05
Mar
11

Kenegarawanan : 7 Semangat Kepemimpinan Politik Koalisi Rakyat

7 SEMANGAT KEPEMIMPINAN POLITIK KOALISI RAKYAT

Sabtu, 05/03/2011 | 18:02 WIB 7 Semangat Kepemimpinan Politik Koalisi Rakyat

Situasi dan Kondisi Partai Pemenang Pemilu yang kemudian sering salah kaprah diberi label Partai Pemerintah dengan fakta jumlah suaranya tidak mayoritas sederhana di Parlemen, mengundang digelarnya taktik dan strategi perang politik bernama Politik Koalisi oleh beberapa Partai Parlemen supaya jumlah suara mayoritas sederhana tercapai, sehingga dianggap dapat lebih memuluskan roda Pemerintahan Presidensiil agar supaya bebas hambatan dari suara-suara Parlemen yang bertentangan dengan Politik Pemerintah.

Itulah idealita dari Politik Koalisi versi Multi Partai, padahal keberadaan Multi Partai itu sendiri adalah realita sebagai cerminan daripada salah satu akar budaya bangsa yaitu Bhinneka Tunggal Ika, sehingga dengan kata lain Politik Koalisi dapat dianggap sebagai upaya mereduksi Kebhinnekaan aspirasi rakyat pemilih Partai-partai Parlemen itu sendiri.

Dan Politik Koalisi guna secara teknis pragmatis mengatasi situasi dan kondisi Multi Partai melalui bentukan Quasi Partai Parlemen sebetulnya bukan satu-satunya solusi bagi Partai Pemerintah untuk memperkecil perlawanan bahkan penentangan Politik Parlemen terhadap Politik Pemerintah, apalagi terjebak pada pola pikir Koalisi Permanen bahkan Koalisi Bongkar Pasang. Model solusi lain sebenarnya telah diamanatkan Founding Fathers melalui Penjelasan UUD45 [18 Agustus 1945 dan 5 Juli 1959] yaitu 7 (tujuh) Politik Semangat pada “Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya Negara ialah semangat, semangat para penyelenggara Negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara, para pemimpin pemerintahan bersifat perseorangan, Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintangi jalannya Negara. Jadi yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan dinamis”.

Mencermati petuah Founding Fathers diatas, maka model Koalisi Politik Parlemen dapat dikatakan lebih cenderung bersifat Perseorangan, artinya demi kepentingan Penguasa dari Partai Pemerintah, dan hal ini seharusnya dapat potensial mengurangi bahkan berseberangan dengan dinamika semangat penyelenggaraan Negara itu sendiri.

Oleh karena itulah, daripada bersusah payah membentuk Koalisi Partai Parlemen maka lebih baik membangun Pemerintahan bersendikan 7 Semangat Kepemimpinan Politik Koalisi Rakyat (Koalisi berorientasi Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan), dan Penjelasan UUD45 tersebut disarankan dapat tetap dirujuk sebagai sumber Kepemimpinan Nasional, karena UUD45 [10 Agustus 2002] memang tidak menyatakan bahwa Penjelasan UUD45 tidak berlaku secara konstitusional.

Jakarta, 5 Maret 2011

Komite Nasionalis Pancasila,

Pandji R Hadinoto / komnaspan45@yahoo.com

SBY Ingatkan Parpol Mengenai Arti Koalisi
Selasa, 1 Maret 2011 | 17:47

[JAKARTA] Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, tujuan dari koalisi adalah untuk mempertahankan kepemimpinanya dengan Wakil Presiden Boediono hingga 2014. Koalisi dengan partai politik ini tak hanya mencakup bidang eksekutif (pemerintahan) tetapi juga legislatif (DPR).

Hal itu menjadi peringatan untuk parpol-parpol seperti Golkar dan Partai Keadilan Sosial yang sering berseberangan dalam sejumlah kebijakan di DPR. Selama ini Golkar selalu berkilah, kalau koalisi yang dibangun bersama hanyalah untuk mempertahankan Pemerintahan SBY-Boediono. Padahal menurut SBY seperti yang diungkapkannya dalam pidato di Istana Negara, Jakarta, Selasa (1/3) petang, koalisi juga mencakup bidang legislatif.

“Saya masih memegang kesepakatan dengan partai politik koalisi yang ditandatangani oleh pemimpin parpolnya secara langsung. Saya juga telah menerima usulan dan masukan dari masyarakat luas. Ada masukan dari masyarakat umum yang banyak menginginkan supaya arti koalisi diperjelas dan tidak membingungkan rakyat,” katanya.

Ia melanjutkan,  sekarang pihaknya tengah bekerja dan berkomunikasi dengan partai-partai koalisi untuk menentukan sikap.

“Inti kebijakan saya kerja koalisi harus efektif, kontrak kita dengan koalisi bertujuan untuk kepentingan rakyat. Saya ingin komunikasikan kepada koalisi supaya mereka komitmen dan mentaati apa yang disepakati. Jika tidak tentu akan ada sanksi,” tegasnya.

Ia melanjutkan, dalam penataan kembali, jika memang ada parpol yang tidak bersedia mematuhi atau mentaati kesepakatan yang sudah dibuat, tentu parpol tersebut sudah tak bisa lagi bersama-sama dalam koalisi.

“Saya ingin jika semua parpol masih ingin tetap bersama dengan koalisi, maka semua kesepakatan harus betul-betul dipatuhi, diindahkan dan dijalankan. Kepada parpol anggota  koalisi yang saling menyerang sebaiknya berhenti, karena tidak elok diperlihatkan di depan rakyat,” ujarnya. [L-9]

Jumat, 04/03/2011 13:38 WIB
Kolom Didik Supriyanto
Cacat Bawaan Sistem Presidensial (2)
Didik Supriyanto – detikNews

Cacat Bawaan Sistem Presidensial (2) 

Jakarta – Peringatan keras Presiden SBY terhadap partai-partai koalisi yang dianggap menyalahi komitmen, membuat elite Partai Golkar (PG) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), blingsatan. Secara verbal, khususnya di hadapan media massa, baik orang PG maupun PKS menunjukkan diri siap dikeluarkan dari koalisi. Namun secara internal, mereka gerah, dan mulai saling menyalahkan.

Apalagi sejak mengeluarkan pernyataan itu, SBY tidak lagi mengundang elite PG dan PKS untuk membahas masalah dan masa depan koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono. Sementara, di sisi lain, SBY semakin serius meyakinkan PDIP dan Partai Gerindra untuk masuk dalam koalisi. Partai Gerindra sudah siap sedia, sedang PDIP masih menunggu apa kata Megawati.

Tentu tidak mudah buat SBY untuk mendepak PG dan PKS, selagi tidak mendapatkan kepastian dari PDIP. Sebab jika Partai Gerindra saja yang bergabung, sementara PG dan PKS didepak, secara matematis, posisi koalisi pemerintah di DPR sangat rawan.

Memang, gabungan kursi PD, PPP, PAN, PKB dan Partai Gerindra adalah 283, lebih banyak daripada gabungan kursi PG, PDIP, PKS dan Partai Hanura, yang berjumlah 277. Akan tetapi selisih yang hanya 6 kursi tersebut, menjadikan situasi serba sulit. Beberapa anggota DPR tidak masuk saja, baik karena disengaja atau tidak disengaja, peta politik berubah.

Makanya, bagi SBY menarik PDIP adalah keharusan, jika ingin mendepak PG dan PKS. Pilihan lainnya, jika PDIP tidak mau, PKS dikorbankan karena jumlah kursinya lebih sedikit daripada PG. Tentu saja dengan catatan, PG dan PDIP benar-benar komit terhadap pemerintahan SBY. Namun untuk menjaga komitmen itu, SBY juga harus memberikan konsesi yang tidak sedikit.

Demikianlah, sistem pemerintahan presidensial memiliki kelemahan dalam dirinya. Sistem presidensial memang menjamin masa kerja pemerintahan, karena periodesasi pasti, atu fix system: 4 tahun di Amerika Serikat, 5 tahun di Indonesia dan 6 tahun di Filipina. Ini berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer, yang sewaktu-waktu pemerintahan bisa bubar di tengah jalan.

Sebaliknya, sistem parlementer memiliki kelebihan yang tidak dimiliki sistem presidensial, yakni jaminan efektivitas pemerintahan karena pemerintah atau eksekutif selalu mendapat dukungan penuh parlemen. Sebab, eksekutif dibentuk oleh partai atau koalisi partai mayoritas parlemen.

Tiadanya jaminan dukungan dari parlemen itulah kelemahan utama sekaligus menjadi problem efektivitas pemerintahan presidensial. Sebab, meskipun presiden dipilih langsung, dia tetap tidak bisa membuat kebijakan (dalam bentuk undang-undang) sendirian. Dia harus membuat kebijakan bersama parlemen, dan karenanya dukungan parlemen mutlak dibutuhkan presiden.

Jika tidak, maka pemerintahannya tidak efektif, karena sewaktu-waktu bisa dijegal parlemen. Ini terjadi karena presiden terpilih berasal dari partai berbeda, yang menguasai kursi parlemen. Inilah yang disebut dengan divided government, pemerintahan terpilah karena penguasa eksekutif dan legislatif berasal dari partai yang berbeda.

Karena kelemahan bawaan itu, banyak ahli politik menyimpulkan bahwa sistem multipartai tidak kompatibel dengan sistem presidensial. Sistem ini dianggap cocok dengan sistem dwipartai, seperti halnya di AS. Oleh karenanya mereka menyarankan agar sistem pemilu diubah dari sistem proporsional ke sistem mayoritarian (di sini disebut sistem distrik) agar sistem dwipartai tercipta.

Namun pandangan yang dianut banyak ahli Indonesia itu sesungguhnya meloncat. Sebab, pokok masalahnya bukan dwipartai atau multipartai, melainkan seberapa besar presiden mendapat dukungan parlemen. Presiden AS Barack Obama misalnya, saat ini menghadapi situasi pelik, sebab partainya, Partai Demokrat, tidak lagi menguasai mayoritas DPR, sehingga dia harus bekerja keras meyakinkan kubu Republik setiap kali mau mengambil kebijakan.

Untungnya, Partai Demokrat masih menguasai Senat, sehingga Obama hanya capai berurusan dengan DPR. Hal buruk akan terjadi bila Senat juga dikuasai Partai Republik. Dengan peta politik berbeda, situasi ini pernah terjadi saat pemerintahan Ronald Reagen. Sebagai presiden dari Partai Republik, Reagan harus banyak berkompromi dengan DPR dan Senat yang dikuasai Partai Demokrat dalam pengambilan kebijakan.

Tentu saja sejarah dan struktur politik yang berbeda, menyebabkan perpolitikan “terbelah” di AS itu tidak sampai menimbulkan ontran-ontran seperti di Indonesia. Posisi kelompok bisnis dan masyarakat sipil, suara pemilih dan opini media massa, serta etika politik yang terjaga, membuat para politisi tidak bisa bermain seenaknya, sebagaiman terjadi di sini.

Jadi, menghadapi cacat bawaan sistem presidensial, masalahnya bukan mengubah sistem multipartai menjadi dwipartai melalui pemilu mayoritarian, tetapi bagaimana menciptakan sistem dan format pemilu yang mendorong terjadinya penguasaan mayoritas parlemen oleh presiden terpilih. Ilmu rekayasa sistem pemilu memberikan jawabannya, dan Brasil adalah contohnya.

*) Didik Supriyanto adalah wartawan detikcom. Tulisan ini tidak mewakili kebijakan redaksi.

(diks/vit)

Sabtu, 05/03/2011 16:12 WIB
Jelang Pemilu 2014, SBY Jangan Berharap Koalisi Stabil
Febrina Ayu Scottiati – detikNews

Jelang Pemilu 2014, SBY Jangan Berharap Koalisi Stabil “Jelang Pemilu 2014, SBY Jangan Berharap Koalisi Stabil” 

Jakarta – Masing-masing partai politik mempunyai agenda tersendiri menjelang Pemilu 2014. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta tidak menaruh harapan koalisi bakal stabil apalagi menjelang Pemilu.

“Pandangan saya, koalisi itu memang tidak bisa jadi satu. SBY jangan berharap koalisi itu stabil apalagi mendekati pemilu 2014. Masing-masing mempunyai agenda sendiri. Ini namanya kehidupan demokrasi dan ini multi partai,” kata Anggota Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Partai Amanat Nasional (PAN), Abdillah Toha.

Hal ini disampaikan Abdillah usai menghadiri seminar bertajuk “Islam, Peace and Justice” di Hotel Sahid, Jl Sudirman, Jakarta Pusat, Sabtu (5/3/2011).

Ketika ditanya soal kemungkinan PDIP dan Puan masuk kabinet, Abdillah mengatakan keputusan tersebut ada di tangan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri.

“Kalau menurut saya tidak ya. PDIP ujung tombaknya di Bu Mega. Kalau Bu Mega bilang nggak ya nggak, kuncinya ada di Bu Mega,” ujar dia.

Isu bahwa PKS-Golkar akan didepak dari koalisi belakangan ini semakin menguat pasca pidato Presiden SBY mengenai kisruh dalam Setgab Koalisi. Di dalam pidatonya Selasa (1/3) lalu, Presiden SBY selaku Ketua Setgab Koalisi menyebut bahwa mitra koalisi yang tidak lagi sepakat dengan kesepakatan awal yang sudah ditandatangani, sebaiknya meninggalkan koalisi.

(feb/aan)

Sabtu, 05/03/2011 02:22 WIB
Pengamat: Pemerintahan Koalisi Salah Kaprah
M. Rizal – detikNews

Pengamat: Pemerintahan Koalisi Salah Kaprah
foto: detikcom

Jakarta – Sejumlah pengamat politik menilai penggunaan kata pemerintahan koalisi adalah salah kaprah, karena dalam konstitusi negara Indonesia tidak dikenal istilah itu. Selain itu, salah kaprah itu terjadi karena kabinet yang dibangun adalah kabinet presidensial bukan kabinet parlemen.

“Kita jangan lupa ketika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ingin maju menjadi presiden dan setelah dia menjadi presiden, dia ngajak partai-partai politik untuk bergabung mendukung pemerintahan SBY-Boediono. Dan saya ingat, PKS adalah partai pertama yang mendukung pencalonan SBY sebagai calon presiden 2009,” kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/3/2011).

Menurut Ikrar, bila berani memcampakan PKS, SBY bisa kualat karena bagaimanapun partai politik ini yang pertama mendukung SBY sebagai calon presiden dan partai pendukung sebelum SBY popular karena ketika itu grade-nya masih di bawah Megawati.

“Dan itu sejarah penting bagi dukungan SBY yang tidak bisa dilupakan begitu saja,” ungkapnya.

Sementara, Pengamat Politik UIN Syarif Hidayatullah Bachtiar Effendi menyatakan, dalam koalisi jelas akan sulit karena tidak mungkin partai-partai politik digabung secara permanen. Apalagi kalau setiap kebijakan, partai koalisi diminta untuk mendukung secara penuh, itu tidak mungkin.

“Pasti akan ada benturan. Apalagi setelah masuk tahun 2013, benturan kepentingan politik antar partai akan kencang,” katanya.

Saat ini, lanjut Bachtiar, harus ada kesadaran partai koalisi tidak akan bisa mendukung selamanya.

“Kalau memang dianggap sudah tidak berguna, diganti saja. Tapi kalau menteri dari PKS diganti, apakah PDIP atau Gerindra siap menggantikan? Tapi saya yakin, SBY dan PD akan berpikir panjang untuk mengeluarkan PKS dan Golkar dari koalisi. Karena jika mereka di luar, akan semakin keras terhadap pemerintah,” ujarnya.

Karena itu, Bachtiar menegaskan, kondisi ini harus dipahami bagian dari dinamika politik. “Kalau memang SBY tidak suka dengan salah satu partai, jangan main ancam dengan reshuffle. Ini politik yang tidak sehat. Dan saya juga miris dengan pernyataan politisi-politisi Partai Demokrat yang ikutan mengancam dengan bahasa, kalau sudah tidak suka, silakan keluar dari koalisi. Pernyataan itu
mencerminkan ketidakdewasaan berpolitik,” pungkasnya.

(zal/van)

SBY dan Elit Politik Berkelakuan ‘Kampret’? 

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 05/03/2011 | 17:47 WIB

SBY dan Elit Politik Berkelakuan ‘Kampret’?
Oleh: Arief Turatno, Direktur Eksekutif LPPD

KOALISI di legislatif membuktikan bahwa sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) penakut. Pasalnya, dalam sistem pemerintahan presidensil seperti yang dianut Indonesia, sebenarnya kekuatan Presiden SBY sangatlah besar. Terlebih SBY dipilih oleh rakyat secara langsung, bukan dipilih oleh DPR ataupun MPR. Pertanyaan dan persoalannya adalah mengapa SBY ngotot perlu ada koalisi di legislatif?

Dengan melihat struktur atau anatomi sistem pemerintahan, kita memang dibuat tertawa terpingkal-pingkal oleh sikap SBY. Sebab, kekuasaan sudah kuat didukung sistem yang memihaknya. Namun,mengapa SBY masih saja membutuhkan dan menggalang koalisi untuk memperkuat kekuasaan dirinya. Hingga ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini menjadi ketua sekretariat gabungan (setgab) partai koalisi pendukung SBY. Mengapa?

Hal ini mengindikasikan bahwa SBY adalah orang yang tidak percaya diri. Ini juga menunjukkan SBY adalah seorang peragu dan tidak yakin atas kekuasaan yang dimilikinya. Mengapa pula? Keadaan juga menguatkan dugaan bahwa pemilu presiden (Pilpres) yang lalu tidak benar alias bermasalah atau ada kecurangan. Tapi apakah ini berkaitan dengan dugaan kecurangan atau tidak, kita serakan kepada penilaian publik.

Pada sisi lain, kalangan partai politik yang bersedia diajak berkoalisi, bukan mustahil memiliki keadaan yang sama. Yakni, partai-partai yang tidak punya jati diri dan kurang yakin akan kemampuan mereka. Sebab, sejatinya mereka sangat tahu bahwa dengan pemerintahan Indonesia saat ini legislatif tidak lebih hanya “tukang stempel” saja. Jadi, kalau dilihat secara menyeluruh baik SBY maupun legislatif sama-sama konyolnya. Yakni, kelakukan semuanya “kampret”.

SBY ngotot ingin koalisi di legislatif. Nampaknya, SBY berkeinginan  DPR dijadikan hanya “tukang stempel” saja. Ini jelas duplikasi kelakukan orde baru dan nyata musuh reformasi.  Dengan kata ini, ini model politik yang ”jahat” dan licik. Bukan meraih presati denagn kerja keras dan professional, melainkan mekalukan konspirasi dan menghalalkan cara untuk menutupi “borok” dan kegagalan rezim. Sementara para politisi kita dikenal sebagai berwatak preman dan avonturir.

Kebanyakan mereka menjadi politisi untuk mencari kedudukan dan kekayaan, bukan terjun jadi politisi untuk memperjuangkan dan memperbaiki keadaan hingga terwujud keadilan dan kesejahteraan rakyat. Maklum, pada saat rekrutmen sebagai calon anggota legislatif mereka sudah harus mengeluarkan uang ratusan hingga miliaran rupiah kepada elit partai, sehingga saat dia sudah menjadi anggota legislatif diduga melakukan “pemerasan” dan korupsi untuk mengembalikan modal pokok sembari mencari duit sebanyak-banyaknya. Akibatnya, terjadilah kolusi dengan kalangan pejabat/penguasa dan para pengusaha “hitam”.

Alhasil, wakil rakyat hidupnya semakin mewah dan berlenggang ria, sedangkan mayoritas rakyat bawah kehidupannya semakin susah sekaligus menjadi korban kekonyolan petualangan politisi kita, tidak seperti harapan dalam konstitusi kita. Dengan menghalalkan segala cara pula, akhirnya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin melarat dan sekarat. Kini, hanya dua kata bagi rakyat yang termarginalkan: lawan dan revolusi! Pasalnya, kita hidup di negeri bedebah dengan kalangan politisi kampret. (*)

Pengamat: SBY Khianati Komitmennya Sendiri 

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 05/03/2011 | 18:15 WIB Pengamat: SBY Khianati Komitmennya Sendiri

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai telah mengkhianati komitmennya sendiri. Sebab saat pemilihan presiden tahun 2004 dan 2010, Presiden SBY telah berkomitmen pemerintahannya akan dipegang oleh orang-orang yang profesional. Demikian diungkapkan pengamat politik Universitas Indonesia (UI)) prof Tjipta Lesmana.

“Sebetulnya Presiden SBY itu mengkhianati komitmennya sendiri. Maksudnya apa? Presiden SBY semenjak awal 2004 dan 2009 dia ulang-ulang menyatakan komitmenya kepada rakyat, kalau saya terpilih, maka pemerintahan saya terdiri dari orang-orang yang profesional,” ujar Tjipta di Jakarta, Sabtu (5/3).

Namun kenyataannya SBY mengkhianati komitmennya. “Artinya apa, kabinetnya dibentuk tapi ada menteri yang tidak mengerti di bidangnya sendiri, sebagai contoh Patrialis Akbar,” tuturnya sambil menambahkan. “Semata-mata dari partai politik tertentu, inilah yang menyebabkan kabinet jelek sekali,”.

Tjipta menghimbau kepada Presiden memilih pembantunya dari kacamata profesionalisme. Bukan dari warna politiknya. “Bentuklah kabinet dengan prinsip profesionalisme. Warna politik prinsip nomor dua. Kalau menggunakan warna politik jadi prinsip pertama pasti kabinetnya akan ‘jeblog’ lagi,” tegasnya. */Lip6)

Kepentingan Parpol di DPR Lebih Dominan Dibandingkan untuk Rakyat
Jumat, 4 Maret 2011 | 14:36

Boni Hargens [google] Boni Hargens [google] 

Berita Terkait

[JAKARTA] Pengamat poltik dari Universitas Indonesia Boni Hargens mengemukakan, pemimpin-pemimpin partai politik telah menekan anggota-anggotanya di DPR RI, sehingga fungsi parlemen sebagai artikulator bagi kepentingan masyarakat tidak bisa maksimal.

“Dominasi kepentingan pimpinan partai politik sedemikian besar, sehingga anggota DPR tidak bisa melaksanakan tugas bagi kepentingan rakyat, padahal mereka dipilih oleh rakyat secara langsung,” katanya dalam Forum Jumatan di Gedung DPR/MPR Jakarta.

Dia mengemukakan bahwa ancaman recall yang diterima anggota Fraksi PKB DPR RI, Lily Wahid dan Effendy Choirie atau Gus Choi merupakan contoh nyata betapa kepentingan pimpinan partai lebih dominan dibanding otoritas anggota parlemen yang notabene dipilih secara langsung oleh rakyat.

Keduanya terancam “recall” karena sikap politiknya berbeda dengan garis perintah pimpinan partai politik saat pengambilan keputusan mengenai usul pengguaan hak angket mafia perpajakan.   Ancaman dan tekanan pimpinan partai politik kepada anggota DPR mengakibatkan anggota DPR takut menyuaran aspirasi rakyat atau tidak berani menyatakan sikap walaupun hal itu sesuai aspirasi konstituen.

Dengan keharusan mengikuti seluruh keinginan dan kepentingan pimpinan partai politik, maka pemilu untuk memilih secara langsung anggota DPR, tidak berarti apa-apa. Boni mengemukakan, semestinya partai politik berubah karena sistem pemilu sudah berubah.

Terkait koalisi dan isu perombakan kabinet, Boni berpendapat bahwa hak prerogatif bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menentukan mitra-mitra koalisinya. Saat ini sudah banyak alasan bagi SBY untuk bertindak lebih tegas terhadap mitra koalisinya yang dinilai melanggar kesepakatan.

Dengan mantan suara rakyat pada pemilu lalu yang besar, kata dia, SBY memiliki otoritas politik yang kuat untuk menentukan langkah-langkah pembenahan terhadap koalisi. [L-9]

About these ads

0 Responses to “Kenegarawanan : 7 Semangat Kepemimpinan Politik Koalisi Rakyat”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,264,110 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 125 other followers

%d bloggers like this: