31
Mar
11

Konstitusi : Amandemen Kelima UUD 1945 Harus Tidak Parsial

Kamis, 31/03/2011 16:46 WIB
Amandemen Kelima UUD 1945 Harus Dilakukan, Tapi Jangan Parsial
Adi Nugroho – detikNews

Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tengah menggalang kekuatan guna memperjuangkan usulan amandemen kelima UUD 1945, yang di dalamnya mengatur capres independen. Ketum Hanura, Wiranto, menilai amandemen ini diperlukan, namun jangan dilakukan parsial.

“Amandemen tidak lagi bisa parsial sebab 4 kali amandemen ternyata membangun sebuah konstitusi yang amburadul,” kata Hanura, usai pencanangan gerakan 2 juta kader Partai Hanura di Kantor DPP Partai Hanura, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Kamis (31/3/2011).

Keamburadulan itu menurutnya terlihat dari ketidaksinkronan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Selain itu dia melihat ketidakserasian antara pasal yang satu dengan pasal yang lain.

“Ayat dengan ayat juga saling tidak mendukung. Pendek kata membuat kekisruhan,” sambung Wiranto.

Dia menegaskan, jika ada keinginan untuk melakukan amandemen kelima, maka hal itu merupakan keniscayaan dan harus ada. Hak itu diperlukan untuk mengsinkronkan kembali UUD 1945 yang telah amburadul.

“Tapi catatannya adalah itu tidak sepotong-sepotong lagi,” sambung Wiranto yang dibalut baju safari kuning berlambang Hanura.

Mantan Panglima TNI ini mengimbuhkan, dalam mengamandemen UUD 1945 tidak boleh hanya melakukan perubahan di 1-2 pasal saja. Jika hal itu dilakukan maka hanya akan menambah kekisruhan saja.

“Kalau mau amandemen harus menyeluruh, terintegrasi, oleh siapa. Jangan oleh kaum politisi dan jangan oleh kaum ideolog. Nanti akan amburadul lagi karena banyak kepentingan,” tutur Wiranto.

Jika memang ada keinginan mengamandemen, sambung pria yang pernah menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di era Gus Dur ini, maka MPR perlu memilih arsitektur konstitusi. Dia menyarankan agar amandemen UUD 1945 tidak diberlakukan pada 2014 dan berlaku serta merta.

“Jangan berlaku serta merta. Nanti kalau berlaku serta merta, banyak akan-akalan akan masuk. Kepentingan-kepentingan sepihak akan membonceng. Itu akan menambah kesemrawutan sistem tata negara kita,” saran Wiranto.

Pada Selasa (29/3) lalu, Pimpinan MPR RI menerima Ketua Kelompok DPD di MPR RI, Bambang Soeroso. Dalam pertemuan tersebut, Bambang menyerahkan draf naskah perubahan kelima UUD 1945 usulan DPD kepada Ketua MPR Taufiq Kiemas.

Menurut pihak DPD, perubahan keempat UUD 2945 sejak tahun 1999-2002 masih menyisakan beberapa persoalan penting yang harus segera dituntaskan. Persoalan itu antara lain kewenangan lembaga-lembaga perwakilan, hubungan DPD dengan DPR, penguatan sistem presidensial, otonomi daerah dan sebagainya.

Dari draf amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 usulan DPD yang dirilis Februari silam,  yang menonjol adalah soal capres independen. Pasal 6A bagian kedua draf itu menyebutkan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berasal dari usulan partai peserta pemilihan umum atau perseorangan.”

(vit/nrl)

Baca Juga :

Kamis, 31/03/2011 17:45 WIB
Ketua DPD: Amandemen Kelima UUD Bisa Jadi Masterpiece Pemerintahan SBY
Fajar Pratama – detikNews

Mamuju – Ketua DPD RI Irman Gusman menilai amandemen kelima UUD 1945 yang kini tengah diusulkan pihaknya, akan memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia. Irman juga menyebut jika digolkan oleh MPR, maka amandemen kelima ini dapat menjadi masterpiece dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

“Usulan amandemen ini bisa jadi satu masterpiece dalam periode SBY-Boediono. Kita harapkan setelah 2014 sudah take off, tidak ada lagi yang gonjang ganjing seperti saat ini,” ujar Irman di kantor Gubernur Sulawesi Barat, Mamuju, Sulawesi Barat, Kamis (31/3/2011) sore.

Menurut Irman, amandemen kelima yang tengah diusung DPD akan memperkuat sistem presidensial yang ada di Indonesia. Di samping itu hubungan antara pemerintah dan pusat juga dapat semakin erat.

“Dalam amandemen ini kita perkuat sistem presidensial, sistem legislasi antara DPR dan DPD dan MPR, kita juga perkuat hubungan antara MK, MA dan KY,” papar Irman.

“Kita perkuat hubungan antara pusat dan daerah di mana titik berat otonomi itu, apakah akan tetap seperti sekarang atau dikembalikan ke provinsi karena skala ekonomi dan sebagainya,” lanjut pria asal Sumatera Barat ini.

Salah satu poin yang diusung oleh DPD dalam usulannya untuk amandemen kelima ini, adalah terkait tentang keberadaan calon presiden independen. Irman menilai keberadaan capres independen cukup baik karena persaingan akan menjadi semakin kompetitif.

“Ibaratnya dalam satu partai ada banyak kader terbaik, padahal yang dicalonkan partai tersebut cuma satu, daripada figur tersebut membentuk partai baru. Ya sudah bisa mencalonkan melalui jalur independen,” terang Irman.

“Ini kan hanya untuk calon, makin banyak calon makin bagus. Jangan pencalonan itu di-oligarki. Jangan seperti pengalaman pemilihan Gubernur DKI pada saat calonnya hanya Fauzi Bowo dan Adang Dorojatun. Kalau bisa dicalonkan sampai sepuluh calon itu kan bagus,” sambung pria berkaca mata ini.

(fjp/nwk)

About these ads

0 Responses to “Konstitusi : Amandemen Kelima UUD 1945 Harus Tidak Parsial”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,208,926 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 121 other followers

%d bloggers like this: