Archive for March, 2011

Mar

Politik : Libya Diramal Jadi Irak Kedua

Categories: Jiwa Semangat Nilai-nilai 45
Tags: Leadership, Nation & Character Building, politics, Statemanship

Kamis, 31/03/2011 09:44 WIB
Libya Diramal Jadi Irak Kedua
Ari Saputra – detikNews

Jakarta – Rezim Khadafi yang tidak memperoleh simpati dan bantuan internasional membuat posisi Khadafi di ujung tanduk. Beberapa kalangan menduga, pemerintahan Khadafi tinggal menunggu waktu untuk tumbang. Setelahnya, politik dalam negeri Libya diprediksi seperti Irak pasca Saddam Hussein.

“Krisis Libya tidak memunculkan pemimpin alternatif seperti di Mesir. Pasukan pemberontak murni dari bawah dan tidak ada pemimpin resmi. Hampir dapat dipastikan, masing-masing suku akan berebut kekuasaan seperti karakteristik dan tradisi kesukuan di Arab. Libya akan menjadi Irak kedua yang memunculkan instabilitas politik berkepanjangan,” kata pengamat hubungan internasional Universitas Airlangga, Ahmad Safril Mubah saat dihubungi detikcom, Kamis (31/3/2011).

Dari sisi ekonomi, kondisi buruk itu dianggap menguntungkan pihak agresor. Sebab, sekutu bisa mengatur dan menyetir urusan ekonomi politik untuk kepentingan AS, Perancis dan Inggris.

“Keuntungannya, sekutu bisa memasukkan orang-orangnya di negara itu. Hampir dipastikan, siapapun penggantinya akan membalas budi sekutu yang telah melengserkan Khadafi. Proyek rekonstruksi pasca perang dan ladang minyak akan diberikan ke sekutu,” imbuh dosen FISIP Unair ini.

Hanya saja, bila instabilitas politik mempengaruhi jatuhnya korban di pihak sekutu seperti di Irak, akan menjadi bumerang dan menyulut sentimen dalam negeri.

“Oleh karena itu, sekutu akan mematangkan dulu bahwa perlawanan senjata pemberontak sudah tidak efektif, baru dilakukan serangan darat. Sekutu juga tidak bisa berlama-lama melakukan serangan udara karena biayanya mahal,” tandasnya.

“Sekarang memang belum menjadi isu politik populer tetapi masih di tingkat elite senat atau kongres. tapi kalau sampai jatuh korban banyak di tentara, akan menjadi bumerang dan dijadikan isu politik dalam negeri sekutu,” pungkas Safril.

(Ari/rdf)

Konstitusi : Amandemen Kelima UUD 1945 Harus Tidak Parsial

By jakarta45 Leave a Comment

Categories: Jiwa Semangat Nilai-nilai 45
Tags: Constitution, Leadership, Nation & Character Building, Statemanship

Kamis, 31/03/2011 16:46 WIB
Amandemen Kelima UUD 1945 Harus Dilakukan, Tapi Jangan Parsial
Adi Nugroho – detikNews

Jakarta – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tengah menggalang kekuatan guna memperjuangkan usulan amandemen kelima UUD 1945, yang di dalamnya mengatur capres independen. Ketum Hanura, Wiranto, menilai amandemen ini diperlukan, namun jangan dilakukan parsial.

“Amandemen tidak lagi bisa parsial sebab 4 kali amandemen ternyata membangun sebuah konstitusi yang amburadul,” kata Hanura, usai pencanangan gerakan 2 juta kader Partai Hanura di Kantor DPP Partai Hanura, Jl Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Kamis (31/3/2011).

Keamburadulan itu menurutnya terlihat dari ketidaksinkronan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Selain itu dia melihat ketidakserasian antara pasal yang satu dengan pasal yang lain.

“Ayat dengan ayat juga saling tidak mendukung. Pendek kata membuat kekisruhan,” sambung Wiranto.

Dia menegaskan, jika ada keinginan untuk melakukan amandemen kelima, maka hal itu merupakan keniscayaan dan harus ada. Hak itu diperlukan untuk mengsinkronkan kembali UUD 1945 yang telah amburadul.

“Tapi catatannya adalah itu tidak sepotong-sepotong lagi,” sambung Wiranto yang dibalut baju safari kuning berlambang Hanura.

Mantan Panglima TNI ini mengimbuhkan, dalam mengamandemen UUD 1945 tidak boleh hanya melakukan perubahan di 1-2 pasal saja. Jika hal itu dilakukan maka hanya akan menambah kekisruhan saja.

“Kalau mau amandemen harus menyeluruh, terintegrasi, oleh siapa. Jangan oleh kaum politisi dan jangan oleh kaum ideolog. Nanti akan amburadul lagi karena banyak kepentingan,” tutur Wiranto.

Jika memang ada keinginan mengamandemen, sambung pria yang pernah menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di era Gus Dur ini, maka MPR perlu memilih arsitektur konstitusi. Dia menyarankan agar amandemen UUD 1945 tidak diberlakukan pada 2014 dan berlaku serta merta.

“Jangan berlaku serta merta. Nanti kalau berlaku serta merta, banyak akan-akalan akan masuk. Kepentingan-kepentingan sepihak akan membonceng. Itu akan menambah kesemrawutan sistem tata negara kita,” saran Wiranto.

Pada Selasa (29/3) lalu, Pimpinan MPR RI menerima Ketua Kelompok DPD di MPR RI, Bambang Soeroso. Dalam pertemuan tersebut, Bambang menyerahkan draf naskah perubahan kelima UUD 1945 usulan DPD kepada Ketua MPR Taufiq Kiemas.

Menurut pihak DPD, perubahan keempat UUD 2945 sejak tahun 1999-2002 masih menyisakan beberapa persoalan penting yang harus segera dituntaskan. Persoalan itu antara lain kewenangan lembaga-lembaga perwakilan, hubungan DPD dengan DPR, penguatan sistem presidensial, otonomi daerah dan sebagainya.

Dari draf amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 usulan DPD yang dirilis Februari silam, yang menonjol adalah soal capres independen. Pasal 6A bagian kedua draf itu menyebutkan, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden berasal dari usulan partai peserta pemilihan umum atau perseorangan.”

(vit/nrl)

Kenegarawanan : Demokrasi Kita Berbau Kriminal

By jakarta45 Leave a Comment

Categories: Jiwa Semangat Nilai-nilai 45
Tags: Leadership, Nation & Character Building, Statemanship

“Demokrasi Kita Berbau Kriminal”

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 26/03/2011 | 22:28 WIB "Demokrasi Kita Berbau Kriminal"

Jakarta – Pengamat ekonomi Tim Indonesia Bangkit, Rizal Ramli, sering mendapat banyak pertanyaan apakah demokrasi kita sudah benar? Mengapa tidak mensejahterakan rakyat, korupsi makin merata di pusat dan di daerah-daerah?

Dalam kaitan ini, Rizal Ramli memaparkan, menarik dicermati bahwa survei Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menemukan, rakyat tidak merasa terwakili oleh anggota DPR. Bahkan mayoritas rakyat tidak mengenal anggota DPR yang menjadi wakilnya.

“Ini berarti demokrasi kita belum benar, bahkan sangat bau kriminal karena korupsi merajalela. Suara rakyat dimanipulasi menjadi suara uang. Mafia hukum kian berkuasa dan mafia pajak kian menggila,” ungkap Rizal Ramli, Sabtu (26/3/2011).

Sehingga, lanjut dia, dalam menjawab apakah demokrasi kita sudah benar, maka jawabnya adalah demokrasi kita harus diperbaiki dan diperkuat. “Banyak yang harus dilakukan, antara lain merubah cara pembiayaan partai-partai menjadi partai dibiayai negara, tetapi diaudit dan diberi syarat-syarat agar dapat menjalankan demokrasi yang menyejahterakan rakyat, memperkecil korupsi, menegakkan HAM, dan sebagainya,” tegas anggota Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini.

Rizal menilai, masyarakat sipil lebih terbiasa dengan kehidupan demokrasi, meski di masyarakat kita masih cukup kuat budaya feodalisme. Namun di dalam kehidupan sehari-hari terbiasa dengan bertukar pikiran, berdebat, meyakinkan pihak lain tanpa menggunakan kekuasaan atau kekerasan karena dalam hubungan yang setara.

“Masyarakat sipil juga terbiasa hidup dalam batasan-batasan hukum sipil, hak asasi manusia, dan sebagainya. Sehingga sedikit banyak akan membentuk pandangan-pandangan, persepsi mereka mengenai supremasi hukum, demokrasi yang lebih kuat, bahkan banyak di antara mereka yang benar-benar pejuang demokrasi dan hukum,” beber tokoh yang pernah menolak tawaran jabatan Menteri Perindustrian dari Presiden SBY ini.

Karena itu, menurutnya, kepemimpinan sipil akan lebih menjamin terjadinya penguatan dan perbaikan demokrasi. Selain itu dalam kontreks Indonesia, demokrasi harus tetap di pertahankan dan diperkuat, karena hanya demokrasi yang dapat menjamin adanya kontrol dari masyarakat kepada pemerintah, terutama elit kekuasaan yang selalu dapat diragukan komitmennya kepada kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara.

SBY Gagal Berantas Korupsi & Hukum
Inpres soal pemberantasan korupsi, mafia pajak dan mafia hukum tidaklah berguna dan gagal total pelaksanaannya karena tidak ada komitmen, kemauan, keberanian dan kemampuan dari pejabat tertinggi sampai terendah dalam melaksanakannya. SBY-Boediono punya visi namun tak punya komitmen dan integritas serta tersandera oleh kasus-kasus sehingga gagal memimpin pemberantasan KKN, gagal membasmi mafia, dan rakyat sangat kecewa.

Demokrasi kita demokrasi kriminal dimana rakyat terlalu miskin sementara para pemimpin mengumpulkan uang untuk menyogok rakyat demi meraih suara untuk berkuasa. Demikian pandangan mantan Menko Perekonomian Dr Rizal Ramli, mantan Ketua KPK Taufikurahman Ruki dan Direktur Pusat kajian Anti Korupsi (Pukat) FH-UGM Zainal Arifin Muchtar dalam dialog di Metro TV, Sabtu (26/3/11).
Pemerintah seperti terkunci oleh berbagai kepentingan, sehingga tidak bisa membongkar skandal mafia hukum, termasuk skandla Century dan kasus Gayus. Menurut Rizal, Presiden SBY tidak perlu tersandera dan terkunci kalau memang merasa diri bersih. “Kalau pemimpinnya bersih, ya tidak perlu tersandera kan?” paparnya.

Sebenarnya, lanjut dia, pemerintahan SBY memiliki visi untuk memberantas mafia hukum. Namun sayangnya, tidak memiliki manajemen operasional. “Saya lihat pemerintahan kita seperti itu,” tegas ekonom vokal ini.

Rizal juga menyatakan, parpol-parpol harusnya dibiayai negara agar demokrasi dan parpol tidak dibajak oleh pemodal dan cukong, agar tidak diselewengkan demi keuntungan segelintir elite dan oligarki. Para pembicara juga melihat pemberantasan korupsi gagal era SBY-Boed menyentuh pejabat negara di tingkat pusat, seperti kasus Century, gagal membasmi para pelaku mafia pajak, mafia hukum dan sebagainya.

Taufikurahman Ruki dan Zaenal menilai, gagalnya pemberantasan korupsi ini tak luput dari lemahnya komitmen para penyelenggara Negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) serta keterlibatan mafia peradilan, mafia hukum . Dan mafia ini, tidak hanya terdiri dari jaksa, tapi juga pengacara dan hakim. Jika mafia hukum ini belum dapat ditindak, maka inpres dan penegak hukum pasti percuma dan sia-sia.

Pemerintahan SBY-Boed dinilai tidak memiliki kemajuan berarti dalam pemberantasan korupsi. Bahkan dinilai gagal dalam mewujudkan Indonesia yang bersih. ‘’Dari pemimpin tertinggi sampai terendah di semua lembaga tak ada keberanian dan tak ada komitmen membasmi korupsi, jadi tak berani dan tak mau basmi korupsi,’’ kata Taufikurahman.

Seemntara itu Zaenal Arifin nampak pesimis bahwa pemerintahan SBY-Boediono mampu mengatasi masalah korupsi karena lebih banyak berwacana, tapi lemah dan buruk pelaksanaannya. (*/rmn)

Rezim SBY Lakukan Dua Manipulasi Besar

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 27/03/2011 | 19:22 WIB Rezim SBY Lakukan Dua Manipulasi Besar

Jakarta – Ada dua manipulasi terbesar yang dilakukan rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama menjalankan pemerintahannya. Yaitu, manipulasi keuangan negara untuk mengisi kantong kekuasaan dan manipulasi indikator kesejahteraan dalam rangka pencitaan politik.

Menurut Direktur Institute for Global Justice, Salamuddin Daeng, bentuk manipulasi keuangan negara dilakukan dengan memperbesar keuangan pemerintah melalui cara mencetak surat utang.

Selama pemerintahannya, SBY sudah menjual surat utang hingga mencapai Rp 488,77 triliun. Total peningkatan surat berharga negara selama 6 tahun terakhir mencapai 156,40 persen. Dan Gubernur BI Darmin Nasution memastikan cadangan devisa hingga awal Maret 2011 telah menembus angka 100 miliar dolar AS.

“Kebijakan pemerintah SBY menjual surat berharga negara, yang menjadi sebab mengapa devisa negara mengalami peningkatan secara tajam. Dari total devisa negara pada Januari 2011 sebesar 89.032 miliar dolar AS, sebanyak 92,7 persen bersumber dari surat utang,” kata Salamudin Daeng, dalam diskusi di Doekoen coffee, Pancoran, Jakarta, Minggu (27/3/2011).

Menurut Salamudin, surat utang tersebut digunakan SBY untuk penyelenggaraan kekuasaan negara melalui APBN dan membiayai impor yang marak dalam enam tahun terakhir ini, termasuk impor pangan. “Dengan demikian, pemerintahan ini sama sekali tidak menghidupkan negara dari produktivitas. Tetapi dari menjual aset-aset negara melalui surat utang,” ungkapnya seperti dilansir RM Online.

Data Pengangguran Dimanipulasi
Di Indonesia, seseorang bisa disebut bekerja atau tidak menganggur bila sudah bekerja satu jam per minggu. Sementara di seluruh dunia, seseorang bisa dinilai tidak menganggur bila sudah bekerja minimal 15 jam per minggu.

“Parahnya, survei yang dilakukan pemerintah pada saat musim panen, sehingga petani yang menganggur berbulan-bulan dinilai bukan pengangguran,” kata dosen FISIP Universitas Indonesia (UI) Syamsul Hadi, dalam diskusi di Doekoen Coffee, Pancoran, Jakarta, Minggu (27/3).

Hal lain, kata Syamsul Hadi, pemerintah mengklaim telah mampu mengurangi jumlah pengangguran. Misalnya pada Februrai 2007, pemerintah mengklaim jumlah tenaga kerja sekitar 97,6 orang. Sementara pada Desember 2008, jumlah tenaga kerja mencapai 102 juta. Artinya, pemerintah mengklaim telah menciptakan lapangan kerja bagi 4,4 juta orang.

“Namun pemerintah memanipulasi bahwa faktanya pekerja di sektor formal hanya 28 persen dan pekerja informal sebanyak 72 persen. Jadi 72 persen bukan karena kebijakan pemerintah melainkan karena usaha sendiri,” bebernya.

Data Penduduk Miskin Dimanipulasi
Data resmi pemerintah SBY menyebutkan, jumlah angka kemiskinan terus menurun setiap tahun. Tepatnya, rata-rata tiap tahun menurun satu persen. Pada tahun 2006, jumlah kemiskinan mencapai 17,36 persen. Namun tahun 2007, menurun menjadi 16 persen. Kemudian di tahun 2008, menurun kembali menjadi 15,45 persen.

Semantara pada tahun 2009 jumlah kemiskinan mencapai 14,15 persen dan pada tahun 2010 jumlah kemiskinan hanya 13,33 persen. “Namun angka ini penuh manipulasi, karena ada kesenjangan dengan standar angka kemiskinan,” kata dosen FISIP UI, Syamsul Hadi dalam diskusi di Doekoen Coffee, Minggu (27/3).

Menurut Syamsul, standar angka kemiskinan yang ditetapkan pemerintah pada tahun 2009 adalah pendapatan Rp226.000 per bulan. Sementara pada 2010 menjadi Rp211.000 per bulan. “Sekarang orang yang berpenghasilan Rp250.000 per bulan dinilai tidak miskin. Padahal uang segitu cukup buat apa?” papar dosen FISIP UI. (RMOL/JPC)

“SBY Sulit Bertahan Hingga 2014″

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 30/03/2011 | 15:35 WIB "SBY Sulit Bertahan Hingga 2014"

Jakarta – Isi kawat diplomatik Kedubes Amerika Serikat yang dibocorkan WikiLeaks dan menjadi pemberitaan di media Australia bukan hal yang mengejutkan. Kawat diplomatik itu antara lain membicarakan kasus korupsi yang melibatkan Presiden SBY dan keluarga.

“Politik di Indonesia memang sudah terkenal sangat jorok,” ujar pengamat ekonomi Tim Indonesia Bangkit Rizal Ramli yang juga mantan Menko Perekonomian, Rabu (30/3), seperti dilansir RM Online.

Menurut Rizal Ramli, SBY dan para penasihat utamanya sudah berusaha untuk menutupi skandal seperti itu. Apadaya, sejak kabar tersebut “bocor” dan menjadi pembicaraan masyarakat awam, keyakinan bahwa SBY dapat bertahan hingga akhir masa jabatan di tahun 2014 menguap.

Rizal Ramli juga mengatakan, opini yang berkembang selama ini mengatakan bahwa walau tidak terlalu kuat, SBY tetap populer karena dianggap memiliki sesuatu hal yang sangat jarang ditemukan dalam praktik politik Indonesia, yaitu integritas. Tetapi setelah selubung itu tersingkap, keadaan berbalik 180 derajat.

Di sisi lain, kemampuan pemerintahan SBY menyejahterakan rakyat pun patut dipertanyakan. Apa yang disebut sebagai tanda-tanda pembangunan hanya berada di atas kertas. Sementara fakta di lapangan memperlihatkan, kualitas hidup di Indonesia anjlok luar biasa selama pemerintahan SBY.

“Walaupun indikator dan angka pertumbuhan ekonomi memperlihatkan kenaikan, namun perlu diingat, kurang dari 20 persen orang Indonesia yang hidup nyaman. Sementara mayoritas rakyat tetap harus berjuang keras dan mati-matian demi memenuhi kebutuhan hidup standar mereka setiap hari,” ujar mantan Menteri Keuangan ini.

Bahkan untuk menemukan pekerjaan kasar saja sudah sulit, sementara pendapatan rata-rata menjadi begitu rendah. Daya beli berkurang drastis, harga bahan makanan dan kebutuhan sehari-hari naik, dan tentu saja itu semua diikuti pertambahan jumlah penduduk miskin.

Hal lain yang dapat dicermati, lanjut Rizal, di bawah pemerintahan SBY publik juga menyaksikan kehadiran kembali model kekuasaan seperti yang ditemukan di zaman Soeharto.

SBY Gagal
Berbagai persoalan yang sedang sedang terjadi memperlihatkan betapa bibit disintegrasi telah menyebar luas di Indonesia, dan pada gilirannya akan membawa negara ini menjadi salah satu negara gagal di dunia.

Menurut Rizal Ramli, penyebaran bibit disintegrasi ini terjadi karena praktik demokrasi di Indonesia yang didapatkan rakyat setelah menggulingkan pemerintahan otoriter Soeharto pada 13 tahun lalu pada akhirnya dikuasai oleh kelompok, yang sebetulnya anti-demokrasi, namun mampu menampilkan citra sebagai pendukung demokrasi nomor wahid.

Karena tidak punya karakter genuine inilah maka akhirnya demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia pun bukan merupakan demokrasi asli yang bekerja untuk kepentingan rakyat. Melainkan demokrasi tidak-asli yang bekerja untuk kepentingan sekelompok orang yang berkuasa di lapangan politik dan ekonomi. Inilah yang oleh mantan Menteri Keuangan itu disebut sebagai demokrasi kriminal a la Indonesia.

Demokrasi kriminal ini menampilkan demokrasi sebagai sebuah pelaksanaan aturan dan prosedur yang tertib. Sementara di baliknya, berbagai kegiatan yang menggerogoti darah daging bangsa ini terus terjadi.

“Mafia hukum, istilah yang digunakan untuk merujuk kejahatan terorganisasi dalam sistem penegakan hukum di seluruh negeri, misalnya, tetap menjadi sesuatu hal yang tidak dapat diperangi. Ini pun menghambat keinginan Indonesia menjadi masyarakat yang lebih manusiawi dan adil,” paparnya.

Faktanya mafia hukum adalah jejaring yang begitu berpengaruh yang melibatkan pengacara, polisi, jaksa dan hakim di pengadilan. Hasilnya, hukum mendadak tumpul manakala berhadapan dengan kalangan elit yang memiliki uang melimpah dan kekuasaan yang begitu besar.

Rizal Ramli juga mengatakan, kini semakin banyak kalangan pengamat yang berpendapat, bahwa bangsa ini tidak dapat menerima Yudhoyono dan serangkaian kegagalannya sebagai Presiden. Mempertahankan Yudhoyono, kata Rizal Ramli, sama artinya dengan upaya kolektif untuk melanjutkan pembusukan. “Dan itu sama sekali tidak bertanggung jawab,” demikian Rizal Ramli. (RMOL)

Tanah Untuk Petani, Bukan Pemodal!

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 29/03/2011 | 23:19 WIB Tanah Untuk Petani, Bukan Pemodal!

Tanah Untuk Petani, Bukan Pemodal!

Dalam sebuah sambutannya di tahun 1960 Bung karno pernah berkata: “Tanah tidak boleh dijadikan sebagai alat eksploitasi. Tanah harus menjadi milik para petani! tanah harus menjadi milik mereka yang benar-benar menggarapnya, bukan mereka, yang hanya ongkang-ongkang, memaksa orang lain bekerja.”

Perkataan Bung Karno itulah yang kelak menjadi dasar dari pembuatan UU pokok agraria (UUPA) tahun 1960. Tetapi, sayang sekali, pemerintahan SBY justru melakukan hal yang bertolak belakang: mengijinkan tanah dikuasai segelintir pemilik modal, dan tentu saja dengan menggusur jutaan keluarga marhaen di atasnya.

Bukankah fakta-fakta telah berbicara banyak, bahwa pemerintahan SBY telah melegalisasi berbagai bentuk perampasan tanah itu melalui lusinan peraturan: UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan Perpres nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah untuk pembangunan. Terakhir, jika tidak ada aral yang melintang, SBY pun akan mengesahkan RUU pengadaan tanah.

Akibat dari politik yang melegalkan perampasan tanah sudah bisa dibayangkan: konflik agraria terus meningkat, banyak petani kehilangan tanah, jumlah petani gurem meningkat, dan kemiskinan semakin meluas di wilayah pedesaan.

Kita tentu tidak asing lagi dengan berbagai laporan tentang perjuangan petani di kepulauan Meranti (Riau), Tanjung Medang (Sumatera Selatan), petani plasma di Lampung Barat (Lampung), petani Telaga Raya (Sulawesi Tenggara), hutan sekaroh (NTB), perjuangan petani Lambu dan Parado (Bima, NTB), dan masih banyak lagi.

Di semua daerah yang disebutkan di atas, rakyat berjuang mati-matian mempertahankan tanah dan kehidupan mereka dari kerakusan pemilik modal, yang dibelakangnya berdiri aparatus pemerintah setempat dan kepolisian. Para pengusa lokal di Indonesia (gubernur dan bupati), terutama setelah diperkenankannya otonomi daerah, telah berfungsi layaknya para bangsawan (bupati/adipati) yang merampas tanah dari rakyat untuk diserahkan kepada pengusa kolonial.

Padahal, kepemilikan tanah di tangan segelintir orang bukan hanya menciptakan anakronisme, tetapi ia juga menciptakan ketidakadilan. Jika sebagian besar petani kehilangan aksesnya terhadap tanah, maka kaum tani tidak akan punya daya beli atau tidak tercipta nilai-surplus di pedesaan. Dan, karena petani kita rendah sekali daya belinya dan tidak ada penciptaan nilai-surplus di pedesaan, maka industrialisasi tidak lebih dari fraseologi yang tidak berisi.

Kepemilikan terhadap tanah harus didemokratiskan. Tanah tidak boleh dikuasai oleh segelintir pemilik modal, baik asing maupun swasta nasional. Sebaliknya, negara harus menjamin kepemilikan tanah bagi petani, memberikan dukungan modal dan teknologi, dan juga jaminan pasar.

Selain itu, untuk menyiapkan dasar bagi industrialisasi, maka sudah saatnya pemerintah memprioritaskan pembangunan industri olahan untuk hasil produksi pertanian dan perkebunan. Harus ditekankan bahwa kebiasaan mengekspor bahan mentah hanya bermakna memindahkan nilai tambah kepada pihak asing, sementara pembangunan industri olahan justru memastikan penciptaan nilai tambah tetap terjadi di dalam negeri. (Berdikari Online)

Sawit Dan Potensi Ekonomi Nasional

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 28/03/2011 | 19:54 WIB Sawit Dan Potensi Ekonomi Nasional

Sawit

Meskipun Indonesia merupakan negara pengekspor minyak sawit mentah (CPO) terbesar di dunia, tetapi rakyat Indonesia tetap saja dibuat menjerit-jerit oleh kenaikan harga minyak goreng.

Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Dari kisaran produksi minyak sawit sebesar 22 juta ton per-tahun, sekitar 90% diperuntukkan untuk ekspor. Dengan begitu, hanya 10% produksi minyak sawit Indonesia yang diperuntukkan untuk kebutuhan dalam negeri.

Lebih parah lagi, dari total 9,5 juta hektar lahan sawit di Indonesia, sebagian besarnya di kuasai oleh pihak asing dan swasta. Bahkan, Malaysia, negara tetangga kita yang juga penghasil sawit, telah menguasai 20% lahan sawit di Indonesia. Selain pihak asing, swasta nasional juga sangat mendominasi kepemilikan lahan dan produksi sawit dalam negeri.

Dari data orang terkaya Indonesia versi majalah Forbes, diketahui bahwa sebagian besar mereka menjadi kaya raya karena berkecimpung di usaha produksi dan ekspor minyak sawit. Mereka-lah yang menangguk untung besar dari “rejeki nomplok” naiknya harga CPO dunia.

Ada masalah dengan situasi di atas itu. pertama, kepemilikan oleh asing dan swasta telah menyebabkan perampasan tanah milik rakyat secara massif, terutama di Sumatera dan Sulawesi. Mari kita lihat data yang disampaikan oleh Sawit watch: bahwa dari 650 kasus konflik lahan di pulau sumatera sepanjang tahun 2010 lalu, sekitar 70%-nya adalah perkebunan sawit.

Kedua, karena kepemilikan sawit berada di tangan asing dan swasta, tentu saja dengan logika profit di kepalanya, maka orientasi produksi sawit bukan ditujukan untuk kepentingan nasional, melainkan untuk melayani ekspor.

Sebagaimana pernah diterangkan oleh Frantz Fanon, salah seorang tokoh pejuang anti-kolonial dan pembebasan nasional dari Afrika, bahwa kebiasaan mengekspor bahan-bahan mentah kepada negeri-negeri imperialis adalah warisan buruk dari kolonialisme. Ini sengaja diciptakan untuk menghambat perkembangan tenaga produktif di negara bekas jajahan, memelihara ketergantungan ekonomi, dan membawa pindah nilai-tambah ke negeri-negeri imperialis.

Oleh karena itu, mengingat bahwa jutaan rakyat Indonesia bergantung pada perkebunan sawit, juga kenyataan bahwa produksi sawit sangat penting bagi ekonomi nasional, maka kita tidak bisa menghapusnya begitu saja.

Apa yang perlu dilakukan adalah merubah bentuk kepemilikan dan orientasi produksinya. Menurut kami, sudah saatnya kepemilikan lahan sawit diserahkan kepada rakyat, tentunya dengan bantuan kredit dari pemerintah. Kami tertarik dengan apa yang dicontohkan PRD di Lampung Barat, dimana para petani sawit bisa menjalankan produksi dengan baik.

Dengan mendorong kepemilikan lahan sawit di tangan rakyat, maka praktek perampasan lahan pun bisa dikurangi. Disamping itu, keuntungan dari produksi sawit bisa mengucur pada rumah tangga rakyat, bukan lagi kepada segelintir orang kaya di Indonesia.

Selain itu, sudah saatnya orientasi produksi sawit ditujukan untuk memenuhi kebutuhan nasional, dengan membangun industri pengolahan sawit dan produk turunanya. Cara ini sekaligus menyediakan basis untuk pengembangan industri nasional, menyerap tenaga kerja banyak, dan membuat proses penciptaan nilai tambah berlangsung di dalam negeri. (Berdikari Online)

‘Borok’ 11 Peserta Tender Gedung Baru DPR

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 27/03/2011 | 19:43 WIB 'Borok' 11 Peserta Tender Gedung Baru DPR

‘Borok’ Peserta Tender Proyek Gedung Baru DPR

LSM Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menolak tegas sebelas perusahaan yang telah didaftarkan ikut tender proyek pembangunan gedung baru DPR. Fitra melihat dari sebelas perusahaan yang dikutkan, sebetulnya tidak ada yang layak membangun gedung berbiaya sekitar Rp1,138 triliun itu.

Oleh karena itu, FITRA menggugat 11 peserta tender pembangunan gedung baru DPR. Dari jumlah itu, lima BUMN ditengarai pernah bermasalah dalam pembangunan sejumlah proyek sebelumnya, termasuk proyek renovasi permuahan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Selanjutnya empat perusahaan dinilai tidak berpengalaman.

Menurut siaran pers Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, Minggu (27/3/2011), ketujuh perusahaan yang digugat itu pernah bermasalah dalam sejumlah tender pembangunan di seluruh Indonesia.

“Sebelas perusahaan ini sebetulnya tidak ada yang layak untuk melakukan pembangunan gedung DPR. Apalagi setiap ruang anggota DPR dihargai Rp800 juta. Sebelas perusahaan itu pernah kerja sama alias pemenang tender pemerintah, tapi banyak pemerintah pusat dan daerah yang kecewa dengan perusahaan itu. Jadi secara organisasi, kejujuran, integritas, dan transparansi, perusahaan-oerusahanan itu sebetulnya meragukan publik,” papar Uchok.

Catatan FITRA menunjukkan, bahwa belasan perusahan yang akan ikut tender ini pernah melakukan kerjasama dengan pemerintah. Tapi, banyak juga pemerintah pusat atau daerah yang merasa sangat kecewa dengan kinerja perusahan-perusahaan ini. Secara khusus, kesebelas perusahaan ini sebetulnya sangat diragukan oleh publik baik organisasi, kejujuran, integritas, dan transparansi.

Berikut catatan hitam Fitra terhadap sekian perusahaan tersebut:

1. PT. Pembangunan Perumahan pernah melakukan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut UU 5/1999 dalam Tender Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan (Teaching Hospital) Tahap II Universitas Hasanuddin Makassar Tahun Anggaran 2009.

2. Kerjasama Operasi (KSO) antara PT Wijaya Karya (Wika) dan PT Adhi Karya. Dimana, PT. Wijaya Karya pernah merugikan negara sebesar Rp. 10.45 miliar karena melakukan penundaan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan layang dan jembatan Pasteur-Cikapayang-Surapati (Pasupati). Sedangkan, Perkembangan pembangunan Stadion Utama Sepak Bola (SUS) Gedebage di Kelurahan Rancanumpang, Kecamatan Gedebage melenceng dari target awal. padahal seharusnya sudah mencapai 2-3%. Tetapi pihak PT. Adhi Karya berdalil bahwa Kondisi cuaca nenyebabkan pengerjaan proyek sampai bulan April baru 1,5 persen.

3. PT Hutama Karya pernah mengalami kontral diputus oleh BRR NAD-Nias. Dengan Surat BRR NAD-Nias Nomor S-45/B.BRR.04.4.PPK-7/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 menyebutkan PT HK diputus kontrak karena tak mampu menyelesaikan pekerjaan pembangunan jalan Tapaktuan-Batas Sumut seksi 2. Akibatnya jaminan HK berupa uang muka untuk pengembalian sisa uang muka dicairkan oleh BRR.

4. PT Waskita Karya, dimana dalam proses rencana restrukturisasi, ditemukan adanya rekayasa keuangan yaitu kelebihan pencatatan pada pos laba usaha Rp500 miliar pada tahun buku 2004-2008 kemudian, PT Jasa Marga Tbk membenarkan jalan ambles dan retak sepanjang 200 meter di proyek Jalan Tol Semarang-Ungaran Seksi I yang proyeknya dikerjakan oleh BUMN, PT Waskita Karya.Dimana, Seksi I sepanjang 11 kilometer, terdiri dari tiga paket. Ambles di paket II yang dikerjakan oleh Waskita Karya.

5. PT Nindya Karya. Dimana dalam pembangunan jalan sepanjang 33,5 km yang dimulai 27 Februari 2009 dan dikerjakan selama 365 hari kalender sesuai dengan kontrak no.KU.08/RRJP DAN K/GWT/30/2009 menelan biaya Rp 59.872.500.000 baru dikerjakan sekitar sembilan persen saja. Pembangunan ini mengalami keterlambatan.

6. Pihak pelaksana dari PT Duta Graha Indah, tidak mempunyai izin penimbunan lahan dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk membangun jalan untuk jembatan menuju pusat pemerintahan Kepri di Pulau Dompak sehingga penyempitan alur sungai akibat tanah timbunan diatas lahan yang dipenuhi bakau itu tidak dipasangi batu pondasi terlebih dahulu.

7. PT Krakatau Engineering, dimana hanya pengerjaan proyek pembangunan terminal pelayanan BBM oleh PT Krakatau Engineering Cilegon-Jakarta pada lahan seluas 22 hektar itu kini telah mencapai 60 persen, di antaranya pengerjaan water PAM dan delapan buah tangki penyimpanan BBM masing-masing berkapasitas 10 sampai 15 ribu kilo liter untuk jenis solar, premium dan minyak tanah.

8. PT Tetra Konstruksindo, PR Abdi Mulia Berkah, T Jaya Konstruksi MP, dan PT Tiga Mutiara. Dimana keempat perusahaan hanya kegenitan untuk mengikuti tender pembangunan Gedung DPR. Dimana, kegenitan ke 4 perusahaan ini terlihat lantaran belum punya pengalaman memadai. Dan dalam tender pembangunan Gedung DPR ini hanya ikutan-ikutan alias meramaikan pasar tender saja.

“Dari persoalan diatas, kami dari Seknas Fitra meminta kepada DPR, dan Sekretariat Jenderal DPR untuk menunda pemenang tender pembangunan gedung DPR,” tukas Kordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi melalui rilisnya, Minggu (27/3/2011). (*)

RUU Intelijen Membahayakan Demokrasi

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 25/03/2011 | 10:49 WIB RUU Intelijen Membahayakan Demokrasi

RUU Intelijen Membahayakan Demokrasi

Betapa takutnya pemerintahan SBY-Boediono terhadap rakyatnya sendiri ketimbang ancaman musuh dari luar. Meskipun setiap hari mulut SBY berbicara tentang demokrasi, tetapi praktek nyatanya justru memperlihatkan penghapusah hak-hak demokratis massa rakyat.

Dengan menggunakan alasan phobia kebangkitan gerakan rakyat di Timur Tengah, pemerintah sedang mempersipkan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk memantau dua jejaring sosial paling populer, facebook dan twitter. Bahkan, jauh-jauh hari sebelum ini, pemerintah dan DPR sudah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) intelijen.

Sebelum melihat seberapa bahaya RUU ini, ada baiknya kita menelusuri maksud dan tujuannya lebih dahulu. Menurut versi pemerintah, RUU intelijen ini dimaksudkan untuk menangkal bahaya terorisme dan makar. Sekarang ini, meskipun sudah ada densus 88 anti-teror, juga ada TNI dengan komando teritorialnya, semua itu belum dirasa cukup untuk menangkal bahaya terorisme.

Alasan terorisme hanyalah “pemanis”-nya saja, tetapi intinya adalah melawan potensi kebangkitan gerakan rakyat menentang imperialisme. RUU intelijen ini hanya merupakan legitimasi yang diperlukan, supaya terkesan sah dan demokratis, untuk membungkam gerakan rakyat Indonesia.

Alasannya: pertama, RUU ini lahir ditengah menajamnya kontradiksi antara kepentingan imperialisme dan kepentingan bangsa Indonesia. RUU ini akan dipergunakan untuk menangkal setiap aksi-aksi massa atau segala bentuk pergerakan yang mengancam kepentingan asing di Indonesia.

Kedua, RUU ini dilahirkan ditengah meluasnya delegitimasi terhadap pemerintahan SBY-Budiono, sebagaimana ditunjukkan dalam kasus skandal century, kasus gayus tambunan, dan paling terakhir adalah isu penyalahgunaan kekuasaan yang diungkapkan oleh Wikileaks. Meskipun SBY berhasil merangkul sebagai besar parpol masuk ke barisannya, dan juga menjinakkan parpol oposisi, tetapi keresahan di luar parlemen berpotensi menjadi oposisi luas dan permanen.

Lalu, apa bahayanya RUU intelijen untuk masa depan demokrasi di Indonesia? Di negara manapun, penguatan peran intelijen hanya dimungkinkan dalam situasi perang atau dalam pergolakan. Anehnya, di satu sisi, SBY berjanji memajukan kehidupan demokrasi dan kebebasan, tetapi di sisi lainnya, juga berusaha memperluas peranan intelijen untuk mematai-matai kehidupan rakyat.

Ada beberapa klausul yang sangat berbahaya dalam RUU intelijen ini, antara lain: kewenangan kepada intelijen untuk melakukan penangkapan, kewenangan intelijen untuk melakukan penyadapan, kehendak kuat pemerintah untuk mempertahankan kontrol terhadap intelijen, dan soal sanksi pidana bagi kelalaian membocorkan rahasia intelijen.

Jika intelijen diberi kewenangan untuk menangkap orang, maka apa bedanya dengan penculikan aktivis. Nantinya, berdasarkan kepentingan rejim berkuasa, intelijen bisa menggelar operasi penangkapan aktivis. Ini sama sekali tidak berbeda dengan jaman orde baru, bahkan lebih parah lagi.

Juga melakukan penyadapan, tanpa harus meminta izin pengadilan, akan membuat intelijen bisa mengontrol rakyat sampai kehidupan pribadinya. Kalau sudah begini, kita merasa seperti hidup di tengah negara militer, dimana struktur represif senantiasa mengontrol kehidupan kita.

Juga tidak disebutkan soal kategori pembocoran rahasia intelijen. Jika tidak jelas pengaturan soal rahasia intelijen, maka kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik pun akan dengan mudah dibungkam. Kebebasan pers, yang selama ini menjadi kebanggaan demokrasi di Indonesia, juga bakal terancam oleh aturan ini.

Daripada intelijen negara “celingak-celinguk” di facebook dan twitter, atau mematai-matai kehidupan rakyat, ada baiknya intelijen mengawasi perusahaan asing yang merampok sumber daya alam Indonesia, mengawasi kepentingan asing dalam proses pembuatan UU, dan hal-hal yang mengancam kepentingan nasional lainnya. (BERDIKARI Online)

JK Keluhkan Kualitas Kepemimpinan SBY

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 30/03/2011 | 20:58 WIB JK Keluhkan Kualitas Kepemimpinan SBY

Jakarta – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) turut resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini. Mulai dari penegakan hukum yang lemah, pemberantasan korupsi yang jalan di tempat, masalah impor beras, sampai soal kualitas kepemimpinan SBY.

Curahan hati JK ini dikatakannya di Jakarta, Rabu (30/3), saat silaturahmi dengan Dewan Penyelamatan Negara. Menurut JK pemerintah saat ini terlalu sibuk mengurus hal-hal yang tidak penting. “Mari kita prioritas. Kita punya masalah krisis pangan karena kita sekarang impor beras, masalah jalan yang banyak rusak, atau krisis BBM. Kok malah sibuk urusi PSSI, atau urus Gayus. Itu penting juga. Tapi seperti hanya itu saja masalah,” tandas JK.

Impor beras, menurut JK, tidak perlu terjadi kalau saja pemerintah bisa mengatur. “Kenapa kita tiba-tiba impor beras, padahal sebelumnya kita swasembada beras. Ini karena menteri tidak berani mengatur. Kita bisa impor beras kan karena pupuk dan bibit tidak tersedia tepat waktu. Itu saja soalnya,” urai JK seperti dilansir MI Online.

Selain impor beras, JK keluhkan juga soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang tetap jalan di tempat. “Masalah hukum dan korupsi itu kembali pada soal pemimpinnya. Ke bawah-bawahnya bisa beres, jika yang di atas mampu memberi teladan. Pemimpin itu harus beri contoh. Pemimpin itu juga siap untuk tidak popular,” papar JK.

Menurut JK, bangsa Indonesia ini luar biasa kaya dan hebatnya. Bahwa ada masalah, menurut JK lebih soal internal. “Masalah kita ada di internal kita sendiri. Kita tegas, berani dan konsisten atau tidak. Negara ini paling mampu. Cuma soalnya kan, kompromi jadi lebih kuat daripada kemauan,” kata JK lanjut.

Penting juga, bagi JK, pemerintah berterus terang. “Kita ini kan negara demokrasi. Mari kita saling berterus terang. Pemerintah juga harus memperbaiki diri. Saya tidak bisa mengatakan yang lebih dari ini. Tapi, kalau saya salah, saya bilang saya salah,” pungkas JK.

Ikut hadir dalam silaturahmi ini sejumlah tokoh, seperti Bambang Soesatyo, Laode Ida, Lily Wahid, Effendi Choirie, Permadi, Fuad Bawazier, Eggi Sujana, Adi Massardi, Hatta Taliwang dan Saurip Kadi.

JK Didesak Bongkar Kebusukan SBY
Mantan Wapres Jusuf Kalla merupakan satu-satunya warga negara yang mengetahui semua kebusukan Presiden SBY. Karena, jelas mantan anggota Komisi I DPR, Permadi, JK lama menemani SBY saat bersama-sama dalam Kabinet Indonesia Indonesia Bersatu II. Karena itu, JK diminta untuk mengungkap kebusukan SBY tersebut ke publik.

“Pak JK ini orang satu-satunya yang paling tahu kebusukan SBY. Karena menemani SBY selama bertahun-tahun. (JK) Tolonglah di forum ini diungkap (kebusukan),” kata Permadi, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra.

Permadi mengungkapkan itu saat dirinya bersama dengan pengurus Dewan Penyelamat Negara beraudiensi dengan JK di Restauran Ayam Goreng Suharti Jalan Tandean, Jakarta Rabu (30/3/2011). (MIOL)

Mar

Politik : Krisis Libya Dipicu 40 Negara Koalisi Gempur Rezim Khadafi

By jakarta45 Leave a Comment

Categories: Jiwa Semangat Nilai-nilai 45
Tags: Leadership, Nation & Character Building, politics, Statemanship

Kebohongan dan Tipu Amerika di Libya

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 23/03/2011 | 09:00 WIB Kebohongan dan Tipu Amerika di Libya

Kebohongan dan Tipu Amerika di Libya

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Barack Husein Obawa, ternyata ‘sami mawon’ alias sama saja dengan para pendahulunya. Semuanya tangan besi dan suka invasi ke negara lain. Kalau sebelumnya Presiden AS invasi ke Irak, Afganistan, Kuwait, dan negara Arab lainnya, kini giliran Barack Obama membawa AS bersama sekutunya, Inggris dan Perancis, melakukan invasi terhadap Libya. Lepas dia ditekan Kongres ataupun selaku eksekutif AS, tapi si “Anak Menteng” ini melakukan abuse of power (penyalahguanan kekuasaan) karena melintir Resolusi PBB No Fly Zone menjadi Bombardir Libya dengan pesawat tempur B2 Stealth plus Tomahawk agar supaya Khadafi lengser.

Apa yang dilakukan AS di Libya, tidak lagi murni masalah politik. Tapi serangan AS dan sekutunya sudah jelas untuk menguasai minyak Libya. “Ini macam perang dunia (PD) kedua, rebutan tambang minyak. Kalau seperti ini terus, bisa akan jadi perang dunia ketiga,” kata Ketua MPR RI Taufiq Kiemas di gedung DPR/MPR, Selasa (22/3).

Pada perang dunia kedua, Jepang, Rusia, dan Jerman ribut karena rebutan tambang minyak. Sedangkan Amerika juga saat ini mengintervensi politik Libya karena karena ingin ladang minyak Libya ia kuasai. Kalau memang mau intervensi pada kisruh politik negara-negara miskin, seharusnya Amerika juga melakukan intervensi pada Somalia, Zimbabwe, dan Rwanda. Sebab, tiga negara ini jauh lebih parah dari Libya.

Ketua DPR Marzuki Alie pun menilai, pemerintah AS inkonsisten dalam menerapkan kebijakan politiknya. Amerika biasanya tegas pada negara miskin. Sementara untuk negara kaya, Amerika tidak pernah berbuat apa-apa. “Lihat saja pada Korea Utara, Amerika berbuat apa. Padahal Korut jelas-jelas punya nuklir. Tapi, untuk negara-negara yang punya cadangan minyak besar, Amerika begitu beringas,” ungkapnya.

Alasan AS yang bilang mau melindungi rakyat Libya dari serangan rezim Khadafi, dinilai hanya bohong belaka alias omong kosong. Sebab, cara-cara yang digunakan AS juga sama kejamnya, bahkan lebih kejam dari Khadafi. Katanya mau melindungi, tapi AS melakukannya dengan membunuh juga. Kalau memang niat baik, harusnya dilakukan dengan cara yang baik, bukan membunuh.

Ada dugaan, konflik di Libya sengaja diciptakan AS dan sekutunya. Dengan membuat alibi sebagai ketularan dengan reformasi dan revolusi yang terjadi di negara-negara bangsa Arab belakangan ini. Dimulai dari Tunisia, setelah didera demo selama satu bulan akhirnya diktator Zine El Abidine Ben Ali terpaksa lari meninggalkan negerinya ke Arab Saudi. Diktator Mesir Hosni Mubarak pun akhirnya menyusul rekannya dari Tunisia setelah didemo rakyatnya selama 18 hari. Pada 11 Februari 2011, Omar Sleiman, wakil Mubarak secara resmi mengumumkan pengunduran diri diktator Mesir itu.

Yaman juga tak luput dari imbas kebangkitan rakyat di kawasan. Rakyat Yaman pun bangkit menentang kekuasaan Presiden Ali Abdullah Saleh dan menuntutnya mundur dari jabatannya. Puluhan orang tewas dan ratusan lagi menderita luka-luka akibat sikap represif pasukan keamanan. Terinspirasi oleh protes-protes Tunisia dan Mesir, ribuan warga Yaman terus mementaskan aksi unjuk rasa anti-rezim di seluruh negeri, termasuk Sanaa.

Sejumlah negara Arab seperti Bahrain, Kuwait, Oman, Jordania dan Arab Saudi dalam beberapa hari ini juga dirundung protes luas rakyat yang menuntut reformasi. Pemerintahan monarki Arab sepertinya berada di ujung tanduk dan mereka harus melepas kekuasaan mereka. Gejolak penggulingan rezim pun kini giliran menimpa Libya. Moamar Khadafi yang berkuasa lebih dari 40 tahun pun berhadapan dengan rakyat Libya yang menggelar aksi demo menuntut pengunduran dirinya.

Akibat Khadafi nekat dan brutal menghadapi rakyatnya sendiri, maka peperangan mengorbankan banyak jiwa. AS sepertinya mengadu domba antar warga negara di negara Arab ini. Orang-orang bayaran Khadafi dan militer pro pemerintah diberi kebebasan mereka menggunakan senjata dan gudang senjata negara dibuka bebas bagi mereka. Pasukan bayaran bersama militer pro Gaddafi membantai rakyat revolusioner Libya di Tripoli dan sejumlah kota lainnya. Menyedihkan, hanya karena Amerika dan sekutunya mau menguasai ladang minyak di Libya, rakyat setempat harus diadu domba dulu hingga tewas bergelimpangan. Kepentingan ekonomi sekutu lebih kejam?!

Maklum, tidak hanya mau “menjarah” minyak di negara Timur Tengah. Bagi Amerika, terjadinya peperangan juga akan membuat satu keuntungan lagi, yaitu bisa menjual senjatanya kepada pihak yang berperang di negara tersebut. Dewan Keamanan PBB tidak bergigi saat menghadapi AS dan sekutunya. Lembaga internasional yang bermarkas di New York ini akan tutup mata terhadap apa pun perilaku “pentalitan” AS yang melakukan invasi di negara-negara penghasil minyak.

Ada perbedaan prinsip antara Khadafi dengan kalangan pemimpin negara bangsa Arab lainnya. Kalau Khadafi jelas-jelas “musuh” Amerika sejak awal menjadi pemimpin Libya, namun tidak demikian dengan para pemimpin Arab lainnya yang kini bertumbangan atau ditumbangkan. Mereka dikenal sebagai “boneka” AS ataupun setengah boneka negara adi kuasa tersebut.

Khadafi adalah sosok konsisten melawan barat. Ia tumbuh ketika nasionalisme Arab digelorakan pemimpin besar Mesir Gamal Abdul Nasser pada dekade 1950. Sejak kecil ia memang tertarik terhadap nasionalisme dan sejarah. Khadafi yang tumbuh menjadi prajurit nasionalis merasa ketika Libya diam saja melihat bangsa Arab dikalahkan Israel dalam perang enam hari pada tahun 1967.

Khadafi pun berjanji menggulingkan pemimpin Libya saat itu, Raja Idris. Akhirnya kesempatan itu tiba. Tanggal 1 September 1969, Khadafi berhasil menggulingkan Raja Idris melalui kudeta tidak berdarah. Saat itu terjadi kekosongan kekuasaan akibat Raja Idris yang kerap sakit ingin memberikan kekuasaan terhadap keponakannnya.

Setelah menggulingkan rezim, Khadafi memimpin Libya menjadi negara yang ditakuti Barat. Ia merubah bentuk kerajaan menjadi republik sosialis. Nama resmi Libya adalah Republik Rakyat Sosialis Agung Jamahiriya Arab Libya. Ia kemudian menisbatkan dirinya sebagai pemandu revolusi. Ia juga menerbitkan Kitab Hijau yang menolak demokrasi liberal ala Barat, dan mendorong sistem demokrasi langsung berdasarkan pembentukan komite-komite rakyat. Apakah karena sikap konsiten Khadafi yang anti AS dan Barat ini, membuat negara sekutu itu bernafsu menumbangkan pemimpin Libya tersebut? (Ani)

Rabu, 30/03/2011 10:45 WIB

fotoNews

Khamis Masih Hidup

Fotografer – Pool

Khamis Khadafi Masih Hidup

Khamis Kadhafi terlihat di komplek kediaman ayahnya di Tripoli, Selasa (29/3/2011). Reuters/Libyan TV via Reuters TV.

Foto Lain

Khamis Kadhafi yang sebelumnya dikabarkan tewas terlihat masih hidup. Putra pemimpin Libya Muammar Khadafi tersebut terlihat di kompleks kediaman ayahnya di Tripoli.

Rabu, 30/03/2011 09:19 WIB
Bila Serangan AS dkk ke Libya untuk Lengserkan Khadafi, Itu Pelanggaran
Arifin Asydhad – detikNews

Jakarta – Benarkah serangan AS dkk (Koalisi) ke Libya untuk menegakkan Resolusi 1973? Atau mereka menyerang Libya untuk melengserkan Muammar Khadafi? Kalau memang bertujuan melengserkan Khadafi, maka koalisi telah melanggar hukum internasional.

Demikian pendapat guru besar hukum internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Prof Hikmahanto Juwana dalam rilisnya kepada detikcom, Rabu (30/3/2011). Hikmahanto meragukan serangan koalisi ke Libya bertujuan untuk penegakan Resolusi 1973.

“Apakah serangan benar-benar untuk menegakkan Resolusi 1973? Bila memang demikian, seharusnya serangan Koalisi ditujukan pada setiap pesawat tempur Libya yang mengudara. Kenyataan dalam beberapa kali serangan, serangan dilakukan terhadap berbagai instalasi militer Libya,” kata Hikmahanto.

Artinya, kata dia, Koalisi melakukan serangan yang bersifat antisipatif (anticipatory attack). Koalisi tidak sekedar melakukan serangan terhadap pesawat tempur Libya yang terbang tetapi melumpuhkan kemampuan militer.

Dan saat ini, kata Hikmahanto, kemampuan militer Libya telah dilumpuhkan secara signifikan. Sejumlah pejabat militer tentara Koalisi telah menyatakan demikian. Bahkan beberapa waktu lalu Presiden Obama menyatakan serangan udara terhadap Libya telah sukses. Sayangnya meski dihentikan untuk jangka waktu 24 jam, hingga sekarang belum terlihat tanda-tanda serangan Koalisi akan berakhir.

“Menjadi pertanyaan, apakah serangan Koalisi ditujukan untuk menurunkan Khadafi? Bila dianalisa, tujuan untuk menurunkan Khadafi sangat beralasan,” kata dia.

Menurut dia, paling tidak, ada tiga tujuan. Pertama, untuk memastikan agar Khadafi dapat dicegah melakukan serangan teror ke negara-negara Koalisi. Sebagai sosok yang tidak dapat diramali (unpredictable), bukannya tidak mungkin Khadafi melakukan pembalasan bila ia masih dibiarkan berkuasa.

Khadafi telah membuktikan dirinya sebagai penyebar teror pada tahun 1988 ketika pesawat Pan Am diledakkan oleh para agennya di Lockerbie.

“Dalam konteks ini serangan Koalisi atas Libya telah menjadi bumerang. Serangan tersebut telah memicu berkembangnya terorisme, bahkan yang disponsori oleh negara.

Oleh karenanya tidak heran bila Koalisi hendak melucuti Qaddafi dari kekuasaannya sehingga mereka dapat memastikan agar teror pada negara mereka tidak terjadi,” kata Hikmahanto.

Kedua, tujuan pelucutan Khadafi dari kekuasaannya adalah untuk memastikan kepemimpinan Libya digantikan oleh sosok yang pro Barat, tokoh yang bersahabat dengan Israel dan figur yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).

“Bila ini intensi dari Koalisi maka kondisi ini berpotensi memicu terjadinya perang saudara di Libya. Ini mengingat kemunculan seorang tokoh Libya yang didukung oleh Barat akan mengundang antipati rakyat Libya, termasuk mereka yang menginginkan Qaddafi turun dari kekuasaan,” ujar Hikmahanto.

Bila benar serangan Koalisi ditujukan untuk menurunkan Khadafi, menurut Hikmahanto, berarti Koalisi telah turut campur tangan urusan dalam negeri Libya. “Jelas ini merupakan pelanggaran hukum internasional. Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB menegaskan prinsip non-intervensi. Belum lagi Resolusi 1973 dalam konsideransnya menegaskan bahwa resolusi diterbitkan dengan memperhatikan kedaulatan, keutuhan dan persatuan dari Libya,” jelas Hikmahanto.

Ketiga, motif lain bagi serangan Koalisi bisa jadi terletak pada isu minyak. Isu minyak mencuat mengingat krisis di Libya telah menjadikan harga minyak melejit naik. Ini tentu berakibat pada perekonomian negara Koalisi dan dunia.

Isu minyak juga muncul karena ada rencana dari Khadafi untuk menasionalisasi perusahaan minyak asal negara-negara yang tergabung dalam Koalisi. Bahkan lebih jauh ada yang menduga serangan dilakukan agar negara-negara Koalisi dapat mengendalikan harga minyak dan pasokan.

“Seandainya salah satu dari tiga motif yang diuraikan diatas menjadi alasan bagi Koalisi yang saat ini dikendalikan oleh North Atlantic Organization Treaty (NATO) melakukan serangan atas Libya maka penggunaan kekerasan (use of force) demikian menjadi ilegal,” kata Hikmahanto.

Di samping itu, motif di luar mandat Resolusi 1973 membutuhkan pasukan darat. Serangan darat tidak mungkin cepat berakhir. Situasi yang terjadi di Afghanistan dan Irak pun akan membayangi situasi di Libya.

Oleh karenanya, menurut Hikmahanto, sikap Indonesia yang menyerukan gencatan senjata kemarin (29/3) patut diapresiasi. Gencatan senjata tidak hanya pada serangan Koalisi, tetapi juga pada serangan tentara Libya yang lobyal pada Qaddafi.

Pada kesempatan berikut, kata Hikmahanto, dengan melihat perkembangan di Libya dan motif serangan Koalisi, Indonesia bisa menyatakan bahwa serangan Koalisi atas Libya ilegal.

(asy/asy)

Berita Terkait

Selasa, 29/03/2011 09:18 WIB
SBY Tentukan Sikap Soal Krisis Libya Pukul 10.00 WIB
Jumat, 25/03/2011 09:03 WIB
AS Klaim NATO Setuju Pimpin Semua Operasi Libya
Rabu, 23/03/2011 10:56 WIB
Heli AS Tembaki Penonton Pesawat F-15 yang Jatuh di Libya
Selasa, 08/03/2011 16:52 WIB
Iran Kecam Intervensi Militer Berdalih Membela Rakyat Libya
Selasa, 08/03/2011 14:09 WIB
Rezim Khadafi Tuding Negara Barat Coba Memecah Libya

Selengkapnya

Managua – Gara-gara diplomatnya tidak mendapat visa dari AS, Muamar Kadhafi menunjuk mantan menteri luar negeri Nikaragua Miguel D’Escoto sebagai wakil Libya untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Demikian dilansir AFP, Selasa (29/3/2011) waktu setempat. Pemerintah Presiden Daniel Ortega mengatakan Libya membuat keputusan tersebut karena Ali Triki tidak dapat memperoleh visa AS untuk pergi ke PBB di New York.

D’Escoto “berwenang” untuk berbicara atas nama Libya di PBB, menurut surat yang dikirim kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon oleh otoritas Libya di Managua.

Diplomat Nikaragua adalah penasihat Ortega urusan internasional.

Ortega membela Kadhafi selama serangan pasukan koalisi yang didukung PBB, yang ditujukan untuk melindungi warga sipil Libya.

Wakil Libya di PBB menjadi masalah ketika utusan Libya untuk PBB Mohammed Shalgham membelot dan mengutuk Kadhafi.

Kadhafi kemudian menggantinya dengan Triki, mantan menteri luar negeri, yang belum menyerahkan surat kepercayaan untuk perkenalan kepada PBB.

Pemerintah Ortega mengatakan visa Triki telah ditolak oleh Amerika Serikat. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Mark Toner pada tanggal 25 Maret ditanya tentang masalah ini dan berkata “Saya tidak memiliki informasi tentang apakah visanya telah diterbitkan atau apakah belum.”

Tapi Toner mengatakan tidak ada interaksi resmi antara Washington dan Tripoli.

(nrl/vit)

Kenegarawanan : Libyan Protectors of The VIP

By jakarta45 Leave a Comment

Categories: Jiwa Semangat Nilai-nilai 45
Tags: Leadership, Nation & Character Building, politics, Statemanship

INILAH.COM, Tripoli – Aksi militer gabungan yang membombardir Libya bak maut yang membayang di mata Muammar Khadafi. Namun ia selalu selamat. Benarkah puluhan perawan jadi sumber kesaktiannya?

Di tengah gegap gempitanya bombardir Barat, sudah dipastikan Khadafi aktif mencari perlindungan di negaranya. Namun, tampaknya pemimpin Libya ini tak perlu khawatir, karena ia memiliki tim pengawal pribadi khusus yang dilatih selama beberapa dekade.

Sudah merupakan rahasia umum, pengawal Khadafi itu berjenis kelamin perempuan. Namun, selain gagah dan macho, tak banyak yang tahu kalau para pengawalnya itu ternyata masih perawan! Ya, sebanyak 40 perawan bergincu dengan senjata terkokang ini selalu siap berada di sekeliling Khadafi.

Dayang-dayang penjaga ini mengenakan kacamata keluaran desainer ternama, memakai bot militer berhak tinggi dan tak lupa mengenakan seragam kamuflase. Tapi jangan mudah tertipu. Meski tampil cantik dan seksi, semua perempuan ini adalah pembunuh terlatih.

Benak kita langsung tertuju pada Women’s Military Academy yang didirikan Khadafi di Tripoli pada 1979 silam. Akademi ini dibentuknya sebagai simbol emansipasi wanita.

“Saya berjanji kepada ibu untuk memperbaiki kondisi perempuan di Libya,” ujar Khadafi saat mendirikan akademi tersebut. Ibunya adalah seorang perempuan biasa yang buta huruf dari suku Badui Arab. Adapun ia lahir di tengah penjajahan Italia atas negaranya.

Beberapa pengunjung asing yang sempat diberi akses mengintip akademi itu memberi kesaksiannya. Di blok akademi bergaya Sparta, ada sekitar 100 perempuan yang dilatih teknik membunuh ala pasukan elit, siang dan malam, selama tiga tahun. Mereka dibangunkan setiap pukul 04.30 subuh, kemudian melakukan pemanasan dengan jogging selama satu setengah jam.

Setelah itu, mereka masuk ke kelas-kelas. Beberapa dilatih menerbangkan jet tempur MIG. Lainnya belajar seni bela diri, bahkan menembakkan granat berpeluncur roket. “Pelatihan itu melibatkan semua kemampuan tentara. Mulai dari persenjataan, bertempur dengan tangan kosong, hingga telekomunikasi,” ujar Jane Kokan, jurnalis Kanada yang pernah mendokumentasi aktivitas ini pada 1995.

Sementara Doug Sanders, jurnalis Kanada lain yang pernah mendapat izin serupa pada 2004, menuliskan pengalamannya di blog. Ia meyakini, bodyguard elit perempuan yang juga dikenal sebagai ‘Protectors of the VIP’ ini merupakan simbol.

“Ini gambaran pikirannya yang idiosyncratic dan enigma revolusi di sebuah negara Muslim, dimana perempuan dalam kehidupan sehari-hari masih jauh mendapatkan persamaan hak dan kewajiban,” tulisnya.

Siswi-siswi terbaik dari akademi itu dijuluki ‘biarawati revolusionis’. Mereka tak pernah menikah dan mendedikasikan hidupnya sepenuhnya pada ide Revolusi 1969 yang dilakukan Khadafi. Mereka dilarangan berhubungan seks dan bersumpah untuk melindungi Khadafi, bila perlu hingga ajal menjemput.

Hal ini sudah terbukti, pada 1998 lalu. Seorang seorang bodyguardbernama Aisha melemparkan dirinya ke arah Khadafi ketika militan Islam menyerbu iring-iringan Khadafi. Serentetan peluru menewaskan Aisha dan dua rekan lainnya. Namun Khadafi selamat, tanpa tergores sedikit pun. Jadi, jangan ragukan kemampuan para perempuan ini dalam menyediakan perlindungan.

Agen intelijen Barat berulangkali berusaha menggoyahkan kesetianinner circle Khadafi. Meski ada beberapa yang mengkhianati pemimpin Libya selama 41 tahun itu, tak ada satupun pengawal perempuannya yang tercatat demikian. Sekalipun ada, rezim Khadafi pasti melakukan apapun demi menjaga citra pengawal elitnya.

“Tanpa sang pemimpin, perempuan Libya tak berarti apa-apa. Ia memberi kami hidup dan saya siap mati untuknya. Ia seorang ayah, kakak dan sahabat yang bisa anda percaya. Anda takkan percaya, betapa rendah hatinya Khadafi,” ujar gadis berusia 27 tahun yang sedang dilatih di akademi tersebut, Fatia.

Banyak yang menduga Khadafi saat ini bersembunyi di luar Tripoli. Namun ia muncul di balkon Bab Al Aziziya, kompleks tempat tinggalnya yang terkena rudal beberapa hari lalu. Jet-jet pribadinya juga diyakini telah hancur, memperkecil kemungkinan ia kabur ke luar negeri. Tak ada pilihan lain bagi Khadafi, selain menyerahkan nyawanya kepada para perawan-perawan itu. Namun, sampai kapan? [ast]

Selasa, 29/03/2011 08:18 WIB
Obama Sang Presiden Imperial
Asrudin – detikNews

Jakarta – Dalam kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2008, Obama menjadikan isu Perang Irak 2003 sebagai senjata untuk mengalahkan pesaing politiknya dari Partai Republik, John McCain. Obama mengatakan, Partai Republik melalui Presiden George W Bush telah menjeremuskan AS ke dalam perang yang inkonstitusional di Irak. Karenanya Bush dijuluki sebagai presiden imperial.

Presiden imperial adalah presiden yang kerap mengeluarkan kebijakan dengan mengabaikan amanat konstitusi AS. Maksudnya kebijakan tersebut dikeluarkan presiden secara unilateral dengan mengabaikan pertimbangan Kongres AS di dalamnya, baik itu yang terkait dengan kebijakan dalam negeri atau pun kebijakan luar negeri.

Penilaian Obama terhadap Bush tentu beralasan. Seperti apa yang diutarakan oleh Richar Falk dan David Krieger, dalam artikelnya, “Iraq and the Failures of Democracy” di situs wagingpeace.org (10 Februari 2003), bahwa yang dilakukan Bush dengan menyerang Irak pada tahun 2003 adalah inkonstitusional karena tidak melalui proses pengecekan dan pengawasan oleh kongres secara ketat. Meskipun ada pengecekan dan pengawasan oleh Kongres, hal itu hanya bersifat low profile hearings beberapa bulan sebelum perang Irak dimulai.

Dalam acara hearings tersebut, hampir dipastikan tidak ada yang menentang kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Bush. Bahkan Partai Demokrat yang menjadi partai oposisi pun tidak berdaya menahan hasrat imperial Bush bersama Partai Republik untuk menyerang Irak.

Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kebijakan luar negeri Obama di Libya. Apakah dengan menjerumuskan AS ke dalam Perang di Libya, Obama telah melanggar amanat konstitusi AS? dan apakah kebijakan Obama ini merupakan hasrat imperial?

Seperti kita ketahui bersama, saat ini Obama sedang mendapat tekanan dari Kongres AS terkait dengan kebijakannya yang mengikutsertakan AS bergabung dengan sekutu untuk melancarkan serangan udara terhadap Libya. Tekanan umumnya difokuskan pada keabsahan konstitusional.

Dalam konstitusi AS dijelaskan, meskipun presiden disebut sebagai komandan tertinggi militer yang dapat memerintahkan perwiranya untuk berperang, tapi presiden tetap diwajibkan untuk melakukan sesi khusus (bisa berupa hearings) dalam memberikan informasi pada Kongres tentang keadaan negara dan langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

Lebih lanjut konstitusi AS juga mengatakan, tanpa adanya “serangan bersenjata” yang dapat mengancam keamanan AS, tidak ada alasan kuat bagi presiden untuk menjerumuskan AS dalam ke dalam bencana perang.

Meskipun Kongres AS telah meloloskan War Power Resolution 1973 (WPR 1973), yang memberikan presiden kewenangan untuk bertindak secara sepihak selama 60 hari dalam merespon keadaan darurat nasional, akan tetapi isi WPR 1973 tetap menempatkan konteks keamanan nasional AS sebagai tujuan utama dalam sebuah tindakan militer. Keamanan nasional tersebut menyangkut serangan terhadap wilayah, aset-aset strategis, ataupun angkatan bersenjata AS.

Dengan kerangka konstitusi AS yang seperti ini, tentu apa yang dilakukan Obama di Libya tetaplah inkonstitusional, mengingat negara tersebut tidak melakukan serangan terhadap wilayah, aset-aset strategis ataupun angkatan bersenjata AS.

Selain itu, Obama juga dinilai inkonstitusional untuk tiga hal menyangkut kebijakannya di Libya. Pertama, Presiden Obama tidak mampu meyakinkan Kongres tentang alasan yang dapat membenarkan keterlibatan AS dalam Perang di Libya. Di sini Obama tampaknya lebih menuruti apa yang diperintahkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusinya dari pada relosusi konstitusi AS.

Kedua, Obama telah mengabaikan tekanan rakyat AS (sebagai simbol demokrasi) untuk tidak melibatkan AS dalam perang di Libya karena khawatir akan banyaknya jatuh korban pada pasukan AS di Libya seperti yang terjadi di Irak dan Afghanistan.

Ketiga, Obama dinilai tidak perihatin terhadap krisis ekonomi yang melanda ekonomi AS sejak tahun 2008. Dengan defisit anggaran AS yang mencapai US$1,6 triliun pada tahun ini, Obama seharusnya tidak menghabiskan anggaran negara yang tidak kecil jumlahnya dalam sebuah operasi militer di Libya. Zack Cooper, analis senior Center for Strategic and Budgetary Assessments, memperkirakan AS dan sekutunya membutuhkan anggaran US$400-800 juta untuk memusnahkan sistem pertahanan udara Libya.

Untuk itu dapat dikatakan, bahwa Obama sepertinya akan menjilat ludahnya sendiri, karena apa yang dilakukannya di Libya kurang lebih sama seperti apa yang dilakukan Bush terhadap Irak.

Sebagai penutup, saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Bruce Ackerman dalam Majalah Foreign Policy (24 Maret 2011) tentang kebijakan Obama di Libya, In taking the country into a war with Libya, Barack Obama’s administration is breaking new ground in its construction of an imperial presidency-an executive who increasingly acts independently of Congress at home and abroad. Obtaining a UN Security Council resolution has legitimated U.S. bombing raids under international law. But the UN Charter is not a substitute for the U.S. Constitution, which gives Congress, not the president, the power “to declare war”.

*) Asrudin adalah analis media sosial di LSI Network dan penulis buku Global Warming. Penulis tinggal di Depok II Timur. E-mail: d_asrudian@yahoo.co.id

(vta/vta)

Selasa, 29/03/2011 18:30 WIB
Libia: pemberontak dipukul mundur
BBCIndonesia.com – detikNews

Pejuang pemberontak di pos pemeriksaan

Pejuang pemberontak di salah satu pos pemeriksaan

Pasukan propemerintah memukul mundur pemberontak dari Sirte, kota penting Libia dan juga tempat kelahiran Muammar Gaddafi.

Pertempuran baru terjadi pada saat delegasi dari belasan negara berkumpul di London untuk konferensi mengenai masa depan Libia.

Presiden AS Barack Obama sebelumnya membela intervensi militer pertama semasa kepresidenannya, dengan menekankan bahwa keterlibatan AS akan terbatas.

Tetapi dia juga mengatakan penggulingan Kol Gaddafi dengan kekuatan militer merupakan kesalahan.

Pasukan ani-Gaddafi melakukan gerak maju cepat ke arah barat dari kubu mereka di Benghazi dalam hari-hari belakangan ini, banyak terbantu oleh serangan udara internasional. Mereka merebut sejumlah desa pantai dan beberapa isntalasi minyak penting termasuk Ras Lanuf, Brega, Uqayla dan Bin Jawad.

Namun pada hari Selasa para petempur pemberontak mengatakan pasukan pro-Gaddafi menggunakan senjata berat untuk menghadang gerak maju mereka, membuat mereka terpaksa mundur dari kota Nawfaliyah, 100 km dari Sirte.

Seorang jurubicara Pentagon di Washington, Laksamana Madya Bill Gortney, mengatakan bahwa karena pemberontak Libia tidak tertata rapi, maka setiap capaian militer mereka akan rentan.

Ia mengatakan pemberontak jelas diuntungkan oleh aksi AS, yang mulai menggunakan pesawat terbang rendah bersenjata berat terhadap pasukan pemerintah.

Gempuran biadab

Sementara itu, kapal-kapal dari Armada Keenam AS menyerang tiga kapal Libia yang melepaskan tembakan membabi buta terhadap kapal-kapal dagang di pelabuhan Misrata, sebelah barat Sirte.

Menlu Hague terima Mahmoud Jabril, utusan khusus Dewan Nasional Perlalihan Sementara Libia

Salah satu kapal itu hancur, satu kandas, sementara satu lagi ditinggalkan, kata para pejabat Angkatan Laut AS seperti dikutip Reuters.

Di Libia bagian timur, radio pemberontak mengimbau warga di barat negara itu agar membantu pemberontakan anti-Gaddafi.

NATO membantah bahwa serangan udaranya bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pasukan pemberontak yang bergarak maju.

Tetapi, sementara Nato menekankan ketidakberpihakannya dalam konflik ini, Rusia kembali menyatakan keprihatinannya dengan mengatakan intervensi dalam perang saudara tidak dimandatkan oleh Resolusi DK No. 1973.

Menjelang konferensi hari Selasa (29/3), Menteri Luar Negeri Inggris William Hague mengatakan dia ingin Kol Gaddafi mengundurkan diri dan menghadapi pengadilan di Mahkamah Kejahatan Internasional.

(bbc/bbc)

Selasa, 29/03/2011 08:00 WIB
Obama : Peran AS di Libia terbatas
BBCIndonesia.com – detikNews

Presiden AS Barack Obama mengatakan AS telah menyelamatkan banyak jiwa yang terancam di Libia

Presiden AS Barack Obama telah mencoba menenangkan masyarakat Amerika, bahwa peran AS dalam konlflik Libia akan terbatas.

Dia mengatakan intervensi AS telah menyelamatkan banyak jiwa – yang tidak terhitung jumlahnya- yang terancam pasukan Kolonel Muammar Gaddafi, yang disebutnya sebagai “orang yang kejam”.

Tetapi, Obama menekankan pasukan AS memimpin serangan pertama udara, dan sekarang telah menyerahkan kepada Nato.

Editor BBC untuk kawasan Amerika Utara, Mark Mardell menyebutkan Obama menyampaikan pernyataan resmi pertama, mengenai misi di Libia ditengah kekhawatiran tentang keterlibatan militer di Timur Tengah yang tidak diketahui kapan berakhirnya.

Dalam jajak pendapat hanya 47% masyarakat AS yang menganggap aksi ke Libia merupakan tindakan yang tepat, sementara sekitar 36% percaya tindakan itu salan dan 17% mengatakan tidak tahu.

Presiden AS keliatannya memahami keraguan dan kekhawatiran mereka, kata Editor BBC Mark Mardell.

Militer AS mulai menggunakan senjata berat dan pesawat yang terbang rendah untuk menyerang pasukan Libia.

AS juga menggunakan pesawat itu di Irak dan Afghanistan.

Sementara itu di Libia, pemberontak anti-Gaddafi telah merebut sejumlah wilayah pesisir dan instalasi minyak dalam beberapa hari terakhir, termasuk Ras Lanuf, Brega, Uqayla dan Bin Jawad.

Bagaimanapun, serangan pasukan pemerintah menghambat mereka untuk merebut Sirte, yang merupakan tempat kelahiran Kolonel Gaddafi, dan dijadikan target simbolis oleh para pemberontak.

Para pemimpin negara sepakat bahwa Kolonel Gaddafi telah kehilangan legitimasi untuk berkuasa dan harus meninggalkan jabatannya, dan masyarakat Libia harus mendapatkan ruang secara politik, untuk menentukan masa depan mereka,” seperti disampaikan dalam pernyataan Gedung Putih.

(bbc/bbc)

Selasa, 29/03/2011 19:47 WIB
Obama Ingatkan yang Terjadi di Irak Tak Boleh Terulang di Libya
Nurvita Indarini – detikNews

Jakarta – Banyak kalangan khawatir Libya akan bernasib sama seperti Irak, menyusulserangan militer pasukan sekutu. Presiden AS, Barack Obama mengingatkan agar apa yang terjadi di Irak tidak boleh terulang lagi di Libya.

“Terus terang, kita memutuskan untuk berada di Irak. Berkat pengorbanan luar biasa dari pasukan kita dan tekad kuat dari para diplomat kita, kita penuh harap akan masa depan Irak,” ujar Obama.

Hal itu disampaikannya dalam pidato kenegaraannya melalui Libya di National Defense University, Washington DC, AS, Senin (28/3). Salinan pidato kenegaraan Obama itu dikirimkan Kedubes AS di Jakarta, Selasa (29/3/2011).

“Akan tetapi, perubahan rezim di sana memakan waktu 8 tahun, mengorbankan ribuan nyawa bangsa Amerika dan bangsa Irak, serta menghabiskan hampir setriliun dolar. Ini tidak boleh terulang lagi di Libya,” imbuh pria yang sempat menikmati masa kecil di Menteng, Jakarta, ini.

Walau sejumlah besar upaya militer berkurang, apa yang bisa AS lakukan dan akan dilakukan adalah mendukung aspirasi rakyat Libya. AS bersama pasukan sekutu telah melakukan intervensi untuk menghentikan pembantaian, menangkal perpanjangan tangan rezim, memotong pasokan keuangan, membantu oposisi, dan bekerja dengan negara lain untuk mempercepat Khadafi turun dari kekuasaannya.

“Mungkin tidak akan terjadi hanya dalam satu malam mengingat Khadafi meskipun kekuatannya sangat lemah tapi berusaha mati-matian untuk tetap bertahan dalam kekuasaan,” tambah Obama.

Dia menambahkan, tetapi harus jelas bagi orang di sekitarnya, dan untuk setiap rakyat Libya, sejarah tidak berpihak pada Khadafi. Dengan waktu dan ruang yang pasukan sekutu sediakan untuk rakyat Libya, mereka diharapkan dapat menentukan nasibnya sendiri.

Obama menuturkan, sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata, dia tidak memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi selain menjaga negaranya agar selalu aman. Menurutnya tidak ada keputusan lebih berat lagi ketika harus memutuskan untuk menyebar ‘laki-laki dan perempuan dalam seragam’.

“Saya telah membuatnya jelas bahwa saya tidak akan pernah ragu untuk menggunakan militer kita dengan cepat, tegas, dan secara sepihak jika diperlukan, untuk membela rakyat, tanah air kita, sekutu kita, dan kepentingan utama kita,” tambahnya.

Itu sebabnya, sambung Obama, AS akan tetap memburu Al Qaeda di mana pun mereka berada. Karena itulah, AS terus berjuang di Afghanistan. Bahkan misi tempur di Irak telah diakhiri dengan ditariknya 100.000 pasukan dari negara itu.

Dalam berbagai tantangan yang mengancam kemanusiaan dan keamanan bersama, bukanlah masalah AS semata. Namun karena AS merupakan bangsa paling kuat, imbuh Obama,maka akan sering dipanggil untuk membantu.

“Tugas kita adalah untuk memobilisasi masyarakat internasional untuk aksi kolektif. Karena adanya tuntutan dari beberapa pihak, kepemimpinan Amerika tidak berjalan sendiri dan menanggung semua beban. Kepemimpinan yang nyata menciptakan kondisi dan koalisi untuk orang untuk peningkatan; untuk bekerjasama sekutu dan mitra, sehingga mereka juga menanggung beban dan berbagi dalam pembiayaan, serta untuk melihat bahwa prinsip-prinsip keadilan dan martabat manusia dijunjung oleh semua,” beber Obama.

Obama berpendapat, perubahan akan membuat dunia lebih rumit untuk sementara waktu. Kemajuan akan merata, dan perubahan akan terjadi di berbagai negara. Ada tempat-tempat, seperti Mesir, di mana perubahan ini akan menginspirasi AS dan meningkatkan harapan AS. Kemudian akan ada tempat, seperti Iran, di mana perubahan keras ditekan. Kekuatan gelap konflik sipil dan perang sektarian harus dihindari, dan kekhawatiran politik dan ekonomi yang sulit harus diatasi.

“Amerika Serikat tidak akan dapat menentukan langkah dan cakupan perubahan ini. Hanya orang-orang di wilayah tersebut saja yang bisa melakukan itu. Tetapi kita bisa membuat perubahan,” tambahnya.

(vit/nwk)

fotoNews

SBY Soal Krisis Libya

SBY Bacakan Sikap Soal Krisis Libya

Presiden SBY menyerukan gencatan senjata dan pencarian solusi konflik di Libya. Abror Rizki/Setpres.

Foto Lain

Setelah sempat ditunda, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan sikap resminya terkait krisis yang terjadi di Libya. Pernyataan sikap ini dia sampaikan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3/2011).

Mar

Kenegarawanan : Bung Karno ! Kau dan Aku Satu Zat…

By jakarta45 Leave a Comment

Categories: Jiwa Semangat Nilai-nilai 45
Tags: Cultural, Leadership, Nation & Character Building, Statemanship

“Bung Karno! Kau dan Aku Satu Zat…”

Editor: Jodhi Yudono

Minggu, 27 Maret 2011 | 08:59 WIB

istimewa

Bung Karno

Ayo ! Bung Karno kasi tangan mari kita bikin djandji

Aku sudah tjukup lama dengar bitjaramu

dipanggang atas apimu, digarami oleh lautmu

Dari mulai tgl 17 Agustus 1945

Aku melangkah kedepan berada rapat disisimu

Aku sekarang api, aku sekarang laut

Bung Karno ! Kau dan aku satu zat, satu urat

Di zatmu, di zatku, kapal2 kita berlajar

Di uratmu, di uratku, kapal2 kita bertolak & berlabuh

Kutipan di atas adalah puisi karya penyair Chairil Anwar (1922-1949) berjudul Perdjandjian Dengan Bung Karno yang ditulis tahun 1948. Naskah asli tulisan tangan sang penyair itu masih tersimpan di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin.

Dalam versi aslinya itu, kata ”lama” pada baris kedua tertulis mencuat dan terjepit di antara kata ”tjukup” dan ”dengar”. ”Aku sudah cukup ”lama” dengar bitjaramu….” Di bawah kata itu terdapat contrengan. Ada kesan kata ”lama” sempat lupa tercantumkan. Tentu ini hanyalah penafsiran atas teks asli. Yang jelas, begitulah naskah asli puisi disimpan dan bisa kita nikmati sebagai dinamika zaman perjuangan yang terekam lewat puisi, yang oleh HB Jassin kemudian digolongkan sebagai Angkatan ’45.

Gelegak revolusi itu terekam benar lewat tulisan tangan Chairil. Dan di sanalah, di Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin, gelegak ”api” dan ”laut” Chairil itu tersimpan. Sungguh memprihatinkan dokumentasi semangat zaman itu dalam kondisi merana terbengkalai sekarang.

Sesudah Chairil Anwar meninggal tahun 1949, karyanya menjadi rebutan para penerbit. Namun, Chairil sudah mengumpulkan sendiri karya-karya sajaknya dan diserahkan kepada PDS HB Jassin.

Surat cinta Motinggo

PDS HB Jassin tidak sekadar menjadi ”gudang” karya sastra, tetapi juga dinamika kehidupan para pelaku sastra dari zaman ke zaman. Jassin memang rajin mengumpulkan tulisan tangan, catatan kecil dan surat-surat yang ditulis para penulis. Surat pernyataan Motinggo Boesje yang asli dengan judul ”Saya Menolak Hadiah Sastra 1962” masih tersimpan di PDS HB Jassin.

Surat pernyataan yang ditulis bulan Januari 1953 itu berisi penolakan Motinggo atas hadiah sastra yang diberikan untuk cerita pendeknya. Menurut dia, ukuran keberhasilan karya sastra tidak dapat diukur dari penghargaan-penghargaan yang diperoleh.

Kisah hidup penulis flamboyan ini juga terungkap dari catatan-catatan kecil yang dikirimkan Mas Mot (panggilan untuk Motinggo Boesje) kepada beberapa perempuan. Dalam catatan itu, Mas Mot menulis puisi cinta lengkap dengan lukisan sketsa ketika sedang rindu, menyesal, atau kangen kepada sang kekasih.

Mari kita baca puisi Motinggo Boesje yang juga ditulis tangan, lengkap dengan ilustrasi bunga-bunga. Kita kutip bait pertama dan terakhir dari puisi karya novelis, cerpenis, dan sutradara itu. Di bawah puisi itu tertera angka tahun 1988.

”Inilah buah indah rasa bersalah/Penyesalan ibarat memindah dua gunung/Masih saja membayang tangismu pagi itu/Air matamu membasuh hati yang berdebu…”

”Sudahlah. Kesekian kali kumohon maafmu/Matamu bagaikan malam dengan dua lampu.”

Jassin menyimpan naskah-naskah yang dikirimkan para pengarang ini dengan takzim, seolah itu amanat yang tidak bisa diabaikan. Sungguh ironis jika kemudian kita membiarkannya tanpa arti, bahkan menganggapnya sebagai coretan berdebu tak bermakna. Dan pengelola PDS HB Jassin, Endo Senggono, mengaku belum semua naskah asli itu disimpan dalam bentuk digital. ”Belum. Masih dalam map begitu saja,” katanya.

Tidak hanya karya sastra. Jassin juga menyimpan dokumen, seperti undangan perkawinan Motinggo dengan Lashmi Bachtiar pada 2 September 1962. Pada keterangan ”Djam” dan tempat tertulis: ”Djam 12.00 s/d 15.00 siang di Djalan Salemba Tengah II No 7 Djakarta”. Nama Motinggo dalam undangan tertulis sebagai Bustami Djalid. Di belakang nama itu tercantum nama senimannya, Motinggo Busje (ejaan sesuai dengan aslinya).

HB Jassin tidak hanya menyimpan, tetapi juga mencatat dengan sangat detail peristiwa berkait dengan sastra dan para pelakunya. Kita tengok bagaimana sepotong kehidupan Pramudya Ananta Toer tercatat dalam buku harian.

Pada hari Kamis 1 Maret 1954, misalnya, HB Jassin menulis, kunjungan Pramudya Ananta Toer pada pukul 19.30-20.15 di rumah Jassin. Pramudya yang baru pulang dari Blora, Jawa Tengah, ini membawa naskah cerita perjalanan. Dari catatan harian itu tergambar dinamika kehidupan penulis Pramudya atau Pram pada masa lalu. Ceritanya, Pram sedang butuh uang segera. Ia sudah memasukkan tulisan perjalanan ke majalah Mimbar, tetapi majalah itu tidak bisa segera membayar honornya. Tulisan Pram itu dirasa Jassin cocok untuk majalah Zenith, tetapi majalah ini sering terlambat terbit.

Setidaknya kita bisa merekonstruksi, betapa pilihan hidup sebagai pengarang seperti Pram penuh dengan kenyataan pahit. Sesungguhnya celaka jika nasib dokumentasi mereka pun kini kita abaikan.

Merana

Dokumen kebudayaan itu tersimpan di antara buku-buku sastra, prosa dan puisi, naskah drama, catatan biografi, tulisan tangan, dan surat-menyurat sastrawan besar di Tanah Air. Sebagian dokumen tersimpan di rak yang berderet memenuhi ruangan, sebagian lagi dibiarkan menumpuk begitu saja.

Tumpukan koran dan majalah tua berjubel di sela-sela rak buku yang sudah tidak muat lagi menyimpan tambahan koleksi. Kondisinya berdebu. Kertasnya sudah lapuk dan berwarna kuning kecoklatan. Benda-benda itu seperti benda bekas yang sudah usang. Sementara di dalamnya tersimpan jejak sejarah yang mencerminkan cara berpikir intelektual kita pada masa lalu.

Di antara tumpukan tadi masih bisa ditemukan majalah yang terbit di Indonesia pada awal Perang Dunia II (tahun 1940), seperti Pujangga Baru dan Panji Pustaka. Ada juga majalah Jawa Baru dan Kebudayaan Timur yang terbit di Indonesia pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945. Koleksi lain yang lebih tua, seperti Kumpulan Sastra Melayu Tionghoa terbitan tahun 1900-1940, tersimpan di dalam sebuah lemari kaca.

Dengan ribuan buku, suasana pusat budaya itu sangat pengap. ”Sudah biasa kalau pengatur suhu udara di sini dimatikan. Dulu ketika pertama kali pusat dokumentasi ini resmi didirikan tahun 1977, enam bulan kemudian kami tidak mampu membayar listrik sehingga AC harus dimatikan total,” kata Harkrisyati Kamil atau Yati, yang pernah menjadi Kepala Dokumentasi PDS HB periode 1979-1983 mengenang.

Agar suhu di ruang dokumentasi tidak panas, Yati dan teman-temannya selalu membuka jendela lebar-lebar, lalu menyalakan kipas angin. ”Untungnya, waktu gedung itu dibangun, saya minta Pemerintah DKI Jakarta membuatkan jendela-jendela berukuran besar,” tutur Yati. Menurut Yati, gedung PDS HB Jassin yang dibangun pada masa Ali Sadikin menjadi Gubernur DKI Jakarta itu awalnya dirancang tanpa jendela.

Dirintis

Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin dirintis oleh penulis, penyunting, dan kritikus sastra almarhum Hans Bague (HB) Jassin. Penulis kelahiran Gorontalo, 13 Juli 1917, ini mengumpulkan dokumentasi sejak tahun 1930. Pada waktu ia masih berusia 13 tahun, HB Jassin gemar menyimpan buku-buku harian, buku-buku sekolah, karangan-karangan yang pernah ditulis di kelas, hingga surat dan foto pribadinya.

Kini pusat dokumentasi itu menyimpan 16.316 judul buku fiksi, 11.990 judul buku nonfiksi, 457 judul buku referensi, 772 judul buku/naskah drama, 750 map berisi biografi pengarang, 15.552 map kliping dari berbagai sumber, 610 lembar foto pengarang, 571 judul makalah, 630 judul skripsi dan disertasi, serta 732 kaset rekaman suara dan 15 kaset rekaman video dari para sastrawan Indonesia. Jumlahnya terus bertambah karena pengelola selalu memperbanyak koleksi. Boleh dibilang, PDS HB Jassin adalah pusat dokumentasi sastra modern Indonesia terlengkap. Bahkan, ada yang menyebutnya terlengkap di dunia, tetapi kenapa nasibnya begitu mengenaskan?

(Lusiana Indriasari/Luki Aulia/Putu Fajar Arcana/Frans Sartono)

Indonesia spt Libya ?

Inilah – Jum, 25 Mar 2011 12.56 WIB

Konten Terkait

Perbesar Foto
Indonesia Bisa Mengalami Nasib Serupa Libya

INILAH.COM, Jakarta – Tingkat kepekaan penentu kebijakan luar negeri Indonesia, agaknya cukup rendah. Hal ini terlihat dari tidak adanya reaksi dari Indonesia terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang membolehkan pasukan koalisi menyerang Libya.

Padahal situasi yang sama, pengalaman Libya, diserang atau lebih tepat disebut ‘dikeroyok’ oleh sejumlah negara berkekuatan militer penuh, dapat terjadi pada Indonesia. Sebab Indonesia memiliki wilayah-wilayah kaya seperti Benghazi di Libya.

Kekayaan ini menjadi daya tarik negara-negara industri untuk melakukan intervensi atau mengobrak-abrik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Misalkan, (semoga saja ini tidak terjadi), di salah satu wilayah di Papua atau Papua Barat sana, terjadi demonstrasi yang menentang Presiden SBY.

Demonstrasi itu makin lama makin membesar. Isu pun makin sensitif sebab mengangkat topik SARA (Suku, Agama Rasial dan Antar Golongan). Singkat ceritera, aparat yang tidak mampu mengendalikan emosi akhirnya menembaki demonstran. Dari tadinya senjata yang digunakan peluru karet akhirnya berubah menjadi peluru berbentuk timah panas.

Akhirnya jatuh korban, tewas, cidera dan sebagainya. Media asing kemudian melaporkan berita ini dan jadilah peristiwa penembakan aparat keamanan itu sebagai sebuah tindakan yang dianggap melanggar HAM. Ujung-ujungnnya Presiden SBY yang berada di Jakarta, dituding sebagai pihak yang memerintahkan atau merestui tindakan tersebut.

Lalu muncul advokat dari luar negeri yang menyarankan agar rakyat yang dizalimi pemeintah pusat, membentuk perlawanan serius dengan meminta supaya SBY turun dari kursi kepresidenan. Padahal tuntutan itu hanya sebuah entry point.

Entah dari mana asalnya, tiba-tiba para demonstran sudah mempunyai senjata untuk bertempur. Australia (sekali lagi mudah-mudahan tidak terjadi) sebagai negara tetangga terdekat Indonesia, kebetulan lagi sewot. Wilayah Papua yang sangat dekat dengan Australia, diberinya perhatian. Kemudian diam-diam memberi bantuan kepada kelompok perlawanan di Papua tersebut.

Tidak lama setelah itu, kelompok demonstran meningkatkan tuntutan mereka. Mereka mendesak supaya pemerintahan yang sah di Jakarta diganti oleh personalia yang lebih peduli pada Papua Jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka akan mendirikan negara merdeka baru di wilayah Papua.

Karena Jakarta berkeras, tidak ingin membiarkan terbentuknya sebuah negara merdeka di tanah Papua atau tidak ingin melepas kekuasaan kepada para demonstran oposisi, hubungan Jakarta-Papua memanas. Makin lama makin tinggi tensinya.

Tiba-tiba Menteri Luar Negeri Australia mengundang Menlu Amerika Serikat dan pihak-pihak yang tidak bersimpati kepada Indonesia untuk mengadakan pertemuan. Membahas situasi Papua dan hubungan dengan Indonesia. Hasilnya, Indonesia harus diberi sanksi.

Setelah pertemuan itu, Dubes AS di PBB meminta DK PBB menggelar sidang untuk memutuskan agar di atas wilayah Papua dan Papua Barat, diberlakukan larangan wilayah terbang. Hasil keputusan DK PBB itu diikuti pembentukan pasukan koalisi.

Pasukan koalisi yang menggunakan bendera PBB kemudian mengirim armada kapal induk ke kawasan Timur Indonesia. Pasukan Koalisi ini menembaki semua wilayah-wilayah yang dikuasai Indonesia.

Sepertinya ceritera atau skenario ini terlalu mengada-ada, mendramatisir situasi. Tapi sesungguhnya apa yang mendahului Konflik Libya berawal dari munculnya demonstran kemudian berubah menjadi kekuatan oposisi diikuti ancaman mendirikan negara merdeka.

Isu ini kemudian ‘ditangkap’ oleh Barat, khususnya negara yang sudah lama tidak bersimpati kepada Moamar Khadafy. Indonesia bukan Libya dan SBY bukan Khadafy. Tetapi segala sesuatu bisa terjadi. Apa yang terjadi di Libya bukan mustahil terjadi di Indonesia.

Konflik Libya, terlepas dari soal Moamar Khadafy seorang diktator yang tidak disenangi Barat, berawal dari gerakan oposisi atau demonstrasi kecil di kota Benghazi. Kota yang terletak di wilayah Timur Libya dan lebih dekat dengan Mesir itu, kini menjadi pangkalan oposisi Libya. Pihak oposisi sekarang dibantu negara-negara seperti AS, Inggris, Prancis, Italia, Qatar dan mungkin tak lama lagi oleh NATO (28 negara anggota).

Di AS sendiri sudah muncul pertanyaan apa gunanya Washington membantu pemberontak Libya yang beroposisi terhadap Tripoli atau Khadafy. Bahkan di Inggris, ada suara-suara yang mempertanyakan akuntabilitas pengeroyokan terhadap Libya. Tapi kritik dan suara ini tidak membuat Libya menjadi lebih aman.

Berkaca dari hal ini, Indonesia seharusnya patut bersikap keras terhadap AS ataupun PBB. Tidak cukup seperti sikap ‘golden is silent’ seperti saat ini. Soal didengar atau tidak, tak menjadi soal. Tetapi adalah jauh lebih baik Indonesia menyatakan sikap ketidak setujuan.

Yang dikuatirkan, tidak bereaksinya pemerintah Indonesia secara sungguh-sungguh atas krisis Libya ini, antara lain karena pemahaman kita terlanjur dipengaruhi opini yang diciptakan ahli-ahli publik relations dari negara-negara Barat. Yaitu Libya atau Khadafy memang pantas diberi sanksi seperti yang sudah diputuskan Dewan Keamanan PBB.

Saat ini memang tidak mudah meminta pasukan koalisi untuk menghentikan serangan militernya ke Libya. Boleh jadi juga Indonesia akan berjalan sendirian. Sebab dua negara pemegang Hak Veto di DK PBB, Rusia dan China, juga tidak bisa mencegah resolusi itu.

Hal ini semata-mata, karena Rusia menghadapi persoalan serupa di Chechnya sementara China menghadapi hal yang mirip di Tibet. Itu sebabnya kedua negara itu tidak memveto resolusi tentang Libya.

Namun kedua negara ini masih tetap bisa diajak bekerja sama. Minimal kita minta pada mereka agar jika di salah satu wilayah Indonesia muncul perlawanan seperti di Benghazi, perlawanan ini, tidak harus menjadi urusan Dewan Keamanan PBB. [mdr]

Mar

Politik : Perang Ideotik (ideologi ekonomi politik) Libya

By jakarta45 Leave a Comment

Categories: Jiwa Semangat Nilai-nilai 45
Tags: Leadership, Nation & Character Building, politics, Statemanship

Senin, 28/03/2011 08:31 WIB
Perang Ideotik Libya
Jusman Dalle – detikNews

Jakarta – Badai demokrasi benar-benar telah melanda sekaligus mengubah wajah dunia Arab. Dari artikuasi di mimbar-mimbar demonstrasi, hingga bermetamorfosa menjadi bahasa moncong-moncong senjata. Pun kini Libya yang tak jua berhenti bergolak. Setelah diamuk pemberontak pro demokrasi dari rakyatnya sendiri, Muammar Khadafi harus menghadapi kolaborasi Amerika Serikat, Prancis, Jerman, Inggris dan NATO.

Bukan tanpa alasan negara-negara barat tersebut turun tagan. Tapi aksi Khadafi yang secara sporadis menyerang warganya, para pemrotes pro demokrasi hingga menghilangkan 6.000 jiwa. Pemimpin despotik yang telah berkuasa selama empat dekade itu, menganggap pemberontak sebagai kelompok Al Qaeda yang harus ditumpas.

Perang saudara pecah, antara yang pro dan anti Khadafi. Melihat banyaknya korban rakyat sipil, Jumat (18/3), Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk menegakkan zona larangan terbang dan menempuh semua langkah-langkah yang memungkinkan penyelamatan nyawa rakyat sipil dari serangan pasukan Khadafi . Penegakan zona lapangan terbang ini dimaksudkan untuk mencegah serangan udara oleh pasukan Khadafi.

Berbekal resolusi PBB yang diikuti oleh restu dari 22 pemimpin negara dari AS, Uni Eropa dan Arab tersebut, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Jerman yang kemudian di iikuti oleh Nato, menyerang markas-markas militer Khadafi. Satu tujuan, melumpuhkan kekuatan militer yang sebelumnya membabibuta, menyerang rakyat sipil anti Khadafi.

Melalui elaborasi serangan udara dan laut, aksi militer secara perdana oleh Prancis berlangsung pada Sabtu (19/3) malam. Dengan 12 jet tempur selama dua jam, tak kurang dari 110 rudal anti baja dihujankan kearah markas-markas milter Libya.

Dalam logika perang, yang pasti bahwa akan ada korban baik harta maupun nyawa, terlebih lagi masa depan bangsa yang menjadi arena perang tersebut. Lima hari pasca serangan, tercatat korban berjatuhan, baik oleh agresor AS Cs, terlebih lagi bagi Libya. Dari pihak agresor, satu pesawat Prancis dan satu Pesawat AS diberitakan ditembak jatuh oleh pasukan Khadafi di wilayah Njela, Tripoli dan Sirte 600 kilometer sebelah timur Tripoli.

www.detiknews.com memberitakan bahwa hingga Jumat (25/3) korban yang banyak jatuh justru dari masyarakat sipil. Tercatat lebih 100 warga Libya menjadi korban serangan pasukan kolaisi sejak 6 hari melancarkan serangan, seperti disampaikan juru bicara pemerintah Libya, Moussa Ibrahim.

Walau mendapat kecaman dari berbagai negara, di antaranya dari Rusia, Cina, Iran dan anggota Organisasi Konferensi Islam, serangan angkatan perang koalisi ke negeri Muammar Khadafi tersebut, tak jua dihentikan. Bagai angin lalu. Bahwa telah ada legitimasi dari Dewan Keamanan PBB atas serangan tersebut. Perang, menjadi bahasa pergaulan Barat pada mereka yang tak patuh dengan titah Paman Sam.

Akhirnya, rakyat Libya yang ingin kebebebasan berdemokrasi, harus menyaksikan tanahnya bersimbah darah dan malamnya diwarnai desingan peluru. Ongkos demokrasi memang mahal. Dan hasilnya tak selalu indah seperti yang melayang di dalam angan.

Kepentingan Ekonomi

Masih lekang di ingatan kita, dan bahkan jejak bayangan serta wujud aslinya kini masih ada di Irak dan Afganistan. Dua negara itu terus bergolak dan terpuruk. Afganistan yang diduduki oleh Agresor dibawah komando NATO, hampir setiap hari meminta tumbal nyawa dari rakyat sipil.

Sejak di duduki angkatan militer Barat pada dekade awal tahun 2.000, kehidupan bangsa itu pun kian buram, tak tentu arah dan masa depan. Setali tiga uang, Irak hingga kini masih terus bergolak. Pasca tumbangnya rezim Saddam Husein yang di tuding menyimpan senjata pemusnah massal –walau dikemudian hari, terang-terangan tudingan itu tidak terbukti-, negeri kayak minyak itu dilanda perang saudara, perang antar suku.

Bahwa mengobarkan perang, mencipta konflik, dengan dalih demokrasi dan membela hak-hak sipil sudah merupakan strategi AS untuk mengangkangi kekayaan alam di suatu negara. Sederhana saja, “biarkan mereka terus berperang, fasilitasi dengan senjata dan susupkan intel untuk melakukan provokasi, memperpanjag durasi perang dan kesibukan mereka. Pada akhirnya kita bebas menjarah dengan datang sebagai pahlawan”. Logika sederhana yang menjadi grand strategi pengusaan suatu wilayah oleh AS.

Kita bisa menyaksikan buktinya. Di Irak, setelah jatuhnya Saddam, dibuka tender bagi ladang-ladang minyak. Tercatat 120 perusahaan berpartisipasi dalam tender. Hasilnya 1/3 dari total perusahaan tersebut, yaitu sekitar 35 perusahaan asing yang lolos. Bisa ditebak, bahwa raksasa minyak global yang menyumbang pajak bagi kas Barat, khususnya AS dan sekutunya mendominasi. Di antaranya, BP PLC, Chevron Corp., Exxon Mobil Corp., Royal DutschShell PLC, Lukolil Holdings, Edison International SpA, dan lain-lain.

Negara-negara yang mbalelo dari titah Paman Sam, yang tidak bisa ditelikung, hanya memiliki satu opsi, yaitu perang. Perang yang dilakukan tentu melalui legitimasi lembaga Internasional semacam PBB yang disetting untuk kepentingan mereka.

Beberapa negara Timur Tengah yang pemerintahnya despotik, diktator dan jauh dari nilai-nilai demokrasi, namun tunduk pada keinginan Paman Sam, tetap saja dibiarkan. Misalnya Arab Saudi, Bahrain, Yaman, Suriah, Kuwait, Mesir (era Mubarak), dan Tunisia (era Ben Ali). Perlakuan berbeda terjadi dengan Irak (era Saddam Husein), Iran dan Libya serta negara-negara yang tak mudah ditelikung.

Menarik apa yang dikatakan oleh ketua MPR Taufik Kiemas, bahwa kedatangan angakatan perang AS Cs ke Libya murni dilatar belakangi oleh emas hitam (baca: minyak). Dicontohkan, bahwa saat ini masih banyak negara lain yang tidak demokratis dan terus dilanda konflik sosial, namun luput dari perhatian AS Cs, karena negara-negara tersebut merupakan negara miskin. Seperti Zimbabwe, Somalia, dan Rwanda.

Kita ketahui, bahwa Libya merupakan salah satu negara pengekspor dan pemiliki cadangan emas hitam (baca : minyak) terbesar di Afrika. Dengan kapasitas produksi 1,7 juta barel per hari, Libya masih memiliki cadangan minyak sebesar 44 miliar barel.

Tanpa maksud untuk menggeneralisir, namun fakta telah terpampang. Di depan mata dunia, AS Cs melakon ganda. Berkawan dengan yang manut dan murka pada yang dianggap membangkang. Apatah lagi, pasca rontoknya ekonomi AS dan barat secara umum oleh krisis 2008 yang lalu, mereka butuh dana segar untuk proses akselerasi ekonomi ditengah kebangkitan ekonomi Cina (negara komunis) yang awal tahun ini menjadi Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah AS. China sukses mengerser Jepang yang selama ini merupakan sektu AS.

Kepentingan Ideologi

Di sisi lain, kepentingan ideologi juga menjadi hantu bagi AS. Bahwa Negara-negara yang kini bergerak menguasai ekonomi global, adalah mereka yang anti kapitalis. Atau paling tidak, mandiri secara ideologi. Misalnya Cina dengan ideology komunis, atau Indonesia yang menjadi Negara dengan pertumbuhan ekonomi terpesat ke 3 setelah Cina dan India, yang mayoritas masyarakatnya adalah Islam. Seperti juga Libya yang kaya minyak, namun dipimpin oleh penganut sosialisme yang anti kapitalis.

Selama ini, kebutuhan energy AS banyak dipasok oleh negara berkembang, yang kini perlahan menjadi negara maju. Artinya bahwa AS akan kehabisan pasokan energi untuk menjalankan laju industrinya, jika tidak segera mencari ladang-ladang segar dan baru. Kekhawatiran AS pastinya menjadi stimulus atas berbagi jalan untuk melanggengkan hegemoni. Maka perang atas nama demokrasi telah dibajak oleh kepentingan ideologi, ekonomi dan politik (ideotik).

Gold and glory. Karena memang, selayaknya demokrasi menihilkan perang. Bukankah demokrasi harus dicapai secara humanis dengan tetap menghargai hak-hak hidup manusia lain?

*) Jusman Dalle adalah Humas Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Makassar 2009/2011 dan Analis Society Research And Humanity Developmnet (SERUM) Institute. Penulis tinggal di Makassar. E-mail: jusmandalle@rocketmail.com

(vit/vit)

Senin, 28/03/2011 11:23 WIB
Koalisi serang kampung halaman Gaddafi
BBCIndonesia.com – detikNews

Nato strikes Serangan udara diarahkan ke kampung halaman Muammar Gaddafi

Sirte, Kampung halaman Gaddafi digempur pasukan koalisi melalui serangan udara.

Wartawan BBC di Libia melaporkan kalau sejumlah ledakan keras terdengar di Sirte saat pesawat tempur melayang diudara.

seorang juru bicara pemberontak di Benghazi mengklaim kalau Sirte sekarang telah jatuh ke tangan pasukan pemberontak, tetapi belum ada konfirmasi resmi atas pernyataan tersebut.

Sementara itu juru bicara pemerintah Libya Moussa Ibrahim mengatakan tiga pemuda Libia tewas akibat seranga udara di tempat pemancingan dekat Sirte.

Padahal tidak ada pangkalan militer disana, katanya.

Pejabat Libia menyatakan dalam seminggu serangan, lebih dari 100 orang warga sipil tewas.

Serangan udara yang dilakukan pasukan koalisi yang dipimpin Nato ini ditujukan untuk mencegah pasukan Kolonel Gaddafi untuk menyerang warga sipil menyusul peningkatan suhu penolakan pemerintahannya.

Serangan ini juga membantu pasukan pemberontak untuk lebih maju dari basis mereka di kawasan Benghazi.

Dalam 24 jam terakhir, pasukan pemberontak telah mendorong maju ratusan kilometer ke kawasan barat. Tujuan kota besar sasaran mereka ada Sirte, yang selama ini dikenal sebagai kampung halaman Gaddafi dan satu dari sejumlah tempat yang belum tersentuh semangan pembangkangan.

Dalam dua hari terakhir sejumlah daerah pantai dan instalasi minyak termasuk Ras Lanuf, Brega, Uqayla dan Bin Jawad, jatuh ke tangan pemberontak sejak mereka menguasai Ajdabiya.

Sirte berada sekitar Tripoli dan Benghazi. Wartawan di Libia melaporkan Minggu kemarin kota itu di penuhi oleh tentara.

Tapi hal ini menyebabkan dilema, jika pemberontak berhasil masuk dan warga Sirte tidak melawan, baik karena loyal kepada Gadafi atau karena terlalu takut untuk bertindak, apa yang akan dilakukan oleh sekutu ?. jika warga sipul merasa tidak terancam, maka mereka tidak memiliki mandan untuk melakukan aksi dan itu akan menghambat pergerakan pemerontak dan itu akan membuat mereka menjadi rentan untuk diserang..

Jika koalisi melancarkan serangan kepada pasukan Gaddafi yang melemah, itu akan meyakinkan kalau ini memang terkait dengan perubahan rezim dan itu bisa menyebabkan perpecahan diantara sekutu.

Perkembangan pemberontakan mungkin akan menyenangkan bagi London, Paris dan Washington, tapi juga bisa membawa masalah bagi koalisi.

(bbc/bbc)

Senin, 28/03/2011 04:43 WIB

NATO mengambil alih operasi di Libia
BBCIndonesia.com – detikNews

Sekjen NATO Anders Fogh Rasmussen

Pemberontak Libia sudah menguasai dua kota pelabuhan minyak, Brega dan Ras Lanuf.

Pakta pertahanan Atlantik Utara, NATO, sepakat mengambil alih semua operasi internasional di Libia.

Berbicara setelah pertemuan dengan para duta besar NATO, sekjennya Anders Fogh Rasmussen mengatakan NATO akan mengimplementasikan semua aspek resolusi yang dikeluarkan PBB.

“Tidak lebih dan tidak kurang,” tegas Rasmussen.

NATO sendiri sudah memberlakukan embargo senjata dan larangan terbang di atas wilayah Libia.

Dengan keputusan ini, sekarang NATO bertanggung jawab atas operasi yang bertujuan melindungi warga sipil di daerah-daerah berpenduduk.

Namun begitu, keputusan ini baru akan berlaku dalam beberapa hari lagi.

Pemberontak semakin maju

Sementara itu pasukan pemberontak di Libia dengan cepat memasuki wilayah Barat melawan pasukan pro pemerintah, dibantu oleh serangan udara internasional yang berhasil menghancurkan sebagian besar tank-tank dan artileri milik pemeritnah Kolonel Gaddafi.

Televisi pemerintah mengatakan kota kelahiran Gaddafi, Sirte, untuk pertama kalinya menjadi sasaran serangan udara. Ledakan dan tembakan antipesawat terdengar di ibu kota, Tripoli.

Seorang jurubicara di kota Misrata mengatakan kepada BBC bahwa pertempuran sengit masih berlanjut untuk memperebutkan jalan utama yang membelah kota.

Sebelumnya, pasukan oposisi merebut dua kota pelabuhan minyak yaitu Ras Lanuf dan Brega, di Libia timur.

Pemberontak jual minyak

Pemberontak Libia mengatakan mereka bisa mulai mengekspor minyak dalam waktu kurang dari seminggu lagi.

Jurubicara kelompok pemberontak, Ali Tarhouni, mengatakan ladang-ladang minyak di wilayah-wilayah yang dikuasai oposisi sudah menghasilkan minyak mentah lebih dari seratus ribu barel per hari.

Selanjutnya dia menambahkan, Qatar sudah setuju memasarkan minyak yang diproduksi itu.

(bbc/bbc)

Lebih Banyak Lagi dari BBC Indonesia:

Senin, 28/03/2011 15:14 WIB
RI Minta Serangan Sekutu ke Libya Disudahi
Laurencius Simanjuntak – detikNews

Jakarta – Pemerintah Indonesia akhirnya bersikap tegas dalam menyikapi serangan sekutu ke Libya. Pemerintah mengatakan cukup terhadap serangan sekutu di Libya dan serangan harus segera disudahi.

Menteri Luar Negeri (Menlu), Marty Natalegawa mengatakan, pada kenyataannya serangan sekutu telah menambah korban dari warga sipil yang seharusnya dilindungi.

Dia mengatakan, apakah korban sipil bertambah karena serangan koalisi, atau karena serangan pemberontak yang diberikan harapan lebih oleh kedatangan sekutu, atau karena pemerintahan Muammar Khadafi yang semakin membabi buta, pada faktanya korban sipil terus meningkat.

“Oleh karenanya kita segera mengatakan, enough it’s enough, cukup! Karena kenyataannya Resolusi 1973 tidak dilaksanakan secara menyeluruh, hanya aspek No Fly Zone-nya saja,” kata Marty dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2011).

Marty mengatakan, apa yang dilakukan sekutu dalam pelaksanaan Resolusi 1973 hanyalah aspek zona larangan terbang dan aspek penggunaan kekuatan militer saja. Padahal, resolusi juga mengcakup aspek gencatan senjata, tidak boleh ada penjajahan, dan proses politik lewat dialog dengan pihak-pihak terkait.

Oleh karena itu, lanjut Marty, delegasi Indonesia di Markas PBB di New York bersama sejumlah negara telah mengirimkan surat ke Presiden Dewan Keamanan PBB. Intinya, meminta agar PBB segera melakukan gencatan senjata.

“Kita tidak semata retorika,” ucapnya.

Marty menambahkan, ‘evolusi’ sikap pemerintah Indonesia dalam menyikapi resolusi 1973 ini bukanlah sikap plin-plan.

“Kita justru melihat Resolusi 1973. Jika diterapkan secara utuh dan tepat, akan berpotensi memberikan perlindungan warga sipil. Kita nggak bilang (resolusi) 1973 top, kita laksanakan. Tidak! Kita ada catatannya. Kalau dilakukan secara tepat, utuh, sesuai piagam PBB dan hukum internasional, itu berpotensi memberikan perlindungan warga sipil,” jelasnya.

(lrn/gun)

TERKAIT

Libya, Negara Kaya Minyak itu Kini Kekurangan BBM

Seorang Wanita Diduga Diperkosa 15 Tentara Qadafi Mabuk Whisky

Puluhan Aktivis Demonstrasi Suriah Ditangkap

Essam Sharaf Bersumpah Membela Revolusi

Penuhi Kebutuhan Daging, Mesir Gandeng Sudan

Kota Kelahiran Qadafi

Pemberontak : Kota Kelahiran Qadafi Direbut

REPUBLIKA.CO.ID,BENGHAZI – Seorang juru bicara pemberontak Libya mengatakan kota kelahiran pemimpin Libya Muamar qadafi, Sirte, telah direbut oleh pemberontak pada Senin (28/3). Tidak ada verifikasi pihak independen atas pernyataan pemberontak itu yang segera bisa didapat.

Stasiun televisi negara Libya, Ahad (27/3), menyiarkan tayangan langsung mengenai Qaddafi, yang berada di mobilnya di kompleksnya di Tripoli. Tempat di mana ratusan pendukung mengibarkan bendera hijau dan meneriakkan slogan.

Qadafi tak bisa dilihat di dalam mobil warna putih tersebut. Tapi, stasiun televisi tersebut menyatakan pemimpin Libya itu berada di dalamnya. Tayangan singkat tersebut memperlihatkan beberapa pengawal mendorong pendukung agar mereka tidak terlalu dekat dengan mobil itu.

Qadafi belum memperlihatkan diri di televisi sejak ia berpidato pada Selasa (22/3). Pasukan pemrotes di Libya, Ahad, mendesak ke arah barat untuk merebut kembali sejumlah kota kecil dari pasukan pro-Qadafi saat mereka mundur akibat tekanan dari serangan udara Barat. Pemrotes Libya mendesak ke arah barat menuju Tripoli setelah mereka mendapat peluang pada Ahad.

Gerakan mereka ke arah Sirte kian kuat. Sementara, kota kelahiran Qadafi digempur oleh serangan udara koalisi.

Redaktur: Didi Purwadi

Sumber: ANTARA/Reuters/RIA Novosti

‘Serangan Militer ke Libya tak Mengancam Kepentingan AS’

Senin, 28 Maret 2011, 10:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Banyak pihak bertanya-tanya apakah serangan militer yang dikomandoi Amerika Serikat (AS), sebelum diambil alih NATO, akan membahayakan kepentingan negara tersebut. Pernyataan itu terkait aksi militer AS terhadap beberapa…

selengkapnya

NATO Bakal Lakukan Serangan Darat ke Libya

Senin, 28 Maret 2011, 10:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSEL – Pasca-pengambilalihan tongkat komando terkait operasi militer ke Libya dari Amerika Serikat (AS), Perancis dan Inggris, NATO ancang-ancang bakal melakukan serangan darat.Serangan darat ke negara kaya minyak…

selengkapnya

Inggris Bantah Rencana Sekutu Mempersenjatai Pemberontak Libya

Senin, 28 Maret 2011, 07:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,Koalisi pasukan internasional yang melakukan aksi militer di Libya tidak akan mempersenjatai pemberontak yang memerangi pasukan Muamar Gaddafi, Menteri Pertahanan Inggris Liam Fox menyatakan, Ahad.Memasok senjata pada kelompok pemberontak…

selengkapnya

LIbya: NATO Membunuh dan Meneror Rakyat

Senin, 28 Maret 2011, 07:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,TRIPOLI–Libya, Ahad (27/3), menuduh NATO meneror dan membunuhi warganya sebagai bagian dari rencana untuk menghina dan membuat lemah negara Afrika Utara itu.Pemerintah di Tripoli menyatakan serangan udara pimpinan Barat…

selengkapnya

Tolak Serang Qadafi, Italia-Jerman Ajukan Rancangan Gencatan Senjata di Libya

Minggu, 27 Maret 2011, 18:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, ROMA– Italia akan mengajukan kepada Jerman rencana bersama atas Libya mengenai gencatan senjata, batasan kemanusiaan dan pengasingan bagi pemimpin Libya Muamar Gaddafi, kata Menteri Luar Negeri Franco Frattini. Frattini…

selengkapnya

Agresi AS ke Libya Lebih Buruk dari Pemberontakan yang Terjadi

Minggu, 27 Maret 2011, 17:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sekertaris Jenderal (Sekjen) International Conference of Islamic Scholars (ICIS), KH Hasyim Muzadi, meminta umat Islam di Indonesia harus objektif terhadap kondisi yang terjadi di Libya saat…

selengkapnya

PBNU: AS Selalu Ajari Demokrasi, Kok Serang Libya?

Minggu, 27 Maret 2011, 16:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA — PBNU mengutuk serangan yang dilakukan negara-negara Barat, AS dan sekutunya di Eropa terhadap pemerintah sah Libya, yang dipimpin Presiden Moammar al-Qadhafi.”Selama ini AS selalu mengajarkan demokrasi,…

selengkapnya

Obama: AS tidak akan Tempatkan Pasukan Darat

Sabtu, 26 Maret 2011, 20:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Presiden Barack Obama mengumumkan, Sabtu (26/3) bahwa Amerika Serikat tidak akan menurunkan pasukan darat di Libya. “Sebagaimana yang saya janjikan dari awal, peran pasukan AS terbatas….

selengkapnya

Senin Depan, Obama akan Jelaskan Posisinya Soal Libya

Sabtu, 26 Maret 2011, 11:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Untuk memberi keterangan pada rakyatnya dan jawaban bagi Kongres, Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada hari Senin akan memberikan penjelasan yang paling luas tentang peran AS…

Kapal Senjata Iran

Senin, 28 Maret 2011 03:58 WIB |

Qatar Sergap 2 Kapal Pengangkut Senjata Iran

Ilustrasi (grafis)

Berita Terkait

Kota Kuwait (ANTARA News) – Qatar, yang berbatasan laut dengan Bahrain dan Iran, menahan dua kapal Iran yang membawa senjata di perairan Teluk, demikian dilaporkan sebuah surat kabar elektronik Kuwait, Minggu.

Kapal-kapal itu disergap di lepas pantai Al-Zubara, sebelah timurlaut Qatar dan dekat dengan wilayah perairan negara itu dengan Bahrain, kata Al-Aan mengutip beberapa sumber yang tidak diidentifikasi, demikian AFP melaporkan.

Sumber-sumber itu tidak memberikan penjelasan terinci mengenai awak kapal tersebut, tanggal operasi atau tujuan kapal-kapal itu.

Tidak ada konfirmasi mengenai laporan itu dari pihak-pihak berwenang di Qatar, Bahrain serta Iran.

Bahrain yang diperintah Sunni, dimana protes Syiah meletus pada 14 Februari, menuduh Iran yang dipimpin Syiah campur tangan dalam urusan dalam negerinya dan unsur-unsur oposisi Bahrain memiliki hubungan dengan negara asing.

Rakyat Tripoli

Senin, 28 Maret 2011 08:46 WIB |

Rakyat Tripoli Makin Sengsara

Seorang warga Libya membawa poster Muammar Gaddafi di sebuah fasilitas angkatan laut yang rusak akibat serangan udara koalisi di bagian timur Tripoli, Selasa (22/3). (FOTO ANTARA/REUTERS/Zohra Bensemra)

Situasi bertambah buruk dan parah. Saya orang yang sederhana. Saya tak tahu mengapa

Berita Terkait

Jakarta (ANTARA News) – Di luar gedung kokoh yang tak mudah ditembus di kompleks Muamar Gadafi, kekurangan bahan bakar dan antrian tanpa ujung menambah suram keadaan di kota yang sudah berpekan-pekan dirongrong konflik.

Pasukan pemberontak bergerak maju dengan cepat ke arah kubu terbesar Gaddafi, dan rakyat biasa di ibukota Libya, Tripoli, tak peduli apa pun pandangan politik mereka, khawatir terhadap apa yang bakal terjadi.

Warga Tripoli hidup di tengah dentuman suara ledakan dan tembakan senjata antipesawat saat serangan udara Barat berlanjut, dan kenyataan baru telah membuat sebagian warga berani menyampaikan kekecewaan mereka secara terbuka.

“Situasi bertambah buruk dan parah. Saya orang yang sederhana. Saya tak tahu mengapa,” kata Radwan, pria yang berusia 40-an tahun, saat ia mengantri untuk membeli bahan bakar di satu stasiun pompa bensin di Tripoli tengah.

Di satu stasiun pengisian bahan bakar di Tripoli, ratusan kendaraan membentuk antrian lebih dari satu kilometer pada Ahad (27/3). Pengendara yang sudah kelelahan menunggu selama berjam-jam untuk mengisi tangki kendaraan mereka.

Satu tanda sementara di stasiun pompa bensin lain bertuliskan, “Tak ada bensin hari ini. Cuma Tuhan yang tahu kapan (ada lagi).”

Kebanyakan orang menunggu dengan sabar, sementara mesin kendaraan mereka dimatikan. Sebagian duduk di bawah bayang-bayang pohon besar, sambil merokok. Satu mobil kehabisan bahan bakar di tengah jalan raya pantai, dan sekelompok pejalan kaki membantu pengemudi mendorong kendaraan itu.

Pemandangan serupa di beberapa bagian lain Tripoli dan kota kecil yang berdekatan. Jaringan pasokan kebutuhan pokok telah terganggu oleh berpekan-pekan pertempuran Arus pengungsi ke luar Libya hampir berarti bahwa toko roti tak memiliki tenaga kerja untuk membuat cukup banyak roti.

Libya adalah salah satu pengekspor minyak OPEC dan memiliki pengolahan atau pengilangan sendiri, tapi sektor itu telah sangat terganggu oleh konflik. Banyak prasarana kilang minyaknya telah rusak, dan produksi minyak telah merosot tajam.

Stasiun TV negara telah menjamin rakyat bahwa cadangan bahan bakar mencukupi, tapi seorang pejabat bidang energi mengakui kepada Reuters pekan lalu bahwa Libya perlu mengimpor lebih banyak pasokan untuk mengatasi kekurangan tersebut.

Pasukan pemberontak, yang berusaha menggulingkan Gaddafi dan berbesar hati oleh serangan udara Barat, telah mendesak dengan cepat ke arah Libya barat dalam beberapa hari belakangan. Mereka merebut kembali wilayah yang ditinggalkan oleh militer Gaddafi.

Kemarahan
Tripoli, yang berada di pantai Laut Tengah dan tempat tinggal sebanyak dua juta orang, adalah kota yang dibentengi paling kuat di Libya. Di sana ketidakpuasan tak ditoleransi oleh anggota milisi Gaddafi yang ditakuti.

Meskipun begitu, sebagian warganya sangat jelas kelihatan marah ketika didekati oleh wartawan pada Ahad (27/3).

“Stasiun televisi menyatakan Inggris dan Prancis ingin membawa pergi minyak kami, tapi saya berdiri di sini, saya tak bisa membeli bahan bakar buat mobil saya,” kata seorang pria yang antri untuk membeli bensin.

“Mana minyak itu? Minyak apa yang mereka bicarakan?” ia mempertanyakan, sebagaimana dilaporkan wartawan Reuters, Maria Golovnina, yang dipantau ANTARA di Jakarta, Senin.

Seorang pria lain, Sufiyah, sambil menggosok matanya yang berwarna merah setelah tidak tidur semalaman untuk antri di satu stasiun pompa bensin, menambahkan, “Saya telah menunggu sejak pukul 4 pagi. Tidak ada bensin. Saya sangat capek. Dan ya, saya marah. Banyak orang juga marah.”

Kerusuhan juga telah mengganggu pasokan pangan di negara gurun tersebut, yang bergantung atas impor guna menutupi kebutuhan pangan rakyatnya.

Seorang perempuan, Fatima, yang berbaris untuk menerima jatah roti di satu permukiman, mengatakan sangat sulit untuk membeli minyak goreng, gula dan produk olahan lain. Fatima berusia 20-an tahun.

“Sebelum ini, keadaan normal tapi sekarang terjadi kekurangan. Itu dimulai dengan krisis satu bulan lalu, dan akan terus bertambah parah,” kata Fatima. Ia mengatakan, menurut dia, harga bahan makanan penting seperti beras dan tepung telah melonjak setidaknya tiga kali lipat.

Ia menyatakan ia cuma diperkenankan membeli satu tas roti buat keluarganya setiap kali ia datang. Toko di Tripoli tampaknya memiliki simpanan yang mencukupi tapi banyak toko sudah tutup.

Harga roti sendiri telah sedikit berubah, kata orang. Kekurangan roti terutama terjadi karena terjadi pengungsian besar-besaran pekerja pendatang.

“Sebelumnya, roti berlimpah, sekarang tak ada. Kami tak punya pekerja sekarang, jadi sulit untuk membuat cukup banyak roti,” kata Adil Mohammed Ali, pria muda yang bekerja di pabrik roti.

Ali Salim, pengemudi taksi yang masih muda, mengatakan ia tidak tahu apa yang mesti dharapkan tapi menuduh negara asing sebagai penyebab semua kesulitan itu.

“Saya telah menunggu selama empat jam. Saya harus melakukan ini setiap hari. Saya pengemudi taksi,” katanya. “Tak seorang pun mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Besok itu semua dapat berubah. Itu semua disebabkan oleh negara asing yang ikut campur.”
(C003/A011)Editor: Aditia Maruli
COPYRIGHT © 2011

IpTek : Pusat Listrik Tenaga Nuklir Indonesia ?

By jakarta45 1 Comment

Categories: Jiwa Semangat Nilai-nilai 45
Tags: Leadership, Nation & Character Building, Science & Technology

Rencana pembangunan PLTN kembali menjadi perdebatan menyusul krisis nuklir di Jepang. Setujukah Anda pembangunan PLTN di Indonesia untuk mengatasi krisis pasokan listrik?

Minggu, 27/03/2011 14:37 WIB
GKR Hemas Minta Penolakan Rakyat Terhadp PLTN Harus Dipertimbangkan
Nurvita Indarini – detikNews

Evakuasi pekerja/BBC

Berita Terkait

Minggu, 27/03/2011 12:02 WIB
Pekerja Reaktor 2 Fukushima Dievakuasi karena Radiasi Sangat Tinggi
Selasa, 22/03/2011 11:40 WIB
SQ Stop Separuh Penerbangan ke Bandara Haneda Tokyo
Senin, 21/03/2011 20:00 WIB
Norwegia Pindahkan Diplomatnya dari Tokyo ke Kobe
Senin, 21/03/2011 15:29 WIB
PM Kan: Kemajuan Penanganan Fukushima Lambat Tapi Pasti
Senin, 21/03/2011 09:31 WIB
Seorang Pria Ditangkap karena Sebarkan Hoax Radiasi

Selengkapnya

Jakarta – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) mencuatkan pro dan kontra. Maklum, sebagian kalangan khawatir dengan keselamatan penggunaan teknologi itu jika terjadi insiden maupun kecelakaan.

Karena itulah, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengingatkan pemerintah agar mempertimbangkan secara serius penolakan rakyat terhadap pembangunan PLTN. Baginya, lebih baik pemerintah mengeksplorasi pemanfaatan energi alternatif potensial yang lebih aman dan ramah. Dan yang patut dipertimbangkan lagi adalah, energi tersebut tersedia berlimpah di Tanah Air, serta dapat memenuhi kebutuhan energi di mana kini dan masa mendatang.

“Mencermati perdebatan rencana pembangunan PLTN di Indonesia pascagempa-tsunami Jepang, saya mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dan harus mempertimbangkan serius penolakan rakyat terhadap rencana pembangunan PLTN di daerah mereka. Bagaimana jaminan keamanan dan keselamatan diberikan pemerintah jika rencana tersebut dilanjutkan?” kata GKR Hemas dalam pesan tertulis yang diterima detikcom, Minggu (27/3/2011).

Istri Sri Sultan HB X ini mengimbuhkan, masyarakat di Muria dan Belitung keberatan lantaran daerahnya direncanakan sebagai lokasi pembangunan PLTN. Dia berpendapat, potensi energi alternatif selain PLTN justru seharusnya menjadi prioritas dalam strategi energi nasional.

GKR Hemas mengingatkan, Indonesia sangat kaya sumber energi yang lebih aman dan ramah seperti tenaga air, panas bumi (geothermal), ombak, angin, dan matahari. Seluruh potensi energi ini sangat menjanjikan asalkan dikelola serius dan pemerintah menjadikannya sebagai prioritas.

Keberatan masyarakat menurutnya bertujuan untuk menghindari kemungkinan risiko yang lebih besar. Risiko yang dimungkinkan oleh kehadiran PLTN bukan saja bersifat fisik berbentuk kecelakaan tapi juga nonfisik berbentuk psikologis karena menghilangkan rasa aman penduduk.

“Hikmah kerusakan PLTN Fukushima Daiichi akibat gempa-tsunami yang mengakibatkan kebocoran radiasi, Pemerintah Indonesia harus menahan diri dan tidak ngotot
meneruskan rencana pembangunan PLTN,” imbuh Hemas.

Dia menambahkan, Jepang yang siap secara teknologi serta memiliki budaya, etos dan
disiplin, pemerintahnya sangat melindungi kepentingan penduduknya. Sebab tentu akan
ada kerepotan luar biasa dalam menanggulangi kebocoran radiasi dan tak dapat menghindari jatuhnya korban. Mengingat hampir seluruh wilayah Indonesia rawan gempa, maka pemerintah harus memfokuskan pemanfaatan teknologi energi alternatif yang sesuai situasi dan kondisinya serta tersedia sumbernya.

“Pemerintah harus bersungguh-sungguh memenuhi harapan rakyat, yaitu membangun pembangkit listrik yang lebih tepat untuk Indonesia. Indonesia tak perlu merasa tertinggal atau kalah gengsinya hanya karena tidak memiliki PLTN. Negara-negara maju pemilik PLTN hingga kini masih bermasalah, terutama soal biaya dan limbahnya. Indonesia tak seharusnya mengalami nasib yang sama,” tutur perempuan berkacamata ini.

Hemas menganjurkan, Indonesia tetap mengembangkan pengetahuan dan kemampuan teknologi nuklirnya melalui ahli-ahli nuklir di dalam negeri dan calon ahli-ahli nuklir yang belajar atau bekerja di luar negeri. Hal ini dirasanya baik demi kepentingan masa kini maupun masa mendatang. Sehingga ketika sudah siap mengembangn teknologi ini, Indonesia telah memiliki banyak pakar.

“Rencana pembangunan PLTN tidak dijadikan prioritas dalam waktu dekat, seraya
para ahli mengembangkan teknologi nuklir serta menggunakannya untuk kesehatan, dan sebagainya,” harap dia.

Pada Sabtu (26/3) kemarin, level radiasi meningkat 10 kali lipat dalam sehari di wilayah laut dekat PLTN Fukushima, Jepang. Menurut pejabat Badan Keamanan Nuklir Jepang, Hidehiko Nishiyama, level itu relatif tinggi. Kadar yodium-131 yang terdapat di Samudera Pasifik yang berasal dari PLTN Fukushima terdeteksi 1.250 kali lebih tinggi dari batas normal. Level tersebut sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan pemeriksaan hari Selasa (22/3) sebesar 126 kali dan Kamis (24/3) sebesar 145 kali lebih tinggi. Pada hari ini, para pekerja dievakuasi sementara dari reaktor nomor 2 PLTN Fukushima Daiichi.

(vit/nrl)

Mar

Hikmah : Perumpamaan Amal

By jakarta45 Leave a Comment

Categories: Jiwa Semangat Nilai-nilai 45
Tags: Leadership, Moslem Wisdom, Nation & Character Building

Yogi Ardhi/Republika

Perumpamaan Amal

Pembagian zakat, ilustrasi

TERKAIT

Mengubah Nasib

Solidaritas Antarmanusia

Hikmah: Bersikap Tenang

Hikmah: Shakilah

Petiklah Hikmah di Setiap Kejadian

Perumpamaan Amal

Saturday, 26 March 2011 13:01 WIB

Oleh Fajar Kurnianto

Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya perumpamaan orang yang melakukan amal-amal buruk (dosa) kemudian mengerjakan amal-amal baik (saleh), bagaikan seorang yang memakai perisai perang sempit sehingga membuatnya terimpit. Ketika dia mengerjakan satu amal baik, maka perisai itu terasa agak longgar sedikit. Selanjutnya ketika dia mengerjakan satu amal baik lainnya, maka perisai tersebut terasa semakin longgar, hingga orang itu meninggal dunia.” (HR Ahmad dari Uqbah bin Amir).

Kewajiban manusia adalah di dalam kehidupan dunia ini adalah melakukan amal baik dan menjauhi amal buruk. Amal baik akan mengarahkan manusia ke jalan kebaikan di dunia dan di akhirat. Sementara amal buruk akan mengarahkan manusia ke jalan keburukan di dunia dan di akhirat. Allah berfirman, “… dan kerjakanlah amal yang baik (saleh). Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS al-Mu’minun [23] m: 51).

Amal buruk harus dijauhi. Dan, bagi orang yang sudah melakukan amal buruk, ia harus meninggalkannya. Rasulullah memberikan perumpamaan tentang hal ini. Bahwa melakukan amal buruk (dosa) itu seperti orang yang memakai baju besi dalam perang yang makin mengimpit, membelit kuat tubuhnya. Semakin ia sering melakukan amal buruk, maka baju besi itu akan semakin mengimpit tubuhnya. Apabila orang itu melakukan amal baik setelah melakukan amal buruk, maka ia ibarat orang yang mengendurkan impitan baju besinya. Semakin banyak amal baik dilakukan, semakin longgar baju besi itu.

Apa maknanya? Pertama, buah dari amal buruk itu adalah penderitaan, kesulitan, dan kesengsaraan hidup. Baik itu di dunia, lebih-lebih di akhirat. Kedua, buah dari amal baik itu adalah kelapangan, keluasan, kemudahan, dan kebahagiaan hidup. Baik itu di dunia, lebih-lebih di akhirat. Karena itu, kunci untuk melepaskan diri dari penderitaan, kesulitan, ataupun kesengsaraan hidup itu sebenarnya sangat mudah: lakukanlah kebaikan, apa pun bentuknya, kapan pun, di manapun; dan jangan sekali-kali melakukan keburukan.

Manusia memang bukan malaikat, yang seratus persen bisa bersih dan suci dari segala dosa. Inilah, misalnya, yang disebut oleh Rasulullah sebagai fluktuasi iman, “Sesungguhnya iman itu dapat bertambah dan berkurang.” (HR Muslim).

Akan tetapi, itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan bahwa amal buruk itu hal yang wajar. Karena perintah Allah sangat tegas: kerjakanlah amal yang saleh! Tidak ada satu pun ajaran Islam yang memerintahkan untuk beramal buruk. Islam adalah cahaya yang menyingkap kegelapan, mengangkat manusia dari jurang kegelapan menuju ke alam yang benderang, melepaskan manusia dari kesulitan hidup ke kemudahan hidup. Bahagia dunia dan akhirat. Tinggal manusia yang memilih, ingin hidup dalam kegelapan, terimpit dalam kesulitan, dengan beramal buruk, atau ingin hidup dalam terang cahaya, lepas dari impitan kesulitan hidup, dengan beramal baik. Wallahu a’lam.

Redaktur: Siwi Tri Puji B

Mar

Legislasi : RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana

By jakarta45 Leave a Comment

Categories: Jiwa Semangat Nilai-nilai 45
Tags: Criminality Law, Leadership, Legislation, Nation & Character Building, State Laws, Statemanship

Jumat, 25/03/2011 18:15 WIB
Pemerintah Targetkan RUU KUHP Sampai ke Presiden April
Robert – detikNews

Samarinda – Pemerintah akan mengebut penyelesaian RUU pengganti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pada pertengahan April 2011, RUU KUHP ditargetkan sudah diajukan ke Presiden.

“Ini inisiatif pemerintah. Insya Allah pertengah April depan kita ajukan ke Presiden,” kata Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, usai peresmian berbagai instansi Kemenkum dan HAM di Pendopo Lamin Etam, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jl Gadjah Mada, Samarinda, Jumat (25/3/2011).

Patrialis mengatakan, KUHP yang ada saat ini tidak lagi relevan dan sesuai dengan berbagai persoalan dan pelanggaran hukum yang terjadi di Indonesia. Produk hukum peninggalan Belanda itu harus diperbarui dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

“Kita akan segera meninggalkan rezim KUHP peninggalan Belanda itu dengan yang baru, mengedepankan konsep-konsep kemanusiaan,” ujar Patrialis.

Disebutkan Patrialis, dalam hal penyusunan UU pengganti KUHP, pemerintah bermaksud ingin memisahkan berbagai peraturan yang mengatur tentang tindak pidana.

“Tidak semua orang dalam penyelesaian kasus hukum, harus dipenjara. Kalau bisa diselesaikan di luar dari peradilan, kan lebih baik,” imbuh Patrialis.

“Tapi bukan berarti kita membiarkan kejahatan terjadi,” tambahnya.

Patrialis juga menjelaskan, dalam KUHP sekarang masih ada kriminalisasi. Kasus perdata pun bisa menjadi pidana. Kasus yang menimpa anak-anak pun belum ada penyelesaian yang baik.

“Lagipula, untuk kasus anak, tidak mesti diselesaikan dengan masuk penjara. Kita semua aparat penegak hukum, wajib memberikan rehabilitasi terhadap si anak,”

Patrialis juga menambahkan, usai dilaporkan ke Presiden SBY, RUU KUHP akan disampaikan ke DPR untuk dibahas. “Proses ke Presiden, pertengahan April hingga Mei. Bulan Juni, kita akan sampaikan dan bahas di DPR,” tutup Patrialis.

(fay/fay)

Blog Stats

1,089,549 hits

Subscribe in a reader

Subscribe to Politika Kebijakan Publik Indonesia by Email

	hermina sujono hadi on Keagrariaan : Konflik Lahan…
	hermina sujono hadi on Keagrariaan : Konflik Lahan…
	Bajing on Konstitusi : Sejarah Konstitus…
	Richard on Konstitusi : Sejarah Konstitus…
	Jasa Order on Globalisasi Neo-Liberal dan da…

Archive for March, 2011

Baca Juga :

Baca Juga :

Baca Juga :

Baca Juga :

Sawit

fotoNews

Khamis Masih Hidup

Foto Lain

Baca Juga :

Berita Terkait

Baca Juga :

Gempuran biadab

Baca Juga :

Baca Juga :

Baca Juga :

Baca Juga :

Baca Juga :

fotoNews

SBY Soal Krisis Libya

Foto Lain

Indonesia spt Libya ?

Pemberontak semakin maju

Pemberontak jual minyak

Lebih Banyak Lagi dari BBC Indonesia:

Baca Juga :

Baca Juga :

TERKAIT

Kota Kelahiran Qadafi

Kapal Senjata Iran

Rakyat Tripoli

Berita Terkait

TERKAIT

Perumpamaan Amal

Baca Juga :

Top Posts

Blog Stats

Recent Posts

Categories

Archives

Recent Comments

Blogroll

Pendidikan Politik

Tags

Follow “Jakarta 45”