Archive for July, 2010



13
Jul
10

Politik : Penghasilan Politisi

Politicians’ salaries

Leaders of the fee world

How much a country’s leader is paid compared to GDP per person

Jul 5th 2010

ON MONDAY July 5th Raila Odinga, Kenya’s prime minister, rejected the pay increase he was awarded by the country’s parliament last week. MPs had granted Mr Odinga a rise to nearly $430,000 a year, while giving themselves a 25% increase to $161,000. This boost would place Mr Odinga among the highest-paid political leaders in the world. More worryingly, his salary would be some 240 times greater than the country’s GDP per person (measured on a purchasing-power parity basis). Lee Hsien Loong, the prime minister of Singapore, tops our list of selected leaders’ salaries. He is paid more than 40 times the city-state’s GDP per person. At the other end of the scale, Manmohan Singh, the prime minister of India, reaffirms his reputation for saintliness by taking a modest sum from Indian taxpayers.

Correction: We originally understated the salary of the prime minister of Canada. This was revised on July 6th 2010.

13
Jul
10

Puskesmas : Biar Nggak Pikun, Cukupi Vitamin D

Biar Nggak Pikun, Cukupi Vitamin D
Senin, 12 Juli 2010 | 16:11 WIB

Kompas.com – Orang yang punya level vitamin D cukup dalam tubuhnya, cenderung akan terhindar dari penyakit pikun atau Alzheimer di masa tua. Selain kadar vitamin D yang cukup, masih harus ditambah lagi dengan aktivitas gerak badan secara teratur.

Demikian hasil riset yang dipaparkan dalam konferensi internasional tentang penyakit Alzheimer di Hawai, Amerika. Alzhemair atau pikun kerap terjadi pada orang yang menginjak usia di atas 60 tahun.

Dalam sebuah studi yang dilakukan di kota Framingham, AS, para peneliti menganalisis kesehatan jantung dan kemampuan kognitif 1.200 orang berusia 70 tahun. Penelitian tersebut dilakukan sejak tahun 1948. Pengukuran latihan fisik telah dilakukan pada tahun 1986-1987.

Setelah lebih dari dua dekade 242 responden mengalami demensia, termasuk 193 kasus Alzheimer.

Mereka yang melakukan olahraga dengan intensitas sedang hingga berat, risiko terkena demensia berkurang hingga 40 persen. Sementara mereka yang melakukan olahraga ringan memiliki risiko lebih besar terkena penyakit tersebut, terutama pada pria.

“Ini merupakan studi dengan skala besar dan periode lama. Kesimpulannya, melakukan olahraga, minimal dalam intensitas menengah, efektif mengurangi risiko pikun,” kata Dr Zaldy Tan, dari Brigham and Women’s Hospital, Boston.

Pada studi kedua, para peneliti di Britania Raya menganalisis 3.325 orang berusia 65 tahun ke atas yang ikut serta dalam Survey Pemeriksaan Kesehatan dan Gizi Nasional Ke Tiga di Amerika. Penelitian tersebut merujuk pada  pengukuran kandungan vitamin D dengan kemampuan kognitif.

Para peneliti mengambil contoh sampel darah responden lalu dibandingkan dengan fungsi kognitif yang meliputi tes memori, orientasi ruang dan waktu, serta kemampuan pemusatan perhatian. Bagi mereka yang memiliki nilai di bawah 10 persen digolongkan menderita gangguan kognitif.

Mereka yang mengalami defisiensi vitamin D, beresiko 42 persen lebih tinggi terkena demensia dan mereka yang kekurangan vitamin D akut, risikonya 394 persen lebih tinggi.

“Tampaknya kemungkinan kenaikan tingkat kerusakan kognitif diasumsikan  pada kurangnya vitamin D, konsisten dengan temuan penelitian Eropa sebelumnya,” kata David Llewellyn, dari University of Exeter Peninsula Medical School.

Secara alami, kulit akan memproduksi vitamin D saat terkena sinar matahari. Namun, sebagian besar orang dewasa di Amerika kekurangan vitamin D karena kulit kurang produktif  dalam memproduksi vitamin D akibat penuaan dan matahari yang terbatas sepanjang tahun.

Bila kebutuhan vitamin D tidak terpenuhi dari makanan dan minuman, disarankan untuk mengkonsumsi suplemen vitamin D yang tersedia di pasaran. “Suplemen Vitamin D telah terbukti menjadi cara yang aman, murah dan efektif untuk mengobati kekurangan kekurangan vitamin D,” kata Llewellyn.

13
Jul
10

Ekonomi Dunia di Tangan Asia

Ekonomi Dunia di Tangan Asia

Windy Diah Indriatari

Seoul – Dengan dukungan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan kemampuan bertahan dari krisis ekonomi global yang terjadi baru-baru ini, Asia kini memimpin ekonomi dunia.

Demikian antara lain dikemukakan Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) Dominique Strauss-Khan dalam sambutannya ketika membuka Pertemuan Regional IMF, di Daejeon, Kore Selatan, Senin (12/7).

“Saatnya sudah tiba bagi Asia. Tidak ada keraguan lagi bahwa kinerja ekonomi Asia akan terus bertumbuh dan semakin penting,” tuturnya.

Menurut dia, reformasi makro ekonomi, sektor keuangan dan korporat yang dilakukan selama satu dekade terakhir memainkan peranan kunci dalam kekuatan Asia bertahan dari gempuran krisis. Oleh sebab itulah, meski pada awalnya ikut terpukul, kawasan tersebut berhasil pulih kembali dengan cepat.

Seperti diketahui, dalam proyeksi terbarunya, IMF memperkirakan produk domestik bruto (PDB) akan tumbuh 7,75% pada tahun ini. Relatif jauh lebih pesat bila dibandingkan dengan pertumbuhan global yang diproyeksikan sekitar 4,5%.

Strauss-Khan menggarisbawahi, meningkatnya peran penting Asia dalam koordinasi ekonomi global, terutama melalui kelompok G-20. Dalam forum tersebut, enam negara Asia yang tergabung dipimpin oleh Korea Selatan.

“Dengan bobot ekonomi Asia di dunia terus meningkat, perannya terhadap kinerja perekonomian negara-negara lain juga naik,”ujarnya.

Ia menambahkan, respons Asia terhadap krisis finansial global menunjukkan betapa pentingnya koordinasi internasional. Berdasarkan analisis terbaru IMF, koordinasi kebijakan global yang lebih jauh akan membantu menaikkan PDB Asia sekitar US$250 miliar dan penciptaan sekitar 14 juta lapangan kerja dalam lima tahun ke depan.

Masalah kebijakan yang lebih jangka panjang adalah bagaimana Asia bisa menempuh cara terbaik dalam meningkatkan investasi dan konsumsi domestiknya. Hal itulah, kata Strauss-Khan, yang menjadi mesin kedua pertumbuhan Asia.

Di masa lalu, pertumbuhan kawasan Asia lebih banyak didorong oleh ekspor. Namun, kini dengan lambatnya pertumbuhan mitra-mitra dagang, khususnya Eropa dan Amerika Serikat (AS), kebutuhan untuk menumbuhkembangkan pasar domestik Asia menjadi sangat krusial.

“Asia sudah banyak melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan untuk menopang mesin kedua pertumbuhan ekonomi itu. Ini bagus,” katanya.

Sementara itu, Deputi Managing Director IMF, Ming Zhu mengingatkan peertumbuhan ekonomi negara-negara maju yang lambat diperkirakan akan berlangsung hingga lima tahun ke depan. Negara-negara Asia, khususnya yang berpendapatan rendah harus memahami dengan baik kondisi tersebut.

Bagi negara-negara yang berpopulasi tinggi seperti China, India dan Indonesia, mereka lebih beruntung karena memiliki pasar domestik yang besar. Tetapi tidak demikian halnya dengan yang lainnya.

“Mereka perlu mengembangkan pasar intra negara-negara berpendapatan rendah. Perkuat perdagangan dengan negara-negara lainnya di kelompok itu,” tuturnya.

Sumber: Mediaindonesia.com, 12 Juli 2010

13
Jul
10

Politik : Yusril Ihza Mahendra versus Susilo Bambang Yudhoyono

Ditantang Debat di MK, SBY Keok?

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 13/07/2010 | 12:49 WIB Ditantang Debat di MK, SBY Keok?

Jakarta – Mantan Menteri Hukum dan Ham Yusril Ihza Mahendra menantang debat kalangan Istana tentang legalitas Jaksa Agung Hendarman Supandji. Tantangan tersebut dilontarkan mengingat kalangan Istana tetap saja ngotot mengatakan bahwa kedudukan Jaksa Agung Hendarman Supandji adalah legal. Sementara itu, Yusril menilai bahwa Jaksa Agung tidak lagi memenuhi persyaratan UU ketatanegaraan. Yusril pun menantang kalangan Istana untuk berdebat di Mahkamah Konstitusi. Akankah SBY menerima tantangan tersebut?

“Kalau Presiden yakin keabsahan Hendarman dan Presiden merasa salah dalam mengangkatnya, lebih baik Presiden sendiri yang datang ke MK untuk berdebat dengan Yusril. Ini baru seru,” ujar juru bicara Yusril Jurhum Lantong kepada Jakartapress.com.

Tantangan berdebat tersebut tentu bukanlah sikap arogansi seorang Yusril, tetapi lebih merupakan hak warga negara yang melihat adanya kekeliruan dalam kebijakan yang diambil oleh presiden terkait Jaksa Agung. Presiden, menurut Yusril, tidak bisa sewenang-wenang dan seenaknya menetapkan atau mengeluarkan kebijakan, termasuk dalam soal Jaksa Agung. Sebab itu, Yusril menantang presiden untuk berdebat mempertanggungjawabkan soal legalitas Jaksa Agung tersebut, karena mengurus negara itu mesti tunduk pada aturan hukum dan UU.

Sementara itu disisi lain, tantangan debat ini adalah hakikat demokrasi. Dalam hal ini, Yusril mengedepankan wacana dari pada otot. Mengedepankan intelektualitas dari pada egoisme kekuasaan semata. Untuk itu, memang ada baiknya presiden hadir sendiri ke MK berdebat dengan Yusril untuk mempertanggungjawabkan secara argumentatif dan rasional soal keabsahan Jaksa Agung. Karena selama ini presiden terkesan selalu monolog.

Debat ini tentu sangat bagus bagi perkembangan demokrasi ke depan. Bagaimanapun, di negara-negara maju seperti Australia misalnya, perdebatan antara perdana menteri dan partai oposisi kerapkali terjadi dan disaksikan oleh publik secara terbuka. Waktu saya berkunjung ke parlemen Australia di Canberra 2009 yang lalu misalnya, saya pun menyaksikan secara langsung di gedung parlemen tersebut bagaimana perdana Menteri Kevid Rudd berdebat dengan partai oposisi tentang berbagai kebijakan yang telah diambilnya.

Akankah presiden datang langsung ke MK. Nampaknya hal tersebut diragukan oleh publik. Maklum, komunikasi presiden dengan rakyat selama ini dilakukan secara monolog. Dalam konferensi pers dan beberapa kesempatan misalnya, presiden kerapkali menyampaikan pidatonya atau keterangannya tanpa suatu dialog dan tanya jawab. Publik dipaksa untuk mendengarkan dan menerima pernyataannya begitu saja. Sebetulnya, pola komunikasi seperti ini lebih cocok di zaman kerajaan dari pada demokrasi.

Menanggapi tantangan tersebt, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha kemarin saat ditanya wartawan enggan berkomentar. “Saya tidak ada komentar,” katanya saat dicegat wartawan di Istana. Presiden sudah tahu belum berita tantangan debat ini dan tanggapannya bagaimana? “Seperti Anda tahu kan hari ini padat sekali ya,” elak Julian.

Elakan Julian Pasha tersebut tentu isyarat bahwa kemungkinan Presiden tidak akan menerima tantangan Yusril. Ketidakhadiran tersebut tentu akan mengecewakan publik. Tetapi karena alasan kesibukan, bisa jadi presiden mengutus orang lain seperti mensesneg dan Jaksa Agung. Hal ini tentu akan mencerahkan. Tetapi bila tidak ada yang datang hal tersebut menunjukkan bahwa memang kalangan Istana selama ini hanya bermodalkan otot dan kekuasaan semata. (boy)

MK Akan ‘Panggil’ SBY di Uji Materi Yusril

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 13/07/2010 | 13:26 WIB MK Akan 'Panggil' SBY di Uji Materi Yusril

Jakarta – Mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra menantang untuk berdebat dengan Presiden SBY dalam uji materi keabsahan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Ketua MK Mahfud MD mengatakan, akan mengundang SBY dalam uji materi itu. “Iya kita beritahu. Lalu biasanya Presiden menunjuk menteri terkait,” ujar Mahfud usai Pertemuan Hakim Konstitusi se-Asia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/7/2010).

Menurut Mahfud, SBY juga harus diberitahu tentang uji materi tersebut. Jika tidak, persidangan itu tidak sah. “Presiden dan Ketua DPR harus diberi tahu. Karena UU itu dibuat oleh Presiden dan DPR,” jelas mantan politisi PKB ini.

MK, lanjut Mahfud, tidak akan memanggil Hendarman. Namun jika SBY menugaskan, Hendarman dapat datang ke sidang itu. Mantan anggota Komisi III (Hukum) DPR RI ini juga menegaskan, uji materi tidak akan mengganggu proses hukum kasus sisminbakum yang membelit Yusril. MK tidak akan mengaitkan hal itu.

MK juga tidak memberikan jadwal khusus pada sidang itu. MK menganggap uji materi yang diajukan Yusril merupakan kasus biasa. “Tidak perlu diberi jadwal khusus. Jadi jadwalnya tetap hukum acara 14 hari, disidangkan 14 hari dan setelah itu sidang terbuka,” tuturnya.

Lebih lanjut, Mahfud mengaku, selama dia menjabat di MK, Presiden SBY sama sekali tidak pernah intervensi. Sebagai lembaga negara, MK tetap konsisten mengedepankan independensi tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. “Presiden Republik Indonesia pun, sama sekali tidak pernah berusaha untuk
intervensi,” kata Ketua MK.

Mahfud menegaskan, meskipun selama ini MK banyak menangani kasus yang ada sangkut pautnya dengan presiden, sama sekali tidak ada campur tangan dari SBY. “Meskupun MK menangani perkara yang terkait dengan presiden, misalkan judicial review tentang UU Pemilu, Pilkada dan sebagainya,” ujarnya.

Dia berjanji, MK akan terus independen dan melaksanakan tugasnya sesuai dengan amanat yang telah diberikan oleh UU kepada MK. Menurut Mahfud, jika kehadiran MK sebagai lembaga negara jawaban atas tuntutan reformasi konstitusi. “Gagasan tentang reformasi konstitusi menuntut perlunya dibentuk lembaga yang mengawalnya,” imbuh guru besar hukum tata negara UII ini.

Persoalkan Keabsahan Hendarman, Yusril Diperiksa Polri
Mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra mendatangi Bareskrim Polri. Yusril akan dimintai keterangan sebagai saksi atas laporannya karena ‘digembok’ saat keluar Kejagung dan perihal keabsahan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung. “Saya diperiksa untuk dua kasus yang saya laporkan ke Mabes,” ujar Yusril saat tiba di Mabes Polri, Selasa (13/7/2010).

Yusril datang mengenakan kemeja putih berdasi didampingi rekannya Ali Mochtar Ngabalin, sekitar pukul 10.00 WIB. “(Saya melaporkan) Pertama karena diperlakukan semena-mena setelah saya datang ke Kejagung, di mana disiarkan di berita saya akan melarikan diri. Kedua, laporan saya ke Kejagung soal keabsahan Hendarman sebagai Jaksa Agung dan itu mulai 20 Oktober 2009,” beber mantan Mensesneg ini.

Yusril menyatakan, Polri akan memeriksa bukti-bukti atas laporannya. “Pemeriksan bukti-bukti dan rekaman, foto media dan pemberitaan media massa dalam kasus ini,” kata Ketua Majelis Majelis Syuro DPP Partai Bulan Bintang (PBB) ini.

Hendarman vs Yusril, Ibarat Copet Dikejar Pensiunan Polisi
Perseteruan antara mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra dengan Jaksa Agung Hendarman Supandji, ibarat copet yang dikejar polisi tapi pensiunan. Sang copet pun merasa si polisi tak berhak menangkapnya. Analogi ini disampaikan Guru Besar Emiritus bidang hukum Universitas Airlangga, Soetandyo Wignyosoebroto. Yusril menuding Hendarman sudah habis masa jabatannya dan tidak berhak mengejarnya. “Kamu sudah bukan polisi lagi. Dan copet mencoba kabur dengan dalih tersebut,” kata Tandyo.

Di sisi lain kata Tandyo, terlalu banyak pihak yang sebenarnya tidak berkompeten, ikut menambah polemik. Padahal, Yusril hanya ingin mengetahui apakah Hendarman masih memiliki kewenangan sehingga prosedur hukum pemeriksaan Yusril dapat terpenuhi. “Meski dalam menegakkan hukum, yang namanya keadilan prosedural adalah keharusan,” tambanya.

Pekan lalu Yusril telah mengajukan gugatan ke MK setelah menuding Hendarman tidak sah sebagai Jaksa Agung. Karena tudingan itu, Yusril sempat menolak diperiksa terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).

Karena penolakan itu, Yusril sempat ‘digembok’ di kantor Kejagung. Meski akhirnya Yusril tetap ngotot diperiksa usai judicial review di MK usai, tapi menurut Soetandyo, tetap tidak merubah keadaan terkait pidana yang dituduhkan. “Kejahatan tetap kejahatan,” tegasnya. (*/dtc/jpc)

SBY Mulai Kental dengan Gaya Berpolitik Soeharto

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 13/07/2010 | 12:43 WIB

SBY Mulai Kental Dengan Gaya Berpolitik  Pak Harto
OLEH: ARIEF TURATNO

GAYA berpolitik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mulai hampir kental dengan gaya berpolitik Pak Harto (almarhum mantan Presiden RI HM Soeharto). Untuk membentuk pemerintahan yang solid, dan agar dirinya selalu menjadi focus perhatian para bawahannya, tidak jarang mantan Presiden RI ke dua itu memainkan isu antar dua petinggi. Misalnya, di masa Penglima ABRI dijabat Jenderal TNI M Jusuf, terjadi semacam konflik interest “tersembunyi” dengan Jenderal LB Murdani. Dengan kurang akurnya antar dua petinggi tersebut menyebabkan Pak Harto lebih mudah mengontrol keduanya. Dan dengan begitu pula, kedua petinggi tersebut sulit bersatu yang justeru kalau terjadi dapat mengganggu kinerjanya. Bahkan bukan mustahil dapat menjadi kendala tersendiri bagi perjalanan kekuasaannya. Bagaimana dengan Presiden SBY?

Sejak memerintah (2004), Presiden SBY telah mencoba menerapkan gaya berpolitik Pak Harto. SBY ingin selalu menjadi figur sentral, meskipun sudah ada Wakil Presiden (Wapres) HM Jusuf Kalla (JK). Lihat saja ketika kebijakan bail out senilai Rp6,7 triliun hendak dikeluarkan untuk menolong Bank Century yang nyaris tewas. Waktu itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang kebetulan menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah menemukan cara untuk menolong Bank Century yang tengah diambang ajal. Yakni dengan cara memberikan dana talangan sebesar Rp6,7 triliun. Dan pada saat bersamaan Presiden SBY sedang melakukan lawatan ke luar negeri, jika tidak keliru ke Amerika Serikat (AS). Sebelum meninggalkan Indonesia, SBY menyerahkan sementara kendali pemerintahan kepada JK.

Seharusnya—jika SBY memang tidak ingin selalu menjadi focus perhatian—semua laporan hasil rapat KSSK disampaikan kepada JK yang diserahi mandate memimpin negeri ini. Faktnya, JK hanya diberi tembusan dan semacam pemberitahuan, bukan laporan oleh Sri Mulyani. Sebab laporan Sri Mulyani langsung disampaikan kepada SBY yang sedang berada di AS. Semua ini terungkap dalam sidang yang dilakukan Pansus Hak Angket DPR RI soal bail out Bank Century. Dimana mantan Wapres JK mengungkapkan semua yang dialami dan terjadi di sekitar kebijakan bail out yang dinilai bermasalah itu. Sayangnya, belakangan ini Pansus Hak Angkat yang telah mengeluarkan banyak biaya ternyata hasilnya semakin tidak jelas. Sebab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diharapkan mampu menyelesaikan atau menindaklanjuti masalah tersebut nampaknya lebih suka mengambil jalan aman.

Kembali kepada sikap dan cara berpolitik SBY. Ketika Partai Golkar sedikit ngadat, terutama dalam Pansus Hak Angket soal bail out Bank Century. Untuk meredam tensi politik Partai Golkar, SBY bersama Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mendirikan Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Politik Koalisi Pemerintah. Bahkan SBY membiarkan—malah menunjuk—Ical menjadi Ketua Harian Setgab. Penunjukan Ical sebagai Ketua Harian Setgab menyebabkan orang dekat dan setia SBY lainnya, Hatta Radjasa sempat tersinggung. Karena dengan ditunjuknya Ical menjadi Ketua Harian Setgab, hubungan SBY dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar itu semakin dekat. Bahkan muncul rumor jika Setgab ini menjadi pintu masuk untuk mereshuffle kabinet. Dan saat itu, karena SBY berkepentingan dengan kasus Bank Century, nampaknya sengaja membiarkan terjadi polemic terselubung antara Ical dan Hatta.

Belakangan, setelah ternyata Partai Golkar kembali menuntut, atau meminta porsi politik yang lebih besar, SBY sengaja membiarkan orang kepercayaan lainnya, Hatta Radjasa mendirikan Kofederasi Partai Politik. Semua orang menilai pendirian Konfederasi Partai Politik itu jelas-jelas sebagai pesaing Setgab. Dan mereka pun menilai itu semua adalah kebijakan Hatta Radjasa untuk menarik perhatian SBY. Bahkan ada asumsi yang mengatakan SBY memang berada di balik pendirian Konfederasi Partai Politik tersebut. Mengenai benar tidaknya dugaan tersebut kita tidak tahu. Namun dari bergabungnya partai-partai kecil ke dalam Konfederasi Partai Politik tersebut. Nampak sekali, memang Konfederasi ditujukan untuk mengimbangi Setgab. Faktanya?

Dan ternyata asumsi itu mendekati kebenaran. Partai Golkar mulai gerah dengan keberadaan Konfedarasi Partai Politik. Buktinya, mereka mulai melontarkan tentang perlunya segera reshuffle kabinet. Ini jelas bentuk perongrongan kepada SBY. Sebab adalah menjadi hak prerogative Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri. Lepas dari itu, ini sekali lagi menunjukan keberhasilan SBY dalam memenej partai politik. Karena dengan “ngembeknya” Partai Golkar sekarang akan memberi keuntungan kepada Presiden. Artinya, ngambeknya Partai Golkar pasti ada keinginan yang diharapkan. Jika benar sekarang SBY tinggal mendikte Partai Golkar. Misalnya, kalau keinginan Partai Golkar dikabulkan, pertanyaannya adalah apakah yang akan diberikan partai pimpinan Aburizal Bakrie tersebut kepada pemerintah atau SBY? Inilah yang akan kita lihat dan tunggu nanti! (*)

Kasus Yusril

Antara


MK : Uji Materi Tak Dikaitkan Kasus Yusril

MK: Uji Materi Tak Dikaitkan Kasus Yusril

Jakarta (ANTARA) – Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud Mahmodin mengatakan uji materi terhadap Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak akan mengganggu proses hukum Yusril Ihza Mahendra di Kejaksaan Agung karena pihaknya tidak mengaitkannya.

Usai pembukaan Konferensi Ke-7 Hakim Konstitusi Asia di Istana Negara, Jakarta, Selasa, Mahfud Md. menegaskan MK tidak akan mengaitkan perkara uji materi UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dengan kasus korupsi biaya akses Sistem Administrasi Badan Hukum. Dalam kasus ini, Yusril sebagai tersangka.

Sebelumnya, Yusril yang juga mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia mengajukan permohonan “judicial review” terhadap UU No.16/2004 tentang Kejaksaan RI ke MK.

Mahkamah Konstitusi (MK), lanjut dia, menganggap perkara uji materi UU tentang Kejaksaan RI sebagai kasus biasa sehingga tidak memberi jadwal khusus untuk menangani perkara tersebut.

“Kami menganggap sebagai kasus biasa sehingga tidak perlu jadwal khusus, tapi jadwalnya tetap mengikuti hukum acara 14 hari sesudah itu sidang-sidang terbuka,” kata Mahfud menjelaskan.

Sesuai dengan prosedur biasa, Mahfud mengatakan Presiden dan Ketua DPR mendapat surat pemberitahuan dari MK tentang sidang uji materi UU Kejaksaan.

Presiden dan DPR, lanjut dia, pasti mendapatkan pemberitahuan dari MK untuk setiap sidang uji materi karena merupakan pihak terkait dalam penyusunan suatu undang-undang.

“Harus, kalau tidak diberi tahu tidak sah persidangan itu. Presiden dan Ketua DPR harus diberi tahu karena UU itu dibuat oleh Presiden dan DPR sehingga kalau ada yang bersangkutan dengan UU kita beri tahukan pertama-tama Presiden dan Ketua DPR,” katanya.

Jaksa Agung, lanjut Mahfud, tidak mendapatkan panggilan khusus dari MK untuk menghadiri persidangan.

Menurut dia, Presiden yang mempunyai wewenang untuk menugaskan pejabat terkait menghadiri persidangan.

“Kami tidak ke Kejaksaan Agung, tapi ke Presiden. Bahwa nanti Presiden menugaskan Jaksa Agung itu terserah, jadi bisa Jaksa Agung, bisa Menteri Kehakiman, terserah Presiden,” ujarnya.

Mahkamah Konstitusi, kata dia, mulai Rabu (14 Juli 2010) akan menggelar sidang uji materi UU Kejaksaan RI.

OPINI
Legalitas Jaksa Agung
Jumat, 9 Juli 2010 | 16:19 WIB
KOMPAS/ TOTOK WIJAYANTO

Oleh: Mohammad Fajrul Falaakh *

KOMPAS.com – Legalitas dan konstitusionalitas Jaksa Agung sudah jelas. Menurut UU Kejaksaan Agung (2004), Jaksa Agung adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jabatan ini ada dalam sistem ketatanegaraan sebagai turunan dari konsep pemisahan kekuasaan negara dan checks and balances di ranah kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan di Bab IX UUD 1945.

Lain soal ketika Hendarman Supandji, Jaksa Agung kini, dinilai ilegal menduduki jabatannya. Persoalan tambah serius sebab yang mempertanyakan ialah Yusril Ihza Mahendra, Guru Besar Hukum Tata Negara, mantan Menteri Hukum dan HAM, ataupun mantan Menteri Sekretaris Negara.

Yusril mempersoalkannya setelah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi oleh penyidik Kejaksaan Agung. Yusril tak hanya keberatan ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga menyerang balik Hendarman yang diwujudkan dengan pengujian UU Kejaksaan Agung 2004 di Mahkamah Konstitusi terkait syarat dan prosedur pengangkatan ataupun pemberhentian Jaksa Agung.

Kalau Hendarman terbukti ”gadungan”, banyak kebijakan dan tindakannya terancam tak sah atau dapat dibatalkan. Kalau Jaksa Agung mengintervensi jaksa penyidik mengubah status Yusril bukan tersangka, berarti Hendarman ragu tentang legalitasnya menjabat Jaksa Agung.

”Bintang Mercedes”

Menarik mengetahui asal-usul ”bintang Mercedes” menjadi satu simbol untuk tiga nomenklatur: Kejaksaan, jaksa, Jaksa Agung. Ketiganya terkait, tetapi memiliki pengertian berbeda. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 41 UU Kekuasaan Kehakiman 2004), tetapi Kejaksaan bukan lembaga yudikatif dan jaksa bukan hakim. Kejaksaan yang dipimpin oleh Jaksa Agung jelas berada di dalam ”rezim” kekuasaan kehakiman.

Praktik ketatanegaraan di sini menunjukkan bahwa kontrol kekuasaan dan keinginan kalangan Kejaksaan sering menempatkan Jaksa Agung sebagai menteri atau setingkat menteri. Meski Jaksa Agung sering dimenterikan, Kejaksaan bukan kementerian. Kedudukan Jaksa Agung sebagai pejabat negara tak serta-merta menempatkannya sebagai anggota kabinet. Perekrutan dan pemberhentiannya tak dapat disamakan dengan anggota kabinet.

Kedudukan Kejaksaan yang lain dari yang lain atau ”yang bukan-bukan” ini memungkinkan fungsi Kejaksaan meluas dan menciut. Maka, fungsi pokok Kejaksaan selaku lembaga pemerintahan: melaksanakan kekuasaan negara bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Pasal 2 UU Kejaksaan 2004.

Karena jaksa menjalankan fungsi penuntutan, atas nama prinsip negara hukum: fungsi itu harus dijalankan secara merdeka. Independensi Kejaksaan ini makin menguatkan kedudukannya di ranah kekuasaan kehakiman sehingga UU Kejaksaan 2004 menegaskan kedudukan Jaksa Agung sebagai pejabat negara (bukan dimenterikan) .

Namun, disayangkan, independensi kelembagaan ini tak disertai penerapan independensi personal karena tanggung jawab fungsional perseorangan jaksa ditundukkan kepada hierarki atau garis komando yang dikemas dalam konsep sentralistik berbahasa Belanda: een en ondeelbaar. Padahal, UU Kejaksaan menegaskan jaksa sebagai jabatan fungsional pegawai negeri sipil di bidang penuntutan.

Penerapan konsep Jaksa Agung sebagai pejabat negara dan jaksa sebagai suatu jabatan fungsional PNS ini mewarnai perdebatan tentang legalitas Jaksa Agung Hendarman. Ia diangkat sebagai Jaksa Agung bersamaan dengan kocok ulang Kabinet Indonesia Bersatu I pada 2007. Hendarman menggantikan Abdurrahman Saleh dari kalangan nonkarier (Partai Bulan Bintang).

Hendarman adalah jaksa karier meski Pasal 20 UU Kejaksaan 2004 tak mengharuskan Jaksa Agung dari kalangan jaksa karier ataupun rentang batas usia tertentu (Pasal 9 mengharuskan pengangkatan jaksa fungsional dalam rentang batas usia tertentu dan Pasal 12 menetapkan pensiun jaksa pada usia 62. Kedudukan Hendarman sebagai jaksa karier ini mengundang pendapat keliru sejumlah petinggi hukum bahwa ia harus berhenti sebagai Jaksa Agung di usia 62.

Terlahir Januari 1947, Hendarman memang pensiun sebagai jaksa fungsional pada Januari 2009. Ternyata jabatan fungsionalnya sebagai PNS jaksa tidak (perlu) diperpanjang seperti Panglima TNI. Ia tetap menjabat Jaksa Agung, juga tak diberhentikan bersamaan pembubaran KIB-1 atau dilantik kembali bersama anggota KIB-2 pada Oktober 2009. Tak ada yang mempersoalkannya sampai Yusril menyerang balik Hendarman.

Banyak jurus dilancarkan seorang terpidana atau tersangka tipikor. Seharusnya jurus perlawanan dilancarkan di lingkungan peradilan umum/tipikor. Namun, proses pengujian UU di MK menjadi salah satu pilihan melancarkan jurus strategis atau taktis lawyering.

*Mohammad Fajrul Falaakh Dosen Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta

Babak Baru Pertaruhan Kredibilitas SBY

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 14/07/2010 | 12:35 WIB Babak Baru Pertaruhan Kredibilitas SBYBabak Baru Pertaruhan Kredibilitas SBY

SETELAH skandal Century yang diduga telah mencoreng kredibiltas pemerintah, kini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memasuki pertahuran kredibilitas babak baru. Pertaruhan tersebut terkait pengajuan judicial review Yusril Ihza Mahendra atas legalitas Jaksa Agung ke Mahkamah Konstitusi. Bila Yusril menang, dapat dipastikan kredibilitas SBY sebagai presiden dipertanyakan oleh publik.

Apa yang diungkapkan oleh Yusril soal legalitas Jaksa Agung mendapat pembenaran dari pakar hukum tata negara Dr Margarito. Menurutnya, jika berdasarkan keputusan pengangkatan, sebaiknya Hendarman diberhentikan dulu. Baru kalau memang SBY mau memakai Hendarman lagi sebagai Jaksa Agung, diberikan lagi surat pengangkatannya.

“Jika berdasarkan surat keputusan pengangkatan, sebaiknya Hendarman diberhentikan dulu. Kalau sekiranya mau dipakai lagi berikan lagi surat pengangkatannya. Karena itu, SBY harus berani mengakui kekeliruan ini,” ujar Dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate ini.

Selanjutnya ia menyarankan agar SBY berbesar hati mengakui kekeliruan dalam soal ini. Ia mendesak SBY memikirkan implikasinya ke depan. Lebih baik, menurutnya, Presiden mencopot Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung. Kemudian melantiknya lagi jika memang diperlukan. SBY mesti segara melakukan perubahan dan mengakui secara jujur kekeliruan yang telah diambilnya.

“Saya berpendapat, sudahlah presiden berbesar hati. SBY harus berani mengakui kekeliruan ini. Lebih baik, Presiden mencopot Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung. Kemudian melantiknya lagi jika memang diperlukan,” imbuhnya.

Sementara itu, aktivis Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti juga mengakui hal yang sama. Ia pun sepakat dengan apa yang dikatakan Yusril bahwa Jaksa Agung memang ilegal. “Saya sepakat dengan Yusril, jika Jaksa Agung itu ilegal. Karenanya setiap keputusan yang dibuat olehnya juga ilegal. Semua keputusan yang ditandatangani olehnya batal demi hukum,” tegasnya.

Tetap sayangnya, hampir tidak ada tanggapan balik dari pihak Istana soal tantangan dan gugatan Yusril tersebut. SBY sendiri terlihat diam seribu bahasa. Ia berkomentar soal video forno Ariel dan Luna, tetapi tidak bicara sepatah katapun soal hal yang penting seperti legalitas Jaksa Agung ini. Ray Rangkuti menilai bahwa sikap SBY seperti itu memang sudah biasa. Sikap diam SBY ini dinilai sebagai kebiasaannya menunda-nunda masalah.

“Sikap diam itu sudah kebiasaan SBY. SBY itu sudah biasa begitu, diakhir-akhir baru dia muncul. Itukan, wataknya SBY, didiamkan dulu, tunggu orang-orang tegang dulu, nanti sudah sampai ujungnya, baru dia muncul ke permukaan sebagai pahlawan”, sindir Ray.

Apa yang diungkapkan oleh Ray juga mendapat pembenaran dari mantan ketua umum Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif. Menurutnya, sikap presiden yang kurang tanggap dalam melihat masalah ini bukan sikap yang aneh. Karena presiden di matanya hanyalah seorang pemimpin yang pasif.

Sikap diam SBY dan pasif dalam menyikapi masalah ini jelas menujukkan tiadanya sikap kepemimpinan SBY. Lagi lagi, kredibilitas SBY sebagai presiden dipertaruhkan. Bila MK mengabulkan apa yang dipikirkan oleh Yusril, maka hal ini akan berdampak buruk pada kewenangan dan kredibilitas presiden. Publik akan mengerti dan tahu bahwa presiden selama ini tidak becus mengurus negara. Bahkan mengurus soal Jaksa Agung saja tidak becus. (Boy M)

Gawat, Jaksa Agung Memang Ilegal?

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 14/07/2010 | 20:00 WIB Gawat, Jaksa Agung Memang Ilegal?Jakarta – Penilaian Mantan Menteri Hukum dan Ham Yusril Ihza Mahendra bahwa Jaksa Agung illegal diamini oleh pakar hukum tata negara Margarito Kamis. Menurut dosen Fakultas Hukum UNiversitas Khairun, Ternate ini, jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji memang sudah tidak lagi berlaku sejak kabinet Indonesia Bersatu Jilid I bubar seiring dengan berhentinya Presiden SBY pada 2009 yang lalu.

“Jaksa Agung Hendarman Supandji memang diangkat oleh SBY bersamaan dengan pengangkatan menteri. Waktu itu, SBY melantik Hendarman Supandji sejajar dengan menteri. Oleh karena itu, ketika Menteri Kabinet jilid I sudah habis pada 22 Oktober 2009 yang lalu. Maka itu secara otomatis pula masa jabatan Hendarman Supandji sudah habis,” ujar Margarito Kamis kepada Jakartapress.com, Rabu (14/7/2010).

Karena pada awalnya SBY memposisikan Jaksa Agung setingkat dengan menteri, maka seharusnya SBY mengangkat kembali Jaksa Agung Hendarman Supandji pada pelantikan dan pengangkatan Kabinet Indonesia II. Dalam hal ini, SBY mesti memberikan keputusan legal kepada status hukum Jaksa Agung.

Lalu bagaimana bila memposisikan Jaksa Agung sebagai jaksa karir. Margarito menyatakan bahwa bila Jaksa Agung Hendarman Supandji adalah Jaksa Karir maka seharusnya ia sudah pensiun karena umur Hendarman saat ini sudah melebihi batas UU dan peraturan seseorang menjadi jaksa. Tetapi menurutnya, SBY telah menetapkan Hendarman Supandji sebagai Jaksa setingkat menteri, bukan Jaksa Karir. Sebab itu, posisi Hendarman Supandji saat ini problematik.

Untuk mengatasi hal ini, pakar hukum tata negara tersebut menyarankan kepada presiden agr mangambil langkah-langkah yang strategis terutama mengakui kekeliruan yang selama ini berjalan terkait posisi Jaksa Agung Hendarman Supandji. Ia menyarankan agar presiden memberhentikan Jaksa Agung Hendarman Supandji dan lalu mengangkatnya kembali bila memang diinginkan.

“SBY sebaiknya mengakui kekeliruan ini. Ia mesti melakukan tindakan-tindakan konkret dan strategis. Misalnya dengan memberhentikan Jaksa Agung dan lalu mengangkatnya kembali bila memang diinginkan,” imbuhnya.

Sementara itu, sebelumnya juga diberitakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengatakan jabatan Jaksa Agung, Hendarman Supandji memang bermasalah, terutama persoalan hukum. “Jabatan pak Hendarman itu memang problematik. Ada problem hukum dalam jabatan pak Hendarman,” ujarnya kepada wartawan beberapa waktu lalu. (boy)

Ada Aroma Tak Sedap di Balik Kasus Yusril

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 09/07/2010 | 13:03 WIB Ada Aroma Tak Sedap di Balik Kasus YusrilJakarta – Penetapan Mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra oleh Jaksa Agung dinilai oleh banyak kalangan, memiliki aroma tak sedap. Berbagai pihak pun mempertanyakan ada apa di balik penetapan tersebut. Tokoh senior PDIP, AP Batubara dan Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ton Abdillah misalnya, saat diwawancara oleh Jakartapress.com mempertanyakan hal itu.

“Yusril itu seorang tokoh reformasi. Seorang guru besar di salah satu universitas ternama. Seorang ahli tata Negara. Mana mungkin dia akan membunuh dirinya sendiri dengan melakukan korupsi. Apa memang dia sudah pikun,” ujar AP Batubara kepada Jakartapress.com, Jumat (9/7/2010).

Menurutnya, publik memang banyak yang mempertanyakan kasus tersebut. Kalau memang benar mengapa kasus ini baru diangkat sekarang. “Kenapa saat ketika Yusril menjabat Menteri, kasus ini tidak dibuka. Bisa jadi semua ini ada permainan politik. Bisa jadi apa yang terjadi pada Yusril saat ini adalah rekayasa politik semata seperti Antasari Azhar,” papar AP Batubara.

“Saya yakin ada motivasi politik di belakang Antasari Azhar. Ada rekayasa politik. Apa kasus Yusril juga merupakan scenario serupa seperti Antasari,” tambah politisi senior PDIP itu.

Secara terpisah, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ton Abdillah mendukung segala bentuk tindakan pemberantasan korupsi. Tetapi di sisi lain, ia melihat memang sepertinya ada aroma tak sedap di balik pengungkapan kasus ‘penyeretan’ Yusril oleh Jakasa Agung pemerintahan SBY ini.

“Kalau memang ada indikasi korupsi, kami sepenuhnya setuju proses tersebut ditindaklanjuti. Tetapi nampaknya saya mencium ada aroma tak sedap di balik penetapannya sebagai tersangka. Mengapa kasus ini baru diangkat,” ujar Ton kepada Jakartapress.com, Jumat (9/7/2010). (boy)

Kasus Sisminbakum, Yusril Seret SBY

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 12/07/2010 | 11:47 WIB Kasus Sisminbakum, Yusril Seret SBYJakarta – Penetapan Yusril Ihza Mahendra sebagai tersangka dalam kasus Sistim Adminsitrasi Badan Hukum (Sisminbakum) dinilai keliru, karena sebetulnya Presidenlah yang mesti bertanggungjawab. Jaksa Agung dinilai keliru mengingat sebetulnya memutuskan sesuatu adalah PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) atau bukan, hal itu bukanlah urusan Menteri tetapi tanggungjawab Presiden. Sebab itu, jaksa Agung yang selalu mempertanyakan mengapa biaya askes Sisminbakum tidak masuk PNBP mesti dijawab oleh SBY sendiri, bukan oleh Yusril.

“Sisminbakum masuk ke PNBP atau bukan itu adalah kewenangan presiden, bukan urusan menteri. Sebab itu pertanyaan Jaksa Agung mengapa Sisminbakum tidak masuk sebagai PNBP mestinya dijawab oleh SBY sendiri, tetapi kenapa kok sekarang Yusril yang dipermasalahkan,” ujar Juru Bicara Yusril, Jurhum Lantong kepada Jakartapress.com, Senin (12/7/2010).

Untuk itu, bila mau adil dan transparan, inilah saatnya presiden SBY berani bertanggungjawab mengapa dalam dua PP yang ditandatanganinya, SBY tidak pernah memasukkan biaya askes Sisminbakum sebagai PNBP. Lalu kenapa sekarang Yusril yang menjadi tersangka, padahal itu adalah tanggungjawab SBY.

Selain itu, ia juga mempertanyakan soal legalitas Jaksa Agung yang menetapkannya sebagai tersangka. Sebab itu, kubu mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menantang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk berdebat soal keabsahan Jaksa Agung Hendarman Supandji di Mahkamah Konstitusi.

“Kalau Presiden yakin keabsahan Hendarman, dan Presiden merasa salah dalam mengangkatnya (Yusril sebagai Mensesneg), lebih baik Presiden sendiri yang datang ke Mahkamah Konstitusi untuk berdebat dengan Yusril. Ini baru seru,” kata Jurhum.

Pernyataan Jurhum ini terkait dengan perkataan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha yang menyatakan penjelasan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi sudah cukup mewakili pemerintah untuk menegaskan status Jaksa Agung Hendarman Supandji adalah sah. Jurhum menilai pernyataan Julian Pasha tersebut tidak lebih daripada ocehan burung beo mengulang-ulangi omongan Mensesneg Sudi Silalahi.

“Yusril telah bekerja di Sekneg sebagai profesional dan kepakarannya mengenai hukum tatanegara tidak diragukan, sampai akhirnya dia menjadi Mensesneg. Pengalaman dan pengetahuan Yusril dibanding Sudi, sangatlah jauh,” tutur Jurhum.

Yusril Jamin Tidak Akan Lari

Yusril Ihza Mahendra menegaskan, dirinya akan bersikap kooperatif terhadap pemeriksaan Kejaksaan Agung yang akan dilakukan hari ini, Senin (12/7/2010). Ia akan hadir di Kejaksaan Agung. Menurut Yusril, Kejaksaan Agung sebenarnya tidak perlu menggunakan kewenangannya untuk melakukan penahanan karena dirinya tidak mungkin melarikan diri.

Yusril mengatakan, dia menghormati kewenangan penahanan yang dimiliki Kejaksaan Agung. “Kejagung memang mempunyai kewenangan dan hak subyektif seperti itu. Menurut KUHAP, seorang tersangka bisa ditahan karena dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan alat bukti, mengulangi perbuatannya, dan perkaranya diancam hukuman di atas lima tahun. Tapi kalau saya melarikan diri, itu tidak mungkin,” tegas Yusril saat dihubungi Kompas.com, Senin pagi.

Sebagai seorang guru besar bidang hukum, dia tidak mungkin mangkir dan justru melarikan diri dari proses hukum. “Hampir semua orang di negeri ini kenal saya. Tiga kali saya jadi menteri dan saya guru besar hukum. Mustahil saya lari,” tuturnya.

Mengenai persoalan kemungkinan menghilangkan alat bukti, dia mengatakan, semua bukti kasus Sisminbakum sudah ada di Kementerian Hukum dan HAM dan di Kejaksaan Agung.

Demikian halnya dengan alasan tersangka akan mengulangi lagi perbuatannya. Dikatakan Yusril, dia tidak lagi menjabat sebagai Menteri Kehakiman sehingga tidak mungkin melakukan perbuatan pidana yang sama seperti yang disangkakan kepadanya.

Karena itu, mantan Mensesneg ini berharap Kejaksaan Agung betul-betul mempertimbangkan secara masak-masak jika ingin menggunakan kewenangan penahanan itu. “Hak subyektif seperti itu tentu harus mempetimbangkan kondisi obyektif agar tidak menjadi tindakan sewenang-wenang,” katanya tegas. (boy)

Yusril Lontarkan Tudingan Tak Sedap pada Jaksa Penyidik

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 07/07/2010 | 20:19 WIB Yusril Lontarkan Tudingan Tak Sedap pada Jaksa PenyidikJakarta – Mantan Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra mensinyalir adanya konspirasi oleh Ketua Tim Penyidik Jaksa Farid Haryanto dalam kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). Jaksa Farid juga disinyalir melakukan provokasi dan memanipulasi fakta kasus Sisminbakum serta berkonspirasi terkait kasus TPI.

“Dari sumber yang dapat dipercaya, awalnya banyak jaksa senior yang menganggap sisminbakum bukan kasus korupsi,” ungkap Yusril saat dihubungi wartawan, Rabu (7/7/2010).

Yusril mengatakan Notaris telah membayar biaya PNBP sebesar Rp 200 ribu sesuai PP yang dibayarkan langsung ke kas Negara, sedangkan akses fee bukanlah pungutan liar karena dari awalnya sudah dipungut PPN oleh pemerintah.

UU Perseroan Terbatas No. 40/2007 malah dengan tegas menyebutkan bahwa pengesahan PT harus menggunakan Sisminbakum. “Ini berarti Presiden dan DPR menyetujui keberadaan Sisminbakum yang dikelola swasta dan koperasi waktu itu,” paparnya.

Sejak Sisminbakum dikelola langsung oleh Depkumham tahun 2009, lanjut Yusril, biaya akses fee dimasukkan sebagai unsur PNBP sebagaimana diatur dalam PP No. 38 Tahun 2009. “Ini merupakan suatu legitimasi bahwa akses fee bukanlah PNBP sebelum dikeluarkannya PP No. 38 Tahun 2009. Hasil pemeriksaan BPKP juga menunjukkan tidak ada kerugian negara,” tambah Yusril.

Yusril menambahkan bahwa Jaksa Farid diduga memaksakan agar kasus ini diteruskan sebagai kasus korupsi. Bahkan katanya dia sempat gebrak meja untuk memaksakan hal ini. Yang menarik, tambah Yusril, permasalahan Sisminbakum menjadi tenang sejak Farid dipindahkan ke luar pulau sebagai Wakajati Mataram dan kemudian Kajati Kupang.

Tapi kasus Sisminbakum mencuat kembali setelah Farid kembali ke gedung bundar (Kejagung) sebagai Direktur Penuntutan, Kejagung akhir Mei 2010 lalu. Konon Farid pula yang memfait-accomply Jaksa Agung untuk meningkatkan statusnya dan Hartono menjadi tersangka setelah beredarnya rumor pemberian dana US$ 3 juta ke Jaksa Agung dan rencana pemanggilan Farid oleh Panja Komisi III DPR.

“Saya curiga Jaksa Agung jatuh dalam permainan Farid ini. Bahkan saat ini
dirumorkan juga kalau saya menerima aliran dana Sisminbakum ratusan miliar. Kalau saya terima uang segitu, hidup saya tidak susah seperti sekarang,” lanjut Yusril.

Yusril menduga adanya keterkaitan manuver Farid dengan kasus yang melanda TPI. Bisa jadi Farid dipakai oleh kelompok yang berseteru dengan keluarga Tanoesoedibjo untuk merebut kembali TPI.

“Sumber saya mengatakan, Farid pernah menjadi jaksa terkait kasus korupsi yang melanda CMNP beberapa tahun lalu. Jadi hubungan mereka sudah dekat dari dulu. Cobalah jamwas Marwan Effendi menyelidiki masalah ini, agar Kejaksaan Agung tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan pihak luar,” tutup Yusril.

Di Depan Presiden Swiss, SBY Janji akan Terus Berantas Korupsi
Presiden SBY mendapatkan kunjungan kehormatan dari Presiden Swiss Doris Leuthard di Istana Merdeka. Saat jumpa pers bersama usai pertemuan bilateral, Presiden SBY berjanji akan terus melakukan pemberantasan terhadap korupsi. “Korupsi adalah salah satu faktor penting yang menjadi perhatian kami. Bukan hanya untuk kerjasama dengan negara sahabat, tapi di dalam negeri kita sendiri juga kita perhatikan,” kata Presiden SBY saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (7/7/2010).

SBY menjelaskan, sejak hari pertama dia dilantik sebagai Presiden, dia
memproklamirkan diri melawan terhadap praktik-praktik korupsi. Komentar ini SBY sampaikan saat menjawab pertanyaan wartawan Swiss tentang komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi, dikaitkan dengan kerjasama investasi antara Indonesia dan Swiss.

SBY menjelaskan, sejak reformasi yang telah berlangsung 11 tahun lalu di
Indonesia, berbagai upaya perbaikan telah dilakukan di segala bidang. Mulai dari penegakan hukum, good governance, dan bidang-bidang lainnya. Dan saat ini, imbuh SBY, Indonesia telah memasuki era yang lebih baik. “Banyak yang telah kami capai, dan banyak yang telah kami lakukan,”  ujarnya.

Sementara, Presiden Swiss juga mengungkapkan keseriusan negaranya dalam
memberantas korupsi. Seperti diketahui, Swiss adalah negara yang menjadi tujuan para pemilik uang dengan jumlah yang banyak untuk disimpan di negeri yang terkenal dengan cokelatnya itu.

“Kita komitmen untuk memerangi korupsi, penyuapan serta pembayaran pembayaran yang ilegal. Meskipun praktek-praktek seperti itu masih ada,” kata Doris Leuthard menjawab pertanyaan wartawan Indonesia tentang komitmen Swiss memberantas korupsi dan pembayaran-pembayaran ilegal.

Kedua negara juga sepakat melakukan kerjasama di bidang ekonomi dan budaya,termasuk menyepakati untuk dimulainya perundingan kemitraan ekonomi secarakomprehensif antara Indonesia dan European Free Trade Association (EFTA). Pertemuan yang berlangsung mulai dari pukul 15.00 WIB ini berakhir pada pukul 17.20 WIB. (*/dtc/jpc)

Perlawanan Yusril pada Istana Makin Sengit

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 07/07/2010 | 14:14 WIB Perlawanan Yusril pada Istana Makin SengitJakarta – Penetapan mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Sisminbakum diruding sebagai rekayasa politik pemerintahan SBY untuk mengalihkan berbagai macam isu terutama skandal besar Century. Sebab itu perang yang sebenarnya terjadi bukanlah perang antara Yusril dan Hendarman Supandji tetapi perang Laksamana Ceng Ho melawan Istana.

Kemarin malam, Staf Khusus Presiden Bidang Penegakan Hukum, Korupsi, Nepotisme, dan HAM, Denny Indrayana menyatakan bahwa apa yang digugat oleh Yusril penuh muatan politik dan kepentingan. Karena menurutnya, posisi Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung adalah legal dan tudingan Yusril mengada-ada dan lucu.

Menurut Denny, argumentasi Yusril yang mempersoalkan status Hendarman dinilai tidak tepat dan merupakan paradigma lama. Sebab, penilaiannya itu berangkat dari posisi Jaksa Agung sebagai anggota kabinet. Padahal, setelah adanya Undang-Undang Kementerian Negara, Jaksa Agung bukanlah anggota kabinet sebagaimana halnya Kepala Kepolisian Negara RI (Kapolri) dan Panglima TNI,” tambah Denny.

Oleh sebab itu, lanjut Denny, pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tidaklah harus bersamaan dengan pengangkatan dan pemberhentian kabinet. Sebagaimana Kapolri dan Panglima TNI juga tidak diangkat dan diberhentikan bersamaan dengan kabinet. “Keppres pengangkatan Hendarman sebagai Jaksa Agung tidak pernah dicabut oleh Presiden. Karena itu, mempersoalkan keabsahan Hendarman sebagai Jaksa Agung sesuatu yang aneh dan lucu,” jelas Denny.

Yusril pun tak tinggal diam. Ia melawan dan balik menyatakan bahwa apa yang diungkapkan oleh staf khusus presiden tersebut tanpa argumentasi yang jelas. Yusril menilai pengangkatan dan pemberhentian Hendarman tidak ada hubungannya dengan UU Kementerian Negara.

Menurutnya, Deny Indrayana hanya mutar-mutar argumen tanpa dasar yang jelas. Karena menurutnya Hendarman diangkat sebagai Jaksa Agung Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I dengan kedudukan setingkat Menteri Negara. Karena itu ia menilai, anggota KIB I telah dibubarkan dengam Keppres No 83 tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009.

“Hendarman diangkat sebagai Jaksa Agung Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I dengan kedudukan setingkat Menteri Negara. Sementara itu, anggota KIB I telah dibubarkan dengam Keppres No 83 tahun 2009 tanggal 20 Oktober 2009. Sejak itu mana ada Keppres yang mengangkat Hendarman sebagai Jaksa Agung setelah 20 Oktober 2009?  Ini tidak ada urusannya dengan UU Kementerian Negara,” ujar pakar hukum tata negara ini dalam siaran persnya, Rabu (7/7/2010).

“Hendarman tak pernah diangkat jadi Jaksa Agung. Karena itu dia ilegal. Deny hanya mutar-mutar tidak karuan dan membuat kedudukan Hendarman semakin nyata keilegalannya,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum PBB MS Kaban juga tidak bisa diam. Ia pun melontarkan kritik pedasnya terhadap pemerintahan SBY. Ia menilai apa yang terjadi pada Yusril merupakan bentuk dari bangkitnya kembali orde baru. Menurutnya, penguasa melalui Kejaksaan Agung telah menunjukkan arogansinya karena memaksakan penyidikan kasus Sisminbakum yang tidak ditemukan adanya kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Yusril itu tokoh reformasi, dia ikut merancang bangunan reformasi ini. Sekarang kok sepertinya orde baru bangkit kembali dengan menjadikan Yusril sebagai tumbalnya,” ujar mantan Menteri Kehutanan ini Rabu (7/7). (boy)

DPR Tunggu Kesaksian Yusril atas Kasus Century

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 06/07/2010 | 17:24 WIB DPR Tunggu Kesaksian Yusril atas Kasus CenturyJakarta – Tim Pengawas DPR atas rekomendasi Century berniat menghadirkan mantan Mensesneg dan Menkeh Yusril Ihza Mahendra. DPR menunggu kesaksian Yusril yang pernah sesumbar tahu semua tentang Skandal Century.

“Kalau perlu tim pengawas akan memanggil Yusril,” ujar Ketua Tim Pengawas Century dan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/7/2010).

Priyo berharap Yusril benar-benar tahu detil terkait Century. Dengan demikian Yusril akan membantu DPR menelusuri jalan buntu penuntasan kasus Century.
“Kita tunggu amunisi Yusril soal Century,” terang Priyo.

Sebelumnya diberitakan, Yusril pernah mengisyaratkan akan menjadi whistle blower semua kasus yang diketahuinya semasa menjadi orang dekat SBY. Yusril pernah mengeluarkan semboyan ‘Mati satu mati semua‘.

Sebagaimana telah diberitakan, kubu Yusril Ihza Mahendra terus melakukan perlawanan terhadap Jaksa Agung Hendarman Supandji. Penetapan tersangka Yusril dalam kasus Sisminbakum dinilai sebagai rekayasa Kejagung.

“Atas gelontoran Rp 6,7 triliun dalam kasus Century. Pembelaan Hendarman atas Budiono (Wapres) dalam kasus Century bahwa yan bersangkutan tidak diadili karena penggelontoran itu adalah kebijakan, akan luntur oleh langkah kontradiktif Hendarman sekarang ini,” kata adik Yusril, Yusron Ihza Mahendra, pekan lalu.

Yusron menuding, rekayasa tersebut merupakan permainan berbahaya yang dapat menciderai banyak orang dan juga kabinet. “Karena itu mohon Hendarman mengerti peta ini dan hentikan rekayasa,” imbuhnya.

Yusron kembali mempersoalkan jabatan Hendarman yang dinilai Ilegal, dia mengaku memiliki buktinya. “Salinan Kepresnya ada di kami, di samping juga pelanggaran batas usia. Dengan status Ilegal ini, DPR pun dapat menyoal
presiden tentang ini dan ini akan menyulitkan,” tuturnya.

Yusron mengancam bisa mengadukan Hendarman ke KPK, bahwa gaji yang diterima diduga ilegal. “BPK dan BPKP telah mengaudit Sisminbakum dan tidak menemukan kerugian negara, mohon Hendarman tidak berlebihan,” klaimnya.(*/dtc/jpc)

Yusril: Sebut pasal 335 KUHP Pasal Sampah, Hendarman Hina Hukum

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 06/07/2010 | 14:47 WIB Yusril: Sebut pasal 335 KUHP Pasal Sampah, Hendarman Hina HukumJakarta – Mantan Menkum HAM Yusril Ihza Mahendra kembali ‘menyerang’ Jaksa Agung Hendarman Supandji. Yusril menilai tindakan Hendarman yang menyebut pasal 335 KUHP sebagai pasal sampah, sama saja menghina hukum. “Saya heran mengapa Jaksa Agung Hendarman menjadi panik seperti orang kebakaran jenggot menanggapi situasi yang berkembang sekarang. Aneh juga Jaksa Agung bisa mengatakan pasal 335 KUHP pasal sampah. Ini menghina hukum yg berlaku di negara ini,” kata Yusril dalam siaran pers, Selasa (6/7/2010).

Yusril menjelaskan, seharusnya sebagai Jaksa Agung, Hendarman harus menghormati hukum. “Lebih aneh lagi ketika dituding korupsi karena
jabatannya ilegal, Hendarman melemparkan kesalahan kepada negara yang telah membayar gajinya,” kritik Yusril.

Yusril meminta Hendarman tidak panik terkait tudingan yang dilancarkan pihaknya. “Saya mengimbau Jaksa Agung tidak panik. Setiap saat jaksa menuduh orang korupsi, mengapa jadi panik kalau tudingan serupa ditujukan pada Anda sendiri?” paparnya.

Pada Kamis kemarin, Jaksa Agung Hendarman Supandji menilai tuduhan perlakuan tidak menyenangkan, yang dilaporkan Yusril Ihza Mahendra ke Mabes Polri, adalah pasal yang dicari-cari. Ia menyebut Pasal 335 KUHP itu sebagai pasal sampah.

Hendarman Supandji menilai tuduhan perlakuan tidak menyenangkan, yang dilaporkan Yusril Ihza Mahendra ke Mabes Polri, adalah pasal yang dicari-cari. Ia menyebut Pasal 335 KUHP itu sebagai pasal sampah. “Itu kan kalau saya dulu, itu pasal gregetan, pasal sampah, kalau dicari-cari nggak ketemu, dicari-cari pasal 335,” kata Jaksa Agung, Senin (5/7/2010).

Seperti diberitakan, Kamis lalu Yusril melaporkan Hendarman dengan tuduhan perlakuan tidak menyenangkan ke Mabes Polri. Laporan itu dibuat menyusul insiden penggembokan Yusril, yang menolak diperiksa sebagai tersangka kasus Sisminbakum, di kantor Kejagung.

Hendarman menilai tuduhan Yusril atas dirinya yang lain, seperti Pasal 242 KUHP (sumpah palsu) dan tuduhan korupsi tidak berdasar. “Pasal 242, saya memberikan keterangan di bawah sumpah dan saya tahu keterangan saya itu bohong, mana perbuatan saya begitu,” kata Jaksa Agung.

“Trus untuk korupsi, karena saya jaksa agung ilegal terima gaji. Loh, saya ilegal nggak terima gaji, yang bayar siapa? Kan negara. Berarti yang bayar salah juga dong. Sudah gajinya kecil dituduh korupsi lagi” ujar Hendarman enteng.

Tahu Isu Suap Rp 3 M ke Jaksa Agung dari Adik Hendarman
Yusril Ihza Mahendra mengaku mendengar kabar adanya suap Rp 3 miliar ke Jaksa Agung Hendarman Supandji. Yusril menegaskan informasi itu justru dia dapatkan dari keluarga Hendarman. “Saya sendiri mendengar lagi ancaman terhadap Hendarman bahwa masalah suap itu akan dibeberkan kalau dia tidak menuntut Hartono Tanoesoedibyo. Kabar itu justru saya dapat dari adik kandung Hendarman sendiri, Bambang Tri,” kata Yusril dalam siaran pers, Selasa (6/7/2010).

Yusril juga menjelaskan, tantangan Hendarman agar dirinya membuktikan tudingan suap Rp 3 miliar tersebut dinilainya salah alamat. “Rumors tak sedap tersebut sudah pernah terungkap dalam rapat Panja Penegakan Hukum Komisi III DPR. Salah seorang anggota DPR malah mengungkapkan hal ini melalui stasiun radio swasta di Jakarta baru-baru ini,” ujar Yusril.

Sebelumnya Hendarman Supandji menantang Yusril Ihza Mahendra membuktikan tudingannya bahwa selaku jaksa agung, Hendarman pernah menerima aliran duit Sisminbakum senilai US$ 3 juta. Hendarman mengaku baru mendengar tudingan Yusril itu kemarin.

“Sekarang begini, kalau saya menerima, di mana, kapan, dan bagaimana saya menerima itu, kan harus jelas itu. Di mana, kapan, dan siapa yang menyerahkan, dalam bentuk apa, kan harus jelas,” kata Hendarman di kantornya, Kejaksaan Agung, Senin (5/7). (*/dtc/den)

13
Jul
10

Perekonomian : Utang Pemerintah Membengkak Rp 22,19 Triliun

Utang Pemerintah Membengkak Rp 22,19 triliun

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 10/07/2010 | 17:24 WIB Utang Pemerintah Membengkak Rp 22,19 triliun

Jakarta – Jumlah utang pemerintah Indonesia selama semester I-2010 tercatat sebesar Rp 1.612,85 triliun. Bertambah Rp 22,19 triliun dari jumlahnya di akhir tahun 2009 yang sebesar Rp 1.590,66 triliun.

Jika dihitung dengan denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah mencapai US$ 177,57 miliar, bertambah US$ 8,35 miliar dari jumlah di akhir 2009 yang sebesar US$ 169,22 miliar.

Demikian data yang dirilis Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu di Jakarta, Sabtu (10/6/2010). Utang tersebut terdiri dari pinjaman US$ 63,51 miliar dan surat berharga US$ 114,06 miliar. Dengan menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 6.253,79 triliun, maka rasio utang Indonesia tercatat sebesar 26%.

Sementara rincian pinjaman yang diperoleh pemerintah pusat hingga akhir Juni 2010 adalah:

* Bilateral : US$ 39,16 miliar
* Multilateral: US$ 21,45 miliar
* Komersial : US$ 2,84 miliar
* Supplier : US$ 60 juta.

Peningkatan signifikan terjadi pada jumlah utang dalam bentuk surat berharga negara atau obligasi yang nilainya meningkat menjadi US$ 177,57 miliar, dari jumlah di akhir 2009 yang sebesar US$ 169,22 miliar.

Jumlah utang Indonesia jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun, namun rasio utang terhadap PDB memang menunjukkan penurunan. Hal itu sejalan dengan terus meningkatnya PDB Indonesia.

Berikut catatan utang pemerintah pusat sejak tahun 2000 berikut rasio utangnya terhadap PDB:

* Tahun 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
* Tahun 2001: Rp 1.646,32 triliun (77%)
* Tahun 2002: Rp 1.821,83 triliun (67%)
* Tahun 2003: Rp 2.013,68 triliun (61%)
* Tahun 2004: Rp 2.295,83 triliun (57%)
* Tahun 2005: Rp 2.774,28 triliun (47%)
* Tahun 2006: Rp 3.339,48 triliun (39%)
* Tahun 2007: Rp 3.949,48 triliun (35%)
* Tahun 2008: Rp 1.4.954,03 triliun (33%)
* Tahun 2009: Rp 5.613,44 triliun (28%)
* Juni 2010:  Rp 6.253,79 triliun (26%)

Asing Kuasai 26% Surat Utang Pemerintah
Jumlah kepemilikan investor asing pada instrumen surat utang negara (SUN) pemerintah terus melonjak. Per 6 Juli 2010 jumlahnya sebesar Rp 163,17 triliun atau 26,26% dari total SUN yang diterbitkan.

Menurut data Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu, Sabtu (10/7/2010), dalam waktu 1 pekan dana asing yang masuk ke SUN jumlahnya mencapai Rp 1 triliun.

Sampai 6 Juli 2010, total SUN yang diperdagangkan mencapai Rp 621,23 triliun. Porsi terbesar tetap dipegang oleh perbankan yang jumlahnya mencapai Rp 230,27 triliun.

Kemudian Bank Indonesia (BI) memiliki SUN sebesar Rp 20,04 triliun. Lalu industri reksa dana memiliki SUN sebesar Rp 48,96 triliun, industri asuransi Rp 77,44 triliun, industri dana pensiun Rp 36,58 triliun, industri sekuritas Rp 250 miliar, dan lain-lain Rp 44,52 triliun. (*/dtc/ida)

13
Jul
10

Energi : TDL Naik Mengundang Kontroversi

Tak Lewat Keppres, Kenaikan TDL Dipersoalkan

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 12/07/2010 | 12:45 WIB Tak Lewat Keppres, Kenaikan TDL Dipersoalkan

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempertanyakan dasar hukum kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang ternyata ‘hanya’ diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No.07 Tahun 2010. Menurut DPR, kenaikan TDL itu seharusnya dituangkan Keputusan Presiden (Keppres).

“Ini baru pertama kali aturan TDL diterbitkan dalam bentuk Peraturan Menteri padahal harusnya Keppres, karena sebelumnya dengan menggunakan Keppres,” ungkap anggota Komisi VII Bobby Adhityo Rizal usai diskusi di Menara MNC, jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (12/7/2010).

Selain itu, dalam surat yang dikirimkan Kementerian ESDM bernomor 3991/26/MEML/2010 tanggal 8 Juni 2010 ke Komisi VII DPR, disebutkan bahwa aturan soal kenaikan TDL tersebut akan diatur dalam bentuk Keppres. Namun kenyataannya pada 30 Juni lalu, pemerintah justru malah menerbitkan Permen ESDM No.07 Tahun 2010 mengenai tarif listrik yang disediakan PT PLN (Persero).

“Itu nanti akan kami tanyakan karena aturan ini tidak sesuai dengan surat yang diajukan. Meskipun dalam UU Ketenagalistrikan No 30 Tahun 2009 menyebutkan soal harga jual listrik ada ditangan pemerintah melalui Menteri ESDM, tapi masak Keppres dicabut dengan Permen? Itu kan harusnya dengan Keppres lagi,” jelasnya.

Terkait permintaan kalangan pengusaha agar kenaikan TDL ini ditunda, Bobby menilai hal itu tidak mungkin dilakukan. Jika kenaikan ini ditunda sebulan saja, maka akan ada tambahan subsidi sebesar Rp 800 miliar. “Ini kan hanya ada perbedaan perhitungan antara PLN dan pengusaha, itu saja diselesaikan. Jadi itu tidak perlu ditunda,” imbuhnya.

Pengusaha & PLN Bersitegang Soal TDL
PT PLN (Persero) mengakui adanya perbedaan perhitungan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) antara BUMN listrik tersebut dengan kalangan pengusaha. Jika dengan menggunakan perhitungan PLN, maka kenaikan itu sesungguhnya tidak sebesar perkiraan pengusaha.

“Setelah kami bertemu pengusaha ternyata cara mereka melihat angka-angka TDL yang baru dan yang lama berbeda,” ujar Kepala Divisi Niaga PLN Benny Marbun dalam sebuah diskusi di Menara MNC, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (12/7/2010).

Benny menjelaskan, pada tarif listrik lama yang berlaku sejak tahun 2004, ada yang namanya biaya beban sebesar Rp 29,5 per volt ampere (VA) atau ke sekitar Rp 29.500 kVa per bulan, biaya ini di luar tarif listrik yang harus dibayarkan oleh pelanggan sehingga rekening yang harus dibayar biaya pemakaian ditambah biaya beban.

Sementara dalam TDL baru yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7/2010, biaya beban itu dihapuskan sehingga konsumen hanya membayar biaya pemakaian. Sementara khusus, untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA yang TDL nya tidak mengalami kenaikan, tetap harus menanggung biaya beban.

“Jadi jangan langsung dibandingkan aturan TDL tahun 2004 dengan antara TDL 2010. Ada pelanggan industri yang menghitung terjadi kenaikan 85% dari rekening sebelumnya. Tapi ternyata mereka itu masih menghitung biaya beban. Setelah dihitung tanpa biaya beban kenaikannya tidak sampai 85%,” jelasnya.

Ia juga memaparkan, range rata-rata kenaikan TDL kalangan industri sebesar 6%-15%, jangan langsung dipersepsikan bahwa kenaikan TDL untuk pelanggan industri paling kecil 6% dan paling tinggi 15%. Padahal dalam realisasinya, ada golongan industri tertentu yang kenaikannya di bawah 6% tapi ada di atas 15%. “Tapi tetap rata-ratanya di kisaran 6%-15%,” katanya.

Untuk meluruskan perbedaan perhitungan tersebut, BUMN listrik itu telah menugaskan kepada seluruh unit pelayanan PLN di daerah untuk melakukan sosialisasi dan menjelaskan perhitungan mekanisme perhitungan kenaikan TDL tersebut secara langsung kepada pelanggan industri dan bisnis. “Jadi tidak hanya cuma ditempel di papan pengumuman atau pasang iklan di media. Untuk pelanggan bisnis dan industri itu akan didatangi dan dijelaskan satu per satu,” paparnya.

Sementara itu, kalangan dunia usaha tetap menolak apa yang disampaikan PLN tersebut. Menurut Ketua Forum Asosiasi Industri Nasional Franky Sibarani, pihaknya tetap akan menggunakan membandingkan tarif listrik 2004 yang diatur dalam Keppres RI No 76 tahun 2003 dengan tarif listrik baru dalam Permen ESDM No. 07 Tahun 2010.

Ia mencontohkan, untuk pelanggan golongan tarif I-1 dikenakan biaya Rp 455 per kWh menurut aturan lama tetapi sekarang tarifnya Rp 915 per kWh atau naik 100%. Kemudian untuk pelanggan golongan tarif I-2 dari Rp 440 per kWh menjadi Rp 800 per kWh atau naik 81%. Serta pelanggan I-3 yang tarifnya naik dari Rp 439 per Kwh menjadi Rp 680 per kwh atau naik sekitar 55%.

Lagipula, lanjut Franky, kenaikan TDL yang tercantum dalam Kepmen yang diteken Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, ternyata beda dengan apa yang disosialisasikan Darwin dalam pertemuan dengan kalangan dunia usaha pada 22 Juni lalu. “Kalau sekarang ada penjelasan tambahan, itu sulit diterima karena kenapa tidak dijelaskan di awal. Setidaknya komunikasi yang dilakukan Pemerintah sejak Mei-22 Juni 2010 tidak seperti faktanya,” tambahnya.

Untuk itu, Franky bersikukuh agar kenaikan TDL tersebut ditunda. Penundaan tersebut akan digunakan kalangan pengusaha untuk menyampaikan simulasinya kepada Komisi VII DPR. “Hari ini kami sampaikan simulasinya ke Menteri Perindustrian. Sebelumnya sudah kami sampaikan ke Menteri Perdagangan. Kalau dibilang lihat dulu tagihan bulan ini berapa kenaikan TDL sebenarnya, kami tidak setuju karena kalau tidak bayar ada dendanya,” keluh Franky.

Melihat hal ini, Anggota Komisi VII Bobby Adhityo Rizal menyatakan persoalan ini dapat diselesaikan dengan melihat tagihan rekening listrik pada akhir bulan ini. “Dari situ  bisa akan terlihat berapa tambahan rekening jika dibandingkan bulan lalu. Nah, baru akan ketahuan perhitungan siapa yang benar, PLN atau pengusaha,” jelasnya. (*/dtc/tin)

Menperin akan Hitung Ulang Kenaikan TDL Industri

Selasa, 13 Juli 2010 05:55 WIB      0 Komentar
Penulis : Dwi Tupani
Menperin akan Hitung Ulang Kenaikan TDL IndustriANTARA/Widodo S. Jusuf/ip

JAKARTA–MI: Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat akan menghitung ulang kenaikan tarif dasar listrik (TDL) di sektor industri yang dikeluhkan 25 asosiasi pengusaha. Pasalnya, kenaikan TDL yang ditetapkan PLN dapat membuat harga barang naik dan tidak kompetitif.

Hidayat mengatakan, dirinya baru saja menerima 25 asosiasi industri yang mengeluhkan kenaikan TDL yang didikatakan mencapai 10 persen. Namun karena formulasinya berbeda dengan yang diberitahukan kepada para pengusaha sebelumnya, kenaikan listrik industri mencapai 30%-80%.

“Problemnya, pengusaha pada awalnya kan menerima prinsip kenaikan TDL oleh pemerintah, bahkan pemerintah sudah menjanjikan ancar-ancar kenaikan, dan mereka terus menghitung. Dengan catatan pemerintah juga menjanjikan daya maksimum dan multiguna akan dihapus,” kata Hidayat saat ditemui usai Sidang Kabinet di Situation Room Bina Graha Jakarta, Senin (12/7).

Menteri ESDM pernah menyampaikan kepada pengusaha bahwa kenaikan TDL dihitung berdasarkan biaya pokok produksi (BPP)+10%. Tapi pada penjelasan berikutnya, kata Hidayat, PLN ternyata punya formula lain yang basis perhitungan itu total revenue PLN+10 persen. Dari perhitungan itu terdapat satu jumlah, dan jumlah itu di share kepada industri.

“Saya mau ngomong ada missed di saat-saat terakhir di saat teman-teman saya melakukan exercise dengan polanya PLN itu kenaikannya jauh dari kalau diasumsikan awal naik 10%,” katanya.

Untuk itu, kata Hidayat, dirinya akan melakukan rapat dengan eselon I Kemneterian Perindustrian untuk menghitung lagi berapa sewajarnya kenaikan harga listrik industri agar pada akhirnya harga barang tetap kompetitif dan tidak menngganggu daya beli masyarakat.

“Saya tidak janji (harga listrik industri bisa turun). Saya juga bilang teman-temman (asosiasi) saya tidak bisa memberi pendapat saya karena saya sekarang bicara sebagai orang pemerintah. Tapi karena saya mengetuai sektor industri (Menteri Perindustrian) maka saya turun tangan, saya ikut menghitung, dan saya akan convince pemerintah bahwa saya yakin perhitungan ini membuat harga-harga menjadi naik, tidak kompetitif, tidak bisa menguasai pasar domestik, dan juga tidak mencapai daya beli masyarakat,” jelasnya.

Nantinya, kata dia, hasil perhitungan dari Kemenperin akan dipresentasikan pada rapat koordinator bidang perekonomian.
Hidayat menjelaskan, dirinya harus turun tangan karena ini menyangkut sektor industri yang membutuhkan biaya listrik jadi terkena dampak negatif (injury). Sektor-sektor industri itu terutama besi baja, kaca lembaran, tekstil.

“Dan juga anda bayangkan misalnya pabrik es yang 80 persen menggunakan listrik komponen harganya, itu akan mengeluh dan takut kalau mereka mau mengikuti ini mereka tidak bisa kompetitif karena harga produksinya naik. Dan itu akan di-compet (disaingi) oleh barang-barang impor,” tuturnya.

Ia kembali mencontohkna pabrik baja sdan tekstil yang bekerja 24 jam dengan sistem shift. Dampak kenaikan listrik di sektor-sektor tersebut menjadi berlipat ganda karena mereka masih dikenakan daya maksimum.

“Daya maksimum masih dikenakan maka akan ada multiplier dari perhitungan itu yang membuat kenaikan TDL ini menjadi tinggi. Mereka sudah exercise itu dengan contoh-contoh,” katanya.

Ditanya mengenai ada tidaknya pengurangan tenaga kerja akibat kenaikan listrik industri yang begitu tinggi. Dirinya belum mau membicarakn masalah layoff. Meski ia tidak menampik bahwa layoff adalah salah satu masalah yang dikeluhkan pengusaha.

Di sisi lain, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo menyatakan sejak awal pemerintah menghimbau para pengusaha jangan secara tidak hati-hati berekasi berlebihan atas penyesuaian TDL. Hal itu sudah diulang-ulang, bahkan Presiden pun sudah mengatakan agar para pengusaha bisa memahami untuk tidak melakukan reaksi tidak berlebihan.

“Dampak kenaikan TDL (yang dikeluhkan) 25 asosiasi kepada Kemenperin akan ditampung di lingkungan Menko Perekonomian. Tentu Menperin akan memberikan presentasi mengenai ini,” kata Agus.

Namun demikian, lanjut dia, kalau dari sisi pemerintah, rapat koordinasi telah dilakukan di kantor Wapres untuk menjaga bahan-bahan pokok tersedia. Nanti juga akan ada pertemuan di Menko Perekonomian, yang juga akan mengundang Bank Indonesia agar inflasi dapat terjaga. (Tup/OL-3)

TDL Naik, Sejumlah Industri Hentikan Produksi

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 12/07/2010 | 22:17 WIB TDL Naik, Sejumlah Industri Hentikan Produksi

Jakarta – Sejumlah industri sudah menyatakan akan menghentikan produksinya menyusul kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang ternyata melebihi kesepakatan semula. Industri itu antara lain berasal dari sektor kaca lembaran dan tekstil.

“Ada yang sudah menyatakan dan memberikan sinyal untuk stop, dari sektor kaca, tekstil sudah ada,” kata Koordinator Forum Komunikasi Asosiasi-Asosiasi Nasional Franky Sibarani ditemui usai kementerian perindustrian, Jakarta, Senin (12/7/2010).

Ia mengatakan kenaikan TDL pada dasarnya berlawanan dengan upaya pemerintah menarik investasi. Bahkan kondisi ini bakal mengganggu investasi baru termasuk rencana perluasan investasi bagi pelaku usaha dalam negeri. “Ini yang mengancam industri dalam negeri,” katanya.

Franky menambahkan, untuk kesekian kalinya kenaikan TDL juga akan menggerus daya saing industri nasional. Hal ini lah yang bisa memicu beberapa pelaku usaha yang justru bakal lebih memilih menjadi pedagang daripada industri. “Beliau sebagai pembina sektor industri cukup risau. Ini akan disampaikan kementerian koordinator ekonomi,” katanya.

Hari ini sebanyak kurang lebih 20 asosiasi usaha menemui menteri perindustrian MS Hidayat untuk menjelaskan masalah perhitungan tarif TDL baru, yang dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi pengusaha.

Para pengusaha sebelumnya mengaku dibohongi pemerintah terkait kenaikan TDL yang tidak sesuai kesepakatan. Awalnya kenaikan TDL dijanjikan di kisaran 10-15%, namun ternyata kenaikan TDL  bisa 11-80 persen tergantung jenis industrinya.

Diprotes Pengusaha, Pemerintah Tetap Bandel
Pemerintah sejauh ini belum memutuskan untuk menunda kenaikan tarif dasar listrik (TDL) meski baru-baru ini diprotes pengusaha karena besarannya melebihi kesepakatan. Pemerintah bahkan berniat menyempurnakan kenaikan TDL itu.

Menteri Perindustrian MS Hidayat menegaskan kenaikan TDL sudah diputuskan pemerintah, sehingga jika ada keinginan menunda, sebaiknya diutamakan kepada masalah penyempurnaan perhitungan tarif. Ia pun berjanji akan menyampaikan keberatan dunia usaha ke tingkat kementerian perekonomian. “Nggak (tak ditunda), kalau bisa disempurnakan, kenapa nggak,” kata Hidayat usai menerima pelaku usaha di kantornya, Jakarta, Senin (12/7/2010).

Hidayat mengakui secara prinsip dunia usaha menyetujui adanya kenaikan TDL. Namun dengan adanya perhitungan kenaikan TDL yang perhitungannya masih diperdebatkan karena tak sesuai dengan kesepahaman sebelumnya dengan PLN maupun kementerian ESDM maka pelaku usaha bereaksi.

Hidayat menuturkan sebelumnya kenaikan TDL dihitung berdasarkan formula BPP (biaya pokok produksi) ditambah 8%. Sementara hasil pertemuan antara pengusaha dengan PLN justru formulanya menjadi revenue ditambah 10%. “Jadi jauh dari apa yang mereka bisa terima,” katanya.

Ia menuturkan jika ini berlanjut maka dikhawatirkan akan mendorong kenaikan harga barang untuk sektor-sektor industri yang lahap listrik seperti tekstil, baja dan lain-lain.(*/dtc/red)

TDL Naik, Buruh Pabrik Dihantui PHK

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 12/07/2010 | 21:01 WIB TDL Naik, Buruh Pabrik Dihantui PHK

Jakarta – Banyak industri yang mengeluhkan tidak sesuainya besaran kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). Pengusaha takut terdesak untuk melakukan PHK terhadap karyawannya karena kenaikan TDL ini.

Besarnya kenaikan TDL yang dialami industri mencapai 80%, ini di atas janji awal pemerintah yang rata-rata yang sebesar 10%. Demikian disampaikan oleh Menteri Perindustrian MS. Hidayat ketika ditemui di Kantor Presiden, Jalan Veteran, Jakarta, Senin (12/7/2010).

“Jadi inikan problem, pengusaha pada awalnya kan menerima prinsip kenaikan TDL oleh pemerintah, bahkan pemerintah sudah menjanjikan ancar-ancar kenaikan. Pengusaha terus menghitung dan dengan catatan pemerintah juga menjanjikan daya maksimum dan multiguna akan dihapus. Tapi pada penjelasan berikutnya, PLN ternyata punya formula lain yang saya dapat laporan tadi,” tuturnya.

Hidayat mengatakan, dirinya sudah bertemu dengan 25 asosiasi industri untuk membicarakan mengenai kenaikan tarif TDL yang menjepit pengusaha tersebut. “Kenaikan ini akan menohok sektor industri,” cetusnya.

Sebagai wakil pengusaha di pemerintahan, Hidayat berjanji akan mengedepankan kepentingan industri yang terjepit akibat kenaikan TDL tersebut. Ada beberapa sektor yang terpukul karena kenaikan TDL ini yaitu besi baja, kaca lembaran, dan tekstil.

“Bayangkan misalnya pabrik es yang 80% menggunakan listrik komponen harganya, itu akan mengeluh dan takut kalau mereka mau mengikuti ini mereka tidak bisa kompetitif karena harga produksinya naik,” imbuhnya. (*/dtc/red)

Proyek Percepatan Listrik 10.000 MW Terancam Gagal

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 12/07/2010 | 22:37 WIB Proyek Percepatan Listrik 10.000 MW Terancam Gagal

Yogya – Direktur Engineering Career Centre (ECC) UGM, Nurhadi mengatakan, PT PLN sebagai perusahaan yang menyuplai kebutuhan listrik nasional sedang menjalankan proyek 10.000 MW guna memenuhi kebutuhan listrik nasional. Proyek itu ditargetkan selesai tahun 2012. Guna menunjang proyek tersebut, tahun ini PLN menargetkan merekrut 2.604 pegawai dari berbagai disiplin ilmu.

“Proyek tersebut bisa saja gagal kalau sumberdaya manusia yang diinginkan tak juga diperoleh,” kata Nurhadi, di gedung UC UGM, Senin (12/7). ECC memang telah dipercaya melaksanakan ‘PLN Recruitment Fair’, di Grha Sabha Pramana UGM, Rabu (14/7) lusa.

Saat ini sudah tercatat 11.000 pelamar yang mendaftarkan diri lewat online. Namun, berdasarkan pengalaman sebelumnya, dari total 11.000 pelamar itu biasanya hanya separuh yang lolos seleksi administrasi.

Dari sejumlah yang lolos administrasi, biasanya hanya sekitar enam persen yang kemudian mampu lulus dari proses seleksi. Kebanyakan dari mereka gagal di tes kesehatan dan kematangan emosional.

Tahapan seleksi yang dilalui pelamar memang tidak mudah. Mereka harus lolos tes administrasi, general aptitude test, tes akademik dan bahasa inggris, tes psikologi, tes kesehatan, dan wawancara. Kendati begitu, Nurhadi mengingatkan kepada para pelamar untuk tidak bergantung kepada IPK karena biasanya kemampuan soft skill lebih menentukan. “IPK hanya 10 persen, hard skill 10 persen, sisanya 80 persen soft skill,” kata Nurhadi.

Ketatnya proses seleksi dan hanya sedikit mahasiswa yang mampu lolos, membuat target pemenuhan jumlah pegawai baru yang diinginkan PLN selalu tidak terpenuhi setiap tahunnya. “Tahun lalu saja PLN membutuhkan 1.600 pegawai dari lulusan D3 dan S1, namun hanya bisa merekrut 1.100 orang,” kata Nurhadi.

Energi Geotermal Belum dimanfaatkan
Sementara itu Dekan Fakultas Teknik (FT) UGM, Dr Tumiran mengatakan, hingga tahun 2018 energi utama untuk pembangkit listrik masih digantungkan dari energi fosil. Padahal, sebenarnya Indonesia memiliki sumber energi geotermal yang potensial hingga 27.176 MWe. Sayang, energi yang besar itu belum dimanfaatkan secara optimal.

“Sumber energi geotermal Indonesia sebenarnya cukup potensial dikembangkan. Sayang, masi hada kendala teknologi untuk memanfatkannya secara optimal,” kata  Tumiran, pada pembukaan kursus geotermal, di fakultas setempat, Senin (12/7).

Kursus geotermal bertajuk ‘Geothermal Energy Development – Where science and engineering meet’ itu hasil kerjasama FT UGM dengan GNS Science dan The University of Auckland, Selandia Baru, itu dipandang cukup penting mengingat selama ini konsumsi energi terbesar Indonesia berasal dari energi fosil.

Duta besar Selandia Baru untuk Indonesia, David Taylor menyatakan, kursus geotermal dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia di bidang geotermal guna mendukung pemerintah dalam percepatan peningkatan pembangkit listrik dari geothermal, yakni 6.000 MWe sebelum tahun 2010. “Kursus sekaligus untuk melanjutkan tradisi panjang kerjasama saling menguntungkan antara Indonesia dan Selandia Baru, terutama dalam pendidikan, riset, dan bisnis geotermal,” kata Tumiran. (Py)

Inflasi 3 Bulan ke Depan Bakal Melonjak

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 09/07/2010 | 16:32 WIB Inflasi 3 Bulan ke Depan Bakal Melonjak

Jakarta – Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) mewaspadai melonjaknya laju inflasi pada 2-3 bulan ke depan dengan banyaknya faktor pendorong. Faktor tersebut adalah kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), kenaikan harga bahan pangan, libur tahun ajaran baru, bulan puasa, dan Hari Raya Idul Fitri.

“Maka dari itu dalam 2 sampai 3 bulan kedepan akan cukup besar inflasinya,” ujar Pjs Gubernur BI, Darmin Nasution di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (9/7/2010).

Darmin menjelaskan, kenaikan TDL baik secara langsung maupun tidak langsung memang baru terasa dalam beberapa bulan ke depan. “Ditambah dengan tahun ajaran baru, puasa, lebaran dan sekarang aja tiket pesawat sudah naik maka inflasi ke depan akan lebih besar,” jelas Darmin.

Apalagi, lanjut Darmin, harga bahan makanan juga akan berpengaruh. Tetapi, menurutnya harga bahan makanan itu akan kembali bergerak turun di kuartal IV-2010.

Lebih lanjut Darmin mengatakan, kenaikan inflasi yang akan terjadi masih dalam range proyeksi BI yakni 5% plus minus 1%. “Terkait dengan kebijakan moneter juga menurut kita belum perlu melakukan sesuatu,” tambahnya.

Di tempat terpisah, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengatakan, kenaikan TDL akan memberikan porsi inflasi sebesar 0,2%. Namun besaran ini belum ditambah oleh kenaikan harga barang dan jasa sebagai reaksi dunai usaha atas kenaikan TDL tersebut.

“Katakanlah ada ruang untuk dia menaikan tetapi ikut bertanggungjawab lah ya, proporsional, ya. Supaya tidak bertumpuk tumpuk cuma dampak dari TDL tp kemana-mana gitu. Jadi harapannya seperti itu,” jelas Rusman.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, pemerintah akan siap menjaga lonjakan harga pangan seperti cabai merah agar inflasi bisa tetap terjaga dan target 5,3% di 2010 bisa tercapai.

“Kalau harus kita antisipasi, ya, apakah harus lebih tinggi atau tetap segini tergantung nanti. Bulan Juli, Agustus, dan minggu pertama September karena ada beberapa hal yang terjadi seperti tahun ajaran sekolah baru, puasa, lebaran terus pengaruh dari TDL diperkirakan 0,2 persen terhadap inflasi, itu dampak langsungnya. Yang belum kita bisa perkirakan adalah dampak tidak langsungnya. Dampak langsung itu maksudnya kepada harga listriknya,” paparnya. (*/dtc/ida)

13
Jul
10

Energi : BP MiGas Aceh Bertentangan dengan UU

Aceh kelola MiGas

Aceh bakal kelola sendiri MiGas
12 Jul 2010

Pembentukan BP Migas Aceh bertentangan dengan UU

OLEH RUDI ARIFFIANTO FIRMAN HIDRANTO
Bisnis Indonesia

JAKARTA Rencana Pemprov Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) untuk mengelola SDA secara mandiri, termasuk migas mendekati realisasi setelah pemerintah pusat dan pemda itu sepakat membentuk BP Migas Aceh. Namun, kesepakatan membentuk instansi yang terpisah dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) itu juga ada yang menentangnya, karena dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 22/ 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Anggota Komisi VII DPR Satya W. Yudha mengungkapkan sektor migas nasional sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat dan tidak ada kewenangan pengelolaannya diserahkan kepada daerah, sesuai dengan amanat UU Migas. “Saya sebagai anggota DPR menolak pembentukan BP Migas tandingan di Aceh karena bertentangan dengan UU Migas,” katanya kepada Bisnis kemarin.

Selain bertentangan dengan UU Migas, tambahnya, produksi sumber daya ajam (SDA) itu merupakan penyangga anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sehingga perolehan dari sektor itu tetap perlu dikendalikan dari pusat. “Pemerintah harus tegas dalam masalah ini (rencana pembentukan BP Migas Aceh]. Otonomi yang diberikan di Aceh tidak meliputi masalah keuangan negara, hubungan luar negeri, dan juga sektor migas.”

DPR, dia menambahkan, akan mendukung pembukaan kantor-kantor perwakilan BP Migas, seperti yang sudah dilaksanakan di Surabaya dan Pekanbaru, sebagai upaya efektivitas rentang kerja BP Migas. Berbeda dengan Satya, Direktur Center of Petroleum and Energy for Economics Studies Kurtubi menilai Pemprov NAD sebaiknya tidak perlu membentuk lembaga seperti BP Migas karena keber-lepon maupun pesan singkat soal rencana pembentukan BP Migas Aceh dan konsekuensi lainnya menyangkut anggaran tidak merespons pertanyaan yang diajukan Bisnis.

Menurut Edy, adanya kesepakatan pembentukan BP Migas Aceh tentunya membutuhkan payung hukum berupa peraturan pemerintah. PP itu nantinya menaungi pembentukan BP Migas Aceh tersebut. Pemerintah, tuturnya, juga menggunakan Pasal 270 UV Pemerintahan Aceh untuk mengakomodasi bisnis hilir migas di daerah itu yang dalam UU tersebut juga belum dituliskan secara khusus. “Dari sisi regulasi memang ada beberapa kendala.”

Sebelumnya, Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerianadaan institusi itu telah terbukti sangat merugikan negara, industri migas nasional serta daerah penghasil migas. Berkaitan dengan kesepakatan pembentukan BP Migas Aceh, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Ditjen Mi- gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Minera! A. Edy Herman-toro mengemukakan lembaga itu akan lahir dari perkawinan antara Undang-undang Pemerintahan Aceh dan UU Migas.

Lembaga tersendiri

Berdasarkan pertemuan terakhir antara pemerintah pusat dan Pemprov Aceh, kedua pihak menyepakati pembentukan BP Migas Aceh sebagai lembaga tersendiri. “Dalam pertemuan terakhir, kami sudah putuskan new estab-lishment BP Migas Aceh,” katanya dalam Forum Diskusi Energi Jumat pekan lalu.

Kendati sudah disepakati oleh kementerian teknis, Kementerian Keuangan belum sepakat terutama menyangkut masalah pembiayaan untuk badan pelaksana tersebut. Menurut dia, pembiayaan untuk BP Migas yang ada saat ini mengacu pada UU Migas.

“Untuk BP Migas kalau dipakai untuk biaya operasi itu sekarang berdasarkan UU Migas. Kalau BP Migas Aceh tidak jelas dan tidak secara khusus disebutkan dalam UU Pemerintahan Aceh.” Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati yang merangkap Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran maupun Dirjen Perbendaharaan Negara Heri Pumomo, yang dimintai komentarnya melalui te ESDM Evita Herawati Legowo mengatakan ada dua opsi untuk rencana pembentukan BP Migas Aceh tersebut.

Ada dua opsi yang bisa diterapkan untuk pembentukan BP Migas Aceh tersebut. Pertama, dibentuk sebagai institusi otonom dan berdiri sejajar dengan BP Migas yang ada di pusat. Opsi kedua, BP Migas Aceh masih berada di dalam struktur BP Migas yang ada dengan status sebagai perwakilan.

“Kalau dia statusnya sebagai perwakilan, itu tidak masalah dan konsekuensinya tidak terlalu besar, itu sudah selesai dibahas dan sudah sempat salam-salaman [sepakat). Namun, waktu itu Pemerintah Aceh mengubah lagi agar BP Migas Aceh menjadi institusi tersendiri,” jelasnya.

Apabila opsi itu dipilih, katanya, terdapat beberapa konsekuensi yang harus diselesaikan, seperti masalah pengelolaan keuangan, struktur organisasi, dan juga badan hukumnya. “Kami [Kementerian ESDM] tidak bisa sendirian untuk membahas mengenai hal ini. Perlu ada pelibatan Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, serta Kementerian Hukum dan HAM.”

UU Pemerintahan Aceh Pasal 160 yang mengatur BP Migas Aceh tersebut menggariskan ketentuan itu berlaku bagi kontrak migas yang baru. Adapun, kontrak-kontrak yang sudah berjalan, seperti Blok A, berdasarkan Pasal 161 perpanjangannya bisa menggunakan Pasal 160 Ayat 3 yang intinya menyatakan persetujuan perpanjangan kontrak bisa dilakukan atas dasar kesepakatan antara pemerintah pusat dan Pemprov Aceh.

Adanya ketentuan pasal di UU Pemerintahan Aceh itulah yang telah menjadi senjata Pemprov NAD untuk meminta pusat agar segera merealisasikan pembentukan BP Migas Aceh. Bahkan, pemda itu juga sempat dengan nada mengancam tidak akan merekomendasikan perpanjangan kontrak PT Medco Energi Internasional Tbk di Blok A, Aceh, sebelum BP Migas Aceh dibentuk.

(AGUST SUPRIADI/NURBAITI) (rudi. ariffianio@bisnis.co.id/firman.hidramo @bisnis.co.id)




Blog Stats

  • 2,261,095 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 124 other followers