14
Mar
11

Politik : Hantu Wikileaks Strategi Perang Disinformasi

Senin, 14/03/2011 08:37 WIB
Hantu WikiLeaks
Zaenal A Budiyono – detikNews

Hantu WikiLeaks

Jakarta – Judul tulisan ini mengutip kesimpulan Menko Perekonomian, Hatta Rajasa terkait heboh bocoran kawat diplomatik Amerika Serikat (AS) yang dimuat dua media Australia, The Age dan Sidney Morning Herald (SMH) belum lama ini. ‘Ghost story’, demikian pernyataan Hatta. Tak ada angin tak ada hujan, tiba-tiba Jakarta dibuat geger oleh laporan spesial dalam WikiLeaks Exclusive bertajuk ‘Yudhoyono Abused Power’.

Sebuah judul yang tampak ‘seram’ di telinga. Bukan karena Indonesia negara diktator (tak boleh ada kritik), melainkan isu tersebut juga lama tak muncul di negeri ini. Kata Abuse of Power atau penyalahgunaan kekuasaan terakhir diidentikkan dengan mantan Presiden Suharto dengan korupsi, kolusi dan nepotisme-nya (KKN). Setelah itu pergantian kepemimpinan nasional berlangsung lebih cepat.

Namun tak sampai tuduhan abuse of power melekat ke salah satu presiden kita. Akibatnya, tak menunggu lama, ‘tsunami’ dari Aussie ini memancing kecaman dari sejumlah pihak di Indonesia. Istana menyebut berita The Age dan SMH hanya obrolan di warung kopi yang belum diuji kebenarannya. Selain itu ada juga yang mempertanyakan media tersebut dalam verifikasi data. Staf Khusus Presiden bahkan menilai ada pelanggaran kode etik jurnalistik universal oleh keduanya. Bagaimana tanggapan Presiden dan First Lady? Lebih dramatis dari yang publik kira. Presiden merasa sangat terpukul dan terkejut. Ia sudah kenyang dengan kritik oleh oposisi dan demonstran setiap harinya, tapi kabar dari Australia benar-benar berbeda.

Mereka sudah menyentuh wilayah personal sehingga tak patut untuk dianggap sebagai kritik di era demokrasi. Ibu negara juga tak kuasa menahan tangis kala membaca tuduhan kejam tersebut. Ia yang diilustrasikan sebagai ‘pebisnis’ sama sekali tak percaya isu murahan seperti itu bisa muncul di suatu media di negara yang katanya menjunjung tinggi etika dan moral. Memang tak hanya Istana yang menjadi sasaran isu ini. Sejumlah elit nasional juga dituduh ‘macam-macam’ oleh media-media tersebut. Tercatat nama Jusuf Kalla (JK), Taufiq Kiemas (TK), Sudi Silalahi dan Syamsir Siregar dikaitkan dengan heboh isu ini. TK sejauh ini tak memberikan respons, begitu juga JK. Sementara Sudi dan Syamsir membantahnya. Namun karena Istana dianggap sebagai simbol negara, maka tetap saja peluru dari Australia mengarah ke Presiden dan lingkarannya.

Sebagaimana publik ketahui, The Age dan SMH hanya mendasarkan laporan eksklusifnya pada ‘bocoran’ kawat diplomatik AS yang dipublikasikan WikiLeaks. Bayangkan, laporan sepenting itu oleh koran ternama hanya berdasar data sekunder. Lain cerita jika kedua media di atas melakukan investigasi mendalam sehingga menemukan data-data kongkrit yang tak terbantahkan. Ini semua tak dilakukan. Lalu apa istimewanya WikiLeaks sehingga harus ditempatkan sebagai ‘data gelap’ yang spesial? Barangkali karena dunia sekarang ini (termasuk Australia) masih terhegemoni oleh Amerika Serikat (AS). Dunia adalah AS, AS adalah dunia. Makanya apa saja yang datang dari AS walaupun itu sampah, tetaplah dipercaya.

Kunjungan Wapres

Dari heboh soal WiliLeaks Australia, ada pelajaran yang dapat kita petik. Pertama, hubungan antara rezim dan media setempat. Walaupun negara-negara Barat mengangung-agungkan kebebasan absolut sebagai prasyarat demokrasi, faktanya tak seindah yang mereka ucapkan. Lihat saja saat invasi AS ke Irak dan Afghanistan, media negari Paman Sam mendadak sangat pro-rezim, walaupun mereka tahu bahwa ada pelanggaran HAM dan norma-norma internasional. Nah, pada konteks The Age dan SMH, hal itu juga patut kita pertanyakan. Apa motivasi keduanya meng-headline-kan isu WikiLeaks Indonesia saat Wapres Boediono tengah berada di Canberra? Tentu kita mudah menebaknya. Media Australia ingin mempermalukan pemerintah Indonesia. Dan ini bukan yang pertama. Mereka juga pernah merilis kartun hinaan terhadap Presiden SBY.

Sebelumnya, Mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso juga mendapat perlakuan tidak mengenakkan di hotelnya menginap. Australia memang tetangga Indonesia, tapi mereka terkadang juga menjadi musuh dalam selimut. Mungkinkan media menjadi instrumen kepentingan politik luar negeri Australia? Semoga tidak. Tapi melihat track record media AS di atas, bukan tak mungkin hal yang sama terjadi di Australia.

Kedua, WikiLeaks dapat menjadi senjata tanpa tuan dan membuka lembar baru dalam pola diplomasi internasional. Dengan kemajuan teknologi informasi sekarang ini, nyaris tak ada batas antar negara. Semua orang di seluruh dunia dapat saling kontak hanya dalam hitungan detik. Mereka juga dapat saling berbagi data untuk menyerang atau memuluskan kepentingan masing-masing. Dalam konteks seperti ini WiliLeaks sangat strategis. Ia dapat digunakan oleh siapa saja untuk apa saja. Dengan kemasan yang seolah-olah bocoran ‘asli’ dari AS, mereka dapat menjual isunya sehingga mendapatkan sorotan publik.

Yang harus disadari, WikiLeaks sejatinya tetaplah menguntungkan kepentingan negara-negara Barat. Mereka dapat menjadikan ‘data’ WikiLeaks untuk menganggu kestabilan politik negara-negara berkembang. Bukan rahasia lagi bahwa Barat di tengah krisis ekonomi global sekarang ini tengah menghadapi ancaman krisis energi. Sementara stok energi sebagian besar terdapat di negara-negara berkembang. WikiLeaks mungkin dapat dijadikan instrumen untuk melakukan penguasaan ekonomi secara silent di sejumlah negara. Dengan gejolak dan instabilitas di dunia ketiga, AS dan sekutunya akan makin mudah masuk dan menancapkan kepentingannya. Ingat, frasa ketergantungan adalah term ampuh yang dipakai Barat untuk mengontrol negara berkembang termasuk Indonesia selama ini.

International Responses

Lalu bagaimana tanggapan pemimpin-pemimpin dunia atas WikiLeaks? Ternyata sebagian besar, utamanya dari negara-negara berkembang,  justru tidak percaya dengan bocoran kawat AS itu. “Don’t trust WikiLeaks,” begitu pernyataan Perdana Menteri (PM) Pakistan, Yousaf Raza Gilani. Sementara, Wakil PM Lebanon, Elias Murr menyimpulkan bahwa data-data kawat AS versi WikiLeaks tidak akurat dan sebagian justru di luar konteks. Tanggapan dari Turki senada, “The unserious cables of American diplomats, formed from gossip, magazines, allegations and slander are spreading worldwide via the internet,” kata PM Recep Tayyip Erdogan.

Presiden Hugo Chavez dari Venezuela mengamini tesis di awal tulisan ini, bahwa WikiLeaks tak lebih dari alat politik AS untuk memata-matai negara-negara berkembang. Pemimpin sosialis itu melukiskan WikiLeaks sebagai “dirty war of Yankee embassies in the whole world”. Berikutnya, PM Rusia, Vladimir Putir menyebut WikiLeaks tak lebih dari sekedar fitnah yang dikemas rapi.

Memang jika kita telisik, agak janggal negara sehebat AS dapat kehilangan 250.000 lebih nota diplomatik hanya oleh aktivis internet. Pengamanan data dalam diplomasi internasional adalah kemampuan dasar yang harus dipunyai tiap negara. Tidak mungkin negara yang melahirkan Microsoft, Google, Facebook dan ikon-ikon hitech lainnya tak memiliki sistem pengamanan data yang baik dan kuat.

Olah karenanya, madia dan publik di tahan air harus lebih jeli melihat isu WikiLeaks ini. Kini bukan eranya lagi perang tradisional menggunakan tentara, senjata serta ekspansi ke wilayah musuh. Strategi perang berganti lebih canggih dan dilakuakn secara silent tanpa kita menyadari. WikiLeaks mungkin bagian dari perang tersebut. Kita boleh tidak percaya, tapi sesuatu yang baru biasanya memang tak banyak dipercaya, sampai akhirnya kita membahasnya dan baru percaya.

*) Zaenal A Budiyono adalah Direktur Eksekutif Developing Countries Studies Center (DCSC), Jakarta.

(vit/vit)

Baca Juga :

Minggu, 13/03/2011 18:17 WIB
Wikileaks Barang Biasa, Tidak Perlu Kalang Kabut
Didi Syafirdi – detikNews

Wikileaks Barang Biasa, Tidak Perlu Kalang Kabut

Jakarta – Bocoran Wikileaks digunakan sebagai bahan berita surat kabar The Age dan Sydney Morning Herald. Bocoran-bocoran Wikileaks itu dinilai sebagai barang biasa sehingga pemerintah tidak perlu kalang kabut.

“Wikileaks barang biasa, pemerintah nggak usah kalang kabut. Yang bisa diterapkan media-media di Indonesia secara kritis bisa menanggapi soal seperti ini,” ujar pengamat politik dari CSIS, J Kristiadi.

Hal itu disampaikan dia usai diskusi lembaga penegakan hukum dan stategi nasional bertema ‘Masa Depan Hukum dalam Hiruk Pikuk kekuasaan’ di Restoran Bumbu Desa, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (13/3/2011).

Ditambahkan dia, sekarang ini merupakan era transparansi, karena itu orang-orang tidak bisa menyembunyikan kesalahannya terus menerus. Apalagi Wikileaks tidak hanya membocorkan apa yang terjadi di Indonesia, namun juga negara lain.

“Negara lain juga dibocorkan, sperti di Taiwan, Korea. Hal seperti itu akan terjadi di kehidupan modern,” tambah Kristiadi.

Sementara itu, Partai Demokrat menilai berita di The Age dan The Sydney Morning Herald sebagai berita sampah. Karena itu, hal semacam itu tidak membuat kaget.

“Itu semua materi lama, nggak ada buktinya. Dulu juga sudah pernah muncul setiap ada keputusan yang menguntungkan pemerintah, pasti timbul rumor ada campur tangan pemerintah. Saya katakan itu sampah. Nggak kaget,” kata anggota Dewan Pembina PD Ahmad Mubarok.

Menurut dia, yang harus dilakukan oleh SBY adalah menanyakan informasi tersebut ke AS secara langsung. Dengan begitu pihak AS akan bisa menjelaskan dengan gamblang.

“Energi habis bicarakan sampah, banyak pekerjaan lebih penting,” imbuh Mubarok.

Politikus PDIP, Gayus Lumbuun, sepakat jika pemberitaan The Age tidak perlu dipersoalkan. Jika ada orang luar mempersoalkan, dia mempersilakan. Namun Gayus meminta agar dibuktikan kebenarannya.

“Itu kan hanya bocoran saja dari Wikileaks yang punya jaringan diplomatik. Tapi yang saya sesalkan Sydney Morning Heralds itu punya oplah tinggi di Australia dan berdiri sejak 1831. Sedangkan The Age 1854, umurnya tua. Berarti itu kan bukan koran kecil, tapi kenapa kok mudah membuat spekulasi yang menghakimi negara lain,” tutur Gayus.

Untuk menyatakan keberatan, imbuh dia, cara yang patut diambil adalah dengan menggunakan hak jawab. “Apa mungkinn media segampang itu membuat berita. Kita tidak mengukur spekulasinya, kita gunakan hak yang dimiliki pers yakni hak jawab,” ucap Gayus.

Koran The Age edisi Jumat 11 Maret 2011 memberitakan tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh SBY. Tidak hanya itu, koran yang mengambil bahan berita dari kawat diplomatik Wikileaks itu, juga membeberkan korupsi penting SBY.

The Age menyebutkan secara personal SBY telah mengintervensi dan mempengaruhi jaksa dan hakim untuk melindungi tokoh politik yang melakukan korupsi. SBY disebutkan juga menggunakan intelijen negara untuk memata-matai rival maupun sekutu politiknya.

(vit/nwk)

Baca Juga :

Minggu, 13/03/2011 13:37 WIB
Eks Waka BIN As’ad: AS Mau Ngerjain SBY
M. Rizal – detikNews

Eks Waka BIN As'ad: AS Mau Ngerjain SBY

Jakarta – Pemberitaan Harian Australia The Age dan Sidney Morning Herald yang menyudutkan Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) dan sejumlah tokoh lain dinilai sebagai upaya untuk menyulut konflik di Indonesia. Berita yang bersumber Wikileaks itu disinyalir ingin menjadikan Indonesia seperti negara-negara di Timur Tengah.

Salah satunya, berita yang menuding Presiden SBY menggunakan intelijen untuk memata-matai dan menekan rival politiknya.

“Saya tahulah Amerika mau ngerjain SBY. Masak kita mau diobrak-abrik terus sama Amerika. Yang aneh, kenapa berita itu baru diungkap sekarang,” kata mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)As’ad Said Ali dalam keterangan persnya yang diterima detikcom di Jakarta, Minggu (13/3/2011).

Menurut As’ad, tidak mungkin Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan hal seperti itu. Apalagi dirinya mengenal baik sosok mantan Kepala BIN Syamsir Siregar. Tidak mungkin Syamsir melakukan hal itu seandainya ada perintah melakukan itu.

“Pak Syamsir orangnya lurus dan jujur. Beliau punya integritas. Tidak mungkin kalau beliau mau melakukan pekerjaan memata-matai seperti itu. Sebab, itu melanggar prinsip demokrasi,” ungkap As’ad yang Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini.

Lebih lanjut As’ad mengungkapkan, Syamsir pernah meminta berhenti pada Desember 2007 dari jabatannya sebagai Kepala BIN tanpa alasan pasti. Namun, saat itu Presiden SBY menolak memberikan izin.

“Asal tahu saja, Pak Syamsir justru mau mundur pada Desember 2007, tapi Pak SBY tidak mengizinkan. Saya juga pernah minta berhenti pada Desember 2008, tapi Pak Syamsir juga tidak mengizinkan,”
tuturnya.

As’ad menambahkan, selama bertugas di BIN, dirinya tidak pernah merekrut orang untuk disusupkan di kementerian tertentu. Apalagi dimanfaatkan pihak penguasa untuk menekan orang lain. Menurutnya, tugas BIN memang untuk mencari informasi, tapi bukan menekan.

Dalam The Age edisi Jumat 11 Maret 2011 diberitakan, laporan lain Kedubes AS yang dibocorkan Wikileaks mengindikasikan SBY menggunakan BIN tidak hanya untuk memata-matai lawan politiknya namun juga untuk memata-matai sekutunya.

SBY dilaporkan menggunakan BIN untuk memata-matai kandidat presiden lain yang menjadi lawannya. Kegiatan ini tampaknya dimulai ketika SBY menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di era pemerintahan Megawati. Di mengarahkan intelijen untuk melaporkan kegiatan kandidat presiden Jenderal Wiranto. Selanjutnya saat rapat dengan kabinet SBY, Kepala BIN Syamsir Siregar menandai Wiranto sebagai ‘dalang teroris’.

SBY juga pernah meminta Kepala BIN Syamsir Siregar untuk memata-matai Yusril yang saat itu menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Tugas spionase itu diberikan SBY kepada Syamsir saat Yusril melakukan kunjungan rahasia ke Singapura. Saat itu, Yusril disebut-sebut bertemu dengan sejumlah pengusaha asal China.

Istana sudah membantah semua tudingan itu. Mulai dari Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Luar Negeri, Teuku Faizasyah, Staf Khusus Bidang Dalam Negeri Julian Aldrin Pasha, serta para menteri, termasuk putra bungsu SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) juga membantah.

Pada Sabtu (12/3/2011) kemarin, dua koran Australia yang memuat informasi WikiLeaks tentang SBY sudah memuat bantahan SBY seperti dilansir detikcom dari situs theage.com.au, Sabtu (12/3/2011).
Dalam berita berjudul ‘President rejects corruption claim’ ini dituliskan juga tanggapan SBY yang disampaikan melalui Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparringa.

Ditulis The Age, bahwa Presiden SBY menyesalkan pemberitaan tentang dirinya tersebut. Ditulis juga, SBY menilai bahwa koran Australia tersebut telah melanggar kode etik jurnalisme universal, dengan memuat berita tanpa meminta tanggapannya terlebih dulu.

“The President is absolutely not happy with the false coverage, full of lies, run in The Sydney Morning Herald and The Age. The content is full of sensation and disrespect, full of nonsense,” ujar Daniel seperti dikutip The Age.

Selain memuat bantahan pihak Istana, The Age juga menuliskan penyesalan pihak Kedubes AS di Indonesia terhadap pemberitaan ini. Hal ini, menurut The Age, meupakan tanggapan dari sikap Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa yang menyampaikan protes keras kepada Duta Besar AS untuk Indonesia, Scot Marciel.

(zal/nwk)

Walah, KPK Abaikan ‘Yudhoyono Abused Power’ 

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 13/03/2011 | 20:22 WIB Walah, KPK Abaikan 'Yudhoyono Abused Power'Yogyakarta – Walah, ternyata KPK tak mau susah payah. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi seperti sudah diduga sebelumnya, ternyata merasa belum perlu melakukan tindakan atas informasi yang dibeberkan media Australia ‘The Age‘ tentang tudingan penyalahgunaan wewenang oleh Presiden SBY. KPK menganggap, informasi yang muncul dalam berita berjudul ‘Yudhoyono Abused Power‘ itu sekadar berita yang menarik dan belum perlu ditindaklanjuti.

Informasi yang disampaikan media dari Negeri Kanguru itu dinilai tidak memperlihatkan adanya fakta. Kondisi tersebut menjadikan KPK tidak akan mengambil tindakan seperti pendalaman maupun penyelidikan atas informasi yang muncul berdasarkan bocoran Wikileaks itu. “KPK belum merasa perlu melakukan penyelidikan,” ujar Ketua KPK, Busyro Muqoddas, di Kantor PP Muhamamdiyah, Jalan Cik Di Tiro Yogyakarta, Sabtu (12/3).

Mengenai pengakuan mantan Wapres Jusuf Kalla yang membenarkan sejumlah informasi yang muncul dalam berita tersebut, Busyro menilai apa yang diungkapkan JK merupakan bagian dari kehidupan partai politik di Indonesia. “Budaya membeli dukungan di internal partai politik untuk mendapatkan kekuasaan sudah membudaya,” tuturnya.

Namun, hal itu tidak dapat dinilai sebagai korupsi jika uang yang dipergunakan untuk membeli dukungan di internal partai politik adalah milik pribadi politikus. Meski, secara moral budaya tersebut harus segera dihilangkan dari kehidupan partai politik di Indonesia. “Ke depan, memang perlu dilakukan perubahan karena hal itu akan memicu munculnya praktik politik uang,” tegas Busyro.

Secara terpisah, peneliti Pusham Universitas Islam Indonesia (UII) Eko Prasetyo SH justru menyarankan, KPK seharusnya melakukan tindakan pendalaman terhadap informasi yang dimunculkan The Age. Mengutip apa yang diungkapkan pakar hukum Denny Indrayana, yang kini menjadi tim penasihat bidang hukum SBY, korupsi terjadi dari dalam istana.

”Informasi tersebut dapat menjadi titik awal bagi lembaga penegak hukum untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Denny Indrayana dulu berkata akar pemberantasan korupsi dimulai dari dalam istana. Seharusnya ini menjadi titik awal dan KPK harus mendalami,” katanya.

Sebelumnya, LSM  Indonesia Development Monitoring (IDM) melihat ada benang merah data Wikileaks dengan dugaan korupsi jaringan Istana, sehingga IDM akan laporkan ke KPK. Yakni, dua surat kabar Australia The Age dan Sidney Morning Herald yang memberitakan bocoran kawat diplomatik Kedubes AS di Jakarta dengan Kemenlu AS di Washington dari WikiLeaks. Data Wikileaks yang membeberkan tentang dugaan korupsi dari Any Yudhoyono (istri Presiden SBY) dan keluarganya, serta di-peti-es-kannya dugaan korupsi yang melibatkan Taufik Kiemas patut diberi apresiasi yang besar walaupun ini hanya sekedar dugaan.

Saat dikofirmasi pihak Kedubes Amerika tidak membantah tetapi hanya menyesalkan dokumen rahasia tersebut bisa bocor. Ini harus ditanggapi serius tak bisa dianggap enteng oleh pemerintah Indonesia. Mestinya, Pemerintah SBY harus segera klarifikasi dengan mengirim surat resmi kepada pihak Amerika dan Australia, bukan cuma membantah belaka atau mengeluarkan bantahan-bantahan sepotong-potong. Bahkan lucunya, ada menteri dan orang lingkaran Istana yang bilang surat kabar Australia yang memuat dokumen Wikileaks itu sampah. Ini terkesan menghindar dari masalah alias sembunyi dari fakta kenyataan. Akan bahaya!

Direktur Eksekutif IDM, Munatsir Mustaman, dalam rilisnya melalui email ke redaksi media massa, Sabtu (12/3/2011), juga memaparkan data Wikileaks yang menyebutkan bahwa istri Presiden dan keluarganya menggunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan di BUMN dan menjadi broker (makelar) bisnis, bisa dijadikan whistle blower (pembongkar rahasia) untuk mengungkap adanya dugaan korupsi dan nepotisme yang dilakukan orang lingkaran Istana.

“Perlu dicatat data Wikileaks yang diberitakan dua surat kabar Australia bukanlah penghinaan bagi rakyat Indonesia maupun pelecehan martabat bangsa seperti yang dikatakan sejumlah elit politik untuk membela SBY, tetapi ini murni merupakan dugaan kejahatan serius kalau memang data-data Wikileaks itu benar adanya,” seru Direktur IDM.

Oleh sebab itu, lanjut Munatsir, data Wikileaks yang berisi mengenai keterlibatan first lady (istri Presiden) dan relasinya  yang mengunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan finansial baik dari badan usaha milik mnegara maupun menjadi broker bisnis dan kasus korupsi. “Jika dicermati secara seksama mendekati kebenaran juga, bagaimana tidak tentu kita tahu bahwa salah satu Dirut Bank BUMN adalah masih keluarga first lady,” ungkapnya.

KPK Busuk?
Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP, AP Batubara menduga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) banyak dihuni orang-orang busuk dan tidak bekerja seusai harapan publik dan amanat reformasi. Menurut AP— panggilan akrab AP Batubara— kalau  KPK bertindak adil dan tidak tebang pilih akibat terkooptasi rezim penguasa, maka kepercayaan publik terhadap KPK akan habis.

AP meragukan itikad baik dan kesungguhan KPK dalam memberantsa korupsi, khususnya kasus dugaan korupsi yang melibatkan jaringan Istana. Itu sebabnya AP menuding institusi tersebut dipenuhi orang-orang busuk yang tidak bekerja secara benar. “KPK itu busuk. Saya duga pimpinan KPK yang dideponering itu juga dapat duit,” papar AP.

“Mafia masih lumayan. Tapi kalau busuk, orang tidak ada yang mau bau busuk. Tulis itu, KPK busuk. Kalau mereka tidak terima saya bilang busuk, silakan korek-korek perusahaan saya, apa ada korupsi,” tantang Presiden Komisaris PT Wisawasta Gemilang Indonesia (WGI) yang memproduksi minyak pelumas Pennzoil dan Evalube ini.

Menurut AP, selama orang-orang di KPK masih seperti itu, Busyro Muqoddas tidak akan bisa bekerja. Busyro-nya bagus, tapi dia tidak bisa bekerja sendiri. “Jadi, Busyro harus mundur saja daripada namanya ikut tercemar,” tambah AP sembari mendesak agar KPK segera dibubarkan. “Kalau tidak ada yang berani membubarkan KPK, saya akan pimpin untuk mendesak pembubaran KPK,” serunya pula.

Ia pun meminta agar setiap pejabat KPK mulai dari yang terendah hingga pimpinan KPK mendaftarkan harta kekayaannya dan harus diaudit. “KPK harus membuktikan dulu harta kekayaannya didapat dari mana. Jadi, orang KPK harus melakukan pembktian terbalik atas harta kekayaannya sendiri. Kalau KPK tidak bersih, sama saja dengan menyapu lantai dengan sapu yang kotor. Jadi, sami mawon, pemberantasan korupsi tak akan jalan,” tegasnya.

AP mempertanyakan, mengapa KPK tidak menahan Nunun Nurbaeti yang diduga sebagai perantara uang suap ke DPR dalam kasus Miranda? Kalau Nunun diaku sakit lupa permanen, pasti dia tidak tahu suaminya, Adang Dorodjatun. “Jadi, suaminya juga bohong itu. Kenapa orang lain diperiksa KPK, tapi istrinya bekas Wakil Kapolri itu tidak diperiksa. Ingat, tidak ada Undang-undang yang menyebutkan bahwa saksi/tersangka yang lupa permanen tidak bisa diperiksa,” tuturnya.

“Seumur hidup ini saya baru dengar ada penyakit lupa permanen. Suami Nunun bilang istrinya lupa permanen, ya KPK harus datangkan Nunun dan segera diperiksa apa betul lupa permanen. Lha ini tempatnya Nunun bersembunyi saja tidak ditunjukkan sehingga masyarakat bertanya-tanya. KPK jangan ikut lupa permanen sehingga melupakan kasus dan keberadaan Nunun,” bongkarnya pula.

Soal usulan KPK yang meminta anggaran sebesar Rp 93 miliar melalui BPK untuk biaya audit forensik dalam pengusutan skandal Century, AP meminta, hal ini jangan dijadikan alasan untuk tidak melakukan pemeriksaan terhadap kasus Century apabila tidak diberi biaya tersebut. “Jadi, nanti dibuat alasan KPK tidak usut Century karena tidak ada biaya Rp 93 miliar ini. Wah, ini konyol namanya,” sergah dia.

Sebelumnya, KPK menilai audit foransik amat perlu dilakukan untuk mengungkap kasus Bank Century. “Sangat penting untuk memperjelas hal-hal yang menjadi pertanyaan banyak pihak,” kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar, Rabu (16/2) lalu. Kabiro Humas KPK, Johan Budi SP menambahkan, soal audit forensik pertama kali muncul dalam pertemuan KPK, BPK, dan DPR. Saat itu BPK menyatakan butuh dana 10 juta dolas AS atau sekitar Rp 93 miliar untuk melakukan audit forensik.

AP berharap, KPK harus membuktikan dan minta dibuktikan bahwa istri bekas Wkapolri Adang Dorodjatun itu lupa permanen dan tidak boleh tempatnya dirahasiakan. “Mengapa suami Nunun mesti merahasiakan dan apa suaminya masih diingat oleh Nunun. Saya khawatir KPK yang sekarang juga ikut-ikutan lupa permanen, sehingga harus diganti dengan KPK yang baru!” seru tokoh senior PDIP ini.

Ia menambahkan, data di polisi ada juga orang KPK yang tidak bersih, sehingga polisi mengancam kalau KPK periksa polisi maka gantian polisi akan mengungkap kasus orang KPK. “Ini jadi saling sandera,” ungkap Ketua Umum Yayasan Proklamasi 17 Agustus 1945 ini. (Py/Jpc)

Beranikah KPK Usut Kasus Ani Yudhoyono? 

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 13/03/2011 | 20:11 WIB Beranikah KPK Usut Kasus Ani Yudhoyono?Beranikah KPK Usut Kasus Ani Yudhoyono?

LSM  Indonesia Development Monitoring (IDM) melihat benang merah data Wikileaks diduga ada, sehingga IDM akan laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Yakni, dua surat kabar Australia The Age dan Sidney Morning Herald yang memberitakan bocoran kawat diplomatik Kedubes AS di Jakarta dengan Kemenlu AS di Washington dari WikiLeaks. Data Wikileaks yang membeberkan tentang dugaan korupsi dari Any Yudhoyono (istri Presiden SBY) dan keluarganya, serta di-peti-es-kannya dugaan korupsi yang melibatkan Taufik Kiemas patut diberi apresiasi yang besar walaupun ini hanya sekedar dugaan.

Saat dikofirmasi pihak Kedubes Amerika tidak membantah tetapi hanya menyesalkan dokumen rahasia tersebut bisa bocor. Ini harus ditanggapi serius tak bisa dianggap enteng oleh pemerintah Indonesia. Mestinya, Pemerintah SBY harus segera klarifikasi dengan mengirim surat resmi kepada pihak Amerika dan Australia, bukan cuma membantah belaka atau mengeluarkan bantahan-bantahan sepotong-potong. Bahkan lucunya, ada menteri dan orang lingkaran Istana yang bilang surat kabar Australia yang memuat dokumen Wikileaks itu sampah. Ini terkesan menghindar dari masalah alias sembunyi dari fakta kenyataan. Akan bahaya!

Direktur Eksekutif IDM, Munatsir Mustaman, dalam rilisnya melalui email ke redaksi media massa, Sabtu (12/3/2011), memeparkan data Wikileaks yang menyebutkan bahwa istri Presiden dan keluarganya menggunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan di BUMN dan menjadi broker (makelar) bisnis, bisa dijadikan whistle blower (pembongkar rahasia) untuk mengungkap adanya dugaan korupsi dan nepotisme yang dilakukan orang lingkaran Istana.

“Perlu dicatat data Wikileaks yang diberitakan dua surat kabar Australia bukanlah penghinaan bagi rakyat Indonesia maupun pelecehan martabat bangsa seperti yang dikatakan sejumlah elit politik untuk membela SBY, tetapi ini murni merupakan dugaan kejahatan serius kalau memang data-data Wikileaks itu benar adanya,” seru Direktur IDM.

Oleh sebab itu, lanjut Munatsir, data Wikileaks yang berisi mengenai keterlibatan first lady (istri Presiden) dan relasinya  yang mengunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan finansial baik dari badan usaha milik mnegara maupun menjadi broker bisnis dan kasus korupsi. “Jika dicermati secara seksama mendekati kebenaran juga, bagaimana tidak tentu kita tahu bahwa salah satu Dirut Bank BUMN adalah masih keluarga first lady,” ungkapnya.

Jika IDM serius melaporkan kasus dugaan korupsi Ani Yudhoyono (istri SBY), maka instansi yang dipimpin Busyro Muqoddas akan diuji kredibilitasnya. Kali ini KPK diuji IDM yang akan melaporkan kasus korupsi yang diduga melibatkan Ibu Negara. Pertanyaan dan persoalannya ialah apakah KPK berani menindaklanjuti laporan tersebut setelah IDM melaporkannya?

Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya pada tulisan terdahulu, bahwa sekarang ini Presiden SBY tengah digelitik media Australia. Dan juga pernah saya tuilis karena ini sifatnya gelitikan maka dampak yang ditimbulkan hanya akan membuat SBY kegelian. Sekarang dipertanyakan bagaimana kalau masalah tersebut ternyata ditangkap LSM yang kemudian melanjutkannya dengan melaporkan kasus tersebut ke KPK?

Saya yakin KPK akan menyikapi masalah ini secara normatif. Tidak akan lebih dari itu. Artinya, kalau buktinya cukup meyakinkan dan memenuhi secara yuridis formal, pasti akan direspon alias ditindaklanjuti. Namun sebaliknya, kalau bukti yang disodorkan hanya asumsi dan dugaan-dugaan yang masih remang-remang maka KPK pasti tidak akan menanggapi masalah secara serius.

Sebagai ilustrasi saya ingatkan kasus LSM Bendera (Benteng Demokrasi Rakyat). LSM tersebut pernah pernah melaporkan keluarga Istana menerima aliran  ana Century. Faktanya, bukan laporan tersebut yang direspon, malah sebaliknya kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan keluarga Istana itu yang mendapat tanggapan positif. Mengapa? Karena tadi, laporan LSM Bendera dianggap masih remang-remang alias kurang kuat. Karena itu andaikan IDM jadi melaporkan Ibu Negara ke KPK maka hasilnya saya yakin akan sama. Sebab bukti yang disampaikan IOM  pun bisa dianggap identik dengan laporan Bendera, kurang akurat.

Dalam hgal ini kita tidak bisa berharap banyak dari Australia. Sebab, seperti yang saya katakan, mereka hanya sedang menggelitik SBY. Mereka tidak bersungguh-sungguh ingin menjatuhkannya. Dengan asumsi inilah saya yakin masalah tersebut akan mentok di tengah jalan. Dan jangan lupa yang dihadapi adalah penguasa. Jadi, pasti akan semakin sulit bagi IDM untuk berbuat lebih banyak. (Arief Turatno/LPPD)

Selasa, 15/03/2011 12:52 WIB
TB Silalahi: Ada Motif Politik Terkait Berita ‘Yudhoyono Abused Power’
M. Rizal – detikNews

TB Silalahi: Ada Motif Politik Terkait Berita 'Yudhoyono Abused Power'
Foto: Wikipedia

Jakarta – Headline The Age 11 Maret lalu yang berjudul ‘Yudhoyono Abused Power’ menggegerkan. Berita itu antara lain menyebutkan, Presiden SBY melalui TB Silalahi mengintervensi petinggi Kejagung Hendarman Supandji untuk menghentikan kasus korupsi Taufiq Kiemas. Ditengarai ada motif politik di balik pemberitaan ini.

“Saya kira semua ada motif politik dan berhubungan dengan situasi politik di dalam negeri dan luar negeri terkait berita itu. Apalagi dari Australia,” ujar mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang Hankam, TB Silalahi.

Berikut ini wawancara detikcom dengan pria yang pernah menjadi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Kabinet Pembangunan VI ini, Senin (14/3/2011):

Bagaimana tanggapan berita ‘Yudhoyono Abused Power’ di surat kabar The Age?

Saya kira semua ada motif politik dan berhubungan dengan situasi politik di dalam negeri dan luar negeri terkait berita itu. Apalagi dari Australia. Begini, Duta Besar AS untuk Indonesia sudah menyampaikan bahwa semua yang disebut bocoran Wikileaks itu adalah berita-berita yang diperoleh, barangkali di pinggir jalan, dari mana-mana yang tidak bisa dikonfirmasi.

Nah, berita seperti ini tidak pernah dipakai pegangan oleh AS, karena sama sekali tidak bisa dipetanggungjawabkan. Apalagi Wikilieaks ini kan suatu lembaga yang kita tidak tahu siapa yang bertanggung jawab, tidak bisa dituntut, tidak bisa dipertanggungjawaban.

Duta Besar mengatakan itu karena dituduh bahwa sumber dari sana, dia minta maaf
kepada semua orang-orang yang disebutkan dalam dokumen itu.

Benarkah tudingan The Age atau Wikileaks soal Presiden SBY melakukan penyalahgunaan kekuasaan yang meminta penghentian kasus dugaan korupsi terhadap Taufiq Kiemas di Kejagung?

Berita ini juga dianggap sampah, saya sendiri menganggap ini sampah. Saya tidak sekadar membantah, tapi saya sampaikan data-datanya saja. Menurut media Wikilieaks saja, kita tidak pernah tahu seperti apa, kita hanya lihat dari The Sydney Morning Herald dan The Age menyebut bulan Desember 2004.

Nah, ini perlu dianalisa, tahun 2004 disebutkan perkaranya Taufiq Kiemas, tapi perkara tidak disebutkan, sudah begitu lengkap, sehingga tinggal surat perintah penangkapan, itu penjelasan dari Asisten Jaksa Agung Hendarman.

Nah, mari kita analisa. Hendarman pada 2004 belum menjabat sebagai yang disebut Ketua Tipikor atau Jampidsus. Jampidsus saat itu adalah Marwan Effendy. Hendarman baru dilantik sebagai Jampidsus pada 21 April 2005. Dan ketua Tipikor 2 Mei 2005. Dari situ saja tidak benar data tentang Hendarman. Nah, Marwan Effendi dua hari lalu menjelaskan sebagai Jampidsus tidak pernah terdaftar perkaranya Taufiq Kiemas. Perkara apa pun tidak ada.

Bayangkan saja, Desember 2004 itu SBY baru dua bulan menjabat sebagai presiden,
sesudah Ibu Mega lengser. Kan tidak mungkin ada perkara di zaman Presiden Megawati, tapi seakan-akan perkara ini ada di zaman Presiden SBY. Mana ada perkara yang disebut-sebut perkara besar dan siap ditangkap dalam waktu dua bulan, apalagi Taufiq Kiemas tidak pernah dipanggil.

Jadi tidak ada perkaranya di Kejagung?

Wong kita lihat saja, ada gubernur yang kena perkara itu butuh dua tahun untuk ditetapkan sebagai tersangka, dipanggil dahulu, baru setelah dua tahun ditangkap. Kok ini tiba-tiba ada persoalan TK yang tidak tahu apa perkaranya, sudah siap ditangkap. Jadi saya kira ini betul-betul berita sampah.

Lalu disebutkan di situ bahwa Presiden SBY baik langsung atau melalui saya
meminta Hendarman untuk menyetop perkara itu pada bulan Desember 2004. Lah kita
nggak tahu siapa itu Hendarman dan apa perkaranya. Yang penting kita tidak hanya
menyanggah, tapi sampaikan bukti-bukti yang ada. Dari situ, buktinya di koran itu
ngawur. Saya kira, mari menafsirkan itu adalah motif politis saja.

Tapi bagaimana kalau memang ada penyelidikan di internal Kejagung saat itu?

Kita berpegang pada penyataan Marwan Effendi yang sekarang menjadi Jamwas bahwa
disebutkan tidak ada sama sekali catatan, aktivitas di Kejaksaan Agung yang berhubungan dengan Taufiq Kiemas atau penyelewengan apa pun. Kita berpegang pada
itu saja. Jangan sampai tersesat dengan berita itu.

Motif politik yang dimaksud Bapak, khususnya bagi Australia?

Kita bisa saja, yang namanya koran-koran ini kan bukan dari pemerintah, tapi LSM-LSM dari Australia yang sering negatif kepada pemerintah RI, ya masalah kasus Timor Timur dan peristiwa lainnya. LSM ini banyak yang simpati kepada pemerintahan sekarang. Walau hubungan antara negara dan pemerintah kita dan Australia bagus.

Tapi itu di antara LSM ada yang ekstrem, sedangkan koran itu koran LSM. Kalau mengangkat kasus itu sudah lama. Masalahnya kenapa kita lebih percaya kepada media luar negeri, apakah media asing lebih hebat dari media kita?

Wikileaks tiga bulan lalu soal tudingan kepada negara-negara Timur Tengah, tapi tidak pernah ditanggapi. Tapi kenapa di kita heboh. Padahal masih banyak persoalan besar yang dihadapi bangsa, masalah kemiskinan, masalah pangan, bencana dan sebagainya. Kita jangan terkuras pikiran menghadapi isu-isu dari koran luar negeri yang menyesatkan.

(vit/nrl)

Petisi 28 Desak KPK Periksa SBY 

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 14/03/2011 | 18:56 WIB Petisi 28 Desak KPK Periksa SBYJakarta – Heboh penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden SBY sebagaimana dilansir berita luar negeri The Age dan Sydney Morning Herald terus bergulir. Senin (14/3), sekolompok aktivis yang tergabung dalam Petisi 28, mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

“Kami meminta kepada KPK agar memanggil SBY dan memeriksanya,” seru Haris Rusli Muti, juru bicara Petisi 28 saat menyampaikan pernyataan sikapnya di pelataran Gedung KPK.

Menurut Haris, dugaan suap dan korupsi yang dilakukan Presiden SBY dan keluarga Cikeas sebagaimana dimuat dalam berita di kedua koran Australia bisa menjadi bukti awal bagi KPK. Yakni dengan menjadikan dasar untuk memeriksa kerabat Istana.

Haris mengatakan KPK tentu tidak boleh memandang sebelah mata informasi yang dimuat media luar negeri itu dengan mempertanyakan kualifikasi pemberitaan. Alasannya, mantan Wapres Jusuf Kalla yang juga disebut-sebut di laporan tersebut telah membenarkan adanya informasi pemberian saat mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Partai Golkar ketika Munas digelar di Bali, beberapa tahun silam.

Agar tetap dipercaya masyarakat, kata Haris pula, KPK seharusnya melakukan penyelidikan awal terhadap informasi yang disebut dua media yang berpengaruh di negeri kanguru itu. Baik itu mengenai penyalahgunaan kekuasaan oleh SBY beserta keluarga, penutupan dugaan kasus korupsi melibatkan Taufik Kiemas yang terkait dengan peran Hendarman Supandji selaku Jaksa, maupun  keterlibatan majelis hakim dalam memutuskan kasus PKB.

“Pihak yang namanya disebut wajib memberikan pembuktian terbalik bahwa apa yag dilaporkan pemberitaan tidak benar,” papar mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini.

Bahkan yang tak kalah penting yang perlu diselidiki KPK menurut Petisi 28 adalah verifikasi terhadap kekayaan SBY dan kerabatnya  yang tertuang dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) sehingga asal usul kekayaan dan proses perolehannya terungkap dengan sejelas-jelasnya.

LSM Bendera: SBY Wajib Gugat Koran Australia
Informasi yang diberitakan dua koran Australia tentang Presiden SBY disebut  menggunakan dana bailout Bank Century untuk kepentingan pemilihan presiden 2009 lalu disambut baik oleh Mustar Bona Ventura dan Ferdi Semaun.

Dua aktivis Banteng Demokrasi Rakyat atau Bendera yang saat ini sebagai terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik akan menggunakan berita The Age dan The Sidney Morning Herald itu sebagai bukti dalam persidangan.

Hal itu dikatakan Mustar dalam konferensi siang tadi di markas Bendera di Jalan Pegangsaan, Jakarta Pusat (Senin, 14/3). Keduanya disidang karena dilaporkan oleh Hatta Rajasa, Djoko Suyanto, Edhie Baskoro Yudhoyono, tiga Mallarangeng bersaudara.

Ia akan meminta hakim untuk menghentikan terlebih dahulu persidangan mereka. Sebab, kata dia, SBY tidak menuntut secara hukum terhadap WikiLeaks, The Age dan Sidney Morning Herald. Terkecuali, sambungnya, SBY melakukan hal yang sama terhadap dirinya dan ketiga media itu.

Ia juga heran mengapa SBY tidak menuntut ketiga media tersebut. Karena itu, Mustar menilai, SBY adalah seorang yang pengecut dan tidak berani. Konsekuensinya, kata Mustar, jika hal ini semuanya terbukti benar, maka, kedudukan SBY sebagai presiden adalah tidak sah.

Sebelumnya, Presiden SBY tampaknya akan menempuh jalur hukum untuk mendapatkan keadilan akibat merasa dirugikan oleh dua media tersebut. “Saudara tahu kebiasaan saya, setelah semuanya bisa dinalar dengan baik secara jernih, tentu dengan tetap menjalankan tugas saya sebagai kepala pemerintah dan negara, saya akan menggunakan hak saya untuk mendapatkan keadilan dengan cara-cara yang demokratis,” kata Presiden dalam sidang kabinet di Istana Bogor, Senin (14/3/2011).

People Power Menunggu SBY
Pemberantasan Korupsi di Indonesia bisa mati suri, jika Presiden SBY tak bisa membuktikan bahwa kawat diplomatik yang dibocorkan WikiLeaks dan diterbitkan dua harian di Australia, The Sunday Morning Herald dan The Age tidak benar. “Ini juga dapat menghambat jalannya pemerintahan, karena SBY dianggap memiliki cacat yang bisa berujung gerakan mosi tidak percaya,” kata Presiden Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Jusuf Rizal, Senin (14/3), seperti dilansir RM Online.

Masih kata Jusuf Rizal, bilamana pemerintah hanya reaksioner tanpa menelusuri kebenaran data itu, kondisi politik dan keamanan bisa menjadi tidak stabil. “Gerakan anti SBY akan semakin subur serta kelompok aktivis dan mahasiswa menemukan celah menggalang people power untuk terus menekan pemerintahan SBY-Boediono,” paparnya.

Dampak lainnya, akan mempengaruhi kredibilitas bangsa Indonesia di mata dunia, jika dugaan itu ternyata benar, maka akan memperkokoh image Indonesia sebagai negara korup.  “Tentu muaranya juga, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia bisa mati suri,” terangnya. Pengaruh lain dalam kasus ini, kepercayaan investor asing  menurun yang memberi tekanan pembangunan dan perekonomian Indonesia.

Ia menambahkan, kredibilitas SBY di dalam dan luar negeri akan bakal jatuh jika tak bisa membuktikan bahwa kawat diplomatik yang dibocorkan WikiLeaks dan diterbitkan dua harian di Australia, The Sunday Morning Herald dan The Age tidak benar. “Karena sejak awal kampanye SBY menyuarakan anti korupsi dan berjanji di barisan depan memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN),” bebernya.

Menurutnya, pemberitaan tersebut juga akan memberikan dampak politik yang luar biasa. “Bahkan, bisa-bisa bargaining power SBY akan terus melemah di mata lawan maupun kawan politik,” tandas Rizal.

Selain akan menurunkan kredibilitas SBY, lanjutnya, kasus ini harus segera dituntaskan karena berdampak politik. Selain itu, juga akan membawa pengaruh negatif pada gerakan pemberantasan korupsi, perekonomian, pembangunan dan investasi. (JPNN/RMOL)

The Age dan SMH Digugat Rp 9 Triliun

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 15/03/2011 | 21:04 WIB The Age dan SMH Digugat Rp 9 Triliun Jakarta – Pemberitaan dua surat kabar harian The Age dan Sydney Morning Herald dituding didalangi kepentingan bisnis imperialis dari Australia dan Amerika Serikat (AS). “Kami menduga kuat berita tersebut merupakan provokasi, bagian politik divide et impera yang dilatarbelakangi kepentingan bisnis,” ujar Habiburokhman, salah satu advokat yang tergabung dalam Serikat Pengacara Rakyat, seusai mendaftarkan gugatan terhadap kedua media itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2011).

Pekan lalu, dua harian Australia itu menurunkan berita yang menuduh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyelewengkan kekuasaannya. Merasa tak terima dengan pemberitaan itu, empat anggota Federasi Serikat Pekerja BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Bersatu, Selasa (15/3), menggugat secara perdata The Age, Sydney, dan Kedutaan Besar AS untuk Indonesia. Habiburokhman bertindak sebagai kuasa hukum mereka. Berkas perdata itu telah terdaftar dengan Nomor 106/Pdt 4/2011.

Empat penggugat itu ialah Tri Sasono, Sunardi, Ahmad Surono, dan Suparto. Tri Sasono dan Sunardi adalah pengantar pos di PT Pos Indonesia, Ahmad bekerja di PT Pelindo, sedangkan Suparto sopir di salah satu perusahaan pelat merah. Mereka menuntut tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateriil sebesar US$ 1 miliar (sekitar Rp 9 triliun). Plus, ganti rugi materiil Rp 2 juta sebagai pengganti biaya pengajuan gugatan.

Selain itu, mereka menuntut The Age, Sydney, dan Kedutaan bersama-sama meminta maaf kepada seluruh warga negara Indonesia. Caranya, mereka harus memasang iklan permohonan maaf sebesar satu halaman penuh selama tiga hari berturut-turut di The Age dan Sydney.

Menurut Habiburokhman, tujuan provokasi kedua media tersebut ialah menciptakan kekacauan politik di Indonesia, untuk kemudian semakin memperkuat cengkeram bisnis Australia dan Amerika Serikat di sini. Selama ini, kata dia, banyak korporasi kedua negara itu yang beroperasi di Tanah Air dengan cara yang sangat agresif, bahkan tak sungkan melanggar hukum dan prinsip keadilan.

Dia menduga perusahaan-perusahaan mereka itu masih tak puas dengan kondisi sekarang, yang sebenarnya sudah sangat menguntungkan. Sebab itu, mereka merasa perlu memprovokasi agar bisa lebih banyak mengeruk kekayaan alam Indonesia.

“Kami sebenarnya tidak akan mempermasalahkan jika pemberitaan tentang korupsi dimuat koran negara non-imperialis, seperti Venezuela,” kata Habiburokman, “Tapi, karena The Age dan Sydney adalah koran dari salah satu negara imperialis besar, maka wajib hukumnya mencurigai niat mereka memberitakan.”

Berkaitan dengan gugatan yang diajukan, Serikat Pengacara Rakyat meminta pengadilan kali ini mengesampingkan Konvensi Wina 1961 tentang kekebalan diplomatik. Sebab, kelalaian yang dilakukan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta telah merusak nama baik bangsa dan negara.

Habiburokhman menyatakan tak berkomunikasi sama sekali dengan Istana untuk gugatan ini. “Enggak ada urusan, selama ini kami justru mengkritik kebijakan SBY, tapi ini provokasi dari negeri imperialis,” ujarnya.(tempointeraktif)

About these ads

1 Response to “Politik : Hantu Wikileaks Strategi Perang Disinformasi”


  1. March 15, 2011 at 5:17 pm

    nice post.. turut perihatin atas terlibatnya ibu presiden tersebut.. semoga semuanya bisa berjalan dengan baik.. sukses selalu


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,097,032 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 113 other followers

%d bloggers like this: