Archive for July, 2010



07
Jul
10

Kenegarawanan : Demokrasi Etalase di Zaman Reformasi

Demokrasi di era ORBA apakah bukan etalase Diktatur Fasis Militer? Mereka yang tak bersalah dibantai dan jutaan orang tak bersalah ditahan tanpa pengadilan dan hampir semua kekuasaan dikuasai oleh militer. Orang kecil takut bicara jujur, akibatnya kehidupan bangsa ini hingga kini diselubungi kebohongan dan kegelapan.

http://www.balipost .com/mediadetail .php?module= detailrubrik&kid=4&id=3969

» Artikel
07 Juli 2010 | BP
Demokrasi Etalase di Zaman Reformasi
Apa yang terlihat dari fenomena banyaknya partai politik di Indonesia sekarang, hampir mirip dengan demokrasi etalase tersebut. Partai politik yang bersliweran di Indonesia sekarang, jelas memperlihatkan praktik demokrasi Indonesia. Praktik demokrasi juga jelas terlihat. Tetapi bagaimana kontribusi banyaknya partai tersebut terhadap kualitas dan taraf hidup masyarakat? Persoalan inilah yang harus diperhatikan betul oleh para elite politik dan para pemimpin partai politik di Indonesia.

Oleh Ranuardi Wicaksana

Ada tanda-tanda persaingan di antara partai politik besar di Indonesia untuk mempertahankan kekuatannya. Partai Demokrat melakukan hal itu dengan memilih pemimpin umum yang muda, Anas Urbaningrum. Partai Golkar dengan berbagai trik politik seperti memimpin koalisi partai pendukung pemerintah dan mengusulkan dana aspirasi dan juga hendak meminang partai lain. Yang paling baru, partai ini menargetkan menang dengan 30 persen suara pada 2014 mendatang.

Sebanyak 43 persen pilkada diklaim berhasil dimenangkan oleh Partai Golkar. PDI Perjuangan menyatakan hendak berminat menarik partai-partai sempalannya seperti PNBK, PNI Marhaenisme dan Partai Pelopor. Hal menarik yang harus dilihat dari fenomena itu adalah masa depan partai politik di Indonesia. Berbagai trik yang muncul dari tiga partai besar itu, sebenarnya memperlihatkan tingkat kompetisi partai politik yang kini telah mulai makin sengit untuk menguasai jagat politik Indonesia.

Pemikiran awal yang mesti dilihat adalah upaya penyederhanaan partai politik. Banyaknya partai yang kini ada di Indonesia sesungguhnya tidak memberikan gambaran tentang kualitas politik, tetapi lebih menekankan pada keterbukaan sistem politik yang berlaku di Indonesia.

Eksistensi kemultipartaian itu memang harus diakui sebagai prestasi demokrasi, tanda keterbukaan dan tanda kebebasan berekspresi. Keadaan seperti ini adalah legitimasi sekaligus fakta tentang keberhasilan reformasi. Sehingga kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi di masa orde baru, yakni masa yang menjadi titik tolak perjuangan reformasi, zaman sekarang yang dipenuhi dengan berbagai partai politik tersebut, bisa disebut sebagai keberhasilan perjuangan reformasi.

Namun, seperti juga yang sering diolok-olok oleh pengamat asing tentang Indonesia di zaman orde baru, kehidupan politik pasca-orde baru haruslah pula bisa menghilangkan cap sebagai demokrasi etalase. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, demokrasi yang dipraktikkan sering disebut sebagai demokrasi etalase. Semua perlengkapan demokrasi itu ada seperti pemilu yang kontinu, kampanye, perwakilan rakyat (DPR dan MPR), pembagian kekuasaan, dan sebagainya. Tetapi itu hanya pajangan pameran untuk memperlihatkan kepada rakyat dan negara luar bahwa Indonesia telah menerapkan sistem demokrasi. Tetapi praktik dan hasil dari demokrasi tetap tidak bisa dihasilkan dengan baik.

Tidak Berkembang

Seluruh praktik politik yang terjadi sesungguhnya terkonsentrasi pada istana presiden dan Golkar pada waktu itu. Hasil demokrasi tidak berkembang karena rakyat tetap tidak bisa mengembangkan pemikirannya dan secara ekonomi, meski pertumbuhannya bisa dikatakan tinggi, tetapi ternyata palsu. Krisis moneter tahun 1997 membuktikan kepalsuan tersebut. Jadi tujuan akhir berupa kebebasan ekspresif dan peningkatan taraf hidup rakyat, tidak kelihatan.

Apa yang terlihat dari fenomena banyaknya partai politik di Indonesia sekarang, hampir mirip dengan demokrasi etalase tersebut. Partai politik yang berseliweran di Indonesia sekarang, seperti yang diungkapkan tadi, jelas memperlihatkan praktik demokrasi Indonesia. Praktik demokrasi juga jelas terlihat. Tetapi bagaimana kontribusi banyaknya partai tersebut terhadap kualitas dan taraf hidup masyarakat? Persoalan inilah yang harus diperhatikan betul oleh para elite politik dan para pemimpin partai politik di Indonesia.

Pertama, secara ekonomi, kualitas kehidupan masyarakat jelas sangat sukar meningkat, meski Indonesia telah berada pada jarak lebih dari 12 tahun setelah reformasi. Beberapa media massa menyebutkan bahwa masih ada sekitar 31 juta masyarakat Indonesia yang bisa dikategorikan miskin. Tingkat korupsi juga tidak mampu ditekan secara signifikan. Kasus Gayus Tambunan, Bank Century dan upaya-upaya tersembunyi untuk menghancurkan eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sinyal bagaimana fenomena korupsi tersebut tidak berhasil ditangani. Karena partai politik mempunyai fungsi sebagai upaya jembatan penghubung komunikasi politik antara rakyat dan pemerintah, maka tetap eksisnya kemiskinan dan semakin meluasnya budaya korupsi itu, boleh dikatakan sebagai kegagalan partai politik untuk bertugas secara baik.

Kedua, dari sisi formulasi kebijakan, keberadaan partai politik yang melebihi lima organisasi itu, memperlihatkan adanya deal-deal politik yang lebih dominan ketimbang upaya untuk mengurusi kepentingan rakyat. Deal-deal politik itu terlihat mulai tingkat atas sampai bawah. Partai politik yang ada di DPR pusat berupaya saling menjalin kesatuan untuk tujuan bargaining kekuasaan. Munculnya koalisi partai politik pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono secara samara-samar memperlihatkan upaya membagi-bagi jabatan kekuasaan menteri. Kita tidak tahu apakah posisi tersebut berkontribusi terhadap ”kekayaan partai”. Pada tingkat yang lebih rendah, terutama di kabupaten, muncul berbagai koalisi partai politik untuk mendukung kandidat calon kepala daerah tingkat II.

Partai politik, dengan demikian, justru terlihat hanya untuk membuat berbagai deal politik itu. Fungsi komunikasi politik yang menjembatani antara rakyat dengan pemerintah, tidak kelihatan.

Kalau dilihat di media massa, saling tuding dan saling serang kecurigaan juga terlihat dari begitu banyaknya partai politik. Karena itu, agar tidak muncul berbagai persaingan untuk memperebutkan massa, karena bisa meledak keras menjelang pemilu, maka sebaiknya sejak sekarang haruslah dipikirkan penyederhaaan partai politik. Bagaimana pun caranya, penyederhanaan itu penting ke depan. Lima partai politik mungkin telah cukup di Indonesia. Yang tidak mempunyai kemampuan politik, lebih baik bergerak di bidang lain saja.

* Secara ekonomi, kualitas kehidupan masyarakat jelas sangat sukar meningkat, meski Indonesia telah berada pada jarak lebih dari 12 tahun setelah reformasi.

* Dari sisi formulasi kebijakan, keberadaan partai politik yang melebihi lima organisasi itu, memperlihatkan adanya deal-deal politik yang lebih dominan ketimbang upaya untuk mengurusi kepentingan rakyat.

* Partai politik justru terlihat hanya untuk membuat berbagai deal politik itu. Fungsi komunikasi politik yang menjembatani antara rakyat dengan pemerintah, tidak kelihatan.

07
Jul
10

Hikmah : Dusta, Berbaik Sangka, Ritualis Kontributif, Ibadah dan Penghasilan

Bahaya yang Mengintip di Balik Dusta

Rabu, 07 Juli 2010, 07:39 WIB

Bahaya yang Mengintip di Balik Dusta

Akibat berbohong, karier pegolf Tiger Woods pun terbenam

Oleh HM Baharun

Bohong atau dusta adalah perbuatan nista. Tapi, mengapa orang masih banyak melakukannya? Di mana-mana, kita menyaksikan orang berdusta: di pasar, kantor, kampus, bahkan di tempat ibadah pun ada yang berani berdusta untuk menutupi perbuatan tercela. Kebohongan seakan menjadi perisai pembelaan diri. Terkadang, seorang tokoh panutan, juga tak luput melakukan kebohongan.

Di perusahaan, pemerintahan, dewan, dan di pengadilan, masih ada yang bangga dengan kebohongan. Padahal, tali kebohongan itu pendek. Dalam sebuah kata bijak, “semua tali itu panjang, kecuali tali kebohongan.”

Jika kita sudah menyadarinya, mengapa kita masih suka berdusta? Allah telah mengancam pendusta atau pembohong itu dengan kutukan. “La’natullah ‘alal Kadzibin” (Laknat Allah atas para pendusta).

Orang yang suka berdusta itu sesungguhnya mendapatkan dua kali kerugian. Pertama, jika kebohongannya tidak diketahui, dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan tercela ini.

Kedua, jika bohongnya diketahui orang lain, mereka akan kehilangan kepercayaan. Bahkan, kepadanya akan disematkan predikat pendusta atau pembohong. Akibatnya, hubungan dirinya dengan sesama manusia (hablum minannas) akan terhambat. Orang akan menjauhi dan tidak bersimpati lagi padanya.

Ketika didatangi seseorang yang mohon nasihat kepada Rasulullah SAW, beliau hanya berkata singkat: “Jangan berdusta”. Kalimat singkat, namun bersahaja, dan memiliki implikasi manfaat yang sangat besar.

Orang yang berkata-kata jujur (benar) dan tidak suka berbohong, secara psikologis tidak punya beban berat dalam hidupnya. Karenanya, hatinya senantiasa merasa tenteram dan damai.

Sebaliknya, orang yang biasa berdusta, hidupnya menjadi tidak tenang dan dunia terasa sempit. Ia akan senantiasa merasa dihantui oleh perasaannya sendiri, lantaran khawatir kebohongannya diketahui orang lain.

Dalam Alquran, terdapat 30 ayat yang menyangkut kebohongan ini. “Sesungguhnya orang yang berbohong itu, mereka yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah.” (QS 16:105). “Pendusta tidak beruntung.” (QS 16: 116). “Yang menyiarkan berita bohong akan mendapat azab yang besar.” (QS 24:11). “Menyembah selain Allah adalah jalan dusta.” (QS 37:86). Wallahua’lam.

Red: irf

Kedahsyatan Efek Berbaik Sangka

Selasa, 06 Juli 2010, 11:00 WIB

ant

Kedahsyatan Efek Berbaik Sangka

ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Ustaz Muhammad Arifin Ilham

Selain doa dan ikhtiar, ada amalan lain yang juga bisa mengantarkan proses ‘perubahan takdir’. Amalan itu adalah amalan hati, yaitu selalu berbaik sangka (husnuzhan) dengan semua keputusan Allah SWT. Berbaik sangka merupakan produk dari olahan kekuatan iman. Tidak mungkin seseorang memiliki kemuliaan akhlak berupa husnuzhan, jika tidak yakin dengan segala sesuatu yang sudah diputuskan Allah.

Seseorang yang mengaku beriman sadar benar bahwa dari setiap peristiwa maka Allah telah mentransformasikan mutiara hikmah untuk manusia. Yakni, sesuatu yang berharga yang hilang milik orang beriman (al-Hikmatu zhalatul mu’minin). Artinya, kejadian yang menimpa kita, pasti ada kadar atau nilai berharga yang sudah dipersiapkan untuk kita. Namun, sementara ini belum ditemukan. Karena itulah, kata Imam Ali karramallahu wajhah, ”Jika kita menemukannya, segeralah diambil; fain wajadaha akhadzaha.”

Pertanyaannya, bagaimana bisa mengambil barang berharga itu, sementara kita sulit untuk mendeteksinya. Di sinilah peranan amalan hati, yaitu husnuzhan. Jika kita mempersangkakan bahwa ada banyak kebaikan yang telah Allah sediakan untuk kita dari takdir-Nya itu, akan benarlah persangkaan kita.

Karena itu, bagaimana rupa takdir kita ke depan, turut ditentukan dari persangkaan kita terhadap-Nya. Simak Hadis Qudsy berikut, Anaa ‘inda zhanni ‘abdi bih, wa Ana ma’aka idza da’awtani, “Aku mengikuti persangkaan hamba-Ku tentang Aku. Dan aku bersamamu jika memohon kepada-Ku.”

Dengan demikian, husnuzhan bisa mengantarkan seseorang meraih apa yang diharapkan. Kalaulah saat ini kita sedang berduka karena kegagalan, bersegeralah husnuzhan bahwa akan ada kebaikan setelah kegagalan itu. Yakinlah bahwa takdir kita ke depan pasti dipenuhi dengan takdir kesuksesan. Tetaplah optimis. Selama hari masih menjelang, kesempatan meninggalkan kegelapan malam masih selalu terbuka. Dan, kita akan berada di jalur siang yang terang benderang.

Keberuntungan orang yang husnuzhan, tak hanya didapatkan di dunia ini, tapi juga di akhirat kelak. Rasul menyebut orang yang husnuzhan sebagai pemegang kunci surga. Dalam sebuah taklim di hadapan para sahabatnya, Rasul mengatakan bahwa sebentar lagi akan masuk seorang yang kelak akan memegang kunci surga. Semua sahabat terpana. Sampai seorang Umar bin Khattab ‘iri’ dengan penyematan istilah tersebut. Tidak lama kemudian masuklah orang yang dimaksud.

Orang ini penampilannya biasa-biasa saja. Tidak ada ciri khusus. Karena penasaran, Umar meminta izin untuk menginap di rumah orang tersebut. Tiga hari Umar RA menginap di rumah orang ini. Namun, dia tidak menemukan amalan khusus orang tersebut.

Ketika Umar bertanya, apa rahasianya. Orang itu menjawab, “Ibadah dan amalanku sebenarnya biasa saja, wahai Umar. Hanya selama hidupku, aku diajari oleh ibuku untuk tidak punya perasaan buruk sangka terhadap apa pun dan siapa pun. Barangkali itulah amalan yang dimaksud Rasulullah SAW.”

Red: irf

Ritualis Kontributif

Senin, 05 Juli 2010, 09:28 WIB

  Ritualis Kontributif

ilustrasi

Allah SWT mempercayakan pengelolaan bumi ini kepada manusia. Tugasnya adalah untuk memakmurkannya. Tapi, yang dapat melakukannya bukan manusia zalim (destruktif) atau manusia yang apatis, sekalipun rajin melaksanakan ibadah ritual, melainkan orang yang senantiasa beribadah kepada Allah dan melaksanakan kebajikan.

Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, beribadahlah kepada Tuhan kalian, dan lakukanlah kebajikan agar kalian beruntung. (Al-Hajj [22]:77).

Ayat itu menggambarkan tentang sosok ritualis kontributif. Perintah rukuk dan sujud adalah perintah shalat. Ini gaya bahasa yang disebut sebagian, (namun) maksudnya adalah keseluruhan. Setelah perintah shalat secara khusus, ada perintah ibadah secara umum. Dan beribadah kepada Tuhan kalian.

Mufassir Ath-Thabari menjelaskan maknanya, Dan merendahlah kepada Allah dengan taat kepada-Nya. Ini dapat dipahami bahwa selain perintah shalat sebagai ibadah ritual, manusia yang beriman hendaknya juga melaksanakan ibadah sosial, sebagai upaya menjalin hubungan yang kokoh dengan Sang Pencipta. Dan lakukanlah al-khair (kebajikan).

Sayyid Thahthowi menyatakan, Al-khair mencakup segala ucapan dan perbuatan yang membuat Allah ridla. Misalnya, menginfakkan harta di jalan kebenaran, silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, dan perbuatan lainnya yang dianjurkan Islam.

Ritualis kontributif selalu proaktif melakukan apa saja yang bermanfat bagi kehidupan. Rasulullah SAW mengilustrasikan, ritualis kontributif dengan lebah. Rasulullah SAW bersabda, Perumpamaan orang beriman itu bagaikan lebah. Ia makan yang bersih, mengeluarkan sesuatu yang bersih, hinggap di tempat yang bersih, dan tidak merusak atau mematahkan (yang dihinggapinya). (Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Bazzar)

Segala yang keluar darinya adalah kebaikan. Hatinya jauh dari prasangka buruk, iri, dengki; lidahnya hanya mengeluarkan kata-kata yang baik; perilakunya membahagiakan manusia lain; kalau dia berkuasa atau memegang amanah tertentu, dimanfaatkannya untuk sebesar-besar kemaslahatan manusia.

Salah satu modal terpenting untuk itu adalah keikhlasan dalam pengorbanan. Orang yang berkorban dengan tidak ikhlas, hanya akan berpikir dan berusaha untuk mengembalikan pengorbanannya itu dengan segala cara, termasuk yang haram. Sedangkan orang yang berkorban dengan ikhlas, ia akan melakukannya dalam rangka mencari ridla Allah.

Dan, hanya kepada komunitas masyarakat ritualis kontributif itulah, Allah SWT menjanjikan sukses, kejayaan, dan kebahagiaan. Wallahu a’lam.

Red: Agus Husni
Sumber: Tate Qomaruddin

Ibadah dan Penghasilan

Sabtu, 03 Juli 2010, 20:31 WIB

wordpress

 Ibadah dan Penghasilan

ilustrasi

Banyak orang beranggapan bahwa kualitas ibadah hanya ditentukan oleh syarat, rukun, dan kekhusyukan dalam pelaksanaannya. Misalnya, shalat yang berkualitas adalah yang didahului oleh wudlu yang benar, suci pakaian dan tempatnya, serta khusyuk dalam melakukan setiap rukunnya. Demikian pula dengan ibadah-ibadah yang lain.

Saad bin Abi Waqqash RA bertanya kepada Rasulullah SAW tentang rahasia agar ibadah dan doa-doanya cepat dikabulkan. Rasul SAW tidak mengajari Sa’ad tentang syarat, rukun, ataupun kekhusyukan. Rasul mengatakan, ”Perbaikilah apa yang kamu makan, hai Sa’ad.” (HR Thabrani).

Ada sindiran yang hendak disampaikan Rasulullah SAW lewat hadis di atas. Yaitu, bahwa kebanyakan manusia cenderung memperhatikan ‘kulit luar’, tapi lupa akan hal-hal yang lebih urgen dan fundamental.

Setiap Muslim pasti mengetahui bahwa shalat atau haji mesti dilakukan dengan pakaian yang suci. Pakaian yang kotor akan menyebabkan ibadah tersebut tidak sah alias ditolak. Namun, betapa banyak di antara kaum Muslim yang lupa dan lalai bahwa makanan yang diperoleh dari cara-cara yang kotor juga akan berujung pada ditolaknya ibadah dan munajat kita.

Rasul SAW telah mengingatkan, ”Demi Zat Yang menguasai diriku, jika seseorang mengonsumsi harta yang haram, maka tidak akan diterima amal ibadahnya selama 40 hari.” (HR Thabrani).

Dalam hadis lain yang dinukil Ibnu Rajab al-Hanbali, Rasul SAW bersabda, ”Barangsiapa yang di dalam tubuhnya terdapat bagian yang tumbuh dari harta yang tidak halal, maka nerakalah tempat yang layak baginya.”

Di sinilah terlihat dengan jelas, korelasi antara kualitas ibadah dan sumber penghasilan. Bahkan, karena ingin memastikan bahwa semua yang dikonsumsi berasal dari sumber yang halal, para Nabi dan Rasul menekuni suatu pekerjaan secara langsung untuk menghidupi diri dan keluarga mereka.

Nabi Dawud adalah seorang pandai besi dan penjahit, Nabi Zakaria seorang tukang kayu, Rasulullah SAW adalah seorang pedagang, dan seterusnya. Demikian pula dengan para sahabat yang mulia; mayoritas kaum Muhajirin berprofesi sebagai pedagang, sementara kaum Anshar mengandalkan hidupnya dari pertanian.

Lebih dari itu, ketika seseorang bergelimang harta haram, dan ia menafkahi keluarganya dengan harta tersebut, sebenarnya ia tidak hanya menodai ibadahnya sendiri. Tapi, juga menodai ibadah dan masa depan anak-istrinya.

Seperti komentar Syekh ‘Athiyah dalam Syarh al-Arbain an-Nawawiyah, ”Orang tua seperti itu secara sengaja membuat ibadah dan doa anak-anaknya tertolak. Sebab, ia menjadikan tubuh mereka tumbuh dari harta yang haram.” Wa Allahu a’lam.

Red: Agus Husni
Sumber: Abdullah Hakam Shah MA
07
Jul
10

Kenegarawanan : Pembangunan Revolusi Pancasila

PEMBANGUNAN   MASYARAKAT, NUSANTARA,  KERAJAAN DAN NKRI

DALAM REVOLUSI PANCASILA.

1.UMUM.

Pembangunan Wilayah territorial Indonesia, yang berbasis kepada pembangunan, Darat, Laut dan Udara, dengan pola serta landasan dari budaya sebagai wilayah Negara Agraris dan Maritim, yang terintegrasi dari 18.000 ribu pulau dengan 34 Propinsi dan  534 kabupaten kota, serta 6200 desa, serta  424 suku bangsa asli, dan  bahasa, sebagai pemilik sumberdaya alam asli, dengan berbagai macam kekayan hayati, flora, fauna, dan biota laut serta bahan tambang logam emas,perak, mangan, nikel serta ribuan species, dan kemampuan SDM, dalam lintas kekayan kecerdasan Intelektual,idiologie, dan ekologie serta sosiologie, yang mengandung nilai nilai perdaban dan tradisi adat istiadat, serta seni budaya, yang telah ribuan tahun sebgai wilyah tujuan perdagangan, dan investasi.

Sejak kerajaan kerajaan lebih kurang 240 kerajaan besar kecil, dan 126 buah sd abad ke 20 yang terdaftar, serta lembaga adat budaya,dari mauroke sd kesabang , Timur ke Barat, dari kerajaan besar disetiap pulau pulau besar dan kecil (Andalas, Borneo,jawadwipa, Celebes,Nusa cendana ,Irian jaya/cendrawasih,Amboina. Dll.(bhineka tunggal ika,  yang tumbuh dan berkembang dalam satu Kesatuan, membangun pergerakan menuju Negara  NKRI, sejak 1908,Kebangikatan Nasional, 1928 Sumaph Pemoeda, 1945, Kemerdekaan NKRI,  1957  RIS – 1959 sd dekrit 5 Juli dan 66 Kesaktian pancasila, 1977, malari, 1998, reformasi, saat ini 2010.

Lembaga study melihat perkembangan Demokrasi, sejak kemedekaan 17 gustus 1945, sd saat ini, telah melakukan banyak pemilu dan melahirkan pemerintahaan yang silih berganti. Dari 1945, sd saat ini elah melalui priode priode sbb.

1.1945  -  1965           :  Ir .Soekarno  (bpk Proklamator  RI. 17/8-1945

2.1966  –  1998           :  H.M.Soeharto   – TNI

3.1998  -  1999            :  Bj.habiebie    -  Profesional

4.2000  -  2001          :  KH.Abdurahman Wahid  – Kh.

5.2001  -  2004          :  Megawati  SK    -  Partai Politik  – PDIP

6.2004   – 2009          :  Susilo Bambang Yodhoyono  – TNI

7.2009  – 2010           :  Susilo Bambang Yudhoyono  – TNI

By.LND99/LST/Pemb./2010

Kemerdekaan dan Misi Negara,serta amanat Kemerdekaan dalam Priambul dan isi UUD 1945 MELAKSANAKAN AMANAT KEMERDEKAAN DAN DASAR NEGARA PANCASILA dalam KEBIJAKKAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN SDM, serta Hubungan Internasional /Masyarakat Dunia

Belum dapat diaksanakan/diimplementasikan, berbagai kewajiban Negara, karena masih belum dipahaminya, nilai nilai Tujuan dan maksud Proklamasi oleh para pemimpin kita serta Partai yang berkuasa, sehingga pembangunan belumlah dirasakan sampai kedesa desa, dan berkeadilan dalam berbagai kesempatan, dan merata, dalam berbagai kerja sebagai suatau Negara yang merdeka.

Konsep pembangunan yang  ditawarkan oleh Lembaga study Territorial,(LST-028242) adalah pembangunan kawasan /wilayah yang terintegrasi, dalam semua sector, dan pelaku serta tujuan pembangunan, yang sesuai dengan amanat idiologie , amanat  Pancasila, dan amanat pembangunan Ummat, dengan mengembangkan system alam yang sudah ada, untuk dimamfaatkan secara maximal oleh masyarakat, sebagai hak waris, dan hak milik  yang menjadi amanah  oleh setiap suku bangsa, dan pemimpin bangsa, agar mensejahterakan masyarakatnya, melalui pemerintahan yang dipilih dengan system Demokrasi yang terpimpin,(musyawarah mufakat) dengan semangat JURDIL, (dalam arti pemimpin yang dipilih adalah pemimpin yang mau melaksanakan amanat kemerdekaan dan amanat amanah mengelola sumber day alam untuk kepentingan anak bangsa dan menjalankan roda pemerintahan serta hubungan internasional, baik untuk kemanusiaan, dan perdagangan serta Pendidikan, dan hubungan bangsa bangsa, yang berkeadilan berbasis /berlandasan.kepada Isi dan Maksud dari PANCASILA,, dengan 5 sila sebagai inti ajaran idiologie, agar hubungan manusia dengan Tuhannya serta hubungan manusia dengan manusia dapat berjalan dalam  format  saling menghargai dan menghormati , dan  kemerdekaan itu hak seluruh bangsa bangsa.

II.INTI/PRINSIP DASAR HUKUM.

Dalam Prinsip dasar  berdirinya suatu  Negara, adalah memiliki Wilayah, dengan segala isinya sebagai modal pembangunan , ada Rakyatnya/masyarakatnya, dan  ada pemerintahannya. Berdasarkan hal tersebut,NKRI lahir dari  kerajaan kerajaan yang ada diseluruh Nusantara ini, yang dijajah oleh VOC,(belanda, 350 thun, Ingris/prancis/5 th, Portugal/portugis,  Th, Jepang  3,5 Th, ) dan hubungan kerajaan dengan Negara lainnya dalahm hubungan Dagang dan hubungan Idiologie, serta hubungan tradisi, Arab, China, India, yang sampai saat ini tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah bangsa Nusantara ini dengan suku suku bangsanya yang asli (Badui,Kubu, tengger, bajau,dayak, papua, dll)

Seharusnya  pemerintahan tidak melihat NKRI yang saat ini ada, tapi haruslah dilihat sejarah, dan masyarakat /suku bangsa, yang ada, yang telah mempunyai adat istiadat dan tradisi yang juga telah mempunyai atuaran aturan dan wilayah, serta Pemimpin, (BERUPA KERAJAAN KERAJAAN)  yang telah berumur ribuan tahun, dan ini terus berlanjut, yang tidak bisa dipotong begitu saja dalam NKRI, karena Peran raja, dan peran pembangunan bukan dimulai dari th 1945, tapi telah dimulai ribuan tahun yang lalu sd  penjajahanpun tidak mampu menghilangkan akan peran raja raja dan kepala adat , untuk menjadi VOC, atau dapat kita anggap VOC melakukan pemerintahan yang diisi oleh kerajaan kerajaan yang saling mempunyai HAK VETO, dalam hokum Ekonomi, dan hubungan bilateral, atau hubungan antar kerajaan. Dan Pemerintahaan NKRI   setelah merdeka (lepas dari pemerinthan VOC,

By.Lnd/LST/028242/2010

kerajaan membentuk Negara  dengan memerdekakan diri atas dasar amanat kerajaan dengan memiliki kekayaan alam dan kekayaan lainnya yang tersimpan di Negri Eropah ,Amerika, dan china dan lainnya,  melakukan Kerja Pembangunan itu dimulai dengan pembangunan SDM, dan pengolahan sumber daya alam asli,yang dialokasikan dalam Rencana pembangunan yang disesuaikan dengan kemampuan pemerintahan terpilih, meliputi : Pembangunan Phisik/sarana dan Pembangunan Manusianya.

III.PRINSIP DASAR ASSET.

Prinsip dasar Asset yang dimiliki oleh Kerajaan  di Teritorial Nusantara ini meliputi asset bergerak, dan asset  tesimpan serta asset Idiologie, Ekologie dan sosiologie. Yang dapat dilihat dari keberdaan suku bangsa dan wilayah kerajaan, (Timur :Irian Jaya,Kep.  Maluku, Nusa cendana Celebes, Jawadwipa, Borneo, Andalas, dan Kep.Riau  Dll)yang ada Didarat, laut dan Udara, Itulah Modal NKRI, ini yang hasilnya selama ribuan tahun, dr abadke 2 sudah diperebutkan dari bangsa bangsa didunia ini, terutama Eropa, dibangun dari hasil perdaganan Rempah rempah dari Indonesia bagian Timur, dan barat, juga Bangsa India, dan Timur Tengah,

Asset  yang ada sebagai  kekayaan NKRI dari KERAJAAN sd saat ini (WARISAN/Hak waris untuk suku bangsa  yang ada di Nusantara sd NKRI, yang  diperdagangkan dalam membangun Negara, dan masyarakatnya. Sebagai sumber kehidupan, dalam mengelola pemerintahan.

1.Asset Idiologie    -Berbagai agama /Suku bangsa  dan PANCASILA.

2.Asset Ekologie    – Disetiap Propinsi /Kawasan-dan wilayah.

3.Asset  Sosiologie – Kerajaan – kerajaan , disemua suku bangsa (berbagai tradisi/adat dan Budaya)

IV.PRINSIP SDM (Suku Bangsa).

Prinsip Dasar Rakyat untuk membentuk Negara, adalah landasan dasar bahwa NKRI ,adalah ujung persatuan dari kerajaan kerajaan yang ada, yang menyatukan sikap bersama, mempunyai lambang yang sama dalam hubungan bilateral, antar Negara dan internasional, yaitu NKRI, dengan lambang Garuda Pancasila, dan Pancasila, sebagai dasar Negara, serta Bhineka Tunggal ika, dalam semangat dan Merah Putih sebagai  Bendera, dan Presiden sebagai pemimpin, dan menyatukan seluruh suku bangsa yang ada yang dimulai dari Sabang sampai meroke, dari papua sampai ke pulau we, sebagai wilayah,18000 ribu pulau teluk dan semananjung  dengan semangat Soempah Pemoeda, (satu Nusa,satu bangsa, satu Bahasa,) yang disampaikan pada lagu lagu nasional, dan lagu perjuangan Indonesia Raya, serta adat istiadat, budaya dan tradisi, suku bangsa (aceh Batak,Melayu Minang, Palembang, Bangka, dayak, sunda,jawa,Madura, bugis, ambon, bali ,ntt, dan Papua. )

Asset Pemerintah dan Kekayaan serta Budaya.(Kerajaan dan Kesultanan.)

By.Lnd/Lst/028242.

Kerajaan Kutai,Tarumanegara ,Sriwijaya,  , Majapahit,Minangkabau ,Pasundan,Kesultanan, perlak, Deli,tirtayasa banten,hasanudin makasar,buton, ternate tidore, bali, Mataram, dll, sebagai landasan

berdirinya  NKRI, dengan nilai nilai Asset,SDM, Tata Negara, tradisi dan adat budaya, telah ada, yang selama 350 th, dan 5 ,3,5 tahun dicoba dijajah oleh Belanda Ingris, Prancis, Portugis, dan China amerika, sd saat ini/NKRI tetap menjadi Penting, untuk  dikelola dan menjadi mitra, atau dijajah,

By.Lnd/LST-028242./2010

III.I.ASSET  IDIOLOGIE.

Asset Idiologie adalah asset terbesar yang dimilki NKRI, dari peradaban dan perkembangan Zaman yang telah dilalui, (zaman batu sd zaman abad ke 21, agama agama yang tumbuh dan berkembang di wilayah territorial ini, yiatu agama samai dan agama dunia = anismisme, hindu,budha, nasrani,kejawen dan ISLAM, yang dapat hidup berdampingan, secara kemanusian, sila pertama pancasila (Ketuhanan yang maha esa) dan PANCASILA, adalah penyatuan manusia/masyarakat  dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan Bernegara, dan Ummat Islam, masyarakat mayoritas dengan Alquraan sebagai landasan kehidupan di Dunia akhirat, juga dalam bermasyarakat yang tafsirnya lengkap dengan ajaran dan peraturan, dan kitab kitab agama nasrani, Injil yang disempurnakan dalam alquraan, serta ummat budha dan Hindu, serta yahudi, mempunyai kitab yang menjadi petunjuk dan pedoman bagi masyarakatnya, (Kemanusia, kebenaran dan Keadilan).ditandai dengan rumah rumah ibadah, (mesjid, synagog,gereja,klenteng, kuil, candi dll)

III.2.Asset EKOLOGIE.

Asset Ekologie, adalah wilayah NKRI/Kerajaan se Nusantara. Dengan segala isinya, menjadi hak waris untuk suku suku bangsa yang lahir didaerah daerah kawasan dan daerah daerah pemerintahan kerajaan dan NKRI, sehingga masyarakat/ummat dapat hidup diwilayah maasing masing dalam kondisi apapun, karena sifat Allah yang maha tahu dan maha penyayang, dan Manusia adalah Hambanya, yang diciptakan hanya untuk menyembahnya.dan dikatan bahwa Manusia selalu membuat kerusakan dimuka bumi ini, dengan sangat jelas, dalam alkitab dan dalam kenyataan/fakta, yang juga menyebabkan BEncana kepada manusia itu sendiri.

III.3.Asset SOSIOLOGIE.

Asset sosiologie, adalah asset yang tersebar di 33 propinsi, dengan berbagai bentuk, baik sdm dan ahli serta tradisi, dan ini menjadikan  suatu gerakkann Negara menuju work and work  and industry yang harus diproses sebagai kerja dalam menglakukan pembangunan dalam askala rumah tangga kelompok, dan masyarakat, dalam wilayah tinggl dan wilayah kehidupan, antara sdaa dan kreatifitas mengandung nilai ekonomi dan nili social, serta nilai technis.   Dan warisan kebudayaan dari pemerintahan Kerajaan dan kontribusi  hubungan perdagangan dan perniagaan (ekonomi) membawa perubahan dan pertautan tradisi adat dan etika, masyarakat asli dan pendatang/pedagang dan misionarisme keagamaan, telah memperkaya nilai nilai peradaban bangsa Indonesia, yangberciri Gotong royong, musyawarah, mufakat, dan nilai nilai inilah yang menjadi kekuatan NKRI sebagai Negara, yang merdeka, dan sebagai kerjaan Nusantara, yang mewarnai operasional, serta hubungan hubungan bilateral, global dan internasional, sehingga nilai nilai Sosiologie, sangat mempengaruhi transaksi Ekonomi, politik, dan social.

Asset ini mempunyai nilai nilai yang sangat sacral dalm arti dapt lahir dari ajaran, dan pembelajaran dan nilai nilai peradaban, dan PANCASILA sebagai alat perekat, alat persatuan dalam perbedaan.

KEKELIRUAN DAN KESALAH PAHAMAN/SALAH MEMAHAMI UU,

Yang terjadi dalam proses ini adalah dinyatakan UUD 45 sebagai uu sementara, dan belum sempurna, memang dalam artian untuk penjelasan Implementasinya belum lengkap sehingga mengandung multitafsir, yang mengakibatkan intruksi tampa sanksi dan peluang peluang inilah yang disalah gunakan/kelemahan inilah yang dijadikan dasar, dan yang dilupakan bahwa NKRI lahir dari perjuangan berabad abad dari perjuangan intern dan pihak penjajah dalampengusaan sumber daya alam strategis sebagai milik anak bangsa, dan perjalanan sejarah bangsa ini harus diluruskan dalam arti, kekuatan kerajaan  sebagai pemilik wilayah dan masyarakat, mengontrol dengan system baru ini, kebsan global, dan hak azasi manusia, dimaksimalkan dan dimamfaatkan, dalam mengugat berbagai kemampanan dan ini rentan dengan  kecerdasan intelektual memahami Negara sedang dihancurkan melalui pola pola pelaksanan Demokrasi yang keliru,(KEJAHATAN POLITIK PARTAI ) dan pihak yang berkepentingan dalam arti Pertahanan dan keamanan, serta kerajaan, yang telah  berkembang  dan berumur ratusan tahun, sedangkan NKRI baru berumur 65 tahun tetapi telah menjual asset Kerajaan dan masyarakat suku, melalui transaksi transaksi  yang melanggar kaidah hokum agama dan kaidah kepatutan, serta kecurangan hak akad, dan hak nilai, serta hak pengolahan dan pengusahaan oleh masyarakat adat dan masyarakat wilayah.

Jakarta, Juni 2010

LEMBAGA STUDY TERITORIAL /LST.

Hj.Sri Rozalinda, GAPI

Catatan Masyarakat Teritorial Indonesia.  Indonesia /Nusantara :

DASAR –DASAR.

  1. Indonesia /Nusantara  Pemerintahan Kerajaan Hindu.
  2. Indonesia   Masuknya  ISLAM
  3. Abad ke 19/20  Mei  mei 20,1908,  dan 1 Juni  1945, 17agustus  1945, 1 Oktober 1965, dan  21 Me  1998. Dan  22 Oktober 2009.

Kini dalam perhitungan Tahun Masehi  kita masuk di tahun 2010 abad ke 21, satu dasawarsa, kita melihat dunia  sedang masa transisi  dalam pemerintahan bentuk Negara, dan yang tersisa  beberapa Kerajaan didunia ini. (eropa Ingris, belanda,belgia, dll, dan Asia , Jepang, Thailand malaisia, dll)yang berjalan dalam kepemimpinan , berbentuk Kerajaan dan Parlemen (RAJA/RATU/PM  atau Presidential (Presiden dan Kementrian )

Kita dalam intruksi dan dalam Pemahaman IDIOLOGIE, Allah swt  telah memberikan  pembelajaran melalui SEJARAH, dan Peradaban Manusia, adalah perjalanan sejarah dimuka bumi ini, dan Idiologie berkembang dalam tataran sejarah dan Peradaban Manusia, sebagai  (PETUNJUK dan  TEMPAT MENGUKUR KETAQWAAN  manusia kepada  TUHANNYA, sebagai Hambanya.

Disisi lain  Allah swt juga melahirkan tokoh tokoh yang dijadikan sebagai pelajaran dan pembelajaran untuk semua Ummat manusia akan sifat dan kemampuannya, sebagai Pemimpin atau sebagai ilmuan dan sebagai  rasul dan Nabi, serta  ulil amri, dan ulil albab, serta  ulama dan ustad serta guru dan lainnya

(dalam agama lain Pendeta, biksu, dan suster, dll

MENGAPA PANCASILA :

Kalau dipahami maksud dan bahasa dari urutan Pancasila  disitu sudah lengkap dengan urutan Dasar  untuk jadi pedoman oleh manusia dimuka bumi ini, yang harus  dimiliki secara hatinurani, dan  jiwa raga, sehingga, dapat berlaku untuk semua  manusia dengan pemahaman nya tentang  ALLAH SWT, dengan ajarannya melalui Nabi dan rasul, serta  manusia dalam memformatkan ajaran  antara Alam dan manusia dengan berbagai nama yang  dapat mudah diingat dan dimengerti.

MAKLUMAT  REVOLUSI  PANCASILA. (INTI  PEDOMAN BERMASYARAKAT dan BERPEMRINTAHAN)

1.KETUHANAN  YANG MAHA ESA

2.KEMANUSIAN YANG ADIL DAN BERADAP

3.PERSATUAN INDONESIA

4.KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN DAN PERWAKILAN .

5.KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

.II.LANDASAN

1.KETUHANAN  YANG MAHA ESA

HUbungan Manusia dengan sang Pencipta (Tidak aku ciptakan manusia dengan Jin  semata mata hanya untuk menyembah kepadaku,  dan manusia adalah hambaku. (SQ.

Berlaku HUkum ALLAH SWT, untuk semua manusia, dimuka bumi ini, tampa kecuali, dan  semua aturan dasar dari sebab akibat, semua mendapat balasan yang setimpal.

Dunia yang diisi oleh berbagai  bangsa dan suku, begitu juga  Indonesia,  yang sejarahnya, yang telah diberkan Hak waris atas wilayahnya, baik yang ada diatas bumi dan didalam bumi, serta laut dan lautan serta alam udara/langit, dengan modal kehidupan  untuk manusia dan oleh para pemimpin, pemimpin Dunia atas rakyatnya,  sama dengan  sejarah peradaban dunia, yang silih berganti, dari Zaman  Batu/anismisme, Hindu/Budha serta  Nasrani, dan Islam  (yang ada )sejak manusia diciptakan (Adam AS,  sd Isa AS,) Islam hanya untuk Kaum saja dengan wilayah dan tempat yang terbatas. ( Adnan, Luth, Ibrahim, Musa, Isa  ) dan Muhamad SAW, pembawa kesempurnaan,  dan Doktrin Allah swt adalah tetap dan Pasti. HABLUMMINALLAH WAHABLUMMINANNASS. (Sembahlah aku, dan berbuat baiklah kepada  sesama manusia, ) Keyakinan ummat manusia dimuka bumi ini melalui ajaran para nabi dan rasul allah, untuk kaumnya, dan ummat seluruh alam  sebagai tujuan Allah  SEBAGAI SANG MAHA dari SEGALA MAHA  dialam RAYA INI, dengan 99 namanya  ALlAH BERKEHENDAK KEPADA PARA MANUSIA.

Jadi Tepatlah  bagi Negara, mempunyai masyarakatnya/rakyatnya telah beragama/beridiologie dasar sebagai Manusia dengan sang penciptanya, agar melakukan segal aperintah dan larangannya, dan Aturan agama jauh lebih tinggi dari aturan yang dibuat oleh manusia (artinya  Bangsa ini/suku yang ada telah diikat secara HUKUM AGAMA, dalam tindakan hokum sebagai manusia yang hidup dari ciptaannya. Artinya  hokum agama telah berlaku terlebih dahulu kepada individunya, oleh Allah swt, dan Hukum Negara/pemerintahan/kerajaan  ada dibawah Hukum ALLAH, SWT.) disinilah Buruk baiknya perilaku manusia  tercatat, secara sistimatis oleh System  ALLAH SWT, atas Isi aLam semesta.

Dan hokum Agama berlaku atas individu tampa perbedaan, selain ketaqwaannya sesuai ajaran a gama dan pemahamnnya. (INTI DASAR, Hukum yang berlaku secara adil dan merata. Tampa kita bias lari dari semua cattaan malaikat sebagai Tentara Allah, dan pasukan Allah, masing masing 2, siang dan malam.

NO WERE TO RUN, (TIDAK BISA LARI dari HUkum yang paling dasar  HUKUM  Agama, dan inilah dasar REVOLUSI PANCASILA, yang didukung oleh sikap[/prilaku dan perbuatan, dalam pasal pasal berikutnya.

(LND/LST)

By.LND/LST/028242/MRP/Juni 2010.

2.KEMANUSIAN YANG ADIL DAN BERADAP

Kemanusian  artinya hubungan dengan sesame manusia, dalam bahasa Idiologie serta atas perintah ajaran agama, untuk semua manusia, tampa kecuali, terutama kepada pemimpin, dalam mencegah segala bentuk kedzaliman , terutama kepada orang orang yang susah/lemah dan tak berdaya, yang  ditentukan dalam hak hak mereka, dan ukuran ketaqwaan manusia dalm tindak dan perbuatan, yang secara  jelas diatur dalam ajaran agama, akan hak dan kewajiban yaitu  memudahkan segala urusan, dan mengeluarkan hak mereka dalam setiap hitungan rezeki, (hak, Zakat, infaq sadaqoh ) dan Negara menerapkan PAJAK,  sebagai  bagian pembangunan untuk rakyat, dan pengelolaan  dana social untuk membantu masyarakat yang kurang mampu (membangun Rumah sakit, rumah yatim piatu, rmh singgah, dan  bantuan atau memberikan segala kemudahan sesuai dengan kondisinya..

Kebijakkan pembangunan  ini berlandaskan kepada kebutuhan masyarakat, terutama juga untuk masyarakat yang lemah miskin dan cacad, serta tua renta, dan mempunyai penyakit  berat, dan hak hak ini  harus dimplementasikan kepada nilai nilai pembangunan Negara yang sangat jelas ada dalam UUD 45, pasal.33.  jadi  Negara dan Pemerintahan itu  diolah  denag mengunakan hak waris dari suku bangsa itu sendiri yang dimiliki dalam berbagai bentuk dan wilayah (Darat laut, udara, Cair/padat, tumbuhan fauna,flora, dan  berbagai peraturan  yang mengacu pembnagunan JIWA RAGA /INDONESIA RAYA.

Ketentuan  hal hal yang ada terutama dalam menjalankan Pemerintahan  haruslah  melihat kondisi rakyat, sebagai asset/sebagai amanah, bukan sebagai  beban atau maslah, karena hak hak merek secara ajaran agama dan ketentuan berdirinya suatu Negara dalam misi Negara adalah MANUSIANYA, dengan  memamfaatkan sumber daya alam yang tersedia. (LND/LST)

3.PERSATUAN INDONESIA.

Persatuan  Indonesia, yang terdiri dari  18.000 pulau, dan 426 suku, serta  126 kerajaan besar dan,yangberdiri sejak zaman batu sd  abad`ke 21, serta  sejarah bangsa yang tumbuh dan perkembangan sebagai satu KEKUATAN  NEGARA DAN PEMERINTAHAN dengan landasan  Kerajaan sebagai  dasar dalm mmebentuk Negara, dengan ribuan assetnya, sebagai modal Negara dan pemerintahan.

Berbagai bahasa daerah, dan  berbagai pemahaman ajaran dan agama yang dimiliki pemeluknya, serta  adat budaya dan tradisi, (asset Kerajaan) dan tanaman yang menjadi obat dan rempah serta kemampuan kreatifitas, yang dimiliki, dan  ini harus dijaga dan berkembang tampa meninggalkan adat budaya dan etika, dengan  memberikan keadilan untuk membangun wilayah, dalam alokasi dana yang propesional dalam kondisi wilayahnya, serta hak waris, semua diikat dalam BHineka Tunggl Ika,(LND/LST)

By.LND/LST-028242/MRP/Juni 2010

4.KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN DAN PERWAKILAN .

Kerakyatan, artinya rakyatlah yang memiliki kadaulatan atas berdirinya suatu Negara, sehingga dalam mengelola Negara dalam pemerintahan dibuat satu system, yang intinya menetukan pemimpin rakyat melalui cara cara dan prosedur yang Jurdil (pemimpin ditentukn atas dasar musyawarah dan perwakilan, dalam arti  MUSYAWARAH /Prosedur Musyawarah /hasil musyawarah  menentukan perwakilan untuk mendapatkan pemimpin harus memenuhi hak hak suara rakyat itu sendiri tampa REKAYASA/PENCITRAAN SEMU/PALSU, yang membawa malapetaka.Pemimpin /dipimpin oleh HIKMAT KEBIJAKSANAAN.(kt Sifat) syarat pemimpin, sehingga proses dalam musyawarah mufakat, bukan berdasarkan kekuatan kekuatan politik semata, dari system kepartaian yang syarat dengan rekayasa, sehingga  system pemerintahan kita banyak mengandung kejahatan POLITIK, yang terlihat dalam berbagai kebijakkan yang tidak berpihak, dan mengabaikan amanat dari hasil  musyawarah dan system pembangunan dalam alokasi dana dan wilayah, sehingga  mengabikan rasa Keadilan, kemanusian,persatuan dan  ajaran dari Ketuhannan yang maha esa (ajaran agamalah yang paling sempurna tentang prilaku manusia dan syarat jadi pemimpin  sehingga azab allah itu datang bukan sebagai keadaan biasa, karena itu adalah PERINGATAN.)Jadi dalam musyawarah Perangpun  semua pihak harus menghargai apalagi musyawarah dalam mendapatkan pemimpin dan membuat dn mengelola Negara oleh pemerintah, tidak bisa  seenaknya mengunakan SDAA, SDKR, dan Tatanan Hak etika adat istiadat Kerajaan yang mengawal para raja dalam menjaga lingkungan/wilayahnya dan Hak waris para anak suku bangsa, (negosiasi dan transaksi harus melihat kepada aturan dan ajaran Agama) bukan dengan melipat kain melakukan tandatangan oleh pemerintah yang hanya berumur 5 tahun, untuk  10 x lipat waktu pemerintahan, jadi transaksi ini harus dirubah per 5 tahun selama pemerintahnnya Karen anilai pertangungjawabannya sebatas masa jabatannya, jangan malah  akan membuat sengsara dan mengambil keuntungan pribadi secara dimuka, yang kondisi ini  harus diperiksa. (semua nilai transaksi kontrak2 karya  yang menjadi sumber pendapatan Negara, harus melibatkan masyarakat setempat (HAK WARIS) yang sudah ditetapkan Oleh ALLAH SWT.(LND/LST)

5.KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.

Keadilan Sosial  untuk semua masyarakat, artinya rancangan pembangunan, serta  nilainilai pembangunan harus merujuk kepada pembangunan Jiwa dan Raga, serta pembangunan saran adan prasarana secara merata, diseluruh wilayah Indonesia dengan mengacu kepada Keadilan yang sesunguhnya, artinya  Tahapan pembangunan  dan alokasi dana serta nilainya harus terakumulasi dalam pemenuhan kebutuhan HAK DASAR wilayah, yang dapat dikonversikn kepada nilai sumber daya yang tersedia, bukan hanya menjadi pembangunan  untuk wilayah tertentu yang  dirancang dengan kekuatan pihak pihak yang berkuasa, selama priode pemerintahan secara terus menerus, sangat  sempurna dan maju, disi lain wilayah banyak yang tidak memperoleh untuk berkembang secara bersama, (walaupun pemilki sumberdya alam yangbernilai ekonomi tinggi (hokum ini melanggar   hak azasi, dan hak waris serta hak hidup  masyarakat adat/suku dan agama diwilayah yang  dilupakan atau tidak masuk dalam prioritas pembangunan.

By.LND/LST-028242/MRP/Juni-2010.

MASALAH YANG DIHADAPI.

REVOLUSI PANCASILA  adalah cara  masyarakat mengingatkan kepada para pemimpin dan pelaksana pemerintahan, serta pejabat lembaga, dan ormas, serta ,masyarakat adat,sipil, militer, kampus, pengusaha,  agar  memahami kembali nilai nilai  dari Implementasi  dari 5 Sila sebagai  Dasar Negara NKRI, yang berasal dari kurang lebih 200 Kerajaan besar kecil yang  ada di Bumi Nusantara ini,sejak berabad abad yang lalu 20 abad,  dari  Maroke sampai kesabang, dari mianas sampai kepulau  aru, dan berbagai adat tradisi kerajaan mengantar Nusantara memasuki  peradaban Kerajaan kepada pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Apa arti REVOLUSI itu sendiri, dan Siapa yang direvolusi, apa arti Pancasila dalam revolusi ini, sebagai tujuan, sebagai doktrin atau sebagai symbol/makna  tujuan dari REVOLUSI, ini, sebagai ikatan dari masyarakat Negara, dan Masyarakat Kerajaan.

Nusantara kita mengalami  berbagai kendala saat berbentuk kerajaan mengalami penjajahan untuk dapat berbagi dalam menikmati komodity strategis, sebagai kebutuhan dan sebagai komoditas perdagangan Internasional, dan juga sebagai alat modal, dank arena SDAA, itulah Indonesia, dalam bentuk pemerintahan kerajaan, dari pemerintahan Hindu.budha sd pemerintahan kerajaan ISLAM,penjajahan berjalan dengan suku bangsa yang pemerintahannya juga berupa kerajaan (Belanda, Inggris, Jepang, China, dll )perjalanan Idiologie, dapat melalui berbagai cara, karena sunatullah yang telah ditetapkan, dan kemajuan ekonomi, technologie adalah peradaban sejarah manusia. Dan akibat hal tersebut.pembentukan NKRI melalui sejarah panjang, dari th.1573 sejak VOC berdiri dan saat ini VOC abad ke 19 sd 21 saat ini   telah muncul menguasai ekonomi kita sehingga akibat dari perang strategie ini, telah memandulkan pemahaman PANCASILA sebagai alat persatuan, dan sebagai DASAR NEGARA, yang harus dimaknai dalam setiap implementasi  Tatatan Negara, ekonomi Negara Polilik Negara, dan Masyarakat Negara/SUku suku bangsa ,dan KEBIJAKKAN PEMBANGUNAN NKRI SECARA UTUH dan TERINTEGRASI KEDALAM dan DIDUNIA INTERNASIONAL.

Bukankah nilai nilai etika dan budaya Kerajaan bangsa telah mewarnai dan mendasari lahirnya NKRI sebagai KEsatuan dari Kerajaan tersebut, agar kuat dan bersatu, Penjajahan yang lalu sebelum abad ke 20 , diselesaikan dengan PERANG, dan TAKTIK DEPLOMASI, bahwa penjajah tidak mampu mengusaai kerjaan kerajaan dengan system pecah belah, tetapi mewarnai perjalanan kerajaan, kerajaan secara sistimatis, sehingga akibat pola dan kelembagaan dari Kerajaan yang meliputi kekayaan dan wilayah, yang disatukan dalam NKRI, tetap mewarnai perjalanan kemerdekana ini, kekuatan kerajaan masih mewarnai pemerintahan NKRI, an juga melahirkan feudal feudal baru, yang juga berkuasa dalam kerajaan  NKRI,(Propinsi, Kabupaten Kecamatan dan Departemen/lembaga lembaga kebijakkan, lewat operasi korupsi da KKN/Nepotisme, Merdeka apa yang kita tuju, kalau saat ini atas nama Demokrasi, dan singkronisasi, dan harmonisasi, untuk kepentingan  sepihak, dan instrument kekuasaan melalui kepartaian, tidak relevan, selain hanya membagi bagi kekuasaan.

JAKARTA, Juni 2010.

LEMBAGA STUDY TERITORIAL

07
Jul
10

Kenegarawanan : Memikirkan Kembali Kemandirian Ekonomi

MEMIKIRKAN KEMBALI KEMANDIRIAN EKONOMI

Latar Belakang

Karakter bangsa adalah pertaruhan masa depan Indonesia. Karakterlah pelestari atau penghancur  dari sebuah bangsa. Pangkal dari semua kehancuran bangsa adalah lemahnya karakter para pemimpinnya. Ujung dari kelambanan sebuah bangsa dalam mencapai cita-citanya adalah hilangnya karakter para penghuninya. Karena itu, penguatan karakter bangsa menjadi jantung dari revolusi dan pembangunan Indonesia. Sebab, karakter yang kuat menghasilkan bangsa bermartabat.

“When character is lost, everything is lost.” Kita telah kehilangan karakter dan itulah awal kehilangan segalanya. Inilah yang menjelaskan mengapa bangsa ini belum melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Bangsa ini belum memajukan kesejahteraan umum. Bangsa ini belum mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa ini belum melaksanakan ketertiban dunia. Tentu, itu semua karena bangsa ini dihuni oleh rakyat berkarakter miskin, bodoh, feodal dan cengeng. Bangsa ini diperintah oleh pemimpin dengan karakter yang lemah, menghamba, jahat dan tidak merdeka (inlander).

Padahal, kemerdekaan adalah perjuangan merebut hak hidup yang sejak semula memang diniatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Usaha untuk membuat masyarakat menjadi mandiri dan modern. Merdeka, kata Bung Karno tidak cukup hanya terbebas dari belenggu politik tetapi juga dari belenggu ekonomi. Singkatnya bukan hanya ”merdeka dari,” tetapi juga ”merdeka untuk.” Sedang bagi Bung Hatta, merdeka secara politik diartikan sebagai pintu untuk menggalang kekuatan ekonomi-politik rakyat melalui pengembangan ekonomi-politik rakyat. Artinya, perbaikan kondisi ekonomi-politik rakyat harus terus dilanjutkan dengan mengubah struktur ekonomi-politik Indonesia dari warisan perekonomian-perpolitikan yang berwatak kolonial-penjajah menjadi perekonomian-perpolitikan berwatak nasional. Sebuah ekonomi-politik yang merdeka dan bertumpu pada rakyat Indonesia. Ekonomi-politik konstitusi. Ekonomi-politik Pancasila dan UUD 45.

Ekonomi-politik Pancasila dengan demikian adalah karakter asli bangsa Indonesia. Sebuah karakter ekonomi-politik yang tujuan utamanya melenyapkan empat musuh utama sekaligus (kemiskinan, kebodohan, pengangguran dan kekerasan) dengan menempatkan kemandirian, kecerdasan, kreatifitas dan moral sebagai panduan utama.

Desain ekonomi-politik tersebut mengacu pada empat landasan utama, yaitu membangun ekonomi-politik warga negara yang merdeka, mandiri, martabatif, modern (4 M) dan membangun ekonomi-politik negara yang melindungi, memajukan, mencerdaskan, membariskan (4 M) kita semua agar menjadi bangsa yang disegani dan dihormati bangsa lain.

Karena itu, yang dimaksud dengan ekonomi-politik merdeka adalah ekonomi-politik yang mengutamakan negara dan bangsa di atas politik identitas pribadi dan golongan. Ekonomi-politik ini mengutamakan penyelamatan bangsa dan negara sehingga mampu menjawab sparatisme yang masih tumbuh subur di antara kita.

Yang dimaksud dengan ekonomi-politik mandiri adalah ekonomi-politik yang mengutamakan pelaku-pelaku dan pikiran-pikiran muda yang mandiri guna mengatasi kemiskinan-pengangguran. Ekonomi-politik ini menjawab tantangan perubahan yang berasal dari politisi lama berbaju baru dan politisi baru berideologi lama (politisi tua). Dengan darah segar dan pikiran yang lebih jernih karena tidak terkontaminasi oleh masa lalunya, ekonomi-politik inilah yang akan mengurangi kemiskinan-pengangguran sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan sebagai pondasi bagi pemerataan dan tumbuhnya pembangunan yang aman, adil, ramah serta manusiawi.

Yang dimaksud dengan ekonomi-politik martabatif adalah ekonomi-politik yang mengutamakan redistribusi aset nasional secara adil dan merata guna menanggulangi kebodohan dalam masyarakat. Ekonomi-politik ini akan menuntaskan kesenjangan yang terjadi di masyarakat dengan cara yang serius, jujur dan bertanggungjawab.

Yang dimaksud dengan ekonomi-politik modern adalah ekonomi-politik yang mengutamakan pada upaya penghapusan kebodohan-kemiskinan dengan menempatkan “kaum bodoh-miskin” sebagai subyek utama pembangunan. Artinya, merekalah sasaran utama pembangunan nasional agar dapat sejajar dengan kaum kaya. Dengan begitu, ideologi-praksisnya adalah pemerataan guna menjaga pertumbuhan.

Dengan semangat dan cinta tanah air yang meluap, kami merasa sudah saatnya kaum muda memimpin, berkuasa dan memerintah dengan hati dan pikiran yang waras. Sebuah kepemimpinan-kekuasaan dan pemerintahan nasional yang menyegarkan karena subyek baru dan gagasan baru. Sebuah kepemimpinan yang berisi gagasan dan subyek menyimpang (berbeda) dari arus utama. Sebab, tanpa menyimpang dari kelaziman dan keumuman kaum tua, gagasan kepemimpinan pemuda hanya akan menjadi pepesan kosong tanpa isi dan substansi.

Secara psikologis, gagasan menyimpang (crank) ini memiliki dua dimensi pemaknaan; anti libidinal [tidak tertarik secara membabi buta pada lawan jenis] dan anti kapital [tidak tertarik secara membabi buta pada kekayaan material]. Pemimpin muda dengan demikian lahir menjadi ”karnal” karena mencintai yang tak lazim; intelektual, spiritual dan rakyat miskin.

Kepemimpinan yang berkarakter ini akan menyelenggarakan empat hal penting; Pertama, nasionalisasi aset strategis dan SDA untuk kemakmuran rakyat [politik kesejahteraan]. Kedua, redistribusi aset nasional [politik kemartabatan]. Ketiga, hapus hutang lama dan tolak hutang baru [politik kemandirian]. Keempat, proteksi produksi dalam negeri [politik kemodernan].

Menjadi pemimpin yang amanah jelas bukan pekerjaan mudah. Sebab, pekerjaan itu bukan hanya memerdekakan, menyekolahkan, membuka pekerjaan dan menguatkan karakter bangsa, melainkan menjadikannya sebagai pekerjaan yang tak pernah selesai. Sungguh, pekerjaan dan cita-cita tersebut bukan persoalan yang sepele. Karenanya, perlu disadari bahwa rizki, kemakmuran, kemartabatan, kecerdasan, kemerdekaan dan kemodernan bukan mukjizat dari langit. Semuanya merupakan produk sejarah yang harus kami rebut dan bagikan kepada semua yang terpinggirkan.

Dengan pemaparan di atas Nusantara Centre telah menyusun naskah yang nantinya akan menjadi pijakan dalam pembangunan, pengelolaan dan pentradisian ekonomi-politik yang berbasis Pancasila. Naskah yang akan membimbing bangsa dan kita semua guna memperoleh kemandirian ekonomi-politik di dunia global. Jika bapak/ibu ada waktu, tentu saja kami sangat senang jika ada kritik dan saran demi kesempurnaan naskah tersebut.

Salam

Yudhie Haryono

06
Jul
10

Energi : TDL Ke Harga Keekonomian = Liberalisasi

TDL Diprediksi ‘Rajin’ Naik Tiap Tahun

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 05/07/2010 | 09:55 WIB TDL Diprediksi 'Rajin' Naik Tiap Tahun

Jakarta – Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) per 1 Juli 2010 diperkirakan akan disusul oleh kenaikan TDL di tahun-tahun berikutnya. Hal ini karena  pemerintah akan mengejar tarif listrik sesuai dengan harga keekonomian (tak bersubsidi) beberapa tahun kedepan.

“Pemerintah akan berusaha agar tarif listrik mencapai harga keekonomian secara bertahap. Artinya TDL akan terus naik, kenaikannya bisa lebih rutin, bisa setiap tahun,” kata Ketua Umum Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Ahmad Daryoko, Minggu (4/6/2010) malam.

Saat ini TDL masih berkisar sekitar Rp 600 per Kwh, jika pemerintah mengejar tarif keekonomian maka TDL akan terus disesuaikan hingga mencapai Rp 1.500 per Kwh. Kenaikan TDL tahun 2010 ini merupakan lanjutan kenaikan TDL tahun 2003 lalu.

Menurut Ahmad, jika TDL sudah menyentuh tarif keekonomiannya, sangat besar peluangnya pemerintah akan mengizinkan pelaku swasta menggeluti bisnis listrik mulai dari produksi hingga distribusi listrik di Tanah Air atau liberalisasi.

Ahmad menambahkan, kenaikan TDL sebesar 10% tidak terkait dengan kondisi keuangan PLN saat ini. Selain tidak menambah pendapatan secara signifikan, beban subsidi juga tidak sepenuhnya menjadi faktor pendorong utama sehingga TDL harus naik. “Filosofinya bukan soal defisit APBN, tapi tarif listrik itu akan dicapai pada angka keekonomian,” tegasnya.

Menurutnya, ada indikasi keinginan mendivestasi PLN sekaligus meliberalisasi sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Hal itu diperkuat dengan Undang-Undang No 30/2009 tentang Ketenagalistrikan yang membuka pintu pengelolaan listrik selain oleh PLN. “UU No 20/2002 sebelumnya, tentang Ketenagalistrikan dibatalkan karena dinyatakan melanggar UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi,” jelasnya.

Ia menyatakan bahwa pemerintah akan terus mendorong kenaikannya TDL  hingga mencapai Rp 1.500 Kwh atau tarif keekonomian pada 2012. Hal ini terkait dengan rencana realisasi penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) oleh PLN pada tahun tersebut sebagai bentuk divestasi.

“Ini akan berpengaruh dengan TDL yang akan naik terus, bisa jadi bukan hanya setiap tahun tapi per setengah tahun karena tahun 2012 akan IPO. Untuk IPO harus disertai tarif bagi pasar yang menarik,” ucapnya.

Dikatakannya sudah banyak perusahaan asing yang berminat membeli pembangkit listrik di Indonesia seperti Amerika,  Inggris, Prancis, Jepang dan China. Jika privatisasi PLN dan liberalisasi listrik sampai terjadi, maka TDL di Indonesia bukan tambah murah, justru semakin mahal tarifnya.

“Ini seperti terjadi di Filipina yang perusahaan listriknya dikelola oleh swasta, tarifnya sudah sampai Rp 1800 per kwh, Filipina sudah ancur-ancuran terlalu mahal, padahal dulu mereka sama seperti kita (subsidi),” imbuhnya.

Tender Distributor BBM Bersubsidi 2011 Sepi Peminat
Tender distributor bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi 2011 sepi peminat. Dari 15 badan usaha  yang mengambil dokumen penawaran, ternyata hanya enam perusahaan yang masih bertahan dalam tender tahunan tersebut. “Yang menyampaikan dokumen penawaran sampai hari  terakhir ada enam badan usaha,” kata Kepala Badan  Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), Tubagus Haryono.

Keenam badan usaha itu yaitu PT Pertamina (Persero) PT Aneka Kimia Raya Corporindo Tbk, PT Elnusa Tbk,  PT Petronas Niaga Indonesia, PT Shell Indonesia, dan PT Total Oil Indonesia. “Pada hari Senin (5/7/2010) kami akan mulai  memeriksa dokumen penawaran yang mereka sampaikan,”  jelasnya.

Sebelumnya, BPH Migas telah mengundang 34 badan  usaha untuk mengikuti tender distributor BBM  bersubsidi 2011. Namun dari 34 badan usaha yang  diundang, hanya 15 badan usaha yang mengambil dokumen penawaran.

Badan-badan usaha tersebut yaitu PT Pertamina, PT  Elnusa Petrofin, PT Patra Niaga, PT Petrobas, PT  AKR Corporindo Tbk, TPPI, PT Petronas Niaga  Indonesia, PT Bumi Asri Prima Pratama, dan PT Total  Oil Indonesia, PT Premindo Mitra Kencana, PT Shell Indonesia, PT Petro Andalan Nusantara, PT Usaha  Gemilang Utama, PT Usaha Catur Mitra, dan PT Lingga  Perdana.

Sama seperti tahun lalu, dalam tender kali ini BPH  Migas juga akan mencari pemenang yang akan  mendampingi PT Pertamina (Persero) untuk  menyalurkan BBM bersubsidi yang menjadi jatah tahun  2011.

Rencananya, badan usaha yang ditunjuk menjadi  pendamping Pertamina akan menyalurkan 393.328  kiloliter (KL) premium dan solar untuk  pendistribusian tahun depan. Volume tersebut untuk didistribusikan di sejumlah  provinsi Indonesia. Di mana untuk solar disalurkan  ke 22 provinsi dan premium 20 provinsi.

Sementara itu, Anggota Komite BPH Migas, Jugi Prajogio memperkirakan mundurnya sejumlah badan usaha dalam keikutsertaannya pada tender tersebut dikarenakan ketidaksiapan badan-badan usaha itu dari sisi infrastruktur pendistribusian. “Apa yang ditawarkan oleh BPH sebagai area pendampingan dengan Pertamina ternyata tidak diminati sebagian badan usaha karena tidak siap infrastruktur,” paparnya. (*/dtc/red)

SBY: Pengusaha Jangan Berlindung di Balik Kenaikan TDL

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 05/07/2010 | 18:33 WIB SBY: Pengusaha Jangan Berlindung di Balik Kenaikan TDL

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pengusaha untuk tidak menjadikan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebagai alasan untuk menghentikan produksi serta merumahkan para karyawannya.

Menurut SBY, tujuan pemerintah menaikkan TDL sepenuhnya adalah untuk membuat ekonomi Indonesia lebih sehat. Melalui pengurangan subsidi yang kurang tepat dan justru meningkatkan beban anggaran pemerintah.

“Jangan biarkan pengusaha berlindung di balik TDL. Tolong aparat dicek yang benar alasannya,” kata Presiden SBY saat membuka rapat kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/7/2010).

Presiden mengingatkan Indonesia belum bebas penuh dari dampak krisis keuangan dunia. Maka perlu langkah antisipasi untuk menjaga ekonomi nasional tetap sehat yang di antaranya yakni kenaikan TDL demi menghindarkan dampak krisis yang parah.

“Kalau tidak sehat, contohnya jelas adalah apa yang terjadi di Eropa itu. Mari kita kelola dengan baik,” ujarnya.

Seperti diketahui, TDL akan mulai mengalami kenaikan dengan rata-rata 10% mulai 1 Juli lalu, kecuali untuk pelanggan golongan 450-900 VA.

Adapun skema kenaikan tarif dasar listrik (TDL) rata-rata 10% per 1 juli yang sudah disepakati pemerintah dan DPR yaitu:

* Pelanggan 450 VA – 900 VA  tidak mengalami kenaikan
* Pelanggan 6600 VA ke atas golongan rumah tangga, bisnis, dan pemerintah, dengan batas hemat 30 persen tidak naik karena tarif listriknya sudah mencapai keekonomian.
* Pelanggan Sosial dinaikkan sebesar 10%
* Pelanggan Rumah Tangga lainnya dinaikkan sebesar 18%
* Pelanggan Bisnis naik sebesar 12% hingga 16%
* Pelanggan Industri lainnya sebesar 6%-15%
* Pelanggan Pemerintah lainnya sebesar 15%-18%
* Pelanggan Traksi (untuk keperluan KRL) naik sebesar 9%
* Pelanggan Curah (untuk apartemen) naik 15%
* Pelanggan Multiguna (untuk pesta, layanan khusus) naik 20%

Berikut rincian kenaikan tersebut:
Rumah tangga

* 1.300 VA  Rp 672/kwh jadi Rp 793/kwh, naik 18 persen dengan estimasi tambahan rekening per bulan Rp 24.000
* 2.200 VA Rp 675/kwh jadi Rp 797/kwh, naik 18 persen dengan estimasi tambahan rekening per bulan Rp 43.000
* 3.500 s/d 5.500 VA Rp 755/kwh jadi Rp 891/kwh, naik 18 persen dengan estimasi tambahan per bulan Rp 87.000


Bisnis

* 1.300 VA Rp 685/kwh jadi Rp 795/kwh, naik 16 percent dengan estimasi tambahan rekening per bulan  Rp 22.000
* 2.200 VA-5.500 VA. Rp 782/kwh jadi Rp 907/kwh, naik 16 persen, dengan estimasi tambahan rekening per bulan  Rp 38.000
* >200 kilo VA (KVA)  Rp 811/kwh jadi Rp 908/kwh, naik 12 persen, dengan estimasi tambahan rekening per bulan Rp 20.653.000 per bulan.

Industri

* 1.300 VA Rp 724/kwh jadi Rp 767/kwh, naik 6 persen, dengan estimasi tambahan rekening per bulan Rp 8.000
* 2.200  VA Rp 746/kwh jadi Rp 790/kwh, naik 6 persen, dengan estimasi tambahan rekening per bulan Rp 12.000
* 2.200 VA – 14 kVA Rp 840/kwh jadi Rp 916/kwh, naik 9 persen, dengan estimasi tambahan rekening per bulan Rp 66.000
* >14 kVA – 200 kVA Rp 805/kwh jadi Rp 878/kwh, naik 9 persen, dengan estimasi tambahan rekening per bulan Rp 822.000
* >200 kVA. Rp 641/kwh jadi Rp 737, naik 15 persen, dengan estimasi tambahan rekening per bulan Rp 30.227.000
* >30.000 kVA Rp 529/kwh jadi Rp 608/kwh, naik 15 persen, dengan estimasi tambahan rekening per bulan Rp 1.315.696.000 per bulan.

PLN Masih Cari 30 Juta Ton Batubara Untuk Proyek 10.000 MW
PT PLN (Persero) masih mencari tambahan sebanyak 30 juta ton batubara  untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang akan masuk dalam proyek 10.000 Megawatt (MW) tahap I.

“Kami ingin menyediakan pasokan tambahan karena kalau ada kekurangan maka kita tidak akan kesulitan,” ujar Direktur Energi Primer PLN, Nur Pamudji di sela kunjungan kerja jajaran Direksi PLN di lokasi PLTU  Bima, NTB, Senin (5/7/2010).

Menurut Nur Pamudji, pemasok cadangan memang dibutuhkan karena pada prakteknya beberapa pemasok batu bara yang sudah memiliki kontrak dengan PLN, tidak dapat memenuhi pengiriman sesuai kuota  yang  disepakati.

“Kita baru saja selesai evaluasi. Ternyata perfomance mereka tidak 100% persen. Ada yang hanya bisa pasok 80%, ada juga yang 85%. Kekurangan itu harus ditambah untuk dari pemasok lain,” jelasnya.

Nur Pamudji menambahkan, saat ini 12 perusahaan masih bersaing dalam tender pengadaan batubara sebanyak  30 juta ton selama lima tahun tersebut mulai tahun 2010. Selain akan digunakan sebagai stok cadangan, batu bara itu juga dipakai untuk PLTU Labuhan Angin, Sumatera Utara.

TDL Naik, Harga Bahan Bangunan Akan Ikut Naik 10%
Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) mulai bulan ini, diprediksi akan berimbas kepada kenaikan harga bahan-bahan bangunan sebesar 10%. “Ya, mungkin sekitar 10 persen kenaikannya,” kata Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Soeharsojo di depan Wakil Presiden Boediono dalam acara pembukaan Musyawarah Pimpinan Nasional Gapensi di Istana Wapres, Senin (5/7/2010).

Menurut Soeharsojo, kenaikan harga bagunan seperti semen dan keramik tidak akan terlihat dalam waktu dekat, melainkan dalam tiga bulan ke depan. Pabrik-pabrik bahan bangunan akan menaikkan harga karena biaya produksinya bertambah.

Untuk kalangan penyedia jasa konstruksi sendiri, lanjut Soeharsojo, meningkatnya harga bahan bangunan tentu akan memiliki efek. Namun, kenaikan TDL itu tidak terlalu memukul para kontraktor. “Di dalam keuntungan pasti akan sedikit terganggu,” katanya. (*/dtc/tin)

03
Jul
10

Kenegarawanan : Hilangnya Etika Kepantasan Publik

Suara Pembaruan

2010-07-02Hilangnya Etika Kepantasan Publik

Oleh : Benny Susetyo

“Setiap tindakan dan sikap pejabat merupakan pencerminan langsung dari nilai-nilai demokrasi yang hendak dikembangkan. Apabila selama ini demokrasi hanya ditegakkan pada aspek ritual dan formal, perlahan-lahan demokrasi akan punah karena kehilangan semangat dan nilai-nilai kokoh yang dihormati bersama-sama.

Anggota Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (DK KPU) Komarudin Hidayat meminta agar kasus anggota KPU Andi Nurpati yang direkrut Partai Demokrat (PD) dicermati betul. Parpol diminta jangan terlalu gegabah mengambil orang dari KPU. Sebagai parpol, ini juga sebagai pelajaran. “Kalau mengambil orang dari awal sudah menimbulkan pro-kontra, apakah ini positif?” ujar Komarudin Hidayat sebelum rapat DK KPU, Senin (28/6) lalu.
Komarudin juga meminta KPU memetik pelajaran dalam kasus ini. Jangan sampai kasus ini memperlemah KPU pusat dan daerah. Dia menilai, kasus Andi Nurpati dapat mengurangi kepercayaan publik. Kasus itu berdampak besar pada KPU daerah. “Sekarang KPU-KPU di daerah mulai bertanya, kalau masuk KPU sebagai jembatan untuk ke mana-mana,” imbuhnya.
Persoalan yang mendasar ketika pejabat publik kehilangan kepatuhan untuk menjalankan tugas sebagai abdi negara. Hal ini membuat pejabat publik mudah menempuh jalan pintas karena kepentingan sempit untuk mendapatkan kekuasaan semata-mata. Ini membuat publik menjadi curiga bila pejabat publik tidak independen dalam menjalankan tugasnya.
Ketidakjelasan etika publik dalam menjalankan kewajiban sebagai pejabat publik menciptakan kondisi masyarakat yang kehilangan kepercayaan kepada lembaga independen. Penyelenggara pemilihan umum seharusnya netral. Itu merupakan inti etika demokrasi. Artinya, bila terdapat kondisi yang menunjukkan keadaan penyelenggara demokrasi tidak netral, seharusnya aturan-aturan lain di bawahnya menyesuaikan dengan pokok etika yang berlaku.
Seorang anggota penyelenggara pemilu tidak diperbolehkan merangkap sebagai anggota partai, sebab partai adalah peserta pemilu. Karena itulah, dengan alasan apa pun, seharusnya yang bersangkutan bisa memahami konteks aspirasi yang muncul. Selain itu juga seharusnya bisa menyerap etika paling pokok dalam praktik demokrasi. Jika terpaksa harus memperdebatkan ketiadaan aturan untuk mengundurkan diri, akan lebih elegan jika tegas untuk memilih dan tidak menggantung persoalan untuk kepentingan tertentu.
Kecurigaan sebagian pihak bahwa penyelenggara pemilu tidak netral sudah bukan rahasia lagi. Kecurigaan bahwa lembaga-lembaga penyelenggara pemilihan umum bisa menjadi agen dari partai politik tertentu, sudah merebak sejak lama, dan itu merupakan warisan budaya Orde Baru. Karena itu, bila kita mau menjunjung tinggi kehormatan berdemokrasi, budaya yang sehat, maka fair play dalam berdemokrasi harus benar-benar dijunjung tinggi.

Budaya Mundur dan Malu
Dalam budaya demokrasi kita, sudah lama tidak dikenal budaya mundur karena ketidakmampuan atau alasan lainnya. Budaya mundur dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Sebagaimana budaya malu yang hampir musnah dalam kamus para pejabat kita, mundur bahkan sering dianggap sebagai aib, karena menganggap seolah masyarakat akan seterusnya menorehkan tinta hitam sepanjang masa.
Seseorang akan merasa malu jika mundur karena sepanjang masa publik melihat dalam dirinya semata-mata sebagai sebuah masalah. Berbeda dengan nilai di Jepang, seorang pejabat tinggi atau pemimpin perusahaan dengan sangat cepat memutuskan mundur bila telah berbuat salah atau merasa berbuat salah. Mereka malu terhadap masyarakat. Di sana, mundur sudah menjadi kesepakatan umum, dan bukan aib.
Begitu pula di Inggris. Mengundurkan diri bagi kalangan politisi dianggap sebagai tindakan perwira, jantan, dan ekspresi rasa malu karena merasa telah melakukan kesalahan atau kegagalan menjalankan tugas. Tradisi ini dilakukan dengan tanpa melihat seberapa besar kekuasaannya atau betapa kuat posisi politiknya dibandingkan dengan seberapa kecil kesalahannya.
Banyak pula contoh-contoh dari negara besar seperti Amerika, Australia. Dalam etika kekuasaan, mereka justru lebih memiliki rasa malu.
Dalam banyak hal, para pejabat kita sering mempersepsikan apa yang ada dalam masyarakat sebagaimana apa yang ada dalam dirinya. Subjektif dan sering simplifikatif. Pandangannya sering meleset dan tidak objektif. Apa yang dianggapnya sebagai benar, ternyata menurut sebagian besar masyarakat salah, dan sebaliknya.
Hal esensial dalam sebuah jabatan publik adalah etika dan kepantasan. Apakah suatu perbuatan menyalahi kepantasan publik atau tidak, itulah seharusnya menjadi perhatian utama.
Semua orang berebut menjadi pejabat tanpa mengukur kemampuan dirinya. Dan segala cara akan dilakukan untuk menjadi pejabat, termasuk melakukan hal-hal tersembunyi walaupun bertentangan dengan hati nuraninya sendiri, apalagi hati nurani publik. Jabatan dimaknai sebagai kekuasaan daripada kemampuan.
Etika politik tidak berjalan. Etika yang semestinya menyangkut dimensi etis se- orang pemimpin yang berani bertanggung jawab terhadap segala persoalan, tidak lahir karena dimensi kekuasaan yang terlalu besar. Sikap ksatria yang mengakui bahwa dia tidak seharusnya menjalankan tugasnya, tidak lahir.
Jalaluddin Rakhmat pernah mengatakan, “Kita gagal menjadi bangsa besar karena kita kehilangan rasa malu.” Jepang menjadi bangsa yang kokoh karena memiliki budaya malu (shame culture) yang sangat tinggi. Padahal malu adalah nilai moral yang paling utama, yang mengendalikan perilaku moral masyarakat walau tanpa adanya aturan tertulis.

Teladan Pejabat Publik
Bangsa ini membutuhkan teladan yang baik dari pejabatnya. Teladan buruk yang selama ini diadopsi rakyat dari pejabat, secara tidak langsung telah ikut mempengaruhi cara masyarakat umum berperilaku dan menentukan tindakan.
Politik seharusnya mencerahkan, bukan malah menambah awan kegelapan dan ketidakjelasan. Para elite kita bagai singa sirkus yang lihai memerankan tipu muslihat yang membuai dan menipu penonton. Mereka bagai pemain sulap yang pandai membuat penonton tertawa sekaligus menangis. Mereka pandai menyembunyikan sesuatu tanpa terlihat penonton, dan memperlihatkan sesuatu yang menakjubkan.
Demokrasi yang kita tumbuhkan selama ini seharusnya disadari baru seumur jagung. Kekeliruan kita dalam memelihara nilai dan moralitas demokrasi secara tidak tepat, akan menghasilkan kualitas demokrasi yang buruk pula. Kualitas demokrasi yang rapuh dari dalam.
Setiap tindakan dan sikap pejabat merupakan pencerminan langsung dari nilai-nilai demokrasi yang hendak dikembangkan. Apabila selama ini demokrasi hanya ditegakkan pada aspek ritual dan formal, perlahan-lahan demokrasi akan punah karena kehilangan semangat dan nilai-nilai kokoh yang dihormati bersama-sama. Kekuasaan akan menjadi penguasa demokrasi, bukan sebagai penjaga nilai-nilai yang ditaati bersama-sama.
Siapa pun kelompok penguasa akan mudah untuk membelokkan aturan dan menjadikan kepentingan rakyat hanya untuk keuntungan diri sendiri. Dalam konteks ini kita sedang diuji untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi secara substansial. Teladan para pejabat sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian bahwa demokrasi sungguh-sungguh ditegakkan dan bukan sekadar pemanis bibir saja.

Penulis adalah Sekretaris Eksekutif Komisi Hak KWI dan Setara Institut

Suara Pembaruan

ZOOM2010-07-02Nurpati Resahkan Demokrat

Rumor Politik

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati telah menciptakan keresahan di internal Partai Demokrat (PD). Banyak kader Demokrat yang malu, karena citra partai hancur gara-gara merekrut orang yang belakangan bermasalah.
“Ada apa dengan Andi Nurpati sehingga pimpinan PD merekrut orang ini, yang pada akhirnya kami-kami ini yang malu,” kata sumber SP di Demokrat, di Jakarta, Jumat (2/7).
Menurut sumber, saat ini ada dua kubu yang mencuat di internal PD. Pertama, kubu yang resah dan malu, karena citra Demokrat sebagai partai yang menjunjung tinggi etika yang bermartabat, serta mengutamakan kejujuran, runtuh gara-gara hadirnya Andi Nurpati di DPP Partai Demokrat. “Semua cita-cita moral yang ditanamkan SBY, sirna dengan mencuatnya kasus ini,” jelasnya.
Kedua, ada yang merasa senang dan tertawa dengan kasus Andi Nurpati. Mereka melihat kasus ini merupakan buah dari tidak ada kejujuran dan kebersamaan di internal partai. “Apa memang sudah tidak ada lagi orang yang berkualitas di Demokrat, sehingga harus merekrut orang luar, yang ujung-ujungnya bermasalah?” kata sumber itu.
Ia berharap, sebagai Ketua Dewan Pembina, SBY segera turun tangan menyelamatkan partai dengan menolak Andi Nurpati. Sebab, bukan tidak mungkin, kehadirannya akan menjadi kerikil di internal partai, yang mengganggu kinerja partai mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2014. “Coret saja Andi dari kepengurusan PD,” pintanya. [L-8]

Suara Pembaruan

ZOOM2010-07-03Dewan Kehormatan KPU Andi Nurpati Masih Bisa Diproses

SP/Charles Ulag
Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Gayus Lumbuun (kanan) bersama anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunanjar Sudarsa (tengah) dan Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menjadi pembicra dalam diskusi “Setelah Andi Nurpati, Siapa Lagi?” di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jumat (2/7).

“Andi Nurpati tidak bisa diberhentikan, karena menunggu keputusan pengadilan dalam kasus Pilkada Toli-Toli.

[JAKARTA] Kasus komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati masih bisa diproses, walaupun telah diberhentikan oleh Dewan Kehormatan (DK) KPU. Sementara itu, DPR menyesalkan keputusan DK KPU pimpinan Jimly Asshiddiqie, karena tidak jeli melihat akar persoalan.
“Masih ada potensi kalau Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) membuat pengaduan kedua, terkait dengan siapa yang dimaksud DK sebagai penanggung jawab kasus Toli-Toli,” kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (2/7).
Menurut dia, pengaduan Bawaslu tersebut, tidak hanya menyeret kembali Andi Nurpati, tetapi juga anggota KPU lainnya yang terlibat. Atas dasar itu, Komisi II DPR dapat berinisiatif mendorong pemeriksaan terhadap anggota KPU lain. “Oleh karena itu, Bawaslu harus bergerak cepat. Jangan berhenti hanya karena sudah ada keputusan dari DK untuk Andi Nurpati. Dengan mengajukan pengaduan kedua, DK bisa selidiki anggota KPU yang terlibat, bukan hanya Andi,” ujar Ray.
Dia mengatakan, selain mengadukan ke DK KPU, Bawaslu juga harus melaporkan dugaan pelanggaran anggota KPU terkait kasus Pilkada Toli-Toli ke kepolisian. Pasalnya, surat KPU yang tidak konsisten menjadi pemicu kekisruhan, sehingga terjadi tindak pidana dalam penyelenggaraan Pilkada di Toli-Toli.
Hal senada juga dikatakan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDI-P), Gayus Lumbuun. Menurutnya, kasus Toli-Toli masuk ranah pidana, dan didalangi aktor intelektual, sehingga harus dipisahkan dengan pelanggaran Andi terkait kode etik.
“DK harus pisahkan pelanggaran Andi Nurpati terkait kasus Toli-Toli dan menyerahkannya kepada penegak hukum. Itu berarti, Andi Nurpati tidak bisa diberhentikan, tapi diberhentikan sementara karena menunggu keputusan pengadilan,” ujar Gayus.
Menurut dia, DK tidak bisa membuat keputusan tunggal terkait dua pelanggaran yang diduga dilakukan Andi Nurpati. Apalagi, dua pelanggaran tersebut, berbeda dalam hal pelanggaran kode etik dan pelanggaran pidana. “Jadi keputusan DK tidak bisa tunggal. Kalau sekarang DK anggap kasus Andi finis, berarti Andi tidak bisa lagi dipanggil. Kalau benar begitu, Jimly Asshiddiqie (Ketua DK KPU, Red) mengikat dirinya sendiri karena tidak jeli menilai persoalan,” ujar Gayus.

Mengaburkan
Mantan Ketua Pansus Daftar Pemilih Tetap (DPT) itu, juga menilai keputusan DK KPU dengan memberhentikan Andi Nurpati, telah mengaburkan esensi pelanggaran yang dibuat anggota KPU tersebut.
“Sangat kecewa dengan keputusan BK karena hanya ditulis pemberhentian, bukan pemberhentian dengan tidak terhormat, karena melanggar kode etik. Ini mengaburkan pandangan masyarakat terhadap kesalahan Andi Nurpati,” ujar Gayus.
Dia menilai, Ketua DK KPU Jimly Asshiddiqie yang merupakan salah satu calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kurang paham mengambil keputusan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU. Itu sebabnya, lanjut Gayus, Andi Nurpati hanya diberhentikan, tanpa diberi sanksi tegas, dan malah terkesan diberi pintu masuk menjadi pengurus Partai Demokrat (PD).
“Kalau Andi Nurpati diberhentikan dengan tidak terhormat, tentu partai manapun tidak akan menerima. Namun, karena keputusannya hanya diberhentikan, ini sama saja memuluskan jalan Andi Nurpati masuk PD,” kata Gayus.
Dia menyakini, setelah keputusan DK, tidak akan banyak masalah menerpa Andi Nurpati, terutama terkait pelanggaran yang dilakukannya sebagai anggota KPU. Sebaliknya, Andi Nurpati akan mendapat tempat perlindungan dengan menjadi pengurus DPD PD. “Partai politik memang tempat berlindung yang paling baik,” ujar Gayus.
Pernyataan kekecewaan juga disampaikan anggota Komisi II DPR, Agun Gunanjar Sudarsa yang hadir dalam diskusi tersebut. Ia menduga ada kepentingan politis di balik keputusan tersebut.
“Ada korelasi antara keputusan DK KPU dan jabatan Andi di PD. Kalau diberhentikan secara tidak hormat, hak sosial dan politiknya terpangkas. Otomatis PD enggak akan mau merekrut orang yang diberhentikan tidak hormat. Jadi ini bentuk terima kasih. Yah, kan hak pensiunnya tidak hilang. Dan masih bisa bergabung di partai,” ujarnya.
Koordinator Formappi Sebastian Salang mengemukakan, keputusan yang diberikan terhadap Andi sebagai bentuk ketidaktegasan DK. Ia sangat menyayangkan keputusan yang tidak tegas tersebut. Menurutnya, DK harus berani mengambil keputusan memberhantikan secara tidak hormat atas Andi.
Ia tidak mau menyebut keputusan itu sebagai kelemahan Ketua DK Jimly Asshiddiqie yang kini menjadi calon pimpinan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya keputusan itu adalah kolektif anggota DK. “Itu bukan ketidaktegasan Jimly, semata tetapi semua anggota DK,” tegasnya. [R-14/J-9]

Sabtu, 03 Juli 2010

Berita Utama
[ Sabtu, 03 Juli 2010 ]
Edisi Rekening Gendut, Mabes Polri Ngotot Akan Jerat Tempo

JAKARTA – Mabes Polri bersikukuh memproses secara hukum sampul karikatur majalah berita mingguan (MBM) Tempo. Majalah itu akan dijerat pasal penghinaan. Bahkan, laporan resmi polisi soal kasus tersebut sudah masuk ke Bareskrim.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Edward Aritonang menyatakan, pihaknya serius melanjutkan gugatan karena sudah mendapat izin dari pimpinan tertinggi Korps Bhayangkara, yakni Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. ”Laporannya sekarang sudah di Bareskrim,” ujarnya kemarin (2/7).

Bagi jenderal dua bintang itu, cover majalah Tempo edisi Rekening Gendut tersebut merupakan penghinaan terhadap institusi. ”Tafsir kami, itu menghina. Itu kritik yang melampaui batas kepatutan etika,” tegasnya.

Tidak takut dianggap melawan pers? ”Lho, selama ini kami bermitra dengan pers sangat baik. Kritik silakan. Tapi, ini kan sudah keluar batas. Mekanisme ke Dewan Pers juga sudah kami tempuh,” jelasnya.

Di tempat terpisah, Wakil Kepala Divisi Pembinaan Hukum (Wakadiv Binkum) Polri Brigjen Pol R.M. Panggabean menyatakan, redaksi majalah Tempo akan dikenai pasal 207 KUHP dan pasal 208 KUHP. Dua pasal itu mengatur delik penghinaan dan pencemaran nama baik.

Jenderal berbintang satu itu menjelaskan, majalah Tempo dinilai telah menghina institusi Polri. ”Kami sebagai polisi tidak terima direpresentasikan seperti itu. Yang dilaporkan Tempo secara korporasi. Biasanya, kan kalau media, pertanggungjawabannya ada pada pemimpin redaksi,” katanya.

Panggabean menjelaskan, pihaknya tidak mempersoalkan rekening-rekening dan perwira yang dituding memiliki rekening sebagaimana disebut dalam majalah Tempo. ”Itu urusan ma­sing-masing (anggota). Kami tidak berkomentar soal tersebut. Ini masalah sampul yang membuat anggota Polri malu,” tegasnya.

Di tempat terpisah, Redaktur Eksekutif Majalah Tempo Arif Zulkifli mengakui pihaknya sudah menerima surat teguran dari polisi. ”Isinya keberatan saja,” katanya kemarin.

Tempo belum bisa memahami maksud surat resmi yang dikirim Divisi Humas Mabes Polri tersebut. Sebab, dalam UU Pers tidak dikenal surat teguran. ”Mereka tidak meminta hak jawab, tapi menegur. Ini maksudnya apa, kami juga belum jelas,” ujarnya.

Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri pada Kamis lalu saat upacara HUT Bhayangkara menyatakan pihaknya merasa tersinggung karena dilambangkan dengan karikatur babi. Salah satu penyebabnya, babi dalam Islam dinilai sebagai binatang yang haram.

Tetapi, sikap reaksioner Polri terhadap majalah Tempo itu justru menuai kritik. Sebelumnya, mantan Ketua Dewan Pers Prof Dr Ichlasul Amal menganggap sikap Polri berlebihan. Dia menilai gugatan pidana justru membuat masyarakat penasaran dan tidak percaya kepada polisi. ”Kalau terus reaksioner seperti itu, masyarakat bisa antipati,” katanya. ”Kok kesannya ketakutan dengan media. Lagi pula, cover Tempo bukan foto, tetapi karikatur. Secara hukum, saya kira, itu tidak bisa dituntut,” lanjutnya.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Nezar Patria juga menilai sampul Tempo tersebut sebagai produk pers. ”Jadi, solusinya adalah dengan mediasi di Dewan Pers,” sarannya.

Menurut Nezar, karikatur dalam kover majalah Tempo yang dipersoalkan Polri tersebut sebenarnya multitafsir. ”Itu karikatur yang bisa diperdebatkan maknanya. Tapi, bukan dengan jalan gugatan pidana,” katanya. (rdl/c5/iro/dwi)

Rekening Polisi

Tim Gabungan Harus Usut Rekening Polisi
Sabtu, 03 Juli 2010 | 09:36 WIB

TEMPO/Wahyu Setiawan

TEMPO Interaktif, Jeddah: Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana, mengatakan tim gabungan perlu dibentuk untuk memverifikasi data yang diterbitkan majalah Tempo tentang rekening mencurigakan para petinggi Kepolisian RI. “Akan menjadi problematik kalau verifikasi dilakukan hanya oleh polisi,” kata Denny di Jeddah, Arab Saudi, kemarin.

Apalagi, menurut Denny, ada dugaan bahwa data awal rekening gendut perwira polisi itu bersumber dari lingkup internal Polri. “Terkait dinamika menjelang pergantian Kepala Polri,” kata dia.

Menurut Denny, tim verifikasi perlu melibatkan beberapa lembaga selain Polri, seperti Komisi Kepolisian Nasional, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Yang paling penting ada tim independen,” ujar Denny.

Pada edisi terakhir, Tempo menurunkan laporan utama tentang rekening jenderal polisi dengan nilai transaksi jauh di atas pendapatan mereka. Sampul majalah itu juga menggambarkan pria berseragam cokelat tengah menggiring tiga buah celengan.

Para petinggi di Markas Besar Polri menyatakan tersinggung atas pemberitaan dan ilustrasi majalah Tempo. Selain mengadu ke Dewan Pers, mereka menyiapkan gugatan perdata dan pidana.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pendidikan Demokrasi Robertus Robet mengatakan reaksi Polri atas pemberitaan Tempo mencurigakan. Pernyataan petinggi Polri bahwa Tempo telah meresahkan ratusan ribu anggota polisi, kata Robertus dalam siaran persnya, “Merupakan bentuk intimidasi yang mengingatkan watak otoriter Orde Baru.”

Kejengkelan publik terhadap perilaku korupsi oknum Polri, menurut Robertus, jangan dilemahkan dengan mempersoalkan sopan-santun pemberitaan media. “Korupsi, pada derajat kedaruratan hukum sekarang ini, tidak dapat lagi diungkapkan dengan cara-cara normal,” ujar dia.

Adapun mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat M. Amien Rais menyarankan sengketa pemberitaan yang melibatkan polisi dan Tempo diselesaikan di luar jalur pengadilan. “Saya kira, itu paling bijaksana,” kata Amien.

Pinggit Aria | Jajang | Dwi Wiyana (Jeddah)

Jumat, 02/07/2010 19:23 WIB
Babi di Sampul Tempo
JK: Gambarnya Tak Masalah, Tapi Wajar Polisi Tersinggung

Bagus Kurniawan – detikNews


Yogyakarta – Jusuf Kalla (JK) menilai tidak ada masalah dengan sampul majalah Tempo edisi ‘Rekening Gendut Perwira Polisi’. Namun wajar pula bila jajaran Polri merasa tersinggung lalu mempermasalahkan karikatur polisi gendut yang sedang menarik celengan babi tersebut.

“Gambar itu tidak masalah, biasa sajalah. Tapi polisi mungkin merasa sensitif sekali, ya bagaimana lagi?” kata JK usai penutupan acara World Peace Forum di Hotel Sheraton, Yogyakarta, Jumat (2/7/2010)

Menurut mantan Wapres RI ini, sebenarnya gambar di pada sampul majalah berita tersebut bukanlah suatu masalah besar. Terlebih di dalam tulisannya Tempo mendasarkannya pada data dan sudah ada konfirmasi dari perwira polisi yang dicurigai mempunyai rekening bank bernilai fantastis.

Hanya memang bila sebatas merujuk pada gambar sampul, maka wajar bila jajaran polisi ada yang merasa tersinggung. Terlebih bila di dalam tulisannya Tempo tidak mendasarkannya pada fakta akurat serta tidak dapat mempertanggungjawabkannya.

“Ukuran yang dipakai adalah norma dan etika saja, asal obyektif seharusnya tak jadi masalah. Perlu juga dipertimbangkan perasaan yang lain, boleh saja fakta yang ada lalu diangkat. Silahkan selama itu bisa dipertanggungjawabkan,” papar JK.
(bgs/lh)

Aliran Janggal Rekening Jenderal

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 28/06/2010 | 16:19 WIB Aliran Janggal Rekening Jenderal

Aliran Janggal Rekening Jenderal

MEMEGANG saku kemeja lengan panjang batiknya, Komisaris Jenderal Ito Sumardi bertanya, “Berapa gaji jenderal bintang tiga seperti saya?” Sambil tersenyum, Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia itu menjawab sendiri pertanyaannya, “Hanya sembilan juta rupiah, sudah termasuk berbagai tunjangan.”

Ito menambahkan, Kepala Kepolisian RI, pejabat tertinggi di institusi itu, bergaji hanya sekitar Rp 23 juta, sudah termasuk aneka tunjangan. Buat biaya penanganan kasus, ia melanjutkan, polisi hanya memperoleh anggaran Rp 20 juta per perkara. Setiap kepolisian sektor-unit kepolisian di tingkat kecamatan-hanya diberi anggaran dua perkara per tahun. “Selebihnya harus cari anggaran sendiri,” kata Inspektur Jenderal Dikdik Mulyana, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal, yang mendampingi Ito ketika wawancara dengan Tempo, Jumat pekan lalu.

Bukan sedang mengeluh, Ito menyampaikan “urusan dapur” pejabat kepolisian itu buat menangkis tudingan terhadap sejumlah perwira yang diduga memiliki rekening mencurigakan. Dokumen yang memuat lalu lintas keuangan petinggi Polri itu beredar di tangan para perwira polisi dan jadi bahan gunjingan di Trunojoyo-Markas Besar Kepolisian. Disebut-sebut dokumen itu adalah ringkasan atas laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Soal ini, juru bicara Pusat Pelaporan, Natsir Kongah, tak mau berkomentar. “Saya tidak bisa memberikan konfirmasi karena itu kewenangan penyidik,” katanya, Kamis pekan lalu.

Menurut salinan dokumen itu, enam perwira tinggi serta sejumlah perwira menengah melakukan “transaksi yang tidak sesuai profil” alias melampaui gaji bulanan mereka. Transaksi paling besar dilakukan pada rekening milik Inspektur Jenderal Budi Gunawan, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Pada 2006, melalui rekening pribadi dan rekening anaknya, mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu mendapatkan setoran Rp 54 miliar, antara lain, dari sebuah perusahaan properti.

Daftar yang sama memuat, antara lain, nama Komisaris Jenderal Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal yang kini ditahan sebagai tersangka kasus korupsi. Ada pula Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Mathius Salempang, mantan Kepala Korps Brigade Mobil Inspektur Jenderal Sylvanus Yulian Wenas, Inspektur Jenderal Bambang Suparno, Komisaris Besar Edward Syah Pernong, juga Komisaris Umar Leha.

Dimintai konfirmasi soal nama-nama jenderal polisi pemilik rekening itu, Ito Sumardi secara tidak langsung membenarkan. Menurut dia, perwira-perwira itu termasuk dalam daftar 21 perwira pemilik rekening mencurigakan. Ia mengatakan telah menerima perintah Kepala Kepolisian Jenderal Bambang Hendarso Danuri buat melakukan klarifikasi terhadap para perwira tersebut. “Ini pembuktian terbalik, jadi menjadi beban mereka untuk menjelaskan asal-usul transaksinya,” katanya.

Cerita soal rekening janggal milik jenderal kepolisian juga pernah muncul pada akhir Juli 2005. Ketika itu, 15 petinggi kepolisian diduga memiliki rekening tak wajar. Termuat dalam dokumen yang diserahkan Kepala PPATK Yunus Husein kepada Jenderal Sutanto, Kepala Kepolisian ketika itu, sejumlah petinggi kepolisian diduga menerima aliran dana dalam jumlah besar dan dari sumber yang tak wajar. Sebuah rekening bahkan dikabarkan menampung dana Rp 800 miliar. Namun kasus ini hilang dibawa angin. (*/Tempo)

Rekening Gendut Para Jenderal, SBY Juga?

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 29/06/2010 | 12:28 WIB Rekening Gendut Para Jenderal, SBY Juga?

Rekening Gendut Para Jenderal, SBY Juga?

MENGINTIP gaji resmi perwira yang tak mencapai Rp 10 juta setiap bulan, sulit dipercaya duit diperoleh secara halal. Sudah jadi rahasia umum, makelar kasus bergentayangan di institusi penegak hukum, tak terkecuali kepolisian. Dengan segepok duit, mereka siap menggoda polisi untuk menyalahgunakan wewenang, tentu demi kepentingan klien si makelar. Apalagi lahan yang dikuasai polisi amat luas: dari korupsi, pencucian uang, pembalakan liar, penyelundupan, sampai urusan video porno. Beranikah SBY membasmi korupsi di institusi Kepolisian tersebut?

Dari penelusuran majalah ini Tempo yang diborong oleh salah seorang Polisi, terungkap sejumlah petinggi polisi yang biasa menerima duit satu-dua miliar rupiah dalam sehari. Ada seorang jenderal yang diguyur Rp 10 miliar dalam sekali transfer. Bahkan ada perwira yang menyimpan duit Rp 54 miliar. Deretan rekening janggal ini sebetulnya termasuk dalam 21 rekening jumbo perwira polisi yang mencuat sejak bulan lalu, tapi rincian transaksinya baru belakangan terendus.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memanggil Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK), dan Polri untuk membahas isu rekening mencurigakan milik sejumlah jenderal polisi. Pemanggilan terhadap ketiga institusi itu penting dilakukan agar persoalan tidak berlarut-larut.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan presiden harus menuntaskan soal rekening para jenderal tersebut. “Presiden harus tuntaskan soal rekening sejumlah jenderal polisi ini. Satgas, PPATK, dan Polri harus dipanggil untuk membahas rekening,” ujarnya, Selasa 29 Juni 2010.

Lebih lanjut ia menyatakan bahwa ia pesimis bila kasus ini di tangani oleh Kepolisian sendiri karena menurutnya dugaan rekening para jenderal tersebut tidak akan terbongkar bila yang menanganinya adalah Polri sendiri. ia berharap pengusutan tuntas ini dilakukan agar tidak muncul isu yang berlarut-larut, juga demi reformasi di tubuh kepolisian. “Kita pesimis kalau ditangani kepolisian. Perlu diusulkan, bila ada temuan soal kasus korupsi, sebaiknya tidak hanya ditangani kepolisian saja, tetapi KPK dan kejaksaan,” ujarnya menambahkan.

Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar juga mendesak Presiden SBY diminta segera mengambil tindakan terkait rekening mencurigakan milik sejumlah jenderal polisi. Tindakan tegas SBY diperlukan untuk mengembalikan kredibilitas Polri dan membersihkan Polri dari mafia hukum. “Presiden jangan mengabaikan kasus ini. Kalau dibiarkan akan menurunkan citra institusi kepolisian,” kata pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar di Jakarta.

Umar menilai kalau ditangani oleh pihak kepolisian saja, akan sulit mengungkap kasus ini, karena esprit de corps yang kuat. Ditengarai, jaringan markus-markus di tubuh penegak hukum sudah ada sejak dulu.”Diduga jenderal polisi ini berkaitan dengan markus. Ini sudah jadi extra ordinary crime. Presiden harus segera mengambil tindakan,” imbuhnya.

Akankah SBY berani menuntaskan skandal di tubuh kepolisian tersebut? Banyak publik yang menilai bahwa keberanian SBY dalam menuntaskan kasus-kasus di tubuh kepolisian sudah mandul. Hal tersebut misalnya terlihat dari kasus-kasus seperti Susno Duadji, dan juga makelar kasus yang dibongkar oleh Susno. Dalam merespon makelar kasus tersebut, tidak ada langkah berani dan positif dari SBY untuk membongkar habis. SBY terlihat hanya diam diri mencari aman.

Mengapa SBY tidak berani mengusut tuntas ‘kebobrokan’ yang terjadi di tubuh Polri. Padahal sebagai kepala negera ia adalah yang bertanggungjawab atas lembaga tersebut. Atau memang ia juga masuk ke dalam lingkaran yang memberi sumbangsih dan juga mendapat manfaat atas rekening gemuk para jenderal tersebut. (Boy M)

Rekening Polri Gendut, Satgas Juga Gendut?

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 30/06/2010 | 11:47 WIB Rekening Polri Gendut, Satgas Juga Gendut?

Rekening Polri Gendut, Satgas Juga Gendut?

KASUS kepemilikan rekening mencurigakan yang dimiliki oleh para perwira Polri seperti yang diberitakan oleh Tempo sungguh sangat menyakitkan rasa keadilan masyarakat. Bagaimana mungkin para penegak hukum yang hanya bergaji puluhan juta memiliki rekening milyaran rupiah. Hal tersebut jelas menaikkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga kepolisian.

Demi menuntaskan kasus itu, Presiden SBY diminta untuk memanggil Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK), dan Polri untuk membahas isu rekening jenderal. Hal ini penting dilakukan agar persoalan ini tidak berlarut-larut. “Presiden harus tuntaskan soal rekening sejumlah jenderal polisi ini. Satgas, PPATK, dan Polri harus dipanggil untuk membahas rekening,” ujar Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho.

Tetapi sayangnya Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang dibentuk oleh Presiden SBY ini dinilai tidak berani dalam merespon skandal di tubuh kepolisian. Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum tidak ikut campur dengan tindak lanjut rekening tersebut karena kabarnya laporan masyarakat atas dugaan rekening milik perwira tinggi Polri itu sudah diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri.

“Masalah itu sudah ditangani Kapolri sendiri. Saya kira, itu masalah internal Polri. Jadi, Satgas tidak akan ikut campur,” ucap Kepala Satgas Pemberantasan Mafia, yang juga Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, saat ditanya pers di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kemarin.

Lho, mengapa satgas tidak akan ikut campur? Bukankah selama ini Satgas selalu berteriak untuk menyelesaikan mafia hukum entah di tubuh kepolisian maupun kejaksaan. Bagaimana mungkin kasus yang melibatkan para petinggi Polri tersebut diselesaikan oleh Polri. ICW sendiri sudah pesimis bahwa Polri dapat menyelesaikan perkara tersebut. Satgas dinilai hanya berprestasi saat mengungkap hotel pradeo Artalyta Suryani alias Ayin, tetapi selebihnya kerja satgas hanya membuang anggaran negara. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum ompong?

Beberapa waktu lalu, Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum pimpinan Kuntoro Mangkusubroto memang dinilai sudah tidak bermanfaat dan tak bergigi. Sebab itu beberapa elemen masyarakat sipil mendesak agar Satgas segera dibubarkan saja ketimbang hanya sekedar show of force belaka dalam ‘ikut-ikutan’ pemberantasan mafia hukum di Indonesia. Elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Petisi 28 misalnya menilai kinerja satgas hanya sebagai langkah pencitraan SBY semata.

Sementara itu, politisi Partai Gerindra Ahmad Muzani juga menilai Satgas bentukan Presiden SBY itu cenderung mengganggu lembaga-lembaga hukum yang permanen. “Kewenangan dan kekuasaannya terbatas, langkah-langkahnya hanya mengganggu lembaga permanen seperti Departemen Hukum dan HAM, Kepolisian, maupun Kejaksaan,” ujarnya.

Pengungkapan skandal para petinggi Polri ini jelas menjadi momentum bagi Satgas untuk menunjukkan kepada publik bahwa Satgas memang lembaga yang dibutuhkan oleh publik. Dalam kasus ini, kredibilitas Satgas dipertaruhkan. Bila tidak, dugaan rekening gendut dipastikan tidak hanya mampir ke insitusi Polri, tetapi juga kepada Satgas. (Boy M)

HUT Bhayangkara & Kisruh Rekening Jenderal Polri

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 01/07/2010 | 08:03 WIB HUT Bhayangkara & Kisruh Rekening Jenderal Polri

HUT Bhayangkara & Kisruh Rekening Jenderal Polri

TEPAT 1 Juli 2010, Polri genap merayakan hari ulang tahunnya ke-64. Banyak catatan dan rekam jejak yang mengiringi bertambahnya usia korps Bhayangkara ini. HUT Bhayangkara kali ini seolah ‘mangadili’ Polri sebagai ‘pesakitan’.

Polisi seolah tak lepas dari sorotan, belum hilang ingatan kita soal terungkapnya mafia pajak yang melibatkan sejumlah perwira polisi, kini kasus rekening mencurigakan sejumlah jenderal kembali mencuat. Buntutnya, puluhan ribu majalah Tempo edisi ‘Rekening Gendut Perwira Polisi’ ludes diborong polisi. Namun, pihak Polri membantah jika pihaknya sengaja memerintahkan untuk memborong majalah Tempo tersebut.

“Tidak ada perintah memborong. Buat apa kita memborong? Sekarang mana bisa bungkam-bungkam (media),” ujar Kadivhumas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang, Selasa (29/6) lalu. Meski telah dibantah, cerita borong-memborong ini tidak lantas berhenti, malahan makin ramai. Esoknya, Rabu (30/6), Mabes Polri memprotes cover majalah Tempo yang dinilai sangat tendensius dan menghina kepolisian.

Karikatur seorang perwira polisi sambil menggiring 3 ekor babi menjadi penyebabnya. “Penafsiran kami, personifikasi polisi bergaul dengan babi. Sama saja dengan seolah-olah menggiring babi. Kalau disebut perwira menggiring, itu seolah-olah menggiring prajuritnya,” kata Edward.

Sementara terkait materi pemberitaan, Edward menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan pengecekan dan klarifikasi. Dari 1.100 Laporan Hasil Analisis PPATK ada 20 yang menyangkut perwira polisi. Setengahnya kini diklaim telah diklarifikasi kepada PPATK. “Ada sekitar 20 yang menyangkut rekening perwira Polri sudah diklarifikasi, meski belum sepenuhnya selesai,” terangnya.

Mabes Polri kemudian membulatkan sikap untuk menggugat Tempo secara perdata dan pidana. Meski juga diadukan ke Dewan Pers, Polri keukeuh akan mengadukan kasus tersebut ke Bareskrim.

Menurut pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, peringatan HUT Polri yang ke-64 mestinya menjadi momentum bagi Polri untuk berubah menjadi institusi yang akrab dengan kritik. Informasi seputar rekening mencurigakan sejumlah jenderal yang diungkap media tidak harus lantas ditanggapi dengan reaktif.

“Jangan sampai Polri dinilai arogan dan terkesan mengancam. Polri justru harus terbuka dan legowo. Buktikan saja dan tunjukkan kalau rekening itu tidak bermasalah. Selesai,” kata mantan perwira Polri ini.

Informasi terkait rekening jumbo pada beberapa jenderal itu bisa saja benar, bisa saja tidak. Jika itu benar tentu sangat memprihatinkan. Mengingat masih banyak perwira polisi yang bergaji pas-pasan, belum punya rumah hingga yang sulit menyekolahkan anaknya. Sementara, sang jenderal hidup dalam gelimang harta melimpah. “Makanya lebih baik menindaklanjuti informasi dan disampaikan ke publik. Bukan malah mengurusi gugat-menggugat media,” tandasnya.

Tentunya kita sepakat bila di usianya yang ke-64 Polri masih harus terus membenah diri. Berbagai prestasi seperti menangkap para gembong teroris mulai dari Noordin M Top hingga Abdullah Sonata patut kita apresiasi. Namun, penuntasan kasus rekening jenderal Polri bisa menjadi tolak ukur keseriusan Polri untuk berubah. Publik berharap Kapolri bisa memberikan kado terindah bagi institusinya dengan segera menuntaskan masalah ini. Dirgahayu Bhayangkara! Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia! (dtc)

Polri Bakal Makin Terpuruk?lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]Kamis, 01/07/2010 | 23:47 WIB

Kamis, 01/07/2010 | 23:47 WIB Polri Bakal Makin Terpuruk?

Polri Bakal Makin Terpuruk?
Oleh: Tubagus Januar Soemawinata (Universitas Nasional)

POLRI atau Kepolisian Republik Indonesia, kini memikul banyak masalah.  Setelah dituding terlibat kasus dugaan rekayasa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mafia atau makelar kasus (markus) pajak yang diungkap mantan Kabareskrim Susno Duadji, hingga kasus rekening ‘gendut’ jenderal Polri. Meski sudah diterpa kasus rekening sejumlah perwira tinggi Polri yang mencurigakan ini, namun sikap pihak Mabes Polri masih juga menambah masalah, yakni berkehendak menggugat Majalah Tempo yang memberitakan kasus tersebut. Alhasil, panen kecaman kepada Polri makin bertambah, dari berbagai kalangan masyarakat dan LSM, aktivis hingga komunitas di facebook. Selain juga, malah akan memancing rasa ingin tahu masyarakat untuk mengungkap tuntas kasus tersebut.

Nampaknya, yang membuat alasan pihak Mabes Polri mengajukan protes adalah karena sampul Majalah Tempo menggambarkan pria berseragam polisi tengah menggiring celengan babi. Polri pun menilai gambar itu tidak beretika. “Ketika ada gambar polisi yang menggiring celengan babi rasanya etikanya kurang. Mungkin siapapun akan risih melihat itu,” kata Wakadiv Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Zainuri Lubis seperti dikutip detik.com.

Alasan senada diperkuat pula oleh Kadivhumas Mabes Polri Irjen Pol Edward Aritonang. Kata dia, gugatan dilayangkan karena Polri menilai Tempo sudah berlebihan memuat gambar cover yang menyindir insitusinya. Polri benar-benar tersinggung atas cover majalah Tempo yang menggambarkan seorang perwira yang membawa 3 ekor babi. “Penafsiran kami, personifikasi polisi bergaul dengan babi. Sama saja dengan seolah-olah menggiring babi. Kalau disebut perwira menggiring, itu seolah-olah menggiring prajuritnya,” tegas juru bicara Mabes Polri ini.

Atas dasar ini, Mabes Polri pun resmi melaporkan PT Tempo Inti Media Tbk ke Bareskrim. Polri melaporkan Tempo dengan dua pasal KUHP. Yakni, Pasal 207 KUHP 208 KUHP, karena penghinaan terhadap institusi. Namun, Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Wahyu Muryadi mengatakan bahwa gambar celengan babi di majalah Tempo edisi ‘Rekening Gendut Perwira Polisi’ tersebut tidka ada maksud  untuk melecehkan atau mengidetikkan Polri dengan babi. Sang penanggung jawab isi keredaksian Tenmpo ini pun berkilah, gambar celengan babi gemuk/gendut itu merupakan simbol dari rekening yang berisi uang banyak.

Dari sorotan publik, mungkin simbul ‘babi gemuk’ itu bisa dipersepsikan sebagai ‘uang haram yang banyak’ karena babi adalah ‘haram’ dan ‘gemuk’ adalah banyak atau berlimpah. Yang bisa bermakna, bahwa uang miliaran rupiah yang didapat adalah barang haram. Mengapa pihak di Polri kebakaran jenggot dengan pemuatan di Majalah Tempo itu? Ini mungkin karena adanya kepanikan, ketakutan dan was-was. Memang apabila benar sejumlah perwira tinggi mendapat uang haram, maka bisa dianggap melakukan keserakahan dan kejahatan denganb menyalahgunakan jabatan.

Lantas, apa yang dibanggakan Polri dapat hari ulang tahunnya atau HUT ke-64 Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2010 sekarang ini dan citra Polri selanjutnya?  Mestinya, Polri harus bisa membuktikan kalau berita di Majalah Tempo hanya cambuk untuk tidak adanya keterlibatan sebagai makelar kasus, melainkan Polri sebagai pelayan dan pengayom masyarakat yaitu dengan menuntaskan kasus-kasus yang mencuat seperti kasus markus pajak, skandal Century, lumpur Lapindo, kasus kecurangan Pemilu atau daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah dan segebok kasus lainnya yang pengusutannya dinanti-nantikan publik.  Bukannya Polri malah menggugat Tempo karena tersinggung dengan pemberitaannya yang mengkritik Polri.

Oleh karena itu, ayo buktikan kepada persoalan bangsa yang sudah terpuruk dan jangan Polri menunjukkan sikap pemarah, tersinggung, arogan, dan kebancian. Melainkan, Polri yang memiliki jiwa besar, tanggungjawab dan bersikap dewasa sebagai lembaga pengabdian yang reformis betulan, lembaga yang professional sungguhan. Polri bukan lembaga yang kerdil yang dapat dan akan dikerdilkan. Polri juga bukan alatnya penguasa yang gampang diintervensi, dan mudah diatur. Mari buktikan di HUT ke-64 Bhayangkara sekarang ini sebagai Polri yang jujur dan berwibawa. Buktikan penyelesaian kasus Century yang katanya tidak ada keterlibatan penguasa, agar tidak lagi ada fitnah terhadap Polri.

Nampaknya, Polri perlu berubah dan harus segera berbenah diri. Sosok mantan Kapolri Jenderal Hoegeng pantas jadi panutan bagi Polri. Rekam jejaknya yang bersih dan keberaniannya memberantas korupsi semestinya bisa dijadikan teladan. Apalagi dalam kondisi Polri di tengah isu mafia hukum. “Dalam kenangan seorang Hoegeng, kita menjadi prihatin bahwa HUT ke-64 Polri telah disesaki oleh persoalan-persoalan dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme,” kata Koordinator Kontras, Usman Hamid.

Isu korupsi jenderal polisi dengan dugaan kepemilikan rekening fantastis yang diduga diperoleh dari kongkalingkong dengan pengusaha sangat mencoreng citra polisi. Tindakan tegas dan penyelidikan harus dilakukan. “Ini merusak sendi-sendi pengabdian Polri. Meruntuhkan kehormatan Polri. Di luar, Polri kian jauh dari masyarakatnya sendiri. Di dalam, Polri kehilangan panutan seorang pengabdi seperti Hoegeng,” terangnya.

Ancaman gugatan Mabes Polri kepada Tempo terkait cover majalah bergambar celengan babi dinilai sebagai bentuk kriminalisasi kepada pers. Tindakan Polri ini justru malah mengembalikan kebencian publik atas Polri. “Niatan polisi untuk melaporkan Majalah Tempo menurut saya adalah upaya untuk membungkam kebebasan pers dan kriminalisasi terhadap pers. Kalau ini dilakukan, Polri justru memunculkan kembali kebencian publik terhadap korpsnya. Di pengamatan saya, di rezim SBY inilah citra Polri paling buruk,” kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti.

Sebaiknya, Polri jangan menggugat Tempo, tetapi justru harus memberi bukti pembersihan dan reformasi di internalnya. Langkah terbaik Polri adalah lakukan instropeksi atau koreksi diri secara internal untuk merespons kritik masyarakat dan bukan memusuhi kritik. Gugatan juga hanya akan membuat institusi Polri makin tersudutkan. Selain itu, Polri dinilai tidak punya legal standing untuk menggugat warganya. Maka itu Polri tidak dapat atasnama dirinya sendiri menggugat warga yang melakukan kritik atas kinerjanya, termasuk jika ada pihak atau kelompok melakukan contempt of police.

“Yang berhak menggugat secara formal adalah negara, bukan Polri atas nama dirinya sendiri. Apakah hak warga melakukan kritik merupakan tindak pidana? KUHP memang mengenal tindak pidana kejahatan terhadap pejabat negara, tetapi hak warga melakukan kritik termasuk kontrol pers tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam KUHP,” jelas Ketua Komisi III DPR Benny K Harman.

Oleh karena itu, berbagai kalangan masyarakat menyarankan, sebaiknya Polri jangan menggugat Tempo, tetapi justru harus memberi bukti pembersihan dan reformasi di internalnya. Langkah terbaik Polri adalah lakukan instropeksi atau koreksi diri secara internal untuk merespons kritik masyarakat dan bukan memusuhi kritik. Gugatan juga hanya akan membuat institusi Polri makin tersudutkan, Polri makin dibenci kalangan publik karena dianggap melakukan intimidasi atau pembungkaman terhadap pers atau media massa. Padahal, perilaku Polri perlu dikontrol oleh masyarakat termasuk pers.

Polri dituntut memperbaiki citranya. Memasuki HUT ke-64 Bhayangkara mestinya menjadi momentum bagi Polri untuk berubah menjadi institusi yang akrab dengan kritik dan tidak maklah reaktif. Justeru kalau memang tak ada rekening jenderal bermasalah, Polri bisa memanfaatkan sebagai momentum untuk menampik tudingan miring terhadap Polri. Jadi, penuntasan kasus rekening jenderal Polri bisa menjadi tolak ukur keseriusan Polri untuk berubah. Sebaliknya, kalau memang rekening ‘gendut’ sejumlah jenderal Polri itu bermasalah, maka segeralah perwira tinggi Polri yang terlibat diproses secara hukum sehingga masyarakat lega, sekaligus membuktikan bahwa reformasi di tubuih Polri tidak tebang pilih. Apa susahnya mencopot jenderal kalau memang bersalah? Inilah titik klimak atau antiklimak Polri, apakah mau tersanjung atau makin terpuruk! (*)

Rekening Jenderal ‘Pethak’ & Jenderal ‘Kancil’lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]Jumat, 02/07/2010 | 09:51 WIB

Jumat, 02/07/2010 | 09:51 WIB Rekening Jenderal 'Pethak' & Jenderal 'Kancil'

Rekening Jenderal Pethak & Jenderal Kancil
Oleh: Djoko Suud Sukahar  *)
JENDERAL polisi punya rekening jumbo. Itu diwartakan majalah Tempo. Polisi bukan introspeksi dan melidik tapi justru bereaksi. Mereka tersinggung dan menuntut majalah itu. Kebiasaan lama kumat kembali? Apakah karena umur makin bertambah, bukan kian dewasa tapi makin renta? Ini catatan soal itu.

Saya pernah lihat film An Officer & The Gentleman. Film ini diproduksi tahun 1982 dan putar di Indonesia sekitar lima tahun kemudian. Film ini berkisah soal ‘kelahiran’ seorang jenderal. Sersan disiplin dan lurus-lurus saja tidak kunjung naik pangkat. Tapi siswa ndugal dan ugal-ugalan yang dididik kariernya berhasil gemilang.

Film yang dibintangi Richard Gere dengan Debra Winger itu sangat menawan. Itu dibuktikan dengan penghargaan terhadap film ini, dua Oscar, enam kemenangan dan tigabelas nominator. Ditambah bumbu percintaan yang tidak vulgar, melihat film ‘angkatan laut’ itu perasaan ikut terhanyut. Jenderal itu lahir dari ‘banyak akal’ tapi tetap dalam koridor moral.

Nah, saya juga pernah melihat film Jenderal Kancil. Jenderal Kancil ini bersenjata pistol mainan. Dia membentuk pasukan penjaga keamanan. Bersama teman-temannya meronda kampung. Dan berkat keberaniannya, maling yang suka mengganggu berhasil dibekuk. Penduduk bangga punya anak-anak yang perkasa.

Itu film anak-anak zaman lama yang dimainkan Achmad Albar dan puluhan pemeran lain yang mayoritas sudah almarhum. Anak-anak itu termotivasi menjadi jenderal karena itu lambang hero. Jenderal identik pahlawan bagi masyarakat. Dia pengayom lingkungan, dan pemupus keresahan.

Zack Mayo (Richard Gere) dan Jenderal Kancil (Achmad Albar) anggap saja mewakili jenderal positif. Tetapi di masyarakat kita ada lagi jenderal yang berasal dari ‘dunia kelam’ yang acap disebut ‘Jenderal Pethak’. ‘Pethak’ kata lain dari ‘pethal’ atau ‘botak buatan’ terminologi dari kepandaian ‘palsu’. Tidak pandai tetapi berperan sebagai orang pandai agar dianggap pandai.

Jenderal jenis ini bisa berasal dari jenderal ‘betulan’ tetapi tingkah-lakunya tidak mencerminkan ‘kejenderalannya’. Tapi terbanyak jenderal genre ini hanya sebutan untuk orang sombong, ngawur, suka mengaku-aku, termasuk pemeras dan penipu. Maka kalau berhadapan dengan ‘jenderal’ ini jangan tanya soal moralitasnya. Pastinya ancur-ancuran!

Terus bagaimana dengan jenderal yang diberitakan majalah Tempo, yang katanya jenderal-jenderal itu punya rekening jumbo? Adakah mereka masuk kategori Zack Mayo dan Jenderal Kancil atau justru Jenderal Pethak?

Kalau rekening itu menjadi ‘lele jumbo’, indikasi ‘haram’ jalan menumpuknya hampir pasti. Soalnya sudah bukan rahasia lagi. Kita tahu seberapa besar rekening ‘lele lokal’ yang stagnan di tabungan. Kendati terkini dikembangkan ‘lele Sangkuriang’ yang montok berisi kayak ‘lele jumbo’ yang bukan money laundering dan hasil korupsi.

Warta majalah Tempo itu cukup bagus dan konstruktif. Polisi harusnya arif menyikapi. Tidak responsif, apalagi emosional. Isu miring soal ‘gendut-gendutan’ rekening itu sudah lama mekar. Dan makin tahun dibiarkan tak juga kunjung memunculkan kesadaran. Sadar untuk membenahi yang bopeng-bopeng di lapangan.

Sebab ‘perang bintang’ sudah laten terjadi. Tak hanya dalam merebut catu di pendidikan dan lapangan kerja, tetapi juga merambah pada jabatan-jabatan strategis organisasi sosial dan partai politik. Ini jangan anggap tidak ada yang tahu. Kalau itu tidak ada yang mengkritisi, maka ke depan jenderal baik langka ada, sedang Jenderal Pethak berada di mana-mana.

Ya, jenderal punya rekening jumbo itu isu lama. Tidak mengejutkan. Justru kita terkejut dengan sikap Kapolri menanggapi kasus ini. Jika tidak direm dan waspada, maka reaksi itu bakal jadi tepukan air di dulang yang bakal terpercik muka sendiri. Adakah itu konsekuensi logis zaman edan?

Ini zaman edan, kata Ronggowarsito. Yang tidak edan tidak kebagian. Tapi sebaik-baik yang edan, lebih baik yang ingat dan waspada. Ingat dan waspada perlu diberi tanda miring. Sebab sudah terlalu melimpah orang yang ‘tidak ingat’ dan ‘lupa ingatan’. Apalagi yang waspada!

Selamat ulang tahun yang ke-64, Polisiku. Semoga tambah umur tambah sidik paningale. Terus waspada agar waskita! (dtc)

*) Pemerhati budaya, tinggal di Jakarta

03
Jul
10

Ekonomi : Harga Pangan Terus Melonjak, Rakyat Tak Percaya Pemerintah

Harga Pangan Terus Melonjak, Rakyat Tak Percaya Pemerintah

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 03/07/2010 | 11:45 WIB Harga Pangan Terus Melonjak, Rakyat Tak Percaya Pemerintah

Jakarta – Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) melemah pada bulan Juni ke level terendah dalam empat bulan terakhir  akibat kenaikan harga pangan. IKK periode Juni turun sebesar 2,4% menjadi 86,7.

Survei terakhir yang dilakukan Danareksa Research Institute (DRI) menunjukkan, lebih dari 50%  konsumen masih menyatakan bahwa tingginya harga bahan makanan telah membebani kehidupan mereka.

Akibatnya, konsumen merasa kurang optimistis  terhadap prospek ekonomi di masa mendatang. “Apalagi lebih dari 90% konsumen yang disurvei  merasa yakin bahwa harga barang akan naik dalam  enam bulan ke depan,” ujar Kepala Riset DRI, Yudhi Purbaya Sadewa, dalam siaran pers perseroan,  Sabtu (3/7/2010).

Dari kedua komponen utama yang membentuk IKK, komponen yang menunjukkan keadaan saat ini, Indeks  Situasi Sekarang (ISS), naik sebesar 0,2% menjadi  70,2 pada bulan Juni. Namun, komponen IKK yang  menunjukkan keadaan masa depan, Indeks Ekspektasi  (IE), turun sebesar 3,8% menjadi 99,0.

Penurunan IE ke level di bawah 100 ini menunjukkan  bahwa masyarakat yang merasa optimis tehadap  prospek ekonomi secara keseluruhan dalam enam bulan  mendatang semakin berkurang.

“Dengan berkurangnya optimisme masyarakat terhadap  prospek ekonomi enam bulan mendatang, rencana  konsumen untuk membeli barang-barang tahan lama  menurun pada bulan Juni,” jelas Yudhi.

Berdasarkan hasil survei DRI terakhir, sebanyak  27,1% dari konsumen yang disurvei berencana untuk  membeli barang-barang tahan lama dalam 6 bulan  mendatang.

Persentase ini menurun dari persentase pada bulan  Mei dimana sebanyak 28,2% dari konsumen yang  disurvei berencana untuk membeli barang-barang  tahan lama.

Konsumen merasa yakin bahwa tekanan inflasi akan  meningkat dalam enam bulan mendatang. Pada survei  terakhir, indeks yang mengukur sentimen konsumen  terhadap inflasi naik sebesar 1,7% dari 186,9  menjadi 190,1 pada bulan Juni. Angka ini merupakan  yang tertinggi sejak bulan Oktober 2008.

Menurut hasil survey DRI, lebih dari 90% konsumen yang  disurvei merasa yakin bahwa harga barang akan naik dalam enam bulan ke depan.

“Ekspektasi ini bisa jadi disebabkan oleh  ekspektasi kenaikan harga selama bulan puasa di  bulan Agustus dan perayaan lebaran di bulan September,” paparnya.

Sementara itu, kepercayaan konsumen terhadap  kemampuan pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya menurun kembali pada bulan Juni.

Setelah naik ke level tertinggi di tahun ini pada bulan Mei, Indeks Kepercayaan Konsumen terhadap  Pemerintah (IKKP) turun sebesar 3,2% menjadi 97,7.

“Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya  kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan  pemerintah dalam menjaga stabilitas harga (indeks  yang terkait turun sebesar 11,4% menjadi 74,1),” tambahnya.

03
Jul
10

GASAKNAS : Modus Suap Aparat Penegak Hukum

Inilah Modus Suap Aparat Penegak Hukum

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 01/07/2010 | 20:38 WIB Inilah Modus Suap Aparat Penegak Hukum

Jakarta – LSM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) memiliki data praktik suap kepada para aparat penegak hukum. Data tersebut meliputi pola, modus operandi, kepentingan dan pihak yang berpotensi melakukan suap.

“Paling tidak, ada sepuluh pola pemberian suap kepada para aparat penegak hukum,” kata Ketua Divisi Polhukam Kontras, Erwin Partogi, di kantor Tempo, Jl Proklamasi, Jakarta, Kamis (1/7/2010).

Pola pemberian suap tersebut adalah;
1. Setoran/gaji buta setiap bulan.
2. Menanggung biaya kunjungan dinas, fasilitas tranportasi gratis.
3. Pemberian fasilitas pribadi berupa ponsel, pulsa, kartu kredit, asuransi kesehatan/jiwa, biaya kegiatan keagamaan, kendaraan bermotor, pembelian/perbaikan rumah, pernikanan, perjalanan wisata.
4. Pemberian fasilitas kerja berupa pembangunan/renovasi gedung, peralatan kantor dan kendaraan bermotor.
5. Membiayai proses penyelidikan dan penyidikan termasuk success fee penanganan kasus.
6. Menanggung biaya entertainment, misalnya ke tempat mentraktir maka, karaoke, pub, sauna, golf dan penginapan
7. Pemberian hadiah/sovenir atas kenaikan pangkat/jabatan tertentu
8. Menanggung biaya pendidikan dinas pada tiap tingkatan.
9. Pemberian THR
10. Donasi kegiatan instansi, misalnya: kegiatan keagamaan, olahraga, dan lainnya.

Modus penyuapan pun cukup beragam. Yakni melaui cek, pemberian tunai, transfer antar rekening bank dan reimbursement (menagihkan). Kemudian uang panas tersebut ‘dicuci’ oleh si oknum aparat dengan menyalurkan ke bidang usaha, menyimpan di rekening atas nama orang lain atau sekedar menyimpannya di safe deposit box.

“Biasanya mereka yang melakukan suap adalah para pengusaha hitam, pengacara hitam atau pihak yang sedang berperkara” tambah Erwin.

Kelompok tersebut memberikan suap karena mempunya kepentingan hukum tertentu untuk keuntungan mereka. Yaitu;

1. Memegang kendali atas institusi tersebut
2. Menentukan siapa pada jabatan apa pada institusi tersebut
3. Menjamin kelangsungan bisnis ilegal
4. Jaminan keamanan
5. Pemberhentian penanganan suatu kasus
6. Menjadi makelar perkara karena memiliki akses ke aparat penegak hukum
7. Membuat lemah pembuktian suatu perkara
8. Membuat pasal-pasal yang ringan bagi pihak tersangka
9. Menggerakkan polisi untuk melakukan penyelidikan/penyidikan menjerat pihak lawan sebagai pesakitan/tersangka

Agar tujuan tersebut tercapai, tentu bukan sembarang aparat penegak hukum yang disuap. Melainkan oknum aparat yang bunya wewenang dan berpengaruh seperti pemegang komando, pelaksana operasi dan lulusan berprestasi dari setiap jenjang pendidikan sebab berpotensi kelak menjadi pimpinan.

Siap Ungkap Data Suap, Perlu Perlindungan Saksi
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) siap membuka data dan jadi saksi atas kasus praktek suap terhadap perwira tinggi Polri. Namun syaratnya harus ada jaminan perlindungan yang jelas bagi para saksi. “Bila sampai ke persidangan, kami siap membantu dan membeberkan bukti lain. Kami juga punya saksi yang kompeten. Tapi harus dijamin bila kasusnya diungkap, maka saksi dilindungi negara,” ujar Ketua Divisi Polhukam Kontras, Erwin Partogi.

Menurutnya data yang Kontras miliki lebih dahsyat dibanding tulisan berjudul ‘Rekening Gendut Perwira Polisi’ yang dimuat oleh majalah Tempo dan membuat Mabes Polri tersinggung. Bahkan nilai uang dan modus suap yang diberitakan di Tempo dapat dikategorikan masih dalam skala kecil. “Kami punya data lebih besar yang meliputi modus operandi, pola suap, siapa yang berpotensi menerima suap, siapa yang berpotensi memberikan suap dan apa kepentingannya,” tutur Erwin.

Menyinggung jaminan perlindungan bagi saksi, menurutnya merupakan hikmah dari kasus Susno Duadji. Sebagai seorang saksi kasus dugaan mafia hukum, mantan Kabareskrim Mabes Polri itu dikenakan status tersangka dalam kasus pelanggaran displin sehingga LPSK kesulitan memberikan perlindungan. “Jadi jangan sampai kejadiannya seperti Susno. Kami tantang Kapolri mengusut rekening gendut perwira polisi,” tegas Erwin.

Rekening Gendut Harus Dibongkar
Mencuatnya rekening jumbo yang diduga dimiliki sejumlah perwira Polri harus segera diusut tuntas. Pembongkaran rekening miliaran rupiah itu bisa jadi momentum pembersihan Polri. “Saya sebagai bekas polisi, kalau momentum ini tidak dibongkar dengan sungguh-sungguh, saya khawatir di lingkungan kepolisian itu akan turun menurun pada ngumpulin duit yang nggak benar,” kata pengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Bambang Widodo Umar.

Hal ini dikemukakan Bambang saat mendampingi Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan kasus rekening gendut ke kantor KPK, Jl Rasuna Said, Kamis (1/7/2010). “Kalau begini terus, bagaimana dengan generasi penerus di kepolisian. Saatnya KPK membersihkan korupsi di negara ini,” imbuhnya.

Bambang menilai, dugaan kepemilikan rekening ini juga bisa memberikan pengaruh di lingkungan polisi secara keseluruhan. Sebab, tidak semua polisi yang memiliki rekening mencurigakan. “Ini juga bisa menurunkan pengabdian para polisi dan di sisi lain bisa diikuti junior-juniornya. Semoga dengan momen ini bisa distop,” tambahnya pula. (*/dtc/red)

Inilah 20 Kasus Korupsi yang Mangkrak di Mabes Polri

lokasi: Home / Berita / FOKUS / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 28/06/2010 | 12:34 WIB Inilah 20 Kasus Korupsi yang Mangkrak di Mabes Polri

Jakarta – Mendekati ulang tahun Polri yang jatuh 1 Juli, korps Bhayangkara itu masih menyisakan cela dimana-mana. Menurut anggota Komisi III DPR Nasir Jamil (F-PKS), kinerja polisi dari tahun ke tahun tidak banyak berubah, yakni terjebak dengan korupsi di berbagai lini.

“Di hari ulang tahunnya nanti, polisi belum memuaskan. Berbagai lini di tubuh kepolisian berpotensi korup. Dari pelayanan masayarakat, penegakan hukum, pengadaan barang hingga urusan kenaikan pangkat selalu berurusan dengan uang,” kata Nasir Jamil pada diskusi terbatas di Warung Daun, Jl Cikini Raya, Jakarta Pusat, Minggu (26/2010).

Salah satu panelis lain dari Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan data dari tahun 2002 hingga 2009. Data itu menyebut 20 kasus korupsi kelas kakap yang tengah diurus Mabes Polri tetapi mangkrak begitu saja. Bila ditotal, nilai kerugian dari 20 kasus itu saja tidak kurang dari Rp 1.500 miliar.

“Modusnya kalau bukan dengan membiarkan kasus itu berlanjut, ya dengan tebang pilih,” ucap aktivis ICW, Emerson Yuntho pada kesempatan serupa.

Berikut 20 daftar kasus mangkrak yang berhasil dikumpulkan ICW:

1. Kasus PT Jamsostek (2002). Kerugian mencapai Rp 45 miliar. Mantan Dirut
PT Jamsostek Akmal Husein dan mantan Dirut Keuangan Horas Simatupang telah ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

2. Proyek fiktif dan manipulasi data di PT Darma Niaga (2003). Kerugian mencapai Rp 70 miliar. Polisi telah telah tetapkan sebagai tersangka Winarto (direktur utama), Wahyu Sarjono (direktur keuangan), dan Sudadi Martodirekso (direktur agrobisnis). Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

3. Penyalahgunaan rekening 502 (2003). Kerugian mencapai Rp 20,98 miliar. Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom, pernah menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Telah ditetapkan sebagai tersangka mantan Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin, mantan Ketua BPPN Putu Gede Ary Suta,  mantan Ketua BPPN Cacuk Sudaryanto dan Kepala Divisi Bill of Lading (B/L) Totok Budiarso.  Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

4. Karaha Bodas Company (2004).  Kerugian mencapai Rp 50 miliar. Jumlah tersangka ada 20 orang dari pejabat Panas Bumi Pertamina dan pihak swasta. Beberapa dintaranya Robert D. Mac Chunchen, Suprianto Kepala (Divisi Geotermal Pertamina), Syafei Sulaeman (staf Divisi Geotermal Pertamina). Hanya 2 yang telah dilimpahkan ke pengadilan. Selebihnya proses hukum selanjutnya tidak jelas.

5. Kepemilikan rumah mantan Jaksa Agung, MA Rachman (2004).  Rumah senilai 800 juta belum dilaporkan ke KPKPN . Beberapa orang dipanggil sebagai saksi. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

6. Pengadaaan genset di NAD (2004). Kerugian mencapai Rp 40 miliar. Mabes telah tetapkan Wiliam Taylor dan Abdullah Puteh sebagai tersangka. Hanya Wiliam yang dilimpahkan ke pengadilan. Sedangkan Abdullah Puteh, proses hukum selanjutnya tidak jelas.  Puteh hanya dijerat dalam kasus korupsi pengadaan Heli dan divonis 10 tahun penjara oleh pengadilan tipikor.

7. Penyewaan crane atau alat bongkar muat kontainer di PT Jakarta International Container Terminal (JICT) tahun 2005.  Kerugian mencapai Rp 83,7 miliar. Direktur PT Jakarta International Container Terminal Wibowo S Wirjawan telah ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

8. Proyek peningkatan akademik di Departemen Pendidikan Nasional (2005). Kerugian mencapai Rp 6 miliar. Ditetapkan tiga tersangka utama adalah Dedi Abdul Halim, Pimpinan Bagian Proyek Peningkatan Tenaga Akademis di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, dan dua stafnya, yakni Elan Suherlan dan Helmin Untung Rintinton. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

9. Proyek pengadaan jaringan radio komunikasi (jarkom) dan alat komunikasi (alkom) Mabes Polri (2005). Kerugian ditaksir mencapai Rp 240 miliar.  Mabes telah memeriksa mantan Kepala Divisi Telematika Mabes Polri Irjen Pol Saleh Saaf. Mabes juga telah ditetapkan Henri Siahaan sebagai tersangka dan sempat ditahan. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

10. Penyaluran dana fiktif di Perusahaan Umum Percetakkan Uang Republik Indonesia (Peruri) tahun 2005. Kerugian ditaksir mencapai Rp 2,3 miliar.  Tiga orang Direksi Peruri telah ditetapkan sebagai tersangka (M. Koesnan Martono yang menjabat sebagai Direktur Utama, Direktur Logistik Marlan Arif, dan Direktur Pemasaran Suparman). Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

11. Dana vaksinasi dan asuransi perjalanan jamaah haji periode 2002-2005 (2005).  Kerugian ditaksir mencapai Rp 12 miliar. Penyidik telah memeriksa 15 orang saksi. Namun proses hukum selanjutnya tidak jelas.

12. Proyek renovasi Hotel Patra Jasa di Bali (2006).  Kerugian ditaksir mencapai Rp 69 miliar. Polda Metro Jaya menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi Patra Jasa. Selain menetapkan mantan Direktur Utama, Sri Meitono Purbowo atau Tony Purbowo, enam direksi lainnya ditetapkan sebagai tersangka. Namun Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

13. Wesel Ekspor Berjangka (WEB) Unibank yahun 2006.  Kerugian ditaksir mencapai US$  230 juta.  Diduga  melibatkan Komisaris PT Raja Garuda Mas, ST, Proses dilakukan oleh tim gabungan Mabes Polri dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Proses hokum selanjutnya tidak jelas.

14. Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Muara Tawar, Bekasi, Jawa Barat senilai Rp 590 miliar pada tahun 2006.  Mantan Direktur Utama PT PLN Eddie Widiono telah ditetapkan sebagai tersangka. Proses hukum selanjutnya tidak jelas. Eddi Widiono juga dijerat dalam kasus korupsi proyek PLTU Borang, namun kasusnya dihentikan oleh Kejaksaan.

15. BPR Tripanca Setiadana Lampung pada tahun 2008.  Mabes telah tetapkan sebagai tersangka pemilik BPR. Sugiarto Wiharjo alias Alay, Laila Fang (sekretaris pribadi Alay), Yanto Yunus (Kabag Perkreditan BPR Tripanca), Pudijono (Direktur Utama BPR), Indra Prasetya dan Fredi Chandra (staf analisis kredit BPR), Nini Maria (Kasi Administrasi BPR), dan Tri hartono (Bagian Legal BPR). Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

16. Dana Tak Tersangka (DTT) di Provinsi Maluku Utara (2008) senilai Rp 6,9 miliar.  Diduga melibatkan sejumlah pejabat dan mantan gubernur di lingkup pemerintah provinsi Maluku Utara (Malut). Sebelumnya ditangani Polda Malut dan telah menetapkan dua tersangka yakni bendahara di Pemprov Malut bernisial RZ dan Karo Keuangan Pemprov Malut berinisial JN. Proses hukum selanjutnya tidak jelas.

17. Pengadaan jasa konsultan di BPIH Migas (2009).  Dugaan korupsi  pengadaan jasa konsultan di BPIH Migas dengan anggaran sebesar Rp 126 miliar untuk tahun anggaran 2008 dan Rp 82 milyar untuk tahun anggaran 2009, yang diduga dilakukan oleh pejabat dilingkungan BPH Migas.

18. Pengelolaan dana PNBP sebesar Rp 2,4 triliun. Dugaan korupsi di BPH Dirjen Postel Kementerian Kominfo atas pengelolaan dana PNBP sebesar Rp 2,4 triliun yang didepositokan pada bank BRI dan Bank Bukopin yang seharusnya digunakan untuk proyek infrastruktur (Uso) namun justru didepositokan sedangkan proyek diserahkan kepada pihak ketiga (Telkomsel) dengan membayar sewa layanan multimedia.

19. Makelar sejumlah proyek di PT Telkom dan anak perusahaan Telkom (PT telkomsel) (2009). Dugaan korupsi makelar sejumlah proyek di PT Telkom dan anak perusahaan Telkom yaitu PT Telkomsel (sedikitnya 30 proyek) yang bernilai triliunan rupiah sejak tahun 2006-2009 yang mana pekerjaan tersebut banyak tidak diselesaikan tetapi tetap dibayar lunas oleh direksi PT Telkom maupun Telkomsel karena sarat dengan KKN.

20. Pembelian saham perusahaan PT Elnusa di PT infomedia tahun 2009 senilai Rp 300 miliar. Dugaan korupsi atas pembelian saham perusahaan PT Elnusa di PT infomedia yang dimark-up dan diduga dilakukan oleh pejabat di lingkungan PT Telkom sebesar Rp 590 miliar. (*/dtc/din)

Selasa, 29/06/2010 | 08:59 WIB, oleh widjayanto gempar

Tidak ada ALASAN KAPOLDA JATENG untuk tidak segera menetapkan SUKAWI SUTARIP WALIKOTA SEMARANG sbg TERSANGKA KORUPSI………!!!Bagikan
30 Agustus 2009 jam 22:34 | Sunting Catatan | Hapus
Tertuang dalam Laporan Hasil AUDIT INVESTIGASI atas Anggaran Belanja Rutin DPRD dan SEKRETARIAT DPRD Kota semarang. Nomor : S- 4503 /PW11/5/2004 pada tanggal 9 Desember 2004. yang ditandatanganni oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah , SURADJI NIP. 060044963. Berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Kota Besar Semarang tertanggal 28 September 2004.
Di jelaskan dalam KESIMPULAN Hasil AUDIT INVESTIGASI BPKP atas pelaksanaan Dokumen anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Semarang tahun 2003, Diketahui adanya KERUGIAN KEUANGAN NEGARA sebesar 4.160.417.870,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Premi ASURANSI Rp. 1.836.000.000,00
2. Biaya Pemeliharaan Rumah Kediaman Rp. 234.000.000,00
3. Bantuan Fraksi / Bantuan KOMISI Rp. 450.000.000,00
4. Uang SAKU KUNJUNGAN KERJA Rp. 593.731.250,00
5. Bantuan biaya Langganan ( listrik,Air minum, dan Telpun ) Rp. 789.050.000,00
6. Bantuan biaya Langganan BAHAN BAKAR MINYAK ( BBM ) Rp. 187.287.620,00
7. Biaya KURSUS KETERAMPILAN dan JOB TRAINING Rp. 23.112.500,00
8. Dana Sosialisasi UNDANG UNDANG Bidang POLITIK&PERATURAN Rp. 47.236.500,00
________________

J U M L A H Seluruhnya Rp. 4.160.417.870,00

Dalam hasil Pemeriksaan tersebut di jelaskan bahwa : KERUGIAN NEGARA terjadi karena KEBIJAKAN WALIKOTA dan PIMPINAN DPRD Kota Semarang yang tidak ada dasar/ ketentuannya .

Apalagi yang akan dijadikan alasan KAPOLDA JATENG sementara tahapan PENYELIDIKAN dan PENYIDIKAN sdh sesuai dgn ketentuan aturan yang berlaku ,yang tertuang dalam UU tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI dan KUHAP….???? pemeriksaan terhadap SAKSI, TERSANGKA , Alat Bukti bahkan Hasil Audit Investigasi BPKP sdh menemukan adanya KERUGIAN NEGARA sebesar Rp. 4 milyar lebih. Bila mmng KAPOLDA dan PENYIDIK mempunyai BEBAN dalam menuntaskan PERKARA Tersebut sesuai ketentuan aturan Hukum yang berlaku, Sudah sepantasnya KAPOLDA JATENG meniru apa yang dilakukan KAPOLDA JATENG sebelumnya dalam menanganni perkara dugaan KORUPSI yang melibatkan BUPATI KENDAL HENDY BUNDORO. dengan cara meminta kepada KPK. RI mengambil alih penanganan perkara Dugaan TINDAK PIDANA KORUPSI yang melibatkan SUKAWI SUTARIP WALIKOTA SEMARANG dalam kasus penggunaan dana APBD Pemkot semarang yang dikenal dengan perkara Dana ASURANSI DPRD Pemkao semarang. karena sudah memakan waktu terlalu lama hampir 5 tahun. trimakasih , salam. Dari Widjayanto koord GEMPAR JAWA TENGAH.

Selasa, 29/06/2010 | 08:22 WIB, oleh widjayanto gempar

Dugaan KORUPSI yang melibatkan salah Seorang MENTRI pd waktu itu. MANGKRAK stlh diambil alih KEJAKSAAN AGUNG…..!!!Bagikan
Kemarin jam 20:34 | Sunting Catatan | Hapus
Berdasarkan Surat Perintah KEPALA KEJAKSAAN TINGGI Jawa Tengah No : Prinops – 348/0.3/Dek.3/12/2006 tanggal 8 Desember 2005. Dan didukung adanya temuan DATA adanya Dugaan KKN pada KANTOR DINAS PELAYANAN KOPERASI dan UKM PROVINSI JAWA TENGAH.

A. Kesimpulan
Berdasarkan fakta-fakta dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

A.Kasus Perubahan Status Golongan 9 Rumah Dinas Koperasi.

1. Bahwa untuk kasus ini, dapat disimpulkan penerbitan SK Mentri koprasi dan UKM nomor: 182/KEP/M/1999 tangga 12 oktober 1999 perihal perubahan / penetapan status golongan rumah negeri Departemen Koperasi, pengusaha kecil dan menengah provinsi Jateng terhadap 8 rumah negeri golongan I lamam menjadi golongan II baru (6 rumah negeri di Jl. Meranti Timur Dalam IV Nomor 1 s/d 6 dan 1 rumah negeri di Jl. Siblat V Nomor 1 Semarang dan 1 rumah negeri di Jl. Protosari Srondol Semarang), kemudian 1 rumah negeri di Jl. Puspowarno IV Nomor 11 Semarang berdasarkan SK Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 182.1/KEP/M/1999 tanggal 12 oktober 1999 adalah bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni PP Nomor 10 Tahun 1994 tentang rumah negara, dalam Pasal 15 Ayat (1) dinyatakan rumah negara golongan I tidak dapat dialihkan statusnya menjadi rumah negara golongan II maupun rumah negara golongan III.

2. Bahwa Tim untuk sementara berpendapat penyelesaian kasus ini menunggu jawaban dari Menteri Koperasi dan UKM terhadap surat Wakil Gubernur Jateng surat Nomor : 356/246 tanggal 15 desember 2005 perihal peninjauan kembali SK Menteri Koperasi dan UKM tentang penurunan status rumah golongan I menjadi golongan II, pada pokoknya surat tersebut berisi tentang peninjauan kembali SK Menteri Koperasi dan UKM Nomor : 182/KEP/M/X/1999 tanggal 12 oktober 1999 dan Nomor : 182.1/KEP/M/X/1999 tanggal 12 oktober 1999, yang berisi pada pokoknya SK tersebut bertentangan dengan PP Nomor 40 tahun 1994, dan mohon setoran uang negara tersebut dipindahkan ke kas daerah.

B. Masalah Asset Rumah Dinas yang masih dalam proses sewa beli telah dijual belikan kepada pihak ketiga (Sdr. Wakidjo kepada Sdr. Herutomo dan Sdr. M.Affan, kemudian Sdr. Bermawi kepada Sdr. Mantono)

1. Bahwa kasus ini dapat disimpulakan, perbuatan yang dilakukan Sdr. Wakidjo dan Sdr. Bermawi yang telah mengalihkan sebagian tanah yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan berdasarkan sewa beli pada tahun 1999, karena pengalihan ini bersifat ikatan perjanjian jual beli yang mendasarkan kepada perjanjian sewa beli antara Dinas PU Provinsi Jateng dengan Sdr. Wakidjo dan Sdr.Bermawi yang berlaku minimal selama 5 tahun dan maksimal selama 20 tahun, maka ikatan jual beli yang dilakukan kedua orang tersebut secara perdata belum beralih haknya, namun secara pidana sudah dapat dikatakan perbuatan pidana itu sudah selesai ketika Sdr. Wakidjo dan Sdr. Bermawi menerima uang dari pihak ketiga.

2. Bahwa peranan dari Sdr. Edi Sutantoselaku Kakanwil pada waktu itu, yang bersangkutan telah memberikan persetujuan kepada Sdr. Wakidjo maupun Sdr. Bermawi untuk mengalihkan sebagian tanah yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak ketiga, sehingga secara pertanggung jawaban pidana maka Sdr. Edi Sutanto pada waktu itu dapat dikategorikan sebagai membantu terlaksananya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Sdr. Wakidjo dan Sdr. Bermawi.

C. Masalah Asset milik Dinas Koperasi berupa tanah yang terletak di samping kantor dinas koperasi Jl. Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang, yang dijual belikan kepada pihak ketiga (Sdr. Soekarno kepada Sdr. Hadi Harsono).

1. Bahwa Sdr. Ign. Soekarno tidak berhak atas tanah negara milik Dinas Koperasi Provinsi Jateng tersebut, Sdr. Ign. Soekarno hanya mendapat ijin membangun rumah diatas negara dari Pemkot Semarang tahun 1987, tetapi oleh yang bersangkutan tanah negara tersebut dijual / dioper alihkan haknya kepada Sdr. Hadi Harsono di hadapan Notaris (Sdr. Muhammad Turman).
2. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Ign. Soekarno (Mantan Kasubbag Umum) Tim penyelidik berpendapat berdasarkan data dan fakta / keterangan yang diperoleh untuk Sdr. Ign. Soekarno dapat dikenakan Pasal 2 UU Nomor 31 Thahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Jo. 10 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. SARAN / TINDAK
Berdasarkan data dan fakta yang ada maka dapat dilakukan saran / tindak sebagai berikut :

1.Masalah Perubahan Status Golongan 9 Rumah Dinas Koperasi :
Bahwa unutk penyelesaian kasus ini, Tim Penyelidik berpendapat menunggu jawaban dari Menteri Koperasi dan UKM terhadap surat Wakil Gubernur Jateng tersebut.

2.Masalah Asset Rumah Dinas yang masih dalam proses sewa beli telah dijual belikan kepada pihak ketiga (Sdr. Wakidjo kepada Sdr. Herutomo dan Sdr. M.Affan, kemudian Sdr. Bermawi kepada Sdr. Mantono):
Bahwa untuk penyelesaian kasus ini karena ada kaitan dengan status golongan 9 rumah dinas tersebut, Tim Penyelidik masih menunggu jawaban tertulis dari Menteri Koperasi dan UKM, apabila SK Menteri Koperasi tersebut dicabut atau dibatalkan maka sewa beli rumah dinas tersebut batal demi hukum.

3.Masalah Asset milik Dinas Koperasi berupa tanah yang terletak disamping kantor Dinas Koperasi JL. Sisingamangaraja Nomor 5 Semarang, yang dijual belikan kepada pihak ketiga (Sdr. Soekarno kepada Sdr. Hadi Harsono):
Bahwa untuk kasus ini Tim Penyelidik berpendapat cukup bukti awal untuk ditingkatkan ke tahap penyelidikan dengan calon tersangka Sdr. Ign. Soekarno (Mantan Kasubbag Umum) dengan sangkaan melanggar ketentuan Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. 10 huruf a UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selasa, 29/06/2010 | 08:20 WIB, oleh widjayanto gempar

Penangannan DUGAAN KORUPSI Mantan KAPOLRES TEGAL apa di PETIESKAN…..??? Koq lom nyampe ke Jaksa Penuntut Umum….???Bagikan
25 Mei 2010 jam 7:29 | Sunting Catatan | Hapus
Penangannan perkara KORUPSI yang MANGKRAK tidak hanya di MABES POLRI….Di POLDA JATENG pun terjadi dan terkesan telah terjadi PEMBUSUKAN HUKUM….!!!

Di awali dengan dikeluarkannya NOTA DINAS dgn No. Pol. : B/ND- 128.III/2009/Bid Propam. yang ditujukan kepada Karo Pers POLDA JATENG.
Perihal : Perkara yang berkaitan dengan TERPERIKSA Akbp. AGUSTIN HARDIYANTO ,SHMH MM.
1. Rujukan Telegram KAPOLRI No. Pol. : TR/148/III/2009 tanggal 17 Maret 2009 perihal Kepastian penghadapan AKBP Drs. AGUSTIN … Lihat SelengkapnyaHARDIYANTO, SH MH MM Mantan Kapolres Tegal Polwil Pekalongan.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada Ka bahwa saat ini AKBP Drs. AGUSTIN HARDIYANTO, SH MH MM < Mantan Kapolres Tegal Polwil Pekalongan > dugaan pelanggaran Disiplin masih dalam proses PENYIDIKAN Subdit Provos Bid Propam sebagaimana laporan Polisi sebagai berikut :

a. Laporan Polisi No. Pol :LP/29/II/2009/Bid Propam tanggal 25 Frebuari 2009 perihal penyalah gunaan wewenang berkaitan dengan anggaran DIPA dan Non DIPA, sedang ditanganni sesuai surat perintah Kapolda Jateng No. Pol : Sprin /276/II/2009 tanggal 26 Februasi tentang Penyelidikan dan Pemeriksaan dugaan terjadinya perkara pelanggaran disiplin yang melibatkan TERPERIKSA AKBP Drs. A. HARDIYANTO, SH MH MM.
b. Laporan Polisi No. Pol : LP/31/III/2009/Bid Propam tanggal 16 Maret 2009 perihal Membuat opini negatif terhadap rekan kerja, pimpinan dan kesatuan.
c. Laporan Pol. No. Pol : LP/32/III/2009/Bid Propam tanggal 16 maret 2009 perihal menguasai barang dinas yang bukan peruntukan baginya.
3. Demikian harap menjadi maklum.
Semarang , 23 Maret 2009

Kabid Propam Polda Jateng, KOMBES POL Drs. BUDI WASESO.

Perkara tersebut sudah ditangani ketingkat PENYIDIKAN di Reskrim Polda Jateng tertuang dalam Nota Dinas No.Pol. : B/ND-258/V/2009/Reskrim , Perihal : Laporan hasil Pelaksanaan tugas penyelidikan Dugaan Korupsi oleh Mantan Kapolres TEGAL AKBP Drs. AGUSTIN HARDIYANTO, SH MH MM.

1. rujukan :

a. Nota Dinas Kabid Propam Polda Jateng No. Pol : R/ND-159/IV/2009/ Bid Propam tanggal 20 April 2009, Perihal pelimpahan perkara a.n.TERSANGKA . AKBP Drs. AGUSTIN HARDIYANTO. SH MH MM.
b. Surat perintah Dir Reskrim Polda Jateng No. Pol : Sprin/35/IV/2009/Reskrim tanggal 21 April 2009.

2. Berdasarkan perihal tersebut diatas, dilaporkan dari hasil penyelidikan dugaan tindak pidana KOROPSI yang dilakukan mantan Kapolres TEGAL AKBP Drs. AGUSTIN HARDIYANTO. SH MH MM sebagai berikut :

a. Dari hasil pemeriksaan/ klarifikasi terhadap para Kabag, Kasat, Kaposek, Bensat, Baur SIM, Baur STNK , Baur BPKB , dan Cek Fisik Polres TEGAL diperoleh keterangan bahwa jumlah dana yang diduga digunakan secara Pribadi oleh Mantan Kapolres TEGAL Drs. AGUSTIN HARDIYANTO, SH MH MMselama menjabat sejak 4 April 2008 s/d 25 Pebruari 2009 sejumlah Rp. 6.683.645.020.00,00-
adapun rinciannya sebagai berikut :
1. DIPA Rutin < Bag.Sat dan Polres > sebesar Rp. 454.610.089,00-
2. DIPA Opsnal Khusus Kepolisian sebesar Rp. 315.405.500,00-

3. APBD Prov. Jateng dan Pemkab. Tegal sebesar Rp. 418.020.000,00-

4. SSB dan Cek Fisik sebesar Rp. 5.459.020.000,00-
Laporan ini ditanda tanganni oleh DIR RESKRIM POLDA JATENG atas nama KOMBES Drs. S. EDI MULYONO, MH. tertanggal 5 Mei 2009.

catatan : Penangannan perkaranya terkesan MANGKRAK…..!!!

Selasa, 29/06/2010 | 08:19 WIB, oleh widjayanto gempar
Catatan Widjayanto Gempar: Penanganan dugaan perkara KORUPSI BUPATI PEMALANG yang…..MANGKRAAAAK…di KEJATI JATENG…..!!!

Catatan Saya|Catatan tentang Saya|Profil Widjayanto
Penanganan dugaan perkara KORUPSI BUPATI PEMALANG yang…..MANGKRAAAAK…di KEJATI JATENG…..!!!Bagikan
26 Mei 2009 jam 10:42 | Sunting Catatan | Hapus

sdh spntsnya kajati jateng segera melayangkan surat permohonan ijin pemeriksaan BUPATI PEMALANG sbg TERSANGKA perkara KORUPSI berkaitan dengan kasus DUGAAN TINTAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BUKU CETAK WAJIB SD/MI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG tahun 2004 – 2005,kepada PRESIDEN RI melalui KEJAKSAAN AGUNG.kesemua itu guna untuk mencari KEPASTIAN HUKUM. permasalahan tsb terungkap berdasarkan surat 1. Laporan dugaan penyelewengan dana APBD tahun 2004/2005 di pemerintah Daerah kabupaten PEMALANG dari SEKRETARIAT KABINET RI dan SPRIN OPS-)%/0.3.22/Dek.3/04/2004.
Dari fakta fakta yang ada :
pada tahun 2004 di kabupaten PEMALANG Pt. BALAI PUSTAKA menawarkan BUKU BUKU pokok/wajib bagi siswa SD/MI dgn nilai Rp.33 milyar, kemudian Dinas Pendidikan kabupaten PEMALANG,mengadakan REKAPITULASI buku buku bagi siswa SD/MI. setelah itu DPRD kabupaten PEMALANG dgn SK No : 172.5/12/Pimp/2003 tanggal 20 Agustus 2003 membuat persetujuan kerja sama pengadaan buku dgn menggunakan anggaran APBD secara MULTI YEAR <2004 – 2005 > ditindak lanjuti dgn SK No: 172.1/II/DPRD/2003 tanggal 30 september 2003 tentang Persetujuan melakukan MOU dgn PT. BALAI PUSTAKA mendahului APBD tahun 2004 degnan menggunakan anggaran sebesar Rp. 26,6 milyar.
Pada tanggal 8 oktober tahun 2003 kepala dinas Pendidikan kabupaten PEMALANG membuat surat kepada BUPATI PEMALANG perihal ijin PENUNJUKAN LANGSUNG degan No : 4252/1051/2003. kemudian dengan No surat : 050/4931/BPP tanggal 9 Oktober 2003 BUPATI PEMALANG memberi ijin pengadaan barang dan jasa melalui PENUNJUKAN LANGSUNG.
Pada tanggal 27 Februari dgn surat keputusan No : 050/251.A/DP Kepala Dinas Pendidikan kabupaten PEMALANG telah menunjuk saudara KARTIJAN sbg PIMPINAN KEGIATAN serta membentuk PANITIA LELANG PENGADAAN BARANG dan JASA.
KARTIJAN selaku Pimpinan Kegiatan dan J. SUNARYO selaku Panitia LELANG tdk melaksanakan tugasnya sebagaimana diatur KEPPRES 80 tahun 2003 tapi langsung membuat Keputusan PENUNJUKAN LANGSUNG PT.BALAI PUSTAKA sbg PENYEDIA BARANG dan JASA.
Sebelum KONTRAK ditandatangani PT. BALAI PUSTAKA telah mengirim buku sebanyak 1.031.544 eksemplar yaitu yang dilakukan pada bulan januari sampai bulan Pebruari 2004 padahal KONTRAK ditandatangani pada tanggal 2 maret 2004 antara KARTIJAN selaku Pimpinan kegiatan dengan HR. SISWADI selaku Dirut Pt. BALAI PUSTAKA. dengan kebutuhan buku sebanyak 1.512.655 eksemplar.
Setelah surat Perjanjian Pemborongan < Kontrak> ditandatangani sisa buku sebanyak 481.111 eksemplar, oleh PT.BALAI PUSTAKA dikirim pada tanggal 4 Maret sampai dengan bulan Juni 2004.
Kemudian KARTIJAN BA selaku Pimpinan Kegiatan menandatangani BERITA ACARA serah terima barang pada tanggal 8 Maret 2004 sebanyak 378.199 eksemplar dengan bukti surat perintah membayar sebesar Rp.6.060.833.000,- dan tanggal 30 April 2004 sebanyak 993.092 eksemplar buku dengan bukti surat perintah membayar sebesar Rp.9.901.526.200,- dan tanggal 23 Juni 2004 sebanyak 1.512.655 eksemplar dengan bukti surat perintah membayar sebesar Rp.5.000.000.000,- yang disesuaikan dengan yang ada pada surat perjanjian Pemborongan pada pasal 6 dan 7.
Ternyata buku buku yang tercantum didalam Kontrak tersebut bukan termasuk buku buku yang sdh TERAKREDITASI sebagaimana yang ditetapkan oleh PUSAT PERBUKUAN NASIONAL DEPDIKNAS dan buku buku tersebut tdk DIKENAL di PUSAT PERBUKUAN NASIONAL.
Pengadaan barang berupa buku buku pada Dinas Pendidikan kabupaten PEMALANG tanpa melalui PROSEDUR yang benar yaitu :
A. Dengan nilai lebih dari Rp. 50.000.000,- pengadaan dilakukan dengan cara PENUNJUKAN LANGSUNG.
B. Tidak dibuatkan Harga Pedoman Sendiri <HPS>
C. Terjadi Mark Up harga.
D. Buku sudah dikirim sebelum KONTRAK ditandatangani.
E. Tidak dilakukan NEGOSIASI HARGA.

Permasalahan tersebut diatas dapat dijadikan dasar untuk menetapkan BUPATI PEMALANG sbg TERSANGKA, krn adanya PENYIMPANGAN PENYIMPANGAN tersebut patut diduga NEGARA di RUGIKAN sebesar Rp.21.587.269.100,- ( Rp.5.000.000.000,- belum dibayarkan ke Pt. BALAI PUSTAKA) dari temuan data tersebut maka pengadaan buku teks wajib SD/MI oleh DINAS PENDIDIKAN kabupaten PEMALANG patut di kategorikan sbg TINDAK PIDANA KORUPSI. trmksh, salam. dari WIDJAYANTO koord GEMPAR JATENG.

— Pada Ming, 26/4/09, Widjayanto Gempar <koord.gempar_jawatengah@yahoo.co.id> menulis:

RE:Inilah 20 Kasus Korupsi yang Mangkrak di Mabes Polri
Selasa, 29/06/2010 | 08:17 WIB, oleh widjayanto gempar

Contohnya ini :
19 Mei 2009
Mantan Kapolres Tegal Didesak Dipecat
SEMARANG – Kasus dugaan korupsi mantan Kapolres Tegal AKBP Drs Agustin Hardiyanto SH MH MM, rupanya mendapat perhatian luas dari kalangan LSM anti korupsi. KP2KKN Jateng dalam rilisnya mendesak Kapolda serius mengungkap kasus yang memalukan citra kepolisian tersebut dan memecat Agustin. Sedangkan Gempar memilih langsung mengirim surat kepada Kapolri.

Koordinator KP2KKN Jateng, Jabir Alfaruqi mengatakan, untuk memudahkan penyidikan, Kapolda harus menonaktifkan anak buahnya tersebut. Dan jika kemudian terbukti bersalah, oknum polisi tersbeut haruslah dipecat dari kesatuan.

Kapolda juga diharapkan gentle untuk tidak menutup-nutupi kasus tersebut. “Justru kalau ditutupi masyarakat akan semakin mengecam, lebih baik gentle, digelar dijelaskan bagaimana kronologisnya sehingga masyarakat tahu bahwa yang buruk hanya oknum bukan semua polisi,” katanya.
Sedangkan, Koordinator Gempar, Widjayanto mengatakan akan mengirimkan surat kepada Kapolri Jenderal Bambang Dahuri dan Kapolda Jateng Irjen Pol Drs. Alex Bambang Riatmodjo. Inti dari surat tersebut adalah meminta Kapolri untuk mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut.

Widjayanto juga meminta Kapolda untuk membuka ke publik penanganan perkaranya. Ia yakin kapolda mengetahui karena telah mendapatkan telegram langsung dari Kapolri soal tindakan-tindakan indisipliner yang dilakukan oleh Agustin Hardiyanto yang juga mantan Kapolresta Semarang Timur ini.
Sedangkan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Novel Ali mengungkapkan, jika ternyata pelanggaran yang dilakukan mantan Kapolres Tegal itu sudah naik dari propam ke tingkat reskrim, dalam hal ini Satuan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrim Polda Jateng, berarti perkara itu bukan cuma masalah serius, melainkan superserius.

Novel memberi apresiasi terhadap Kapolda yang telah serius menangani perkara itu. Ia juga berharap supaya Polda Jateng bersedia mempublikasikan hasil penyidikan yang dilakukan, supaya publik dapat mengetahui perkembangan penindakan yang dilakukan.
“Sudah barang tentu akan ada tindakan sesuai kewenangan Polri. Di Polri kan ada mekanisme internal. Mekanisme ini pasti akan efekif. Sebab memang salah satu prioritas Polri ialah memberantas korupsi di tubuh sendiri. Selain itu merupakan tindak pidana, juga bertentangan dengan grand strategy Polri 2005-2025,” ujarnya.

Rujukan telegram Kapolri tersebut bernomor TR/148/III/2009 tertanggal 17 Maret 2009 tentang kepastian penghadapan AKBP Drs. Agustin Hardiyanto, SH, MH, MM yang dalam telegram itu menyatakan bahwa saat ini AKBP Drs Agustin Hardiyanto SH MH MM (mantan Kapolres Tegal Polwil Pekalongan) diduga melakukan pelanggaran disiplin dan saat masih dalam proses penyidikan Subbid Provost Bid Propam sebagaimana laporan polisi No. Pol : LP/29/II/2009/Bid Propam tanggal 25 Februari 2009.

Laporan tersebut perihal dugaan penyalahgunaan wewenang berkaitan dengan anggaran DIPA dan non DIPA. Untuk kasus tersebut saat ini sedang ditangani Polda Jateng sesuai Surat Perintah Kapolda Jateng No. Pol. : SPRIN/276/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang penyelidikan dan pemeriksaan dugaan terjadinya perkara pelanggaran disiplin yang melibatkan AKBP Drs. Agustin Hardiyanto, SH, MH, MM.

Selain laporan tersebut, rujukan penanganan kasus tersebut juga berdasarkan laporan polisi dengan nomor : LP/31/III/2009/Bid Propam tertanggal 16 Maret 2009 perihal membuat opini negatif terhadap rekan kerja, pimpinan dan kesatuan. Juga laporan polisi No. Pol. : LP/32/III/2009/Bid Propam tanggal 16 Maret 2009 perihal menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukan baginya. Semua laporan tersebut ditanda tangani oleh Kabid Propam Polda Jateng Kombes Pol Drs.Budi Waseso pada tanggal 23 Maret 2009.
“Dari semua laporan tersebut, Kapolda telah memerintahkan kepada jajaran Reskrim Polda Jateng untuk melakukan penyelidikan. Dan jajaran Reskrim telah melakukan perintah tersebut dan telah melaporkannya kepada Kapolda perihal laporan hasil pelaksanaan tugas penyelidikan dugaan korupsi oleh Mantan Kapolres Tegal AKBP Drs. Agustin Hardiyanto SH, MH, MM,” ujar Wijayanto kepada Koran ini kemarin.

Pelaksaan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan lanjut Wijayanto berdasarkan Surat Perintah Dir Reskrim Polda Jawa Tengah No. Pol. : Sprin/35/IV/2009/Reskrim tanggal 21 April 2009, hasil penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Mantan Kapolres Tegal ditemukan adanya penyelewengan dana semenjak AKBP Agustin Hardiyanto menjabat sebagai Kapolres Tegal 4 April 2008 hingga 25 Februati 2009.

Temuan penyelewengan itu setelah melakukan pemeriksaan atau klarifikasi terhadap para Kabag, Kasat, Kapolsek, Bensat, Baur SIM, Baur STNK, Baur BPKB dan Ba Cek Fisik Polres Tegal. Dan penyelewengan dana itu diketahui digunakan secara pribadi oleh mantan Kapolres Tegal Drs. Agustin Hardiyanto, SH, MH, MM tersebut.
Dugaan penyelewengan dana tersebut meliputi DIPA rutin (Bag. Sat dan Polsek) sebesar Rp 454.610.089,-, DIPA Opsnal khusus kepolisian sebesar Rp. 315.405.500,-, APBD Provinsi Jawa Tengah dan Pemkab Tegal sebesar Rp. 418.764.760,-, SSB dan Cek Fisik sebesar Rp. 5.459.020.000,- dan total jumlah keseluruhan yang diduga di selewengkan sebesar Rp. 6.683.645.678,- (Rp 6.6 Milyard). Laporan tersebut ditandatangani langsung oleh Dir Reskrim Kombes Pol Drs. Edi Mulyono.

Dengan temuan penyelewengan dana tersebut, Wijayanto mendesak kepada Kapolri dan Kapolda untuk menindak sesuai hukum yang berlaku dan disosialisasikan ke publik secara transparan karena tindak tersebut dilakukan oleh pejabat publik. Selain itu tindakan dugaan korupsi itu sangat merugikan anggota polisi pada umumnya dan Polres Tegal pada khususnya.
“Karena mereka tidak dapat menerima hak sebagaimana mestinya. Apabila berkelanjutan akan mengakibatkan berkurangnya semangat kerja khususnya dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Untuk itu, kami meminta kepada Kapolri dan Kapolda Jateng untuk menyelesaikannya secara tuntas sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan diharapkan uang tersebut bisa dikembalikan dan diperuntukkan sebagaimana mestinya,” pungkas Wijayanto.

Sementara itu terpisah, Kapolda Jateng Irjen Pol Drs. Alex Bambang Riatmodjo kepada wartawan mengatakan bahwa setiap warga Negara tidak ada perbedaan di mata hukum, untuk itu setiap pelanggaran baik yang dilakukan oleh masyarakat atau pun anggotanya sendiri akan dicermati dan ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan khusus untuk kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Mantan Kapolres Tegal AKBP Drs. Agustin Hardiyanto, SH, MH, MM pihaknya akan serius menanganinya.
“Kami juga akan melakukan koreksi internal ke dalam dengan ketentuan dan aturan Polri, dan kami akan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Kapolda kepada wartawan kemarin.
Kapolda menegaskan pihaknya masih melakukan pendalaman dan masih melihat perkembangannya. Wartawan diminta menunggu hasil penyelidikannya. “Kita masih melakukan pendalaman dan melihat hasil pemeriksaan, tunggu saja,” pungkasnya. (Radar Pekalongan)

Yusril Jangan Gertak untuk Barter Kasus

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 02/07/2010 | 11:55 WIB Yusril Jangan Gertak untuk Barter Kasus

Jakarta – Pengamat Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Tubagus Januar Soemawinata menyarankan, mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang juga mantan Mensesneg, Yusril Ihza Mahendra tidak sekedar melontarkan gertak sambal dengan mengancam akan membongkar kasus Century dan sebagainya, apabila dirinya dijerat hukum oleh pihak Kejaksaan Agung dalam pemerintahan Presiden SBY.

“Mestinya kalau mau membuka kasus Century, buka saja! Tak perlu berkoar-koar atau ancaman melulu. Jangan-jangan Yusril takut dihukum apabila terbukti bersalah dalam kasus Siminbakum, sehingga dia mengancam duluan agar aparat hukum tidak berani menahan Yusril, akibat SBY takut ancaman kasus Century akan dibongkar. Kalau yang model begini ini namanya Yusril membuka barter kasus. Dia minta ‘selamat’ dan sebagai kompensasinya, rezim penguasa juga selamat,” tegasnya di Unas, Jakarta, Jumat (2/7/2010).

Menurut Tubagus Januar, mestinya Yusril dengan gentlemen berani menantang siapa yang bersalah harus dihukum. Sebab, siapa pun yang menjadi pemimpin atau pernah menjadi pemimpin harus tetap wajib mempertanggungjawabkan jabatannya. “Yusril harus jentel, tak perlu takut dipenjara. Bongkar saja skandal Century, kasus Hilton dan lainnya, apabila mengetahui ada unsure korupsi di situ. Berdosalah dia kalau mengetahui ada perbuatan jahat tetapi dia menyembunyikannya,” tutur mantan aktivis ini.

Januar menambahkan, Yusril yang memiliki latar belakang ahli hukum mestinya harus menjadi pionir penegakan hokum di Indonesia yang kini terkesna tebang pilih dan letoy. “Yusril harus berani mengorbankan diri sendiri untuk kemanfaatan umat. Sebagai pahlawan yang berani menjadi berkorban untuk menegakkan kebenaran, dia akan dikenang sepanjang masa. Sebaliknya, apabila dia barter kasus dan cari selamat bersama rezim penguasa, maka namanya akan tercoreng dalam sejarah,” tutur paranormal asal Banten ini.

Sebagaimana diberitakan, Yusril Ihza Mahendra menangkap sinyal politis dalam penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam proyek Sisminbakum (Sistim Administrasi Badan Hukum) saat dirinya menjabat Menteri Hukumd an HAM. Pentolan Partai Bulan Bintang (PBNB) ini pun dengan lantang mengatakan tak ingin menjadi yang “dikorbankan” dalam kasus tersebut.

Sejumlah kasus, seperti kasus Bank Century dan kasus Hotel Hilton, siap dibukanya. Yusril mengaku punya “kartu truf”. Jaksa Agung Hendarman Supandji pun dilaporkannya ke polisi karena dugaan jabatan yang diembannya sudah kadaluwarsa. Akibatnya, peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah meminta, Yusril sebaiknya tak hanya mengeluarkan “ancaman”.

Menurutntya, pernyataan-pernyataan Yusril mengenai sejumlah kasus yang diketahuinya harus segera diungkapkan jika bertujuan demi penegakan hukum. Kasus yang sempat diucapkan Yusril untuk dibongkar adalah kasus Century dan sengketa tanah Hotel Hilton yang kini berubah nama jadi Hotel Sultan. “Yusril jangan hanya bicara. Beberapa hari belakangan, dia kan mengancam akan buka kasus Jaksa Agung. Jangan hanya bicara dan mengancam,” kata Febri, Jumat (2/7/2010), seperti dilansir situs Kompas. “Kalau tidak segera membuka ke publik, sesungguhnya hukum sedang dibajak dengan praktik barter perkara,” imbuhnya.

Febri khawatir, ancaman-ancaman yang dilontarkan mantan Menteri Sekretaris Negara itu hanya membuka peluang barter perkara dengan pihak-pihak yang disebutnya. “Buka saja kalau tahu kasus lain yang berkaitan dengan Jaksa Agung dan Kejaksaan Agung. Ini kesempatan bagi masyarakat luas untuk mengetahui skandal-skandal besar,” seru aktivis ICW. (*/jpc/ira)

Yusril Laporkan Jaksa Agung ke Polri

lokasi: Home / Berita / FOKUS / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 01/07/2010 | 13:32 WIB Yusril Laporkan Jaksa Agung ke Polri

Jakarta – Tersangka kasus korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Yusril Ihza Mahendra tiba di Mabes Polri. Mantan Mensesneg dan Menkumham ini melaporkan Jaksa Agung Hendarman Supandji menyusul insiden satu jam tertahan di gedung Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Saya ke sini mau melaporkan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Ia melakukan tindakan ilegal dengan memberikan perintah-perintah dengan memanfaatkan jabatannya,” kata Yusril.

Yusril tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (1/7/2010) sekitar pukul 11.50 WIB. Yusril didampingi Ali Muchtar Ngabalin dan M Assegaf.

Menurut dia, Hendarman melakukan kesewenang-wenangan dalam menyidik orang, mencekal dan menuntut orang yang tidak bersalah. “Harusnya jabatan dia habis pada tahun 2009, dan hingga sekarang belum ada masa perpanjangan. Kami tidak terima perlakuan itu,” ujar Yusril.

Yusril Lapor Perbuatan Tak Menyenangkan
Setelah hampir satu jam tertahan di gedung Kejakasaan Agung, Yusril Ihza Mahendra akhirnya diperbolehkan keluar. Tak terima atas perlakuan yang didapat, tersangka kasus dugaan korupsi Sisminbakum ini pun segera melapor ke Mabes Polri. “Perbuatan tidak menyenangkan,” kata Yusril di Kejagung, Jl Sultan Hassanudin, Jaksel, Kamis (1/7/2010).

Sebelumya, saat ingin keluar gerbang Kejagung, Yusril dihadang provost yang bertugas di Kejaksaan. Namun demikian, Yusril belum menjelaskan siapa yang akan ia laporkan. “Anda datang saja sendiri ke Mabes (Polri),” kata Yusril kepada wartawan.

Yusril bersama-sama pengacara dan rekannya langsung menuju Mabes Polri. Sebelumnya, mantan Menteri Kehakiman dan HAM ini tidak mau diperiksa oleh jaksa penyidik. Ia mengakui sudah memberikan alasan penolakan kepada penyidik.

Yusril Dihadang di Kejagung
Mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra tiba-tiba diblokade dan tidak bisa keluar dari Kejaksaan Agung. Yusril marah dan tidak terima dengan perlakuan itu. “Ini apa-apaan! Saya kan tamu, kenapa harus seperti ini? Apa alasan mereka!” kata Yusril geram sambil memegang rokok, di Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta, Kamis (1/7/2010).

Mobil Yusril kini terparkir di dekat pos pengamanan pintu belakang Kejagung menuju daerah Bulungan. Yusril masih bersama dengan pengacara Maqdir Ismail, adiknya Yusron Ihza Mahendra dan politisi PBB Ali Muchtar Ngabalin.

Sebelumnya, provost Kejagung menutup paksa gerbang keluar Kejagung dan menggemboknya. Hal ini rupanya dilakukan agar Yusril tidak bisa meninggalkan gedung Kejagung.

Gerbang Kejagung Digembok untuk Halangi Yusril
Setelah mobilnya ditahan. Mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra keluar dari mobil dan berjalan menuju gerbang pintu keluar. Provost Kejagung tiba-tiba menutup gerbang untuk memblokade Yusril.

Petugas provost ini tadinya berdiri di depan mobil Volvo Yusril. Melihat Yusril berusaha pergi dengan berjalan kaki, mereka pun berlari menuju gerbang Kejagung, di Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (1/7/2010).

Mereka langsung menarik gerbang sampai tertutup dan menggemboknya. Yusril pun terkejut atas gerakan tiba-tiba para provost ini. Aksi tutup gerbang ini pun menjadi perhatian para fotografer dan kameramen TV. Yusril yang tidak bisa keluar tampak emosi.

Mobil Yusril Ditahan Tak Boleh Tinggalkan Kejagung
Tak lama berada di dalam Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Yusril Ihza Mahendra dan rombongan keluar. Yusril langsung masuk ke mobil Volvo-nya. Namun, saat mobil itu hendak melaju, 2 provost Kejagung menghalangi dengan berdiri di depan mobil mewah itu.

“Jampidsus belum bisa terima karena Yusril tidak mau diperiksa,” kata salah satu provost, di halaman Gedung Bundar, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (1/7). Mobil yang ditumpangi Yusril pun terpaksa berhenti. Namun mantan Menkum HAM itu tidak keluar dari dalam mobil.

Jampidsus: Yusril Belum Selesai Diperiksa, Wajar Kalau Dicegat
Terkait insiden Yusril Ihza Mahendra dihadang saat akan meninggalkan Kejaksaan Agung (Kejagung), Jampidsus M Amari menilai pencegatan itu wajar karena Yusril belum diperiksa tapi sudah pulang. “Dirdik itu baru mau menghadap saya, tapi dia (Yusril) sudah pergi,” kata Amari di kantornya, Jalan Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (1/7).

Amari mengatakan, Yusril memang dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun penyidik Kejagung sama sekali belum meminta keterangan kepada mantan Menkum HAM itu. “Kalau orang dipanggil untuk diperiksa, belum selesai wajar dong. Jangan pergi dulu, apa maksudnya,” kata Amari.

Namun akhirnya Yusril ‘dilepaskan’ setelah menelepon Amari. “Akhirnya Yusril telepon saya bahwa dia tidak siap diperiksa dan dimohon panggilan kedua,” katanya. “Kalau begitu saya enak, dia tadi pergi bukan melarikan diri,” lanjut Amari. (*/dtc/tt)

Yusril Ancam Buka-bukaan Soal Century

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 01/07/2010 | 13:23 WIB Yusril Ancam Buka-bukaan Soal Century

Jakarta – Kejaksaan Agung menetapkan mantan kuasa pemegang saham PT Sarana Rekatama Dinamika, Hartono Tanoesudibyo dan mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Tetapi Yusril tidak tinggal diam, ia membantah dirinya terlibat dugaan korupsi Sisminbakum seperti yang dituduhkan jaksa. Lebih jauh ia pun bertekad untuk mengungkap skandal Century dan Hilton.

Menurut sahabat Yusril MS Kaban, kasus yang saat ini menimpa Yusril sebetulnya adalah trik politik untuk mengorbankan Yusril. Ia pun menilai Yusril tidak bersalah dalam kasus ini. “Saya yakin kalau Yusril tidak bersalah dalam kasus ini. Ini mungkin trik politik untuk mengorbankan Pak Yusril,” kata Kaban.

Lebih jauh ia pun heran dan bertanya mengapa kasus Sisminbakum baru dipersoalkan saat ini. Sebab, kebijakan Sisminbakum telah dikeluarkan saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan diresmikan oleh Megawati Soekarnoputri sebagai wapres. Sebab itu Kaban menilai menilai kasus ini janggal. “Ini ada yang aneh, sudah 12 tahun berjalan baru bisa diadili. Kenapa diadili di zaman SBY. Ketika zamannya Gus Dur, Jaksa Agungnya Pak Hendarman Supandji dan tidak ada masalah dengan Sisminbakum, imbuhnya.

Yusril pun tidak tinggal diam. Sebagai orang yang mengerti tata hukum negara, mantan Mensesneg dan Menkumham, ia merasa mengerti persoalan politik yang saat ini menimpa dirinya. Ia pun mengungkapkan kepada media bahwa ia akan membongkar skandal Century dan juga kasus Hilton seperti yang ia ketahui.

“Kita akan habisi. Prinsip saya, mati satu, mati semua. Saya akan bongkar semua yang saya tahu. Sebelum ada kasus Century, saya sudah tahu. Sebelum soal tanah hotel Hilton mencuat, saya sudah tahu,” ujar Yusril saat ditemui wartawan di kantor hukum Yusron Ihza Mahendra, Gedung Citra Graha, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (30/6/2010).

Menurut Yusril, kasus Sisminbakum yang menimpa dirinya lebih bermotif politik. Banyak pihak yang ingin menjatuhkan dan menghabisi karir politiknya. Ia pun menduga, ia dijadikan tersangka usai 5 anggota DPR dari partai besar menghadap Jaksa Agung. Pertemuan itu, menurutnya guna mendesak Jaksa Agung Hendarman Supandji untuk menetapkan dirinya menjadi tersangka. (boy)

DPR Harus Dorong Yusril Bongkar Kasus Century & Hilton

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 02/07/2010 | 13:39 WIB DPR Harus Dorong Yusril Bongkar Kasus Century & Hilton

Jakarta – Mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra mengancam akan membongkar dugaan kasus korupsi Century dan Hotel Hilton karena ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Sisminbakum. Tindakan Yusril patut didukung oleh DPR.

“Wah bagus sekali (jika Yusril mau bongkar kasus Century dan Hotel Hilton). Masyarakat dan Komisi III tentu harus mendukung Yusril,” ujar pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Rudy Satriyo, Jumat (2/7/2010).

Menurut Rudy, semakin buka-bukaan, itu yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Meski demikian, Yusril harus mempunyai bukti kuat jika akan membongkar kasus itu. “Tunjukkan bukti ke publik,” saran Rudy.

Rudy menambahkan, Yusril bisa disebut sebagai whistle blower (peniup peluit), seperti halnya mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji (yang membongkar kasus yang diduga melibatkan pejabat tinggi Kepolisian). Karena itu bisa saja Yusril mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Yusril menolak diperiksa Kejaksaan pada Kamis 1 Juli kemarin dan balik menuding Jaksa Agung Hendarman Supandji sebagai pejabat ilegal karena belum dilantik Presiden SBY. Yusril juga mengancam akan membongkar kasus Century dan Hotel Hilton yang diketahuinya.

“Kita akan habisi. Prinsip saya, mati satu, mati semua. Saya akan bongkar semua yang saya tahu. Sebelum ada kasus Century, saya sudah tahu. Sebelum soal tanah Hotel Hilton mencuat, saya sudah tahu,” ujar Yusril di kantor hukum Yusron Ihza Mahendra, Gedung Citra Graha, Jl Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (30/6/2010) lalu. (*/dtc/din)

03
Jul
10

Pemilu 2014 : Gubernur Jawa Tengah Tolak TNI Nyoblos

Lawan SBY, Gubernur Jateng Tolak TNI Nyoblos

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 26/06/2010 | 11:59 WIB Lawan SBY, Gubernur Jateng TolakTNI Nyoblos

Semarang – Mantan Pangkostrad Letjen TNI Bibit Waluyo yang kini menjabat Gubernur Jateng secara tegas menolak wacana Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki hak pilih dalam Pemilu. Jika TNI boleh nyoblos, maka akan menimbulkan konflik kepentingan politis di dalam tubuh TNI.

“TNI sebagai alat negara tidak dibawa kesana kemari. TNI tidak bisa dibawa ke kanan maupun ke kiri. TNI tetap netral sebagai alat negara” kata Bibit Waluyo, Jum’at (25/6).

Menurut Bibit Waluyo, TNI harus tetap netral dan tidak usah mengikuti pihak-pihak berkepentingan yang membujuk agar mereka bisa menggunakan hak pilih pada Pemilu 2014 mendatang. “Jangan ikuti orang-orang yang nggak bener. Sampai kapanpun TNI harus netral,” katanya.

Dikatakan Bibit Waluyo, wacana TNI memiliki hak pilih justru membuat TNI terpecah belah. “Bayangkan kalau tidak netral. Misalnya saya masuk PDIP, Wagub masuk Demokrat, lalu asisten masuk Golkar. Nanti kalau diharuskan rapat, asisten ternyata tidak bisa karena ada urusan partai,” ujar Bibit mencontohkan. (Py)

Jika TNI Ikut Pemilu, Bisa Timbul Perpecahan

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 30/06/2010 | 12:12 WIB Jika TNI Ikut Pemilu, Bisa Timbul Perpecahan

Jakarta – Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasiona (Lemhanas) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar tidak setuju dengan wacana pengembalian hak pilih Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemilu. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan prinsip netralitas TNI.

“Kalau ikut pemilu, dia bisa berpihak dan dimanfaatkan kepentingan politik, dan ini berpotensi menimbulkan perpecahan,” kata Agum Gumelar.

Hal itu dia katakan  di sela-sela acara ‘Seminar Nasional Pembangunan Kawasan Perbatasan’ yang diselenggarakan Lemhanas di Hotel Sultan, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (30/6/2010).

Agum menjelaskan, prajurit TNI adalah alat negara untuk mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai pengaman seluruh masyarakat, sudah selayaknya TNI netral dalam politik. “TNI tidak bisa berpihak,” tegas Agum lagi.

Meski muncul berbagai kritikan, namun pihak Partai Demokrat tetap ngotot agar hak pilih TNI/Polri dipulihkan. Partai Demokrat (PD) termasuk yang mendukung agar TNI dan Polri kembali diberikan hak pilih. PD meminta semua pihak mempercayai TNI/Polri untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu.

“Menurut kami anggota TNI/Polri sudah saatnya dipercaya untuk bisa menggunakan hak pilihnya secara dewasa dan demokratis,” kata Ketua Umum PD Anas Urbaningrum kepada wartawan pada acara ‘Konsolidasi Kader Demokrat Bali‘ di Hotel Nirmala, Jl Mahendradata, Denpasar, Rabu (30/6/2010).

Menurut Anas, sebetulnya di UU Pemilu 2004 dan 2009 status TNI/Polri sudah dipulihkan. Tapi di ketentuan peralihan, anggota TNI Polri belum menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2004 dan 2009. Artinya ini soal waktu. Hanya saja, menurut Anas, hak pilih TNI/Polri diatur sehingga tidak menimbulkan penafsiran berbeda.

“Tentu harus diatur secara spesifik dan detail agar ini betul-betul hak memilih saja, bukan dimaknai yang lain,” ujarnya.

Anas meminta DPR saat membahas UU Pemilu perlu menanyakan, mengklarifikasi dan mengkonfirmasi pada Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan apakah TNI/Polri Sudah siap menggunakan hak pilih pada 2014. “Kalau siap, tentu tidak ada halangan untuk dituangkan dalam ketentuan UU Pemilu,” katanya.

Hanya saja ia mengingatkan, jika TNI/Polri belum siap maka tidak bisa dipaksakan untuk menggunakan hak pilih. “Kalau belum jangan dipaksakan. Kebijakan setiap negara bebeda. Ada yang melarang tentara ikut Pemilu, ada yang biasa saja, ada yang diatur ketat. Indonesia posisinya di  tengah. Ini sekaligus tanda bahwa anggota TNI bekerja di bawah supremasi sipil,” jelasnya.(*/dtc/red)

Dahulukan Reformasi TNI/Polri Ketimbang Hak Pilih

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 27/06/2010 | 22:20 WIB Dahulukan Reformasi TNI/Polri Ketimbang Hak Pilih

Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar HR Agung Laksono menilai, pengembalian hak pilih TNI/Polri belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Ia meminta pemerintah lebih dulu mengutamakan hal-hal pokok yang belum dilakukan atau didapat TNI/Polri.

“Hanya tinggal waktu saja, saya setuju. Tapi jangan sekarang. Utamakan yang pokok dulu, reformasi TNI/Polri, anggaran, alutsista, kesejahteraan, baru hak politik,” kata Agung Laksono kepada wartawan di Jakarta, Minggu (27/6/2010).

Agung mengatakan pendapatnya itu juga merupakan sikap Partai Golkar. “Jangan dipaksakan, jangan buru-buru, termasuk jangan (di pemilu) 2014 dulu,” kata pentolan Golkar yang menjadi Meko Kesra kabinet SBY ini.

Menurut Agung, butuh waktu 10 sampai 15 tahun untuk mengembalikan hak pilih TNI/Polri. Dalam jangka waktu itu diharapkan hal-hal pokok yang menjadi prioritas TNI/Polri dapat dilakukan, termasuk dalam hal kesejahteraan. “Kalau sudah sejahtera, mereka pasti tidak akan berpihak,” tutur mantan Ketua DPR.

Sebelumnya, sejumlah fraksi besar di DPR mulai menyepakati realisasi pemulihan hak pilih bagi anggota TNI/Polri untuk Pemilu 2014. Namun sebagian lagi masih meragukan netralitas dan independensi anggota TNI/Polri dari pimpinannya yang mungkin berpihak kepada kontestan tertentu.

“Ketaatan TNI itu terhadap komando sangat kental, apalagi ditengah demokrasi yang belum matang,” ujar anggota Komisi I DPR dari FPDIP Sidharto Danusubroto dalam diskusi “Bila TNI Diberi Hak Pilih” di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (26/6).

Hal lain yang juga dia nilai rawan terhadap independensi anggota TNI/Polri adalah fakta Presiden RI juga atasan tertinggi dari Panglima TNI dan Kapolri. Layaknya jalur komando dari seorang atasan kepada bawahannya, maka sangat patut Presiden RI memberikan ‘perintah yang mengarah ke kontestan tertentu pemilu’ kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk diteruskan kepada jajaran masing-masing. “Kalau di Indonesia seorang pemimpin TNI berbeda dengan pilihan politik Presidennya, kira-kira karirnya akan selesai,” sambung Sidharto.

Potensi kerawanan tersebut dinilainya tidak sebanding dengan konsekwensi penambahan anggaran pengadaan logistik Pemilu terkait bertambahnya jumlah pemilih. Maka salah-salah pemulihan hak pilih bagi anggota TNI/Polri akan menjadi pemborosan uang negara dibanding pendewasaan politik.

Resiko demikian bahkan sudah menjadi perhatian negara-negara Amerika Latin yang kurang lebih situasinya sama dengan Indonesia. Bahkan banyak negara Eropa yang iklim demokrasinya jauh lebih mapan dibanding Indonesia memilih tidak memberikan hak politik kepada anggota militer mereka.

“Hanya beberapa di Uni Eropa yang memberikan hak pilih kepada tentara mereka. Pemilu di Indonesia masih sangat mahal biayanya dan akan semakin mahal kalau jumlah pemilihnya ditambah tanpa ada jaminan independensi,” ujar Sidharto, mantan Kapolda Jabar yang juga mantan Ajudan Presiden Soekarno.

Sementara itu, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) keberatan terhadap wacana pemulihan hak pilih bagi anggota TNI/Polri. Hal yang patut dicermati, modus pemulihan hak pilih sebagai bagian  proses jual beli politik menjelang Pemilu 2014. “Saya mencurigai ada transaksi politik antara SBY dengan kekuatan politik militer,” ujar Ketua PBHI Jakarta, Hendrik Sirait.

Menurut dia, lembaga TNI/Polri telah diberikan kewenangan untuk menjaga demokrasi. Di dalam setiap penyelenggaraan pemilu dua institusi tersebut bertugas sebagai unsur pengendali dan pencegah konflik. “Lalu kalau nanti mereka ikut memilih, siapa yang akan mengamankan dan mencegah potensi konflik?” gugat Hendrik.

Pemulihan hak pilih bagi anggota TNI/Polri juga berpotensi menjadi perpecahan di dalam lembaga TNI dan Polri. Bisa dibayangkan jika antar komandan saling berbeda pandangan haluan politik yang tentu saja bisa berdampak hingga ke prajurit terbawah di lapangan. “Bisa perang saudara nanti,” sambungnya. (*/dtc/jpc)

01
Jul
10

Kenegarawanan : Kenapa Harus Negara Pancasila ?

Hadiri Pancasila Study Club tentang Kenapa Harus NEGARA PANCASILA bertempat di Kampus STIH IBLAM, Kompleks Gita Bahari, Jalan Kramat Raya 27, Jakarta Pusat 10450, pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 jam 13 – 17 wib dengan :

Preposisi : Kenapa Harus Negara Pancasila ?

(Pandji R Hadinoto, Ketua Umum IKA STIH IBLAM, HP : 0817 983 4545)

Penjelasan Tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75, 1959] mengamanatkan Pokok-pokok Pikiran :

  1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
  2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat;
  3. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan;
  4. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;

Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (Rechtsidee) yang menguasai hukum dasar Negara, baik hukum yang tertulis (Undang Undang Dasar) maupun hukum yang tidak tertulis.

Sistem Pemerintahan Negara :

I. Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat)

1.    Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machsstaat)

II.            Sistim Konstitusional

2.    Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas)

III.           Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Die gezamte Staatgewalt liege allein bei der Majelis)

3.    Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes)

Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa Ada Opini) tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab I Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 (3) Negara Indonesia adalah Negara hukum

Pedoman Umum Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara [ISBN 979-25-3020-7] :

Ketentuan Hukum Mengenai Pancasila sebagai Dasar Negara

1.    Tap MPR RI No. XVIII/MPR/1998, menyebutkan pada pasal 1, Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar Negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Catatan : Berdasar TAP MPR RI No. 1/MPR/2003, TAP dimaksud tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

2.    Tap MPR RI No. III/MPR/2000, diantaranya menyebutkan : Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan social bagi seluruh Rakyat Indonesia

Pencerminan Staatside (hakikat yang paling dalam dari Negara, J Oppenheim, atau de staats diepste wezen) dalam bentuk pemerintahan dan Negara oleh BW Schaper dapat ditemui dalam :

Negara Kekuasaan (Machtsstaat), Negara Hukum (Rechtsstaat), Negara Rakyat (Volksstaat), Negara Kelas (Klassestaat), Negara Totaliter (Totalitairestaat), Negara Kemakmuran (Welvaartsstaat)

Ilmu Negara [ISBN 979-578-001-8] :

Teori Revolusi dari ARISTOTELES (384 – 322 SM)

Rangkaian bentuk-bentuk Negara Monarkhi (ideal) –> Tirani/Despotie (pemerosotan) –> Aristokrasi (ideal) –> Oligarkhi/Plutokrasi (pemerosotan) –> Politea (ideal) –> Demokrasi (pemerosotan) -> Monarkhi (ideal) dst

Siklus Bentuk Negara dari POLYBIOS (204 – 122 SM)

Monarkhi –> Aristokrasi –> Tirani –> Oligarkhi -> Demokrasi -> Monarkhi dst

Tesis :

Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bentuk NEGARA PANCASILA yang holistik diyakini mayoritas lebih bersifat berkepastian daripada NEGARA HUKUM yang terbukti kini lebih berketidakpastian karena rawan rekayasa Keputusan Politik, sehingga diduga bentuk Negara dapat mengikuti Teori Revolusi ARISTOTELES dan POLYBIOS sebagaimana terpapar diatas, dengan kata lain, tidaklah cukup dipersyaratkan bentuk Negara Hukum semata.

Argumentasi ini diperkuat pula oleh pendapat Aurelius Agustinus [354 – 430] tentang De Civitate Des atau Kota Tuhan sebagai lawan daripada Civitas Terrana atau Kota Terkutuk, dan analog dengan pendapat ini seharusnya bagi NKRI ditegaskan berlaku NEGARA ber Ketuhanan Yang Maha Esa atau NEGARA PANCASILA, yang memang lebih berakar peradaban bangsa Indonesia sendiri.

[1 Juli 2010, Pancasila Study Club, IKA STIH IBLAM, Jln. Kramat Raya No. 27, Jakarta Pusat 10450]




Blog Stats

  • 2,097,596 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 113 other followers