16
Jul
10

Kenegarawanan : Tatanegara Indonesia Pra dan Pasca 2002

TATANEGARA INDONESIA PRA & PASCA 2002

Pandji R Hadinoto

Pra 2002 diketahui keberadaan UUD 1945 per Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75, 1959 [RM A. B. Kusuma, Lahirnya UUD 1945, FHUI, ISBN 979-8972-28-9,{1}], yang sampai kini belum pernah dinyatakan tidak diberlakukan, menganut pembagian kekuasaan vertikal, mengenali 6 (enam) lembaga Negara yaitu (1) MPR – Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai Lembaga Tertinggi Negara, dan lain2nya Lembaga Tinggi Negara yaitu (2) DPR – Dewan Perwakilan Rakyat, (3) Presiden, (4) MA – Mahkamah Agung, (5) BPK – Badan Pemeriksa Keuangan, (6) DPA – Dewan Pertimbangan Agung [Prof DR Jimli Asshiddiqie, SH, Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, ISBN 979-98018-1-8, {2}].

Pasca 2002 diketahui keberadaan UUD 1945 per Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa Ada Opini, menganut pembagian kekuasaan horizontal, mengenali 7 (tujuh) lembaga tinggi Negara yakni (1) MPR – Majelis Permusyawaratan Rakyat, (2) DPR – Dewan Perwakilan Rakyat, (3) DPD – Dewan Perwakilan Daerah, (4) Presiden, (5) MA – Mahkamah Agung, (6) MK – Mahkamah Konstitusi, (7) BPK – Badan Pemeriksa Keuangan [{2}].

MPR bersifat khas Indonesia, sedangkan DPR cetak biru dari Volksraad, begitu pula MA dari Hogerechtschof atau Hogeraad atau Landraad dan Raad van Justitie, BPK dari Raad van Rekenkamer, Presiden sebagai pengganti Gouvernuur Generaal, DPA dari Raad van Nederlandsche Indie atau Raad van State [{2}].

MPR per UUD 1945 (1959) diposisikan sebagai penjelmaan Kedaulatan Rakyat, berkomposisi anggota DPR (representasi politik prinsip demokrasi politik), Utusan Daerah (representasi kepentingan daerah-daerah agar tidak terabaikan hanya karena orientasi pengutamaan kepentingan nasional) dan Utusan Golongan (representasi fungsional prinsip demokrasi ekonomi), yang bersifat kombinatif antara tradisi liberalisme barat dengan sosialisme timur dan oleh karena mencerminkan seluruh lapisan dan golongan rakyat maka MPR berkedudukan sebagai Lembaga Tertinggi Negara atau supreme/superbody [{2}].

MPR UUD 1945 (1959) berfungsi (1) menetapkan UUD per Pasal-3, (2) Perubahan UUD per Pasal-37, (3) menetapkan garis-garis besar haluan Negara dalam arti luas per Pasal-3, (4) memilih Presiden dan Wakil Presiden per Pasal-6 dan (5) meminta pertanggungjawaban Presiden di tengah masa jabatannya karena dakwaan pelanggaran melalui persidangan istimewa per Pasal-8 juncto Penjelasan UUD 1945.

MPR per UUD 1945 (2002) direstrukturisasi menjadi dua kamar DPR dan DPD, dan diposisikan sebagai Lembaga Tinggi Negara, berkerangka pemikiran Pemisahan Kekuasaan (separation of power) bersifat horizontal demi kesederajatan dan saling lebih mengimbangi (checks and balances) diantara ke-7 Lembaga-lembaga Tinggi Negara. Kini MPR versi UUD 1945 (2002) ini dioperasikan sebagai Joint Session.

MPR UUD 1945 (2002) berwenang (1) mengubah dan menetapkan UUD, (2) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan (3) memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

Adapun prinsip kesederajatan dan keseimbangan (checks and balances) per UUD 1945 (2002) ini adalah buah antitesa Heavy Executive daripada UUD 1945 (1959), namun kini malahan semakin terasa sebagai bandul bergoyang kearah Legislative Heavy, sehingga memunculkan berbagai dugaan penyalahgunaan kewenangan berdampak maraknya dugaan tindakan penyimpangan pidana, seirama saja dengan pepatah Lord Acton  “power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely (kekuasaan cenderung untuk menjadi sewenang-wenang dan dalam kekuasaan yang bersifat mutlak, kesewenang-wenangannya juga cenderung mutlak) mengikuti hukum besi kekuasaan. Karena itu ada beberapa kelompok masyarakat peduli konstitusi Indonesia berpendapat bahwa Reformasi 1998 berujung Amandemen UUD 1945 adalah kebabalasan. Padahal tuntutan Reformasi 1998 tidaklah termasuk Amandemen UUD 1945, tepatnya Tuntutan Gerakan Reformasi 1998 adalah (1) Bubarkan Orde Baru dan GolKar, (2) Hapuskan Dwifungsi ABRI, (3) Hapuskan KKN, (4) Tegakkan Supremasi Hukum, HAM dan Demokrasi serta (5) Ekonomi Kerakyatan [R Soeprapto, Kritisi Reformasi, {3}] Demikian pula kesepakatan pada awal Sidang Umum MPR Tahun 1999 adalah (1) Mempertahankan Pembukaan UUD 1945, (2) Mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, (3) Mempertahankan system pemerintahan presidensiil, (4) Menegakkan prinsip check and balances, (5) Memindahkan ketentuan-ketentuan normative dalam Penjelasan ke dalam pasal-pasal UUD 1945, (6) Perubahan dilakukan dengan cara ADENDUM. (Faktanya perubahan dengan cara AMANDEMEN, Evaluasi S.T.MPR 2002, Perubahan UUD 1945, Front Pembela Proklamasi 45, {4}).

Dalam konteks ke-Indonesia-an, sesungguhnya kunci legitimasi kekuasaan atau Pemegang Kedaulatan (sovereignty) adalah prinsip Kedaulatan Tuhan (berdasarkan sila-1 Pancasila) berketurunan Kedaulatan Hukum (dengan berprinsip rechsstaat, rule of law, supremasi hukum) dan Kedaulatan Rakyat (bertumpu sila-4 Pancasila) sesuai cita kenegaraan (staatsidee) Pembukaan UUD 1945 [{2}].

Kunci Pemegang Kedaulatan itu dalam Bangunan Kenegaraan Indonesia, bagaimanapun, sangat terkait erat dengan akar peradaban bangsa Indonesia yang berdata pra Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 seperti 240 kerajaan besar kecil (126 terdaftar sampai dengan abad-20) [Sri Rosalinda, Pembangunan Masyarakat Nusantara Kerajaan dan NKRI dalam Revolusi Pancasila, Lembaga Study Teritorial, {5}]. Artinya Nusantara juga berkarakter peradaban Monarkhi yang terbaik sebagaimana pendapat filsuf Thomas Aquinas (1225 – 1274 M) [Ilmu Negara, ISBN 979-499-229-1, {6}] dan De Civitate Des atau Kota Tuhan sesuai pendapat filsuf Aurelius Agustinus (354 – 430) [Puja Pramana KA, Ilmu Negara, ISBN 978-979-756-556-5, {7}] karena Raja2 Monarkhial Nusantara itu berkarakter keyakinan kepada Kedaulatan Tuhan demi Kepentingan Umum.

Penulis meriwayatkan kelekatan Kedaulatan Tuhan dan Kedaulatan Hukum pada negara2 Monarkhi Nusantara dalam Tesis Magister Hukum tentang Politik Hukum Nusantara 20 Abad pada tahun 2000, seperti dapat ditelisik pada Kerajaan Mataram Kuno (717 – 1222), Keprabuan Majapahit (1293 – 1525), Keprabuan Pajajaran (1350 – 1579), Keprabon Cirebon (1445 – 1809), Kesultanan Demak (1478 – 1575), Kesultanan Mataram (1575 – 1945), Kedatuan Sriwijaya (392 – 1406), Kesultanan Aceh Raya Darussalam (1205 – 1942), Kesultanan Banten (1525 – 1813), Kesultanan Gowa Tallo (1200 – 1906), Kesultanan Palembang Darussalam, bahkan beberapa dikenali sebagai Monarkhi Konstitusional.

Kedatuan Sriwijaya diketahui memiliki Prasasti Telaga Batu (683) yang oleh Prof MR HM Yamin dikategorikan sebagai Naskah Konstitusi, Keprabuan Majapahit dikenali memiliki perundang-undangan Kutara Manawadharmasastra sebagai hukum tertulis dan Kesultanan Aceh menjalankan Qanun Alsyi (UUD) Adat Meukuta Alam (Adat Bersendi Syariat) bersumberkan Al Qur’an, Al Hadist, Ijma Ulama dan Qias, sedangkan Monarkhi2 Nusantara lain dipastikan memiliki Hukum Publik dalam mengelola kenegaraannya, termasuk Amana Gappa (Hukum Dagang Laut) oleh Kesultanan Gowa Tallo.

Selanjutnya, patut disimak artikulasi para Founding Fathers Bung Karno, Bung Hatta dan Prof Mr DR Supomo oleh Front Pembela Proklamasi 45 yang menggarisbawahi kelekatan peradaban Indonesia dengan Kedaulatan Rakyat sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 1932, Bung Karno menulis dalam harian Fikiran Ra’jat tentang demokrasi adalah “pemerintahan rakyat”. Cara pemerintahan ini memberi hak kepada semua rakyat untuk ikut memerintah. Demokrasi yang di-cita2kan haruslah sosio-demokrasi, yaitu demokrasi yang berdiri kedua kakinya di dalam masyarakat. Sosio-demokrasi adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Tulisan beliau pada bulan Maret 1933 berjudul Mencapai Indonesia Merdeka menyatakan bahwa demokrasi kita haruslah demokrasi baru, demokrasi sejati, demokrasi yang sebenarnya pemerintahan rakyat. bukan “demokrasi” ala Eropa dan Amerika tetapi suatu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Pada tahun 1940 di Pandji Islam beliau menyatakan bahwa kehendak asas demokrasi mengadakan suatu badan perwakilan rakyat yang disitu duduk utusan-utusan dari seluruh rakyat, zonder mem-beda2kan keyakinan.

Bahwa pada tahun 1932, Bung Hatta dalam brosur Kearah Indonesia Merdeka menyatakan tentang kita harus membangun demokrasi kita sendiri. Demokrasi barat tiada membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Sebab itu demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya. Haruslah ada pula demokrasi ekonomi. Untuk itu Bung Hatta berpaling ke daerah pedesaan Indonesia dan mengatakan bahwa kita harus mengangkat hakekat dan mengembangkan demokrasi yang berasal dari masyarakat desa. Dasar-dasar demokrasi yang terdapat dalam pergaulan hidup asli di Indonesia kita pakai sebagai sendi politik kita.

Bahwa Prof MR DR Supomo pada pidato penerimaannya sebagai Guru Besar dalam Hukum Adat pada tahun 1941 di Rechts Hoge School (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta mengatakan tentang perbedaan dengan peradaban di Barat maka bagi bangsa Indonesia individu tidak dapat terlepas dari masyarakatnya sehingga hak dan kewajiban yang dimilikinya berhubungan dengan fungsinya dalam masyarakat. Jadi, hak2 warga tersebut diatas pada hakekatnya merupakan gemeenschapsrechten (hak2 komunitas) karena dihubungkan dengan fungsi warga yang bersangkutan dalam kehidupan masyarakatnya. Sebagaimana juga halnya dengan Bung Karno dan Bung Hatta maka Supomo yakin betul bahwa kunci keberhasilan medirikan Negara Indonesia Merdeka terletak pada Persatuan dan Kesatuan Bangsa tanpa menghilangkan eksistensi suku2 bangsa dan golongan2 yang ada dalam tubuh bangsa Indonesia. Supomo pada akhir pidatonya di BPUPKI menyebut Panca Dharma yaitu asas2 dari Taman Siswa yakni (1) Kodrat alam, (2) Kebudayaan, (3) Kemerdekaan, (4) Kebangsaan, (5) Kemanusiaan. Hal ini diperkuat dalam Penjelasan UUD 1945 mengenai semangat kekeluargaan, kepemimpinan, kebudayaan.

Bahwa dalam pidatonya di BPUPKI itu, Supomo juga menyebut Kawolu Gusti yang lebih menandakan pengaruh ajaran Ki Hadjar Dewantoro yang mengartikannya sebagai Persatuan Diri Dengan Masyarakat yang dalam bahasa Jawa disebut Kawulo Lan Gusti. Dengan Gusti dimaksud sebagai lambang Persatuan Rakyat yang merdeka yang terdapat dalam kehidupan kekeluargaan dimana tidak ada aturan paksaan, penindasan, perampasan kebebasan, perlawanan seperti lazimnya terlihat dalam alam yang tidak ada kemerdekaan. Dalam kehidupan kekeluargaan terdapat aturan berdasarkan Cinta Kasih (yakni Gusti yang tidak terlihat) menuju Tertib dan Damai buat Persatuan dan Selamat dan Bahagia buat masing2 anggotanya.

Bahwa kata “Keluarga” sebenarnya berasal dari perkataan “kawulo” dan “warga”. Kawulo berarti “abdi” yang berkewajiban mengabdikan diri dan menyerahkan segala tenaganya kepada yang olehnya dianggap “tuannya”. Warga berarti “anggota” yang berwenang ikut mengurus, ikut memimpin dan menetapkan segala apa yang diperlukan. Jadi Kawulo Gusti menggambarkan kedudukan yang ganda dalam diri seseorang yaitu sebagai “abdi” tetapi sekaligus juga sebagai “tuan”. Suatu ciri kehidupan kekeluargaan adalah sikap toleransi. Selain itu masih ada unsur2 Persatuan yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya Demokrasi dalam Kesejahteraan Bersama. Demokrasi disini bukan hanya berarti “sama-rata” seperti pengertian Demokrasi Barat tetapi juga “sama-rasa”. Istilah sama-rata dan sama-rasa mengandung pengertian Demokrasi yang mengandung Keadilan Sosial. Suku2 bangsa Indonesia yang lain juga bersifat komunal seperti masyarakat Jawa, maka hal2 yang diuraikan oleh Ki Hadjar Dewantara pada hakekatnya berlaku juga bagi suku2 bangsa lain.

Ternyata, Monarkhi Konstitusional bukanlah pilihan Founding Fathers, tetapi Republik Konstitusional sebagaimana teori-teori klasik, yang menurut hemat penulis dapat masih relevan bagi situasi dan kondisi Indonesia kini, seperti pendapat Aristoteles yakni bahwa Negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat dan sifat pemerintahannya adalah baik, karena memperhatikan kepentingan umum (rakyat) [Prof Dr I Gde Pantja Astawa, SH, MH dan Dr Suprin Na’a, SH, MH, Memahami Ilmu Negara & Teori Negara, ISBN 978-602-8650-08-3 {8}].

Baik UUD 1945 (1959) maupun UUD 1945 (2002) mencerminkan bentuk pemerintahan Aristokrasi, bedanya kumpulan cendekiawan negarawan versi UUD 1945 (1959) berada pada Lembaga Tertinggi Negara bernama MPR berkomposisi anggota2 DPR, UD dan UG, sedangkan kumpulan cendekiawan negarawan versi UUD 1945 (2002) terserak di 7 (tujuh) Lembaga Tinggi Negara berkomposisi kombinasi Pilihan Rakyat dan Pilihan DPR dan/atau Keputusan Presiden yang berkedudukan hukum yang sederajat dan bisa saja berkinerja tidak harmonis satu sama lain tanpa ada Lembaga Tinggi Negara lain yang mampu menengahinya kecuali Daulat Rakyat, dan itu berarti at-all-cost.

Bilamana benar demikian, maka Indonesia pasca UUD 1945 (2002) sesungguhnya masih rawan terhadap terjadinya Revolusi Aristoteles, demikian pula Siklus Polybios.

Apalagi, terindikasi paling tidak 22 titik lemah Indonesia terkini seperti tulisan Mengapa Kita (Harus) Melawan Rezim Neolib Ini ? [M. Hatta Taliwang, Koordinator Grup Diskusi 77-78, Lampiran-1], dengan catatan teridentifikasi 9 (Sembilan) aktor Revolusioner seperti tulisan Mungkinkah Terjadi Perubahan di Indonesia dalam waktu dekat ? [M. Hatta Taliwang, Koordinator Grup Diskusi 77-78, Lampiran-2].

Oleh karena itulah, penulis bersyukur telah menerima buku Negara Pancasila Jalan Kemaslatan Berbangsa [As’ad Said Ali, ISBN 979-3330-82-1, {9}] pada tanggal 7 Juli 2010 ketika Dialog Kebangsaan, yang membenarkan tentang aspirasi Maklumat Revolusi Pancasila 20 Juni 2010 oleh Tim-7 Garda Pancasila Indonesia, guna mengurangi potensi peristiwa hukum revolusi berulang kali sebagaimana diduga Aristoteles dan Polybios {6}

Dan sesungguhnya restorasi MPR kembali sebagai Lembaga Tertinggi Negara adalah strategik segera dilakukan mengingat antara lain karena lembaga Kekuasaan/Kedaulatan Tertinggi telah mentradisi berabad di peradaban Indonesia, apalagi MPR kini diberlakukan quasi bi-kameral yakni DPD hanya berperan sebagai penasehat bagi DPR, begitu juga masyarakat mayoritas dari kalangan tani dan nelayan ternyata banyak yang tidak terwakilkan, serta beberapa kasus kenegaraan yang sulit berujung solusi terbaik, bahkan dapat mengurangi potensi revolusi berkelanjutan berulang kali {6}.

Revolusi atau Perubahan kalau memang menjadi kebutuhan terkini maka diperlukan sinergi diantara 9 (Sembilan) aktor Perubahan yaitu (1) Partai Politik, (2) Massa Islam, (3) Kampus dan Mahasiswa, (4) Media Massa, (5) Aktifis Gerakan LSM, (6) Tentara, (7) Kelompok Pengusaha, (8) Kelompok Penegak Hukum, (9) Bapak Bangsa [M. Hatta Taliwang, Mungkinkah Terjadi Perubahan Di Indonesia Dalam Waktu Dekat, Koordinator Grup Diskusi 77-78].

Tradisi kemasyarakatan terorganisir di Nusantara berbentuk kenegaraan sendiri sesungguhnya cukup berimbang dengan tradisi kenegaraan di belahan dunia lain, misalnya :

  1. Istilah “Negara” berasal usul bahasa Sansekerta “nagari” (seperti digunakan di Sumatera Barat) atau “nagara” (seperti digunakan di Bali) yang berarti “kota”. Akar pemahaman ini seirama dengan istilah “kota” (city state) atau “polis” di zaman Yunani kuno. Secara sederhana, “Negara” dapat diberi pengertian sebagai kekuasaan terorganisir yang mengatur masyarakat hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu demi kesejahteraan bersama {8}
  2. Trias Politika Trayaratna (Majapahit, 1365) lebih tua dari Trias Politika John Locke (1690) dan Montesquieu (1748)
  3. Seloka Bhinneka Tunggal Ika (Majapahit, abad-14) lebih tua dari seloka serupa, E Pluribus Unum (Amerika Serikat, abad-18)
  4. Konstitusi Telaga Batu (Sriwijaya, 638), Kitab Kutaramanawadharmasastra (Majapahit, 1365), UU Qanun Meukuta Alam Al Asyi (Aceh Raya Darussalam, 1607 – 1636), UU Surya Alam (Mataram, 1613 – 1646), UUD Paji Sekaten & UU Beraja Nanti (Kutai Kertanegara, 1605 – 1945), UU Sembur Cahya & Sindang Mardika (Palembang, 1630 – 1825) lebih tua daripada Konstitusi Amerika Serikat (1788) dan Grond Wet (The Netherland, 1848)
  5. Kompilasi Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa (Gowa-Tallo, 1626) sebaya saja dengan praktek VOC (yang ber-Anggaran Dasar, 1602).
  6. Naskah Siksa Kanda Karesian (Pajajaran, 1518) yang a.l. memuat ragam siasat tempur, lebih tua daripada rekayasa tempur yang dipraktekkan rezim colonial baik Portugis maupun Spanyol dan VOC di persada Nusantara.
  7. Indonesia ternyata tempat lahir peradaban dunia [Prof Arysio Santos, Atlantis, The Lost Continent Finally Found, ISBN 978-602-8224-62-8]

Kepustakaan

  1. RM A.B. Kusuma, Lahirnya UUD 1945, FHUI, ISBN 979-8972-28-7
  2. Prof DR Jimly Asshiddiqie, SH, Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, ISBN 979-98018-1-8
  3. R. Soeprapto, Kritisi Reformasi, ISBN 979-96772-3-X
  4. Front Pembela Proklamasi 45, Perubahan UUD 1945
  5. 5. Sri Rosalinda, Pembangunan  Masyarakat Nusantara,  Kerajaan Dan NKRI Dalam Revolusi Pancasila, 1 Juli 2010
  6. Soehino, SH, Ilmu Negara, ISBN 979-499-229-1
  7. Puja Pramana KA, Ilmu Negara, ISBN 978-979-756-556-5
  8. Prof Dr I Gde Pantja Astawa, SH, MH dan Dr Suprin Na’a, SH, MH, Memahami Ilmu Negara & Teori Negara, ISBN 978-602-8650-08-3
  9. As’ad Said Ali, Negara Pancasila Jalan Kemashalatan Berbangsa, ISBN 979-3330-82-1

Sebagai tambahan, penulis telah menyusun Politika Adendum UUD 1945 seperti bisa diunduh di situs www.jakarta45.wordpress.com

About these ads

0 Responses to “Kenegarawanan : Tatanegara Indonesia Pra dan Pasca 2002”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,096,873 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 113 other followers

%d bloggers like this: