20
Oct
10

Kepemerintahan : Dinamika 1 Tahun SBY – Boed

BEM Nilai SBY Gagal Total  

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 20/10/2010 | 16:24 WIB BEM Nilai SBY Gagal Total

Yogyakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia menilai pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) – Boediono gagal total setelah enam tahun memimpin. Penilaian itu didasarkan atas kajian terhadap enam sektor yaitu hukum, kesehatan, ekonomi, pangan, energi, dan pendidikan.

Demikian pernyataan sikap BEM Seluruh Indonesia yang dibacakan dalam unjuk rasa yang digelar di depan kantor Gubernur DIY, Yogyakarta, Rabu (20/10/2010). Unjuk rasa BEM SI yang diikuti sekitar 100 orang tersebut berjalan damai.

Ahlul Badrito Resha, koordinator aksi menyatakan, evaluasi kinerja SBY-Boediono di bidang hukum dilakukan dengan membandingkan visi misi dengan implementasi. Dalam enam tahun kerja SBY-Boediono terdapat permasalahan hukum besar yaitu kasus Bank Century yang tidak tuntas diselesaikan, perseteruan antar penegak hukum, kasus rekening gendut pejabat Polri, korupsi di eksekutif misalnya dengan terungkapnya kasus Gayus, mandeknya penuntasan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau. “Karena itu BEM SI menyatakan SBY gagal,” katanya.

Dari sektor pangan, kebijakan pangan tidak propetani dalam hal ketersediaan jaminan kesejahteraan sehingga semakin membuat petani miskin. Di bidang energi, sumber daya alam banyak dikuasai asing dan maraknya kasus ledakan gas elpiji.

Di bidang kesehatan, mahasiswa menilai jaminan kesehatan masyarakat gagal diimplementasikan. Di bidang pendidikan, terjadi komersialisasi dan liberalisasi pendidikan. Di bidang lingkungan, kerusakan lingkungan merajalela sehingga memicu bencana.

Malioboro Lumpuh
Setidaknya empat kelompok massa berunjuk rasa di Yogyakarta terkait peringatan satu tahun pemerintahan SBY-Boediono, Rabu (20/10/2010). Aksi long march sekitar 500 orang yang melintasi Jalan Malioboro membuat pusat niaga dan wisata Yogyakarta itu lumpuh.

Massa aksi mulai berkumpul di Jalan Malioboro dari berbagai arah sejak pukul 10.30. Mereka terdiri dari puluhan kelompok mahasiswa, buruh, LSM, dan organisasi perempuan. Kumpulan massa memadati ruas Jalan Malioboro yang hanya selebar 4 meter itu sehingga membuat arus kendaraan macet panjang dan dialihkan ke jalur andong.

Selain berorasi dan menyanyikan yel yang mengecam pemerintahan SBY, massa juga sempat berhenti di depan Gedung DPRD DI Yogyakarta. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat kepolisian yang menurunkan ratusan personel, termasuk polisi antihuru-hara dan kendaraan taktis.

Dalam sejumlah selebaran aksi, kelompok massa menyuarakan sejumlah kegagalan pemerintahan dalam aspek pendidikan, perekonomian, penegakan hukum, lingkungan hidup, dan keadilan sosial.

Beberapa kelompok, seperti Aliansi Masyarakat untuk Keadilan dan Komite Buruh Jogja Menggugat, bahkan secara tegas menuntut SBY mundur dari jabatannya sebagai presiden akibat sejumlah kegagalan tersebut.

Ratusan mahasiswa dan aktivis lembaga swadaya masyarakat dari berbagai elemen berunjuk rasa di jalan Malioboro, Yogyakarta. Mereka menilai SBY dan kabinetnya gagal menjalankan mandat rakyat. “Setahun setelah SBY berkuasa dalam kabinet jilid 2, karut marut hukum semakin menjadi-jadi,” ungkap Edi Susilo, Koordinator Umum Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan.

Diungkapkan dia, penegakan hukum masih sangat diskriminatif, hukum hanya tajam ke bawah namun sangat tumpul ke atas. Hal inilah yang mencederai rasa keadilan masyarakat. ” Betapa sering kita menyaksikan banyak rakyat miskin yang terpaksa harus diadili karena perkara-perkara hukum kecil sementara kita semua bisa merasakan bahwa kasus century yang telah menguras keuangan negara hingga kini sekarat dan mati suri dan tidak ada upaya serius untuk segera menuntaskan kasus tersebut,” katanya.

Di bidang ekonomi, ungkap Edi, pertumbuhan makro ekonomi yang pemerintah gembar-gemborkan ternyata tidak membawa dampak signifikan bagi kemampuan rakyat untuk menaikan taraf hidup yang lebih baik. sebagian rakyat tetap miskin dan semakin miskin akibat harga pasar yang tdiak terkendali, paparnya. Atas berbagai kegagalan itu, pihaknya menuntut mandat kepada SBY-Boediono dicabut.

Unjuk rasa yang sempat diwarnai pembakaran foto SBY dan Boediono, serta fotocopy foto beberapa mantan menteri dan mantan presiden Megawati, oleh massa aliansi rakyat menggugat berlangsung damai. (*/Kompas)

Mahasiswa Makassar Bakar Foto SBY  

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 20/10/2010 | 21:09 WIB Mahasiswa Makassar Bakar Foto SBY

Makassar – Mahasiswa Makassar menggelar unjukrasa di beberapa tempat, Rabu (20/10/2010), terkait setahun kepemimpinan SBY-Boediono. Titik aksi berada di depan kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Universitas Negeri Makassar, dan Universitas 45. Dalam aksinya, mahasiswa membakar foto Presiden dan Wapres.

Aksi bakar foto dilakukan puluhan aktivis Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi (Germak) dan mahasiswa Universitas 45 Makassar di Jalan Urip Sumoharjo. Ini sebagai simbol kekecewaan mereka terhadap kinerja presiden dan kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Sementara di depan kampus Universitas Muhammadiyah, puluhan mahasiswa berunjukrasa dengan memblokade Jalan Sultan Alauddin. Mereka membakar ban bekas. Mahasiswa juga berorasi mengkritik kepemimpinan SBY-Boediono. Aksi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah tanpa pengamanan aparat kepolisian. Kondisi ini membuat akses jalan yang menghubungkan Makassar dan Kabupaten Gowa sempat lumpuh total.

Aksi berakhir setelah pimpinan kampus turun berdialog dengan mahasiswa. Setelah membacakan pernyataan sikap, mahasiswa kembali ke dalam kampus.  Demonstrasi serupa digelar di kampus Universitas Negeri Makassar, Jalan AP Pettarani, Makassar. Di titik yang sama, mahasiswa bentrok dengan polisi, kemarin.

Di depan kampus Universitas Hasanuddin, mahasiswa melakukan sweeping mobil dinas. Satu unit mobil dinas dirusak mahasiswa. Mobil milik Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan ini menjadi korban saat melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan, siang ini. Mahasiswa melempari batu kaca belakang dan samping pintu mobil jenis Isusu Panther silver itu. Kaca-kaca mobil pecah.

Pengemudi mobil berhasil keluar dari kepungan mahasiswa setelah satuan pengamanan kampus menghentikan aksi brutal mahasiswa. Tiga orang pegawai Dinas Kesehatan diatas mobil baru saja bertugas di Asrama Haji Sudiang.

Selain razia mobil dinas, mahasiswa juga memblokade penuh jalan protokol itu. Kemacetan total tidak dapat dihindari. Blokade jalan juga dilakukan mahasiswa Universitas 45, mahasiwa Universitas Muslim Indonesia, dan Universitas Islam Makassar. Sampai sore ini, mahasiswa masih memblokade jalan. Selama aksi, tidak terlihat polisi berseragam yang berjaga-jaga. Kondisi ini membuat mahasiswa semakin leluasa berunjukrasa.

Pendemo dan Polisi Rebutan Poster SBY
Unjukrasa setahun pemerintahan SBY di Medan diwarnai aksi rebutan poster SBY. Pengunjuk rasa semula berniat membakar poster di Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (20/10). Namun, polisi yang mengawal jalannya untukrasa, menghalangi dan berusaha merebut poster. Sehinga terjadi aksi saling tarik-menarik dan polisi berhasil merebut poster.

Pengunjuk rasa sempat kecewa karena gagal membakar poster. Mereka akhirnya melanjutkan aksi dengan menggelar orasi di tempat itu. Pengunjuk rasa pun akhirnya membubarkan diri. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Oegroseno mengatakan, aksi berjalan lancar dan aman. “Bagus, ini namanya unjuk rasa sehat,” kata Kapolda.

Unjuk rasa ini di dominasi kalangan mahasiswa. Mereka, antara lain, mengatasnamakan Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), dan Alpamas. Ketiga elemen itu sama-sama menilai kepemimpinan SBY-Boediono gagal dalam memimpin negeri ini.

Pengunjuk rasa awalnya berkumpul di Lapangan Merdeka, Kota Medan. Mereka bergerak ke gedung DPRD Sumatera Utara dengan berjalan kaki. Meski tidak diterima anggota DPRD Sumatera Utara, massa melanjutkan aksi dengan kegiatan orasi dan teatrikal. Dalam orasinya, massa dari Alpamas, meminta penghentian komersialisasi pendidikan dan adili para koruptor juga tuntaskan kasus Bank Century.

Tuntutan lainnya, evaluasi kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, pecat anggota kabinet yang tidak cakap dalam tugas. Massa juga menuntut pemerintah melakukan pemberantasan mafia hukum dan makelar kasus sampai ke akarnya.

Pendemo dan Polisi Saling Pukul
Bentrokan mewarnai unjukrasa setahun pemerintahan  SBY,  di Palu, Sulawesi Tengah. Massa yang berasal dari mahasiswa dan Lermbaga Swadaya Masyarakat (LSM) terlibat adu fisik dengan polisi saat berusaha memasuki kantor Gubernur, Mapolda, dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Kericuhan dimulai ketika  pengunjuk rasa mendatangi  kantor Gubernur. Namun langkah mereka  dihalang aparat kepolisian. Terjadilah aksi saling dorong yang berakhir aksi main pukul.

Setelah niat menduduki kantor gubernur tidak tercapai, para pengunjuk rasa beralih ke kantor Kejaksaan Tinggi. Pegawai kejasaan segera menutup pintu gerbang. Pengunjuk rasa menjadi marah dan berusaha  mendobrak  gerbang. Polisi kembali datang dan menghalau mereka. Aksi yang sama terjadi juga di markas Mapolda Sulawesi Tengah. Di sini pengunjuk rasa berusaha membakar poster presiden Yudhoyono. Polisi menghalangi dan berusaha membubarkan aksi itu.  Akibatnya seorang mahasiswa terluka terkena pentungan.

Dalam aksinya itu, pengunjuk rasa meminta Presdien SBY mundur dari jabatannya karena dianggap tidak mampu menyejahterakan rakyat. “Masih banyak penduduk miskin dengan kehidupan yang memprihatinkan. Itu bukti kinerja pemerintah belum maksimal,” kata Koordinator aksi Bambang Suryadi.
Saddam, mahasiswa lain, mengatakan penuntasan kasus korupsi di Indonesia juga belum menunjukkan hasil yang diharapkan. “Lambannya penanganan kasus Bank Century adalah bukti nyata,” ujar Saddam.

Polisi Baku Hantam Lawan Mahasiswa
Baku hantam terjadi antara polisi dan mahasiswa dalam unjuk rasa setahun kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di kampus Universitas Ibnu Khaldun, Bogor.  Insiden ini terjadi karena polisi berusaha membubarkan aksi ratusan mahasiswa yang menghadang kendaraan plat merah dan truk LPG. tapi, mahasiswa berkeras. Suasana memanas dan bentrokan fisik pun terjadi.

Penghadangan terajdi di depan kampus mereka, Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Namum, kericuhan hanya berlangsung sekitar 5 menit dan mahasiswa kembali masuk ke kampus.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Kota Bogor, Ridwan Arifin, menyatakan penyanderaan mobil pemerintah itu bentuk kekecewaan terhadap kinerja pemerintah. “Banyak korban tewas dan luka akibat ketidaksiapan konversi gas ke minyak tanah,” ujar Ridwan.

Ia menilai satu tahun kepemimpinan SBY gagal karena kebijakan tak prorakyat, seperti kasus Bank Century, ilegal logging. “Kebijakan SBY hanya untuk satu golongannya saja, banyak tebar pesona.”

Tiga titik lokasi di pusat Kota Bogor menjadi sasaran demonstrasi mahasiswa terkait satu tahun pemerintahan Presiden SBY. Mahasiswa dari BEM se-Bogor, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI), dan kelompok Cipayung bergerak menggunakan kendaraan roda empat, roda dua, serta berjalan kaki menuju Tugu Kujang di Jalan Pajajaran, Istana Bogor (Jalan Ir. H. Djuanda), serta kantor DPRD Kota Bogor (Jalan Kapten Muslihat).

Dengan membawa bendera kelompok masing masing, mereka meneriakkan tuduhan bahwa Yudhoyono dan Boediono antek-antek kapitalis dan imperialis. Enam tuntutan dilontarkan oleh mahasiswa, seperti mengembalikan kedaulatan bangsa, memberantas mafia hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghentikan politisasi isu terorisme, menolak pembubaran Ahmadiah, serta memperbaiki sistem pendidikan nasional. “Pemerintahan SBY telah gagal,” kata Ketua BEM se- Bogor, Hendra Entri Gunawan.

Dua Demonstran di Istana Ditangkap
Demonstrasi yang berlangsung di depan Istana Negara berakhir ricuh. Semburan gas air mata dan meriam air sudah digunakan polisi untuk memukul mundur mahasiswa. Bahkan polisi sudah menembakan tembakan peringatan sebanyak dua kali untuk memecah konsentrasi massa.

Menurut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Sutarman, tiga orang demonstran yang anarkistis sempat ditahan. “Satu orang telah dilepas,” kata Sutarman, Rabu (20/10). Menurut Sutarman, dua orang yang ditangkap itu memprovokasi demonstran lain dengan melempar batu ke arah polisi dan menarik pagar kawat berduri yang ada di depan Istana.

Mahasiswa bereaksi dengan melemparkan botol air mineral dan batu. Ratusan pasukan polisi anti huru hara langsung diturunkan menindak massa yang beringas. Mereka bersenjatakan tongkat dan tameng juga helm. Beberapa mahasiswa kocar kacir dikejar polisi. Namun masih banyak yang bertahan dengan terus meneriakan revolusi. Satu mahasiswa, bernama Budi Sukmana dari HMI diamankan polisi.

Sebelumnya, ribuan demonstran mulai memadati sekitar Istana Negara, seperti areal Monumen Nasional (Monas). Mereka menagih janji Presiden yang dinilai tak kunjung dipenuhi. Massa terdiri dari Front Pembela Rakyat (FPR), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia(GMNI), dan Gerakan Rerikat Buruh Indonesia (GSBI). mereka meneriakkan kritik terhadap Presiden SBY berikut pemerintah.

Janji yang mereka tagih adalah tentang pendidikan, pekerjaan, tanah, dan upah kerja. Satu tahun pemerintahan Yudhoyono dinilai tak memuaskan rakyat. Mereka juga menyinggung dana alokasi pendidikan dan APBD.

Di tempat lain, meski hujan deras mengguyur sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta Pusat, namun massa pendemo Presiden SBY tetap bertahan untuk berunjuk rasa. Bahkan, lebih bersemangat. Para pengunjuk rasa mulai berdatangan sekitar pukul 12.00 WIB. Mereka adalah Komite Dewan Rakyat (KDR) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Demonstran mengusung boneka kayu berbentuk wajah babi dan spanduk bertuliskan : “Gulingkan Pemerintahan SBY.” Ada pula yang memakai baju dari kertas karton bertuliskan “22.000.000 Orang Pengangguran Terdidik”, “Rapor Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2″, “Izinkan Kami Bertemu Presiden.” Ada pula yang telentang di jalanan.

Puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP), Jalan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, menggelar aksi memperingati satu tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan orasi dan membakar ban.

Akibatnya, arus lalu lintas Jalan Lenteng Agung mulai dari stasiun Lenteng Agung ke Pasar Minggu macet. Dalam orasinya, mahasiswa IISIP menilai Presiden lamban dan mendesak Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono mundur dari jabatan mereka. “Mulai detik ini,” kata Angga, Ketua BEM IISIP. Setelah berorasi di depan Kampus, puluhan mahasiswa itu melanjutkan aksinya ke Istana Negara, Jakarta Pusat.

Mahasiswa Banten Blokir Pintu Tol
Mahasiswa Banten sempat memblokir pintu tol Serang Timur saat berunjuk rasa memperingati satu tahun pemerintahan SBY-Boediono. Mereka melakukan aksi bakar ban di tengah jalan dan membakar replika keranda jenazah berisi foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Akibat aksi ini, lalu lintas di sekitar pintu masuk tol Serang Timur macet total. Tak hanya memblokir pintu tol, mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Banten seperti Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin, dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa juga berunjuk rasa di jalan-jalan depan kampus.

Dalam orasinya mahasiswa mendesak SBY turun dari jabatannya karena dianggap tak mampu menuntaskan berbagai persoalan bangsa. Persoalan seperti kasus Bank Century, mafia pajak dan tidak berjalannya reformasi birokrasi menurut mahasiswa menjadi kegagalan pemerintahan SBY.

Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Banten, Mukhtar Anam Efendi, mengatakan, setahun pemerintahan SBY-Boediono angka kemiskinan dan angka pengangguran meningkat justru bersumber dari kebijakan SBY. Menurutnya, SBY-Boediono dianggap paling bertanggung jawab atas keterpurukan bangsa saat ini.

Menurut Anam, selama ini SBY-Boediono hanya disibukan dengan persoalan pencitraannya saja tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat. Rrakyat hanya dijadikan korban akibat kebijakan yang sarat kepentingan kaum elit yang tidak berorientasi pada rakyat.” tegas Anam.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Banten, Sukarta,mengatakan, selama satu tahun pemerintahan SBY-Boediono tidak menunjukkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. “Pemberantasan korupsi semakin tidak jelas, jumlah pengangguran terus bertambah serta martabat bangsa semakin lemah karena kerap dilecehkan dengan negara tetangga” tegasnya.

SBY Dinilai Sibuk Tebar Pesona
Mahasiswa di Jember menilai, selama setahun memimpin Indonesia, pemerintahan SBY-Boediono telah gagal memenuhi harapan rakyat. “Pemerintahan kedua SBY-Boediono hanya sibuk menebar pesona, tetapi gagal dalam menyejahterakan masyarakat,” kata Ahmad Sugiono, aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jember, Jawa Timur, saat berunjuk rasa di depan kantor DPRD Jember, Rabu (20/10) siang ini.

Sekitar 75 aktifis dari PMII siang tadi menggelar aksi demo untuk memperingati satu tahun pemerintahan SBY-Boediono. Dalam aksi ini, mahasiswa menganggap pemerintahan SBY-Boediono telah gagal memenuhi harapan rakyat. “SBY lebih sibuk rapat, bikin album, upacara, dan tebar pesona, dari pada memberi solusi tabung gas meledak, harga sembako yang mahal dan takut menghukum mati para koruptor,” kata Sugiono.

Aksi unjuk rasa ini diawali dengan berjalan dari Fakultas Ekonomi Universitas Jember menuju bundaran DPRD. Aksi ini sempat membuat macet jalan yang dilalui. Kepolisian Resor Jember mengerahkan 200 personil untuk mengamankan aksi ini.

Di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, siang ini sekitar 100 mahasiswa juga berunjuk rasa di depan kantor Gubernur. “SBY-Boediono sudah gagal, sudah enam tahun memimpin tapi rakyat masih sengsara,” kata Jakub, koordinator aksi.

Aksi demo di Samarinda ini dimulai dekitar pukul 10.00. Para pendemo ini dari berasal dari berbagai elemen gerakan, seperti dari GMNI, PMII, LMND, dan KAMMI. Dalam selebaran yang dibagikan ke masyarakat, mereka menilai pemerintahan SBY-Boediono telah menjadi antek-antek penjajah asing.

Para mahasiswa Samarinda ini mengkritik kebijakan pemerintah yang obral hasil bumi untuk kepentingan modal asing. “Ini tergambar lahirnya UU Ketenaga Listrikan, UU Kawasan Ekonomi Khusus, UU Sumber Daya Air, dan UU Sisdiknas yang pro modal,” ujar Yakub.

Disebutkan mahasiswa, di Kalimantan Timur hasil eksploitasi batubara mencapai 102,29 juta ton tahun 2007, dan tahun 2009 meningkat menjadi 170 juta ton atau setara 60 persen produksi nasional. “Seharusnya rakyat bisa menikmati. Tapi faktanya rakyat malah harus menanggung kenaikan tarif dasar listrik,” kata Yakub. “Sudah jelas SBY-Boediono gagal dan harus digulingkan.”

SBY Dinilai Gagal Sejahterakan Rakyat
Puluhan mahasiswa di Denpasar yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Demokrasi dan HAM (ARDHAM), Rabu (20/10), menggelar aksi unjuk rasa memperingati satu tahun pemerintahan SBY-Boediono. Mereka menganggap pemerintah gagal mensejahterakan rakyat.

Unjuk rasa diawali dengan penyebaran brosur yang berisi kecaman terhadap SBY-Boediono. “Liberalisasi ekonomi terbukti membuat rakyat makin sengsara,” kata Zet Hasan dalam orasinya. “Kalangan buruh terancam oleh sistem outsourcing yang membuat upah mereka sangat murah dan hubungan kerja yang hanya dalam ikatan kontrak belaka. Sementara pelajar dan mahasiswa harus membayar biaya pendidikan yang mahal.”

Aksi mereka kemudian berlanjut dengan konvoi jalan kaki menuju perempatan Matahari, Denpasar. Para mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan “Pemerintah Gagal, Rakyat Sengsara”. Mereka juga membawa poster yang bertuliskan “SBY-Boediono Gagal Tegakkan HAM”, “Tolak Usulan Soeharto Pahlawan”, “Pemerintah Makmur, Rakyat Gulung Tikar”, dan lain-lain.

Aksi diakhiri dengan pembacaan 10 tuntutan mahasiswa, antara lain berisi penolakan privatisasi BUMN, kaji ulang Asean China Free Trade Agreement (ACFTA), tolak liberalisasi ekonomi dan stop kekerasan. Mereka juga meminta pencabutan Protap Kapolri Nomor 1/X/2010 tentang penanggulangan anarkhi yang mengizinkan polisi melakukan kekerasan hingga penembakan. “Kami merasa protap itu akan menyuburkan kekerasan,” kata Hasan.

Penilaian senada juga diserukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung (Unila) dan Aliansi Rakyat Lampung dalam unjukrasa, Rabu (20/10). Menurut mereka, selama setahun terakhir ini, pemerintahan SBY-Boediono dianggap gagal menyejahterakan rakyat. Unjuk rasa dipusatkan di Tugu Adipura, Bandar Lampung.

Pengunjuk rasa menyoroti persoalan-persoalan konkret, misalnya menjaga kestabilan harga bahan pokok, yang gagal dilakukan pemerintah selama setahun terakhir ini. “Sejumlah kebijakan yang dijalankan tidak sesuai tujuan kemaslahatan rakyat,” seru mahasiswa pengunjukrasa.

Mereka pun menilai, Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II kurang efektif dan terlampau gemuk, ditambah lagi adanya posisi wakil menteri. Hal ini justeru hanya membebani anggaran APBN untuk birokrasi. BEM Unila secara khusus juga ikut menyoroti kinerja Boediono yang dianggap sangat lemah. Hal ini sangat kontras dengan pemerintahan sebelumnya.

Mahasiswa juga mengungkit kembali soal kasus Bank Century. Mereka meminta skandal yang rugikan negara triliunan rupiah itu diungkap tuntas. Lambatnya penuntasan hukum kasus-kasus besar, seperti skandal Century, mereka gambarkan dalam keranda mayat sebagai simbol matinya hukum. Keranda ini kemudian dibakar pengunjuk rasa yang berjumlah sekitar 150 orang.

SBY Diminta Hentikan Politik Pencitraan
Tiga ratusan mahasiswa dari beberapa organisasi kemahasiswaan berunjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang untuk memperingati setahun pemerintahan SBY-Boediono, Rabu (20/10).

Pengunjuk rasa berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia. Sedangkan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Brawijaya Malang berdemonstrasi di depan gerbang pintu masuk di Jalan Veteran.

Menurut Arya WY, koordinator lapangan aksi Aliansi BEM, selama pemerintahan SBY-Boediono masih banyak mafia hukum dan penegakan masih semu karena pemerintah tidak serius mengedepankan rasa keadilan pada rakyat. “Buktinya, banyak koruptor diberi remisi,” kata Arya.

Pemerintahan SBY-Boediono pun dianggap makin menyengsarakan rakyat miskin dengan liberalisasi ekonomi. Indikatornya, kata Arya, ledakan gas elpiji berkali-kali terjadi tanpa penanganan yang menyeluruh dan tegas. Selebihnya mereka meminta Presiden SBY untuk berani bersikap tegas menghadapi negara-negara yang berpotensi mengganggu Indonesia, seperti Malaysia.

Di depan Kantor DPRD, mahasiswa menyuarakan tuntutan serupa dengan beberapa tuntutan berbeda. Tuntutan yang lain, pemerintah diminta membela para buruh, dan pendidikan murah bagi rakyat.

Dalam orasinya, beberapa aktivis meminta Presiden SBY untuk menghentikan politik pencitraan yang mencerminkan ketidaktulusan presiden terhadap rakyatnya. Gara-gara sibuk menjaga citra, Presiden jadi lambat bekerja dan prioritas kerja makin tak terarah.

“Kurang responsif dan peka terhadap nasib rakyatnya. Ke Wasior saja sepekan setelah kejadian. Tapi kalau masalahnya langsung menyangkut diri sendiri, Presiden sensitif sekali dan lalu melakukan curhat (curahan hati) di televisi,” kata Hisbul Lutfi dari PMII.

Unjuk rasa sempat diwarnai sedikit ketegangan antara mahasiswa dan polisi. Kepala Kepolisian Resor Malang Kota Ajun Komisaris Besar Agus Salim terus berada di barisan terdepan untuk bernegosiasi dengan kelompok mahasiswa. Ia pun sibuk memerintahkan anak buahnya untuk tidak melakukang saling dorong dengan mahasiswa yang memaksa masuk ke dalam gedung Dewan.

Kebijakan SBY Dinilai Tanpa Arah
Selama setahun memimpin pemerintahan, pasangan SBY-Boediono dinilai gagal. Bahkan kebijakan yang diterapkannya tanpa arah yang jelas. Pernyataan tersebut disampaikan massa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dalam unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Rabu siang ini (20/10). Menurut para mahasiswa, SBY-Boediono seharusnya bisa menerapkan semboyan Perum Pegadaian, yakni ‘Mengatasi masalah tanpa masalah’. Sebaliknya, kebijakan SBY-Boediono lebih tepat disebut ‘Mengatasi masalah dengan masalah’.

Dalam unjuk rasa tersebut, massa yang mayoritas mengenakan jas berwarna merah sempat naik ke atas patung Gubernur Suryo. Mereka kemudian memasang spanduk bertuliskan “SBY Rezim Diktator”.

Koordinator massa mahasiswa, Soebandriyo, mengatakan selama setahun memerintah duet SBY-Boediono telah gagal memberantas korupsi. Bahkan SBY-Boediono dinilai terlalu pro terhadap modal asing. “Kita bisa lihat 85 persen potensi migas dan 75 persen batubara dikuasai asing. Tidak hanya itu, sebanyak 474 undang-undang yang dibuat diindikasikan adalah pesanan asing,” ujarnya.

Selain menggelar orasi bergantian, massa juga membawa berbagai poster serta spanduk. Di antaranya bertuliskan “Tolak rezim SBY-Boediono”, “SBY-Boediono anti rakyat miskin”.

Gubernur Soekarwo Dituding Antek SBY
Gubernur Jawa Timur Soekarwo menemui massa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu siang (20/10). Soekarwo yang didampingi Kepala Kepolisian Rsor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya Komisaris Besar Coki Manurung, juga bersedia diguyur hujan bersama para pengunjuk rasa dari empat elemen mahasiswa di Kota Surabaya. Naik ke atas mobil polisi, Soekarwo pun menolak dipayungi.

Dari atas mobil, Soekarwo meminta perwakilan massa secara bergiliran ikut naik ke mobil untuk berorasi. “Ayo jangan hanya berani omong di bawah, kalau berani omong di atas sini. Aspirasi yang berkaitan dengan Jawa Timur akan saya selesaikan, sedangkan yang berkaitan dengan pemerintah pusat saya akan kirimkan langsung ke Jakarta,” kata Soekarwo.

Menanggapi tantangan tersebut, empat perwakilan massa naik ke atas mobil polisi. “Minyak tanah semakin langka, padahal konversi ke gas elpiji belum berhasil. Kebijakan seperti ini sama saja dengan membunuh masyarakat perlahan,” kata Miswari, perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga.

Sementara perwakilan massa lainnya menuntut pemerintahan SBY-Boedino maupun Soekarwo tegas menyikapi persoalan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo. Massa mendesak pemerintah segera menuntut keluarga Bakrie sebagai penanggung jawab utama untuk segera menyelesaikan ganti rugi bagi korban. Soekarwo meminta seluruh tuntutan dituangkan secara tertulis. “Silahkan tulis, nanti saya tandatangani untuk disampaikan ke pusat,” papar Soekarwo.

Meski bersedia diguyur hujan, namun tak semua mahasiswa suka dengan gaya Soekarwo. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang memilih menjauh dari lokasi Soekarwo berorasi. Mahasiswa bahkan beberapa kali mencemooh Soekarwo yang dinilai merupakan bagian dari antek-antek SBY-Boediono.

Melihat banyak mahasiswa yang menjauhinya, Soekarwo berujar, “Ayo kalau berani ke sini, orasi di sini, jangan menjauh.” Namun, karena tidak ada lagi mahasiswa yang ingin menyampaikan orasi di atas mobil polisi, Soekarwo kembali ke dalam Gedung Negara Grahadi.  Aksi unjuk rasa mahasiswa ternyata terus dilakukan. Massa yang semula berada di tepi jalan malah mulai merangsek ke tengah jalan mengakibatkan Jalan Gubernur Suryo macet total.

Mahasiswa Tuntut Pendidikan & Kesehatan Gratis
Ratusan mahasiswa di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menggelar mimbar bebas dan unjuk rasa memperingati satu tahun kepemimpinan Presiden Susilo bambang Yudhoyono (SBY)- Boediono, Rabu (20/10). Mereka menuntut pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat. “Kita menuntut pemerintah saat ini untuk memberikan pendidikan dan kesehatan secara gratis,” kata Gabriel Langga, Koordinator lapangan (Korlap) mimbar bebas yang digelar di bilangan Jalan El Tari Kupang.

Ia mengajak seluruh elemen masyarakat di daerah itu untuk turun ke jalan dan menduduki pusat-pusat kekuasaan di daerah itu. “Kami mengajak semua elemen masyarakat turun ke jalan dan mengusai pusat-pusat kekuasaan yang ada,” serunya. Selain pendidikan dan kesehatan gratis, mahasiswa juga menuntut pemerintahan SBY- Boediono menurunkan harga kebutuhan pokok.

Sementara itu, Gerakan Rakyat untuk Kemerdekaan Nasional (GRKN) Nusa Tenggara Timur juga menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD NTT. GRKN merupakan gabungan  dalam beberapa organisasi kemahasiswaan diantaranya, PMKRI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) NTT.

Dalam tuntutannya yang dibacakan Ketua PMKRI cabang Kupang, Blasius Timba menilai pemerintah SBY- Boediono gagal membangun Indonesia yang mandiri secara politik, ekonomi dan budaya. Karena itu, mereka menutut penghapusan utang luar negeri, pembangunan pabrik nasional dan daerah untuk kesejahtraan rakyat.

Mahasiswa juga mengecam politik luar negeri SBY yang dinilai tidak bermartabat, tidak berdaulat dan pro imperialisme. Tidak hanya itu, mahasiswa juga menuntut SBY mereformasi lembaga hukum dan peradilan, memberantas korupsi dan mafia peradilan tanpa pandang bulu serta mengusut tuntas kasus BLBI dan Century.

Anggota DPRD NTT Kornelis Soi mengatakan Dewan menerima aspirasi dari mahasiswa tersebut dan menindaklanjuti ke pimpinan dewan dan selanjutnya dikirim ke Jakarta. “Kita akan tindaklanjuti aspirasi ini ke pemerintah pusat,” paparnya. (*/Tempo)

Mahasiswa Demo SBY Ditembak Peluru Tajam
lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 20/10/2010 | 20:23 WIB Mahasiswa Demo SBY Ditembak Peluru Tajam

Jakarta – Mahasiswa Universitas Bung Karno, Farel Restu, 21 tahun, yang melakukan demo di Jalan Diponegoro menuntut Presiden SBY mundur bertepatan dengan setahun pemerintahan SBY, diduga ditembak menggunakan senjata api tajam. Hal ini diungkapkan oleh dokter yang menangani Farel di Ruang Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, Rabu (20/10/2010).

“Kalau dari lihat lukanya memang korban ditembak menggunakan senjata api tajam, bukan peluru karet,” ungkap Dokter yang tidak mau disebutkan namanya dengan alasan profesi.

Menurutnya, hasil rontgen nantinya akan lebih memastikan apakah korban tertembak dengan senjata api tajam atau tidak. Saat ini, tim medis yang menangani Farel akan melakukan operasi kecil untuk mengangkat proyektil yang berada di betis kaki kiri Farel (sebelumnya disebutkan kaki kanan).
Ditemui di ruang perawatan, Farel mengatakan dirinya merasa sudah diincar oleh seorang polisi. “Kayaknya polisi sudah mengincar kak. Polisi juga kayaknya sengaja nembak saya,” katanya.

Menurut Farel, saat itu ia sedang berusaha untuk menarik temannya yang ditangkap oleh polisi dan dibawa menuju truk. “Saya cuma berusaha agar sebisa mungkin teman saya gimana caranya tidak masuk truk tahanan, jadi saya tarik,” ujar Farel.

Tidak lama setelah teman Farel ditahan di dalam truk, kericuhan pun tidak dapat terhindarkan. Mahasiswa melempari mobil polisi dengan batu dan botol. Hingga akhirnya polisi pun mengeluarkan tembakan peringatan berkali-kali. “Semua teman-teman pada kabur, saya belakangan, pas mau lari, polisi langsung tembak kaki saya,” cerita Farrel.

Saat ini, Farel sedang menjalani operasi pengangkatan proyektil peluru. Seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh Kepolisian Resor Jakarta Pusat.

Dalam peristiwa tersebut, puluhan mahasiswa Universitas Bung Karno memblokir Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, tepatnya di depan kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Rabu (20/10). Mereka membakar ban dan memasang bambu agar kendaraan tidak dapat melintas. Dalam aksi ini, mereka menuntut polisi segera membebaskan mahasiswa yang ditangkap saat bentrokan terjadi.

Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, sebanyak 80 personel polisi dari Dalmas dikerahkan membubarkan mahasiswa. Puluhan anggota Brimob dari Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, juga terlihat di lokasi menghalau mahasiswa. Hingga berita ini ditulis, polisi masih mencoba bernegosiasi dengan mahasiswa agar segera membubarkan diri.

Sebelumnya, aksi unjukrasa satu tahun pemerintahan SBY di Jalan Diponegoro dan Cikini Raya, Jakarta Pusat, berujung ricuh, Rabu (20/10/2010). Sekitar 150 orang mahasiswa terlibat aksi dorong dan pukul dengan aparat kepolisian yang mengamankan jalannya unjuk rasa.

Ketika polisi berupaya membubarkan massa dan mengamankan dua mahasiswa, para mahasiswa kian terpancing dan melawan sehingga polisi harus menembakkan senjata. Satu orang mahasiswa, Farel Restu, tertembak di bagian kaki dan dilarikan ke UGD RSCM. Para mahasiswa memblokade jalan di depan kantor LBH Jakarta. Mereka membakar ban bekas di tengah jalan.

Massa yang mengusung bendera KM Raya (Kesatuan Aksi Mahasiswa Jakarta Raya) tersebut mulai ricuh setelah menggelar aksi bakar ban yang menutup arus lalu lintas Jalan Kimia. Akibat aksi ricuh tersebut, polisi mengamankan sejumlah orang dari kerumunan massa.

Untuk menghalau lemparan batu, akhirnya petugas kepolisian menembakkan gas air mata ke arah kerumunan. Namun massa tampak tidak menyerah begitu saja. Para petugas kepolisian yang tidak dilengkapi tameng tampak kembali dilempari batu.

Sebelum aksi ricuh, massa KM Raya mengusung spanduk-spanduk yang bertuliskan protes terhadap SBY-Boediono. Mereka juga mengusung foto Presiden RI Pertama, Soekarno. “Contoh Soekarno, contoh Soekarno,” seru mereka. Salah satu spanduk mereka bertuliskan bahwa SBY-Boediono gagal mewujudkan kemerdekaan rakyat seratus persen sehingga dia harus turun dari jabatannya. (*/Tempo/Red)

Agar Tak Diganggu, SBY Harus Pilih Kabinet Pro Rakyat
lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 20/10/2010 | 15:38 WIB Agar Tak Diganggu, SBY Harus Pilih Kabinet Pro Rakyat

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disarankan segera melakukan pergantian (reshuffle) sebagian anggota Kabinet Indonesia Bersatu II yang dinilai tidak menunjukkan kecakapan tugasnya, dan kemudian memberi porsi kabinet berdasarkan keahlian, profesionalisme, serta mencintai rakyat.

Saran tersebut disampaikan Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan yang juga mantan Direktur Eksekutif Center for Information adn Development Studies (CIDES), di Jakarta, Rabu (20/10), menanggapi satu tahun usia Pemerintah SBY-Boedioeno pada hari ini.

“Rakyat sudah merasakan hasil kerja KIB II selama satu tahun ini. Namun rakyat tidak merasakan hasil signifikan ataupun baik untuk peningkatan taraf hidupnya dari kerja KIB II. Bahkan, kehidupan rakyat miskin tidak mampu dibela oleh menteri-menteri SBY,” jelas Syahganda.

Karena itu, menurutnya, tidak ingin terus digoyang aksi-aksi rakyat, SBY harus berani mengganti kabinetnya dengan para ahli atau yang mencintai rakyat.kalau

Menurut mantan Direktur SMC ini menegaskan, SBY tidak perlu terus menutupi kelemahan anggota kabinetnya. Lebih-lebih SBY sudah memiliki perjanjian tertulis bahwa para menteri bisa diganti setiap saat apabila kinerjanya tidak memuaskan.

Dengan begitu, lanjut Syahganda, SBY tidak perlu ragu mereshuffle menteri-menterinya, sehingga SBY pun tidak harus menghadapi arus gelombang protes terhadap pemerintahannya yang kian mengeras.

“Jadi, SBY harus memanfaatkan penilaian satu tahun masa kerja kabinet untuk diganti dengan yang lebih baik dan lebih mengedepankan kemampuannya pada agenda perbaikan nasib rakyat,” tegasnya.

Ia juga mengharapkan SBY tidak merasa berada dalam “penyanderaan” partai-partai pendukungnya, karena masalah penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden SBY sepenuhnya. “Kalau hanya mengandalkan kompromi dengan partai-partai politik, SBY tidak akan mendapatkan calon menteri yang berkompeten atau dicintai rakyat,” ungkap Syahganda.

Mengenai kriteria dicintai rakyat itu, Syahganda menyebutkan yaitu mengangkat menteri-menteri yang tidak pro neo liberal, tetapi menteri yang lebih berorientasi pada kepentingan kesejahteraan rakyat banyak.

Juga bukan mengangkat menteri yang sukanya memberi peluang pihak asing mengambilalih usaha-usaha milik pengusaha lokal atau ingin menguasai perusahaan publik yang dimiliki negara.

Syahganda pun tetap berpendapat, setidaknya ada lima menteri yang layak diganti dalam masa satu tahun pertama pemerintahan SBY-Boediono. Kelima menteri itu adalah Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Darwin Z. Saleh, Mensesneg Sudi Silalahi, dan Menakertrans Muhaimin Iskandar.

“Mereka sangat layak diganti, selain alasan kinerjanya lemah, juga akibat tidak kompeten serta ada yang sangat neo liberal,” pungkas mantan aktivis demonstran Institut Teknologi Bandung (ITB) yang dipenjara rezim orde baru ini. (ira)

Berita Terkait

20/10/2010Satu Mahasiswa Tertembak, Dua Ditangkap

20/10/2010BEM Nilai SBY Gagal Total

20/10/2010DPR: SBY Harus Tegas, Jangan Lelet

20/10/2010Agar Tak Diganggu, SBY Harus Pilih Kabinet Pro Rakyat

19/10/2010Jenderal Soetarto: Demo Akibat Kesalahan SBY Sendiri

19/10/2010Ribuan Massa Ikut Demo 20 Oktober Kepung Istana

19/10/201020 Oktober, Massa Akan Serukan SBY Gagal

19/10/2010Marak Demo Mahasiswa Tuntut SBY Mundur

19/10/2010Masuk Koalisi, PDIP Terancam Buntung?

18/10/2010Setahun SBY-Boediono Mark-up

Rabu, 20/10/2010 19:42 WIB
Mantan Panglima TNI: Marak Demo, Pemerintah Harus Introspeksi
Moksa Hutasoit – detikNews


Foto: AFP

Jakarta – Peringatan setahun pemerintahan SBY-Boediono diwarnai oleh sejumlah aksi di berbagai wilayah. Maraknya aksi ini menandai ada yang belum optimal dalam pemerintahan SBY.

“Pemerintah harus mulai introspeksi diri, kalau makin banyak demo, tandanya ada sesuatu yang belum optimal dalam pemerintahan,” kata mantan panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (20/10/2010).

Pemerintah, lanjut Endriartono, jangan hanya berkutat berdasarkan data statistik yang menyebut perekonomian bangsa sudah naik. Pemerintah harus membuka mata terhadap kondisi masyarakat yang sebenarnya.

“Jika itu dilakukan, saya yakin dan percaya kalau kemudian tidak akan lagi ada orang yang mau berdemontrasi,” imbuh Endriartono.

Endriartono juga meminta agar SBY mengurangi kebiasaan politik pencitraannya. Di sisa waktunya, seharusnya SBY justru lebih all out dalam melaksanakan tugasnya. Terlebih lagi, sudah tidak mungkin SBY menjabat sebagai Presiden.

“(Sehingga) Kalau pun masih ada kritikan terhadap SBY, biar rakyat yang menghadapi karena rakyat sudah merasa pemerintah telah melakukan kerja untuk rakyat,” tandas Endriartono.

(mok/anw)

Rabu, 20/10/2010 17:47 WIB
Setahun SBY-Boediono
HMI Juga Balik Kanan, Depan Istana Bersih
Muhammad Taufiqqurahman – detikNews


Foto: AFP

Jakarta – Seluruh demonstran di depan Istana Merdeka benar-benar sudah balik kanan. Situasi dan kondisi lokasi demo yang sempat diwarnai bentrokan itu kini sudah bersih.

Petugas kebersihan dari Pemprov DKI Jakarta tampak sibuk menyapu dan membersikan sampah-sampah yang ditinggalkan pendemo di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (20/10/2010) pukul 17.45 WIB.

Sementara itu lalu lintas di sekitar Monas yang sempat ditutup kini sudah dibuka kembali. Jalanan yang sebelumnya kosong, kini mulai dialiri puluhan kendaran baik pribadi maupun umum.

Demonstran yang terakhir meninggalkan lokasi adalah massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Mereka menyusul sejumlah massa yang membubarkan diri lebih dulu.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Sutarman tampak meninjau lokasi demo. Personel polisi yang sebelumnya berjaga-jaga kini juga bersiap-siap untuk meninggalkan lokasi.

(ken/vit)

Rabu, 20/10/2010 16:46 WIB
Setahun SBY-Boediono
Suasana Antar Pendemo Memanas, Polisi Bentuk Pagar Betis
Muhammad Taufiqqurahman – detikNews


Foto: AFP

Jakarta – Bentrokan antara demonstran dan polisi di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara telah mereda. Namun situasi masih belum mendingin karena adu pendapat justru terjadi antara kelompok pendemo.

Pantauan detikcom di depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (20/10/2010) pukul 16.30 WIB, massa dari Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) protes kepada massa pendemo lain yang tidak membantu saat polisi menyerang.

“Kenapa malah mundur?” begitu kata salah satu orator dari HMI. Saat polisi menyerang dengan water cannon dan gas air mata, massa HMI menyebut massa dari kelompok lain justru mundur.

Saat ini, polisi justru mencoba memisahkan kedua kelompok massa agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sekitar 200 personel polisi anti huru-hara tampak membentuk barisan di tengah-tengah massa antara HMI dan massa pendemo dari kelompok lain.

Sejumlah tetua HMI mencoba menenangkan rekan-rekannya dengan maju ke depan. Sekitar pukul 16.45 WIB, situasi di depan Istana Merdeka mulai kondusif.

Tidak ada lagi lembaran botol, kayu, maupun batu. Sejumlah polisi juga mulai beristirahat di sekitar lokasi demo. (ken/fay)

Rabu, 20/10/2010 15:55 WIB
Setahun SBY-Boediono
Janji SBY Soal Pemberantasan Korupsi Dinilai Belum Terbukti
Rachmadin Ismail – detikNews


Jakarta – Publik masih menunggu janji Presiden SBY soal pemberantasan korupsi. Hingga saat ini, janji yang disampaikan pada pidato kenegaraan setahun yang lalu itu belum terbukti.

“Apa yang disampaikan SBY soal penegakan hukum dalam pidato kenagaraan tahun lalu soal pemberantasan korupsi tidak ada yang istimewa dan tidak terbukti,” kata anggota Komisi III, Syarifuddin Sudding di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2010).

Menurut politisi Hanura ini, penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi berada di titik nadir. Ada beberapa indikasi yang bisa dilihat.

Pertama, kata Sudding, pemberian remisi dan grasi bagi para terpidana korupsi. Meski diatur dalam undang-undang, hal itu tetap mengurangi semangat pemberantasan korupsi.

“Katanya persoalan korupsi penting. Tapi pemerintah masih memberi ruang bagi koruptor,” tegasnya.

Kedua, lanjut Sudding, masih ada cacat di tubuh kepolisian seiring dengan terungkapnya kasus mafia pajak Gayus Tambunan. Di situ, lanjutnya, terlihat adanya konspirasi dari mulai kepolisan, kejaksaan hingga pengadilan.

“Hampir semua institusi penegak hukum belum menunjukkan hasil signifikan dalam hal penegakan hukum,” sambungnya.

Sebagai langkah solusi, pria berkumis ini menyarankan agar dilakukan reformasi di tubuh institusi penegak hukum. Harus ada keberanian radikal untuk memperbaiki sistem kerja internal.

“Yang bekerja seperti itu dan terlibat mafia hukum harus ditidak tegas dan diproses secara hukum,” tutupnya.

(mad/lrn)

Rabu, 20/10/2010 14:53 WIB
Survei LSI: SBY-Boediono Raih 4 Rapor Merah & 2 Rapor Biru
Didi Syafirdi – detikNews


Jakarta – Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan pasangan SBY-Boediono mendapat 4 rapor merah dan 2 rapor biru selama setahun ‘bertahta’. Nilai SBY-Boediono jeblok di bidang hubungan internasional, ekonomi, hukum dan politik.

Hasil survei setahun SBY-Boediono bertema “4 Rapor merah, 2 rapor biru, publik rindukan menteri yang lebih kompeten” ini disampaikan oleh Direktur Strategi Pemenangan LSI, Agust Budi Prasetyohadi, di Pisa Kafe, Jalan Mahakam, Jakarta Selatan, Rabu (20/10/2010).

Survei ini dilakukan pada 1 Oktober 2010 dengan metode multi stage random sampling dengan 1.000 responden di 33 provinsi dengan margin error 5 persen.

Rapor merah pertama, yaitu kinerja hubungan internasional. Responden yang puas (42,6 persen) dan responden yang tidak puas (57,4 persen).

Kepuasan di bawah 50 persen karena berbagai kasus yang menonjol seperti isu penyiksaan TKI, tukar menukar nelayan Malaysia yang ditangkap, budaya Indonesia yang diklaim oleh Malaysia dan respons pemerintah atas Malaysia dianggap lemah. Padahal, Indonesia adalah negara yang lebih besar dibanding Malaysia.

Rapor merah kedua, yaitu kinerja bidang ekonomi. Responden yang puas (42,6 persen) dan responden yang tidak puas (57,4 persen).

Kasus yang menonjol, banyaknya terjadi ledakan tabung gas elpiji yang memakan korban jiwa, 76,1 persen warga khawatir menggunakan tabung elpiji, ada jarak antara indikator ekonomi makro dengan ekonomi mikro yang negatif.

Rapor merah ketiga, yaitu kinerja penegakan hukum. Responden yang puas (49,5 persen), dan responden yang tidak puas (50,5 persen).

“Hal ini disebabkan karena negara dinilai tidak bisa melindungi warga minoritas, seperti penyerangan Ahmadiyah dan kasus kriminalisasi terhadap Bibit-Chandra juga dinilai tidak baiknya kinerja penegak hukum,” kata Agust.

Rapor merah keempat, yaitu kinerja bidang politik. Responden yang puas (49,2 persen), dan responden tidak puas (50,8 persen).

Hal ini disebabkan karena kasus yang menonjol, berlarut-larutnya penanganan Bank Century, dan terpentalnya Sri Mulyani yang diduga dikorbankan oleh persekongkolan politik.

Sedangkan rapor biru pemerintahan SBY-Boediono yakni, pertama kinerja keamanan. Responden yang puas (63,2 persen) dan responden yang tidak puas (36,8 persen).

Kasus yang menonjol karena Aceh semakin terintegrasi dengan NKRI dan Hasan Tiro, tokoh separatis, sudah menjadi warga negara Indonesia.

Rapor biru kedua, yaitu kinerja bidang sosial. Responden yang puas (60,2 persen), dan responden yang tidak puas (39,8 persen).

Hal itu bisa dilihat karena Presiden tanggap dalam memberi perhatian jika terjadi bencana alam.

“Empat bidang yang mendapat rapor merah itu tingkat kepuasan publik di bawah 50 persen. Sedangkan yang mendapat rapor biru, tingkat kepuasan publik di atas 50 persen,” ujar Agust.

Ia menegaskan, hasil survei LSI hanya gambaran umum bagi pemerintahan SBY-Boediono. “Kita tidak menilai spesifik orang per orang. Tetapi, hanya bidangnya,” kata Agust.

Apa hasil survei bisa merujuk pada reshuffle menteri? “Survei yang kita lakukan tidak sampai kepada reshuffle karena kita tidak berkompeten untuk itu. Hasil survei ini hanya beberapa bidang yang dinilai publik kinerjanya belum maksimal,” argumen Agust.

(aan/nrl)

Rabu, 20/10/2010 13:12 WIB
Demo Setahun SBY-Boediono, Mahasiswa Semarang Usung ‘Mayat’
Triono Wahyu Sudibyo – detikNews


Semarang – Ratusan mahasiswa Semarang, Jawa Tengah berunjuk rasa memperingati setahun kepemimpinan SBY-Boediono. Sebagai simbolisasi matinya nurani pemerintah, mereka membungkus ‘SBY’ dengan kain kafan.

Aksi dilakukan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), dan BEM Unisulla. Mereka memulai aksi dari Bundaran Air Mancur sekitar pukul 10.00 WIB, Rabu (20/10/2010).

PMII, GMNI, dan IMM mengusung seorang peserta aksi yang digantungi kertas bertuliskan ‘SBY’ dan dikafani kain merah. Dari Bundaran Air Mancur, mereka menuju kantor DPRD Jateng, Jl. Pahlawan. Sementara BEM Unisulla beraksi di kantor gubernur yang bersebelahan dengan kantor DPRD.

“Pemerintahan SBY periode kedua, tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Bencana dimana, tapi pemerintah seolah tutup telinga,” kata aktivis PMII, Achmad Yusuf.

Yusuf mencontohkan banjir bandang di Wasior, Papua. Menurut dia, pemerintahan SBY-Boediono sangat lamban menangani dan saling tuding soal penyebab bencana tersebut.

Para mahasiswa menuding Kabinet Indonesia Bersatu tak mampu memperbaiki situasi. “KIB tak lebih dari singkatan Kabinet Indonesia Berantakan!” teriak seorang orator.

Aksi juga diwarnai teatrikal yang menggambarkan rakyat yang tak bisa berbuat apa-apa. Teatrikal itu dilakukan dua peserta aksi yang bertelanjang dda dengan kaki dipasangi rantai.

Ratusan polisi menjaga aksi tersebut. Mereka bersiaga di titik-titik jalan protokol. Beberapa water canon dan pasukan satwa dikerahkan.

Sekitar pukul 12.00 WIB, aksi berakhir setelah salah satu perwakilan membacakan pernyataan sikap. Selama aksi, arus lalu lintas relatif lancar karena polisi segera turun saat posisi para mahasiswa masuk ke badan jalan.
(try/djo)

Suara Pembaruan

2010-10-20Ketidakpuasan Meningkat

Setahun Pemerintahan SBY-Boediono

[JAKARTA] Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan SBY-Boediono meningkat. Hal itu tercermin dari aksi unjuk rasa yang digelar di berbagai kota di Indonesia dan juga hasil survei yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Ketidakpuasan itu, antara lain menyangkut harga-harga bahan kebutuhan pokok yang semakin mahal dan tak terjangkau sebagian rakyat serta lemahnya penegakan hukum.
Berdasarkan hasil survei LSI terhadap 1.000 orang di 33 provinsi terkait enam bidang kehidupan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan di bidang luar negeri hanya 42,6%, ekonomi 43,9%, politik 49,2%, dan penegakan hukum 49,5%. Publik mengaku cukup puas dengan kinerja pemerintahan di bidang sosial, yakni 60,2% dan keamanan 63,2%.
Menurut Stefanus Gusma, Ketua Presidium PP PMKRI, salah satu organisasi yang bergabung dalam Persatuan Oposisi Nasional, unjuk rasa yang digelar di berbagai kota di Indonesia hari ini menunjukkan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah.
Ketidakpuasan itu muncul karena harga-harga barang semakin tak terjangkau dan penegakan hukum yang masih tebang pilih. Persatuan Oposisi Nasional merupakan gabungan sejumlah organisasi, seperti PMKRI, IMM, GMNI, HMI MPO, dan LMND.
“Selama enam tahun berkuasa, SBY tak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mulai menunjukkan watak oligarki kapital. Kami menilai rezim ini telah gagal, sehingga SBY dituntut mengembalikan mandat kepada rakyat,” katanya kepada SP di Jakarta, Selasa (19/10).
Tuntutan lainnya adalah menurunkan harga, mewujudkan demokrasi bagi rakyat, dan mendesak aparat menangkap dan menyita harta para koruptor.
Selain di Jakarta, aksi turun ke jalan juga dilakukan berbagai elemen mahasiswa dan pemuda di berbagai kota, seperti Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Makassar, dan Mataram. “Ke depan akan terjadi eskalasi aksi yang digerakkan mahasiswa dan pemuda,” tegasnya.
Senada dengannya, aktivis Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (Kompak) Fadjroel Rahman menyatakan aksi demo yang berlangsung 20 Oktober tidak akan menggulingkan pemerintahan. Tetapi, bertujuan menumbuhkan kesadaran publik bahwa pemerintahan SBY-Boediono telah gagal.
Hanya saja, Fadjroel menegaskan berdasarkan pengalaman penggulingan Soeharto dan Gus Dur, kritik yang dilakukan terus-menerus dan besar mampu mendongkel presiden dari kursinya. “Ketika pemerintahan dinyatakan gagal, maka sudah seharusnya presiden turun,” tegas Fadjroel kepada SP di Jakarta, Selasa (19/10).
Dalam aksi hari ini, lanjutnya, Kompak akan bergabung dengan kalangan akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Alasannya, isu yang diangkat mengenai korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
“Aksi ini tujuannya adalah korektif untuk memberitahu dan mengingatkan betapa fatal persoalan korupsi, ketimpangan sosial di berbagai daerah, kemiskinan, dan pelanggaran HAM,” katanya.
Dikatakan, SBY perlu diingatkan kembali mengenai pentingnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) pembuktian terbalik. Lumpuhnya KPK karena sikap SBY yang tidak tegas dan banyak kasus hukum besar yang berlum terselesaikan, seperti kasus bailout Bank Century. “Pemerintah harus terus diingatkan. Jika koreksi yang diberikan masyarakat tidak didengarkan. Itu berarti, aksi demo akan semakin marak, mengingat koreksi yang diberikan masyarakat diabaikan SBY,” katanya.
Menanggapi aksi unjuk rasa, Presiden SBY melalui radio El Shinta, Rabu (20/10), menyatakan dirinya menerima koreksi yang disampaikan sejumlah kalangan. Meski demikian, SBY mengingatkan agar berbagai koreksi itu disampaikan secara propor- sional.
“Memang masih banyak yang harus dilakukan, tetapi jangan semuanya disampaikan serbagagal, buruk, dan mundur. Itu ibarat racun bagi rakyat,” kata SBY yang berdialog langsung dengan pendengar.
Pada kesempatan itu, SBY menegaskan penegakan hukum harus ditingkatkan, semakin tegas, dan tidak pandang bulu. Rakyat juga diminta menjadi pengawas penegakan hukum, karena tidak semuanya bisa dilakukan sendiri oleh presiden.
Ketika ditanya soal hubungannya dengan elite politik nasional, SBY menyatakan silaturahmi dan komunikasi politik dengan para elite terus dilakukan, meski tidak semuanya diberitakan media massa. SBY mengaku tetap menjalin komunikasi dengan Amien Rais, Jusuf Kalla, Try Sutrisno, Taufiq Kiemas, Wiranto, Prabowo, Said Aqiel Siradj, dan Din Syamsuddin.

Tindak Tegas
Sementara itu, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Iskandar Hasan yang dihubungi SP, Rabu (20/10), menyatakan 33 Kapolda telah diinstruksikan untuk meningkatkan pengamanan dengan mengawal demonstrasi yang digelar berbagai elemen masyarakat. Para Kapolda juga diminta menginstruksikan kepada anggotanya agar tidak segan menindak aksi anarki yang disinyalir melibatkan kelompok tertentu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Mabes Polri, aksi unjuk rasa terutama digelar di sejumlah kota, terutama yang banyak disibukkan oleh kegiatan kampus, antara lain, Jakarta, Bandung, Sukabumi, Semarang, Yogjakarta, Surabaya, Malang, Jember, Medan dan Makassar. Namun, Iskandar enggan menyebut jumlah massa yang ikut berunjuk rasa dan jumlah personel yang bertugas mengawal aksi tersebut.
“Masyarakat juga diimbau jangan mudah terpancing oleh ajakan atau hasutan pihak mana pun. Warga di mana pun, silakan tetap beraktivitas seperti biasa. Petugas siap mengawal aksi demo sesuai prosedur. Sampai saat ini kami belum menerima info terkait aksi meresahkan tersebut. Mudah-mudahan aspirasi pengunjuk rasa berjalan sesuai koridor,” ujarnya.
Terkait hal itu, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengingatkan jajaran Polri tidak melakukan tindakan berlebihan saat mengawal aksi unjuk rasa.
“Kami berharap Polri pada era kepemimpinan Jenderal Pol Timur Pradopo ada perubahan, tidak saja terkait penanganan laporan warga, tetapi juga strategi mengantisipasi unjuk rasa. Jangan lagi mengedepankan represif agar tidak menambah daftar panjang ketakutan warga,” ujarnya. [NOV/G-5/A-16]

Suara Pembaruan

ZOOM2010-10-20Satu Tahun Kabinet dan Kutukan Periode Kedua?

Oleh : Arya Fernandes

“Lemahnya infrastruktur dan jaringan politik, serta ketergantungan Partai Demokrat pada figur SBY membuat SBY terlibat aktif dalam konsolidasi partai menjelang Pemilu 2014.

Pada tanggal 20 Oktober 2010 ini, tepat satu tahun masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II). Dalam setahun ini, di tengah usaha pemerintah membangun persepsi positif di tengah masyarakat, muncul ancaman soliditas koalisi partai pengusung. Beberapa kali gejolak politik memanas di Sekretariat Gabungan (Setgab), meski akhirnya redam. Batu ujian periode kedua juga diwarnai dengan buruknya performa sejumlah menteri – seperti temuan Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
Benarkah dalam periode kedua ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sangat berhati-hati mengambil sikap untuk menyelamatkan muka Partai Demokrat pada tahun 2014? Dan sejauh manakah SBY ke luar dari bayang-bayang dilema politik yang kerap menghantuinya?

Dilema Politik
Realitas politik belakangan ini menunjukkan kinerja pemerintah juga dipengaruhi oleh dilema politik SBY menjelang pemilu 2014. Dilema pertama, SBY terjebak pada ancaman popularitas. Kekuasaan SBY yang dibangun melalui kharisma politik membuat SBY seperti terkungkung politik pencitraan. SBY cenderung berkomentar reaktif terhadap sejumlah isu-isu yang bersifat temporer.
Bila tidak ada terobosan politik yang berarti, kita merasa khawatir pemerintahan SBY tidak dapat menyelesaikan target-target politiknya dengan baik, hingga empat tahun mendatang. Apalagi, hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Agustus 2010, menunjukkan menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan dari 85 persen (Juli 2009) ke 66 persen (Agustus 2010).
Sementara hasil analisis media Charta Politika Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2009 – 20 Agustus 2010 menunjukkan, pemerintahan SBY tidak memiliki framing dan agenda-setting media yang jelas. Hal itu menyebabkan tone pemberitaan media massa terhadap pernyataan-pernyataan SBY kerap bernada negatif, yaitu sebesar 42 persen media coverage dalam kurun waktu penelitian.
Dilema kedua, konsentrasi SBY terpecah antara meningkatkan kinerja pemerintahan, membesarkan Partai Demokrat atau membangun dinasti politik. Problem institusional yang menimpa Partai Demokrat juga mempengaruhi SBY. Lemahnya infrastruktur dan jaringan politik, serta ketergantungan Partai Demokrat pada figur SBY membuat SBY terlibat aktif dalam konsolidasi partai men-jelang Pemilu 2014.
Keinginan SBY untuk mempersiapkan dinasti politik, juga menjadi dilema SBY. Meskipun, SBY telah menepis rumors keinginan istrinya, Ani Yudhoyono sebagai kandidat Capres 2014, namun publik telanjur menangkap adanya keinginan keluarga SBY untuk mempersiapkan dinasti politik menjelang Pemilu 2014 mendatang.
Dilema ketiga, tak solidnya dukungan koalisi SBY-Boediono di DPR menyebabkan SBY “terpaksa” melakukan banyak politik akomodasi dan konsesi-konsesi politik dengan mitra koalisinya. Pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) misalnya, dapat dilihat sebagai bentuk akomodasi dan konsesi politik SBY pada Partai Golkar. Begitu juga dengan tekanan sejumlah partai untuk menggeser posisi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Meski dengan kekuatan mayoritas di parlemen, tetap saja gejolak di Setgab tak sepenuhnya bisa dikendalikan. Padahal, dengan bekal perolehan suara sebesar 60,8 persen pada pemilu lalu, dan dukungan partai di DPR yang mencapai 75 persen kursi di DPR, pemerintahan SBY-Boediono dapat memaksimalkan kerja-kerja dan target-target politik.
Data di atas mengungkapkan betapa besarnya ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan SBY, justru tidak berkorelasi positif dengan kinerja pemerintahan. Bahkan, akumulasi kekecewaan kelas menengah terhadap kebijakan SBY, tampak jelas melalui forum jejaring sosial seperti twitter dan facebook.
Penulis melihat, selain dukungan publik dan kekuatan politik di DPR, keberhasilan pemerintah juga dipengaruhi oleh karakter personal kepemimpinan SBY. Bahkan, riset yang dilakukan Richard L Hugles (2002) menunjukkan adanya hubungan antara karakter personal dengan tingkat keberhasilan kepemimpinan.

Karakter Kepemimpinan
Studi tentang kepemimpinan biasanya mengukur atau mengidentifikasi hubungan antara karakter personal dengan kesuksesan tersebut melalui Lima Faktor Model Per- sonal (FFM).
Di antaranya, pertama, karakter pemimpin yang dominan, percaya diri yang tinggi, dan dinamis. Pemimpin berkarakter, seperti ini biasanya berani mengambil risiko. Kedua, karakter pemimpin yang empati, bersahabat, dan hangat. Model seperti ini biasanya mempunyai tingkat optimisme yang kuat dan cenderung mengandalkan teamwork.
Ketiga, karakter kepemimpinan yang berhati-hati. Pemimpin model ini cenderung pekerja keras, memiliki perencanaan yang matang, dan organisator yang baik. Ke- empat, karakter pemimpin yang dipengaruhi faktor emosi. Model pemimpin seperti ini cenderung tidak berani mengambil risiko, mementingkan pencitraan politik, dan kadang-kadang tidak menerima kritik. Kelima, karakter pemimpin yang terbuka terhadap hal-hal baru. Pemimpin seperti ini cenderung imajinatif, visioner, dan inspiratif.

Kutukan Periode Kedua?
Kita khawatir bila pada periode kedua, SBY terjebak pencitraan politik, tidak berani mengambil risiko, dan tidak bersedia menerima kritik. Pada tingkat inilah kita mengkhawatirkan akan terjadinya “kutukan” periode kedua bagi pemerintahan SBY, seperti yang dialami oleh sejumlah presiden di Amerika Serikat.
“Kutukan” periode kedua ditandai dengan peningkatan frustrasi, yang hampir terjadi pada presiden yang terpilih kembali pada periode kedua dalam sejarah politik modern. Hal itu dipengaruhi oleh menurunnya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pada periode kedua.
Di Amerika Serikat, beberapa presiden, pernah mengalami kutukan pada periode kedua jabatannya. Skandal perselingkuhan antara Bill Clinton dengan Monica Lewinsky membuat Clinton tersungkur setelah pemakzulan. Begitu juga, skandal Iran-kontra yang ditandai penjualan senjata oleh Amerika Serikat kepada Pemimpin Revolusi Iran Ayatullah Khamaini yang hampir menjungkalkan pemerintahan Ronald Reagan.
Petaka periode kedua juga dialami Lyndon B Johnson dalam skandal Perang Vietnam dan George W Bush Jr melalui keputusannya dalam Perang Irak dan Perang Afghanistan.
Idealnya, di periode kedua, fokus pemerintahan SBY hendaknya berorientasi pada kebijakan dengan arah pembangunan yang jelas. Perlahan-lahan untuk meningkatkan capaian kerja pemerintahan, SBY dapat mendelegasikan kerja-kerja konsolidasi politik di Partai Demokrat melalui Anas Urbaningrum.

Penulis adalah Analis Charta Politika Indonesia dan Peneliti Komunikasi Politik Pascasarjana Universitas Paramadina

Nanti Penggulingan SBY Bisa Beneran? 

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 21/10/2010 | 08:37 WIB

Nanti Penggulingan SBY Bisa Beneran?
Oleh: Tubagus Januar Soemawinata (Universitas Nasional)

JANGAN meremehkan demo unjukrasa 20 Oktober 2010 yang dilakukan kalangan  aktivis/mahasiswa serta menganggapnya tidak berhasil menindaklanjuti isu penggulingan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Enam tahun ‘bertahta’ SBY dinilai gagal menjalankan amanat kepemimpinan sesuai janji-janji kampanyenya untuk mensejahterakan rakyat dan mewujudkan keadilan. Ingat, mahasiswa di mana-mana di seluruh tanah air sudah kompak melakukan demo mengkritisi setahun pemerintahan SBY yang dinilai gagal ‘total’. Bahkan, demo di depan Istana Presiden sempat terjadi kericuhan dan bentrokan antara mahasiswa dengan aparat kepolisian yang ‘mengamankan’ pihak rezim penguasa. Demikian juga di tempat lain di wilayah ibukota, diantaranya demo di Jalan Diponegoro, mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) dan sebuah aktivis LSM garis keras tak kalah galaknya demo menutut SBY mundur. Sayangnya, aparat bertindak represif sehingga seorang mahasiswa UBK tertembak dan harus dilarikan dan dioperasi di RSCM Jakarta.

Sepanjang depan Istana sendiri dipagari kawat berduri sehingga sulit bagi mahasiswa pendemo untuk merangsek mendekat tempat Presiden bertahta itu. Terhadap ancaman protap tembak di tempat, sebenarnya tidak membuat takut atau menyusutkan tekad mahasiswa. Namun, akibat sikap represif aparat, akhirnya membuat mahasiswa kocar-kacir menyelamatkan diri. Musim hujan yang mengguyur ibukota juga sempat ‘mengganggu’ aktivitas demo mahasiswa bertepatan satu tahun pemerintahan SBY di periode kedua kepemimpinannya. Meski hujan lebat di Jakarta, demo mahasiswa pantang surut. Di tempat lain, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia yang melakukan demo di Yogyakarta juga menyerukan bahwa SBY telah gagal total. Unjukrasa mahasiswa di Makassar bahkan tidak kalah sengitnya sehingga terjadi kerusuhan dan bentrok fisik antara mahasiswa dengan polisi. Mahasiswa membakar ban, membakar mobil dinas yang lewat, dan juga membakar foto SBY. Dalam waktu yang bersamaan, demo mahasiswa yang menilai kegagalan SBY juga terjadi di berbagai kota di Indonesia. Akses jalan yang dilewati kendaraan umum pun sempat lumpuh total.

Mahasiswa menilai, selama setahun memimpin Indonesia, pemerintahan SBY-Boediono telah gagal memenuhi harapan rakyat. Pemerintahan kedua SBY hanya sibuk menebar pesona, tetapi gagal dalam menyejahterakan masyarakat. SBY lebih sibuk rapat, bikin album, upacara, dan tebar pesona, dari pada memberi solusi tabung gas meledak, harga sembako yang mahal dan takut menghukum mati para koruptor. SBY sudah gagal, sudah enam tahun memimpin tapi rakyat masih sengsara. Penegakan hukum tebang pilih tidak menyentuh lingkaran Istana. Mahasiswa juga mengungkit kembali soal kasus Bank Century. Mereka meminta skandal yang rugikan negara triliunan rupiah itu diungkap tuntas. Lambatnya penuntasan hukum kasus-kasus besar, seperti skandal Century, mereka gambarkan dalam ‘keranda mayat’ sebagai simbol matinya hukum. Aksi demo juga menilai pemerintahan SBY-Boediono telah menjadi antek-antek penjajah asing. Mereka mengkritik kebijakan pemerintah yang obral hasil bumi untuk kepentingan modal asing. Hal ini tergambar lahirnya UU Ketenagalistrikan, UU Kawasan Ekonomi Khusus, UU Sumber Daya Air, dan UU Sisdiknas yang pro modal.

Sebanyak 85 persen potensi minyah dan gas bumi (migas) dan 75 persen batubara dikuasai asing. Tidak hanya itu, sebanyak 474 undang-undang yang dibuat diindikasikan adalah pesanan asing. Mahasiswa menyebutkan, hasil eksploitasi batubara di Kalimantan Timur misalnya, mencapai 102,29 juta ton tahun 2007, dan tahun 2009 meningkat menjadi 170 juta ton atau setara 60 persen produksi nasional. Seharusnya rakyat bisa menikmati. Tapi faktanya rakyat malah harus menanggung kenaikan tarif dasar listrik. Mereka pun menganggap pemerintah gagal mensejahterakan rakyat. Kestabilan harga bahan pokok, yang gagal dilakukan pemerintah selama setahun terakhir ini. Sejumlah kebijakan yang dijalankan tidak sesuai tujuan kemaslahatan rakyat. Liberalisasi ekonomi terbukti membuat rakyat makin sengsara. Kalangan buruh terancam oleh sistem outsourcing yang membuat upah mereka sangat murah dan hubungan kerja yang hanya dalam ikatan kontrak belaka. Sementara pelajar dan mahasiswa harus membayar biaya pendidikan yang mahal. Biaya ke rumah sakit sangat mahal sehingga tak terjangkau rakyat miskin. Kita tercekik kapitalis! Oleh karenanya, aktivis demo mahasiswa menyerukan bahwa sudah jelas SBY-Boediono gagal dan harus digulingkan.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menilai, selama pemerintahan SBY-Boediono masih banyak mafia hukum dan penegakan masih semu karena pemerintah tidak serius mengedepankan rasa keadilan pada rakyat. Buktinya, banyak koruptor diberi remisi. Mahasiswa menuntut SBY mereformasi lembaga hukum dan peradilan, memberantas korupsi dan mafia peradilan tanpa pandang bulu serta mengusut tuntas kasus BLBI dan Century. Pemerintahan SBY pun dianggap makin menyengsarakan rakyat miskin dengan liberalisasi ekonomi. Indikatornya, ledakan gas elpiji berkali-kali terjadi tanpa penanganan yang menyeluruh dan tegas. Selebihnya mereka meminta Presiden SBY untuk berani bersikap tegas menghadapi negara-negara yang berpotensi mengganggu Indonesia, seperti Malaysia. Mahasiswa mengecam politik luar negeri SBY yang dinilai tidak bermartabat, tidak berdaulat dan pro imperialisme. Presiden SBY diminta untuk menghentikan politik pencitraan yang mencerminkan ketidaktulusan presiden terhadap rakyatnya. “Gara-gara sibuk menjaga citra, Presiden jadi lambat bekerja dan prioritas kerja makin tak terarah. Kurang responsif dan peka terhadap nasib rakyatnya. Ke Wasior saja sepekan setelah kejadian. Tapi kalau masalahnya langsung menyangkut diri sendiri, Presiden sensitif sekali dan lalu melakukan curhat (curahan hati) di televisi,” seru mahasiswa.

Kubu Partai Demokrat dan kelompok pro SBY jangan hanya mempermasalahkan demo mahasiswa dan mendramatisasi isu penggulingan SBY. Yang lebih penting justeru ingatkan SBY dan awasi perilaku birokrasi dan pejabat pemerintahan SBY untuk bekerja keras dan profesional, jangan menyelewangkan wewenang dan kekuasaan. Rezim penguasa jangan bersikap pasif defensif menanggapi kritik masyarakat hanya karena ingin memperhatankan kekuasaan dan atau berupaya untuk merebut kembali kekuasaan tanpa menunjukkan prestasi dan perubahan keadaan yang baik kepada masyarakat. Tidak cukup kalau hanya pidato yang mengarahkan agar para pendukung SBY harus ‘mati-matian’ membela sang Presiden. Seperti Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaingrum dalam pidato rangkaian HUT ke-9 Partai Demokrat minggu lalu, mengatakan bahwa gagasan menggulingkan pemerintahan di tengah jalan mencederai hasil pemilu dan melanggar konstitusi. “Tindakan inskonstitusional harus dilawan, bukan dengan kekerasan tapi dengan penegakan hukum yang tegas dan adil,” seru Anas di depan kader Partai Demokrat.

Demo setahun pemerintahan SBY ini tentunya harus dijadikan peringatan dan koreksi bagi SBY dan lingkaran penguasa. Jangan dicueki dan bahkan dianggap mahasiswa tidak berhasil menggulingkan SBY. Sementara SBY dianggap ‘selamat’ dari amuk massa pendemo sehingga pendukung SBY  merasa ‘menang’ dan berpesta pora merayakan ‘kemenangan’-nya. Mereka hanya maunya menikmati kekuasaan yang diboncengi dari kepemimpinan SBY, tanpa mau memberikan saran atau cambukan kepada Presiden agar koreksi diri melakukan perbaikan dan kerja keras tanpa KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) untuk mengentas keterpurukan bangsa ini. Kalangan pragmatis dan oportunis tentunya memanfaatkan kekuasaan SBY untuk mencari kenikmatan dan kekayaan pribadi, tak peduli apakah nantinya SBY benar-benar akan digulingkan sebelum 2014. Apabila kinerja pemerintahan SBY tetap tidak ada kemajuan signifikan, jangan heran kalau demo mahasiswa 20 Oktober 2011 nanti akan semakin keras dan ‘beringas’ dalam memfollow-up wacana penggulingan SBY. Bahkan, sebelum dua tahun pemerintahannya, Presiden SBY bisa ‘jatuh’ akibat gerakan seperti yang dialami mendiang Presiden Soeharto pada 1998 lalu. Artinya, nanti penggulingan SBY bisa terjadi beneran, bukan sekedar wacana atau isu penggulingan! (*)

Mahasiswa Sesalkan Tudingan Fitnah SBY 

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 21/10/2010 | 12:51 WIB Mahasiswa Sesalkan Tudingan Fitnah SBY

Jakarta – Kalangan mahasiswa menyesalkan pernyataan Presiden SBY bahwa demo-demo terhadap dirinya sudah didesain dan dipenuhi lautan fitnah. Pasalnya, tudingan bahwa demo mahasiswa sudah didesain dan menjadi lautan fitnah itu adalah tidak berdasar.

“SBY mencoba membalikkan masalah karena tidak mampu lagi memperbaiki citranya yang rontok akibat kegagalan pemerintahannya setahun ini,” kata Ton Abdillah Haz, Ketua Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Jakarta, Kamis (21/10/2010).

Cokro Wibowo, Sekjen Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), melihat aksi moral mahasiswa itu seharusnya mendorong Presiden SBY memperbaiki kinerja kabinet dan pemerintahan, bukan malah menuduh demo mahasiswa jadi lautan fitnah.

Jaga citra SBY sudah ambruk, harusnya kerja nyata dilakukan SBY dan KIB agar rakyat punya harapan. Kini banyak persoalan tak dituntaskan dan SBY terus bercitra-citraan belaka dan itu amat memalukan, katanya.

Bertepatan dengan peringatan setahun pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II pimpinan Presiden SBY, kemarin (20/10), unjuk rasa mahasiswa dan elemen masyarakat merebak di 24 kota. Mereka antara lain mengusung kesejahteraan rakyat yang belum membaik, pengentasan rakyat dari kemiskinan, mafia pajak, kepastian hukum, penegakan kedaulatan negara, penegakan kasus hak asasi manusia, dan penuntasan kasus Century.

Sebagaimana dibeirtakan, Presiden SBY mengatakan, beberapa demonstrasi di banyak daerah itu bukan spontanitas, melainkan didesain. “Jangan ada dusta di antara kita,” ujarnya kepada radio Elshinta di Kantor Presiden, kemarin pagi. Namun SBY tak menyebutkan siapa yang mendesain dan berdusta tersebut.

Presiden berpendapat, demokrasi di Indonesia memang sedang mencari bentuk. Tapi kritik dan kecaman terhadap pemerintah mesti disampaikan tanpa melanggar hukum etika dan tata krama. “Demokrasi yang dikehendaki bukan lautan fitnah, anarkis, merusak yang kita bangun,” kata SBY. (*/inilah)

Setahun SBY Lebih Banyak Berpuisi

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 23/10/2010 | 08:48 WIB Setahun SBY Lebih Banyak Berpuisi

Jakarta – Selama memimpin pemerintahan setahun ini, Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) lebih banyak berpuisi daripada berprosa atau bekerja. Karena itu ke depan sudah seharusnya pemerintah membuktikan kepada rakyat untuk bekerja dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini dengan mengurangi pencitraan. Itu harus dilakukan. Sebab, kalau tidak kelas menengah ke atas yang selalu mengkritisi pemerintah selama ini bisa terus mengganggu kinerja SBY-Boediono.

“Jangan abaikan kelas menengah. Apalagi mereka itu memiliki akses cukup besar terhadap media. Demokrat pun tidak cukup dengan pencitraan. Sebab, pencitraan yang berlebihan bisa menimbulkan distrust, ketidakpercayaan maupun disilusi. Seperti yang dialami oleh Presiden AS Barack Obama. Jadi, SBY harus memperbaiki janjinya pada rakyat,” tandas pengamat politik Burhanuddin Muhtadi dari Lembaga Survei Indonesia (LSI)

Sementara itu, Ahmad Muzani menilai, semua aspek kinerja pemerintahan ini diwarnai dengan gaya SBY, yaitu menonjolnya politik pencitraan. “Celakanya, para menteri juga melakukan pencitraan sama dengan presiden, agar dirinya popular dan menonjol untuk kepentingan politiknya sendiri. Sehingga, lemah dalam inovasi dan koordinasi satu dengan yang lain, “ katanya dalam dialektika demokrsi tentang evaluasi setahun SBY di Pressroom DPR/MPR RI, Senayan, Jumat (22/10), bersama Irman Putrasidin (pakar hukum tata negara)”.

“Alhasil, semua menunggu petunjuk SBY dalammengambil keputusan. Kasus banjir Wasior, RMS Belanda, Malaysia dll jelas membingungkan masyarakat. Ini problem serius. Tak ada keikhlasan,” katanya mengingatkan. Sejauh itu menurut Muzani, di DPR tidak ada lagi rapat-rapat dengan fraksi menyangkut Panglima TNI, Kapolri dll, karena sudah selesai di tingkat Setgab parpol koalisi. Karena itu politisi Gerindra ini mengusulkan perlunya mengkaji demokrasi pasca setgab tersebut. (wan)


About these ads

0 Responses to “Kepemerintahan : Dinamika 1 Tahun SBY – Boed”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,137,983 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 116 other followers

%d bloggers like this: