Kamis, 31/03/2011 09:44 WIB
Libya Diramal Jadi Irak Kedua
Ari Saputra – detikNews
Jakarta – Rezim Khadafi yang tidak memperoleh simpati dan bantuan internasional membuat posisi Khadafi di ujung tanduk. Beberapa kalangan menduga, pemerintahan Khadafi tinggal menunggu waktu untuk tumbang. Setelahnya, politik dalam negeri Libya diprediksi seperti Irak pasca Saddam Hussein.
“Krisis Libya tidak memunculkan pemimpin alternatif seperti di Mesir. Pasukan pemberontak murni dari bawah dan tidak ada pemimpin resmi. Hampir dapat dipastikan, masing-masing suku akan berebut kekuasaan seperti karakteristik dan tradisi kesukuan di Arab. Libya akan menjadi Irak kedua yang memunculkan instabilitas politik berkepanjangan,” kata pengamat hubungan internasional Universitas Airlangga, Ahmad Safril Mubah saat dihubungi detikcom, Kamis (31/3/2011).
Dari sisi ekonomi, kondisi buruk itu dianggap menguntungkan pihak agresor. Sebab, sekutu bisa mengatur dan menyetir urusan ekonomi politik untuk kepentingan AS, Perancis dan Inggris.
“Keuntungannya, sekutu bisa memasukkan orang-orangnya di negara itu. Hampir dipastikan, siapapun penggantinya akan membalas budi sekutu yang telah melengserkan Khadafi. Proyek rekonstruksi pasca perang dan ladang minyak akan diberikan ke sekutu,” imbuh dosen FISIP Unair ini.
Hanya saja, bila instabilitas politik mempengaruhi jatuhnya korban di pihak sekutu seperti di Irak, akan menjadi bumerang dan menyulut sentimen dalam negeri.
“Oleh karena itu, sekutu akan mematangkan dulu bahwa perlawanan senjata pemberontak sudah tidak efektif, baru dilakukan serangan darat. Sekutu juga tidak bisa berlama-lama melakukan serangan udara karena biayanya mahal,” tandasnya.
“Sekarang memang belum menjadi isu politik populer tetapi masih di tingkat elite senat atau kongres. tapi kalau sampai jatuh korban banyak di tentara, akan menjadi bumerang dan dijadikan isu politik dalam negeri sekutu,” pungkas Safril.
(Ari/rdf)
Baca Juga :
- Obama Perintahkan Misi Rahasia CIA di Libya
- Rusia: Negara Barat Tidak Berhak Persenjatai Pemberontak Libya
- Eks Menlu Nikaragua Wakili Libya di PBB
- Bila Serangan AS dkk ke Libya untuk Lengserkan Khadafi, Itu Pelanggaran
Kamis, 31/03/2011 14:12 WIB
Inggris interogasi Menlu Libia
BBCIndonesia.com – detikNews
Menlu Libia Moussa Koussa mengaku tidak mau lagi bekerja untuk Gaddafi.
Aparat pemerintah Inggris saat ini tengah menanyai Menteri Luar Negeri Libia Moussa Koussa yang mengaku membelot dari rezim Moammar Gaddafi.
Menurut Kementerian Luar Negeri Inggris, Moussa tiba di banda udara Farnborough, London dari Tunisia, Rabu (30/3) malam waktu setempat.
Namun, pemerintah Libia tidak mengakui pembelotan Koussa dengan menyatakan bahwa menteri berusia 60 tahun itu sedang melakukan sebuah misi diplomatik.
“Moussa Koussa adalah salah satu tokoh paling senior dalam pemerintahan Gaddafi. Perannya adalah mewakili rezim Gaddafi di dunia internasional, sebuah peran yang tak diinginkannya lagi sekarang,” kata seorang juru bicara Kemenlu Inggris.
“Sejauh ini dia mengatakan sudah melepaskan jabatannya. Kami saat ini tengah menanyainya dan segera memberikan detil hasil pemeriksaan ini,” tambah dia.
Kementerian Luar Negeri Inggris juga mengimbau para pengikut Gaddafi untuk meninggalkan pemimpinnya itu dan memberikan jalan transisi kepemimpinan secara damai.
“Kami mengimbau semua pendukung Gaddafi untuk meninggalkan dia dan menyongsong masa depan baru Libia dengan memberikan jalan untuk transisi kepepimpinan dan reformasi seperti dituntut rakyat,” tambah sang juru bicara.
Pembelotan Moussa Koussa ini terjadi saat pasukan oposisi dipukul mundur pasukan pro Gaddafi di kota Brega. Pemberontak kini kehilangan cengkeramannya di pelabuhan minyak Ras Lanuf dan kota Bin Jawad.
Sementara itu di kawasan barat, kota Misrata yang masih dikuasai pemberontak kini tengah berada dalam serangan gencar pasukan pro Gaddafi.
(bbc/bbc)
Rabu, 30/03/2011 03:42 WIB
Dunia Sepakat Asingkan Khadafi ke Luar Libya
Irwan Nugroho – detikNews
Muammar Khadafi
London – Pemimpin Libya Muammar Khadafi tampaknya kian tersudut. Lebih dari 40 negara dan organisasi di dunia, termasuk PBB dan NATO, menyepakati sebuah rencana besar mengasingkan sang kolonel keluar dari negaranya.
Pertemuan yang berlangsung di London, Selasa (29/3/2011), menghasilkan kontrak baru tentang peta masa depan Libya. Pertemuan berikutnya akan diadakan di Qatar.
Menteri Luar Negeri Inggris, yang juga bertindak selaku pimpinan sidang, William Hague, mengatakan, bahwa seluruh delegasi sepakat Khadafi dan rezimnya telah kehilangan legitimasi.
Sebelum Khadafi menaati zona larangan terbang sesuai Resolusi PBB 1973 dan segala tindakan untuk melindungi warga sipil Libya, aksi militer juga akan terus dilakukan.
Memang, statemen Hague tidak menyebutkan rencana akan diasingkannya Khadafi dari Libya. Bocoran tentang hal itu datang dari Menlu Italia Franco Frattini. Para delegasi setuju bahwa Khadafi harus keluar segera dari negeri kaya minyak tersebut.
“Tapi itu tergantung negara yang mau menawarkan untuk menyambut Kadhafi. Sekarang belum ada prosal resmi yang diajukan,” ungkap Frattini seperti dikutip AFP, Rabu (30/3/2011).
Menlu Amerika Serikat (AS) Hillary Clinton mengatakan, sebuah utusan khusus PBB akan berkunjung ke Libya. Tujuannya untuk membicarakan opsi pengasingan bagi Khadafi itu.
Hari Minggu lalu, NATO akhirnya setuju untuk mengambil alih kendali penuh operasi militer di Libya dari AS. Di lain pihak, Prancis, Inggris dan AS terus berupaya menggalang dukungan negara-negara Arab untuk aksi militer tersebut.
Negara-negara seperti Irak, Yordania, Uni Emirat Arab, Libanon, Qatar, Tunisia dan Maroko semua mengirimkan perwakilannya dalam pertemuan London.
(irw/lia)
0 Responses to “Politik : Libya Diramal Jadi Irak Kedua”