16
Jan
11

Kenegarawanan : MoNas, Pancasila dan Pembukaan UUD45

Monumen Nasional PANCASILA

Monumen Nasional PANCASILA

Monumen Nasional PANCASILA
Monumen Nasional Bangunan Letak Jakarta Pusat, Indonesia Pembangunan Dimulai 17 Agustus 1961 Selesai 12 Juli 1975 Dibuka 12 Juli 1975 Tinggi 132 meter Tim Perancang Arsitek Frederich Silaban, R.M. Soedarsono

MONAS, PANCASILA dan PEMBUKAAN UUD45

Menyikapi situasi dan kondisi Kebangsaan dan Kenegaraan Indonesia dewasa ini, temu Kaum Nasionalis Pancasila 13 Januari 2011 berpendapat pentingnya segera dilakukan penguatan2 tentang keberadaan Jati Diri Bangsa PANCASILA sebagai dasar falsafah Kebangsaan dan Kenegaraan Indonesia ditengah berbagai terpaan Politik Globalisasi pada khususnya dan kebangkitan jiwa, semangat dan nilai2 spiritualitas warga dunia pada umumnya, selain setelah memaknai ulang dengan sungguh-sungguh rancangan arsitekturis MONUMEN NASIONAL (MoNas) di Jakarta Pusat sebagai berikut :

(1)   Wujud Api Emas diatas bangunan tugu adalah dapat menjadi perlambang Sumber Cahaya Sila-1 Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan

(2)   Wujud Segi Empat bangunan tugu dan cawan adalah dapat menjadi perlambang kiprah Sila-sila 2, 3, 4. 5 Pancasila, sebagai turunan makna Sila-1 Pancasila itu sendiri, yaitu (2) Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan dan (4) Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

(3)   Alinea IV Pembukaan UUD45 mengandung sila2 Pancasila yang diwakili oleh bentuk segi empat bujur sangkar komponen utama MoNas

(4)   Alinea IV Pembukaan UUD45 dapat diaktualisasikan berupa :

4.1 Atap Pelataran Puncak MoNas sebagai perlambang “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”

4.2 Pelataran Puncak MoNas sebagai perlambang “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”

4.3 Pelataran Bawah MoNas sebagai perlambang “mencerdaskan kehidupan bangsa”

4.4 Pelataran Dasar MoNas sebagai perlambang “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social

4.5 Sosok Tugu MoNas yang menjulang tinggi 132 meter sebagai perlambang “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”

(5)   Dan angka 132 itu bilamana dibagi angka 3 ditemukan angka 44 yang adalah perkalian angka 11 dengan angka 4, dan komposisi angka 114 itu adalah dipahami sebagai berarti Menerangi

Dengan kata lain, pemaknaan ulang tersebut diatas dan/atau upaya penafsiran kembali terhadap bentuk fisik bangunan MoNas itu dapat lebih memberikan arti yang khusus dan khas ikhwal kandungan kejiwaan yang juga melekat, bagi kepentingan upaya penghayatan anak bangsa khususnya dan warga dunia pada umumnya.

Oleh karena itulah penyebutan Monumen Nasional PANCASILA atau MoNas Pancasila kiranya terasa lebih sempurna apalagi sejarah mencatat bahwa konsepsi PANCASILA 1 Juni 1945 dikumandangkan di gedung PANCASILA d/h Volksraad yang berdekatan dengan lokasi MoNas itu berada, yang dalam perjalanan sejarah konstitusi menjiwai kehadiran Alinea IV Pembukaan UUD45 18 Agustus 1945.

Semoga rahmat dan hidayah Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa bersama Bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berkenaan wacana termaksud diatas.

Jakarta, 17 Januari 2011

Pandji R Hadinoto dkk Kaum Nasionalis Pancasila, petisi17@yahoo.com

Selasa, 11/01/2011 12:01 WIB
Pemilihan Gubernur dan Letak Sistem Otonomi Daerah
Said Zainal Abidin – detikNews


Jakarta – Sistem pemerintahan daerah di Indonesia sepanjang waktu bergerak seperti pendulum, sekali bergerak ke kiri dan sekali lagi beralih ke kanan. Sekali mengarah ke sentralisasi, lain kali bertukar ke arah desentralisasi. Tidak pernah habis-habisnya. Akibatnya, sebagian besar waktu habis dalam perdebatan yang mengakibatkan pemborosan tenaga, pikiran dan uang.

Setelah beberapa lama kita melaksanakan sistem desentralisasi, di mana kepala daerah termasuk gubernur dipilih langsung oleh rakyat, akhir-akhir ini timbul wacana, agar gubernur cukup dipilih oleh DPRD. Alasan yang dipakai, agar money politics dapat dibendung, dan mudah diawasi karena jumlah yang terlibat tidak banyak. Apakah benar  demikian? Persoalannya, ketika reformasi tahun 1998 dan 1999 diluncurkan, ide untuk menyerahkan pemilihan kepala daerah kepada rakyat adalah juga didasarkan pada alasan yang sama. Yakni agar jangan terjadi lagi money politics yang mengakibatkan banyak terjadi korupsi berjamaah dalam DPRD.

Pengalaman menunjukkan, bahwa korupsi tidak berkurang karena sedikit jumlah orang yang terlibat. Dalam Era Orde Baru, sebelum sistem pemilihan kepala daerah dilakukan melalui pemilihan umum, yang paling sering terjadi adalah korupsi berjamaah melalui konsinyasi anggota DPRD di hotel-hotel mewah yang diikuti dengan ikrar bersama para anggota DPRD untuk memilih calon tertentu. Maka itu diharapkan agar dengan menyerahkan pemilihan kepala daerah kepada rakyat banyak, konsinyasi itu akan dapat hilang. Kalaupun dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat masih terdapat money politics, yang menerima uang adalah rakyat banyak. Mudah dipahami, menyuap orang banyak jauh lebih sulit daripada menyuap 50-100 orang anggota DPRD.

Sistem pemilihan langsung kepala daerah adalah cara yang terbaik untuk menghindarkan dan mengurangi potensi korupsi. Sistem pemilihan langsung merupakan perwujudan sistem  demokrasi yang diejawantahkan melalui sistem otonomi daerah. Mengembalikan wewenang pemilihan gubernur atau kepala daerah kepada DPRD adalah suatu kemunduran dan menciderai sistem demokrasi yang telah dibangun selama ini.

Persoalan yang sekarang terdapat didaerah-daerah sebenarnya bukan pada sistem pemilihan kepala daerah oleh rakyat, tetapi pada letak otonomi daerah. Seperti apa yang kami uraikan dalam tulisan ‘Menjawab Sebuah Tantangan  Masa Depan Bangsa’ ( Jurnal NEGARAWAN, Edisi NO 17/ Agustus 2010, hal 161 – 174 ) letak otonomi daerah seharusnya bukan di tingkat kabupaten / kota, tetapi di tingkat provinsi. Ini disebabkan karena pelaksanaan sistem otonomi daerah di tingkat kabupaten/kota mempunyai berbagai kelemahan  dibandingkan dengan sistem otonomi daerah di tingkat provinsi. Kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumberdaya aparatur ditingkat kabupaten/kota relatif lebih lemah dibandingkan dengan mereka yang terdapat pada tingkat ibukota provinsi.

2. Kematangan rakyat dalam politik dan wawasan nasional di tingkat kabupaten relatif lebih rendah dibandingkan dengan keadaan yang ada di tingkat provinsi.

3. Skala ekonomi yang mungkin dikembangkan di tingkat kabupaten/kota lebih kecil     dibandingkan dengan yang dapat dikembangkan dalam wilayah provinsi.

4. Koordinasi gubernur terhadap bupati/walikota juga menjadi sulit karena gubernur tidak memiliki kewenangan langsung terhdap bupati/walikota.

5. Pemilihan gubernur oleh DPRD menurunkan legitimasi gubernur sebagai kepala daerah  dalam melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pejabat dari berbagai instansi yang ada dalam wilayah atau yurisdiksi administrasi provinsi tersebut.

Sebab itu sewajarnyalah untuk segera mempertimbangkan kembali letak titik berat otonomi daerah di Indonesia. Yakni dengan menempatkan sistem otonomi daerah hanya di tingkat provinsi dan menjadikan kabupaten/kota sebagai daerah dekonsentrasi di bawah koordinasi gubernur/kepala daerah, di mana bupati/walikota dipilih oleh DPRD, bukan sebaliknya.

*) Said Zainal Abidin adalah ahli manajemen pembangunan daerah dan kebijakan publik, Guru Besar STIA LAN, sekarang penasihat KPK.

(vit/vit)

Jumat, 07/01/2011 14:34 WIB
Kolom Didik Supriyanto
Omong Besar Pluralisme Partai
Didik Supriyanto – detikNews


Jakarta – Setiap kali bicara partai politik, banyak orang mengeluhkan betapa banyak partai peserta pemilu, juga betapa banyak partai yang di parlemen. Karena itu gagasan untuk menyederhanakan jumlah partai, dalam arti jumlah partai peserta pemilu dan jumlah partai di parlemen, selalu disambut baik. Bahkan berbagai survei menunjukkan masyarakat ingin sekali jumlah partai dikurangi.

Tetapi ketika gagasan itu hendak diwujudkan dalam pengaturan undang-undang, selalu saja ada yang menentang. Tantangan itu tentu saja datangnya juga dari kalangan partai politik, yakni partai politik yang terancam keberadaannya oleh pengurangai jumlah partai di parlemen.

Maklum, buat apa capek-capek membangun partai kalau tidak punya kursi di parlemen. Namun kalau alasan ini yang dikemukakan, kesannya sangat personal sekaligus menggelikan. Oleh karenanya, biar tampak gagah para penentang itu pakai dalih pluralisme atau kemajemukan politik.

Mereka bilang, gagasan menyederhanakan partai di parlemen melalui mekanisme parliamentary threshold yang dinaikkan di atas 2,5%, dan pengecilan jumlah kursi di
daerah pemilihan (district magnitude) dari 10 kursi, akan mematikan pluralisme politik. Sebab hanya beberapa partai besar saja yang bisa masuk parlemen, sementara partai sedang dan kecil, pasti terlempar.

Dan jika parlemen dikuasai beberapa partai besar, maka hal itu akan mengancam demokrasi. Alasan terkahir ini menutup kenyataan bahwa parlemen Inggris dan Amerika Serikat dikuasai oleh dua atau tiga partai. Demikian juga dengan beberapa negara yang stabil demokrasinya.

Benarkah jika beberapa partai menengah dan kecil terlempar dari parlemen, sistem politik  kehilangan pluralisme? Lalu, apa sesungguhnya ukuran pluralisme politik atau tepatnya pluralsime partai politik itu? Faktor apa yang menyebabkan satu partai berbeda dengan partai lain?

Ideologi partai biasanya menjadi tolok ukur utama untuk membedakan partai satu dengan partai lain. Kita bisa berdebat panjang, apakah partai-partai kita masih punya ideologi atau tidak.  Namun, para kader partai selalu mengklaim bahwa partainya punya ideologi sebagai basis perjuangan.

PDIP dengan nasionalimse, Partai Golkar dengan developmentalisme, dan Partai Demokrat memadukan keduanya. Partai Gerindara dan Partai Hanura juga masuk kelompok ini. Jarak ideologi kelima partai tersebut sangat dekat, sehingga bisa dimasukkan dalam rumpun sekulerisme.

Berhadapan dengan mereka adalah partai-partai yang berideologikan agama, dalam hal ini Islam, seperti PKS dan PPP. PAN dan PKB memasukan nasionalisme dan Islam.

Jadi, jika dipetakan berdasarkan ideologi, partai politik kita sebetulnya hanya terdiri dari dua kelompok, partai nasionalisme-sekuler dan partai religius Islam. Perbedaan-perbedaan di dalamnya tidak begitu signifikan.

Program-program partai mestinya memperjelas perbedaan ideologi partai. Namun jika program-program partai dijejerkan, justru menunjukkan keseragaman. Nah, kalau sudah demikian, lalu di mana letak pluralisme partai politik kita?

Jadi, kalau ada fungsionaris partai menolak penyederhanaan partai di parlemen (melalui mekanisme parliamentary threshold dan pengecilan kursi daerah pemilihan) dengan dalih membunuh pluralisme partai politik, sesungguhnya dalih itu hanya sekadar dalih. Sebab, kenyataanya tidak ada perbedaan idelogi yang menonjol di antara partai politik kita, kecuali nasionalisme-sekuler dan religius Islam.

Kenyataan partai kita banyak, bukan berarti terdapat pluralisme partai politik. Pluralisme partai politik memang pernah berkembang pada tahun 1920-1960-an. Tetapi
setelah itu peta berubah.

*) Didik Supriyanto, wartawan detikcom. Tulisan ini tidak mewakili kebijakan redaksi.

(diks/vit)

Selasa, 04/01/2011 19:35 WIB
Bagaimana Sebaiknya RUU Keistimewaan DIY Dibahas?
Ronald Rofiandri – detikNews


JakartaKeterbukaan

Melalui Rapat Paripurna DPR, Jumat 17 Desember 2010, Ketua DPR Marzuki Alie mengkonfirmasi bahwa Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (RUUK DIY) telah diterima DPR dari pemerintah. Ditargetkan, pada masa sidang mendatang, yang rencananya akan dimulai pada 10 Januari 2011, RUUK DIY sudah bisa dibahas bersama.

Ketua DPR sempat menyatakan bahwa DPR akan membahas RUUK DIY secara hati-hati dengan memperhatikan masukan dan aspirasi masyarakat. Memang begitulah seharusnya DPR bertindak. Ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh DPR dan Pemerintah dalam membentuk undang-undang. Saat membahas rancangan undang-undang, yang ‘forum’-nya berada di DPR, tentu ada sejumlah kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang.

Sebagai contoh, pasal 5 UU No 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memuat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah asas keterbukaan. Dalam penjelasannya, asas keterbukaan diartikan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan penegakan prinsip keterbukaan, pasal 200 UU No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan pasal 240 ayat (1) Peraturan DPR RI No 1 tahun 2009 tentang Tata Tertib menyatakan bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup.

Sayangnya, pasal 200 dan pasal 240 ayat (1) tidak mengatur alasan atau kriteria suatu rapat dilakukan tertutup, termasuk bagaimana status dokumen yang dipersiapkan, dibahas, dan beredar selama rapat tertutup berlangsung. Ini mengkhawatirkan karena bisa saja nanti DPR (memutuskan) menyelenggarakan rapat-rapat yang tertutup.

Sebagai perwujudan hak masyarakat terhadap informasi proses legislasi, undang-undang
dan tata tertib seharusnya mengatur kesempatan bagi publik (khususnya pemangku kepentingan RUUK DIY) untuk memperoleh akses terhadap dokumen dimaksud. Pimpinan, dibantu sekretariat alat kelengkapan, harus menyampaikan kepada publik proses dan kesepakatan yang dicapai melalui rapat yang dilakukan secara tertutup. Ini salah satu upaya agar setiap pengambilan keputusan di DPR berjalan akuntabel dan tersosialisasikan.

Sudah pernah ada presedennya, yaitu saat Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilihan Umum
Anggota DPR, DPD, dan DPRD (sekarang menjadi UU No 10 tahun 2008) menjadwalkan (secara reguler) pertemuan dengan wartawan media cetak dan elektronik setelah rapat Panja berakhir. Pimpinan Panja kemudian menyampaikan kepada para wartawan tentang perkembangan pembahasan RUU dimaksud, termasuk dokumen terkait, sehingga secara tidak langsung, masyarakat pun bisa mengetahui apa yang sedang dibahas dan capaiannya. Namun disayangkan, pertemuan dengan kalangan pers tersebut tidak bertahan lama. Mereka kemudian (mengalihkannya dengan) menerbitkan siaran pers (tertulis) tanpa ada pertemuan hingga akhirnya tidak ada kelanjutan sama sekali, alias berhenti.

Kanalisasi Aspirasi

Pembahasan RUUK DIY memiliki karakter yang sedikit berbeda jika dibandingkan dengan
pembahasan RUU lainnya. DPR ‘berhadap-hadapan’ lebih kentara dengan dinamika di luar
sana, yakni rakyat Yogyakarta. Situasi yang hampir sama terjadi pula saat pembahasan
RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi). Gelombang respons yang ditunjukan publik saat itu begitu besar.

DPR perlu menyediakan saluran agar respon rakyat Yogyakarta tidak longsor dan salah arah, atau bahkan bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan
dari sebuah kondisi ketidakpastian. Audiensi dengan berbagai komponen masyarakat Yogyakarta, yang merepresentasikan beragam pandangan dan kepentingan mutlak dilakukan. Tidak sekadar selesai di Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), tapi juga tersedia kesempatan pada saat pembahasan materi RUUK DIY, setidaknya melalui serangkaian konfirmasi dan pengujian.

Gelombang tuntutan masyarakat Yogyakarta yang semakin deras pada akhirnya akan memposisikan Pemerintah dan DPR berpacu dengan waktu. Perlu cara agar pembahasan materi RUUK DIY berlangsung efektif dan tidak mengkonsumsi waktu yang terlampau banyak.

Metode

Membahas materi rancangan undang-undang yang hanya mengandalkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), seperti yang diatur dalam pasal 136 ayat (1) huruf b Tata Tertib, tidak akan banyak membantu.

Apa yang dipraktekan oleh Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD/RUU Susduk (UU No 27 tahun 2009) layak dijadikan sebagai pertimbangan untuk meninjau kembali penggunaan DIM. Pansus melakukan terobosan dalam membahas muatan RUU Susduk. Tidak lagi terpaku pada DIM, tapi mengkombinasikan pembahasan melalui kluster/pengelompokan ketentuan berdasarkan jenis kelembagaan (MPR, DPR, DPD, DPRD, dan Kesekretariatan) menjadi metode alternatif dalam membahas RUU tersebut. DPR dan Pemerintah mengidentifikasi lebih dulu isu-isu krusial apa saja yang terdapat dalam kluster yang diperkirakan memiliki tingkat kepentingan dan sensitivitas politik serta mendapat perhatian publik yang tinggi. Sedangkan hal-hal teknis menyangkut bahasa dan kalimat perundang-undangan diserahkan kepada tim teknis.

Jika kita simulasikan pada pembahasan RUUK DIY, maka persoalan tentang penetapan atau pemilihan gubernur/wakil gubernur DIY harus diselesaikan lebih dulu, termasuk kelompok isu-isu krusial lainnya. Atau bisa pula dipilah mana materi RUUK DIY yang tidak ada ketergantungan dengan persoalan-persoalan ‘kelas berat’ seperti posisi gubernur. Konsekuensinya, Pemerintah dan DPR harus mengeluarkan energi lebih besar. Tapi apapun strategi yang dipilih punya kelebihan dan kekurangan.

Lobby

Jalur lobby bisa saja ditempuh, karena sulitnya mencapai titik temu antar fraksi atau DPR dengan Pemerintah dalam membahas materi RUUK DIY. Yang harus diperhatikan, serumit apapun persoalan yang dihadapi, (arena) lobby dilakukan dan menghasilkan kesepakatan, di gedung DPR, bukan diselesaikan di luar DPR. Bahkan lobby untuk menyepakati dilakukannya voting, sebagai salah satu cara pengambilan keputusan, sebisa mungkin dilakukan melalui rapat-rapat di DPR. Tidak seperti yang pernah terjadi pada pembahasan RUU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dimana saat itu, pada awal Maret 2008, telah berlangsung pembicaraan di rumah Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait mekanisme penentuan calon terpilih (selengkapnya bisa dilihat pada http://bit.ly/evJlmU).

Lobby yang dilakukan, seperti pada contoh di atas, saat pembahasan RUU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, cenderung menciptakan hegemoni dan ketidaksetaraan peran diantara fraksi-fraksi di DPR. Selain itu, kesepakatan yang diperoleh dari mekanisme lobby yang dijalani di DPR, memperlihatkan sikap konsisten terhadap (keberlanjutan) forum pembahasan rancangan undang-undang (dalam hal ini RUUK DIY) serta membangun tradisi parlemen dalam menghasilkan produk legislasi. Selagi materi RUUK DIY masih diperdebatkan di dalam DPR, relatif lebih menjamin kemudahan masyarakat untuk mengetahui fluktuasi pembahasan.

*) Ronald Rofiandri adalah Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

(vit/vit)

About these ads

0 Responses to “Kenegarawanan : MoNas, Pancasila dan Pembukaan UUD45”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,250,504 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 124 other followers

%d bloggers like this: