03
Jul
10

Pemilu 2014 : Gubernur Jawa Tengah Tolak TNI Nyoblos

Lawan SBY, Gubernur Jateng Tolak TNI Nyoblos

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 26/06/2010 | 11:59 WIB Lawan SBY, Gubernur Jateng TolakTNI Nyoblos

Semarang – Mantan Pangkostrad Letjen TNI Bibit Waluyo yang kini menjabat Gubernur Jateng secara tegas menolak wacana Tentara Nasional Indonesia (TNI) memiliki hak pilih dalam Pemilu. Jika TNI boleh nyoblos, maka akan menimbulkan konflik kepentingan politis di dalam tubuh TNI.

“TNI sebagai alat negara tidak dibawa kesana kemari. TNI tidak bisa dibawa ke kanan maupun ke kiri. TNI tetap netral sebagai alat negara” kata Bibit Waluyo, Jum’at (25/6).

Menurut Bibit Waluyo, TNI harus tetap netral dan tidak usah mengikuti pihak-pihak berkepentingan yang membujuk agar mereka bisa menggunakan hak pilih pada Pemilu 2014 mendatang. “Jangan ikuti orang-orang yang nggak bener. Sampai kapanpun TNI harus netral,” katanya.

Dikatakan Bibit Waluyo, wacana TNI memiliki hak pilih justru membuat TNI terpecah belah. “Bayangkan kalau tidak netral. Misalnya saya masuk PDIP, Wagub masuk Demokrat, lalu asisten masuk Golkar. Nanti kalau diharuskan rapat, asisten ternyata tidak bisa karena ada urusan partai,” ujar Bibit mencontohkan. (Py)

Jika TNI Ikut Pemilu, Bisa Timbul Perpecahan

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 30/06/2010 | 12:12 WIB Jika TNI Ikut Pemilu, Bisa Timbul Perpecahan

Jakarta – Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasiona (Lemhanas) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar tidak setuju dengan wacana pengembalian hak pilih Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemilu. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan prinsip netralitas TNI.

“Kalau ikut pemilu, dia bisa berpihak dan dimanfaatkan kepentingan politik, dan ini berpotensi menimbulkan perpecahan,” kata Agum Gumelar.

Hal itu dia katakan  di sela-sela acara ‘Seminar Nasional Pembangunan Kawasan Perbatasan’ yang diselenggarakan Lemhanas di Hotel Sultan, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (30/6/2010).

Agum menjelaskan, prajurit TNI adalah alat negara untuk mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai pengaman seluruh masyarakat, sudah selayaknya TNI netral dalam politik. “TNI tidak bisa berpihak,” tegas Agum lagi.

Meski muncul berbagai kritikan, namun pihak Partai Demokrat tetap ngotot agar hak pilih TNI/Polri dipulihkan. Partai Demokrat (PD) termasuk yang mendukung agar TNI dan Polri kembali diberikan hak pilih. PD meminta semua pihak mempercayai TNI/Polri untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu.

“Menurut kami anggota TNI/Polri sudah saatnya dipercaya untuk bisa menggunakan hak pilihnya secara dewasa dan demokratis,” kata Ketua Umum PD Anas Urbaningrum kepada wartawan pada acara ‘Konsolidasi Kader Demokrat Bali‘ di Hotel Nirmala, Jl Mahendradata, Denpasar, Rabu (30/6/2010).

Menurut Anas, sebetulnya di UU Pemilu 2004 dan 2009 status TNI/Polri sudah dipulihkan. Tapi di ketentuan peralihan, anggota TNI Polri belum menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2004 dan 2009. Artinya ini soal waktu. Hanya saja, menurut Anas, hak pilih TNI/Polri diatur sehingga tidak menimbulkan penafsiran berbeda.

“Tentu harus diatur secara spesifik dan detail agar ini betul-betul hak memilih saja, bukan dimaknai yang lain,” ujarnya.

Anas meminta DPR saat membahas UU Pemilu perlu menanyakan, mengklarifikasi dan mengkonfirmasi pada Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan apakah TNI/Polri Sudah siap menggunakan hak pilih pada 2014. “Kalau siap, tentu tidak ada halangan untuk dituangkan dalam ketentuan UU Pemilu,” katanya.

Hanya saja ia mengingatkan, jika TNI/Polri belum siap maka tidak bisa dipaksakan untuk menggunakan hak pilih. “Kalau belum jangan dipaksakan. Kebijakan setiap negara bebeda. Ada yang melarang tentara ikut Pemilu, ada yang biasa saja, ada yang diatur ketat. Indonesia posisinya di  tengah. Ini sekaligus tanda bahwa anggota TNI bekerja di bawah supremasi sipil,” jelasnya.(*/dtc/red)

Dahulukan Reformasi TNI/Polri Ketimbang Hak Pilih

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 27/06/2010 | 22:20 WIB Dahulukan Reformasi TNI/Polri Ketimbang Hak Pilih

Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar HR Agung Laksono menilai, pengembalian hak pilih TNI/Polri belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Ia meminta pemerintah lebih dulu mengutamakan hal-hal pokok yang belum dilakukan atau didapat TNI/Polri.

“Hanya tinggal waktu saja, saya setuju. Tapi jangan sekarang. Utamakan yang pokok dulu, reformasi TNI/Polri, anggaran, alutsista, kesejahteraan, baru hak politik,” kata Agung Laksono kepada wartawan di Jakarta, Minggu (27/6/2010).

Agung mengatakan pendapatnya itu juga merupakan sikap Partai Golkar. “Jangan dipaksakan, jangan buru-buru, termasuk jangan (di pemilu) 2014 dulu,” kata pentolan Golkar yang menjadi Meko Kesra kabinet SBY ini.

Menurut Agung, butuh waktu 10 sampai 15 tahun untuk mengembalikan hak pilih TNI/Polri. Dalam jangka waktu itu diharapkan hal-hal pokok yang menjadi prioritas TNI/Polri dapat dilakukan, termasuk dalam hal kesejahteraan. “Kalau sudah sejahtera, mereka pasti tidak akan berpihak,” tutur mantan Ketua DPR.

Sebelumnya, sejumlah fraksi besar di DPR mulai menyepakati realisasi pemulihan hak pilih bagi anggota TNI/Polri untuk Pemilu 2014. Namun sebagian lagi masih meragukan netralitas dan independensi anggota TNI/Polri dari pimpinannya yang mungkin berpihak kepada kontestan tertentu.

“Ketaatan TNI itu terhadap komando sangat kental, apalagi ditengah demokrasi yang belum matang,” ujar anggota Komisi I DPR dari FPDIP Sidharto Danusubroto dalam diskusi “Bila TNI Diberi Hak Pilih” di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (26/6).

Hal lain yang juga dia nilai rawan terhadap independensi anggota TNI/Polri adalah fakta Presiden RI juga atasan tertinggi dari Panglima TNI dan Kapolri. Layaknya jalur komando dari seorang atasan kepada bawahannya, maka sangat patut Presiden RI memberikan ‘perintah yang mengarah ke kontestan tertentu pemilu’ kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk diteruskan kepada jajaran masing-masing. “Kalau di Indonesia seorang pemimpin TNI berbeda dengan pilihan politik Presidennya, kira-kira karirnya akan selesai,” sambung Sidharto.

Potensi kerawanan tersebut dinilainya tidak sebanding dengan konsekwensi penambahan anggaran pengadaan logistik Pemilu terkait bertambahnya jumlah pemilih. Maka salah-salah pemulihan hak pilih bagi anggota TNI/Polri akan menjadi pemborosan uang negara dibanding pendewasaan politik.

Resiko demikian bahkan sudah menjadi perhatian negara-negara Amerika Latin yang kurang lebih situasinya sama dengan Indonesia. Bahkan banyak negara Eropa yang iklim demokrasinya jauh lebih mapan dibanding Indonesia memilih tidak memberikan hak politik kepada anggota militer mereka.

“Hanya beberapa di Uni Eropa yang memberikan hak pilih kepada tentara mereka. Pemilu di Indonesia masih sangat mahal biayanya dan akan semakin mahal kalau jumlah pemilihnya ditambah tanpa ada jaminan independensi,” ujar Sidharto, mantan Kapolda Jabar yang juga mantan Ajudan Presiden Soekarno.

Sementara itu, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) keberatan terhadap wacana pemulihan hak pilih bagi anggota TNI/Polri. Hal yang patut dicermati, modus pemulihan hak pilih sebagai bagian  proses jual beli politik menjelang Pemilu 2014. “Saya mencurigai ada transaksi politik antara SBY dengan kekuatan politik militer,” ujar Ketua PBHI Jakarta, Hendrik Sirait.

Menurut dia, lembaga TNI/Polri telah diberikan kewenangan untuk menjaga demokrasi. Di dalam setiap penyelenggaraan pemilu dua institusi tersebut bertugas sebagai unsur pengendali dan pencegah konflik. “Lalu kalau nanti mereka ikut memilih, siapa yang akan mengamankan dan mencegah potensi konflik?” gugat Hendrik.

Pemulihan hak pilih bagi anggota TNI/Polri juga berpotensi menjadi perpecahan di dalam lembaga TNI dan Polri. Bisa dibayangkan jika antar komandan saling berbeda pandangan haluan politik yang tentu saja bisa berdampak hingga ke prajurit terbawah di lapangan. “Bisa perang saudara nanti,” sambungnya. (*/dtc/jpc)

About these ads

0 Responses to “Pemilu 2014 : Gubernur Jawa Tengah Tolak TNI Nyoblos”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,248,701 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 124 other followers

%d bloggers like this: