Kamis, 30/12/2010 | 21:40 WIB 
Jakarta – Di akhir tahun 2011, Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan bidang ekonomi pemerintahan Presiden SBY selama setahun terakhir. Berikut Ekonomi Outlook 2011 versi FSP BUMN Bersatu yang dipaparkan oleh Ketua umum Komite Pimpinan Pusat (KPP) FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono di Jakarta, Kamis (30/12/2010).
I. Kesejahteraan Buruh Terancam Deindutrialisasi
Tahun 2011 adalah merupakan tahun yang kurang menguntungkan bagi rakyat kecil dan kaum buruh, kaum tani dan nelayan utamanya. Tahun 2011 kaum buruh disuguhi dengan biaya ekonomi tinggi yang dialami oleh kaum buruh. Rencana pembatasan pengunaan BBM bersubsidi untuk mobil berpelat hitam, serta ancaman krisis Eropa dan Amerika yang belum terselesaikan dan cenderung semakin tidak membaik, dengan adanya cuaca buruk di Amerika dan Eropa yang menyebabkan harga minyak dunia tembus 100 US dolar per barel.
Hal ini tentu akan berimbas pula pada naiknya harga BBM di Indonesia. Maklum saja Indonesia saat ini sudah menjadi negara importer minyak dunia, tentu saja akan menciptakan inflasi dan meningkatkan harga harga akan melambung tinggi. Belum lagi ancaman akan naiknya harga beras di tahun 2011 karena ketersediaan beras nasional yang makin menipis serta ditutupnya kran ekspor beras oleh negara pengekspor beras yaitu Thailand dan Vietnam.
Di akhir tahun 2010 tidak ada sinyal-sinyal untuk kenaikan UMR bagi upah buruh, sehingga nasib kesejahteran buruh semakin menderita dan diperkirakan akan banyak pula anak-anak kaum buruh yang akan putus sekolah akibat penghasilan buruh sudah tidak mencukupi lagi untuk biaya pendidikan bagi anak anak buruh. Selain itu, buruh akan tidak mampu lagi membiayai kesehatannya apabila mereka atau anggota keluarganya sakit.
Ditambah lagi persoalan sistim jaminan sosial nasional yang belum juga diterapkan oleh pemerintah SBY-Boediono, padahal hal ini sangat banyak membantu kehidupan masyarakat miskin dan kaum buruh untuk bisa menjamin kesejahteraan dan ancaman terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
II. Deindustrialisasi Akan Terjadi Tahun 2011
Disamping hal di atas, ancaman deindudtrialisasi juga akan segera terjadi di Indonesia yang pada akhirnya akan menciptakan PHK besar-besaran. Deindustrialisasi ini terjadi karena dalam satu tahun pemerintahan SBY-Boediono tidak melakukan pembangunan infrakstruktur, baik jalan, listrik maupun pelabuhan, sehingga Indonesia bukan merupakan tempat yang baik untuk investasi sector manufacturing.
Investasi di Indonesia pada era SBY–Boediono hanya didominasi pada investasi asing/lokal sektor mineral, minyak dan gas serta investasi di pasar modal yang sifatnya hotspot yang kapan pun bisa terjadi penarikan dana besar-besaran serta tidak terlalu membutuhkan infrakstruktur. Kesemuanya ini tidak memberikan efek positif bagi ekonomi rakyat pada umumnya, karena tidak banyak menyerap tenaga kerja, sehingga tahun 2011 pengangguran akan semakin meningkat.
III. PDB 1 Trilyun USD Bukan Jaminan Rakyat Sejahtera
Sebagaimana diketahui, tahun 2010 ini PDB Indonesia tercatat mencapai sekira USD700 miliar juga tidak memberikan suatu kesejahteraan bagi bagi kaum buruh dan rakyat serta mengurangi penganguran di Indonesia. Sebab, PDB yang berjumlah 700 milyar itu didominasi oleh barang-barang konsumsi hasil import, dan investasi yang dilakukan di Indonesia hanya didominasi oleh sektor migas dan bukan sektor manufacturing ataupun industri.
PDB mencapai 700 milyar tersebut juga dikarenakan sektor pengeluaran pemerintah yang hanya digunakan untuk iklan dan tebar pesona saja, bukan pengeluaran pemerintah yang langsung untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan infrakstruktur. Di sektor ekspor pun Indonesia didominasi oleh ekspor bahan baku, Migas dan batubara saja, bukan ekspor hasil sektor industri dan manufacturing. Sedangkan import Indonesia didominasi oleh barang-barang konsumsi bukan import barang-barang untuk alat-alat pabrik atau industri. Jadi, pantas saja PDB yang berjumlah 700 Milyar itu pun tidak mempunyai dampak yang berarti bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Presiden SBY menargetkan tahun 2011 PDB akan mencapai 1 trilyun USD boleh-boleh saja, asal PDB yang besar itu juga memberikan dampak bagi terbukanya lapangan kerja serta kesejateraan bagi rakyat. Dan lebih focus pada investasi untuk sektor industri dan manufaktur. Pemerintah harus juga mengenjot pertumbuhan infrakstruktur agar dapat lebih menciptakan lapangan kerja baru serta terhindar dari deindustrialisasi. Juga memberikan batasan bagi barang-barang konsumsi import agar produk lokal bisa mendapatkan pasar di domestik.
IV. Kesimpulan
1. Dari hal di atas, perlu segera pemerintah memikirkan nasib kesejateraan kaum pekerja yang terancam tergerus oleh keadaan makro ekonomi Indonesia tahun 2011 yang kurang menguntungkan bagi kaum buruh. Pemerintah juga perlu memberikan stimulus fiskal dan pajak bagi buruh, petani dan nelayan agar kesejahteraannya tidak menurun alias menjadi rakyat kategori miskin.
2. Pemerintah juga harus bisa mengoptimalkan kinerja BUMN agar dapat menjadi motor pengerak ekonomi untuk tumbuh dan membuka lapangan kerja baru terutama BUMN yang di sektor perkebunan agar kita dapat mengurangi TKI yang bekerja di luar negeri. Bukannya mengobral BUMN dengan harga murah kepada asing, dan berdalih menjual BUMN murah untuk rakyat. Jadi, SBY harus mengawasi kinerja Menteri BUMN yang cenderung menjual BUMN dengan harga murah, serta penjualan BUMN tidak digunakan untuk meningkatkan kinerja BUMN atau membayar utang BUMN.
3. Pemerintah juga harus segera merealisasikan sistim jaminan kesehatan nasional, dimana rakyat sangat diberatkan dengan kenaikan harga BBM tahun 2011 dan sebagai kompensasinya Jamkemas harus segara direalisasikan melalui peraturan pemerintah ataupun UU, agar jaminan kesejahteraan dan kesehatan rakyat bagi rakyat Indonesia dapat terpenuhi terutama rakyat miskin.
4. Pemerintah harus sering melibatkan pimpinan buruh sebagai stakeholder perekonomian indonesia dan pengusaha untuk mengadakan suatu rapat koordinasi untuk menyamakan visi dan misi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif agar setiap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan ekonomi tidak terjadi politisasi tetapi merupakan kesepakatan bersama.
5. Pemerintah juga harus bisa mengatasi miss system dalam penggunaan APBN agar pengunaan APBN benar benar untuk program program yang prorakyat bukan untuk keperluan seminar, iklan dan tebar pesona yang selama ini dilakukan oleh pemerintah.
6. Pemerintah juga harus lebih memperkuat hubungan ekonomi dengan China sebagai negara baru yang menguasai ekonomi dunia, dimana banyak tawaran-tawaran proyek bantuan infrakstruktur dari China yang perlu segera direalisasikan agar dapat menyerap tenaga kerja. (ARI)
0 Responses to “Ketenagakerjaan : Tahun 2011 Pengangguran Akan Meningkat”