Kontroversi RUU Keistimewaan Yogyakarta
-
RUU DIY Juga Harus Tetapkan Tradisi Pemilihan SultanLebih lanjut pria yang menjabat www.detiknews.com/read/2010/11/30/134439/1505724/10/adik-sultan-siap-pulangkan-kta-pd-bila-sby-gelar-pemilukada-diy”>Ketua DPD PD DIY ini menjabarkan tiga aturan yang perlu ditetapkan sebagai antisipasi segala kemungkinan di masa mendatang.
Selasa, 30/11/2010 20:47 WIB – www.detiknews.com
-
Rakyat Yogya Menunggu Keputusan Sri SultanSebagian besar rakyat Yogyakarta telah mengetahui draf RUU Keistimewaan DIY yang akan mendudukan Sultan Hamengku Buwono X dan Adipati Paku Alam menjadi Pengagengan atau Parardhya. Terkait hal tersebut rakyat Yogya pun menyerahkan sepenuhnya kepada Sultan. “Itu tergantung dari ‘Ngarso Dalem’ (Sri sultan), nek Sultan mau menerima ya kita terima, nek Sultan tidak berkenan maka kita akan kembali ke maklumat HB IX,” ujar Koordinator Komite Independen Pengawal Referendum (KIPER), Inung Nurzani saat berbincang dengan detikcom, selasa (30/11/2010).
Selasa, 30/11/2010 19:05 WIB – www.detiknews.com
-
Prof Djawahir Thontowi: Jangan Diskriminatif terhadap Warga DIYBerikut ini wawancara detikcom dengan Ketua Tim Perumus Naskah Akademik RUU Keistimewaan Yogyakarta versi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ini: Apa dampak tidak segera disahkannya RUU Keistimewaan DIY? Pertama, dampak politis. Artinya bahwa dengan tiadanya UU Keistimewaan berarti ada sikap pemerintah pusat yang diskriminatif. DIY punya hak konstitusional, yang telah diberikan pasal 14 b, di mana kedudukan DIY seperti Ibukota DKI, Aceh dan Papua.
Selasa, 30/11/2010 19:01 WIB – www.detiknews.com
- Selasa, 30/11/2010 18:55 WIB – www.detiknews.com
-
Referendum Yogya Bukan Makar & Jadi Alternatif TerakhirAda pihak yang menganggap seruan referendum di Yogyakarta merupakan aksi makar. Anggapan ini tidak tepat, karena referendum hanya terbatas dalam konteks pengisian jabatan Gubernur DIY. “Referendum yang diwacanakan HB X adalah dalam konteks pengisian jabatan Gubernur DIY.
Selasa, 30/11/2010 18:51 WIB – www.detiknews.com
-
Golkar Tetap Perjuangkan Jabatan Gubernur untuk SultanTidak perlu ada perubahan, meski diakui perlu ada aturan soal keistimewaan Yogyakarta tersebut. “Kita tunggu saja nanti kalau sudah di DPR. Sekarang kan masih di pemerintah,” tutupnya.
Selasa, 30/11/2010 18:43 WIB – www.detiknews.com
-
KIPER Siap Kawal Referendum di YogyakartaDilatarbelakangi keprihatinan atas berlarut-larutnya proses penggodokan RUU Keistimewaan DIY, warga masyarakat di sekitar Alun-alun Utara Yogyakarta mendeklarasikan terbentuknya Komite Independen Pengawal Referendum (KIPER) pada 5 Oktober 2010. “Awalnya kami (warga di sekitar Alun-alun Utara) ngobrol-ngobrol terkait RUU Keistimewaan yang sudah lama ngambang. Akhirnya kami bersepakat membentuk KIPER,” tegas Ketua KIPER, Inung Nurzani, saat berbincang dengan detikcom di Posko Relawan Referendum, Jl Pekapalan Timur, Kompleks Alun-alun Utara, Yogyakarta, Selasa (30/11/2010).
Selasa, 30/11/2010 18:38 WIB – www.detiknews.com
- Roy Suryo Galang Dukungan di Parlemen untuk RUU DIYRangkaian kegiatan pembahasan RUU Keistimewaan DI Yogyakarta merupakan kewenangan Komisi II DPR. Meski demikian Roy Suryo yang merupakan anggota Komisi I DPR berniat akan ikut ambil bagian di dalam proses tersebut. “Saya akan desak 2 anggota Komisi II DPR asal Yogya, Agus Purnomo dari PKS dan Eddy Mihati dari PDIP, untuk memperhatikan aspirasi rakyat dalam finalisasi RUU itu,” ujar Roy, Selasa (30/11/2010).Selasa, 30/11/2010 18:27 WIB – www.detiknews.com
-
Ketua MK: Daerah Istimewa Karena Faktor SejarahPolemik pemberian status istimewa bagi Yogyakarta terus bergulir. Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, banyak hal yang menyebabkan suatu wilayah mendapat status tertentu. “MK sudah menyatakan bahwa daerah istimewa dan daerah khusus itu berbeda.
Selasa, 30/11/2010 18:14 WIB – www.detiknews.com
-
Eks Rektor UGM: Akar Masalah Keistimewaan DIY dari UU PemdaDalam UUD 1945, diakui adanya daerah istimewa yakni untuk menyebut Aceh, Yogyakarta Hadiningrat dan Ibukota Jakarta. Namun dalam UU Pemda, di bawah negara hanya ada provinsi, walikota, kabupaten tanpa menyebut adanya daerah istimewa. “Ini akar masalahnya, padahal dalam UUD 1945, daerah istimewa itu diakui keberadaannya.
Selasa, 30/11/2010 17:39 WIB – www.detiknews.com
Rabu, 01/12/2010 07:06 WIB
SBY & Demokrat Dinilai Ingin Kuasai Yogya
Ramadhian Fadillah – detikNews
Jakarta – Ada aroma politik yang kental dalam isu sistem pemilihan gubernur dan monarki di Yogyakarta. Pemilu Kepala Daerah dinilai akan lebih menguntungkan Parpol.
“Secara elektoral, Demokrat mempunyai hasrat yang kuat untuk menguasai Yogya,” ujar peneliti politik Charta Politika, Arya Fernandes kepada detikcom, Selasa (1/12/2010).
Selain itu, Arya menduga SBY ingin merebut pengaruh Sultan di provinsi tersebut. Sultan adalah simbol pemimpin Jawa, dan SBY serta Demokrat ingin mengambil representasi dan legitimasi ini.
“Sebagai pemimpin pasti ingin meninggalkan warisan politik. Ingin dikenang. Dia tidak ingin tokoh lain yang dikenang,” jelas dia.
Namun Arya menilai SBY sebaiknya hati-hati melempar isu soal Sultan. SBY harus ingat bagaimana berartinya Sultan dan keraton bagi masyarakat Yogyakarta.
“Jika masyarakat merasa SBY mengganggu eksistensi Sultan dan Keraton, maka masyarakat akan bereaksi. Hal ini justru tidak baik untuk pencitraan SBY sendiri,” tegas Arya.
(rdf/Ari)
Baca Juga :
- Sistem Pemerintahan SBY Dinilai Seperti Monarki
- Lebih Baik SBY Urusi Korupsi Daripada Utak-atik DIY
- Rakyat Yogya Menunggu Keputusan Sri Sultan
- Referendum Yogya Bukan Makar & Jadi Alternatif Terakhir
Rabu, 01/12/2010 04:35 WIB
Demokrasi Bukan Berarti Memaksakan Kehendak di Yogya
Ramadhian Fadillah – detikNews
Jakarta – Pemerintah dinilai ahistoris soal sistem monarki dan sistem pemilihan Gubernur di Yogya. Pemerintah seharusnya membiarkan kearifan lokal terus berjalan dan tidak memaksakan sesuatu yang belum tentu cocok di suatu daerah.
“SBY sudah ahistoris dia tidak melihat persoalan-persoalan bangsa dari kacamata sejarah,” ujar Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya (Madya), Joe Marbun kepada detikcom, Selasa (30/11/2010).
Joe menilai tidak ada masalah dalam tata pemerintahan di Yogyakarta. Dia menjelaskan, demokrasi bukanlah memaksakan kehendak dengan membuat pemilihan gubernur dan wakil gubernur berjalan seperti di daerah lain.
“Ini kan pemaksaan kehendak. Apakah itu yang dimaksud demokrasi. Ini malah menunjukan ketidaknegarawan,” kritik Joe.
Selama Sultan dan penduduk Yogya setia pada NKRI, Joe menilai tidak ada alasan pemerintah mengungkit-ungkit masalah ini. Dia pun meminta pemerintah membiarkan Yogya tetap dengan segala keistimewaannya, seperti daerah lain pun dengan keistimewaannya masing-masing.
“Hargailah budaya dan kearifan lokal. Inilah keunikan Yogya, tidak perlu semuanya harus seragam,” tambah dia.
(rdf/Ari)
0 Responses to “Kepemimpinan : Kontroversi RUU Keistimewaan Yogyakarta”