25
May
11

Perusahaan : Menyoal Kepemilikan Asing

Menyoal Kepemilikan Asing

Sektor Strategis Didominasi Asing

Pekan ini, Kompas beruntun menyoal dominasi asing dalam sektor strategis perekonomian nasional. Persoalan kepemilikan asing dalam berbagai sektor ini mengemuka dalam wacana membangkitkan perekonomian Indonesia sehubungan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei, pekan lalu.

Banyak pihak meminta pemerintah membuat peraturan baru untuk mengendalikan kepemilikan asing tersebut. Indonesia tidak perlu menerapkan kebijakan strategi pembangunan ekonomi yang antiasing, tetapi kehadiran asing menjadi pelengkap dari upaya memberdayakan dan membangkitkan perekonomian nasional. Begitulah rangkuman wawancara kompas denga berbagi pakar ekonomi.

Kepemilikan asing memang sangat mencuat di beberapa sektor, seperti Pertambangan, Perbankan, Perkebunan dan Telekomunikasi. Yang mempunyai program mengurangi kepemilkian asing adalah di sektor pertambangan. Kementerian ESDM menargetkan pada 2025 operator perusahaan pertambangan 50% adalah perusahaan nasional.

Sementara sektor yang lain belum punya program yang jelas. Dominasi asing di perekonomian nasional memang bukan tanpa dasar. Di sektor keuangan misalnya, menggilanya kepemilikan asing dipicu oleh Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999. Pasal 3 PP itu, menyebutkan: Jumlah kepemilikan saham bank oleh warga negara asing dan atau badan hukum asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung ataupun melalui bursa efek sebanyak-banyaknya adalah 99 persen (sembilan puluh sembilan per seratus) dari jumlah saham bank yang bersangkutan.

Boleh jadi tak ada yang salah ketika peraturan itu dibikin, sebab saat itu Indonesia tengah limbung perekonomiannya akibat krisis moneter. Perbankan adalah aset yang bisa dijual dengan cepat untuk menginfus likuiditas keuangan negeri ini yang terengah-engah.

Akibatnya Per Maret 2011 pihak asing telah menguasai 50,6 persen aset perbankan nasional. Yaitu sekitar Rp 1.551 triliun dari total aset perbankan Rp 3.065 triliun. Memang aturaan kepemilikan asing di sektor perbankan nasional paling longgar dibanding dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.

Nah yang jadi masalah tentu tak gampang merebut kembali kepemilikan asing tersebut, diperlukan waktu dan peraturan perundangan yang jelas. Kesempatannya adalah pada perubahan UU Perbankan, yang sudah masuk program legislasi nasional 2011.

Tinggal masalah teknis. Karena tak gampang asing dipaksa melepaskan kepemilikannya begitu saja. Jadi ya pakai tenggat waktu yang cukup misalnya 10 tahun harus dilepas ke pihak nasional dalam porsi tertentu. Dan mudah-mudahan di kurun waktu tersebut swasta nasional juga sudah punya sumber keuangan yang cukup untuk membeli saham asing tersebut.

Dengan kepemilikan nasional yang lebih dari asing pada sektor-sektor strategis, diyakini perputaran perekonomian nasional akan semakin kuat dan baik. Kebangkitan ekonomi nasional yang diinginkan banyak orang akan benar-benar terjadi.

Tapi benarkah akan seperti itu? Semuanya kembali pada mentalitas bangsa dan kepemimpinan nasional. Indonesia pernah melakukan nasionalisasi kepemilikan asing di masa lalu. Dan kemudian kembali asing mendominasi. Jangan-jangan permasalahannya bukan pada berapa besar kepemilikan nasional, tapi bagaimana mengelola seberapapun yang kita miliki.

http://politikana.com/baca/2011/05/2…kan-asing.html

Ekonomi Indonesia Didominasi Asing

JAKARTA, KOMPAS.com – Dominasi pihak asing kini semakin meluas dan menyebar pada sektor-sektor strategis perekonomian. Pemerintah disarankan menata ulang strategi pembangunan ekonomi agar hasilnya lebih merata dirasakan rakyat dan berdaya saing tinggi menghadapi persaingan global.

Dominasi asing semakin kuat pada sektor-sektor strategis, seperti keuangan, energi dan sumber daya mineral, telekomunikasi, serta perkebunan. Dengan dominasi asing seperti itu, perekonomian sering kali terkesan tersandera oleh kepentingan mereka.

Per Maret 2011 pihak asing telah menguasai 50,6 persen aset perbankan nasional. Dengan demikian, sekitar Rp 1.551 triliun dari total aset perbankan Rp 3.065 triliun dikuasai asing. Secara perlahan porsi kepemilikan asing terus bertambah. Per Juni 2008 kepemilikan asing baru mencapai 47,02 persen.

Hanya 15 bank yang menguasai pangsa 85 persen. Dari 15 bank itu, sebagian sudah dimiliki asing. Dari total 121 bank umum, kepemilikan asing ada pada 47 bank dengan porsi bervariasi.

Tak hanya perbankan, asuransi juga didominasi asing. Dari 45 perusahaan asuransi jiwa yang beroperasi di Indonesia, tak sampai setengahnya yang murni milik Indonesia. Kalau dikelompokkan, dari asuransi jiwa yang ekuitasnya di atas Rp 750 miliar hampir semuanya usaha patungan. Dari sisi perolehan premi, lima besarnya adalah perusahaan asing.

Hal itu tak terlepas dari aturan pemerintah yang sangat liberal, memungkinkan pihak asing memiliki sampai 99 persen saham perbankan dan 80 persen saham perusahaan asuransi.

Pasar modal juga demikian. Total kepemilikan investor asing 60-70 persen dari semua saham perusahaan yang dicatatkan dan diperdagangkan di bursa efek.

Pada badan usaha milik negara (BUMN) pun demikian. Dari semua BUMN yang telah diprivatisasi, kepemilikan asing sudah mencapai 60 persen.

Lebih tragis lagi di sektor minyak dan gas. Porsi operator migas nasional hanya sekitar 25 persen, selebihnya 75 persen dikuasai pihak asing. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM menetapkan target porsi operator oleh perusahaan nasional mencapai 50 persen pada 2025. (OIN/ONI/IDR/EVY/DOT/DIS)

http://bisniskeuangan.kompas.com/rea…dominasi.Asing.

Ketahanan Energi Rawan
Perusahaan Asing Mengancam Kedaulatan Indonesia?

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketahanan energi Indonesia memasuki zona rawan karena kegagalan menerapkan kedaulatan atas sumber daya minyak dan gas bumi serta pertambangan. Migas dan tambang yang seharusnya menjadi sumber daya strategis diperlakukan sebatas komoditas dengan nilai manfaat minimal bagi kesejahteraan rakyat.

Direktur Eksekutif Masyarakat Batubara Indonesia Singgih Widagdo di Jakarta, Selasa (24/5/2011), mengemukakan, negara melakukan kesalahan besar ketika mengubah bentuk pengelolaan sumber daya strategis menjadi berdasarkan jenis usaha. Konsekuensinya, sumber daya mineral, batubara, dan migas diperlakukan sebatas komoditas. ”Ini termasuk hilangnya peran negara untuk mengontrol penggunaan sumber daya itu. Dulu kontrak tambang itu harus disetujui presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat,” kata Singgih.

Eksploitasi sumber daya mineral strategis sebagai komoditas semakin tidak terkendali dengan penerapan otonomi daerah. Pemerintah mencatat ada 8.000 izin kuasa pertambangan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Kondisi itu semakin membuka peluang asing untuk menguasai langsung sumber daya batubara dan mineral.

Perusahaan tambang asing, terutama China dan India, masuk menguasai tambang kecil dengan membiayai perusahaan-perusahaan tambang lokal yang kesulitan pendanaan. ”Tanpa disadari, kita sudah menjadi hulu sumber daya untuk China dan India. Dua negara ini sangat agresif mencari sumber daya batubara sebagai pengganti minyak di luar negeri, sementara cadangan migas dan tambangnya sengaja mereka simpan,” kata Singgih.

Mengacu data British Petroleum Statistical Review, Indonesia yang hanya memiliki cadangan batubara terbukti 4,3 miliar ton atau 0,5 persen dari total cadangan batubara dunia menjadi pemasok utama batubara untuk China yang memiliki cadangan batubara terbukti 114,5 miliar ton atau setara 13,9 persen dari total cadangan batubara dunia.

Dengan rata-rata produksi 340 juta ton per tahun, sekitar 240 juta ton diekspor, cadangan terbukti batubara Indonesia akan habis dalam 20 tahun. Jika ini dibiarkan, Indonesia terancam menjadi importir minyak sekaligus batubara.

Di sektor migas, penguasaan cadangan migas oleh perusahaan asing masih dominan. Dari total 225 blok migas yang dikelola kontraktor kontrak kerja sama non-Pertamina, 120 blok dioperasikan perusahaan asing, hanya 28 blok yang dioperasikan perusahaan nasional, serta sekitar 77 blok dioperasikan perusahaan gabungan asing dan lokal.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM menetapkan target porsi operator oleh perusahaan nasional mencapai 50 persen pada 2025. Saat ini porsi nasional hanya 25 persen, sementara 75 persen dikuasai asing.

Dominasi asing pada sektor migas dan pertambangan itu, dengan penguasaan wilayah kerja yang meluas dan tersebar dari wilayah Sabang di barat sampai Papua di timur Nusantara, membuat kedaulatan negara dan bangsa rawan.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sabtu, menilai, kondisi seperti itu berbahaya. ”Kalau terjadi sedikit saja gejolak keamanan di dalam negeri, mereka bisa kirim segera kapal induk (kapal perang) ke wilayah kita atas nama pengamanan aset dan warga negaranya. Kalau itu terjadi, habislah kedaulatan bangsa ini,” ujarnya. (DOT/EVY/DIS)

Lebih Lanjut Baca KOMPAS

http://bisniskeuangan.kompas.com/rea…atan.Indonesia

Rabu, 25/05/2011 19:54 WIB
Bank Asing Tak Akan Mudah Lagi Buka Cabang di RI 
Herdaru Purnomo – detikFinance


Foto: dok.detikFinance

Jakarta – Bank Indonesia (BI) menegaskan kesiapannya untuk menerapkan azas kesetaraan alias resiprokal dengan bank asing terkait dengan pembukaan kantor cabang di Indonesia. Hal ini dikarenakan melihat kondisi perbankan nasional yang kesulitan membuka cabang di luar negeri.

“Resiprokal akan berlaku, salah satunya kami akan mengarahkan kantor cabang bank asing agar menjadi perusahaan yang berbadan hukum Indonesia,” jelas Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5/2011).

Namun, sambung Muliaman, penerapannya sendiri masih perlu waktu untuk mengkaji, melihat, dan mempelajari dari negara lain agar tidak terjadi kekeliruan.

“Target 1-2 bulan. Kita tidak batasi, hanya buat rambu-rambu untuk daerah-daerah yang berbahaya, jadi mereka bisa lebih hati-hati,” tuturnya.

Praktik perbankan di luar negeri banyak yang mengharuskan bank asing yang mau masuk ke wilayahnya untuk mendirikan anak usaha (subsidiary) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan.

“Selain mengarahkan kantor cabang bank asing menjadi perusahaan berbadan hukum Indonesia, BI juga akan menerapkan strategi yang fokus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan penciptaan lapangan kerja,” kata Muliaman.

Terkait dengan azas resiprokal tersebut, beberapa bank nasional mengaku sangat kesulitan untuk membuka cabang di luar negeri akibat peraturan tersebut, sehingga membuat proses pembukaan kantor cabang di luar negeri menjadi berlarut-larut.

“Kita minta BI menerapkan asas resiprokal (kesetaraan) bagi bank asing yang mau buka cabang di Indonesia. Karena kami mengalami hambatan untuk membuka cabang di luar negeri,” ujar Ketua Himpunan Bank-Bank Negara Gatot M Suwondo beberapa waktu lalu.

(dru/dnl)

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,304,892 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 130 other followers

%d bloggers like this: