Kenegarawanan : Pertanda Peralihan Kekuasaan ?

Tanda-tanda Kejatuhan SBY Mulai Tercium

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 27/08/2010 | 13:17 WIB

Tanda-tanda Kejatuhan SBY Mulai Tercium

Banyak intelektual yang menilai bahwa keadaan politik saat ini mirip pada saat Gus Dur dulu dilengserkan. Ada juga yang melihat fenomena sosial dan politik yang terjadi hampir mirip dengan detik-detik menjelang reformasi 1998. Apakah ini memang pertanda bahwa SBY tidak akan sampai 2014?

Lily Wahid, adik kanding Gusdur yang mengenal betul bagaimana situasi politik saat Gusdur mau dilengserkan, adalah salah satu orang yang mencium aroma tersebut. “Saya melihat bau busuk itu sudah tercium. Keadaannya sama seperti Gusdur dulu mau dilengserkan,” ujarnya saat diskusi di Gedung MPR (26/08/2010).

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa aroma tersebut misalnya tercium dari kepemimpinan saat ini yang mulai rusak, orang-orang lingkaran presiden sangat memproteksi diri dan presidennya sehingga sulit bertemu dengan presiden, sementara ekonomi semakin tidak menentu. Tetapi lebih dari itu, Lily Wahid mencium aroma politik lain yang bau busuk sehingga kemungkinan SBY juga nanti akan dilengserkan.

Lalu bagaimana SBY dilengserkan? Lily Wahid mengakui bahwa itu memang ada dua cara. Secara konstitusi lewat hak menyatakan pendapat atau juga bisa dari gejolak sosial. Tetapi ia menilai kalau lewat konstitusi memang agak sulit mengingat partai penguasa dominan di DPR. Sebab itu menurutnya perlu perencanaan yang matang dalam soal itu.

Sementara itu, aktivis 77/78 M. Hatta Taliwang menilai kondisi saat ini seperti saat detik-detik reformasi 1998 dulu ketika Soeharto dilensgerkan. “Kondisi saat ini seperti detik-detik mau reformasi dulu,” ujarnya kepada Jakartapress.com.

Ia mengungkapkan hal tersebut berdaasrkan pada gejolak sosial dan fenomena yang saat ini terjadi di masyarakat. Dimana berbagai elemen masyarakat dari mahasiswa sampai intelektual menyatakan kekecewaannya terhadap presiden. Dimana-mana, di tempat dan dengan topik yang berbeda, banyak kalangan mengkritik SBY. Sementara itu, harga-harga bahan pokok mulai melambung.

Saat ini memang banyak pihak yang kecewa dengan kepemimpinan SBY. Berbegaia intelektual seperti Ahmad Syafii Maarif, Din Syamsudin, Yudi Latif dan para aktivis seperti Ray Rangkuti melihat kepemimpinan SBY mengecewakan.

Terakhir, Purnawirawan TNI dan Polri yang tergabung dalam Forum Komunikasi Purnawirawan TNI dan Polri atau Foko menyampaikan keprihatinannya pada Ketua MPR Taufik Kiemas, Rabu (25/8/2010). Merekapun menyatakan kekecewaannya terhadap kepemimpinan saat ini. Mereka menyampaikan berbagai masukan termasuk soal kemungkinan impeacment presiden. Bisa jadi semua itu memang tanda-tanda kejatuhan SBY. (Boy M)

SBY Praktikkan ‘Tiga Ngo’ atau Emang Lelet Soal Malaysia

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 27/08/2010 | 13:06 WIB

SBY Praktikkan “Tiga Ngo” atau Emang Lelet Soal Malaysia
OLEH: ARIEF TURATNO

DALAM filosofir Jawa yang mengambil dari falsafah huruf Jawa yang biasa disebut ha-na-ca-ra-ka dan seterusnya ada kata “nga”. Istilah tersebut menjadi semacam karakteristik orang Jawa. Nga itu dapat diartikan kepada tiga hal, yakni “nga” berarti ngalah (mengalah), “nga” berarti ngalih (menyingkir) dan “nga” ketiga berarti ngamuk (marah, meradang, dan mengamuk). Artinya, kalau ada permasalahan yang berkaitan dengan diri orang Jawa, mereka selalu berusaha atau mencoba mengalah terhadap siapa pun dan dalam keadaan apapun. Nah, kalau sudah mengalah masih tetap didesak atau terus dipojokan. Orang Jawa biasanya lebih suka ngalih atau menyingkir, menjauh dari masalah tersebut agar tidak direcoki terus. Namun kalau pun it uterus masih diganggu, dipaksa dan sebagainya. Maka orang Jawa akan mengambil alternative terakhir, yakni ngamuk alias marah besar. Dan kalau sudah marah semacam itu biasanya sulit sekali dipadamkan.

Di masa penjajahan Belanda di Indonesia, Pangeran Diponegoro bersikap semacam itu. Dia yang melihat kesewenang-wenangan Belanda awalnya mendiamkan alias ngalah. Namun setelah ngalah ternyata Belanda masih berbuat macam-macam. Maka Pangeran Diponegoro lebih suka ngalih atau menyingkir, menghindar agar hatinya tidak tambah panas melihat kelaukan penjajah yang sewenang-wenang. Namun, ternyata penjajah Belanda masih belum puas mengusik Pangeran Dipongeoro. Terakhir Belanda dengan telengasnya meratakan makam leluhur Pangeran Dipongoro atau Pangeran Ontowiryo. Maka saat itulah Pangeran yang berpembawaan kalem dan tenang itu marah besar., Dia mengamuk dengan melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Dan Perang Diponegoro ini termasuk perang yang cukup lama dengan mengorban banyak pasukan Belanda. Dan saking dasyatnya amuk Pangeran Diponegoro, sampai semua pasukan Belanda dikirim ke kawasan Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Dalam catatan sejarah disebutkan, akibat Perang Diponegoro yang berlangsung cukup lama, sehingga Belanda sempat menghentikan perang Padri dengan Imam Bonjol di Sumatera (Padang). Karena seluruh pasukan Belanda focus perhatiannya ke Jawa. Bahkan perang ini disebut-sebut menelan biaya paling besar. Nah, itu semua gambaran dari filosofi tiga “nga” orang Jawa tadi. Pertanyaan dan persoalannya adalah apakah benar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempraktekan filosofi orang Jawa atau tidak, terutama dalam kaitan dengan Malaysia belakangan ini? Untuk pertanyaan ini kita sulit menjawabnya. Karena bisa jadi SBY—karena dia juga orang Jawa—memang menjalani tata laku semacam itu. Namun juga bisa jadi karena sifatnya yang dianggap sebagian masyarakat lelet. Nah, kita akan semakin sulit untuk membedakan sifat lelet dan filosofi tiga “nga” tadi. Sebab Pangeran Diponegoro bukanlah SBY, dan Presiden juga bukan Pangeran Ontowiryo.

Dan barangkali, jika Pangeran Diponegoro benar-benar hatinya untuk orang kecil. Dimana dia menyatakan tidak tahan lagi melihat penderitaan orang kecil akibat kesewenang-wenangan Belanda. Untuk SBY saya tidak tahu, apakah hati dia untuk orang kecil atau tidak. Juga adakah rasa ketersinggungan sebagai bangsa atau tidak terhadap perilaku dan tindakan Malaysia. Dalam hal ini kita akui, bahwa demonstran kita pun sudah sangat keterlaluan. Misalnya, mereka kabarnya telah melempar kotoran manusia ke Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia. Dan mestinya kejadian semacam itu harus kita cegah, kalau memang ingin mencegahnya. Faktanya, itu sudah terjadi dan menjadi berita berbagai macam media. Sehingga terkesan, seolah pemerintah membiarkan hal itu terjadi. Dan dengan sikap diam atau “leletnya” pemerintah. Juga memberi kesan bahwa pemerintah mau lepas tangan dalam persoalan tersebut. Inilah yang saya sayangkan!

Negara ini sampai saat ini masih ada yang memerintah. Negara Indonesia sampai detik ini masih memiliki Presiden yang sah. Nah, mestinya, Presiden dan pemerintah yang sah segera mengambil inisiatif dan jangan biarkan rakyat menjadi liar karena marah negaranya dihina. Kenyataannya? Kita terlihat hanya diam. Hanya menonton. Dan sekaligus membiarkan rakyat atau masyarakat berimprovisasi dalam meyikapi persoalan yang ada. Dan hal ini bukan tanpa diketahui pihak Malaysia. Negeri Jiran yang mengetahui persis anatomi pemerintah kita sepertinya langsung mengambil kendali. Bukan kita lagi yang berang dan marah. Saat ini justeru Malaysia lah yang mulai marah. Mereka bahkan dengan lantang mengatakan sudah sulit mengekang rakyatnya yang sudah marah. Mereka mengatakan, sulit lagi menahan diri. Indonesia bagaimana? (*)

Ancaman Impeach dan Bargaining Politik

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 26/08/2010 | 21:17 WIB

Ancaman Impeach dan Bargaining Politik
OLEH: ARIEF TURATNO

UNTUK kesekian kalinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mendapat ancaman akan di-impeach. Ancaman impeach (pemakzulan) kali ini dilancarkan Forum Komunikasi TNI dan Polri (Foko) yang diketuai Jenderal (Purn) Try Soetrisno. Para Jenderal sepuh ini mengancam impeach tersebut karena melihat kondisi negara dan bangsa yang semakin tidak jelas arahnya. Kemiskinan semakin meningkat, sementara keadilan hukum tidak jelas kemana arahnya. Pertanyaan dan persoalannya adalah apakah benar karena alasan-alasan semacam itu Presiden bisa di-impeach?

Sebelum Foko yang diketuai mantan Wakil Presiden (Wapres) Try Soetrisno menyampaikan ancaman tersebut. Sebenarnya, masalah impeach terhadap SBY sudah seringkali dikemukakan. Namun, dari awal sampai sekarang, impeach itu baru sekedar ancaman. Bahkan menurut saya sekadar wacana belaka. Karena para prakteknya, belum pernah ada organisasi massa, organisasi politik atau lembaga swadaya masyarakat yang benar-benar membuktikan ancamannya tersebut.

Lihat saja Partai Golkar yang sebelumnya menggebu-gebu akan membawa kasus bail out Bank Century senilai Rp6,7 triliun sampai kepada impeach. Pada kenyataannya, di tengah jalan gerakan partai tersebut melempem. Apalagi, setelah Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) diberi mainan baru yang bernama Ketua Harian Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Politik Koalisi Pemerintah. Sccara praktis, partai beringin tersebut hanya pandai berkoar-koar tanpa bukti nyata.

Hal yang hampir sama dengan PDIP. Partai ini pun pada awalnya begitu gigih ingin mengungkap tuntas kasus bail out Bank Century. Namun, begitu Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP H Taufik Kiemas (TK) dibantu SBY dan Partai Demokrat menjadi Ketua MPR RI. Sekarang gerakan PDIP pun terlihat semakin melempem. Dan bahkan meskipun Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sampai bersuara serak mengingatkan pemerintah agar lebih pro rakyat. Di sisi lain para anak buahnya di Senayan, lebih banyak duduk manis.

Tidak terkecuali dengan Partai Gerindra yang didirikan mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrad Letjen (Pur) Prabowo Subianto. Pada awalnya partai ini bersama dengan PDIP, dan Partai Hanura seperti menjadi tulang punggung bagi penyeimbang kekuasaan yang sekarang berada di tangan Partai Demokrat. Banyak masyarakat atau rakyat berharap banyak dari partai tersebut. Namun, seperti halnya partai lain, begitu Gerindra diserang dengan kasus pembunuhan Munier. Partai ini pun seolah-olah tidak lagi punya daya dobrak seperti sebelumnya. Dengan alasan dan asumsi itulah, sehingga banyak orang meragukan kesungguhan Foko untuk mengimpeach Presiden SBY.

Pada dasarnya rakyat mungkin mendukung impeach tersebut. Namun, yang jadi persoalan dan menjadikan rakyat kecewa adalah sikap para politisi kita sendiri. Impeach kerap dijadikan barang dagangan untuk melakukan bargaining politik. Pertanyaannya adalah apakah ancaman impeach kali ini juga sama saja dengan sebelumnya, yakni akan dijadikan semacam bargaining politik? Entahlah. Yang jelas masyarakat dalam hal ini pasti tengah menunggu. Ya, menanti pembuktian dari ancaman tersebut. Sebab apa yang dijadikan alasan Foko melakukan ancaman tersebut sebagian diakui kebenarannya oleh rakyat.

Misalnya, rakyat jelas semakin miskin.Indikasinya, banyak orang bunuh diri, karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi kemiskinan yang menderanya. Lihat saja berita hari ini, Kamis (26/8). Seorang ibu di kawasan Pademangan, Jakarta Utara (Jakut) tega menghabisi anak kandungnya sendiri yang baru berusia 15 bulan. Dan sebagaimana pengakuan pelaku dan para tetangganya. Ibu yang tega menghabisi bayi tersebut memang tengah dirundung kemiskinan. Hal atau kejadian yang sama sebelumnya terjadi di Yogyakarta.

Di Yogyakarta tersebut, ibu dan kedua anaknya terpaksa mengakhiri hidupnya, karena sudah tidak tahan lagi terhadap kemiskinan yang melilitnya. Sedangkan dari sisi keadilan hukum, kita lihat saja. Pendiri dan pemimpin Pesentren Al Mukkim, Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng) Ustadz Abubakar Ba’asyir kembali ditangkap polisi dan dijebloskan dalam tahanan karena dituduh mendanai pelatihan militer para teroris di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Di lain pihak, meskipun masyarakat mengecam habis-habisan soal pemberian grasi dan remisi terhadap para narapidana korupsi. Namun dengan santai dan tenangnya, Presiden dan pemerintah memberikan grasi dan remisi. Sehingga banyak gembong koruptor yang mestinya harus mendekam di penjara lebih lama. Dengan cepatnya mereka sudah dapat menghirup udara segara. Mereka lebih cepat bebas atas nama grasi dan remisi. Sehingga menimbulkan cemoohan di masyarakat, keadilan hukum macam mana? (*)

Rizal Ramli: Zaman Soekarno Kita Disegani

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 26/08/2010 | 21:27 WIB

Jakarta – Diplomasi lebay yang dipraktekkan oleh pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dinilai menghilangkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Hal ini berbeda dengan zaman Soekarno dimana Indonesia sangat disegani oleh negara lain.

“Walau dulu pada zaman Soekarno bangsa Indonesia masih miskin tetapi kita begitu sangat dihargai oleh negara lain. Tetapi saat ini, dalam diplomasi yang lembek, negara lain sepertinya tidak menghargai Indonesia. Hal tersebut disebabkan tiadanya leadership di pemerintahan Indonesia,” ujarnya saat diskusi Memaknai Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa, Kamis (26/08/2010).

Di tempat yang sama, Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin melayangkan kritik keras kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden dinilai tak responsif terhadap persoalan kedaulatan yang sangat sensitif. Padahal dalam beberapa kesempatan SBY mengomentari kasus video porno.

“SBY mesti bertanggungjawab soal hubungan Indonesia dan Malaysia yang akhir-akhir ini sedang hangat. Ia mesti repsonsif. Selama ini ia respon terhadap isu kecil. Video mesum ditanggapi. Tapi untuk isu kedaulatan ini, kenapa tidak merespon dan mengambil langkah. Ini bukan kepemimpinan yang baik,” kata Din.

Lebih jauh Din menyatakan bahwa sikap Presiden yang justru menyalahkan para menterinya dalam merespons perselisihan dengan Malaysia tak seharusnya dilakukan. Hal itu bukan sifat dari seorang pemimpin.

“kasus dengan Malaysia berada ditangan presiden. Seharusnya dia tidak menyalahkan pembantunya. Saya prihatin dengan pola kepemimpinan seperti ini. Sebagai top leader, dia sendiri tidak mengambil langkah,” imbuhnya.

Dialog nasional dengan tema ‘Memaknai Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa: Antara Harapan dan Realita‘ ini digelar di ruang GBHN Gedung MPR RI. (boy)

“Kabinet SBY Alami Lumpuh Kepekaan”

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 25/08/2010 | 18:41 WIB

Jakarta – Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan, menilai kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengalami ‘lumpuh kepekaan’ dalam menghadapi persoalan terkait kesejahteraan rakyat, kemartaban bangsa, serta kedaulatan negara.

Demikian disampaikan Syahganda di Jakarta, Rabu (25/8) menanggapi banyaknya agenda penyelamatan bangsa, negara, dan rakyat yang lamban dikelola para menteri Presiden SBY.

Dikatakan, berbagai kasus yang dihadapi rakyat maupun bangsa, di antaranya kesulitan hidup ataupun ketidakberdayaan ekonomi, keresahan dan konflik sosial, penderitaan anak bangsa di luar negeri, termasuk adanya pelecehan kedaulatan hukum wilayah negara Indonesia, bukan saja lamban untuk diatasi namun juga cenderung tidak mampu menyelesaikannya.

“Jadi, sejauh ini memang ada semacam lumpuh kepekaan pada Kabinet SBY terhadap berbagai permasalahan strategis dan utama bangsa, bahkan jika ini terus terjadi pemerintahan SBY akan gagal menangani soal-soal yang serius dan penting di tengah masyarakat luas, yang hingga kini masih kelihatan sulit terselesaikan,” jelas Syahganda, juga kandidat doktor ilmu kesejahteraan sosial dari Universitas Indonesia.

Menurut mantan Ketua Umum Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) ini, lumpuh kepekaan pada kabinet SBY utamanya tampak jelas pada kinerja Menteri Luar Negeri, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perdagangan, Menteri Agama, serta Menteri Pertanian.

“Para menteri kabinet SBY tersebut kinerjanya lemah, tidak produktif, dan tidak peka alias lumpuh kepekaannya berhadapan dengan masalah rakyat maupun bangsa, apalagi untuk Menakertrans dan Menlu, yang ternyata tidak berhasil mengatasi problem TKI dengan pihak luar negeri di samping ketidakberdayaan negara kita terhadap Malaysia,” ujar mantan aktivis demonstrans ITB ini.

Syahganda mengatakan, lumpuhnya kepekaan kabinet SBY itu disebabkan tidak adanya cara berpikir terobosan maupun langkah kreatif para menterinya, untuk menciptakan perbaikan ataupun peningkatan harkat kehidupan rakyat, juga kurangnya keberanian menegakkan kebanggaan nasional sekaligus lemahnya kehendak memartabatkan bangsa sendiri.

“Para menteri SBY itu secara umum tidak memiliki visi dan orientasi kerkayatan, tidak punya keberanian dan langkah-langkah yang hebat untuk rakyat dan juga untuk kemuliaan bangsa di mata negara-negara lain. Karena itu wajar jika kabinet SBY kemudian mengalami lumpuh kepekaan, akibat ketidakmampun memberikan solusi yang baik untuk rakyat,” kata mantan Direktur Eksekutif Center for Information and Development Studies (CIDES) itu panjang lebar.

Syahganda kuatir, lumpuh kepekaan pada kabinet SBY akan segara mengarah pada keadaan ‘lumpuh fungsi’, sehingga membuat Presiden SBY tidak pernah berhasil memberi kebaikan pada bangsa di akhir periodenya. (ira)

Ancaman Impeach dan Bargaining Politik

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 26/08/2010 | 21:17 WIB

Ancaman Impeach dan Bargaining Politik
OLEH: ARIEF TURATNO

UNTUK kesekian kalinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mendapat ancaman akan di-impeach. Ancaman impeach (pemakzulan) kali ini dilancarkan Forum Komunikasi TNI dan Polri (Foko) yang diketuai Jenderal (Purn) Try Soetrisno. Para Jenderal sepuh ini mengancam impeach tersebut karena melihat kondisi negara dan bangsa yang semakin tidak jelas arahnya. Kemiskinan semakin meningkat, sementara keadilan hukum tidak jelas kemana arahnya. Pertanyaan dan persoalannya adalah apakah benar karena alasan-alasan semacam itu Presiden bisa di-impeach?

Sebelum Foko yang diketuai mantan Wakil Presiden (Wapres) Try Soetrisno menyampaikan ancaman tersebut. Sebenarnya, masalah impeach terhadap SBY sudah seringkali dikemukakan. Namun, dari awal sampai sekarang, impeach itu baru sekedar ancaman. Bahkan menurut saya sekadar wacana belaka. Karena para prakteknya, belum pernah ada organisasi massa, organisasi politik atau lembaga swadaya masyarakat yang benar-benar membuktikan ancamannya tersebut.

Lihat saja Partai Golkar yang sebelumnya menggebu-gebu akan membawa kasus bail out Bank Century senilai Rp6,7 triliun sampai kepada impeach. Pada kenyataannya, di tengah jalan gerakan partai tersebut melempem. Apalagi, setelah Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) diberi mainan baru yang bernama Ketua Harian Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Politik Koalisi Pemerintah. Sccara praktis, partai beringin tersebut hanya pandai berkoar-koar tanpa bukti nyata.

Hal yang hampir sama dengan PDIP. Partai ini pun pada awalnya begitu gigih ingin mengungkap tuntas kasus bail out Bank Century. Namun, begitu Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP H Taufik Kiemas (TK) dibantu SBY dan Partai Demokrat menjadi Ketua MPR RI. Sekarang gerakan PDIP pun terlihat semakin melempem. Dan bahkan meskipun Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sampai bersuara serak mengingatkan pemerintah agar lebih pro rakyat. Di sisi lain para anak buahnya di Senayan, lebih banyak duduk manis.

Tidak terkecuali dengan Partai Gerindra yang didirikan mantan Danjen Kopassus dan Pangkostrad Letjen (Pur) Prabowo Subianto. Pada awalnya partai ini bersama dengan PDIP, dan Partai Hanura seperti menjadi tulang punggung bagi penyeimbang kekuasaan yang sekarang berada di tangan Partai Demokrat. Banyak masyarakat atau rakyat berharap banyak dari partai tersebut. Namun, seperti halnya partai lain, begitu Gerindra diserang dengan kasus pembunuhan Munier. Partai ini pun seolah-olah tidak lagi punya daya dobrak seperti sebelumnya. Dengan alasan dan asumsi itulah, sehingga banyak orang meragukan kesungguhan Foko untuk mengimpeach Presiden SBY.

Pada dasarnya rakyat mungkin mendukung impeach tersebut. Namun, yang jadi persoalan dan menjadikan rakyat kecewa adalah sikap para politisi kita sendiri. Impeach kerap dijadikan barang dagangan untuk melakukan bargaining politik. Pertanyaannya adalah apakah ancaman impeach kali ini juga sama saja dengan sebelumnya, yakni akan dijadikan semacam bargaining politik? Entahlah. Yang jelas masyarakat dalam hal ini pasti tengah menunggu. Ya, menanti pembuktian dari ancaman tersebut. Sebab apa yang dijadikan alasan Foko melakukan ancaman tersebut sebagian diakui kebenarannya oleh rakyat.

Misalnya, rakyat jelas semakin miskin.Indikasinya, banyak orang bunuh diri, karena sudah tidak sanggup lagi menghadapi kemiskinan yang menderanya. Lihat saja berita hari ini, Kamis (26/8). Seorang ibu di kawasan Pademangan, Jakarta Utara (Jakut) tega menghabisi anak kandungnya sendiri yang baru berusia 15 bulan. Dan sebagaimana pengakuan pelaku dan para tetangganya. Ibu yang tega menghabisi bayi tersebut memang tengah dirundung kemiskinan. Hal atau kejadian yang sama sebelumnya terjadi di Yogyakarta.

Di Yogyakarta tersebut, ibu dan kedua anaknya terpaksa mengakhiri hidupnya, karena sudah tidak tahan lagi terhadap kemiskinan yang melilitnya. Sedangkan dari sisi keadilan hukum, kita lihat saja. Pendiri dan pemimpin Pesentren Al Mukkim, Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah (Jateng) Ustadz Abubakar Ba’asyir kembali ditangkap polisi dan dijebloskan dalam tahanan karena dituduh mendanai pelatihan militer para teroris di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Di lain pihak, meskipun masyarakat mengecam habis-habisan soal pemberian grasi dan remisi terhadap para narapidana korupsi. Namun dengan santai dan tenangnya, Presiden dan pemerintah memberikan grasi dan remisi. Sehingga banyak gembong koruptor yang mestinya harus mendekam di penjara lebih lama. Dengan cepatnya mereka sudah dapat menghirup udara segara. Mereka lebih cepat bebas atas nama grasi dan remisi. Sehingga menimbulkan cemoohan di masyarakat, keadilan hukum macam mana? (*)

Saatnya Pemerintah Jujur Pada Rakyatnya

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 26/08/2010 | 13:07 WIB

Saatnya Pemerintah Jujur Pada Rakyatnya

Apa yang terjadi di kalangan elite politik dan di belakang kebijakan pemerintah seringkali tidak diketahui publik. Pemerintah seringkali menyatakan hal yang baik tetapi fakta yang sebenarnya tidaklah demikian. Dalam soal hubungan Indonesia dan Malaysia misalnya, terjadi pernyataan yang simpang siur antara Kementerian Perikanan dan Kementrian Luar Negeri. Hal ini tentu menjadi pertanda bahwa apa yang terjadi di belakang layar seringkali disembunyikan.

Pembebasan 7 warga Malaysia beberapa waktu lalu misalnya diduga publik sebagai barter politik yang lemah dari pemerintah Indonesia. Barter dengan para ‘pahlawan’ warga Indonesia yang ditahan oleh Malaysia. Sebab itu publik melihat pembebasan 7 warga Malaysia yang sebelumnya ditahan adalah barter maling dengan pahlawan.

Dalam soal hubungan diplomatik dengan Malaysia tersebut, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana mendesak pemerintah agar berkata jujur dan tidak boleh merekayasa kasus tersebut. Hal tersebut penting untuk diketahui oleh publik Indonesia sehingga mereka tahu siapa yang salah dan siapa yang benar.

Apabila pemerintah masih sembunyi-sembunyi atau bahkan membuat rekayasa hal tersebut akan berpengaruh pada gejolak sosial yang luas seperti yang akhir-akhir terjadi, misalnya pelemparan kotoran ke Kedubes Malaysia di Jakarta.

“Pemerintah tidak boleh merekayasa informasi dan wajib menjelaskan kepada publik sejujur dan apa adanya,” ujar Hikmahanto Juwana, dalam pernyataan tertulis kepada Jakartapress.com, Kamis (26/8/2010).

Diplomasi lembek yang dibangun oleh pemerintah dalam menyikapi soal Malaysia memang memunculkan kemarahan publik. Kemarin, giliran anggota DPR RI Komisi I yang meluapkan meluapkan kekesalan serta kemarahan. Sebagian besar anggota Komisi I mendesak pemerintahan di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar berani bertindak tegas.

Komisi I menginginkan Pemerintah Indonesia bertindak lebih jauh ketimbang sekadar mengirimkan nota diplomatik berisi protes keras. Komisi I mendesak Pemerintah Indonesia menuntut Malaysia memberikan pernyataan minta maaf.

”Jika Malaysia menolak minta maaf, tarik saja duta besar kita dari sana. Kita sebetulnya sangat mau berhubungan baik. Akan tetapi, kalau kita menghadapi perlakuan buruk, untuk apa ’berbaik-baik’?” ujar Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDI-P TB Hasanuddin dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I DPR dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan jajarannya (25/8).

Apa yang diungkapkan oleh Hikmahanto Juwana di atas merupakan teguran keras kepada pemerintah. Bukan saja soal dengan Malaysia tapi juga tentang berbagai persoalan yang terjadi di bangsa ini. Pemerintah Indonesia mesti jujur dengan apa yang terjadi di balik layar. Kalau tidak, sepintar apapun orang menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Hal tersebut akan membuat gejolak sosial di masyarakat. (Boy M)

Keadilan Sosial : Remisi Hambat Budaya Anti Korupsi

Remisi vs Anti Korupsi

Antara

Remisi Hambat Pengembangan Budaya Anti Korupsi

Yogyakarta (ANTARA) – Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Suharman mengatakan pemberian remisi bagi para koruptor merupakan langkah yang akan menghambat pengembangan budaya anti korupsi di masyarakat.

“Pemberian remisi bagi para koruptor merupakan langkah yang kontradiktif dalam pengembangan budaya anti korupsi di masyarakat,” katanya di Yogyakarta, Rabu.

Ia mengatakan pemberian remisi bagi para koruptor secara tidak langsung akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang saat ini tengah dilakukan pemerintah.

“Pemberian remisi akan memperlemah upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dimotori oleh Komisi Pemberantasan Korupsi maupun penegak hukum lainnya,” katanya.

Menurut Suharman pemerintah tidak perlu membebaskan para koruptor meskipun dia sedang sakit karena di dalam rumah tahanan sangat memungkinkan diberikan pelayanan kesehatan secara optimal dan memadai.

“Kalau dengan alasan sakit seharusnya tetap ditahan tetapi dengan pemberian fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai,” katanya.

Suharman mengatakan jika pemerintah tidak punya komitmen tegas dalam menindak para koruptor, maka hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia.

“Jika pemerintah tidak benar-benar menerapkan sanksi hukum secara tegas, akan banyak koruptor yang berpura-pura sakit atau mengaku sakit agar dapat dibebaskan,” katanya.

Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan ke-65, sejumlah narapidana kasus korupsi mendapatkan remisi antara lain mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Aulia Pohan, Arthalyta Suryani alias Ayin, mantan anggota Komisi IV DPR Al Amin Nasution, dan mantan Bupati Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Syaukani Hassan Rais.

PusKesMas : Tip Hidup Sehat

Tips Hari Ini

• “Alpukat merupakan lemak tak jenuh ikatan tunggal yang terdiri dari 20 vitamin dan mineral, yang berfungsi sebagai makanan anti-aging dan dapat melindungi dari kanker, penyakit jantung dan penyakit lainnya.”



• “Yang utama dalam pengobatan ketombe adalah menjaga kulit kepala bersih sehingga meminimalisir akumulasi sel-sel mati. Sisir rambut setiap hari untuk meningkatkan sirkulasi dan menghilangkan serpihan, dengan cara membungkuk ke depan dari pinggang dan kepala ke arah bawah.”



• “Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan sakit kepala yang menghantam, yang terjadi di bagian belakang kepala sewaktu bangun di pagi hari. Untuk mengobatinya, rendamlah betis kaki ke dalam air panas 15-20 menit guna menarik darah dari kepala turun ke kaki.”



• “Mandi uap dapat membantu mengurangi rematik, encok, masalah asam urat dan obesitas. Sebelum itu, hendaknya minum 1 atau 2 gelas air dingin dan melindungi kepala dengan handuk dingin. Durasi mandi uap sekitar 10-20 menit atau sampai keluar keringat.”



• “Kurma kering adalah makanan yang menguatkan untuk laki-laki. Ditumbuk dan dicampur dengan almond, kacang-kacangan dan biji-bijian, ramuan ini merupakan pengobatan yang efektif untuk meningkatkan daya seksual.”



• “Keberhasilan puasa sangat bergantung pada bagaimana Anda makan saat berbuka. Aturan utama saat berbuka adalah jangan makan berlebihan, makan dengan perlahan dan kunyah makanan dengan seksama.”



• “Puasa sangat bermanfaat dalam hampir semua jenis gangguan perut dan usus. Puasa bersifat kuratif dalam kondisi ginjal dan hati yang serius. Puasa juga obat ajaib untuk eksim, penyakit kulit lainnya dan berbagai penyakit saraf.”



• “Terapi pokok yang diperlukan untuk perawatan tuberkulosis (TB) adalah kalsium. Susu sebagai sumber makanan terkaya yang memasok kalsium organik tubuh. Diet untuk TB harus menyertakan setidaknya satu liter susu setiap hari.”



• “Kurangnya nafsu makan dapat berasal dari tidak mencukupinya asupan vitamin B yang menyebabkan produksi rendah asam klorida oleh lambung. Untuk itu, cukupilah asupan vitamin B dengan makanan seperti biji-bijian, kacang-kacangan, kedelai, telur dan mentega.”



• “Kunyahlah makanan dengan seksama, minimal 33 kali. Air liur dalam mulut, selain membantu mengunyah makanan, juga membawa enzim ptyalin yang mengawali aksi pencernaan kimiawi. Proses mengunyah juga membantu memecah karbohidrat.”

Tips Hari Ini

• “Menghirup madu yang mengandung campuran ‘tinggi’ alkohol, minyak halus dan uap, dapat memberi efek menenangkan dan menipiskan akumulasi mukosa pada penderita asma. Selain dihirup, penderita asma juga dapat mengonsumsi madu secara langsung dengan susu atau air.”



• “Spektrum warna alami, seperti ungu, nila, biru, hijau, kuning, jingga dan merah, sangat penting untuk pemeliharaan kesehatan dan penyembuhan penyakit. Misalnya warna biru, dapat memberi efek menenangkan dan merah dapat merangsang daya manusia.”



• “Tidah hanya membuat tubuh sehat secara fisik dan mental, olahraga juga bisa menjadi ajang untuk rekreasi dan ralaksasi mental. Olahraga berperan sangan penting untuk mengatasi depresi.”



• “Kebotakan bisa dicegah dengan nutrisi makanan yang tepat dan seimbang, antara lain biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan. Selain itu, lengkapi dengan makanan khusus seperti susu, minyak sayur, madu, gandum, ragi dan hati.”



• “Merendam kaki dengan air dingin, dengan suhu 7,2-12,7 derajat celcius selama 1 atau 2 menit, dapat meredakan sumbatan otak dan pendarahan rahim. Juga membantu dalam perawatan keseleo, terkilir, pembengkakan ibu jari manakala dilakukan dalam selang waktu yang lebih lama.”



• “Yoghurt berfungsi sangat baik sebagai makanan pereda stres. Yoghurt yang kaya akan vitamin A, B kompleks dan D juga dapat meredakan insomnia, migrain dan kram yang berhubungan dengan menstruasi.”



• “Sup wortel bisa menjadi obat diare yang efektif. Sup wortel memasok air untuk mengatasi dehidrasi, mengisi kembali natrium, potasium, fosfor, kalsium, belerang dan magnesium, memasok pektin dan melapisi usus untuk mencegah peradangan.”



• “Makan kismis hitam yang telah direbus dengan susu dapat memulihkan kekuatan seksual. Makan rebusan kismis ini juga disertai dengan minum susu, dimulai dengan 30 gram kismis dan 200 ml susu sebanyak 3 kali sehari.”



• “Terapi air (hydrotherapy) dapat efektif dalam pengobatan insomnia. Menusapkan air hangat ke punggung dan tulang belakang sebelum tidur, merendam kaki di air hangat serta mandi air netral (panas dicampur dingin) selama 1 jam tiap hari dapat mengatasi insomnia dan depresi.”



• “Minum air panas dengan air jeruk nipis yang asam dan setengah sendok teh garam merupakan obat yang efektif untuk mengatasi sembelit.”

Tips Hari Ini

• “Sakit kepala dapat disebabkan karena kekurangan vitamin B, yaitu asam pantotenat, B1 (tiamin), B2 dan B6 (pyridoxine). Vitamin B kompleks berfungsi sebagai perlindungan terhadap sakit kepala, termasuk migrain. Makanan yang banyak mengandung vitamin B antara lain ikan, hati, biji gandum dan ragi bir.”



• “Madu merupakan solusi pengobatan yang baik untuk obesitas, karena madu dapat memobilisasi kelebihan simpanan lemak dalam tubuh dan meletakkannya ke dalam sirkulasi yang digunakan sebagai energi untuk fungsi normal.”



• “Semangka adalah salah satu pelindung bagi penderita tekanan darah tinggi. Hal ini karena zat biji yang diekstrak dari semangka memiliki suatu kemampuan untuk melebarkan pembuluh darah sehingga dapat menurunkan tekanan darah.”



• “Jus kentang mentah merupakan makanan obat yang sangat baik untuk rematik. Satu atau 2 sendok teh jus dari perasan kentang mentah yang diminum sebelum makan, dapat membantu menghilangkan kondisi asam dan mengurangi rematik.”



• “Kubis merupakan obat yang berguna untuk obesitas (kegemukan), karena sayur yang satu ini mengandung asam tartarat yang menghambat kenversi gula dan karbohidrat lain menjadi lemak. Ini sangat berguna untuk penurunan berat badan.”



• “Daun kubis bisa digunakan sebagai kompres untuk penyembuhan psoriasis, yaitu penyakit kulit yang mana proses pergantian kulit terjadi terlalu cepat. Daun bagian luar yang paling tebal dan hijau, paling efektif untuk digunakan sebagai kompres.”



• “Kacang merah dipandang sebagai obat yang sangat efektif untuk masalah ginjal. Caranya dengan mengeluarkan kacang dari polongnya, iris dan masukkan ke air panas, didihkan selama 4 jam. Saring dan dinginkan. Minum cairan ini secara teratur dapat mengobati dan mencegah batu ginjal.”



• “Mengunyah jambu biji mentah adalah tonik yang sangat baik untuk gigi dan gusi. Ini menghentikan pendarahan dari gusi karena memiliki efek styptic (menguncupkan jaringan atau pembuluh darah) dan kaya akan vitamin C.”



• “Penderita ginjal harus menghindari sayuran yang mengandung asam oksalat seperti bayam dan kokoa. Sayuran yang sangat baik adalah bawang putih, asparagus, peterseli, selada air, ketimun dan seledri. Sedang buah terbaik adalah pepaya dan ginjal.”



• “Jus sayuran sangat bermanfaat dalam pengobatan penyakit kelamin. Jus yang sangat bagus mencakup wortel, mentimun, bit dan bayam. Pasien boleh mengonsumsi secara bebas jus wortel baik dalam kombinasi dengan jus bayam, ketimun atau bit.”

Pertanahan : 6 Juta Hektar untuk Rakyat

6 Juta Hektar Tanah

Senin, 23 Agustus 2010 | 3:11 WIB

berdikari.online
Opini
Oleh : Hiski Darmayana

6 Juta Hektar Tanah untuk Rakyat, Realitas atau Retorika ?

Harian Media Indonesia, edisi 20 Agustus 2010, mengangkat berita mengenai pernyataan kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto, bahwa pemerintah akan membagikan lahan seluas 6 juta hektar kepada masyarakat ‘yang memerlukan’. Soal kriteria masyarakat ‘yang memerlukan, Joyo Winoto menyebut beberapa kriteria, diantaranya,  masyarakat miskin, tidak memiliki tanah atau memiliki tanah dengan skala kecil, dan syarat lain seperti kesesuain profesi masyarakat penerima tanah. Masih menurut berita dari harian dan edisi yang sama, Joyo Winoto secara tegas menyatakan bahwa kebijakan pembagian tanah ini akan mengadopsi kebijakan serupa yang dilaksanakan di Venezuela. Penegasan yang agak mengejutkan karena merujuk pada sebuah transformasi sosial radikal di bidang pertanahan. Namun, seluruh kebijakan tersebut baru akan terlaksana setelah tuntasnya pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Reforma Agraria.

Sekilas kebijakan pemerintah yang diungkapkan oleh kepala BPN tersebut menyiratkan keberpihakan pada rakyat miskin, khususnya kaum buruh tani serta petani gurem. Apalagi rujukan dari kebijakan itu adalah revolusi pertanahan yang dijalankan pemerintahan sosialis Hugo Chavez di Venezuela, sebagai bagian dari Revolusi Bolivarian yang dicanangkan Chavez semenjak berkuasa 12 tahun lalu. Tetapi, apakah pemerintahan SBY-Boediono (termasuk BPN sebagai salah satu aparatusnya) mampu mengimplementasikan kebijakan yang serupa ?

Persoalan Haluan Ekonomi

Kalau dirunut lebih jauh, wacana pembagian jutaan hektar tanah pada kaum miskin kali ini bukanlah yang pertama kalinya dikatakan oleh SBY maupun aparatusnya. Di awal tahun 2007, SBY mencanangkan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) yang merencanakan redistribusi tanah seluas 8,1 juta hektar kepada rakyat miskin. Namun, pada kenyataannya, bukan redistribusi tanah bagi kaum miskin atau tani yang terjadi, melainkan penggusuran 24.257 KK petani dari lahannya. Dan, jumlah ini bertambah pada tahun 2008 menjadi 31.267 kk petani yang tergusur dari lahan yang menjadi tumpuan hidupnya.

Kasus agraria pada tahun 2007, menurut catatan BPN, juga meningkat menjadi 7.491 kasus dari 2.810 kasus agraria pada tahun 2006. Penghianatan pada kaum tani semakin nampak ketika pemerintah dan DPR mengesahkan UU Penanaman Modal pada Maret 2007 yang memberi ruang bagi investor asing untuk menguasai tanah di negeri ini hingga 95 tahun. Selain itu, program BPN Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Pertanahan (Larasita), yang diklaim sebagai sertifikasi pertanahan bagi rakyat, pada kenyataannya adalah implementasi dari proyek pasar tanah liberal Land Administration Project (LAP) dan Land Management and Policy Development Project (LMPDP) yang diintrodusir Bank Dunia. Proyek yang telah dijalankan sejak tahun 2005-2009 tersebut sekedar melegalisasi struktur agraria yang timpang dan tidak berpihak pada petani maupun kaum miskin.

Kini, pemerintahan SBY-Boediono beserta DPR tengah membahas RUU Pengadaan Tanah sebagai regulasi yang menyempurnakan Perpres 65/2006 mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum (baca : pemodal). Perpres 65/2006 inipun merupakan hasil revisi dari Perpres 36/2005 yang diproduksi rezim SBY-JK pasca penyelenggaraan Infrastructure Summit 2005. Perpres 36/2005 tersebut ditolak oleh berbagai kalangan masyarakat karena sarat kepentingan pemodal yang bergerak disektor infrastruktur. Namun revisi yang berbuah Perpres 65/2006 itu tidak menunjukkan perubahan yang substansial.

Setelah 4 tahun berselang, pemerintahan SBY-Boediono berencana menaikkan Perpres 65/2006 tersebut menjadi UU Pengadaan Tanah dengan berbasiskan pemikiran serupa, yakni memudahkan investor menanamkan modalnya di sektor infrastruktur maupun jasa melalui penguasaan tanah guna memacu pertumbuhan ekonomi. Lalu, bagaimana janji SBY yang akan me-redistribusi jutaan hektar tanah bagi kaum miskin ?

Realitas yang ada justru menunjukkan semakin masifnya penggusuran tanah rakyat dan petani oleh pemerintah, yang dibelakannya adalah para pemilik modal.  KPA mencatat, sepanjang tahun 2009 terjadi 89 kasus konflik agraria yang dilaporkan masyarakat dengan luas sengketa 133.278,79 hektar dan korban langsung sebanyak 7.585 kk. Kasus penembakan petani di Ogan Ilir, Takalar, Ujung Kulon dan Rokan Hulu adalah bagian kecil kasus konflik agraria yang mengorbankan petani.

Berbagai kebijakan pemerintah yang menumbalkan kaum tani tersebut tidak terlepas dari haluan ekonomi neo-liberal yang dianut rezim SBY, baik periode lalu (SBY-JK) maupun kini (SBY-Boediono). Haluan ekonomi yang menganjurkan liberalisasi pasar pertanahan (land market) demi memacu gairah investor swasta berinvestasi di sektor pertanian, perkebunan, dan infrastruktur. Sementara nasib jutaan kaum tani gurem dan buruh tani semakin termarjinalkan akibat ketiadaan modal untuk bersaing dengan para investor.

Ganti  Haluan

Setelah meninjau janji-janji manis pemerintahan SBY di atas, maka sulit untuk mempercayai janji yang meluncur dari mulut kepala BPN terkait pembagian 6 juta hektar kepada rakyat miskin. Sebab ,pembagian tanah atau yang lebih dikenal sebagai reforma agraria (land reform) bagi kaum miskin dan petani bukanlah kebijakan yang parsial, melainkan bagian dari sebuah grand design sistem ekonomi yang berlaku di level negara. Bila kepala BPN mengatakan akan mencontoh Venezuela dalam kebijakan land reform tersebut, maka hal itu menjadi sulit dibayangkan mengingat sistem perekonomian Indonesia yang sangat neo-liberal; sementara Venezuela cenderung sosialistik.

Maka, kalau SBY mau konsisten dengan janjinya seperti disebutkan di atas, maka tidak ada pilihan lain keciuali mengganti haluan ekonominya; dari haluan ekonomi neoliberal menjadi ekonomi kerakyatan sesuai dengan konstitusi (UUD 1945 asli). Namun, apabila rezim ini tidak berganti haluan, maka land reform yang berpihak pada kaum miskin dan tani hanyalah sebatas retorika belaka.

*) Penulis adalah Aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumedang

Politik Perbatasan : Malaysia Cerdik Manfaatkan Laut Indonesia

http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=23465

2010-08-23

Cerdiknya Malaysia Manfaatkan Laut Indonesia

Oleh : Victor PH Nikijuluw

Semporna adalah sebuah kota kecil di pantai timur Sabah, Kalimantan Utara. Berjarak kira-kira 108 kilometer dari Tawau, kota ini dapat dengan mudah dicapai dengan mobil melalui jalan mulus seperti jalan tol. Di Tawau ada lapangan udara yang memudahkan wisatawan mancangera datang ke kota ini, dan, tentu saja ke Semporna. Juga di Tawau, ada banyak orang Indonesia yang hidup dan bekerja. Tersedia kapal feri dari Tawau ke Nunukan. Tetapi di Semporna,, tidak begitu banyak orang Indonesia hidup di sini, kecuali nelayan asal Kalimantan Timur yang sering datang menjual ikan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan di jantung kota itu. Namun, sungguh tidak mudah membedakan antara nelayan Indonesia dan Malaysia di Semporna. Mereka sudah saling membaur.
Apa hebatnya Semporna? Ternyata ini adalah kota tujuan wisata bahari yang cukup bergengsi di Malaysia Timur. Sebagian besar bisnis di Semporna ada kaitannya dengan pariwisata bahari sebagai bisnis inti. Kendati hanya memiliki beberapa hotel berbintang, namun penginapan atau hotel kelas melati cukup banyak tersedia di kota ini. Restoran seafood, money changer, dan travel agent bertebaran di sepanjang jalan kota. Semporna juga memiliki banyak perusahaan yang menawarkan jasa diving, snorkeling, serta wisata eksklusif yaitu berdiam atau menginap di pulau kecil yang terasing atau terpencil letaknya.
Pelancong dunia datang ke Semporna, di antaranya untuk menikmati pulau Sipadan dan Ligitan. Kedua pulau ini, yang dahulu milik Indonesia, sekarang adalah bagian dari teritorial kota Semporna. Kedua pulau ini adalah icon pariwisata Malaysia, mesin utama penggerak ekonomi Semporna.
Sipadan dan Ligitan sudah dipromosi Malaysia sebagai miliknya sejak tahun 1970-an, jauh sebelum Indonesia kalah dalam persidangan perebutan kedua pulau ini di mahkamah internasional. Itulah kepandaian Malaysia yang memanfaatkan ignoransi Indonesia.
Pemberitaan yang luas tentang perebutan atas status pemilikan kedua pulau tersebut ternyata menjadi ajang promosi gratis. Maka wajar, ketika sesudah diputuskan mahkamah internasional sebagai bukan milik Indonesia tetapi Malaysia, pelancong pun antri datang ke kedua pulau kecil ini . Dengan kehendak politik serta keseriusan sektor swastanya, Malaysia kemudian mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan kedua pulau ini sebagai tujuan wisata eksklusif yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang berkantong tebal.

Sangalaki
Ternyata bukan Sipadan dan Ligatan saja yang dijual Malaysia melalui promosi sistemik melalui berbagai media komunikasi. Dengan basis di kota Semporna, mereka juga menjual jasa kepada wisatawan asing untuk berkunjung ke pulau-pulau kecil yang dimiliki Indonesia. Sepertinya, kejadian ini tidak dipahami, tidak diketahui, atau bahkan sengaja dibiarkan oleh pihak Indonesia.
Pulau-pulau yang dijual jasanya tersebut adalah Pulau Sangalaki, Pulau Kakaban, Pulau Maratua, dan Kepulauan Derawan yang terletak jauh di selatan Semporna yang merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.
Karena permintaan sektor pariwisata dunia yang terus berkembang serta keterbatasan ruang dan sumberdaya di wilayah Semporna maka Malaysia pun menoleh ke selatan, masuk jauh ke wilayah Indonesia, menjual jasa keindahan luar biasa yang ada di pulau-pulau Indonesia itu. Setiap hari, selalu ada kapal pesiar yang membawa wisatawan mancanegara berkunjung ke pulau-pulau tersebut. Mereka umumnya terbang dari negaranya via Kuala Lumpur atau Singapura kemudian ke Kota Kinibalu, ke Tawau dan melalui darat ke Semporna. Jadi pasti bahwa, wisatawan mancanegara itu tidak tahu tentang kota-kota seperti Jakarta, Balikpapan, Berau, atau Nunukan.
Jasa yang ditawarkan pihak Malaysia ini tentu saja dapat memberi dampak positip bagi perkenomian lokal di Kabupaten Berau. Namun hal ini hanya terjadi bila wisatawan membelanjakan uangnya di pulau-pulau ini. Bila mereka menginap di rumah penduduk maka dampak positip bisa juga dinikmati penduduk. Memang ada beberapa hotel yang berbentuk small island resort di pulau-pulau ini. Entah siapa pemiliknya, pengusaha Indonesia atau Malaysia. Dari harga berbagai paket wisata yang ditawarkan oleh biro perjalanan di Semporna, tampaknya sangat kecil dampak kegiatan pariwisata ini terhadap ekonomi lokal Indonesia.
Di berbagai informasi dalam bentuk brosur, stiker, atau poster yang dibagi-bagikan di Semporna, tidak ada pernyataan atau keterangan bahwa pulau-pulau itu adalah milik atau terletak di wilayah Indonesia. Hanya dikatakan bahwa pulau-pulau tersebut adalah bagian dari Borneo Island. Memang tidak salah informasi tersebut. Sebagian kecil pulau Borneo (Kalimantan) pun adalah milik Malaysia. Tetapi bagi wisatawan asing, mereka mungkin tidak paham dan tidak berpikir, pulau-pulau itu berada di bagian Borneo yang masuk wilayah Indonesia. Jika demikian adanya maka ini adalah suatu kecerdasan Malaysia, sekaligus adalah kebodohan dan ketidaktahuan Indonesia.
Ada satu perusahaan perjalanan di Semporna yang mengoperasikan suatu kapal pesiar mewah dengan menggunakan nama “Celebes”. Kantor pusat perusahaan tersebut terletak di Kota Kinibalu bukan di Celebes (Sulawesi). Ternyata juga tidak ada bisnis perusahaan ini yang berlokasi di pulau Sulawesi. Mungkin perusahaan ini dimiliki oleh orang asal Sulawesi yang kini menjadi warga negara Malaysia dan bermukim di Kota Kinibalu. Mungkin juga karena wilayah bisnis atau operasi kapal pesiar ini adalah di Celebes Sea (laut Sulawesi). Akan tetapi penggunaan kata Celebes ini juga menarik untuk ditafsirkan.
Apakah wisatawan asing masuk ke wilayah pulau-pulau kecil Indonesia itu secara syah? Apakah mereka diwajibkan perusahaan Malaysia untuk memiliki visa Indonesia? Adakah kontrol oleh petugas imigrasi Indonesia di perbatasan, di tengah laut? Tidak ada jawaban pasti. Mungkin saja ada. Mungkin juga tidak.

Kelola Sendiri
Dengan ketidakpastian tentang dampak kegiatan perusahaan-perusahaan Malaysia di pulau-pulau kecil Indonesia ini serta kecenderungan arogansi, agresifitas dan ekspansionis Malaysia memanfaatkan suberdaya alam milik Indonesia maka tidak ada alternatif selain sekarang ini juga pemerintah Indonesia harus menghentikan kegiatan ini.
Di lapangan, aparat harus bertindak tegas, menegakkan hukum nasional dengan visi mempertahankan kedaulatan NKRI. Luka hati karena kekalahan Indonesia atas Sipadan dan Ligitan tidak akan tersembuhkan. Demikian pula, ulah Malaysia di kawasan Ambalat, yang tidak jauh dari pulau-pulau kecil ini, tidak akan terlupakan. Jangan sampai dominasi ekonomi oleh Malaysia di kawasan pulau-pulau kita ini menjadi embrio bagi tumbuhnya dominasi dalam dimensi yang lebih besar dan lebih kompleks di hari kemudian.
Karena itu pemerintah Indonesia harus membuka kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi pengusaha nasional menanam modalnya di sini. Pemerintah Kalimantan Timur dan Kabupaten Berau patut menyiapkan daerahnya sebagai tujuan dan transit bagi wisatawan mancanegara yang ingin menikmati pulau-pulau kecil ini. Insentif bagi pengusaha lokal harus diberikan. Masyarakat di Berau dan penduduk pulau-pulau kecil ini harus diberdayakan untuk mengembangkan UKM yang ada kaitannya dengan pariwisata bahari sebagai bisnis inti.
Transportasi dan komunikasi yang selalu menjadi kendala tentu saja harus diatasi. Wisatawan mancanegara harus bisa mencapai Berau melalui Jakarta dan Balikpapan, sama mudahnya bila mereka mencapai Semporna melalui Kuala Lumpur dan Kota Kinibalu.
Sementara itu, perbankan patut memberi kredit modal usaha bagi pengusaha lokal untuk memulai dan mengembangkan bisnisnya dalam bidang ini. Dalih bahwa bisnis ini tidak layak didanai perbankan tidak bisa diterima akan sehat. Bila pengusaha dan UKM Malaysia saja bisa meraih dolar melalui bisnisnya dari Semporna, tentu saja bisnis ini akan lebih menguntungkan dilakukan dari Berau. Bila pengusaha Malaysia mampu, tentu saja pengusaha Indonesia tidak kalah kualitasnya. Tinggal bagaimana Indonesia mau sungguh-sungguh memanfaatkan peluang bisnis yang terbuka ini. Apakah Indonesia melihat keberadaan pulau-pulau kecil ini, tidak saja sebagai suatu peluang ekonomi tetapi juga sebagai kepentingan dan kedaulatan NKRI yang harus dilindungi.
Hari ini juga, Indonesia harus berbuat sesuatu. Ignoransi akan hal ini adalah bom waktu yang berpotensi menggoyangkan martabat dan kedaulatan NKRI. Karena dengan kecerdikannya, Malaysia akan terus memanfaatkan kelalaian dan kealpaan Indonesia . Ini tidak boleh terus terjadi.

Penulis adalah Resource Economist Alumni Lemhannas KSA-16, Tahun 2009

Perbatasan

Senin, 23 Agustus 2010 21:56 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam |

(ANTARA/Prasetyo Utomo)

Negara Harus Maksimalkan Pembangunan di Perbatasan

Kubu Raya (ANTARA News) – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan pembangunan dan pengamanan daerah perbatasan harus diberdayakan semaksimal mungkin agar pihak asing tidak memandang “sebelah mata” terhadap eksistensi Indonesia.

“Daerah perbatasan merupakan pintu masuk Negara Kesatuan RI, sehingga harus dijaga dan diperhatikan keamanannya karena rawan penyelundupan, tindak kejahatan , terorisme, dan pengaruh asing lainnya. Bahkan daerah perbatasan juga merupakan daerah pertahanan demi keutuhan NKRI,” Anas Urbaningrum saat bertemu dengan pengurus Partai Demokrat se-Kalbar di Sungai Raya, Kubu Raya, Senin.

Ia menambahkan, Partai Demokrat menilai di daerah perbatasan inilah tanggung jawab negara dituntut. Namun, lanjut dia, kalau dilihat dari alokasi anggaran, sangatlah tidak cukup untuk membangun perbatasan sehingga dibutuhkan skala prioritas.

“Pembangunan ekonomi di tapal batas juga perlu mendapat perhatian karena cukup banyak warga yang tinggal di perbatasan, selain untuk memberdayakan dan menjaga potensi yang ada di berbagai sektor,” kata dia.

Ia juga melihat di kawasan perbatasan masih banyak daerah yang berpotensi di bidang perkebunan, kehutanan dan pertambangan serta pariwisata.

“Pengembangan perlu didorong di tapal batas agar potensi yang ada tersebut dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemajuan daerah,” katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, masalah di daerah perbatasan harus menjadi skala prioritas yang harus diperhatikan terutama kasus perpindahan wilayah dan pergantian status kewarganegaraan.

Dia mengemukakan, tidak dapat dipungkiri ada yang tinggal di daerah perbatasan khususnya di Kalbar menggunakan fasilitas pendidikan, kesehatan, listrik, maupun air bersih yang gratis dari Malaysia.

Selain itu, persoalan mendasar yang menyebabkan ekonomi perbatasan sulit berkembang adalah ketiadaan infrastruktur yang menghubungkan kawasan-kawasan di daerah perbatasan dengan pusat ekonomi di kabupaten. Resiko terberat lainnya yang harus dihadapi setiap harinya adalah tingginya harga-harga kebutuhan pokok.

“Di perbatasan, masalah infrastruktur dan fasilitas umum sangat krusial hingga menimbulkan kesenjangan infrastruktur dan fasilitas umum antara perbatasan Indonesia dengan Malaysia,” kata Anas Urbaningrum yang datang bersama Sekjend DPP Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono serta sejumlah pengurus lainnya.

Tidak hanya itu, masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan negara juga harus diberdayakan di semua sektor, sehingga ada motivasi untuk bekerja dan keluar dari garis kemiskinan.

“Pasalnya, jika persoalan ekonomi tersebut tidak pernah bisa dijawab dengan solusi baik, terutama tersedianya infrastruktur jalan memadai, ancaman disintegrasi dan perpindahan masyarakat perbatasan ke negara tetangga Malaysia akan benar-benar menjadi kenyataan,” kata dia.

Selain itu, tantangan ke depan adalah menciptakan pemerataan pembangunan di wilayah perbatasan karena banyak hal yang dapat memicu kedaulatan sehingga wajib diperhatikan oleh negara.

“Perhatian yang dimaksud adalah perhatian infrastruktur, pembangunan ekonomi maupun ketahanan serta dimensi-dimensi yang lain,” demikian Anas Urbaningrum.
(ANT171/T011)

Iptek : Adolf Hitler Keturunan Yahudi [Test DNA]

Adolf Hitler Yahudi

Menurut DNA, Adolf Hitler Keturunan Yahudi

Liputan 6 – Rabu, 25 Agustus

Liputan6.com, Brusel: Menurut hasil tes deoxyribonucleic acid (DNA), Adolf Hitler masih keturunan orang Yahudi dan Afrika, dua ras yang ia benci sekaligus ingin ia musnahkan. Fakta itu ditemukan setelah serangkaian tes DNA keluarga Hitler yang masih ada.

Wartawan Jean-Paul Mulders dan sejarawan Marc Vermeeren menggunakan DNA itu untuk melacak 39 kerabat Hitler. Mereka memulai melakukan tes sejak awal tahun lalu. Kerabat yang berhasil ditemukan adalah seorang petani Austria bernama Norbert H, sepupu Hitler.

Majalah berita Knack di Belgia melaporkan, sampel air liur kerabat Hitler itu menunjukan bahwa pendahulunya berasal dari ras yang sangat ia benci. Sampel DNA kerabat Hitler itu berupa kromosom yang disebut Haplopgroup E1b1b (Y-DNA), DNA yang sangat jarang ditemukan di Jerman dan Eropa Barat.

“DNA ini biasanya ditemukan paling sering di Berber, Maroko, Aljazair, Libya, dan Tunisia. Seperti DNA milik orang Yahudi, Ashkenazi, dan Sephardic,” ucap Vermeeren. “Dan, ini membuktikan Hitler berkaitan erat dengan orang-orang yang ia benci.”

Haplogroup E1b1b1, sekitar 18-20 persen dari Ashkenazi dan 8,6 persen sampai 30 persen dari kromosom Sephardic-Y, menunjukkan, garis keturunan utama penduduk Yahudi.

“Ini hasil yang sangat mengejutkan,” kata Rony Decorte, spesialis genetik.

Decorte setuju bahwa Hitler kemungkinan memiliki garis keturunan dari Afrika Utara. “Informasi ini sulit untuk dibayangkan bagaimana reaksi dari para pembenci atau pendukung Hitler,” ujarnya.

Majalan itu juga menyebutkan, pengujian DNA itu dilakukan secara ketat untuk mendapatkan hasil yang cukup akurat. Hasil itu bukan kali pertama diperlihatlan para sejarahwan bahwa Hitler keturunan Yahudi.

Ayah Hitler, Alois, dipercaya merupakan keturunan sah dari seorang gadis bernama Maria Schickelgruber dan sorang pria Yahudi yang bernama Frankenberger. (DailyMail/JAY/SHA)

http://id.news.yahoo.com/lptn/20100824/twl-menurut-dna-adolf-hitler-keturunan-y-e254ac9.html

Keuangan Negara : Beban Bunga Utang RI Sudah Mengkhawatirkan

Utang RI Capai Rp 1.807,5 Triliun di 2011

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 24/08/2010 | 12:07 WIB Jakarta – Meskipun pemerintah berencana mengurangi jumlah utang, namun ternyata jumlah utang Indonesia akan meningkat hingga Rp 119,2 triliun di tahun 2011. Utang pemerintah di tahun 2011 diproyeksikan bisa mencapai Rp 1.807,5 triliun, naik Rp 119,2 triliun dari proyeksi utang pemerintah di akhir 2010.

Demikian isi Nota Keuangan 2011 yang akan dibahas sebagai RAPBN 2011, seperti dikutip pada Selasa (24/8/2010).

Dalam nota tersebut dikatakan, di 2011 penambahan jumlah utang pemerintah terbesar adalah dari penerbitan surat utang yang direncanakan mencapai Rp 120 triliun. Jumlah outstanding surat utang pemerintah di 2011 diproyeksi mencapai Rp 1.197,1 triliun.

Sementara dari sisi utang luar negeri justru diproyeksi turun tipis, yakni Rp 800
miliar. Dari Rp 611,2 triliun di akhir 2010 menjadi Rp 610,4 triliun di akhir 2011. Namun, dalam nota tersebut, pemerintah menilai kondisi utang pemerintah masih baik dengan risiko yang rendah.

Dikatakan, kondisi risiko keuangan portofolio utang pemerintah di 2010 semakin
membaik dibanding tahun sebelumnya. Disebabkan semakin kondusifnya pasar keuangan khususnya di domestik.

Berdasarkan data yang dirilis Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu, posisi utang Indonesia hingga Juli 2010 mencapai Rp 1.625,63 triliun atau 26% dari PDB. Secara nominal memang utang Indonesia memang meningkat, namun secara rasio utang mengalami penurunan karena terus meningkatnya PDB sebagai faktor pembagi rasio utang.

Berikut catatan utang pemerintah pusat sejak tahun 2000 berikut rasio
utangnya terhadap PDB:

* Tahun 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
* Tahun 2001: Rp 1.646,32 triliun (77%)
* Tahun 2002: Rp 1.821,83 triliun (67%)
* Tahun 2003: Rp 2.013,68 triliun (61%)
* Tahun 2004: Rp 2.295,83 triliun (57%)
* Tahun 2005: Rp 2.774,28 triliun (47%)
* Tahun 2006: Rp 3.339,48 triliun (39%)
* Tahun 2007: Rp 3.949,48 triliun (35%)
* Tahun 2008: Rp 1.4.954,03 triliun (33%)
* Tahun 2009: Rp 1.5613,44 triliun (28%)
* Juli 2010:  Rp 1.6253,79 triliun (26%).

(*/dtc/ida)

http://us.detikfinance.com/read/2010/08/24/173900/1427004/4/dpr-beban-bunga-utang-ri-sudah-mengkhawatirkan?f9911033

Selasa, 24/08/2010 17:39 WIB

DPR: Beban Bunga Utang RI Sudah Mengkhawatirkan
Ramdhania El Hida – detikFinance

Jakarta – DPR RI menilai pembayaran bunga utang Indonesia yang mencapai Rp 100 triliun saat ini sudah mengkhawatirkan.

“Saat ini, beban bunga utang sudah mengkhawatirkan. Ini akan menggerus kapasitas anggaran dan memperkecil celah fiskal,” ujar Anggota Komisi VI DPR Ecky Awal Muharram dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (24/8/2010).

Pada 2010, Ecky mengungkapkan pembayaran bunga utang sudah menembus Rp 100 triliun, tepatnya Rp 115 triliun atau 9,4 persen dari belanja negara.

“Tahun depan, pembayaran bunga utang diperkirakan meningkat menjadi 116,4 triliun rupiah atau 9,7 persen dari belanja negara,” ujarnya.

Menurut Ecky, kondisi tersebut dinilai cukup mengkhawatirkan. Oleh karenanya, DPR meminta pemerintah untuk meninjau ulang utang tersebut.

“Oleh karena itu, Kami meminta pemerintah untuk lebih mengendalikan outstanding utang dan biaya pengadaan utang,” jelasnya.

Pada akhir 2011, total utang pemerintah diperkirakan sebesar Rp 1.807,5 triliun. Meningkat dibandingkan perkiraan sampai akhir 2010, yang sebesar Rp 1.688,3 triliun.

Sampai akhir 2011, total penerbitan obligasi negara diperkirakan sebesar Rp 1.197,1 triliun. Meningkat dibandingkan perkiraan akhir 2010 yang sebesar Rp 1.077,1 triliun.

Sementara utang luar negeri sampai akhir 2011 diperkirakan sebesar Rp 610,4 triliun. Menurun dibandingkan perkiraan akhir 2010 yang sebesar Rp 611,2 triliun.

“Utang, terutama luar negeri, harus diturunkan secara progresif. Utang luar negeri tidak bisa terus dipertahankan, karena utang murah semakin terbatas,” kata Ecky.

Anggota Komisi XI DPR Laurens Bahang Dama mengatakan, anggaran negara yang defisit sudah tidak relevan.

“Defisit baru relevan jika ekonomi sedang krisis, karena pemerintah memang menjadi andalan. Namun pada 2011, perekonomian sudah pulih sehingga anggaran defisit tidak perlu dilaksanakan,” ujarnya.

Pada 2011, lanjut Laurens, perekonomian swasta sudah bergerak normal sehingga ekspansi fiskal tidak terlalu dibutuhkan. Jika penerimaan tidak mampu membiayai belanja, maka pilihan yang bisa tempuh adalah efisiensi belanja bukan defisit anggaran.

“Anggaran negara harus efisien, kurangi overhead cost. Harus seimbang antara pengeluaran dan pendapatan, tanpa defisit,” jelasnya

Selain itu, Laurens menyatakan pemerintah juga belum bisa merealisasikan defisit sesuai target. Pada 2009, realisasi defisit anggaran hanya sebesar 872, triliun rupiah, jauh dari target yaitu 129,8 triliun rupiah.

Anggota Badan Anggaran DPR Fary Djemi Francis mengatakan, utang membuat perekonomian nasional tersandera oleh pasar dan kreditur asing.

“Realisasi pembiayaan sudah melebihi kebutuhan, ini bisa menambah beban fiskal di masa mendatang. Sudah sepatutnya kebijakan ini dikoreksi,” ujarnya.

Pemerintah, lanjut Fary, harus mulai memutuskan jebakan utang yang menggerus anggaran negara.

“Putuskan ketergantungan utang, salah satunya dengan moratorium,” ujar dia.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengatakan pemerintah sudah mulai menerapkan kebijakan pengurangan utang. Pada 2010, defisit anggaran diperkirakan turun dari 2,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 1,5 persen PDB.

“Itu sebenarnya sudah menunjukkan pemerintah terus memberikan insentif kepada stimulus, supaya bisa betul-betul mempersiapkan diri membangun ekonomi dengan baik,” imbuhnya usai Rapat Paripurna.

Keadilan Sosial : Kontroversi Korupsi vs Remisi dan Grasi

Selasa, 24/08/2010 14:36 WIB
Buyung Tak Setuju Remisi & Grasi Bagi Koruptor Dihapus
Hery Winarno – detikNews

Jakarta – Adnan Buyung Nasution memiliki pendapat berbeda mengenai grasi dan remisi bagi koruptor. Menurut dia seorang koruptor tetap memiliki hak untuk memperoleh remisi. Hal itu sudah sesuai hukum positif di Indonesia.

“Saya berbeda pendapat dengan kawan-kawan LSM, cita-cita negara ini adalah negara hukum. Orang yang diduga bersalah harus dihukum. Ketika hukum sudah ditegakkan dan keadilan juga ditegakkan dengan menghukum yang bersalah, maka hak-hak yang bersangkutan harus diberikan,” kata Buyung di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (24/8/2010).

Dia menilai remisi itu merupakan bentuk keadilan. Sudah sepantasnya remisi dihormati sebagai suatu aturan hukum.

“Jangan seolah hukum untuk balas dendam, jadi seolah-olah bukan patuh pada hukum tapi kebencian yang mendalam sehingga mereka tidak diberi haknya berupa grasi atau remisi,” terangnya.

Kalau soal efek jera yang dipersoalkan, menurutnya, tentu tidak semua koruptor diberikan remisi, tapi terbatas pada mereka yang benar-benar menunjukkan itikad baik selama di penjara.

“Yang berprestasi, dan perubahan prilaku yang ke arah positif yang diberi pengampunan,” tutupnya.

(ndr/fay)

Baca juga :

• Nodai Rasa Keadilan Masyarakat, Remisi Koruptor Harus Dihapus
• Hukuman Bagi Koruptor di Indonesia Terlalu Ringan
• Ketua DPR Dukung Penghapusan Remisi untuk Koruptor
• PKS: Koruptor, Aulia Pohan Tak Layak Dapat Remisi
• PP 28/2006 tentang Remisi Koruptor Harus Direvisi
• Sebut Aulia Pohan Bukan Koruptor, Marzuki Lecehkan KPK

ImTaq : Sembilan Sabda Nabi Muhammad SAW

Sembilan Sabda Nabi Muhammad SAW

Editor : Pandji R Hadinoto

1. Tentang Kenegaraan “Musyawarahkanlah urusanmu itu diantara kamu, dan jangan membuat keputusan dengan satu pendapat saja”.
2. Tentang Oposisi “Barangsiapa diantara kamu melihat kemungkaran, hendaknya ia merusaknya dengan tangannya, apabila ia tidak mampu maka hendaknya dengan lidahnya, dan apabila ia tidak mampu, maka hendaknya dengan hatinya, dan itulah selemah-lemah iman”.
3. Tentang Sogok “Barangsiapa menyenangkan hati seorang penguasa atas perbuatan buruknya yang dibenci oleh Tuhannya, maka sesungguhnya orang itu telah keluar dari agama Allah”.
4. Tentang Korupsi “Khianat yang terbesar ialah tindakan seorang wali (pejabat) yang memperdagangkan milik rakyatnya”.
5. Tentang Kejujuran “Seorang pembesar apabila pembesar itu mati, sedang ia tidak jujur terhadap rakyatnya, niscaya dia diharamkan Allah SWT masuk Syurga”.
6. Tentang Kepemimpinan Aparatur Negara “Seseorang yang telah ditugaskan Allah memerintah rakyat, kalau dia tidak memimpin rakyat dengan jujur, niscaya dia tidak memperoleh bau Syurga”.
7. Tentang Jabatan Kenegaraan “Wahai Allah, siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku lalu ia menyulitkan mereka, maka persulit pulalah ia, dan siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku, berusaha menolong umatku, maka tolong pulalah dia”.
8. Tentang Pejabat Negara “Bila suatu jabatan ditempati oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya”.
9. Kepada sahabat-sahabat beliau “Sesungguhnya kamu sangat mengharapkan jabatan Negara, tetapi di hari kiamat hal itu menjadi penyesalan…, Engkau ini lemah, sedangkan pekerjaan itu amanah yang pada hari kiamat kelak dipertanggungjawabkan dengan resiko penuh kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang-orang yang memenuhi syarat dan dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik”.

Larangan Salatkan Jenazah Koruptor untuk Efek Jera

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 21/08/2010 | 17:11 WIB

Jakarta – Ketua Umum Tanfidziah PBNU KH Said Agil Siraj menegaskan PBNU tidak pernah mengeluarkan fatwa larangan mensalatkan jenazah koruptor yang beragama Islam. Larangan bagi ulama untuk mensalatkan koruptor dilakukan sebagai sanksi sosial bagi tindak pidana korupsi.

Said Aqil menjelaskan, fatwa agar para ulama tidak mensalatkan jenazah koruptor itu berdasar pada hadits Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa suatu ketika Nabi memerintahkan agar para sahabat mensalatkan jenazah seorang sahabat yang meninggal dalam perang Khaibar, namun Nabi sendiri tidak ikut mensalatkannya.

Para sahabat kemudian bertanya mengapa Nabi tidak ikut menshalatkan jenazah si fulan? Nabi bersabda, ‘Sesungguhnya sahabatmu ini telah melakukan korupsi di jalan Allah.’ Setelah sahabat memeriksa ternyata ditemukan sahabat yang meninggal tadi telah mengambil dan menyembunyikan harta rampasan perang (ghanimah) senilai dua dirham sebelum harta-harta ghanimah itu dibagi.

“Jadi NU mengikuti mengikuti Nabi menyarankan agar para ulama tidak ikut mensalatkan jenazah koruptor. Tapi salat jenazah tetap harus dilakukan karena hukumnya fardlu kifayah yang berarti harus dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Maka biarlah yang mensalatkan orang lain saja, atau keluarganya,” kata Said Aqil dalam rilisnya di Jakarta, Sabtu (21/8/2010).

Menurut dia, fatwa agar ulama atau kiai tak mensalatkan jenazah itu dimaksudkan agar memunculkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi. “Sekarang ini kurupsi di Indonesia sudah sangat akut maka perlu ada sanksi sosial buat para koruptor,” ujar dia.

Katib Aam PBNU KH Malik Madani yang sebelumnya memunculkan kembali fatwa ini menambahkan, anjuran agar para ulama tidak mensalatkan jenazah koruptor itu juga dimaksudkan agar tidak timbul kesan bahwa ulama melegitimasi tindakan korupsi yang telah dilakukan oleh para koruptor.

“Agar mereka yang akan melakukan korupsi berfikir bahwa kelak kalau mereka mati jenazah mereka tidak akan pernah disalatkan oleh ulama. Di beberapa daerah yang masih memegang kuat ajaran Islam fatwa ini menjadi pukulan berat atau menjadi semacam sanksi sosial,” kata Malik.

Ia mengatakan, hadits yang menyatakan bahwa Nabi tidak mensalatkan jenazah kuruptor itu didukung oleh riwayat yang kuat. “Hadits ini diriwayatkan oleh lima periwayat hadits selain Tirmidzi. Penjelasan antara lain bisa dilihat dalam kitab Nailul Author karya As-Syaukani,” tegasnya. (*/dtc/din)

Bau Busuk di Balik Pemberian Remisi

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 22/08/2010 | 01:06 WIB

Bau Busuk di Balik Pemberian Remisi

Remisi dan grasi yang diberikan oleh presiden SBY kepada para koruptor sungguh melukai rasa keadilan rakyat. Bagaimana seorang koruptor yang telah mengambil uang rakyat, dan telah menjerumuskan bangsa ini secara keseluruhan dalam pusaran kemiskinan, diberikan remisi. Hal ini jelas menunjukkan bahwa apa yang diungkapkan oleh pemerintah soal pemberantasan korupsi hanya omong kosong belaka.

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan bahwa remisi dan grasi tersebut membuktikan bahwa pemberantasan korupsi yang selam ini digemborkan oleh pemerintah hanyalah kosmetik pencitraan semata. “Pemberian remisi dan grasi kepada terpidana korupsi merupakan bukti pemberantasan korupsi hanyalah komestik pencitraan,” ujarnya.

Padahal, menurutnya, SBY berulang-ulang dalam pidato kenegaraan di Gedung MPR/DPR mengatakan pemberantasan korupsi menjadi prioritas. Tetapi kini faktanya hal tersebut tidak terbukti. Ia pun mencium bau tak sedap di balik pemberian remisi dan grasi kepada para koruptor tersebut.

Senada dengan Bambang Soesatyo, intelektual dan pengamat politik Yudi Latif juga menilai hal yang sama. Ia secara khusus menyebut mencurigai pemberian garasi kepada mantan bupati Kutai Kertanegara, Kalimatan Timur, Syaukani Hasan Rais. ” Ada pertanyaan besar dibalik dia dibebaskan. Saya curiga ada alasan lain,” kata Yudi.

Secara umum ia juga menyatakan bahwa pemberian remisi dan grasi tersebut merupakan bentuk dari ketidakseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi. “Pemberian remisi ini, lanjutnya semakin menunjukkan ketidakseriusan pemerintah dalam melawan korupsi. Apalagi orang yang melakukan korupsi itu berasal dari kalangan pejabata negara yang harusnya di berikan hukuman lebih berat,” imbuhnya.

Karena menurutnya, kasus korupsi di belahan dunia mana pun adalah salah satu bentuk krimininal agung. Sebab itu perlu diberikan efek jera agar para koruptor tidak lagi bisa sembarangan korup. Indonesia sendiri, penerapan hukuman kepada para koruptor belum optimal sama sekali.

Sekali lagi, jelas apa yang dilakukan oleh SBY dengan pemberian remisi dan grasi ini merupakan langkah selanjutnya dari pihak SBY untuk membela koruptor. Sebelumnya, publik juga menduga SBY tidak serius dalam pemberantasan korupsi terutama dalam kasus rekayasa Bibit-Chandra.

Para koruptor yang mendapat remisi dan grasi antara lain, Syaukani HR (mantan Bupati Kutai Kertanegara), Aulia Pohan (mantan Deputi Gubernur BI), Artalyta Suryani (penyuap Jaksa Urip Tri Gunawan), Yusuf Emir Faishal (politikus PKB) dan Danny Setiawan (mantan Gubernur Jawa Barat).

Juga Al-Amin Nur Nasution (politikus PPP), Irawady Yunus (komisioner Komisi Yudisial), Udju Djuhaeri (Deputi Gubenur BI), Maman Soemantri (mantan Deputi Gubernur BI), Bunbunan Hutapea (mantan Deputi Gubernur BI) serta Aslim tadjudin (mantan Deputi Gubernur BI). (Boy M)

Kenegarawanan : Terobosan Itu Budaya Keekonomian Rakyat (BKR)

TEROBOSAN ITU BUDAYA KEEKONOMIAN RAKYAT

Pandji R Hadinoto (*)

Tanggal 23 Agustus 2010 adalah hari Badan Keamanan Rakyat (BKR) 65 tahun, sehingga Katup Pengaman Perekonomian Rakyat layak pula menjadi perhatian serius pemerintah dalam konteks menyikapi tiadanya terobosan istimewa pemerintah sesuai pendapat salah satu petinggi DPR RI tentang Nota APBN 2010-2011, khususnya perhatian bahwa sumbangan nyata tatanilai peradaban Nusantara atau kearifan lokal yang menjadi karakter dasar para pelaku ekonomi berkepribadian Indonesia bagi Ketahanan Ekonomi Bangsa, adalah terobosan budayawi dan alami.

Kearifan Lokal diwarnai oleh Hukum Adat yang berasaskan (1) Rukun, (2) Patut atau Pantas, (3) Terang, (4) Tunai, (5) Fungsi Sosial, (6) Kesetaraan, (7) Kebersamaan, (8) Perwakilan, (9) Gotong Royong, (10) Mufakat, (11) Sederhana, (12) Pemisahan Horizontal). Perekonomian Rakyat Indonesia diyakini banyak dipengaruhi oleh asas2 tersebut diatas, sehingga dapat diistilahkan Budaya Keekonomian/Kesejahteraan/Ketahanan Rakyat (BKR).

Dalam pemahaman itulah maka tingkat kelentingan/kelenturan Ketahanan Ekonomi Bangsa sebagai bantalan mekanistik pergerakan fluktuatif adalah diyakini sedemikian kuatnya sehingga terbukti Indonesia tetap mencatat Pertumbuhan Ekonomi Positif pasca Bencana Ekonomi Global akhir 2008 yang lalu, dan kini Pasar Bursa Jakarta justru mencatat indeks diatas 3000 walau dibayangi pro aktivitas dan dominasi investor asing. Artinya, Indonesia sesungguhnya dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa pijakan hidup berupa Tanah Air yang sangat mendukung ketercukupan pemenuhan kebutuhan2 ekonomis dasar. Dengan demikian teori2 dan ilmu2 Ekonomi import seharusnya cukup diberlakukan sebagai materi studi perbandingan saja.

Oleh karena itulah, masalah2 semisal Keterbatasan Sumber2 (Limits of Resources) dan (Problems of Population or Demography) perlu secara selektif diterapkan di bumi persada Nusantara ini. Dan adalah satu keyakinan tersendiri pula bahwa bilamana masalah Resources dan Demography mempengaruhi secara luar biasa terhadap Pertumbuhan Ekonomi dunia barat, misalnya, maka hal yang sama sebetulnya berpengaruh secara biasa bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, karena bantalan berupa Kearifan Lokal buah peradaban sejak zaman Benua Atlantis itulah yang berperan sebagai Katup Pengaman atau dalam istilah Hukum Perjanjian adalah Escape Clause.

Dengan demikian, teori The Invisible Hand dari Adam Smith sebenarnya adalah tidak cukup mampu mewarnai kehidupan Perekonomian Indonesia, akibat perbedaan akar peradaban para pelaku ekonominya sendiri, termasuk karakteristik dasar atau alami lingkungan hidup di masing2 domisilinya. Bagi Indonesia, yang berlaku adalah The Local Wisdom As The Visible Hand.

Namun tidak pula dapat dipungkiri bahwa Pengendalian Perekonomian Indonesia terutama skala besar kini masih dipengaruhi oleh Politik Neo Liberalisme, dan inilah yang jadi masalah utama terkini yang harus segera diatasi dengan sosialisasi Politik Hukum Ekonomi Konstitusi Pancasila demi Indonesia Negara Pancasila. Sehingga pernyataan salah satu mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia, bahwa UUD45 adalah Konstitusi Kesejahteraan yang perlu diberlakukan di tiap kegiatan ekonomi nasional adalah sungguh tepat sekali, dan oleh karenanya ditunggu kebajikan aksi lanjutan yang bersangkutan berupa prakarsai ajuan uji material terhadap berbagai undang-undang yang diduga bertentangan dengan UUD45 demi pencapaian keseimbangan berlanjut oleh Budaya Keekonomian/Kesejahteraan/Ketahanan Rakyat (BKR).

Jakarta, 21 Agustus 2010

(*) Dewan Pakar PKPI / www.jakarta45.wordpress.com / HP : 0818284545

Kemerdekaan dalam Lilitan Utang yang Besar

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 16/08/2010 | 11:46 WIB

Kemerdekaan dalam Lilitan Utang yang Besar

SETIAP kali merayakan hari kemerdekaan selalu ada dua perasaan yang campur aduk. Pertama, perasaan bangga akan para tokoh yang dulu gigih merebut kemerdekaan. Tetapi kedua, sebaliknya, perasaan marah pada penguasa saat ini yang kerapkali menjualbelikan kemerdekaan. Betapa tidak, ternyata dari tahun ke tahun hutang Indonesia ternyata makin bertambah besar. Indonesia makin tergadaikan.

Jumlah utang RI semakin membesar. Pada semester pertama 2010, utang RI bertambah Rp34,97 triliun dari posisi 2009, dari Rp1.590 triliun jadi Rp1.625 triliun. Menurut Komite Anti Uang (KAU) antara 2005 sampai 2009, beban pembayaran cicilan pokok dan bunga utang pemerintah dalam APBN tercatat mencapai Rp 879,22 triliun.

Dalam APBN tahun 2010, pembayaran utang direncanakan mencapai Rp 237 triliun, atau 30,3 persen dari total belanja pemerintah pusat yang berjumlah Rp 781 triliun. Jadi, hampir setengah dari belanja pemerintah pusat, digunakan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang.

“Pemerintah selalu mengedepankan citra dalam mengurus utang daripada kerja kongkrit mengatasinya. Pemerintah selalu menebar siasat pencitraan, dengan mengatakan kondisi utang aman. Padahal, beban pembayaran utang merupakan masalah besar yang disembunyikan pemerintah selama ini,” ujarnya kepada Jakartapress.com.

Numpuknya jumlah hutang tersebut menurut Dani merupakan ancaman besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebab menurutnya, anggaran untuk belanja publik tidak mendapat prioritas utama dibandingkan cicilan hutang yang selalu jadi nomor satu. “Anggaran untuk belanja publik, tidak mendapat prioritas utama dibandingkan prioritas pembayaran cicilan utang yang selalu jadi nomor satu,” imbuhnya.

Dani memaparkan, jumlah utang RI semakin membesar. Pada semester pertama 2010, utang RI bertambah Rp34,97 triliun dari posisi 2009, dari Rp1.590 triliun jadi Rp1.625 triliun. “Siasat pencitraan itu, sama sekali tidak mencerminkan membengkaknya utang yang berdampak pada beban anggaran,” tukasnya.

Sebab itu, pemaparan Dani Setiawan soal hutang Indonesia tersebut menyulitkan seseorang untuk memaknai makna kemerdekaan kali ini. Bagaimana memaknai kemerdekaan di bawah rezim penguasa yang menggadaikan negeri ini ke bangsa lain? Lalu bagaimana memaknai kemerdekaan kali ini dalam lilitan hutang yang besar? Sangat sulit memang karena hutang tersebut menujukkan bahwa bangsa ini masih terjajah atau dijajahkan oleh bangsa sendiri yang tidak tahu malu.

Dan sedihnya lagi, ternyata utang-utang yang dipinjam oleh SBY diduga hanya untuk kepentingan politik pragmatis semata, seperti utang untuk merealisasikan BLT menjelang Pemilu 2009 yang lalu misalnya. Entah bagaimana dengan Presiden SBY. Mungkin ia akan tetap senyum penuh citra dan bangga bahwa Indonesia maju, ekonomi membaik. Padahal semua itu hanya omong kosong belaka. Saat ini Indonesia memang mengalami krisis kepemimpinan. (Boy M)