Selasa, 31/05/2011 08:32 WIB
Sewot SMS Bodong
Djoko Suud Sukahar – detikNews
Jakarta – SMS bodong menyulut kemarahan SBY. Sang pengirim ditantang tampil. Disebut sebagai pengecut yang tidak ksatria. Dan pastinya tidak ada yang mengacungkan telunjuk. Mengaku sebagai pengirimnya.
Kalau membaca SMS itu sudah kelihatan tipu-tipunya. Sebab sang pengirim yang mengaku M Nazaruddin itu seperti anak kecil yang marah pada temannya. Mau membongkar kejelekan orang-orang penting Partai Demokrat (PD). Memfitnah sang Ketua Dewan Pembina secara keji. Dan hampir semua orang paham, itu semua tidak betul.
Bagi rakyat, SMS ini tak beda dengan penipuan yang meminta pulsa. Pelacur yang dagang diri via SMS nyasar. Atau kabar baik yang menyakitkan, pemberitahuan dapat hadiah agar tergiur menyetor sejumlah dana untuk ditipu. Ini rutin. Hampir tiap bulan mampir ke HP kita. Dan itu semua memang amat menjengkelkan.
Sebagai rakyat, kita sudah terbiasa dengan SMS macam itu. Harapan yang hanya bisa diharap, kejadian itu ditindaklanjuti. Diberangus. Aparat keamanan mampu memberi kenyamanan. Melek teknologi. Dan dengan kemelekan itu keresahan itu bisa ditangani.
Rakyat sudah lama jengkel dan marah dengan tindak orang tak bertanggungjawab itu. Tapi mau bilang apa? Mau lapor ke siapa? Kita hanya bisa pasrah terhadap ulah itu. Toh belum ada yang mampu menelisik. Paling-paling sebagai tindakan preventif, saban mendapat kabar bahagia dapat undian, benar atau tidak benar anggap saja tidak benar.
Nah SMS yang biasa mengganggu kenyamanan rakyat itu kali ini menjadikan SBY sebagai obyeknya. Isi SMS itu mengadopsi kisruh suap dalam negeri dan kisruh politik di negeri tetangga. Itu memang amat menyakitkan. Yang membuat dan menyebarkan SMS itu juga amat barbar. Tidak hanya menyakiti SBY secara pribadi, tapi juga merendahkan bangsa ini. Sebab SBY adalah presiden RI.
Sebagai petinggi negeri yang jarang menerima SMS keji, SBY langsung bereaksi keras. Menyebut pengirimnya pengecut, tidak ksatria, tidak berani berhadapan, dan tentu saja semua cap yang dilontarkan SBY itu benar. Sebab jika tidak benar tentulah sang pelaku sudah meringkuk di penjara. Atau dalam penjara tetap usil, seperti kebanyakan bandar narkoba yang bisnisnya tetap jalan di luar atau dalam bui?
Ketika membaca kiriman SMS ngawur itu terus terang siapa saja ikut mengumpat dan mencaci pengirimnya, termasuk saya. Tapi saat melihat reaksi Bapak Presiden yang marah dan serius marah, kita tiba-tiba menjadi tertawa. Apalagi isi SMS yang nyata-nyata tidak benar itu juga dibantah pula.
Sebagai Presiden dan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, kemarahan itu seperti instruksi. Bantahan demi bantahan mengalir. Kecaman demi kecaman menggelinding. Maka hari-hari ini entah sampai kapan, koor bantahan dan kecaman itu belum ketahuan akan berakhir. Memang, siapa saja yang menerima SMS fitnah seperti itu akan geram. Siapa saja juga tahu, pengirimnya pastilah negator. Tidak suka dengan Partai Demokrat atau ‘salah satu faksi’ di partai yang mulai tidak solid ini. Atau bisa pula pihak lain yang merasa dirugikan dengan kebijakan-kebijakan SBY.
Namun sebagai presiden dan Ketua Dewan Pembina partai politik, harusnya SBY tidak reaktif seperti itu. Ini tidak baik untuk SBY, dan tidak menguntungkan bagi Partai Demokrat. Sebab lawan jadi tahu letak kelemahan SBY plus partainya, dan itu sama dengan memberi senjata pada lawan maupun calon lawan-lawannya.
Politik memang kotor. Kekotoran itu ada yang tampil telanjang, kendati terbanyak ditutupi. Politikus sempurna itu mblebes. Tidak terbakar dibakar dan tidak basah disiram air. Jika SBY dan orang-orang Demokrat gampang basah dan terbakar, selalu memperruncing persoalan internal yang digunjingkan, maka eksistensi partai ini ke depan layak dipertanyakan.
Adakah itu pertanda Partai Demokrat belum dewasa secara politik? Atau ada yang salah dalam kaderisasi? Machiavelli bilang, politik itu merebut kekuasaan. Bukan untuk yang lain. Adakah SMS fitnah itu implementasi dari ini?
Kalau diindikasikan ya, maka rasanya kita perlu menyikapinya dengan cara sama, berpura-pura tidak terganggu dan tidak sewot karena memang sedang dikerjai orang-orang yang ingin merebut kekuasaan.
*) Djoko Suud Sukahar adalah pemerhati sosial budaya, tinggal di Jakarta.
(vit/vit)
Selasa, 31/05/2011 07:48 WIB
Tanggapi Isu Dirinya, SBY Harus Hentikan Bersikap Reaktif
Novi Christiastuti Adiputri – detikNews
Jakarta – Tanggapan langsung yang diberikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap isu SMS fitnah dari pengirim yang mengaku M Nazaruddin justru akan mengurangi kredibilitasnya sebagai seorang pemimpin. SBY harus segera berhenti bersikap reaktif seperti ini.
“Kalau ditanggapi dengan gusar seperti itu, kredibilitas dia akan semakin lemah. Seharusnya dia memilih apa yang akan dikomentari,” ujar Pengamat Komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), Ade Armando saat dihubungi detikcom, Senin (30/5/2011) malam.
Selama ini SBY memang dianggap terlalu reaktif dalam menghadapi isu-isu yang dirasa mendiskreditkan dan merusak reputasinya sendiri. Seperti dalam isu SMS fitnah ini, dimana SBY malah menantang si pembuat SMS tersebut untuk menampakkan diri dan berhadapan dengannya secara langsung.
“Kalau dengan cara semacam ini, dia berusaha menyerang balik mereka yang merusak reputasi dengan reaktif, emosional, dan egosentris, justru pencitraan malah akan hancur dengan sendirinya,” tutur Ade.
Ade melihat, keberadaan teknologi modern memang membuat segala hal, termasuk isu-isu tak bertanggung jawab, menjadi cepat tersebar. Dan SBY seharusnya sadar bahwa hal ini merupakan konsekuensi dari adanya kebebasan informasi di masyarakat.
“Dia harus berhenti bersikap reaktif, berhenti tersinggung, berhenti bersikap seperti ini,” tandasnya.
Sebelumnya SBY menggelar jumpa pers mengenai SMS fitnah yang beredar di BBM dan social media. SBY menantang yang membuat SMS tersebut untuk menampakkan diri.
“Muncullah secara ksatria! Mari kita berhadapan!” tantang SBY dalam keterangan pers di Base Ops Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Senin (30/5/2011).
“Fitnah yang dilemparkan seseorang dari hati yang gelap, itu sungguh keterlaluan,” ujar SBY yang berusaha tetap tenang.
“Bukannya teknologi informasi, media online dipakai untuk menyebarkan fitnah, pembunuhan karakter, caci maki, bukan cuma saya tapi siapa pun yang menjadi korban teknologi informasi dewasa ini,” ujarnya.
(nvc/mok)
Baca Juga :
Selasa, 31/05/2011 04:40 WIB
Kasus Nazaruddin
SBY Diminta Jangan Campur Aduk Urusan Negara & Partai
Novi Christiastuti Adiputri – detikNews
Jakarta – Dalam memburu M Nazaruddin yang kini diketahui berada di Singapura, pemerintah akan mengerahkan Kapolri, Menlu dan Kepala BIN. Hal ini dianggap tidak pantas karena seperti mencampuradukkan urusan negara dengan urusan partai.
“Di aspek yang lain ada upaya mencampuradukkan urusan negara sama urusan partai. Untuk Nazaruddin melibatkan Menko Polhukam, karena Demokrat atau karena Presiden?” ujar aktivis ICW, Emerson Yuntho saat dihubungi detikcom, Senin (30/5/2011) malam.
Hal ini sangat bertolak belakang perkara yang menjerat Nunun Nurbaeti, istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun. Nunun sejak lama diketahui berada di Singapura dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap pemilihan Dewan Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia.
Namun, tidak ada upaya dari pemerintah untuk ‘memburu’ dan memulangkan Nunun ke Indonesia. Hal ini sangat bertolak belakang dengan perlakuan pemerintah terhadap Nazaruddin.
Menurut Emerson, Presiden SBY harus menjelaskan ‘perbedaan perlakuan’ terhadap Nazaruddin dan Nunun ini kepada publik.
“Presiden harus menjelaskan kenapa ini ada perbedaan perlakukan. Itu yang kita pertanyakan, ini kan urusan internal, urusan Demokrat, tidak perlu bawa-bawa Menko Polhukam atau Kepala BIN segala,” tuturnya.
Dikatakan Emerson, presiden SBY juga harus bisa memisahkan urusan partai dengan urusan negara. Jika berkaitan dengan urusan Partai Demokrat, SBY harusnya tidak melibatkan aparatur negara dan tidak menggunakan fasilitas negara.
“Harus dipertegas, kalau urusan Demokrat jangan menggunakan aparatur negara. Kalau urusan Demokrat, jangan menggunakan fasilitas negara, kan konferensi pers tentang isu SMS Nazaruddin di Halim Perdanakusumah, jangan menggunakan fasilitas negara. Bisa di kantor PD atau di Cikeas,” tegas Emerson.
Sekali lagi Emerson meminta agar SBY tidak mencampuradukkan urusan partai dengan urusan negara. Jika Nazaruddin diburu oleh pemerintah, seharusnya Nunun juga diperlakukan sama.
“Jangan campuradukkan urusan partai sama urusan negara. Ketika Nunun tersangka, tidak pernah dia memerintahkan Kepala BIN atau Menko Polhukam,” tandasnya.
Sebelumnya, Menko Polhukam, Djoko Suyanto menyatakan pihaknya telah meminta Kapolri, Menlu, Kepala BIN melalui upaya di institusinya, untuk bisa segera menghadirkan Nazaruddin ke Indonesia, apabila KPK memanggil yang bersangkutan. Djoko pun menyebut keselamatan Nazaruddin harus dijaga, karena dia merupakan kunci penting untuk membongkar kasus suap di Kemenpora.
(nvc/mok)
Baca Juga :
Selasa, 31/05/2011 15:02 WIB
Nazaruddin Ancam Lawan-lawannya Lewat Nazaruddin78.blogspot.com
Elvan Dany Sutrisno – detikNews
Jakarta – Dari Singapura, mantan Bendahara Partai Demokrat (PD) M Nazaruddin benar-benar melakukan perlawanan. Dia terang-terangan akan membuka semua hal melalui blognya Nazaruddin78.blogspot.com.
“Saya akan ceritakan semuanya di situ,” ancam Nazaruddin saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (31/5/2011).
Nazaruddin menjelaskan, segala hal akan dia beberkan dalam blognya. Mulai dari pihak-pihak yang sering berhubungan dengan dia sampai yang melakukan ancaman kepadanya.
“Saya akan ceritakan perjalanan sampai permasalahan ini ada, saya dipanggil siapa, diancam siapa,” terang Nazaruddin.
Blog itu dibuat pada Mei 2011, dan hanya ada satu postingan pada 30 Mei 2011. Isi tulisan posting itu berjudul ‘Bertepuk Tanganlah Partai Lain (Testimoni 1)’. Isinya adalah melawan tudingan kepada yang dinilainya sebagai pembusukan karakter.
Nazaruddin berada di Singapura sejak 23 Mei 2011. Dia pergi satu hari sebelum keluar surat pencegahan dari Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM yang diminta KPK pada 24 Mei. Nazaruddin namanya santer dikait-kaitkan dengan kasus dugaan suap Kemepora dan pemberian uang 120 ribu dollar Singapura kepada Sekjen MK Janedjri.
(ndr/nrl)
Baca Juga :
Rabu, 01/06/2011 08:27 WIB
Dewan Kehormatan PD Pantau Blog Nazaruddin
Elvan Dany Sutrisno – detikNews
foto: detikcom
Jakarta – Dewan Kehormatan Partai Demokrat sudah memantau blog milik mantan bendahara umum PD, Muhammad Nazaruddin. Dewan Kehormatan PD mengimbau Nazaruddin tak melempar bola panas lewat blognya.
Blog yang dipantau adalah nazaruddin78.blogspot.com. Melalui blog ini Nazaruddin menulis testimoni terkait banyak hal yang dianggapnya sebagai rekayasa untuk menjatuhkannya dari posisi bendahara umum PD.
“Ya saya sudah membacanya. Isi testimoni ini tidak persis sama dengan yang diberikan kepada Dewan Kehormatan PD. Isi testimoni yang diberikan oleh Nazaruddin kepada Dewan Kehormatan tidak boleh dipublikasikan,” ujar Sekretaris Dewan Kehormatan PD, Amir Syamsuddin, kepada detikcom, Rabu (1/6/2011).
Testimoni yang disampaikan Nazaruddin dalam blog tersebut, menurut Amir, menimbulkan multitafsir. Kalau Nazaruddin merasa orang paling benar, menurut Amir, harusnya Nazaruddin tidak menebar ancaman melalui blognya dari luar negeri.
“Kalau testimoni dia bilang itu paling benar, dia yakin paling tepat, ketidakberadaannya di Jakarta membuat orang berpikir macam-macam,” tuturnya.
Karena itu, menurut Amir lebih baik Nazaruddin pulang ke Indonesia. Membuat testimoni melalui blog justru mengesankan Nazaruddin benar-benar bermasalah dan memilih ke luar negeri.
“Yang paling elegan adalah dia saat ini berada di tanah air dan jangan membuat blog itu di luar, seperti dia sengaja menghindar,”tandasnya.
Nazaruddin membenarkan blog nazaruddin78.blogspot.com adalah miliknya. Nazaruddin mengaku akan melakukan ‘perlawanan’ lewat blog.
“Iya itu blog saya,” kata Nazaruddin saat dikonfirmasi detikcom lewat telepon, Selasa (31/5/2011).
Nazaruddin menjelaskan, melalui blognya itu dia akan menceritakan semua hal yang dia ketahui, termasuk kehidupan pribadi, partai, dan kasus hukumnya.
“Saya akan ceritakan banyak hal, mulai perjalanan pribadi saya, perjalanan di partai, perjalanan sampai permasalahan ini ada,” jelasnya.
(van/gah)
Kegiatan industri di Cina dan India memuntahkan banyak CO2 ke atmosfir bumi
Sungai Yangtze
Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Republik Demokratik Timor Leste melakukan kerjasama dalam rangka pengembangan kerjasama lingkungan hidup internasional..
Sejumlah LSM lingkungan menyayangkan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No.10/2011 tentang Penundaan (moratorium) Pemberian Izin Baru bagi Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut yang tak mencakup hutan sekunder..
Jurukampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, Bustar Maitar, menyambut baik penandatanganan Inpres moratorium karena merepresentasikan perubahan politis menuju upaya perlindungan hutan Indonesia..
Abrasi pantai yang terjadi di dusun Papalang Pantai, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, telah memberi dampak buruk bagi masyarakat setempat karena telah menumbangkan puluhan pohon kelapa yang ada di wilayah itu..
Staf Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim, Agus Purnomo mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Peraturan Presiden mengenai moratorium hutan, Kamis..
Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mendorong pribumisasi atau membumikan isu perubahan iklim dalam konteks Indonesia melalui serangkaian forum ilmiah dari Sumatera hingga Papua..
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dr Sri Woro B Harijono, mengatakan, Indonesia berkepentingan mendorong Kongres World Meteorological Organization (WMO) ke-16 mengupayakan terwujudnya simulasi model iklim yang akurat di negara-negara tropis..
Recent Comments