26
Feb
11

Kawal Dan Pertahankan Pertamina Untuk Kemakmuran Rakyat

PERNYATAAN SIKAP 9 PIMPINAN ORGANISASI SOSIAL KEMASYARAKATAN

“KAWAL DAN PERTAHANKAN PERTAMINA UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”

 

Kami yang bertandatangan dibawah ini, adalah pimpinan organisasi atau lembaga sosial kemasyarakatan dari berbagai kalangan kegiatan dan dari beberapa tinjauan professi. Yang secara khusus telah menaruh perhatian secara seksama serta yang sangat perduli terhadap kekayaan sumber daya alam minyak dan gas bumi (migas), yang terkandung di dalam perut bumi dan yang terdapat di bawah kedalaman dasar laut wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang dalam komunitasnya dan untuk tujuan menjalankan suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, akan tetap konsisten berpegang teguh pada falsafah hidup Pancasila. Adalah komunitas yang dalam rangka memperingati ulang tahun kesepuluh organisasi Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe), dan yang selesainya menggelar acara “Dialog Silaturahmi” pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2011, bertempat di Aula Kwarnas Gerakan Pramuka, di jalan Medan Merdeka Timur No. 6, Jakarta Pusat. Telah bersepakat untuk secara bersama-sama membangun sebuah “komitmen” dan dengan suatu pertimbangan yang matang, merasa telah terpanggil hati nuraninya, serta sebagai wujud ataupun bentuk kewajiban dan tanggungjawab moral kami. Maka bersama ini, kami merasa sudah tiba saatnya untuk kami segera mengambil sikap, dengan memandang perlu :

 

Pertama; Menggugat seluruh anak negeri di posisi manapun mereka berada dan di kalangan kegiatan apapun mereka beraktivitas, agar hendaknya kembali menaruh perhatian dan keberpihakkannya kepada aset bangsa yang menjadi pemangku amanah tunggal di bidang pertambangan migas di dalam wadah NKRI, untuk tetap dijadikan andalan bagi pendapatan penerimaan negara dengan tidak memutuskan mata rantai dari mainstream amanat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, dan yang harus diperjuangkan agar tidak berada di tangan penguasaan orang seorang, apalagi di bawah cengkraman pihak asing.

 

Kedua; Menggugat seluruh komponen bangsa di posisi manapun mereka berada dan di kalangan kegiatan apapun mereka beraktivitas, agar supaya memperhatikan kepastian transformasi di tubuh PERTAMINA yang diusung oleh para direksinya, yang tidak mengenal kata mundur dalam sebuah never ending process. Hendaknya tidak perlu mereduksi esensi atas hak kedaulatan rakyat terhadap kekayaan sumber daya alam migas di dalam wadah NKRI, yang tidak tertututup kemungkinan bisa menyimpang dari hakikat yang diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Bukan sebaliknya dari berbagai dalil yang disiarkan Pemerintah sebagai alasan dari suatu kebijakan populis yang dipilihnya, justru pada gilirannya, akhirnya akan menjadi tambahan beban bagi penderitaan rakyat. Dengan demikian, maka tidak menutup kemungkinan rakyat akan kehilangan hak untuk bisa menikmati kekayaan sumber daya alam migas bagi sebesar-besar kemakmurannya di negerinya sendiri. Antara lain seperti diabaikannya harga BBM yang tidak bisa lagi terjangkau oleh kemampuan daya beli masyarakat, namun oleh Pemerintah terus dipaksakan untuk dibelinya.

 

Ketiga; Mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa di posisi manapun mereka berada dan di dalam status apapun mereka menjadi pemangkunya, agar hendaknya memperkuat keberadaan PERTAMINA sebagai cerminan Indonesia yang menjadi wakil negara satu-satunya di komunitas perusahaan migas dunia. Untuk tidak terus dihanyutkan oleh gendang irama kepentingan pihak manapun baik melalui bujukan, rayuan, maupun kemudahan kucuran utang. Yang bukan saja di satu sisi akan menjerat perekonomian nasional dan juga menggerogoti jati diri bangsa Indonesia sendiri yang berfalsafah hidup PANCASILA, melainkan juga pada sisi regulasi yang di minta untuk di adopsi yang merupakan “pesanan” asing. Yang kami yakini justru bakal melupakan hak istimewanya PERTAMINA yang didirikan atas jaminan dan perlindungan konstitusi negara, sebagaimana di maksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.

 

Bahwa sebagai konsekuensi dan konsistensi dari rangkuman pandangan kami sebagaimana yang disebutkan diatas. Maka kami selaku bagian dari pejuang patriot bangsa, yang tidak terpisahkan dari perjalanan sejarahnya perjuangan bangsa pada dimensi kekinian. Yang sejak awal concern terhadap PERTAMINA dari mulai berbentuk Perusahaan Negara (PN) lantas beralih bentuk menjadi BUMN, yang terdahulu diandalkan dan sangat berwibawa. Dengan ini, kami mengingatkan kepada lembaga Pemerintah untuk tetap berpegang teguh pada peran dan kewajibannya dalam pengawasan selaku pemegang Kuasa Pertambangan yang dikuasai oleh negara. Dan juga mengingatkan kepada lembaga DPR untuk benar-benar melakukan fungsi kontrol terhadap tata kelola pembangunan bidang sumber daya alam migas yang dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan tuntutan pernyataan sikap sebagai berikut :

1.  Cabut UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas (UU Migas) dengan latar belakang, bahwa :

 

a).   Proses persetujuan RUU Migas tahun 2001 untuk menjadi UU di DPR pada tanggal 23 Oktober 2001, sebenarnya tidak memenuhi kuorum karena hanya dihadiri sekitar 60 orang dari 480 anggota DPR. Kemudian ada 13 anggota yang menolak dengan mengeluarkan nota keberatan (minderheidsnota), yang isinya tidak dapat menerima dan tidak ikut bertanggung jawab terhadap pengesahan RUU Migas menjadi UU;

 

b).   Pemerintah kemudian menerbitkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang PMA, yang pemilik modalnya diperbolehkan menguasai lahan selama 95 tahun. Padahal semasa tahun 1811 (Raffles), hanya boleh menguasai lahan maksimal 45 tahun. Dan di masa tahun 1870 (Hindia Belanda), hanya diperbolehkan menguasai lahan selama 75 tahun. Padahal sejarah perampasan konsesi Kuasa Pertambangan dari Sultan di nusantara yang terjadi sejak tahun 1885, oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan Gubernur Jenderalnya memberikan konsesi langsung kepada kontraktor asing, dimaksudkan agar tidak terulang kembali sesudah Indonesia merdeka. Pada UU Migas terkait dengan UU PMA, justru seperti mengingatkan kita pada UU Pertambangan Hindia Belanda (Indische Mijnwet) tahun 1899 kembali, dimana negara Indonesia yang sudah merdeka seperti dijajah lagi karena kembali hanya untuk dijadikan penonton saja, atau tidak menjadi tuan rumah dinegerinya sendiri;

 

c).   Sebanyak 85% kekayaan sumber daya alam migas telah dikuasai modal asing. Seiring dengan penguasaan itu, adanya permainan ekspor-impor minyak mentah (crude-oil) dengan ‘terpelihara’nya pelaku perburuan rente migas yang setiap tahunnya bisa merugikan negara sampai Rp. 4 trilyun;

 

d).   BUMN Petronas milik Malaysia dulu banyak belajar dengan BUMN Pertamina. Tapi kini aset Petronas sudah lima kali lebih besar dari aset Pertamina, sekaligus telah menguasai 1 juta hektar Product Sharing Contract (PSC) migas di Indonesia;

 

e).   Telah hilang campur tangan negara dalam mengurusi harga jual BBM didalam negeri bagi memenuhi hajat hidup rakyatnya sendiri, hanya karena demi menjaga kepatuhannya untuk bisa mengikuti mekanisme pasar. Sejalan dengan penyerahan kekuasaan pada modal besar (asing) dalam rangka ekspansi dan eksploitasi kekayaan sumber daya alam migas di Indonesia, dengan memperlihatkan perlakuan diskriminatif terhadap mayoritas usaha rakyat;

 

f).    Menurunnya stabilitas produksi crude-oil di Indonesia sejak Pertamina berdiri pada tahun 1968 sampai jelang diundangkannya UU Migas di tahun 1999, yang bisa mencapai produksi sebesar 1,6 juta barrel per hari (bph). Realitanya anjloknya produksi crude-oil itu dari akibat ketika Pemerintah mulai melakukan restrukturisasi Pertamina sampai diberlakukannya UU Migas terhitung mulai tanggal 23 Nopember 2001, dengan catatan dibawah 1 juta barrel bph sampai sekarang ini;

 

g).   Dari situs USAID menyebutkan bahwa dana yang dialirkan USAID untuk pembahasan RUU Migas tahun 2001 dan turunannya, selama kurun waktu tahun 2001-2004, adalah US$ 21,1 juta. Bukan hanya itu, USAID juga membiayai perbantuan teknis dan pelatihan (technical assistance and training) dalam mengimplementasikan UU Migas, UU Kelistrikan dan UU Energi Geotermal, yang mengacu atau disesuaikan dengan UU Migas tersebut;

 

h).   Ineffesiensi tata kelola migas saat ini adalah dampak UU Migas yang inisiatornya dari International Monetary Fund (IMF) melalui Letter of Inten (LoI), yang mengharuskan Indonesia mengubah UU No. 8 Tahun 1971 dengan menyodorkan RUU Migas tahun 2001. Padahal liberalisasi energi termasuk migas, sebenarnya tidak diatur dalam agenda WTO;

 

i).    Dengan iming-iming pinjaman US$ 400 juta dari World Bank, UU Migas harus memuat ayat pembagian 25 persen hasil produksi Badan Usaha/Badan Usaha Tetap (BU/BUT) untuk kebutuhan dalam negeri, membuat Indonesia yang merupakan eksportir gas terbesar di Asia, penggunaan gasnya harus diatur dari luar. Akibatnya PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Asean Aceh Fertilizer tutup karena kekurangan pasokan gas untuk menggerakkan industrinya. Pada tanggal 21 Desember 2004 hal ayat pembagian 25 persen itu sendiri telah dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam yudicial review UU Migas, yang dianggap ayat tersebut telah bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, jika UU Migas tidak segera dicabut, maka falsafah kegiatan usaha migas melalui pengelolaan dan pengusahaan migas yang dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Maka jangan kita berharap banyak, sebab sampai kapanpun makna bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat yang hakiki, tidak akan pernah bisa terwujudkan.

2.  Bubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu (BP Migas) dan Badan Pengatur Kegiatan Usaha Hilir (BPH Migas) dengan latar belakang, bahwa :

 

a).   Adanya pemisahan antar kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir migas atau mengikuti unbundling system (dari usaha skala besar menjadi usaha skala kecil-kecil atau terpecah-pecah), yang mengingatkan kita pada sistem yang pernah diterapkan sesudah Standar Oil Company di Amerika Serikat dibubarkan pada tahun 1911, dan yang kemudian berakibat lahir perusahaan-perusahaan kecil. Padahal jika mengikuti trend industri migas dunia dalam usaha skala besar, sudah kembali lagi dengan integrated system. Salah satu buktinya adalah terjadinya mega-merger seperti Exxon dengan Mobil Oil menjadi ExxonMobil. Dengan diberlakukannya unbundling system, sama sekali tak terjadi effisiensi;

 

b).   Memfungsikan kegiatan usaha migas di sektor hulu (downstream) bagi Perusahaan Negara pertambangan migas harus menjadi kontraktor BP Migas, padahal bentuk BP Migas merupakan badan hukum milik negara (BHMN) dan bersifat nirlaba atau non-profit. Sedangkan di sektor hilir (upstream) hanya sesudah PN pertambangan migas memperoleh izin dari BPH Migas, maka bisa dikerjakan oleh PN pertambangan migas tersebut (Pertamina). Termasuk kegiatan yang menggunakan aset Pertamina sendiri, diwajibkan seizin BPH Migas jika mau dikerjakan. Maka peluang – baik untuk kegiatan downstream maupun untuk kegiatan upstream – akan dikuasai korporasi asing sangatlah terbuka. Disinyalir keberadaan BP Migas dan BPH Migas, terkesan hanya untuk menjamin kekuatan politik Pemerintah dalam mengintervensi fungsi maupun tugas Pertamina berdasarkan UU Migas;

 

c).   Pada konteks untuk melaksanakan kegiatan usaha migas yang penting dan strategis bagi negara (usaha hulu) serta yang cabang-cabang pro-duksinya menguasai hajat hidup orang banyak (usaha hilir) berdasar-kan UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina, telah dengan secara konsisten dikerjakan oleh Pertamina sebagai Kuasa Usaha Pertambangan. Tetapi dengan memberlakukan UU Migas, tidak lagi dilaksanakan oleh Pertamina sendiri sebagai pemegang Kuasa Usaha Pertambangan. Sebab boleh dikerjakan oleh pelaku usaha lainnya untuk sama-sama menjadi kontraktor BP Migas dan sama-sama melalui pemberian izin dari BPH Migas. Dalam UU Nomor 8 Tahun 1971 perihal pengaturan dan pengawasan dilakukan langsung oleh Pemerintah. Tetapi dengan UU Migas terdapat duplikasi kewenangan bahkan menambah beban APBN, karena operasional BP Migas dan BPH Migas didasarkan pada APBN. Jika BP Migas dan BPH Migas tidak segera dibubarkan, maka kelak akan dapat membahayakan Ketahanan Nasional.

 

3.  Tinjau ulang perjanjian kontrak kerjasama eksplorasi migas dengan korporasi asing atas dasar latar belakang, bahwa :

 

a).   Kontrak penjualan gas LNG ke luar negeri dengan harga antara US$ 3 – US$ 4 per-mmbtu seperti perjanjian kontrak kerjasama LNG Tangguh dengan British Petroleum. Padahal saat kontrak penjualan disepakati, harga pasar internasional berkisar US$ 9 per-mmbtu. Penjualan putus gas Donggi Senoro yang dilepaskan begitu saja pada Mitsubishi, telah menghilangkan potensi perolehan pendapatan negara sebesar US$ 500 juta. Sementara rakyat Indonesia sendiri terpaksa harus membeli gas dengan “harga internasional”, yang nilai harganya justru kan menjadi lima kali lipat atau jauh lebih mahal;

 

b).   Pasca kunjungan Menteri Luar Negeri AS, Condoliza Rize ke Indonesia pada yang akhirnya memaksa Pemerintah Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada ExxonMobil, dengan posisi menjadi operator dalam mengeksplorasi Blok Cepu. Namun dipandang perlu untuk dikoreksi, oleh karena janji hasil produksi ExxonMobil di Blok Cepu tidak terbukti atau jauh dari kenyataan. Termasuk jatah program kewajiban melayani publik (Public Service Obligation/PSO) dibidang distribusi BBM Bersubsidi dari Pemerintah, yang untuk wilayah Medan diambil alih oleh Petronas asal Malaysia, dan kekhawatiran jatah PSO di wilayah Surabaya akan bisa diambil alih oleh Shell. Karena Pemerintah telah menetapkan 17 perusahaan yang berhak mendapatkan jatah PSO, dan hanya dua perusahaan dari dalam negeri. Kalau jatah PSO sudah diberikan kepada korporasi asing, maka Pertamina akan kehilangan fungsinya sebagai penjual BBM retail dan suplai atau distribusi BBM. Jika setiap perjanjian kontrak kerjasama dengan korporasi asing tidak segera dikoreksi, maka kegiatan usaha migas yang penting bagi negara dan harus tetap dikuasai oleh negara, tampuk produksinya lama kelamaan akan jatuh ke tangan orang-orang yang berkuasa dan rakyat yang banyak akan ditindasnya.

4.  Menolak kebijakan pembatasan BBM Bersubsidi dengan latar belakang, bahwa :

 

a).   Dengan tetap memprioritaskan atas perhatiannya untuk memenuhi kebutuhan BBM di dalam negeri secara sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan daya beli rakyat, dan sebagai tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat. Tanpa harus mengedepankan alasan atau justifikasi apapun, seperti halnya untuk menyerahkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar atau mekanisme pasar. Yang pada realitanya justru tidak memberikan rasa keadilan atas timbulnya disparitas harga BBM yang kemudian tidak sama dan tidak merata yang dirasakan bagi seluruh lapisan masyarakat, antara yang tinggal dipedesaan terpencil dengan diperkotaan yang dekat dengan Depot BBM. Sebagai penghuni negara kepulauan yang tediri lebih dari 17 ribu pulau besar-kecil, yang bukan negara kontinental, yang tentunya tidak mudah dikerjakan dengan hanya mengandalkan moda transportasi darat. Maka sudah seharusnyalah Pertamina diper-tahankan sebagai BUMN Migas dalam mengemban tugas security of supply, bukan malah harus an sich untuk mengejar profit belaka. Hal ini dipertanyakan, jika Pertamina masih konsisten mengemban amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang bukan hanya dijadikan slogan, wacana, apalagi retorika para pimpinannya;

 

b).   Istilah “subsidi” itu sendiri adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari maksud yang dikandung dari adanya kekayaan sumber daya alam migas yang dikuasai oleh negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, secara sungguh-sungguh dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebab itu, dan atas pertimbangan adanya amanat Pasal 28A yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Maka adalah hak azasi manusia (HAM) setiap warga negara yang tidak perlu lagi membeda-bedakan kelas atau golongan dalam masyarakat. Sehingga subsidi BBM tidak harus dikeluhkan oleh Pemerintah tentang tidak tepatnya sasaran, dengan dalil karena lebih banyak orang yang merasakan subsidi BBM disebutkannya adalah mereka yang orang berpunya. Artinya yang merasakan subsidi BBM selama ini menurut dalil Pemerintah, bukanlah orang dari masyarakat golongan tertentu, yang dimaksud disini adalah orang-orang miskin. Padahal dari dulu subsidi BBM tidak mengenal kelas, mengingat pemahaman dari aturan yang berlaku umum di dunia internasional soal subsidi BBM ialah, selisih dari biaya dan harga jual. Bukan selisih harga pasar internasional dengan harga jual dalam negeri, sebagaimana yang kerap kali dijadikan pemahaman Pemerintah dan yang di dukung oleh para ekonom penggiat madzhab neo-liberalisme yang kian menguat dan terus bergulir;

 

c).   Dengan hitungan yang mengacu dari hitungan universal yang berlaku di dunia, alur produksi migas di Indonesia selama ini sebenarnya telah menggunakan harga pokok produksi Premium (sebagai contoh) hanya Rp. 6.300,- per liter. Adapun subsidi BBM jenis Premium yang perlu dipenuhi Pemerintah adalah selisih dari biaya dengan harga jual Premium saat ini, yaitu Rp. 4.500,- per liter. Sebab bagaimanapun dan berdasarkan aturan yang universal, biaya pokok BBM harus tetap lebih rendah dari harga internasional. Hal ini tidak terkecuali untuk minyak mentah yang diolah Pertamina termasuk minyak yang di impor dari luar negeri, namun akan tetap saja sebagian besar minyak mentah yang diolah Pertamina berasal dari domestic market obligation (DMO). Karena itu Pertamina terdahulu dengan aman memasok dan mendistribusikan subsidi BBM yang tidak akan menjualnya dengan harga mahal, yang melebihi kemampuan daya beli masyarakat. Bahkan harga yang dijual dibuat harga yang sama dan dibagi secara merata, untuk bisa dibeli oleh semua lapisan masyarakat di seluruh pelosok tanah-air. Masa itu, tidak mengenal adanya perubahan pemikiran dari zona nyaman ke urusan kompetitif, dengan profit yang menjadi tolok ukur. Apalagi berwacana untuk menjadi perusahaan minyak nasional menjadi kelas dunia dengan ditopang oleh semangat transformasi. Karena masa itu, Pertamina sendiri sudah tergolong masuk di urutan nomor 11 sebagai perusahaan migas yang disegani di dunia. Dan sekarang ini, malah sudah tidak memiliki nomor urut lagi. Bahkan menjadikan Pertamina berhutang hingga US$ 10,5 milyar;

 

d).   Dari pendekatan empiris ini, maka kebijakan Pemerintah tentang Pembatasan BBM Bersubsidi, adalah jalan pintas Pemerintah hanya untuk maksud memberlakukan harga pasar internasional di dalam negeri yang selalu mengikuti perdagangan minyak dunia di New York (NYMEX) dan yang menggunakan patokan harga keekonomian yang dihitung setiap bulannya berdasarkan MOPS (Mild Oil Platt’s Singapore) rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah 15 persen. Dimana Pasal 1 ayat (4) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2005 menyatakan: “MOPS adalah harga transaksi jual beli pada bursa minyak di Singapura”. Begitu pula langkah Pemerintah yang diputuskan Tim Penilai Akhir (TPA) untuk memilih Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang tidak hanya berspekulasi tinggi, akan tetapi juga beresiko tinggi atas keberlanjutan fungsi dan tugas Pertamina. Pimpinan Pertamina sekarang ini, adalah sosok yang belum banyak memiliki keistimewaan dan belum lama mengenal institusi migas Pertamina. Kecuali sebagai wanita pertama yang sampai tahun 2008 pernah memegang kegiatan usaha sektor hulu Pertamina, yang sebenarnya merupakan salah satu pihak yang ikut bertanggung jawab atas pengambilalihan Blok Cepu oleh ExxonMobil. Pasalnya di tahun 2004, Dirut Pertamina ini menjabat sebagai Direktur Hulu Pertamina setelah menjadi karyawan Halliburton. Adapun hal harga BBM diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang wajar dan sehat, yang sama artinya diserahkan kepada pasar bebas, yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU Migas. Dalam yudicial review pada 21 Desember 2004, MK telah memutuskan dua ayat di pasal tersebut, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dan MK juga telah mengingatkan bahwa Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tertanggal 30 September 2005 tentang Kenaikan dan Harga Jual Eceran BBM Bersubsidi Dalam Negeri yang diberlakukan per 1 Oktober 2005 dengan kenaikan rata-rata 126 persen yang  berdasarkan MOPS. Merupakan harga transaksi jual beli minyak di Singapura yang bagaimanapun sama-sama mempunyai kesamaan arti sebagaimana dimaksud dengan harga BBM diserahkan pada mekanisme pasar dari sisi hukumnya. Maka MK menilai Perpres Nomor 55 Tahun 2005 yang menyangkut Pasal 9 ayat (5) jo Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) dari hasil rujukan dengan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) UU Migas, dinyatakan telah bertentangan dengan UUD 1945;

 

e).   Masih dalam pendekatan empiris, kebijakan Pemerintah tentang pembatasan BBM Bersubsidi yang akan diberlakukan per April 2011 nanti, dalam keterangannya merujuk pada Pasal 7 UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang berbunyi: “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan dana subsidi untuk masyarakat tidak mampu”, yang mengalir dari mainstream Pasal 8 ayat (2) UU Migas yang berbunyi: “Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM”. Hal ini akan Pemerintah lakukan mengacu pada PP Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mene-ngah (RPJM) Nasional tahun 2010-2014 tentang Penyempurnaan Subsidi BBM, LPG dan Listrik. Adapun pertimbangannya berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2010 tentang APBN 2010 yang berbunyi: “a. melakukan kajian atas pembatasan kategori pengguna BBM Bersubsidi serta pembatasan volume, dan b. pengaturan penggu-naan BBM Bersubsidi melalui sistem distribusi tertutup secara bertahap dan penyempurnaan regulasi”. Bagaimanapun juga sama-sama mempunyai kesamaan arti, sebagaimana yang dimaksud dengan harga BBM diserahkan pada mekanisme pasar dari sisi hukumnya. Sebab notabenenya adalah terkandung maunya Pemerintah dibalik untuk menaikkan harga BBM, dengan memaksakan masyarakat untuk tidak membeli Premium (BBM Bersubsidi) dan membeli Petramax di level Rp. 6.700,- Termasuk masyarakat harus pakai bensin beroktan tinggi, yang sebenarnya bertujuan untuk mempercepat laju kendaraan. Sementara jalanan di Ibukota Jakarta ini macet. Hanya saja Pemerintah enggan berterus terang, sehingga terkesan ada udang dibalik batu. Dan dampak dari kebijakan itu akan menjadi “makanan empuk” bagi SBPU-SBPU asing seperti Shell, Total, Petronas dan Chevron. Karena SBPU asinglah yang akan menerima limpahan keuntungan dengan kedatangan pelanggan barunya, yang semula menjadi konsumen di SPBU Pertamina. Sehingga patut dicurigai jika SBPU asing itu akan memberi “fee” kepada Pemerintah. Dan untuk diketahui bahwa harga jual BBM per 1 Desember 2010, di SBPU Shell untuk jenis Super R92 di wilayah Jabodetabek berada di level Rp. 6.850,- per liter, sedangkan Petramax untuk UPMS III (wilayah Jakarta) di level Rp. 6.900,- Dengan demikian, dipastikan SBPU Pertamina akan kalah bersaing dengan SBPU-SBPU asing yang beroperasi di dalam negeri Indonesia. Yang pada gilirannya Pertamina hanya tinggal nama akibat di unbundling dan di bonsai oleh UU Migas, serta karena kalah bersaing akibat pimpinan perusahaan tidak mampu melepaskan diri dari tekanan politik Pemerintah. Disamping itu, praktik mafia energi yang diindikasikan cukup kuat menguasai struktur organisasi migas di Indonesia, sudah merasuk ke pusat kekuasaan;

 

f).    Sejak 5 Oktober 2008, Pemerintah Indonesia telah berjanji kepada IMF dan World Bank ingin menghapus subsidi energi. Dan janji Pemerintah Indonesia tersebut ditagih lagi oleh IMF dan World Bank pada 10 November 2010. Sebab itu kebijakan Pemerintah tentang pembatasan BBM Subsidi bisa diartikan juga dalam rangka untuk memenuhi janjinya kepada IMF dan World Bank. Maka ada intervensi asing dalam upaya Pemerintah melahirkan kebijakan tersebut. Padahal penduduk China dan India yang lebih banyak dengan jumlah penduduk Indonesia (tapi memiliki cadangan 80 miliar barrel yang jauh lebih besar potensi minyak Indonesia ketimbang yang dimiliki China dan India). Dan meskipun China impor minyak 60 persen dan India impor minyak 80 persen dari kebutuhan dalam negerinya masing-masing, namun tetap mensubsidi rakyatnya. John Perkins dalam bukunya berjudul “Confession of an Economic Hit Man” menyatakan: “Aku akan bekerja membangkrutkan negara-negara yang menerima pinjaman, sehingga negara-negara itu selamanya akan terjerat hutang. Setelah itu mereka akan jadi sasaran empuk kepentingan kami (Amerika Serikat), berkaitan dengan pangkalan militer, hak suara di PBB, akses ke minyak bumi atau sumber daya alam lainnya”. Dalam buku John Perkins berjudul “Membongkar Kejahatan Jaringan Internasional” juga mengutip pernyataan Presiden AS Richard Nixon, bahwa Indonesia ibarat real estate terbesar di dunia yang tak boleh jatuh ke tangan Uni Sovyet atau China. Maka Presiden Richard Nixon berpesan agar kekayaan alam Indonesia diperas sampai kering, dan dengan jeratan hutang. Maka tidak heran jika sejak 1998 sampai dengan 2009, lebih kurang 474 undang-undang telah disahkan, termasuk amandemen UUD 1945 yang berlangsung sejak tahun 1999 hingga tahun 2002. Menurut sumber Petisi 28, baik UNDP, NDI, World Bank, ADB maupun USAID dalam pembuatan amandemen dan undang-undang tersebut, telah mengeluarkan biaya total US$ 740 juta. Jika tidak kebijakan Pemerintah tentang pembatasan BBM Bersubsidi tidak ditolak maka rakyat banyak akan ditindasnya, sehingga tidak tertutup akan menimbulkan konflik horizontal dan yang berdampak disintegrasi bangsa.

 

5.  Kawal dan pertahankan Pertamina harga mati dengan latar belakang, bahwa :

 

a).   Pertamina yang disepakati lahir pada 10 Desember 1957 – sekalipun didirikan pada 1968 – sekian lama dipayungi oleh UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina, adalah atas pertimbangan untuk menciptakan Ketahanan Nasional. Pemupukan “uang minyak” Pertamina yang berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1975, terbukti berhasil untuk membiayai Program Pertamina Bimas di tahun 1964 hingga tercapainya swasembada pangan di tahun 1978. Disamping itu juga, berhasil untuk mendanai pembangunan puluhan ribu SD Inpres, ribuan gedung Puskesmas, dan beberapa ribu Pasar Inpres. Inilah yang membuat rakyat melihat Pertamina sebagai agent of development bahkan agent of governement, karena Pertamina juga masuk ke semua sektor untuk membangun seperti perhotelan, perumahan, pertanian, pupuk, telekomunikasi, penerbangan, dan lainnya. Hal ini ditiru oleh Petronas asal Malaysia, yang dari hasil-hasilnya kemudian bisa membangun Menara Kembar di ibukota negaranya. Dan Pertamina juga telah berhasil menjalankan tugas atas pelaksanaan BBM Bersubsidi, yang sama sekali tidak pernah dipermasalahkan karena rakyat melihat Pertamina berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menjaga security of supply demi untuk terjaganya kepentingan prosperity approach bagi rakyat diseluruh pelosok tanah-air. Semua ini karena mengingat, didirikannya Pertamina itu sejatinya telah terikat oleh kekuatan hukum yang tetap dan mengalir dari mainstream amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;

 

b).   Dengan Pertamina harus tunduk pada UU Migas, peran Pertamina yang semula sebagai regulator diserahkan pada BP Migas yang embrionya adalah BPPKA (sebuah badan di dalam Pertamina) untuk mengatur Product Sharing Contract (PSC) atau Kontraktor Production Sharing (KPS). Begitu pula peran Pertamina sebagai security of supply diserahkan pada BPH Migas untuk memperoleh izinnya, agar menjadi entitas bisnis yang harus mencari profit. Karena itu, Pertamina juga harus mau tidak mau, harus tunduk pada UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang berarti tidak lagi mempunyai undang-undang tersendiri. Namun di tahun 2003, Pertamina pun berdiri sebagai badan hukum dengan nama PT Pertamina (Persero) dan hanya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP). Padahal jika kedudukan hukum Pertamina adalah sebagai BUMN Persero, harusnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan UU Perusahaan Persero, dan bukan dengan didasari oleh PP. Dengan demikian maksud dibalik tunduknya Pertamina pada UU Migas, adalah adanya tujuan yang sebenarnya terselubung, yaitu untuk mengamputasi BUMN Migas (Pertamina). Karena dahulu, ketika Pertamina menjalankan UU Nomor 8 Tahun 1971. Telah menunjukkan bentuk kegiatan BUMN Migas yang murni dengan memiliki undang-undang tersendiri yang tidak tergolong Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara;

 

c).   Dengan UU Nomor 8 Tahun 1971 dalam hal wewenang untuk memberi persetujuan atas PSC/KPS, Presiden RI-lah yang memberi persetujuan. Sedangkan dalam UU Migas justru sebaliknya, mengingat wewenang untuk memberi persetujuan atas Kontrak Kerja Sama (KKS) dan bukan PSC/KPS lagi yang melalui Menteri. Pada tanggal 21 Desember 2004 hal ayat wewenang di tangan Menteri oleh MK dalam yudicial review UU Migas, dinyatakan oleh putusan MK sendiri telah bertentangan dengan UUD 1945. Untuk masalah penerimaan negara jika merujuk UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina, sudah dengan jelas terdapat ketentuan bagi Pertamina wajib setor ke Kas Negara sejumlah 60 persen dari hasil bersih usaha Pertamina sendiri dan hasil bersih usaha PSC/KPS. Sekalipun putusan MK terhadap ayat paling banyak 25 persen terhadap hasil produksi BU/BUT untuk kebutuhan dalam negeri, sudah dinyatakan secara tegas telah bertentangan dengan UUD 1945. Namun terhadap penerimaan negara yang tidak terdapat ketentuan berapa besaran persentasenya dan hanya dicukupi dengan pengaturan dalam PP, pada realitanya yang masuk ke Kas Negara jauh dari jumlah 60 persen dari hasil bersih produksi BU/BUT tersebut. Apalagi dibebani oleh adanya cost-recovery yang dibiayai oleh BP Migas yang didasarkan pada APBN. Dengan demikian, jika Pertamina tidak dikawal dan dipertahankan, maka penerimaan yang masuk ke Kas Negara dari sektor migas akan semakin mengecil dan Pertamina akan menjadi “sekarat” dengan sendirinya.

 

6.  Perhatikan nasib pensiunan Pertamina dengan latar belakang, bahwa :

 

a).   Keberadaan pensiunan Pertamina terkait langsung dengan perjalanan sejarah perjuangan perusahaan itu sendiri, sebab itu keberadaannya sudah jelas melekat sebagai pelaku sejarah yang ikut serta merintis, membangun, memajukan bahkan ikut serta membesarkan Pertamina. Sehingga keberadaannya patut disebut pula, ikut serta mengantarkan Pertamina menjadi perusahaan yang disegani di dunia dan berwibawa di dalam negeri. Namun pensiunan yang berada dibawah tahun 2003, masih ada yang menerima uang Manfaat Pensiun (uang pensiunan) sebesar Rp. 211 ribu perbulannya. Memang pada bulan Januari 2011 ada pemberlakuan kenaikan uang pensiunan yang berkisar antara Rp. 25 ribu sampai dengan Rp. 100 ribu, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Pertamina (Persero) Nomor Kpts-44/CO0000/2010-SO tanggal 16 September 2010 yang telah disahkan oleh Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-718/KM.10/2010 tanggal 29 Desember 2010. Yang oleh Dana Pensiunan Pertamina (DPP) diterbitkan Pengumuman oleh Presiden Direktur DPP Nomor 026/S00000/2011-S0 tanggal 11 Januari 2011, dengan ketentuan pembayaran koreksi uang pensiunan dilaksanakan tanggal 17 Januari 2011, bertepatan dengan HUT DPP yang ke-42 tahun. Selanjutnya DPP akan mengirim surat pemberitahuan adanya penyesuaian yang dilakukan pada pertengahan Maret 2011, bersamaan dengan pengiriman Attestie de Vita 2011. Kenaikan itu sebenarnya sama sekali tidak akan mampu menempatkan derajat pensiunan Pertamina untuk bisa dikatakan hidup layak bagi kemanusiaan. Karena apa? Karena rata-rata, jauh dari penerimaan Upah Minimal Regional (UMR) buruh/pekerja yang di pabrik/industri. Sebab itu Peraturan DPP yang baru tetap mengabaikan amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

 

b).   Merujuk amanat Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”, secara implisit mengatur pula untuk setiap BUMN wajib mengikuti bahkan melaksanakan amanat konstitusi negara tersebut. Bukan sebaliknya malah PT Pertamina (Persero) menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi pekerja (dulu disebut pegawai, lalu beralih disebut karyawan) dan pensiunannya, dengan menyerahkan tata kelolanya pada pihak swasta, seperti kepada PT. Pertamedika yang akhirnya menjadikan manajemen pelayanan kesehatan tidak effisien. Bahkan terjadi kemerosotan fasilitas perawatan dan pengobatannya, yang mana jika semula bebas tanpa jedah waktu untuk rawat inap dan mendapat obat-obatan yang berkualitas sebagaimana lazimnya diberlakukan dalam pelayanan kesehatan di perusahaan-perusahaan migas di dunia, dimanapun. Sekarang justru ada batasan waktu pasien dalam perawatan inapnya. Begitu pula dalam pemberian obat-obatan yang dirasa lebih banyak berjenis obat generik, sudah barang tentu belum menjamin dalam hal pensiunan menjaga kesehatannya. Padahal sejatinya para dokter direkrut untuk bekerja di rumah-rumah sakit Pertamina, bukan bekerja untuk swasta. Sehingga pelayanan kesehatan yang sekarang tetap saja menjadi bertentangan dengan amanat Pasal 34 ayat (3) UUD 1945;

 

c).   Dengan penerimaan uang pensiunan yang jauh dari standar UMR. Maka adanya urusan kematian seorang pensiunan Pertamina mulai dari mendapatkan tanah kuburan, urusan jenazah sebelum dikebumikan, dan urusan pasca penguburan, sangat memerlukan sarana dan biaya yang tidak sedikit, yang memungkinkan ketidakberdayaan bagi keluarga yang ditinggalkanya. Disini, dan tentunya bagi keluarga yang ditinggalkannya, sudah seharusnyalah menerima kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan dari Pertamina, jika kita mau konsisten merujuk pada amanat Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Jika PT Pertamina (Persero) dalam beliednya dengan adanya faktabahwa adanya keberadaan pensiunan di perusahaan – menyatakan ada komitmen perusahaan yang tidak ingin terbebani tetapi juga tidak ingin mengurangi. Hendaknya tidak lalu semena-mena perusahaan memposisikan pensiunan sebagai stakeholder yang kedudukannya harus disamakan dengan posisi stakeholder lainnya. Sebab yang Pertamina kerjakan atau kelola, dan mendapat keuntungan. Adalah, apa yang sebagian besar dihasilkannya itu, tidak lepas oleh adanya warisan berupa aset dan kontribusi cashflow dari yang ditinggal para pensiunan. Dengan demikian, kewajiban PT Pertamina (Persero) memperhatikan keberadaan pensiunannya menjadi mutlak baik terhadap tingkat kesejahteraan, fasilitas kesehatan maupun perbantuan kematiannya. Jika tidak ingin Pertamina dituding melakukan pelanggaran HAM terhadap para pensiunannya, yang sudah dilindungi oleh kontitusi negara.

 

7.  Wujudkan tekad untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan latar belakang, bahwa :

 

a).   UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan yang Pembukaannya berdasarkan Pancasila, dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) sudah jelas menyatakan bahwa kekayaan sumber daya alam migas yang dikuasai oleh negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Adalah juga sudah menjadi amanat final dan mengikat bagi negara yang memegang kekuasaan penuh atas pertambangan migas tersebut. Itulah sebabnya Indische Mijnwet Tahun 1899 segera dicabut, dan oleh Pemerintah gantikan dengan UU Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Migas. Menyusul kemudian, diterbitkannya UU Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri. Semua ini, terbukti mengalir dari mainstream amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dan itulah yang menjadi kekuatan hukum mengikat yang menjadi landasan hukum Pertamina sebelum kemudian menyusul untuk memperoleh undang-undangnya tersendiri, yakni UU Nomor 8 Tahun 1971. Yang dengan tegas menentukan aturan bagi Pertamina wajib setor ke Kas Negara sejumlah 60 persen, dari hasil bersih usahanya sendiri dan dari hasil bersih usaha PSC/KPS. Dari UU Nomor 8 Tahun 1971 itulah, kemudian oleh Pertamina dari “uang pemupukan” hasil bersih usaha migasnya itu, benar-benar dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

 

b).   Untuk kepentingan perolehan bagi penerimaan pendapatan Daerah penghasil migas dalam hal untuk memenuhi UU Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang menjadi turunan dari UU Otonomi Daerah. Jika merujuk pada UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pertamina, yang penerimaan negara di sektor migas sudah terjamin besarannya sejumlah 60 persen dari penyetoran hasil bersih usaha Pertamina dan usaha PSC/KPS. Sudahlah pasti telah terakomodasi dengan sendirinya untuk Kas Daerah penghasil migas, yang dikandung maksud untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat di daerah penghasil migas tersebut. Disamping adanya bangunan SD Inpres, gedung Puskesmas dan Pasar Inpres yang menjadi program Pemerintah Pusat dan dikerjakan oleh Pertamina, beberapa stadion olah raga dan beberapa infrastruktur di berbagai Daerah penghasil migas, juga dibangun oleh Pertamina di daerah penghasil migas masing-masing. Namun karena UU Nomor 8 tahun 1971 sudah dinyatakan tidak diberlakukan lagi oleh UU Migas, maka penerimaan negara tidak terdapat ketentuan besarannya lagi dan hanya disebut-sebut akan diatur dalam PP. Sehingga belum dapat dipastikan apakah bisa menjamin pembagian perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil migas tersebut, karena belum terdapat dengan jelas jaminan penerimaan negara secara minimal sekalipun. Maka untuk tidak terus menerus melakukan penyimpangan (kalau tidak mau disebut “mengkhianati”), kekayaan sumber daya alam migas sudah harus dikembalikan untuk fokus demi memenuhi amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu tekad dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

 

Demikian tuntutan yang menjadi pernyataan sikap kami, 9 pimpinan organisasi, dibuat dan disampaikan kepada Presiden RI, Ketua MPR-RI, Ketua DPR-RI, Ketua DPD-RI, dan pihak terkait untuk menjadi periksa dan bahan pertimbangan. Semoga diterima dan berkenan menindaklanjutinya.

Jakarta, 20 Februari 2011.

 

D R.  K U R T U B I, Direktur CPEES.

Ir. H. MARWAN BATUBARA, MSc. Ketua Umum IREES.

BINSAR EFFENDI HUTARABAT, Ketua Umum eSPeKaPe.

YUSUF WAHYUDI, Ketua Umum  O P 3.

ABDULLAH SODIK, Ketua Umum SP Pertamina.

drg. UGAN GANDAR,Presiden FSP Pertamina Bersatu.

TEDDY SYAMSURI HS. Ketua Umum FORTAS MPM.

AHMAD DARYOKO, Ketua Umum SP PLN.

DR. PANDJI R. HADINOTO, Koordinator PETISI 17.

 

About these ads

1 Response to “Kawal Dan Pertahankan Pertamina Untuk Kemakmuran Rakyat”


  1. 1 GErakan RAkyat Marjinal (GERAM)
    March 4, 2011 at 3:28 am

    Memang mesti dikawal dan dipertahankan. Jika tidak, maka rakyat akan ditindasnya.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,245,753 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 124 other followers

%d bloggers like this: