentral Indonesia perlu menyiapkan cadangan devisa sebagai antisipasi untuk meredam gejolak pasar uang jika tiba-tiba terjadi penarikan portofolio asing,” ujar Ekonom Merril Lynch Chua Hak Bin dalam perbincangan dengan Kompas, Selasa (28/6/2011). The Fed, Bank Sentral AS, mulai menerapkan QE tahun lalu dengan tujuan mempercepat pemulihan ekonomi negara Paman Sam yang ambruk akibat krisis finansial 2008. Pada prinsipnya QE dilakukan dengan seolah-olah ada penambahan uang milik bank sentral. Uang maya tersebut kemudian bergerak ke perbankan dan pasar modal melalui pembelian aset berupa saham, obligasi korporat, maupun obligasi pemerintah. Langkah bank-bank sentral melakukan QE ini tidak terlalu bermasalah selagi pelaku pasar dan pengguna uang pemerintah tersebut masih mempercayainya. Masalahnya adalah ketika hal ini semakin sering dilakukan – maka nilai mata uang dari negara tersebut akan terus tergerus dengan cepat dan merugikan siapapun yang memegangnya. Hak Bin mengatakan negara-negara emerging market di Asia Tenggara seperti Indonesia dan Thailand menikmati derasnya masuknya modal asing yang luar biasa dalam dua tahun terakhir.   “Laju capital inflow mencapai empat kali lipat dibandingkan sebelum masa krisis, Ini mengkhawatirkan. Kepemilikan asing atas surat berharga negara milik pemerintah Indonesia sudah mencapai 30,6 persen,” kata Hak Bin.

Posisi cadangan devisa Indonesia yang mencapai 100 miliar dollar AS dinilai cukup kuat untuk mengatasi goncangan. Cadangan itu diperlukan untuk menopang rupiah agar tidak jatuh terlalu dalam jika terjadi arus modal keluar dalam jumlah besar.

Laporan Khusus

29
Jun
11

Lingkungan : Muslim Jerman Kelola Masjid Ramah Lingkungan

Begini Muslim Jerman Mengelola Masjid Ramah Lingkungan Pertama di Dunia

Masjid Norderstedt

Masjid di Jerman

Saturday, 25 June 2011 11:45 WIB
Begini Muslim Jerman Mengelola Masjid Ramah Lingkungan Pertama di Dunia

REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN – Islam adalah agama yang memuliakan lingkungan. Tak hanya dengan berceramah saja di mimbar, ulama dan Muslim di kota kecil Norderstedt, Jerman, menerjemahkannya dalam karya nyata: masjid ramah lingkungan.

Listrik masjid, dihasilkan dari energi terbarukan; pembangkit listrik mini bertenaga angin. Menara masjid, selain difungsikan sebagai ‘rumah’ pengeras suara, juga dipasang kincir angin yang tersambung dengan turbin pembangkit di bawahnya.

“Kami berpikir tentang bagaimana kita bisa menggabungkan elemen simbolis penting dari arsitektur religius dan memanfaatkannya dengan fungsi baru,” kata arsitek Selcuk Unyilmaz, seperti dimuat harian The National edisi Kamis.

Norderstedt adalah sebuah kota kecil dekat Hamburg. Muslim di kota ini sebagian besar beretnik Turki. Beberapa datang dari Asia dan Afrika.

Masjid ini memiliki dua menara. Artinya, akan ada dua turbin yang terpasang. Di atas dua menara setinggi 22 meter itu, angin ‘ditangkap’ oleh dua baling-baling besar. Turbin ini bertujuan untuk menghasilkan 30 persen dari kebutuhan energi masjid.

“Fungsi menara dalam pengertian klasik sudah surut di Eropa karena muadzin tidak menyuarak adzan mereka melalui pengeras suara lagi,”  kata Unyilmaz.

Menghemat dana, menara dimanfaatkan sebagai tiang kincir. Kini, jamaah menikmati listrik dengan gratis, karena tak perlu membayar biaya langganan.

“Lingkungan merupakan isu penting saat ini, jadi ini masuk akal,” kata Unyilmaz.

Kanselir Jerman Angela Markel telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan pangsa pembangkit listrik terbarukan untuk 80 persen tahun 2050, dari 17 persen yang ada saat ini. “Setiap warga Jerman memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan, dan menyukseskan program ini” kata Unyilmaz.

Jerman memiliki  4,3 juta Muslim,  sekitar 5 persen dari populasi yang total berjumlah 82 juta jiwa.

Ada sekitar 200 masjid yang saat ini dalam pembangunan atau yang sedang direncanakan di Jerman.Semua akan dibangun dengan konsep ramah lingkungan.

Muslim Jerman sekarang tengah mengumpulkan 2,5 juta euro yang diperlukan untuk pembangunan masjid. “Kita harus menutupi semua melalui sumbangan,” kata Ugur Sutcu, anggota dewan jemaat. “Jika kita berhasil menaikkan setengah, bank akan memberikan sisa pendanaan.”

Sutcu mengatakan bahwa masjid baru sangat didukung oleh minoritas Muslim. “Semua orang di sini senang dengan desain masjid ramah lingkungan,” katanya.

Masjid Norderstedt kerap dilihat sebagai bukti sukses integrasi Muslim di Jerman. “Di masa depan setiap orang akan tumbuh bersama, dan dalam 50 sampai 100 tahun kita telah lebih menjadi komunitas yang bersatu,” kata Unyilmaz, yang telah tinggal di Jerman selama 35 tahun terakhir.

Redaktur: Siwi Tri Puji B
Sumber: Guardian
29
Jun
11

Hikmah : Keteladanan Umar Bin Abdul Azis, dll

Umar Bin Abdul Azis

Senin, 27 Juni 2011 11:05 WIB
Keteladanan Umar Bin Abdul Azis

Oleh Khofifah Indar Parawansa
Khalifah Umar bin Abdul Aziz dikenal sebagai pemimpin yang paling disenangi rakyatnya. Banyak ahli sejarah menjulukinya dengan Khulafaur Rasyidin kelima. Saat menjadi khalifah, Umar pernah mengambil paksa harta yang dimanfaatkan keluarga khalifah karena melakukan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) dan menyerahkannya ke baitulmal.

Umar juga membuat kebijakan menghapus pegawai pribadi bagi khalifah. Umar menekankan terjalinnya kedekatan hubungan antara pejabat dan rakyat. Umar juga berhasil menciptakan kemakmuran. Hal itu tergambar dari sulitnya mencari penerima zakat sehingga harta negara yang berasal dari zakat sampai menggunung. Menariknya, meskipun rakyat hidup makmur, Umar tetap hidup sederhana. Ia pernah membuat petugas protokoler terkejut. Pasalnya, Umar menolak kendaraan dinas karena lebih memilih binatang tunggangan miliknya sendiri.

Saat Umar sakit, Maslamah bin Abdul Malik datang menjenguknya. Maslamah melihat pakaian Umar sangat kotor. Ia bertanya kepada Fatimah, istri Umar, “Tidakkah engkau mencuci bajunya?” Fatimah menjawab, “Demi Allah, dia tidak memiliki pakaian lain, kecuali yang dipakainya.”

Suatu ketika, Umar memanggil istrinya yang memiliki banyak perhiasan pemberian ayahnya. “Wahai istriku, pilihlah olehmu, kamu kembalikan perhiasan-perhiasan ini ke baitulmal atau kamu izinkan saya meninggalkan kamu untuk selamanya. Aku tidak suka bila aku, kamu, dan perhiasan ini berada dalam satu rumah.” Fatimah menjawab, “Saya memilih kamu daripada perhiasan-perhiasan ini.”

Umar juga dikenal bersih dan jujur. Diriwayatkan Amr bin Muhajir, suatu hari salah seorang anggota keluarganya memberi apel. Umar lantas berkata, “Alangkah harum aromanya. Wahai pelayan, kembalikan apel ini kepada si pemberi dan sampaikan salam saya kepadanya bahwa hadiah yang dikirim telah sampai.” Amr bertanya, “Mengapa pemberian hadiah dari orang yang masih ada hubungan kekerabatan ditolak? Padahal, Rasulullah SAW juga menerima hadiah.” Umar menjawab, “Sesungguhnya, hadiah yang diberikan kepada Rasulullah benar-benar hadiah, sedangkan yang diberikan kepadaku ini adalah suap.”

Dalam situasi Indonesia seperti saat ini, keteladanan Umar patut dicontoh. Pertama, hidup sejahtera adalah hak setiap warga negara. Islam menganut prinsip keadilan, tidak ada orang miskin di tengah orang kaya. Kedua, seorang pemimpin harus menjaga amanah rakyat. Karena itu, penyalahgunaan kekuasaan harus dihindari demi terciptanya bangsa yang makmur, sejahtera, dan damai.

Ketiga, kedekatan hubungan antara pemimpin dan rakyat perlu dibangun agar aspirasi rakyat bisa diterima langsung oleh pemimpin. Keempat, di tengah ekonomi yang sedang terpuruk, pejabat negara perlu menjaga perasaan rakyat. Sebagai khalifah, Umar memilih hidup sederhana dengan kendaraan dan pakaian yang sederhana.

Kelima, di tengah maraknya kasus korupsi, Umar memberi teladan bahwa seorang pemimpin harus bersih dan selalu memegang prinsip kejujuran. Keenam, kekayaan seseorang tidak bisa dijadikan dasar dalam menentukan strata sosial. Strata sosial seseorang adalah sejauh mana orang tersebut memiliki kesalehan sosial.

 

_____________________________________________________

 

Redaktur: Siwi Tri Puji B
29
Jun
11

Sejarah Para Khalifah : Sulaiman II, dll

Sejarah Sulaiman II

Wednesday, 29 June 2011 07:56 WIB
Sejarah Para Khalifah : Sulaiman II, Berbuat Baik pada Non-Muslim

REPUBLIKA.CO.ID, Sulaiman II (1642-1691) adalah Sultan Turki Utsmani dari 1687 hingga 1691. Adik Muhammad IV ini menghabiskan sebagian besar hidupnya di kafes (sangkar), sejenis tahanan mewah buat pangeran di Istana Topkapi—yang dirancang untuk memastikan takkan ada pemberontakan.

Saat mendekati kenaikan tahta usai terdepaknya sang kakak pada 1687, Sulaiman II mengira para delegasi datang untuk membunuhnya. Dan satu-satunya cara memengaruhinya agar ia bisa keluar dari istananya adalah dengan menganugerahi pedang khalifah secara seremonial.

Sulit mengendalikan diri, Sulaiman II membuat pilihan cerdas dengan mengangkat Ahmad Faizil Koprulu sebagai Raja Muda. Di bawah kepemimpinan Koprulu, Turki menghambat gerak laju Austria ke Serbia dan membasmi pemberontakan di Bulgaria. Selama gerakan pengambil-alihan Hongaria Timur, Koprulu dikalahkan dan gugur di tangan Ludwig Wilhelm dari Baden di Szlankamen pada 1690. Sulaiman sendiri mangkat setahun kemudian.

Sementara itu, pemerintahan Utsmani terus merosot ketika Sulaiman II berkuasa, dan musuh-musuhnya bertambah ganas. Austria sering merampas posisi-posisi penting di beberapa kota, di antaranya Belgrade pada 1099 H. Sebagaimana Venezia juga menduduki pantai-pantai Dalmasia dan pantai-pantai wilayah timur Laut Adriatik dan beberapa tempat di Yunani. Kekalahan terus-menerus menimpa pemerintahan Utsmani.

Pada masa kekuasaan Sulaiman II, orang-orang Kristen diberi kebebasan untuk membangun gereja di Istanbul maupun di tempat-tempat di mana gereja dirobohkan sebelumnya. Hal ini dijalankan oleh Perdana Menteri Musthafa bin Muhammad Kuberyalali. Ia mengikuti jejak ayahnya dalam menjalankan kekuasaannya. Dia juga akan memberikan sanksi yang sangat keras kepada siapa saja yang melakukan tindakan tidak senonoh terhadap orang-orang Kristen saat mereka melakukan acara-acara ritual keagamaan.

Ini merupakan kesaksian dari pemeluk Kristen atas nilai-nilai toleransi Islam yang telah memberikan rasa aman pada semua manusia dalam hal agama, kehormatan, harta dan darah mereka saat berada dalam lindungan Islam. Perdana Menteri Musthafa gugur di medan perang saat sedang membela agama Allah dalam peperangan melawan orang-orang Yahudi pada 1102 H.

Sultan Sulaiman II wafat pada 26 Ramadhan 1102 H/23 Juni 1691 M, tanpa meninggalkan seorang keturunan sama sekali. Saat meninggalnya, ia hampir berusia 50 tahun. Ia memerintah selama tiga tahun delapan bulan. Sulaiman II dikebumikan di tempat pemakaman kakaknya, Sultan Sulaiman I. Setelah meninggal, ia digantikan oleh saudaranya, Sultan Ahmad II.

Redaktur: cr01
Sumber: Sejarah Para Khalifah karya Hepi Andi Bastoni
29
Jun
11

Wisata : Taman Laut Terbesar di Indonesia, dll

Taman Laut Terbesar

Mon Jun 27 22:58pm
Taman Laut Terbesar di Indonesia
Inilah kecantikan Raja Ampat yang mulai termasyhur itu. Terdiri dari 1500 pulau dan atoll, serta empat pulau besar, Raja Ampat menyimpan terumbu karang terlengkap di dunia. Belum lagi perairannya. Dengan air sebening kaca, dari tebing dengan ketinggian 100 meter, ikan-ikan di bawahnya pun bisa terlihat jelas.Raja Ampat pun menjadi rumah bagi berbagai spesies burung cendrawasih, maleo, nuri, kakatua serta beragam anggrek.Menyelam adalah aktivitas favorit bagi mereka yang pergi menuju taman laut terbesar di Indonesia ini. Lihatlah foto-foto keindahan Raja Ampat di bawah ini:


Foto: Dok. True Love


Foto: Dok. True Love


Foto: Dok. True Love


Foto: Dok. True Love


Foto: Dok. True Love


Foto: Dok. True Love


Foto: Dok. True Love

114 rekomendasi
29
Jun
11

IpTek : Office 365, Produk Baru Microsoft

Rabu, 29/06/2011 07:34 WIB
Microsoft luncurkan Office 365 
BBCIndonesia.com – detikNews

Office 365

Versi internet Office ini akan memudahkan jalannya kerja sama

Perusahaan Amerika Microsoft meluncurkan versi awan piranti lunak Office yang disebut dengan Office 365.

Layanan ini akan menyimpan email, “word processing, spreadsheet” dan program kolaborasi di situs internet.

Microsoft mengatakan programnya akan bisa diakses melalui komputer pribadi atau PC, laptop dan tablet serta telepon pintar berbasiskan Microsoft, RIM, Apple dan Android.

Peluncuran ini bertujuan untuk berhadapan dengan Google dan perusahaan lain yang telah menawarkan piranti lunak berbasiskan situs internet.

Sumber keuntungan

Office 365 secara resmi diluncurkan 28 Juni melalui acara di London dan New York. Layanan ini membebaskan program komputer terkenal dari satu PC dan diterjemahkan kedalam format web.

Biaya layanan ini didasarkan pada ukuran dari perusahaannya. Perusahaan kecil dengan kurang 25 pegawai akan membayar Pound 4 sekitar Rp 55.000 per satu pengguna per bulan untuk akses kepada email, kalender, dokumen dan daftar kontak.

Organisasi besar akan membayar mulai Pound 6 sampai Pound 17,75 per pengguna, per bulan dan mendapatkan tambahan lain termasuk pengarsipan, penyimpanan tak terbatas dan sistem pengiriman pesan dan komunikasi Lync.

Pelanggan yang menggunakan Office 365 dapat menjadi “host” aplikasi menggunakan pusat-pusat data Microsoft, menggunakan server sendiri atau menyimpan programnya di piranti keras sendiri di pusat data mandiri.

Office 365 akan mengambil alih layanan berdasarkan web bagi perusahaan yang disebut Business Productivity Online Standard Suite.

Langkah menuju awan (cloud) ini dipandang sebagai pertaruhan yang dilakukan Microsoft karena sebagian besar keuntungan didapat dari penjualan piranti lunak yang dipasang di PC.

Migrasi ke internet akan menghilangkan sumber keuntungan ini yang mencakup sepertiga pendapatan perusahaan.

Namun pilihan masuk internet dipandang penting dalam rangka menghadapi ancaman baru dari Google dan perusahaan lain yang menggerogoti pelanggan Microsoft.

(bbc/bbc)

Rabu, 29/06/2011 21:14 WIB
Google luncurkan pesaing Facebook 
BBCIndonesia.com – detikNews
 

Google meluncurkan situs jejaring sosial yang diharapkan bisa bersaing dengan Facebook.

Situs pencari Google meluncurkan sebuah jejaring sosial baru dalam websitenya sebagai upaya terbaru untuk menyaingi Facebook.

Facebook mengklaim digunakan lebih dari 500 juta pengguna di seluruh dunia.

Jejaring sosial Google+ , seperti halnya Facebook, memungkinkan penggunanya berbagi foto, cerita dan komentar.

Bedanya, Google+ juga melengkapi diri dengan peta dan berbagai gambar yang tersimpan di pusat data Google.

Selain itu, Google+ mengklaim bertujuan membantu penggunanya untuk dengan mudah mengelompokkan kontak dan teman-teman mereka dalam sistem grup.

Namun, sejumlah analis mengatakan Google hanya menampilkan kembali apa yang dimiliki Facebook dan hanya menambah fasilitas viceo chat saja.

Google, yang digunakan dua dari tiga pencarian interner di Amerika Serikat, menderita sejumlah pukulan dari Facebook dalam beberapa tahun terakhir ini.

Sejumlah upaya Google menyaingi jejaring ciptaan Mark Zuckerberg itu selalu gagal termasuk Google Wave dan Google Buzz yang sangat tidak populer.

Peluncuran terbatas

Versi terbaru Google+ sudah dirilis untuk pengguna terbatas. Namun, manajemen Google mengatakan dalam waktu dekat diharapkan jutaan orang sudah bisa menggunakan produk ini.

“Jejaring sosial di internet memerlukan pemikiran serius. Dan ini saatnya kami memulainya,” kata Presiden Teknik Google, Vic Gundotra.

“Fasilitas yang ada di jejaring sosial lain menyulitkan pengguna untuk menyeleksi sebuah grup kecil,” tambah Gundotra, merujuk pada sistem kelompok dalam Facebook.

Meski mengklaim memiliki kelebihan, para analis internet memprediksi Google akan kesulitan merebut pengguna setia Facebook untuk beralih ke jejaring sosial baru.

“Orang sudah memiliki lingkar sosialnya di Facebook. Menawarkan sebuah lingkaran sosial baru adalah sesuatu yang sangat menantang,” kata analis perusahaan riset eMarketer, Debra Aho Williamson.

“Ide besar jejaring sosial Google…mereka sudah melemparkan berbagai ide selama beberapa tahun dan tak ada yang sukses,” tambah Williamson.

Bulan April lalu Google mencapai kesepakatan di luar pengadilan terkait layanan jejaring sosial Google Buzz.

Sekelompok orang menggugat Google karena dianggap menipu dan melanggar privasi pengguna GMail yang tanpa seizin pengguna langsung memasukkan mereka ke dalam jaringan Buzz.

(bbc/bbc)

28
Jun
11

Krisis Libya : ICC Perintahkan Penangkapan Gaddafi

Selasa, 28/06/2011 16:04 WIB
Libia tolak penangkapan Gaddafi 
BBCIndonesia.com – detikNews

Gaddafi and son

ICC menyebut Gaddafi dan anaknya sebagai penjahat perang.

Libia menolak surat perintah penangkapan Kolonel Muammar Gaddafi yang dikeluarkan Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC).

Libia mengatakan, ICC yang menuduh pemimpin Libia melakukan kejahatan kemanusiaan itu tidak memiliki otoritas untuk melakukan penangkapan.

Dalam surat yang dikeluarkan ICC tersebut juga diperintahkan untuk menangkap dua tangan kanan Qadafi – kepala badan intelejen Abdullah al-Sanussi dan anaknya Saif al-Islam.

Menteri Kehakiman Libia, Mohammad al-Qamoodi mengatakan kalau pengadilan itu merupakan alat negara Barat untuk mengadili para pemimpin dunia ketiga

Dia menambahkan Pemimpin revolusi dan anaknya tidak memegang jabatan di pemerintahan dan oleh karena itu tidak terkait atas klaim yang diajukan ICC terhadap mereka.

Bagaimanapun ketua majelis hakim ICC, Sanji Monageng mengatakan ada banyak alasan yang bisa dipercaya kalau tiga orang tersebut bertanggung jawab atas kejahatan dan pembunuhan terhadap warga sipil.

Kolonel Gaddafi dianggap memiliki kontrol mutlak dan tidak dipertanyakan lagi atas kepemimpinan di Libia dan mengeluarkan kebijakan untuk menumpas aksi demonstrasi dengan berbagai cara, termasuk menggunakan pasukan keamanan, tegas ICC.

Pertempuran berlanjut

Komisi Transisi Nasional Ibrahim Dabbashi menyambut keputusan ICC dengan menyatakan orang-orang terdekat Gaddafi semestinya sekarang mendesaknya untuk mundur.

“Saya rasa mereka harus meyakinkan Gadafi untuk mundur dan mencoba untuk menyelamatkan diri sendiri dan anggota keluarganya, katanya.

Sementara itu dalam medan pertempuran, pasukan pemberontak dilaporkan semakin mendekati 10km dari Tripoli.

Wartawan BBC Mark Doyle melaporkan pertempuran senjata berlangsung di kawasan gurun dan bebatuan diantara Bir al-Ghanem dan Bir Ayyad.

Pemberontak terlihat lebih siap dan mendapatkan bantuan persenjataan di kawasan ini.

Iring-iringan truk terlihat berisi penuh pasukan pemberontak yang menggunakan seragam dan persenjataan baru.

(bbc/bbc)

Selasa, 28/06/2011 09:17 WIB
Pemerintah Libya Tolak Perintah Penangkapan Khadafi 
Novi Christiastuti Adiputri – detikNews

Pemerintah Libya Tolak Perintah Penangkapan Khadafi

Tripoli – Pemerintah Libya menolak mentah-mentah perintah penangkapan atas Muammar Khadafi yang dikeluarkan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC). Keputusan ICC tersebut justru dituding sebagai kedok NATO atas penyerangan di Libya.

“Keputusan Mahkamah Pidana Internasional merupakan kedok dari NATO yang terus berusaha membunuh Khadafi,” ujar Menteri Kehakiman Libya, Mohammed al-Gamudi seperti dilansir AFP, Selasa (28/6/2011).

Dia menekankan, Pemerintah Libya tidak pernah ikut menandatangani Perjanjian Roma yang menjadi dasar berdirinya ICC di Den Haag, Belanda. Dengan demikian, Pemerintah Libya tidak mengakui yurisdiksi pengadilan Mahkamah Internasional tersebut.

Pada Senin (27/6) waktu Den Haag, hakim pidana atas kejahatan perang pada ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Khadafi (69) dan dua sekutu terdekatnya, Saif al-Islam (39) yang merupakan anaknya dan Abdullah al-Senussi (62) yang merupakan pemimpin intelijen Libya, atas tuduhan kejahatan kemanusiaan terhadap penentang rezim Khadafi di Libya.

Terhadap keputusan ini, para pemberontak yang menentang Khadafi menyambut baik keputusan ICC ini. Pemimpin Dewan Transisi Nasional Libya, Mustafa Abdel Jalil menyambut baik keputusan ini dengan menyatakan “Keadilan telah ditegakkan.” Jalil juga menuturkan melalui penerjemah, bahwa keputusan ICC ini membuat setiap perundingan untuk menyelesaikan masalah ini tak mungkin lagi dilakukan.

“Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional ini menghentikan semua opsi negosiasi yang dimungkinkan untuk melindungi Khadafi,” ucapnya.

Jalil bahkan bersumpah untuk membawa Khadafi ke pengadilan, tanpa bantuan pasukan asing. Dia juga berharap agar setiap pihak yang melindungi Khadafi ikut diseret ke pengadilan.

“Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk mengadili Khadafi. Warga Libya mampu melaksanakan keputusan ini,” tegasnya.

Sementara itu, para pemberontak yang ada di Benghazi turut menyambut baik perintah penangkapan Khadafi ini. Mereka bahkan melakukan perayaan dengan hujan tembakan ke udara dan membunyikan klakson mobil secara massal.

(nvc/nwk)

Selasa, 28/06/2011 04:39 WIB
AS Nilai Perintah Penangkapan Bukti Khadafi Kehilangan Legitimasi 
Novi Christiastuti Adiputri – detikNews

AS Nilai Perintah Penangkapan Bukti Khadafi Kehilangan Legitimasi

Washington – Kantor Kepresidenan AS Gedung Putih menyambut baik keputusan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) yang mengeluarkan surat perintah penangkapan Muammar Khadafi atas tuduhan kejahatan kemanusiaan. Gedung Putih bahkan menyebut hal ini sebagai pertanda bahwa Khadafi telah kehilangan legitimasinya di Libya.

Pemerintahan Presiden Barack Obama bahkan menekankan perlunya akuntabilitas dan keadilan bagi pidana kejahatan kemanusiaan yang dituduhkan pada Khadafi. Demikian seperti dilansir dari kantor berita AFP, Selasa (28/6/2011).

“Hal ini merupakan salah satu indikasi kuat bahwa Khadafi telah kehilangan legitimasinya. Hal ini juga menjadi langkah maju dalam proses untuk membuat Khadafi bertanggungjawab,” ujar juru bicara Gedung Putih, Jay Carney.

Hakim pidana atas kejahatan perang pada ICC, pada Senin (27/6) waktu Den Haag, mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Khadafi (69) dan dua sekutu terdekatnya, Saif al-Islam (39) yang merupakan anaknya dan Abdullah al-Senussi (62) yang merupakan pemimpin intelijen Libya, atas tuduhan kejahatan kemanusiaan terhadap penentang rezimnya di Libya.

Keputusan ini sebelumnya dimohonkan oleh kepala jaksa pada ICC, Luis Moreno-Ocampo. Khadafi dan dua sekutu terdekatnya tersebut didakwa atas pidana pembunuhan dan penganiayaan dalam pemberontakan berdarah di Libya sejak pertengahan Februari 2011 lalu.

Ketiganya didakwa terlibat dalam penindasan di mana banyak warga sipil yang dibunuh dan dianiaya oleh pasukan Libya, terutama di wilayah Tripoli, Benghazi dan Misrata.

(nvc/her)

Usulan Damai

Minggu, 26 Juni 2011 06:53 WIB |

Pemberontak Libya Harapkan Usulan Damai Gaddafi Secepatnya

Benghazi, Libya (ANTARA News) – Pemberontak Libya mengharapkan mereka akan menerima usulan dari Muamar Gaddafi segera yang dapat mengakhiri perang yang telah berlangsung empat bulan, seorang pejabat senior mengatakan, Sabtu.

Abdel Hafiz Ghoga, wakil pemimpin Dewan Transisi Nasional (NTC), mengatakan para perantara telah mengindikasikan bahwa usulan dari pemimpin Libya itu sedang dikerjakan, menawarkan cahaya harapan yang sangat redup bagi perjanjian untuk mengakhiri pertumpahan darah, lapor AFP.

“Kami mengharapkan akan mendapat usulan itu secepatnya, ia tidak dapat bernafas,” kata Ghoga.

“Kami ingin mempertahankan hidup, jadi kami ingin mengakhiri perang secepat mungkin,” ia menambahkan. “Kami senantiasa meninggalkan pada dia suatu ruang untuk keluar.”

Ghoga mengatakan NTC tidak berbicara langsung dengan Gaddafi, tapi mengerti melalui kontak-kontak dengan Prancis dan Afrika Selatan bahwa usulan itu telah dipersiapkan.

“Ada negara-negara yang dipilih oleh rezim Gaddafi untuk menyampaikan usulan pada Dewan Transisi Nasional, tapi kami belum menerima apapun hingga saat ini.”

“Setiap usulan yang diberikan pada kami, kami akan memperhatikannya dengan serius sepanjang usulan itu menjamin bahwa Gaddafi dan rezimnya, lingkaran dalamnya, tidak tetap berkuasa,” kata Ghoga.

Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma telah bertemu dengan Gaddafi pada Mei lalu tapi meninggalkan Libya tanpa perjanjian untuk mengakhiri konflik.

Pada Ahad, Zuma dijadwalkan akan menuanrumahi keempat kepala negara Panel Uni Afrika untuk Libya sebelum pertemuan puncak benua Afrika.

Pertemuan di Pretoria itu akan mencakup para wakil dari Mauritania, Republik Kongo, Uganda dan Mali — yang akan berlangsung sebelum pembukaan pertemuan puncak AU di Guinea Equatorial pada 30 Juni.

Gaddafi, pendukung dalam waktu lama AU dan penganjur kuat integrasi benua yang lebih kuat, memegang pimpinan bergilir organisasi Afrika-raya itu pada 2009.

Banyak pemimpin AU secara terbuka telah mengkritik serangan NATO terhadap rezimnya, termasuk Zuma, yang awal bulan ini menuduh aliansi itu telah melanggar resolusi PBB yang membenarkan pemboman hanya untuk melindungi warga sipil. (S008/AK/K004)

Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2011

NATO vs Gaddafi

Rabu, 29 Juni 2011 15:34 WIB |

NATO Tidak Akan Menahan Gaddafi

Brussels (ANTARA News/RIA Novosti) – Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) tidak akan berusaha untuk menangkap pemimpin Libya Muammar Gaddafi, karena tidak dalam kompetensi organisasi, kata juru bicara resmi organisasi itu Selasa.

Pengadilan Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada Senin terhadap Gaddafi.

“Eksekusi perintah ini tetap bukan tugas NATO. Tugas kami adalah hanya untuk melindungi penduduk sipil Libya,” kata juru bicara senior NATO Oana Lungescu.

Dia menambahkan bahwa NATO akan mempertahankan tekanan militer dan politik pada rezim Gaddafi.

ICC yang berbasis Den Haag mengatakan pada Senin bahwa pihaknya “beralasan untuk percaya” bahwa Gaddafi memerintahkan pembunuhan dan penganiayaan warga sipil.

Surat perintah penangkaan juga dikeluarkan untuk anak Gaddafi, Saif al-Islam, dan kepala intelijen Abdullah al-Sanussi.

Ribuan orang telah tewas dalam pemberontakan empat bulan di Libya, yang saat ini pemerintah telah menolak surat perintah penangkapan tersebut, dengan mengatakan perintah penangkapan itu didasarkan pada “tuduhan palsu.”(*)

(Uu.H-AK/Z002)

Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © 2011

Api Berkobar

Kamis, 30 Juni 2011 08:07 WIB |

Api Berkobar di Gudang Senjata Pemberontak Libya

Rajma, Libya (ANTARA News) – Satu gudang penyimpanan senjata yang digunakan oleh pemberontak Libya terbakar, Kamis pagi, sehingga asap tebal membubung ke udara dan memicu serangkaian ledakan.

Staf medis di lokasi kejadian tak melaporkan korban jiwa atau cedera, kendati beberapa truk pemadam berjuang memadamkan si jago merah sejak kebakaran terjadi, lapor AFP.

Belum jelas apa penyebab kebakaran itu, tapi kompleks tersebut menyimpan tank era Uni Sovyet dan digunakan sebagai tempat pembuatan serta penyimpanan senjata oleh kekuatan yang memerangi pemerintah Muamar Gaddafi.

Setiap kehilangan senjata akan menjadi pukulan keras bagi pemberontak, yang telah mengeluh mereka menghadapi pasukan yang terlatih lebih dan memiliki senjata yang juga lebih baik.

Instalasi tersebut berada 30 kilometer di sebelah timur kubu pemberontak, Benghazi, dan menjadi tempat ledakan sebelumnya serta penjarah dari simpanan senjata di pangkalan itu.

Pada Selasa (28/6), enam ledakan kuat terjadi di pinggiran timur Tajuraa di ibu kota Libya, Tripoli, kata seorang koresponden Xinhua –yang dipantau ANTARA di Jakarta.

Ledakan itu menimbulkan awan tebal asap hitam naik tinggi ke udara saat pesawat-pesawat jet NATO terbang di atas kota itu. Tidak ada laporan tentang korban dan kerusakan.

Suara ledakan keras dan tembakan senjata anti-pesawat bergema di seluruh wilayah Tajuraa, dan kini memasuki hari ketiga, kata koresponden itu.

Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) telah meningkatkan tekanan militer terhadap pemimpin Libya, yang menghadapi pemberontak dan kekuatan militer NATO Muamar Gaddafi, dan mendesak dia mundur.

Kekuatan utama dunia –Inggris, AS dan Prancis– sejak 19 Maret melancarkan serangan dari udara dan laut terhadap pasukan Gaddafi setelah Dewan Keamanan PBB meloloskan resolusi untuk memberlakukan zona larangan terbang di Libya, dan mensahkan “semua langkah yang diperlukan” untuk melindungi warga sipil di Libya. (C003/A011/K004)

Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2011

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

27
Jun
11

Ideologi : Kembalikan Pancasila di Tengah Masyarakat !

Senin, 27/06/2011 00:01 WIB
Kembalikan Pancasila di Tengah Masyarakat! 
Anwar Khumaini – detikNews

Pelajaran Pancasila Dihapus? Ini Jawaban Anggota DPR

Jakarta – Reformasi yang terjadi di Indonesia ternyata juga berdampak makin banyaknya kalangan ekstrimis radikal kanan dan kiri yang membuat wajah Indonesia menjadi ‘menakutkan’. Kelompok radikal kanan dan kiri sekarang sedang menikmati aktivitasnya di tengah masyarakat mainstream yang toleran dan harmoni.

Menyadari fenomena ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tetap akan mengusung toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Kita tidak perlu putus asa, NU pada jalur yang tepat untuk tetap berada pada kelompok yang mengusung harmoni, toleran,” Kata Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Asad Said Ali dalam rilis yang diterima detikcom, Minggu (26/6/2011).

Menurut Asad Said Ali, kelompok Islam Radikal dan Neo Liberalisme sama-sama merugikan Indonesia. Keduanya menafikan Indonesia sebagai negara besar yang lahir melalui perjuangan panjang anak bangsa.

“Satunya ingin sistem khalifah, negara Islam, dan satunya memimpikan federasi. Bagi NU Pancasila dan NKRI adalah pilihan final. Karena itu kembalikan Pancasila di tengah mainstream masyarakat Indonesia,” kata Asad.

Dia menyerukan agar pemerintah secepatnya melakukan keberpihakan terhadap kelompok besar masyarakat yang harmoni dan toleran.

“Itu sih saran. NU tidak akan bosan mengajak Pemerintah agar memihak nilai-nilai pesantren yang harmoni dan toleran,” Saran Asad.

(anw/feb)

23
Jun
11

Tenaga Kerja : Arab Saudi Neraka Bagi TKI

Kamis, 23/06/2011 17:03 WIB
Arab Saudi Neraka Bagi TKI(5)
Tak Perlu Basa-basi dengan Arab Saudi 
M. Rizal – detikNews

Tak Perlu Basa-basi dengan Arab Saudi
demo pemancungan Ruyati (detikcom)

Jakarta – Pemancungan Ruyati binti Sapubi akhirnya memaksa pemerintah mengeluarkan keputusan penghentian sementara atau moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. Tapi moratorium ini baru akan dimulai tanggal 1 Agustus 2011 mendatang.

“Saya memutuskan untuk melaksanakan moratorium pengiriman TKI ke Saudi Arabia efektif 1 Agustus 2011,” kata Presiden SBY saat jumpa pers di kantor presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Kamis (23/6/2011).

Menakertrans Muhaimin Iskandar menjelaskan Moratorium itu hanya menghentikan pengiriman TKI, tidak bermaksud memulangkan TKI yang masih bekerja di Arab Saudi. Yang sudah di sana, dalam posisi baik akan dicek oleh kedutaan. Kalau baik bisa diperpanjang oleh kedutaan. “Tidak ada yang dipulangkan. Moratorium hanya stop tidak berangkat,” tegas Muhaimin.

Dijelaskan Muhaimin, pemerintah selama ini telah melakukan pengetatan total menuju moratorium terhadap penempatan TKI ke Arab Saudi. “Bahkan pernah 2 bulan tidak ada pengiriman sama sekali. Saya juga terus mengimbau agar PPTKIS tidak mengirimkan TKI ke Arab Saudi,” jelasnya.

Sebelum moratorium dilakukan, lanjut Cak Imin, ada 2 hal yang perlu pertimbangkan sungguh-sungguh. Pertama, harus mempertimbangkan sebagian besar TKI yang lain, yang berhasil selama bekerja di Arab Saudi. Kedua, kedua pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sudah melaksanakan Senior Officer Meeting (SOM) tahap I untuk mempersiapkan MoU. Setelah puluhan tahun, baru sekarang Pemerintah Arab Saudi mau memulai pembicaraan mengenai MoU.

Sebenarnya, sebelum pemancungan Ruyati, sejumlah kalangan, baik LSM, masyarakat, tokoh agama maupun kalangan politisi telah meminta pemerintah menghentikan sementara pengiriman TKI ke luar negeri, khususnya yang bekerja di sektor informal seperti pembantu rumah tangga, yang dominan wanita.

Alasan sistem atau mekanisme pengiriman TKI, perusahaan penyalur TKI sampai urusan mekanisme diplomatik pemerintah Indonesia dan negara yang dituju para TKI dianggap lemah.

Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) KH Hasyim Muzadi sejak dahulu sudah minta pengiriman TKW ke Arab Saudi dihentikan. Pasalnya tidak mungkin menghentikan kekejaman atau penyiksaan TKW di Arab.

“Itulah sebabnya, tidak ada satu negara miskinpun di dunia yang mengirimkan TKW atau PRT, hanya Indonesia saja. Hentikan! Karena hanya menyiksa wanita dan memperkaya bandot-bandot PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia),” tegas Hasyim kepada detikcom.

Hanya ada dua cara yang bisa menyelamatkan TKI selain Ruyati yang kini terancam hukuman mati yaitu Presiden SBY datang langsung ke Arab Saudi untuk berunding dengan Raja Arab Saudi atau membayar seluruh tebusan kepada keluarga.

“SBY sudah tidak bisa menghindar lagi seperti biasanya, karena ini menyangkut rasa keadilan, kemanusiaan dan harga diri bangsa dan negara. Tidak hanya bisa mewakilkan kepada Menakertrans Muhaimin Iskandar,” tegas Hasyim.

Sementara Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj berpendapat menyelesaikan masalah TKI tidak perlu berbasa-basi dengan Arab Saudi . Said pernah diajak Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia untuk berdiskusi soal TKI/TKW di negaranya, tetapi ia menolak. “Karena tak perlu ada basa-basi, kecuali pemerintah Saudi memperbaiki upaya perlindungan terhadap buruh migran yang bekerja di negaranya,” terangnya.

Pengamat Ketenagakerjaan Janzi Sofyan mengatakan, sebenarnya yang menjadi kritik dalam persoalan TKI adalah soal diplomasi perwakilan Indonesia di luar negeri yang begitu lemah. “Seharusnya tidak ada istilah tidak tahu akan ada eksekusi, ini kan sebenarnya peran diplomasi kita yang tidak melakukan monitoring, tidak kreatif untuk mencari tahu, dan hanya menunggu kabar berita saja, lemah diplomasi kita,” jelasnya.

Seharusnya, pemerintah tahu di mana negara-negara yang banyak ditempati para TKI dengan menempatkan diplomat yang memiliki diplomasi yang kuat. Kedua, perwakilan pemerintah di negara yang memiliki banyak TKI harus punya database. “Inikan tidak, di mana konsentrasi TKI, di mana majikannya, kan tidak termonitor. Apakah semua KBRI atau KJRI tahu di mana TKI dan majikannya?” kritik Janzi.

Solusinya pemerintah diminta segera menarik semua diplomatiknya di Arab Saudi diganti semua dengan yang baru. Gantinya harus orang-orang yang memiliki ketrampilan diplomasi tinggi. Dari pengalaman Janzi selama ini banyak pejabat diplomatik yang antipati begitu menghadapi TKI, bahkan menganggap TKI sebagai warga negara kelas dua.

Sedangkan Analis Kebijakan Migrant Care Wahyu Susilo meminta pemerintah segera meratifikasi konvensi International Labour Organization (ILO) tentang PRT, meratifikasi konvensi PBB tahun 1990 tentang perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya serta melakukan amandemen UU 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.

Sebenarnya Indonesia banyak memiliki peluang melakukan kerjasama yang baik dengan Arab Saudi dibandingkan dengan negara lain soal tenaga kerja migrant.

Apalagi Indonesia dan Arab Saudi memili persamaan negara muslim, sesama anggota G20, sesama anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI).”Ada banyak ruang tetapi tidak kita manfaatkan dengan maksimal. Coba lihat Filipina yang bisa memaksakan. Ini karena lemahnya diplomasi kita yang tidak maksimal,” terangnya.

(zal/iy)

Kamis, 23/06/2011 16:33 WIB
Arab Saudi Neraka Bagi TKI(4)
Demi Bisa Haji, TKI Abai Kekejian Arab Saudi 
Deden Gunawan,M. Rizal – detikNews

Demi Bisa Haji, TKI Abai Kekejian Arab Saudi

Jakarta – Hukum pancung sudah berlangsung selama berabad-abad di Arab Saudi. Hukum ini merupakan salah satu pelaksanaan dari hukum qisas, memberikan hukuman dengan tindak yang sama atas tindakan yang dilakukan terdakwa, yang merujuk Alquran.

Meski demikian hukuman pancung alias dipenggal kepalanya bukanlah harga mati. Sebab dalam Alquran juga disebutkan hukum memaafkan jauh lebih baik dibanding menjatuhi hukuman mati.

“Masyarakat atau pemerintah Arab Saudi tahu soal itu. Dan sebenarnya hukuman mati itu tingkatnya lebih rendah. Yang paling tinggi dalam hukum di sana (Arab Saudi) adalah hukum memaafkan,” terang pengamat Timur Tengah dari Moderat Moeslim Society Zuairi Misrawi.

Dijelaskan Misrawi, dalam meminta hukum memaafkan ini, bisa ditempuh dengan menghadap Raja Arab Saudi. Sebab kultur di Arab Saudi masyarakat sangat patuh kepada rajanya. Bila raja meminta keluarga korban untuk memaafkan, maka permintaan itu akan dilakukan. Sehingga hukuman mati itu tidak terjadi.

Cara seperti ini pernah dilakukan almarhum Gus Dur. Mantan presiden RI ke 4 itu pernah menyelamatkan Siti Zaenab, TKI asal Desa Martajasah, Bangkalan, Madura, dari hukuman mati tahun 1999.

“Waktu itu Gus Dur langsung berkomunikasi dengan Raja Arab Saudi, Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud. Dalam komunikasi itu Gus Dur memberikan dalil-dalil soal hukuman memaafkan yang ada di dalam Alquran. Selain itu Gus Dur juga menjelaskan tentang pentingnya meloloskan hukuman bagi Siti Zaenab demi hubungan Indonesia-Arab Saudi,” jelas Misrawi.

Beberapa hari setelah komunikasi antara Gus Dur dan Raja Abdullah, Zaenab yang telah menanti hukuman pancung akhirnya bisa bernafas lega. Hukuman qisas itu akhirnya batal dilakukan.

Tapi lain Gus Dur lain pula pemerintahan SBY. Saat Ruyati dieksekusi mati pemerintah diduga tidak berbuat apa-apa. Jangankan melobi Raja Arab Saudi. Waktu eksekusinya saja pemerintah tidak tahu. Inilah yang menyebabkan Ruyati harus mati dipancung.

“Harusnya SBY mendatangi atau menyurati Raja Arab Saudi untuk meminta bantuan bagi Ruyati. Tapi hal itu rupanya tidak pernah dilakukan,” kritik Misrawi.

Menteri Luar Negeri Marty Legawa tentu saja menyangkal pihaknya tidak melakukan apa-apa untuk menyelamatkan Ruyati. TKI itu tidak terselamatkan sebab KJRI Jeddah tidak mendapat pemberitahuan soal eksekusi pemancungan Ruyati.

Bahkan KJRI tahu soal pemancungan itu dari media online setempat. Maka itu Kemenlu telah memprotes Arab Saudi. Dan kerajaan Arab itu pun telah meminta maaf. Arab mengaku lalai tidak memberitahu soal pemancungan ini kepada pemerintah Indonesia.

“Mereka menyampaikan penyesalannya, kepada kami tadi, beliau menyampaikan bahwa mereka intinya lalai karena tidak menyampaikan kepada kita. Seharusnya disampaikan,” kata Marty setelah memanggil Duta Besar Arab Saudi Abdurrahman Al Khayyat.

Sumber detikcom yang sudah 10 tahun menjadi santri salah seorang ulama ternama di Makkah, menyatakan eksekusi hukuman pancung biasanya memakan waktu yang lama. Biasanya butuh waktu 2-3 tahun persidangan. Anehnya, Ruyati yang belum 2 tahun sidang kok sudah divonis hukum pancung dan langsung dieksekusi. Dia pun hanya menjalani sidang cuma dua kali.

“Ada yang aneh dan patut dipertanyakan mungkin keluarga yang dibunuh merupakan orang kuat atau bagaimana saya belum dapat informasi,” kata sumber itu.

Biasanya kalau kejadian pembunuhan dilakukan sesama orang Arab, selain proses sidang, antara keluarga saling bertemu bernegosiasi sampai ada permaafan dan tidak sampai dipancung. Nah, sayangnya pemerintah Indonesia melalui perwakilan atau langsung dari pusat tidak mau datang untuk meminta maaf. “Kalau itu dilakukan, setidaknya ada pengurangan hukuman atau tuntutan. Ini tampaknya tidak pernah dilakukan,” kata sumber itu.

Kasus pemancungan Ruyati menambah daftar panjang kisah tragis TKI di Arab Saudi. Tapi meski banyak kisah tragis, anehnya banyak orang yang tetap ingin kerja di negeri petro dollar ini. Mengapa?

Muhammad Tio, seorang mukimin asal Surabaya, Jawa Timur yang sudah tinggal di Jeddah, mengakui kebanyakan orang yang memilih kerja ke Arab Saudi mengharapkan untuk bisa umrah atau haji.

“Ya salah satunya, dengan kerja di sini apa itu sebagai TKI yang jadi pembantu, sopir atau yang memiliki skill tertentu adalah bisa menjalankan ibadah umrah dan haji, itu saja,” ungkap Tio, yang saat ini bekerja sebagai pekerja di bidang kelistrikan di Arab Saudi itu.

Mayoritas orang sebenarnya sudah tahu kultur bangsa Arab yang keras, apalagi selalu menggunakan hukum yang keras. Namun ada keyakinan tidak semua orang jahat. Bila bertemu majikan yang baik pasti nasib TKI juga baik.

Ada dua istilah untuk orang Arab yakni Abu Bakar dan Abu Jahal. Abu Bakar adalah untuk orang yang baik dan mulia hatinya. Sementara Abu Jahal adalah orang Arab yang keji.”Hampir 80 persen orang Arab yang sekarang ini sisa dari Abu Jahal,” terang Hamdan, salah seorang mukimin lainnya asal Jember, Jawa Timur yang ditinggal di Makkah kepada detikcom.

Hamdan pun mengaku bekerja di Arab dengan tujuan untuk ibadah. “Saya pribadi bekerja ke Arab Saudi ini tujuannya ibadah, karena di sana ada Baitullah dan belajar,” cerita Hamdan.

Dibeberkan Tio, tidak semua TKI bisa beribadah umrah atau haji meskipun sudah berada di Arab Saudi. Kesempatan untuk diajak beribadah umrah atau Haji, tergantung apakah majikannya mengikuti ibadah itu atau tidak.

“Ya kalau majikannya umrah atau haji, TKI yang menjadi pembantunya diajak ibadah sama-sama, sambil jagain anak majikannya atau yang lainnya. Tapi itu bagi TKI yang kerjanya bagus, kalau jelek ngak diajak. Malah ada TKI begitu masuk kerja di rumah majikan ada yang nggak keluar rumah sama sekali, kecuali diajak belanja ke pasar atau mall saja,” tutur Tio.

(iy/iy)

Kamis, 23/06/2011 16:00 WIB
Arab Saudi Neraka Bagi TKI(3)
Salah Kecil Saja TKI Bisa Dicambuk  foto
M. Rizal – detikNews

Salah Kecil Saja TKI Bisa Dicambuk
Sumiati (Iin Y/detikcom)

Jakarta – Mengirim TKW di Arab Saudi ibaratnya nyaris sama artinya dengan menyerahkan mereka ke tiang pancungan. Sudah banyak kasus tragis dari kekejaman sampai kematian TKI terjadi di negeri padang pasir ini.

Ruyati binti Sapubi, bukanlah satu-satunya TKI yang dipenggal kepalanya oleh algojo kerajaan Arab Saudi. Sebelum Ruyati, ada Yanti Irianti binti Jono Sukandi asal Cianjur, Jawa Barat yang dipancung pada 12 Januari 2008. Ia juga dipancung tanpa sepengetahuan keluarganya. Bahkan sampai sekarang jenazahnya belum dipulangkan ke tanah air.

Kemudian juga ada Kikim Komalasari yang dibunuh dan lantas jenazahnya dibuang begitu saja di tong sampah. Dan masih sejumlah kasus TKI lainnya yang dibunuh di Arab Saudi.

Data Kementerian Luar Negeri, sejak 1999 hingga 2010 ini setidaknya masih ada 28 TKI di Arab Saudi dan terancam hukuman mati. Sedangkan baru 4 TKI yang berhasil dibebaskan dari hukuman mati.

Sementara data Migrant Care, TKI yang menunggu proses sidang dengan ancaman hukuman pancung antara lain Suwarni asal Jatim, Hafidz bin Kholil Sulam asal Tulungagung, Eti Thoyib Anwar asal Majalengka, Karsih binti Ocim asal Karawang, Sun asal Subang. Kemudian Emi binti Katma Mumu asal Sukabumi, Sulaimah asal Kalimantan Barat, Muhammad Zaini asal Madura, Jamilah binti Abidin Rifi’i asal Cianjur.

Selain terancam pancungan, tidak sedikit TKI yang mendapat siksaan di luar batas kemanusiaan. Kita tentu masih ingat dengan Sumiati. PRT yang bekerja di Madinah ini mulutnya ditusuk dengan besi, dipukul dan kepalanya dibakar oleh majikannya.

Sumiati harus menjalani operasi berkali-kali untuk menyembuhkan luka di sekujur tubuhnya. Anehnya, sang majikan hanya divonis 3 tahun penjara. Itu pun di pengadilan banding di Arab Saudi meninjau kembali putusan itu dengan mengulang kembali peradilan itu, karena vonis itu dianggap cacat hukum.

Kekerasan terhadap TKI memang sudah seperti hal biasa di Arab. Kultur di Arab sangat keras. Berbuat salah sedikit saja akibatnya bisa fatal.

“Bukan hanya caci maki, ada yang dicambuk. Kalau pun kita lapor polisi, majikan akan bebas dan kita malah dituding macam-macam, ini yang menakutkan bagi kita yang kerja di Arab Saudi ini,” kata Muhammad Tio, seorang mukimin asal Surabaya, Jawa Timur yang sudah tinggal di Jeddah, Arab Saudi kepada detikcom.

Banyaknya kasus kekejaman itu menjadikan Arab Saudi sebagai momok TKI.Maklumlah Arab merupakan negara kedua yang paling banyak melakukan kekerasan terhadap TKI setelah Malaysia. “Arab Saudi jadi negara kedua terbanyak,” kata Jubir Kemenlu Michael Tene.

Sejak awal 2011 ini syarat pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi diperketat. Dari pengetatan itu, diketahui hanya ada 5 majikan di Saudi yang layak untuk PRT asal Indonesia.

“Sejak 1 Januari 2011 hingga sekarang hanya ada 5 calon majikan yang layak. Yang tidak pada 5 majikan itu berati ilegal, karena yang memenuhi syarat hanya 5,” kata Plt Dirjen Bina Penempatan Tenga Kerja Kemenakertrans Rena Usman.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menilai masyarakat Indonesia lebih baik dalam memperlakukan PRT daripada orang Arab Saudi. “Saya alami sendiri selama tiga belas tahun, para tenaga kerja kita dikungkung dalam tembok yang rapat,” kata Said Aqil yang pernah tinggal di Makkah itu.

Kekerasan terhadap TKI di Arab terjadi bisa saja antara lain dipicu anggapan orang Arab bila TKI yang bekerja padanya merupakan budak. Sebab setiap calon majikan yang mencari pembantu harus mengeluarkan uang seharga Rp 25 juta per orang TKI atau setara 10-12 ribu Riyal Arab Saudi.

Perlakuan tidak menyenangkan terhadap TKI tidak hanya dilakukan majikan. Di tingkat perusahaan perwakilan penyalur di Arab Saudi saja perlakuan kurang manusiawi kadang kerap diterima para TKI, baik yang menjadi PRT atau sopir ini.

“Saya pernah melihat orang dicambuk, karena dianggap kerjanya jelek atau mungkin sang TKW itu cengeng dan ngeluh. Jadi kayak gambling aja, ada yang dapat majikan baik, dan ada yang dapat majikan yang kejam,” terang Tio lagi.

Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) KH Hasyim Muzadi mengungkapkan faktor budaya bangsa Arab sulit mencegah tindak kekerasan dan kekejaman pada kaum minirotas ini, khususnya kekerasan yang dilakukan majikan kepada PRT atau TKW.

Kebiasaan majikan laki-laki dalam memperlakukan PRT tidak senonoh mengakibatkan kecemberuan majikan perempuan yang berujung pada tindak kekerasan dan penyiksaan. “Saya percaya bahwa perlawanan TKW atau PRT kita karena membela kehormatan. Soal dosa majikan, pemerintah Saudi tidak akan peduli kecuali menghukum PRT atau TKW,” ungkap Hasyim.

Jumlah TKI di Arab Saudi saat ini, menurut Menakertrans Muhaimin Iskandar, 500.000 orang. Dari jumlah itu, TKI yang bermasalah secara hukum diperkirakan sekitar 400 orang, ini termasuk kasus pidana, kasus perlakuan kekerasan dan penganiyaan. Sementara jumlah WNI di Arab Saudi mencapai 700.000 orang.

Sementara data Kemenkum HAM serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) memperkirakan jumlah TKI di Arab Saudi mencapai 1,5 juta orang.

Menurut Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat, dari angka itu hampir 90 persen TKI bekerja di sektor informal, yaitu sebagai pembantu rumah tangga atau sopir.

(zal/iy)

Kamis, 23/06/2011 15:21 WIB
Arab Saudi Neraka Bagi TKI(2)
Bekal Hari Tua Dibayar dengan Nyawa 
Deden Gunawan – detikNews

Bekal Hari Tua Dibayar dengan Nyawa
Rumah Ruyati (detikcom)

Jakarta – Ruyati adalah pahlawan. Bagi keluarganya dan pahlawan devisa bagi negara. Banyak jasa yang sudah ia berikan.

Satu unit angkot K18 trayek Cikarang-Sukatani, sebuah rumah permanen, dan menyekolahkan ketiga anaknya menjadi bukti jasa Ruyati bagi keluarga selama bekerja di luar negeri.

Ibu dari Een Nuraini (36) Epi Kurniati (27), dan Iwan Kurniawan (24) berkarir sebagai TKI lebih dari satu dekade. Ia mulai bekerja di Timur Tengah sejak 1998. Abu Dhabi adalah negara pertama yang dipijak Ruyati. Di negara kaya minyak itu ia bekerja selama 3 tahun.

Setelah beristirahat 1 tahun, Ruyati kembali terbang sebagai TKI. Kali ini ia bekerja di Arab Saudi. Selama bekerja saat itu, Ruyati yang sudah menjanda itu mengaku baik-baik saja.

Ruyati bercerai dari Ubaidilah pada 2003, setelah pulang bekerja dari Abu Dhabi. Sejak itulah Ruyati menjadi tulang punggung bagi anak-anaknya.

“Ibu cerita kepada kami majikannya baik-baik semua. Jadi ibu merasa betah dan senang selama bekerja,” jelas Een, anak sulung Ruyati kepada detikcom.

Karena merasa nyaman, pada 2008, Ruyati ingin bekerja ke Arab Saudi lagi. Kepada anak-anaknya, ia bilang kepergiannya itu untuk yang terakhir kali. Hasil kerjanya nanti akan dijadikan bekal hari tua. Ia tidak mau di hari tuanya membebani anak-anaknya yang sudah berkeluarga.

Sebenarnya keluarga sudah melarang Ruyati kembali ke Arab. Anak-anaknya khawatir dengan kondisi Ruyati yang sudah tua. “Kami sudah melarang ibu pergi. Kami juga heran kenapa ibu bisa pergi padahal usianya sudah tidak memungkinkan,” jelas Een.

Kekhawatiran keluarga seolah menjadi kenyataan. Pada kepergian yang ketiga itu, nasib naas ternyata menimpa Ruyati. Di rumah majikan yang baru di Arab Saudi, ia mendapat perlakuan kejam.

Sang majikan, Khairiya Hamid binti Mijlid, sering kasar dan memaki-maki Ruyati. “Bahkan tidak segan-segan memukul dan menendang ibu. Ibu juga bilang pernah jatuh dari tangga. Kami curiga itu perbuatan majikannya,” ujar Een.

Ruyati sudah berkali-kali minta pindah majikan. Ia bahkan berniat kabur. Perlakuan yang kasar Khairiya diduga menjadi penyebab Ruyati bertindak nekat membunuh sang majikan. Akibat perbuatannya itu, Ruyati pun harus berhadapan dengan algojo dan dihukum pancung.

Pemancungan Ruyati langsung bikin heboh masyarakat Indonesia. Pemerintah dianggap telah abai terhadap warga negaranya sehingga nasib Ruyati jadi tragis. Namun pemerintah tidak mau disalahkan begitu saja. Pemerintah kemudian melempar kesalahan kepada pemerintah Arab Saudi yang melakukan eksekusi pancung tanpa memberi kabar berita.

Semestinya semua yang terlibat dalam urusan keberangkatan Ruyati ke Arab Saudi sampai terjadinya eksekusi mati harus diusut. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, hukuman itu tidak terjadi bila masing-masing pihak terkait telah melakukan prosedur yang benar.

“Dari proses pemberangkatan, pengawasan, serta pemantauan diplomatik di Arab Saudi harus diusut. Supaya diketahui di mana kelemahan yang terjadi. Sehingga bisa diketahui kenapa ada WNI yang dihukum mati di negara lain tanpa diketahui keluarga ataupun pemerintah,” kritik pengamat Timur Tengah dari Moderat Moeslim Society Zuairi Misrawi.

Dalam kasus Ruyati, sejak kepergiannya memang diduga bermasalah. Misalnya, pemalsuan identitas yang dilakukan PPTKIS (Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta) berbendera PT Dasa Graha Utama (DGU).

Menurut Een, anak Ruyati, lolosnya Ruyati jadi TKI ke Arab Saudi karena akal-akalan PT DGU. Perusahaan yang berdomisili di Bekasi itu diduga memalsukan data kelahiran Ruyati.

Aslinya, Ruyati lahir pada 7 Juli 1957, tapi diubah menjadi 12 Juli 1968. Karena data palsu itu Ruyati akhirnya bisa terbang ke Arab Saudi. Ruyati yang berpaspor RI AL 786899 itu diberangkatkan sekitar Oktober 2008.

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) akan meneliti dugaan pemalsuan identitas Ruyati yang dilakukan PT DGU. Jika terbukti, BNP2TKI akan mencabut SIUP PT DGU.

“Sanksinya akan diusulkan ke Kemenakertrans sesuai peraturan yang berlaku, maksimal pencabutan SIUP. Kalau ada unsur pidana seperti pemalsuan dokumen akan dilaporkan ke kepolisian,” kata Deputi Bidang Perlindungan Hukum BNP2TKI, Lisna Yoeliani Poeloengan.

Saat ini BNP2TKI sudah melakukan klarifikasi. Namun dokumen yang dibawa PPTKIS belum lengkap. Minggu ini rencananya akan dilengkapi, seperti perjanjian penempatan tenaga kerja, perjanjian kerja sama penempatan.

Namun, kata Misrawi, tidak bisa hanya PT DGU saja yang dipersalahkan. Sebab dalam eksekusi mati itu ada pula kesalahan pemerintah, yakni BNP2TKI dan Kemenlu. Harusnya kedua lembaga itu mengetahui rencana eksekusi mati itu sehingga bisa dicegah.

“BNP2TKI harusnya punya catatan siapa saja TKI yang sedang mengalami masalah di Arab Saudi dan melakukan monitoring. Sementara Kemenlu harusnya melakukan upaya menggali informasi dan meneruskannya kepada presiden,” tegas Misrawi.

Sayangnya, upaya pengawasan dan monitoring itu tidak dilakukan sehingga perempuan paruh baya itu harus menghadapi penegak hukum Arab Saudi tanpa adanya pembelaan dari pemerintah. Nah, soal inilah yang dikeluhkan keluarga dan banyak kalangan di Indonesia.

Meski kecewa dengan sikap pemerintah, namun keluarga Ruyati tetap berharap pemerintah bisa membantu memulangkan jasadnya ke tanah air. “Ini permintaan kami yang terakhir kepada pemerintah. Semoga ibu kami bisa dipulangkan. Supaya kami bisa mengurus dan merawat makam ibu,” harap Een.

(ddg/iy)

Kamis, 23/06/2011 14:53 WIB
Arab Saudi Neraka Bagi TKI(1)
Disidang Cuma 2 Kali, Ruyati Langsung Dipancung 
Deden Gunawan – detikNews

<p>Your browser does not support iframes.</p>
Disidang Cuma 2 Kali, Ruyati Langsung Dipancung
Ruyati (istimewa)

Jakarta – Minggu, 19 Juni 2011, menjadi hari yang sangat menyedihkan bagi Een Nuraini. Mimpi buruk yang menghantuinya selama 1,5 tahun ini akhirnya menjadi kenyataan.

Dari ujung telepon, seseorang yang mengaku dari Kemenlu memberi kabar yang sangat mengejutkan. Sang ibu, Ruyati binti Sapubi telah dipancung pada Sabtu, 18 Juni pukul 15.00 waktu Arab Saudi.

Mendengar kabar itu, Een pun terhuyung. Ia tidak percaya. Ia sangat ingat kabar sebelumnya menyatakan persidangan sang ibu masih terus berjalan. Bahkan disebutkan pada 28 Juni masih akan ada sidang lagi.”Makanya kami sangat terkejut ketika mendengar kabar ibu sudah dieksekusi,” jelas Een kepada detikcom.

Ruyati , TKI asal Desa Sukaderma, Kecamatan Sukatani, Bekasi itu dijatuhi hukuman pancung setelah divonis terbukti membunuh majikannya, Khairiya Hamid binti Mijlid.

Pada 12 Januari 2010, polisi Sektor Al Mansur Makkah Al Mukarromah menemukan Khairiyah tewas bersimbah darah di rumahnya. Polisi kemudian menetapkan Ruyati , yang tinggal berdua saja bersama Khairiya, sebagai tersangka. Ruyati didakwa telah membunuh majikannya dengan menusukkan pisau pemotong daging.

Motif pembunuhan diduga rasa kesal akibat sering dimarahi dan kecewa karena majikan menolak memulangkannya.Ruyati juga mengaku punya niat untuk melarikan diri, namun pintu rumah majikan selalu terkunci.

Kabar Ruyati membunuh majikan baru diterima keluarga 2 hari setelah TKI itu ditahan. Sebelumnya keluarga memang mendapat kabar Ruyati diperlakukan dengan kejam oleh majikan.

“Majikan ibu sangat kasar. Ibu sering dipukul dan ditendang. Tapi kami tidak menyangka ibu bisa berbuat seperti itu,” kata Een sedih.

Pada 3 Mei 2010, Ruyati diadili untuk pertama kali. Saat itu ia terancam hukuman qisas yaitu hukuman yang sama dengan apa yang dilakukannya, yakni karena membunuh maka ia dijatuhi hukuman dibunuh.

Ancaman qisas diberitahukan Kemenlu kepada keluarga, pada 2 Februari 2011, lewat surat. Dalam surat itu tertulis Ruyati telah menjalani persidangan dan mendapat ancaman hukuman qisas. Kabar ini terang saja membuat keluarga semakin risau. Mereka sadar Ruyati terancam hukuman mati.

Sayangnya setelah surat itu, Kemenlu tidak lagi memberi kabar soal sidang Ruyati. Padahal pada Mei 2011, Ruyati disidang lagi dan benar dijatuhi hukuman qisas.

Karena lama tidak ada kabar, Een ditemani keluarga mendatangi Kemenlu dan Kemenakertrans. Namun informasi soal nasib ibunya tidak mereka dapatkan. Yang ada keluarga Ruyati harus bolak-balik di kedua kementerian itu tanpa menuai hasil.

“Kami seperti dipingpong. Dari kantor sini disuruh ke sana. Dari sana disuruh ke sini lagi. Tapi tetap saja mereka tidak bisa memberikan informasi tentang ibu,” curhat Een.

Een hanya dapat kabar persidangan belum tuntas dan pemerintah tetap berupaya mendampingi sidang Ruyati. Tidak dinyana-nyana kabar duka akhirnya datang pada 19 Juni itu.Ruyati sudah meninggal, dipenggal para algojo Kerajaan Arab Saudi.

Tidak hanya keluarga yang terkejut. Kemenlu pun kelimpungan karena pemerintah Arab Saudi tidak memberitahu rencana eksekusi itu sebelumnya. Pemerintah baru mengetahui pemancungan beberapa saat setelah eksekusi berlangsung dari media online setempat.”Tak ada pemberitahuan pada Indonesia oleh otoritas Arab Saudi,” kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Menurut Marty, peradilan Arab Saudi memang kerap kali tanpa pemberitahuan dahulu dan langsung dieksekusi. Bukan hanya Indonesia, ada warga negara lain seperti India dan Nigeria yang dieksekusi pun tidak diinformasikan ke pemerintah masing-masing.

Sepengetahuan KJRI Jeddah, Ruyati hanya menjalani sidang dua kali di Mahkamah Ammah. Dalam dua kali sidang itu, perempuan 54 tahun itu mengakui membunuh sang majikan. Setelah itu, kasus dibawa ke Mahkamah Tamzis (banding) dan kemudian Mahkamah Ulya (kasasi) dan diputuskan untuk dieksekusi.

Karena itu, pemerintah mengecam eksekusi Ruyati. Eksekusi pemancungan itu dinilai tidak mengindahkan praktik hukum internasional. “Merupakan hak tahanan asing untuk mendapat bimbingan kekonsuleran,” kata Juru Bicara Kemenlu Michael Tene, kepada detikcom.

Kemenlu lantas memanggil Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Abdurrahman Al Khayyat. Direktur Timur Tengah Kemlu Ronny Prasetyo Yuliantoro yang menemui sang dubes menyatakan protes pemerintah RI terhadap pemancungan Ruyati.

“Dubes Saudi menyatakan penyesalannya atas terjadinya eksekusi dan akan mengupayakan agar hal-hal seperti itu, di mana terjadi pelaksanaan hukuman terhadap WNI ke depan tidak terjadi lagi,” jelas Michael.

Meski Arab Saudi meminta maaf, kecaman atas pemancungan Ruyati tidak surut. Banyak kalangan menilai hukuman mati yang sampai saat ini diberlakukan di Arab Saudi dianggap telah melanggar hukum internasional dan HAM.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso misalnya mengancam akan membawa kasus Ruyati ke dewan HAM PBB melalui UN Human Rights Council.”Cara itu perlu didorong sebab banyak kasus kemanusian yang sering dilakukan masyarakat Arab Saudi kepada TKI. Terus terang kondisi ini sangat menyedihkan,” kata Priyo.

Pendapat ini juga didukung Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana. Pemerintah Arab Saudi diharapkan bisa mengubah sistem hukumnya dengan mengacu pada prinsip HAM dan proses hukum yang berlaku universal. “Eksekusi mati Ruyati yang diam-diam sangat menyalahi hukum di negara manapun,” tegas Hikmahanto.

Memang setiap negara punya aturan masing-masing dalam menjatuhkan hukuman di negaranya. Hanya saja, masing-masing negara berkewajiban menaati hukum universal.Misalnya proses persidangan dilakukan secara transparan. Apalagi soal waktu eksekusi bila terdakwa akan dihukum mati.

(ddg/iy)

Kamis, 23/06/2011 17:58 WIB
Kolom Djoko Suud
Ruyati Itu Jimat  
Djoko Suud Sukahar

Ruyati Itu Jimat

Jakarta – Mati memang takdir. Kematian paling indah adalah tanpa sakit dan saat ibadah. Itu yang iba dalam kematian saudara kita Ruyati Bin Satubi di Saudi Arabia. Dia dihukum qisas. Dipancung karena divonis bersalah. Membunuh majikan dan tidak dimaafkan keluarganya.

Duka mengiring kematiannya. Tidak hanya keluarga, tetapi juga segenap warga bangsa ini. Di Sabtu yang terik, pahlawan devisa, mujahid yang berjuang untuk keluarga, terpisah nyawa dari raganya. Beliau dieksekusi. Dipenggal kepalanya.

Kematian ini sangat dramatis. Di tengah hukuman mati dikesankan agar tidak sadis dan tidak barbarian (kalau tidak dihapuskan), ternyata warga kita mengalami itu. Kematiannya lambat diketahui negara dan keluarga. Dan setelah almarhumah, baru simpati dan sumpah-serapah terhadap negara Arab dan Indonesia mengalir dimana-mana. Insyaallah surga bagimu saudaraku.

Ruyati adalah ruh hati. Dia gantungan jiwa dari ayah dan ibu yang melahirkannya. Biar hidup dalam kemiskinan di kampung, Ruyati merupakan pelita hati. Itu jika merujuk nama ibu yang berakhir tragis di Arab Saudi ini.

Ruyati merupakan jimat (ruqyah) bagi anak-anaknya. Pepunden yang patut jadi panutan. Dia bak batu karang yang tegar di tengah himpitan dan kesulitan hidup. Dia penguat keluarga. Ditinggal suami kawin lagi tak mengecilkan niatnya. Tanpa kelu dia besarkan dan sekolahkan tiga anaknya. Termasuk mempersiapkan bekal hidup Irwan, si bungsu, yang kini menempati rumah serta punya angkutan umum untuk menafkahi keluarganya.

Ruyati adalah mantera sekaligus doa yang ijabah. Kematiannya tidak sia-sia. Dia melahirkan gema. Kemanusiaan bela-sungkawa. Dan seorang manusia terhindar dari nasib serupa. Darsem ditebus pemerintah dengan nilai yang tak terbayangkan baginya, Rp 4,7 miliar. Ruyati merupakan martir. Tanpa ‘pengorbanannya’ semua itu muskil terjadi.

Bagi pemerintah Indonesia, kematian Ruyati ibarat cermin untuk berkaca dan berkaca lagi. Introspeksi diri agar tidak acuh dan hanya berwacana. Gegabah terhadap nasib rakyatnya. Sebab berjuta-juta para pejuang devisa itu menyebar di berbagai negara. Memberi sumbangan negara setidaknya Rp 42 triliun. Diprediksi meningkat hingga Rp 65 triliun/tahun, tapi perhatian dan apresiasi sejauh ini amat rendah. Mereka seperti manusia terbuang dan dibuang.

Ini merupakan kegagalan pemerintah untuk kesekian kalinya. Gagal memenuhi kewajiban melindungi. Gagal menyediakan pekerjaan bagi warganya. Jika itu mampu diberikan, tak akan ada yang berkeinginan untuk jauh dari rumah tinggal. Apalagi harus berkalang tanah di negeri asing yang tak dikenalnya.

Langkah pemerintah melancarkan protes ke Saudi Arabia patut dihargai. Berjanji memberi perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mengais rejeki di luar negeri juga layak dipuji. Namun penghentian sementara (moratorium) pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Saudi Arabia di bulan Agustus mendatang bukanlah solusi.

Kebijakan itu hampir pasti tidak mujarab. Sulitnya lapangan kerja di dalam negeri adalah akar masalah. Murahnya tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan adalah soal lain yang membuat aturan itu akan dilanggar. Adakah memang itu harapan pemerintah? Jika terjadi kasus serupa bisa lempar tanggungjawab? TKI layak dipersalahkan?

Pemerintah terkesan instan dalam menanggapi tiap persoalan. Belum ada langkah preventif. Jika akar masalahnya lapangan kerja dan soal pendapatan, kenapa tidak fokus untuk all-out membenahi itu. Program-program pemborosan yang koruptif kenapa tidak distop untuk dialokasikan ke sektor ini.

Banyak kementerian yang harusnya dihapuskan, seperti Kementerian Sosial yang tidak jelas pekerjaannya. Transmigrasi tidak perlu ada lagi. Kementerian Koperasi bisa diarahkan sebagai distributor produk rakyat, membuka swalayan di tiap desa atau kecamatan untuk membendung dominasi swalayan asing. Dan ini menyerap tenaga kerja tinggi, selain memberdayakan produk dalam negeri.

Kini masih ada 23 WNI lagi yang akan menghadapi ancaman serupa. Dan itu baru di Saudi Arabia. Belum yang tersebar di negara-negara lain. Memang kita malu disebut sebagai ‘negara babu’. Tapi karena pemerintah tak kunjung berbenah, memanfaatkan kekayaan negeri ini digunakan mengangkat harkat dan martabat bangsa ini, maka rasa malu itu menjadi tragic-komedi. Malu tapi mau apalagi karena terpaksa.

Kini Ruyati telah tiada. Hujatan dan pujian tak berguna lagi. Hanya doa yang perlu dipanjatkan. Semoga amal ibadahnya diterima Gusti Allah. Dan mudah-mudahan pemerintah negeri ini membentuk Satuan Tugas untuk membuka lapangan kerja agar warga ini tidak berhasrat menjadi TKI. Bukan Satgas Perlindungan TKI yang terkeswan basa-basi.

*) Djoko Suud Sukahar pemerhati sosial budaya, tinggal di Jakarta.

(vit/vit)

Kamis, 23/06/2011 17:28 WIB
Di Manakah Jenazah Ernawati, TKI yang Meninggal di Saudi? 
Nurvita Indarini – detikNews

Di Manakah Jenazah Ernawati, TKI yang Meninggal di Saudi?

Jakarta – “Saya disabeti pakai selang air.” Itulah ucapan terakhir yang disampaikan TKW Ernawati, kepada sang kakak Yenny melalui telepon sambil menangis. Sejak itu, Yenny tak lagi bisa menghubungi Erna yang belakangan diketahui telah meninggal. Sudah 4 bulan berselang, jenazah Erna tak juga diterima keluarga.

Yenny kepada detikcom pada Kamis (22/6/2011), mengisahkan perjuangannya memulangkan sang adik dari Saudi, sejak Erna masih hidup hingga dikabarkan telah meninggal. Menurutnya, Erna, gadis asal Dukuh Ngelo, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kudus, Jateng, pergi mengadu nasib ke Saudi tanpa sepengetahuan keluarga.

Kala itu tahun 2008. Erna yang sebenarnya cukup pintar, tidak lulus SMP. Gadis itu sempat mengurung diri di dalam kamar selama beberapa hari. Tidak lama kemudian, Erna menghilang dari rumah dan mengabarkan dirinya sudah berada di Saudi, menjadi TKI.

Sebenarnya Erna belum cukup umur untuk menjadi TKI. Umurnya yang masih sekitar 15 tahun dituakan oleh perusahaan jasa pengiriman TKI menjadi 23 tahun. Saat awal bekerja, Erna mendapat majikan yang baik. Sayang, saat itu dia dituduh mencuri handphone oleh keluarga majikannya sehingga dikembalikan ke agennya.

“Di majikannya yang terakhir itu, adik saya bilang dia bekerja di pelacuran. Sebab selama setahun lebih dia bekerja di sana, majikannya sudah 8 kali berganti laki-laki. Majikannya adalah janda yang sudah punya anak dan cucu,” kata Yenny yang berdomisili di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, ini.

Desember 2010, Erna menghubungi Yenny dan mengatakan kontraknya akan habis pada Juli 2011. Kala itu Erna mengaku sering dimaki-maki majikan, dipukul dan bila salah sedikit kerap diancam dipotong gaji meski selama bekerja belum menerima gaji.

“Saya sudah minta dia buat pulang. Tapi katanya malu kalau pulang kampung nggak bawa duit. Karena itu dia bilang mau disabar-sabarin,” imbuhnya.

Pada 26 Januari, Erna kembali menelepon dan menangis. Kepada kakaknya Erna mengatakan dirinya muntah darah karena disabeti pakai selang air. Dengan sabar Yenny pun bertanya kenapa sampai dipukuli.

“Saya minta tolong seorang laki-laki untuk beli mie karena lapar nggak dikasih makan,” kata Yenny menirukan ucapan adiknya.

Dalam telepon, Erna juga menyebut dirinya hendak diperkosa teman majikannya. Saat itu paha Erna dipegang-pegang dan di selangkangan Erna dijejalkan uang 500 riyal, namun Erna melawan.

Pada 31 Januari, Yenny pergi ke Migrant Care dan diantarkan ke Kementerian Luar Negeri untuk melapor. Di Kemenlu, Yenny ditemui bagian advokasi wilayah Arab Saudi. Dia pun meminta agar adiknya dipulangkan ke Indonesia karena belum berobat.

“Tanggal 2 Februari saya pulang ke Tanjung Pinang. Saya telepon adik saya tapi nggak ada jawaban. Saya SMS tanggal 6 Februari tapi tidak dibalas. Teleponnya aktif tapi tidak dijawab,” keluhnya.

Pada 10 Februari, teman adiknya yang sesama TKI Arab Saudi menyampaikan informasi ke kampungnya di Kudus bahwa Erna sudah meninggal di Rumah Sakit karena meminum racun tikus. Mendengar kabar itu, Yenny pingsan. Setelah siuman dan mampu berpikir jernih, dia menghubungi Migrant Care dan Kemlu kembali.

“Kemlu bilang, ‘Ibu jangan bilang sudah meninggal, nanti keluarga shock. Karena belum ada informasinya,’” terangnya.

Namun Yenny tidak menyerah. Dia masih berupaya untuk menghubungi telepon genggam Erna. Lalu pada malam itu, dia mendapat telepon dari nomor Erna. Ketika telepon dijawab, yang berbicara rupanya seorang laki-laki dalam bahasa Arab.

“Lalu saya komunikasi pakai bahasa Inggris. Dia mengatakan ada jenazah di rumah sakit yang rupanya jenazah adik saya. Mungkin hape ada di kocek adik saya, jadi dia bisa menghubungi saya,” jelas Yenny.

Pada suatu pagi Kemlu menelepon Yenny dan memastikan bahwa Erna sudah meninggal. Pegawai Kemlu itu juga menyampaikan ikut berduka cita. Ucapan belasungkawa itu tak mampu mengusir kecewa dan sedih Yenny. Sebab selama 10 hari sejak hari pertama dia melapor ke Kemlu hingga ada laporan adiknya meninggal, dia merasa Kemlu tidak melakukan tindakan apa pun.

“Katanya butuh 4 bulan untuk memulangkan jenazah. Setiap kali saya telepon (Kemlu) katanya selalu dibilang medical record, surat kelengkapan kurang,” ucap puteri kedua dari 12 bersaudara ini.

Menurut dia, terakhir kali Kemlu menghubunginya adalah 3 pekan lalu untuk meminta tandatangan keluarga untuk otopsi jenazah. Tandatangan sudah difaks ke Kemlu, BNP2TKI dan Migrant Care. Migrant Care mengaku sudah menerima kiriman faks namun tidak demikian dengan Kemlu. Hingga keluarga Erna mengirim tandatangan keluarga hingga 2 kali.

“Yang saya nggak habis pikir, pada bulan Februari ada faks dari Riyadh yang dikirim ke kampung yang menyatakan kalau handphone yang digunakan untuk menghubungi saya bukan hape adik saya tapi hape petugas RS,” tutur Yenny.

Dalam faks disampaikan pula bahwa PT penyalur Erna akan menjemput jenazah dan mengantarkannya ke daerah Subang. Padahal Erna berasal dari Jawa Tengah. “Berarti ini kan ada pemalsuan dokumen. Tidak saja umur tapi juga alamat,” lanjut Yenny.

Dia menyebut, PT penyalur adiknya adalah Boughsan Labrindo. Pada 13 Februari pihak penyalur mengucapkan belasungkawa dan memberikan santunan Rp 10 juta kepada keluarga.

“Ini bukan soal materi. Ini soal nyawa adik saya,” kata Yenny.

(vit/fay)

Kamis, 23/06/2011 16:03 WIB
Kisah TKI di Arab
Cerita Pedih Rosita dan ‘Pembebasannya’ ke Indonesia 
Ken Yunita – detikNews

Cerita Pedih Rosita dan 'Pembebasannya' ke Indonesia
Foto: Didi Syafirdi/detikcom

Jakarta – Rosita Siti Saadah memang telah dipenjara selama kurang lebih 20 bulan di Uni Emirat Arab karena dituduh membunuh. Ibu satu anak itu juga terancam hukuman pancung. Namun kini, Rosita telah ‘bebas’ dan kembali ke Indonesia.

Bagaimana Rosita bisa ‘selamat’ dan kembali ke pelukan keluarganya? Perempuan 29 tahun itu menceritakan pengalamannya kepada Solidaritas Perempuan. Berikut kesaksian Rosita seperti rilis yang dikirimkan kepada detikcom, Kamis (23/6/2011).

Rosita terbang ke Uni Emirat Arab (UEA) pada Mei 2009 dan bekerja pada sepasang suami istri yang memiliki delapan anak perempuan dan dua anak laki-laki. Rumah majikan Rosita sangat luas dan terbagi menjadi beberapa bangunan.

Seluruh properti milik majikannya itu diurus oleh Rosita dan satu seorang temannya sesama TKI. Namun sayang, Rosita enggan menyebutkan siapa rekannya tersebut. Dalam rilis itu, rekan Rosita itu hanya disebutkan dengan X.

Suatu malam, tidak seperti malam-malam sebelumnya, Rosita tidur lebih dulu dari rekannya. Namun entah pukul berapa, perempuan yang memiliki anak berusia tujuh tahun itu terbangun.

“Saat itu, ia melihat seorang pria tinggi sedang melonggarkan bohlam lampu hingga padam.
Lampu diluar kamar pun sudah dimatikan. Tiba-tiba, seseorang memegangi Rosita, membekap
mulutnya, dan berkata,”Jangan teriak atau saya bunuh kamu!”. Rosita pun diam tak melawan,” begitu cerita dalam rilis tersebut.

Dan ketika para pria pergi, Rosita memanggil-manggil X dan menghampiri tempat tidur X. Namun X tidak juga menjawab panggilan Rosita. Rosita juga tidak bisa melihat apapun karena kondisi kamar saat itu sangat gelap karena lampu mati.

“Rosita menjadi sangat takut, dan memutuskan untuk melapor kepada majikan. Rosita lari ke rumah majikan dan mengetuk pintu. “Baba, madam, tolong! Saya takut. Ada laki-laki masuk
kamar,” Rosita terus berteriak.

Mendengar itu, majikan bukannya membukakan pintu dan memeriksa keadaan, malah menyuruh
Rosita membukakan pintu untuk polisi. Polisi kemudian membawa Rosita ke rumah sakit. Saat itulah Rosita tahu bahwa X meninggal dunia.

“Selanjutnya, Rosita menjalani 20 bulan di tahanan. Selama di tahanan Rosita mengalami kesulitan dalam menghubungi pemerintah maupun keluarganya. Polisi melarangnya untuk berbicara atau membuat pernyataan dan menghubungi orang lain. Rosita bahkan mengalami penyiksaan dan dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Dia dipukuli oleh polisi, dan tidak boleh tidur selama lima hari,” lanjut rilis itu.

Baru setelah setahun Rosita ditahan, dan menjalani tiga sidang, Pemerintah Indonesia mengetahui kasus Rosita. Selama tiga kali sidang, Rosita sama sekali tidak didampingi, baik oleh pengacara, penerjemah, maupun staf perwakilan pemerintah RI.

Pada tanggal 11 Juni 2011, tiba-tiba Rosita dilepaskan dari tahanan. Polisi memberikannya tiket dan mengantarkan ke bandara, tanpa melalui perwakilan pemerintah RI. Begitu sampai di Jakata pada tanggal 12 Juni, Rosita baru bisa menghubungi keluarganya, dan langsung kembali ke Karawang.

Setelah sempat bertemu dengan keluarganya, Rosita bersama Solidaritas Perempuan dan Solidaritas Buruh Migran Karawang mendatangi Kementerian Luar Negeri pada 14 Juni 2011. Ketika dihubungi melalui telepon, ternyata Konsulat Jenderal RI di Dubai, sebagai perwakilan pemerintah RI terdekat dari Fujariah, sama sekali tidak mengetahui kepulangan Rosita.
(ken/asy)

23
Jun
11

Politik Hukum : Amandemen UU Mahkamah Konstitusi

Senin, 20/06/2011 11:20 WIB
Revisi UU MK
Serangan Balik Sang Prajurit 
Kardhika Cipta Binangkit – detikNews

Serangan Balik Sang Prajurit

Jakarta – Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi memang jauh dari harmonis. Superiornya MK saat membatalkan Undang-Undang buatan DPR melahirkan analogi ‘perang 560 Prajurit (DPR) yang dikalahkan oleh sembilan Dewa (hakim konstitusi)’. Di tengah kritik yang menerpa, sang prajurit pun menyiapkan serangan baliknya.

‘Pertarungan’ kedua lembaga tinggi negara tersebut sejatinya sudah dapat dibaca saat amandemen keempat UUD 1945 resmi disahkan oleh MPR. Saat itu, paradigma Undang-Undang yang tidak dapat digangggu-gugat putus tatkala MPR memilih gaung Supremasi Konstitusi sebagai dasar negara hukum. Maka lahir lah MK sebagai the guardian of constitution.

Alhasil, terjadilah pergesekan. DPR sebagai Law Maker yang secara filosofi memegang amanat rakyat, dengan MK yang oleh UUD 1945 diberi kewenangan mengawal UU agar tidak bertentangan dengan konstitusi.

Masih lekat dalam ingatan ketika MK membuat muka DPR merah padam, saat UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006) dan UU Ketenagalistrikan (Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003) dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh MK meski para pemohon hanya menghendaki review pada beberapa pasal saja dalam UU tersebut.

Ultra Petita! MK dinilai melebihi batas kewenangannya sebagai hakim karena menyalahi asas hukum karena memutus perkara melebihi apa yang dimohonkan. Serangan kepada MK kembali deras, saat MK memutus Pengujian terhadap UU Komisi Yudisial yang dimohonkan oleh para hakim agung yang juga berbau ultra petita.

Bukan hanya memangkas pengawasan KY terhadap hakim agung tetapi sekaligus juga terhadap hakim konstitusi. Selain dapat mencampuri “wilayah” DPR dalam hal pembuatan UU, putusan MK yang ultra petita juga bisa menjurus kepada adanya “reformatio in peius”, yaitu putusan yang dikeluarkan bisa jadi akan merugikan atau mengurangi kepentingan hukum pemohon.

Seperti kata Lord Acton, “Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely,” agaknya hal ini yang ditakutkan oleh DPR terkait keberadaan MK. Tanpa pengawasan, dan bisa saja menjadi lembaga-super yang bertindak di luar kewenangan. DPR pun kembali bernafsu untuk memagari kewenangan MK dengan merevisi UU lembaga yang dipimpin oleh Mahfud MD itu.

“Setiap kekuasaan itu memang harus dibatasi apakah Presiden kalau kekuasaan tak terbatas bahaya, DPR kalau tidak terbatas bahaya, demikian juga MK kalau diberi kewenangan melebihi batas-batas ini menjadi tidak sehat,” ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso seperti dikutip dalam detik.com (16/06/2011).

Tetapi jangan lupa, MK melakukan ultra petita juga bukannya tanpa dasar. Sebagaimana sering diungkapkan mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, dengan kewenangannya mengawal konstitusi, ultra petita jelas halal. Apalagi, putusan MK terkait pengujian UU terhadap UUD 1945 bersifat erga omnes, yang berarti mengikat kepentingan umum.

Bisa dibayangkan jika Pasal yang diujikan dengan UU ternyata adalah ruh UU tersebut. Jika tidak dibatalkan secara keseluruhan, maka akan terjadi kekosongan hukum akibat hubungan antar pasal yang terputus.

Kaitannya dengan revisi UU MK, ada baiknya DPR bukan hanya terfokus pada pengawasan dan mengurangi ultra petita, tetapi justru harus menambah kewenangan yang ‘hilang’ terhadap MK dan bukannya malah dikebiri, seperti constitutional question dan constitutional complaint seperti yang dimiliki oleh MK Jerman.

Mengakomodir amar putusan Konstitusional Bersyarat yang mulai ‘nge-trend’ akhir-akhir ini, atau bahkan membolehkan MK melakukan ultra petita dengan batas tertentu seperti yang diatur dalam UU MK Korea Selatan.

Revisi UU MK pun harus dirumuskan dengan matang. Karena jika ‘serangan balik’ 560 Prajurit Senayan tidak ampuh, bukan tak mungkin energi yang terkuras untuk merevisi UU tersebut akan kandas seperti saat sang dewa langsung membuat Pasal 50 UU MK tentang pengaturan batas UU yang bisa diuji menjadi tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menarik untuk ditunggu.

*Penulis adalah Alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Kardhika Cipta Binangkit
Jl. H. Naman No. 85 Pondok Kelapa, Jakarta Timur
kardhika_cb@yahoo.co.id
08128423292

(wwn/wwn)

NASIONAL | Hukum

MK Dilarang Buat Putusan Melebihi Permohonan

Rabu, 22 Juni 2011
Produk Legislasi
JAKARTA – Sidang paripurna DPR, Selasa (21/6), secara aklamasi telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi undang-undang. Undang-undang yang baru ini membatasi sejumlah kewenangan yang pernah diberikan kepada MK.

Dalam penyampaian pandangan akhir Presiden atas RUU ini, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan bahwa pembaruan pengaturan MK dalam UU ini merupakan konsep ideal tentang bagaimana MK seharusnya. Dia mempertanyakan pendapat berbagai kalangan yang menilai UU MK yang baru ini bakal melemahkan MK.

“Saya tidak memahami posisi mana yang melemahkan posisi MK. Yang benar adalah mengembalikan posisi MK sesuai dengan cita-cita lahirnya MK,” kata Patrialis dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/6).

Patrialis menjabarkan pengetatan terhadap aturan main penggunaan kewenangan MK, sebagaimana diatur dalam UU ini, berkaca pada putusan-putusan yang dibuat MK selama ini. Dia menyebutkan tanpa adanya pembatasan telah menyebabkan MK membuat putusan yang membatalkan UU secara keseluruhan, padahal UU itu tidak dimohonkan untuk dibatalkan seluruhnya.

MK juga pernah bertindak sebagai positif legislator. Bahkan, MK memerintahkan pembentuk UU untuk menyusun UU sebagai pengganti UU yang dianggap bertentangan dengan UUD. Dalam sejarahnya, MK pernah membuat sendiri norma hukum sebagai satu regulasi untuk menggantikan norma yang telah dibatalkan.

Terlebih lagi, kata Patrialis, MK juga kadang bertindak di atas lembaga lain yang sebenarnya telah ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. “Seperti, membatalkan hasil pilkada dengan menentukan sendiri kepala daerah terpilih. Padahal, ditegaskannya, kewenangan itu adalah milik Komisi Pemilihan Umum (KPU),” tegas Patrialis.

Terkait dengan adanya larangan bagi MK untuk membuat putusan yang melebihi permohonan pemohon (ultra petita), Patrialis menjelaskan bahwa hal itu juga dalam rangka mengembalikan MK pada desain awal. Patrialis berlindung di balik fakta pada saat Mahfud MD melakukan fit and proper test sebagai hakim MK di DPR pada 2008. Kala itu, orang yang sekarang menjabat sebagai Ketua MK ini juga menyatakan tidak setuju akan adanya putusan ultra petita.

“Jadi sekarang justru kita perkuat posisi MK agar MK betul-betul semua putusannya menjadi putusan seorang negarawan, dan ini pembicaraan demokratis dengan DPR,” tandasnya.

Selain melarang membuat putusan ultra petita, UU MK yang baru juga menegaskan bahwa MK dilarang untuk membuat norma baru dalam putusannya sebagaimana ditegaskan pada Pasal 57 Ayat 2a UU MK.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Dimyati Natakusumah menjelaskan setidaknya terdapat tujuh poin krusial dalam perubahan UU MK. Selain larangan ultra petita dan membuat norma baru dalam putusannya, UU MK juga mengatur mengenai komposisi Majelis Kehormatan Hakim yang ikut melibatkan unsur DPR dan pemerintah.

Revisi UU MK itu juga memuat perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK menjadi 2,5 tahun, dari sebelumnya selama 3 tahun. Seseorang dapat dipilih menjadi hakim MK jika berusia antara 47-65 tahun, dengan batas usia pensiun 70 tahun. Sementara itu, terkait wacana pembentukan peradilan khusus pilkada tidak diatur dalam UU MK melainkan UU Pilkada yang draf RUU-nya masih disusun Kementerian Dalam Negeri. Selama UU Pilkada belum disahkan, MK masih berwenang menangani sengketa hasil pilkada.har/AR-1
koran-jakarta

Jimly: Larangan Ultra Petita Keliru
Jakarta
| 17:38 Wed, 15 Jun 2011
Views26
Wienda Parwitasari / Jurnal Nasional

undefined

Jurnas.com | MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie mengatakan pengaturan tentang larangan ultra petita dalam perubahan UU Mahkamah Konstitusi adalah keliru. Ultra petita adalah tindakan hakim yang memutus melebihi apa yang diminta oleh penggugat atau pemohon (uji materi di MK).

Jimly menilai DPR tidak mengerti konstitusi. Keliru kalau memahami konsep larangan ultra petita dijadikan perubahan UU MK, apalagi untuk membatasi kewenangan MK.

“Larangan ultra petita, itu orang yang gak mengerti konstitusi,” kata Jimly Asshiddiqie di sela-sela seminar bertajuk Indonesia Kembali Menggugat, Rabu (15/6), di Megawati Institute, Jakarta.

Jimly menyayangkan langkah DPR untuk mengatur larangan ultra petita. “Ini saya menilai DPR banyak ngawurnya merevisi UU MK,” kata Jimly.

Menurut Jimly, larangan ultra petita itu mutlak dalam perkara perdata. Sedangkan dalam peradilan konstitusi, tidak. Kalau mau belajar sejarah Yudicial Review pertama kali dalam sejarah manusia, Yudicial Review lahir dari keputusan ultra petita yaitu perkara medical medice di AS tahun 1803.

“Yang diminta pemohon adalah Kepres, yang dikabulkan oleh hakim adalah pembatalan UU,” katanya.

Jimly menegaskan keliru kalau UU MK mencantumkan larangan ultra petita.

Penulis: Friederich Batari

Konspirasi Politik

OPINI | 18 June 2011 | 03:37 43 0 2 dari 3 Kompasianer menilai aktual

Ultra Petita dan Konspirasi Politik Pemerintah + DPR


Kolom politik dan hukum Kompas (cetak) kemarin hari jumat, 17/6/2011 memuat berita menarik bertajuk “Larangan Buat Putusan Ultra Petita Dinilai Keliru”. Berita ini merujuk Pasal 45A RUU tentang perubahan UU No. 23/2004 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah disetujui dalam sidang pertama DPR, dan tinggal menunggu sidang paripurna. Rumusan pasal ini menyebutkan: Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan.

Dalam istilah hukum, apa yang dirumuskan dalam pasal 45A RUU itu dikenal dengan istilah ultra petita yang dianggap sebagai tindakan melampaui wewenang hakim lantaran memutus melebihi apa yang dimohon (petitum) penggugat. Putusan semacam ini dilarang secara tegas dalam hukum acara perdata dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg).

Revisi UU yang memuat larangan ultra petita ini secara politis sepertinya ditembakkan sebagai reaksi atas beberapa putusan MK beberapa saat lalu, seperti dalam pengujian UU Ketenagalistrikan yang menimbulkan kontrroversi dan reaksi penolakan karena dianggap melampaui wewenang pengadilan. Apakah prinsip ini dapat diterapkan dalam sengketa di MK, yang nota bene merupakan sengketa hukum publik?

Jelas tidak.

Karena karakter (asas) dalam sengketa perdata (hukum privat) dengan sengketa ketatanegaraan (hukum publik) sangat berbeda. Hukum perdata adalah hukum individual dimana hakim tidak boleh melampaui kehendak individu yang bersengketa, maka hakim harus bersikap pasif dalam mencari kebenaran formal sebagai tujuannya. Di seberang lain, hukum tatanegara adalah hukum publik dimana hakim bertujuan melindungi kepentingan hukum masyarakat umum (publik), sehingga hakim harus berinisiatif (aktif) untuk mencari kebenaran material sebagai tujuan utama.

Jika dalam pengujian hakim menemukan ketentuan lain yang bertentangan dengan konstitusi, dan justru ketentuan yang dimohonkan tidak bertentangan dengan kontitusi, apakah hakim harus berdiam diri? Jika demikian apakah arti hakim harus bersikap aktif dalam hukum publik? Apa pula manfaat prinsip kebenaran materiil sebagai tujuan hukum? Dan apa makna ‘supremasi konstitusi’ dalam prinsip perlindungan hak warganegara yang sudah disepakati, jika semuanya bisa direduksi oleh kepentingan partai politik melalui interaksi dalam pembahasan UU?

Sudah jelas dan bahkan terang benderang jika para wakil rakyat bukanlah wakil rakyat yang sesungguhnya. Mereka hanyalah kepanjangan tangan partai politik dengan kepentingan politik yang tidak berpihak pada rakyat. Istilahnya, survey membuktikan. UU di Indonesia bukanlah produk hukum dengan watak hukum yang sahih. Ia hanyalah sekedar hasil dari dialektik politik transaksional yang saling sandera. Maka itulah gunanya Mahkamah Konstitusi, sebagai pengejawantah dan penerjemah kehendak rakyat yang terdokumentasi dalam UUD.

Mungkin saja para hakim konstitusi menyalahgunakan wewenangnya dalam ultra petita. Tetapi bukankah mereka sebagian juga datang dari usulan presiden dan DPR sebagai legislatif? Itu berarti mereka mempunyai kesempatan besar untuk memilih hakim (konstitusi) yang bersedia menerapkan ultra petita secara hati-hati dalam proses seleksi? Mengapa pilihannya justru harus dilakukan dengan revisi UU? yang  menurut Jimly Ashidiqqie menunjukkan ketidakmengertian mereka terhadap prinsip hukum ultra petita dalam hukum publik dan sejarah judicial review itu sendiri.

Sudah jelas dan bahkan terang benderang jika para wakil rakyat bukanlah wakil rakyat yang sesungguhnya. Mereka hanyalah kepanjangan tangan partai politik dengan kepentingan politik yang tidak berpihak pada rakyat. Istilahnya, survey membuktikan. UU di Indonesia bukanlah produk hukum dengan watak hukum yang sahih. Ia hanyalah sekedar hasil dari dialektik politik transaksional yang saling sandera. Maka itulah gunanya Mahkamah Konstitusi, sebagai pengejawantah dan penerjemah kehendak rakyat yang terdokumentasi dalam UUD.

Kata Phytagoras: Jangan membanggakan apa yang kamu lakukan hari ini, sebab engkau tidak akan tahu apa yang akan diberikan oleh hari esok.

PangkasKewenangan

InilahOleh R Ferdian Andi R | Inilah – Rab, 22 Jun 2011

Konten Terkait

UU MK Dinilai Memangkas Kewenangan

  • UU MK Dinilai Memangkas Kewenangan

INILAH.COM, Jakarta – Revisi UU Mahkamah Konstitusi No 24 Tahun 2003 telah disahkan rapat paripurna DPR, Selasa (21/6/2011). Kekecewaan muncul dari publik. Muaranya, karena pelarangan bagi MK membuat putusan di luar permohonan pemohon (ultra petita). Bagaimana yang benar?

UU MK yang baru disahkan DPR, meski belum resmi diundangkan, namun suara kekecewaan atas UU ini mengemuka di publik. Ini bermula dari munculnya pasal 45 A yang mencantumkan kalimat “Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh pemohon atau melebihi permohonan pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok Permohonan”. Pasal ini dimaknai sebagai upaya pembatasan kewenangan MK.

Mantan Ketua MK Jimly Ashiddiqie menilai larangan ultra petita di UU MK yang baru terlalu berlebihan. Dia menilai ultra petita hanya berlaku dalam hukum perdata. “Ultra petita hanya ada di perdata. Jadi tidak relevan jika diterapkan di MK,” ujarnya.

Dia menyebutkan, jika ada keinginan agar MK tidak terlalu luas dalam mengambil putusan seharusnya bukan dengan melarang ultra petita. Namun menurut guru besar hukum tata negara UI ini, harus memperbaiki hukum acara di MK. “Harusnya memperbaiki hukum acaranya saja,” kritiknya.

Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) melalui rilis yang diterima INILAH.COM, Rabu (22/6/2011) berencana untuk melakukan uji materi terhadap UU yang baru disahkan DPR. IHCS menilai UU MK yang baru ini sarat kepentingan politis.

Sebagai lembaga pengawal konstitusi, MK berkewajiban menjaga, mengawal, dan menginterpretasikan konstitusi di setiap UU. “Artinya secara filosofis ultra petita sangat dimungkinkan di Mahkamah Konstitusi karena pertama, telah sesuai dengan filosofi pendirian MK itu sendiri,” demikian dalam siaran persnya.

Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo justru setuju dengan format UU MK yang baru. Dia menilai, pelarangan ultra petita bagi MK harus diadakan dalam UU MK. Karena menurut politikus Partai Golkar, MK harus memutuskan apa yang dimohonkan oleh pemohon. “Masak minta tempe dikasihnya tahu dan tempe. MK tidak boleh melampaui kewenangannya,” cetus Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (22/6/2011).

Meski demikian, Bambang menyebutkan dalam hal krusial yang menyangkut kepentingan publik, MK diharuskan mencari jalan keluar dalam persoalan itu. “Seperti saat uji materi tentang UU Pemilu, yang digugat soal syarat pemilih dalam Pemilu 2009, akhirnya MK memutuskan yang memiliki KTP bisa ikut pemilih,” ujarnya mencontohkan.

Sementara, Ketua MK Mahfud Md menyambut positif pengesahan UU MK oleh DPR. Dia berharap agar pemerintah maupun DPR tidak perlu terombang-ambing atas opini yang terjadi di masyarakat terkait UU MK yang baru. “Kalau sudah jadi UU, ya kita ikuti. Kecuali ada orang yang merasa dirugikan,” katanya.

Kewenangan ultra petita MK di antaranya saat pengajuan pengujian terhadap tiga pasal di UU Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), namun MK justru membatalkan seluruh pasal di UU tersebut. MK memutus perkara yang tidak masuk dalam materi permohonan pengujian UU oleh pemohon.

Dalam UU MK yang baru ini, pasal 59 ayat 2 sejatinya diberi peluang bagi DPR dan pemerintah untuk segera menindaklanjuti putusan MK jika diperlukan perubahan UU. Pasal ini dapat dimaknai sebagai satu rangkaian dari pasal larangan ultra petita terhadap MK. [mdr]

Putusan Mahkamah Konstitusi Ultra Petita?

Diterbitkan Mei 26, 2008 Opini Tinggalkan a Komentar

Oleh Anggara

Putusan MK soal UU KPK dan UU KKR menebarkan kontroversi di kalangan para ahli ahli hukum di Indonesia. Sebagian kalangan ahli hukum menganggap MK telah melakukan ultra petita atau  melebihi apa yang dimintakan oleh pemohon. Kalangan DPR juga menganggap MK telah melebihi kewenangan yang telah diberikan baik oleh UUD 1945 ataupun UU

Terlepas dari kontroversi tersebut, maka perlu ditilik apa dan bagaimana kewenangan dari MK yang didapat baik oleh UUD 1945 ataupun oleh UU Mahkamah Konstitusi.

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan Perubahan Ketiga UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B yang disahkan pada 9 November 2001. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah:

  • Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
  • Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
  • Memutus pembubaran partai politik
  • Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
  • Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh MK tetapi tidak dimiliki oleh MK adalah :

Contitutional question

seorang hakim (diluar hakim konstitusi) meragukan konstitusionalitas suatu norma hukum yang hendak diterapkan dalam suatu kasus konkret, sehingga sebelum memutus kasus dimaksud hakim yang bersangkutan mengajukan permohonan (pertanyaan) terlebih dahulu ke Mahkamah Konstitusi perihal konstitusionalitas norma hukum tadi

Constitutional complaint

Seorang warga negara mengadu ke Mahkamah Konstitusi bahwa tindakan atau kelalaian suatu pejabat negara atau pejabat publik telah melanggar hak konstitusionalnya sementara segala upaya hukum biasa yang tersedia sudah tidak ada lagi

Peranan Mahkamah Konstitusi sendiri sangat penting, mengingat Mahkamah Konstitusi telah menyatakan dirinya sebagai penjaga konstitusi melalui proses contitutional review pada pasal 50 UU Mahkamah Konstitusi. Pernyataan ini tentunya membawa angin baru, karena berdasarkan UU MK proses contitutional review hanya dapat dilakukan setelah adanya Perubahan III UUD 1945.

Berbagai putusan MK telah mempengaruhi norma dan sistem hukum di Indonesia. Meski tidak secara tegas memiliki kewenangan legislasi, akan tetapi sesungguhnya MK memiliki kewenangan legislasi terbukti dengan berbagai munculnya norma hukum baru di Indonesia dari berbagai putusan MK melalui penafsiran MK terhadap konstitusi. Selain itu MK juga sedang dalam perjalanan sebagai penafsir tunggal konstitusi. Hal ini terjadi bukan merupakan keanehan, karena wewenang yang diberikan oleh UUD 1945 adalah mengadili pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar.

Kewenangan dasar MK ini yang kemudian menjadi titik permasalahan oleh banyak ahli hukum di Indonesia dan juga DPR. MK dianggap oleh beberapa kalangan telah melakukan apa yang didalam hukum dinamakan ultra petita. Tetapi pertanyaannya benarkah MK telah melakukan ultra petita? Tidakkah MK hanya berusaha menjaga konstitusi dari berbagai anasir-anasir yang tidak diperlukan dalam suatu sistem hukum? Oleh karena itu penting untuk melakukan pembedahan hukum dengan kacamata yang jernih.

Dalam hukum acara perdata (yang masih diwarisi dari HIR/RBg buatan pemerintah kolonial Hindia Belanda), hakim tidak dibenarkan memutuskan melebihi apa yang dimohonkan oleh penggugat/tergugat. Hal ini justru berbeda dengan mekanisme hukum dalam hukum acara pidana. Jika hakim melebihi apa yang dimohonkan oleh penggugat/tergugat maka putusannya disebut dengan ultra petita dan putusannya (tentu saja) telah melawan hukum.

Pada hakekatnya HIR/RBg (Hukum Acara Perdata) begitu pula BW (Hukum Perdata) keberlakukannya di Indonesia berdasarkan Aturan Peralihan UUD 1945. Tetapi tidak pernah muncul UU yang mengatur keberlakuan kedua produk hukum kolonial seperti WvS (KUHP) yang keberlakuannya diatur melalui UU No 1 Tahun 1946. Karena itu kedua produk ini sebenarnya hanya berstatus rechtbook (kitab hukum) dan bukannya wetbook (kitab undang-undang). Hal ini berbeda dengan status yang disandang oleh WvS (KUHP) yang menyandang status wetbook Tentu saja meski berstatus rechtbook keberadaan keduanya tetap diperlukan karena bagaimanapun juga harus ada prosedur beracara di dalam pengadilan.

Akan tetapi, akan menjadi permasalahan apabila MK berpegang kaku pada ketentuan HIR/RBg yang berstatus rechtbook tersebut. Permasalahan konstitusi pada dasarnya bersifat unik dan khusus oleh karena itu tidak mungkin dapat diselesaikan hanya berpatokan pada HIR/RBg yang sudah out of date tersebut. Akan sangat riskan apabila  prosedur acara penafsiran kontitusi diletakkan pada HIR/RBg.

Dalam memutuskan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, MK tidak bisa hanya berpatokan pada ketentuan yang terdapat dalam HIR/RBg. Dalam hal ini permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar MK harus berupaya menemukan beberapa hal yaitu:

  • Menemukan dan/atau menafsirkan suatu norma konstitusi
  • Mengangkat norma tersebut menjadi operasional dalam suatu norma hukum
  • Menafsirkan apakah suatu norma hukum dalam undang-undang bersesuaian dengan norma hukum dalam konstitusi
  • Menyatakan apakah suatu produk undang-undang mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku secara hukum

Dalam melakukan tugasnya MK tentu saja harus melihat dan menafsirkan seluruh norma hukum yang terdapat dalam suatu undang-undang tidak hanya melihat norma hukum yang terdapat dalam suatu permohonan saja, karena apabila ini diikuti secara ketat akan terjadi suatu produk undang-undang yang berlaku seperti zombie dimana roh dari undang-undang tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akan tetapi badan/wujudnya yang tampil melalui undang-undang masih berlaku. Undang-undang yang akhirnya menjadi zombie ini pernah dimohonkan pengujiannya ke hadapan MK dan MK dalam putusannya telah mencabut nyawa dari UU tersebut.

Dari titik ini rupanya MK memberi perhatian khusus supaya undang-undang tidak hanya menjadi zombie saja apabila suatu ketentuan dalam undang-undang tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum lagi. Perhatian inilah yang rupanya hendak ditonjolkan oleh MK dalam memutus UU KKR. Karena ketentuan yang dimohonkan oleh para permohon merupakan roh/nyawa dari UU KKR, sehingga apabila roh ini saja yang dicabut dan bukan roh + badan yang dimatikan maka kemungkinan besar UU KKR hanya akan melengkapi dan/atau menambah koleksi zombie UU di Indonesia.”

Lalu bagaimana dengan nasib pengadilan Tipikor, MK rupanya telah melakukan penafsiran terhadap ketentuan konstitusi yang berbunyi ”…..dibentuk oleh undang-undang”. Berangkat dari penafsiran ini maka MK menyatakan tidak boleh ada diskriminasi penegakkan hukum anti korupsi di negeri ini karena akan berakibat tidak adanya kepastian hukum di Indonesia. Karena pengadilan tipikor dibentuk oleh UU KPK maka pengadilan tipikor hanya akan menerima perkara korupsi yang diajukan oleh KPK. Sementara pengadilan negeri hanya akan menerima perkara korupsi yang non KPK. Diskriminasi ini sudah terjadi dari awal dan sudah disadari oleh MK, oleh karena itu MK menafsirkan sekaligus memutuskan bahwa pengadilan tipikor haruslah tidak diskriminatif dan menimbulkan dualisme penegakkan hukum anti korupsi. Diskriminasi dan dualisme ini harus diakhiri dengan membentuk UU Pengadilan Tipikor yang compatible dengan UUD.

Mengenai eksekusi pembubaran pengadilan tipikor yang ditunda, bukankah banyak pengadilan di Indonesia yang juga bisa melakukan penundaan eksekusi baik dalam perkara pidana, perdata ataupun dalam perkara lain dan dalam hal ini telah terjadi secara umum dan jamak? Lalu mengapa eksekusi yang tertunda ini menjadi masalah besar atau ”dibesar besarkan” oleh DPR dan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI)? Tidakkah irama yang dimainkan DPR dan PERADI ini seirama dengan permainan para koruptor yang tidak menghendaki adanya pengadilan tipikor?

Eksistensi pengadilan tipikor sebenarnya secara hukum mirip dengan zombie, karena sudah tidak mempunyai dasar hukum lagi akan tetapi secara sosiologis, pengadilan tipikor masih eksis melalui penundaan eksekusi yang dinyatakan oleh MK dalam putusannya. Penundaan putusan ini bukan sesuatu yang tidak berdasar atau ilegal akan tetapi sesuatu yang legal atau berdasarkan hukum. Oleh karenanya penundaan eksekusi ini tidak boleh menjadi pemicu atau upaya yang akan melegalkan koruptor untuk melawan kembali.

Untuk itu, mari kita lihat kembali ke arah mana MK (dan bersama-sama dengan MA) akan membawa penegakkan hukum di Indonesia.




Blog Stats

  • 2,099,110 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 113 other followers