26
Apr
11

Hukum : Saran Penyempurnaan UU Perjanjian Internasional

Selasa, 26/04/2011 22:30 WIB
Sidang Disertasi
Saran Penyempurnaan UU Terkait Perjanjian Internasional 
Eddi Santosa – detikNews

Saran Penyempurnaan UU Terkait Perjanjian Internasional

Bandung – Beberapa perundangan terkait Perjanjian Internasional perlu disempurnakan, agar dapat dibedakan antara pengesahan eksternal sebagai suatu prosedur internasional dengan pengesahan internal sebagai suatu prosedur tata negara pada tingkat nasional.

Hal itu disampaikan oleh Eddy Pratomo saat mempertahankan disertasinya di depan sidang terbuka promosi doktor di Ruang Sidang Gedung Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung, hari ini Selasa (26/4/2011).

Dalam sidang dengan tim promotor yang dipimpin oleh Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH, MH, Eddy yang saat ini masih aktif menjabat sebagai Dubes RI untuk Republik Federal Jerman, berhasil meraih gelar doktor ilmu hukum dengan yudisium Cum Laude.

Selengkapnya saran penyempurnaan seperti beberapa peraturan perundangan terkait, seperti disampaikan Eddy Pratomo melalui Ayodhia Kalake kepada detikcom hari ini.

Perlu penyempurnaan tentang pengertian perjanjian internasional pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional agar sesuai dengan pengertian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional.

Juga Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Konvensi Wina 1986 tentang Perjanjian Internasional antara Negara dengan Organisasi Internasional dan Organisasi Internasional dengan Organisasi Internasional lainnya.

Selain itu perlu pula mengubah redaksional pada Pasal 8 ayat (d) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang semula berbunyi, “Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan” menjadi ”Melakukan perjanjian pinjaman luar negeri (dibidang keuangan).”

Pemerintah Republik Indonesia perlu segera meratifikasi Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional karena pada dasarnya Pemerintah Indonesia telah melaksanakan isi Konvensi Wina tahun 1969 tersebut.

Terkait dengan status perjanjian internasional dalam hukum nasional, perlu menyempurnakan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 dengan menambah 1 (satu) ayat baru tentang kebijakan hukum Indonesia yakni penegasan teori kombinasi (inkorporasi dan transformasi yang dilakukan secara dinamis).

Usulan ayat baru dimaksud berbunyi,”Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia (inkorporasi dan transformasi) menjadi hukum nasional”.

Pada ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional perlu ditambah 1 (satu) ayat baru yang berbunyi, “Perjanjian Internasional yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang atau dengan Peraturan Presiden mengikat Indonesia.”

Selain itu perlu pula menambah 1 (satu) ayat baru pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi, “Status hukum suatu Perjanjian Internasional yang telah diratifikasi adalah setara dengan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.”

Terakhir, perlu penyempurnaan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional untuk lebih menjelaskan makna ratifikasi dengan menambah 1 (satu) ayat baru yang berbunyi, “Pengesahan/ratifikasi meliputi prosedur internal dan eksternal.”

(es/es)

Selasa, 26/04/2011 18:54 WIB
Sidang Disertasi
Belum Ada Ketegasan Soal Ratifikasi, Padahal Itu Komitmen 
Eddi Santosa – detikNews

Belum Ada Ketegasan Soal Ratifikasi, Padahal Itu Komitmen

Bandung – Belum ada ketegasan tentang konsepsi dan makna ratifikasi dalam sistem hukum nasional. Padahal itu adalah komitmen pemerintah untuk terikat pada perjanjian internasional.

Hal itu disampaikan oleh Eddy Pratomo saat mempertahankan disertasinya di depan sidang terbuka promosi doktor di Ruang Sidang Gedung Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung, hari ini Selasa (26/4/2011).

Menurut Eddy, pengertian tentang ratifikasi masih dipahami secara berbeda oleh hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku.

Hukum Tata Negara RI berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UUD 1945, mengartikan ratifikasi sebagai prosedur internal yakni persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap perbuatan hukum pemerintah dalam membuat Perjanjian Internasional.

Sementara itu Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengartikannya lebih kepada prosedur eksternal yakni keterikatan Indonesia pada suatu perjanjian internasional (consent to bound by a treaty), yang biasanya ditandai dengan penyampaian aksesi atau instrument of ratification atau exchange of notes.

“Hal ini dapat mengakibatkan terjadi ketidakjelasan tentang kapan mulai berlakunya suatu perjanjian internasional dalam ranah hukum nasional. Apakah pada saat berlakunya UU ratifikasi oleh DPR atau pada saat penyampaian aksesi oleh pemerintah Indonesia,” terang Eddy.

Dalam sidang dengan tim promotor yang dipimpin oleh Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH, MH, Eddy yang saat ini masih aktif menjabat sebagai Dubes RI untuk Republik Federal Jerman, berhasil meraih gelar doktor ilmu hukum dengan yudisium Cum Laude.

Tim promotor selengkapnya Prof. Dr. H. Romli Atmasasmita, SH, LLm dan Prof. Dr. Huala Adolf, S.H., LL.M, FCB, Arb. Sedangkan tim penguji Prof. Dr, Sumaryo Suryokusumo, S.H., LL.M., Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli S.H., M.H., Prof. Dr. H. Endang Saefullah W. S.H., LL.M., Prof. Dr. H. Rukmana Amanwinata, S.H., M.H., dan Dr. Supraba Sekarwati, S.H.

(es/es)

Selasa, 26/04/2011 17:38 WIB
Sidang Disertasi
Indonesia Perlu Segera Tentukan Status Hukum Perjanjian Internasional 
Eddi Santosa – detikNews

Indonesia Perlu Segera Tentukan Status Hukum Perjanjian Internasional

Bandung – Indonesia perlu segera menentukan status hukum perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional. Ketidakjelasan tentang hal ini telah menimbulkan kerancuan-kerancuan dalam praktik.

Demikian dikatakan oleh Eddy Pratomo saat mempertahankan disertasinya di depan sidang terbuka promosi doktor di Ruang Sidang Gedung Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35, Bandung, hari ini Selasa (26/4/2011).

Dalam sidang dengan promotor dipimpin oleh Prof. Dr. H. Yudha Bhakti, SH, MH, Eddy Pratomo, yang saat ini masih aktif menjabat sebagai Dubes RI untuk Republik Federal Jerman, berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dengan yudisium Cum Laude.

Dalam pidatonya yang memuat pokok-pokok disertasi berjudul “Status Hukum Suatu Perjanjian Internasional dan Ratifikasi Dalam Praktik Indonesia Dihubungkan Dengan Pengembangan Sistem Hukum Nasional” Eddy menyatakan bahwa Indonesia hingga saat ini belum memiliki politik hukum nasional yang tegas, padahal sejak merdeka Indonesia telah menjadi pihak pada ribuan perjanjian internasional.

Akibatnya dalam tataran praktik telah menimbulkan kerancuan tentang tiga permasalahan utama, yaitu: pengertian perjanjian internasional yang masih multi tafsir, status hukum perjanjian internasional, dan konsepsi atau makna ratifikasi.

“Kejelasan tentang status hukum perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional sangatlah penting, karena hal ini akan berpengaruh langsung terhadap penerapan dan implementasi ketentuan-ketentuan perjanjian internasional dalam ranah hukum nasional setiap negara,” tegas Eddy.

Dicontohkan, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain,” tidak memberikan kejelasan tentang politik hukum di bidang perjanjian internasional.

“Sebab Pasal 11 tersebut hanya mengatur tentang pembagian kekuasaan antara Presiden dan DPR,” terang Eddy kepada detikcom hari ini.

Penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara pemerintah Indonesia dan International Monetery Fund (IMF) tahun 1998 telah memicu berbagai pertanyaan tentang pengertian, status hukum maupun proses ratifikasi suatu perjanjian internasional.

Walaupun hanya berbentuk LoI, tetapi perjanjian tersebut mengatur hal yang sangat mendasar bagi kepentingan fundamental ekonomi Indonesia. LoI IMF telah memicu perdebatan seru di kalangan ahli hukum maupun politisi Indonesia dan berakhir dengan munculnya amandemen terhadap Pasal 11 UUD 1945 yang tercermin dalam Ayat (2) yang berbunyi, “Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR”.

Amandemen tersebut, lanjut Eddy, hanya merupakan respon terhadap persoalan politik pada waktu itu yakni perlunya perimbangan kekuasaan antara Presiden dan DPR dalam hal treaty making powers dan tidak dimaksudkan untuk memberikan jawaban terhadap akar masalah tentang perjanjian internasional.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 20/PUU-V/2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang Pengujian UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan yurisprudensi landmark bagi perkembangan hukum perjanjian internasional di Indonesia.

MK menyatakan bahwa kontrak kerjasama sebagai dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (2) UU Migas tidak termasuk perjanjian internasional yang merupakan ruang lingkup Pasal 11 UUD 1945, sehingga hal ini dapat menjelaskan kepada khalayak.

“Mengingat pemahaman publik tentang pengertian perjanjian internasional masih sangat minim dan beranggapan bahwa semua perjanjian yang bersifat lintas batas negara dikategorikan sebagai perjanjian internasional,” ujar Eddy.

Digarisbawahi juga sistem hukum nasional Indonesia yang belum mengatur secara tegas status hukum perjanjian internasional. Menurut Eddy, perlu penegasan politik hukum yang akan dipilih, apakah Indonesia mau menganut monisme atau dualisme (inkorporasi atau transformasi) atau kombinasi keduanya.

“Di beberapa negara, baik yang menganut sistem common law ataupun civil law, masalah pilihan politik hukum tersebut telah tuntas sejak akhir Perang Dunia II,” demikian Eddy.

(es/es)

About these ads

0 Responses to “Hukum : Saran Penyempurnaan UU Perjanjian Internasional”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,154,039 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 118 other followers

%d bloggers like this: