Archive for June, 2010



20
Jun
10

Bencana MiGas : Lain Sidoarjo Lain Teluk Mexico

Senin, 31 Mei 2010 19:20 WIB
Kebocoran dari pipa minyak bawah laut milik British Petroleum (BP) telah memasuki minggu ketujuh. Meskipun sulit, ahli-ahli di BP berjuang menutup kebocoran sumur bawah laut di Teluk Meksiko itu. Tak ingin reputasinya merosot, BP mengerahkan aneka upaya dan berbagai macam teknologi. Mereka optimistis kebocoran bisa dihentikan agar pesisir pantai Amerika Serikat tidak tercemar berat oleh tumpahan minyak.

Semburan ini menjadi sorotan dunia, terutama terkait keselamatan migas. Maklum, dengan semburan 3.000-5.000 barrel minyak per hari, insiden ini merupakan pencemaran terburuk dalam sejarah AS, melampaui bencana tumpahan
minyak dari kapal tanker Exxon Valdez pada 1989 yang menebarkan minyak di laut lebih dari 245.000 barrel. Pemerintah AS memperkirakan, 18 juta sampai 40 juta galon minyak mentah telah mencemari Teluk Meksiko.

Akibat kejadian ini, Pemerintah Barack Obama mendapatkan tekanan berat dari oposisi, pencinta lingkungan, dan warga AS. Pemerintah Obama menekan BP agar terus berupaya menghentikan kebocoran. Obama tidak mau tahu, bahkan dengan tegas mengatakan penanganan kebocoran dan penanggulangan kerusakan lingkungan sepenuhnya menjadi tanggung jawab BP. Obama juga menebarkan optimisme: ”Kami tidak akan menyerah sampai kebocoran bisa dihentikan, hingga air dan pantai-pantai dibersihkan, hingga orang-orang yang jadi korban bencana buatan manusia mendapatkan hidupnya kembali.”

Kondisi kontras terjadi di Indonesia. Sejak empat tahun lalu, persisnya per 29 Mei 2006, kita dihadapkan kepada semburan lumpur panas yang terus terjadi di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Sekitar 600 hektare kawasan terkena dampak semburan lumpur panas tersebut. Ribuan keluarga terpaksa dipindahkan dari lokasi bencana, termasuk pabrik. Infrastruktur publik, seperti jalan dan rel kereta api, rusak. Tak terhitung kerugian sosial dan ekonomi yang diderita oleh rakyat Jawa Timur akibat petaka lumpur panas itu.

Jika BP berjuang keras menghentikan kebocoran, sebaliknya semburan lumpur panas di Sidoarjo cenderung dibiarkan. Kita menyerah dan menganggap sebagai fenomena alam, seperti putusan Mahkamah Agung bahwa lumpur Lapindo adalah bencana alam. Bahkan, muncul ide dari Presiden Yudhoyono untuk menjadikan pusat semburan lumpur sebagai kawasan wisata. Bencana lumpur dianggap sebagai sesuatu yang layak jadi tontonan.

Untuk mematikan semburan membutuhkan tekad dan kesungguhan dari pelaksana. Karena itu, kasus semacam ini sering melahirkan “pahlawan” sejati, seperti yang dilakukan Wang Jin Xi tahun 1960 saat menanggulangi semburan di
lapangan Daqing, China utara. Karena spirit dan inisiatifnya yang sangat kuat itu Jin Xi diberi gelar “*Iron Man*”. Berkat “pahlawan-pahlawan” itu pula kecelakaan serupa di Selat Timor, Utara Australia, September 2009, berhasil dihentikan. Hampir semua negara di dunia yang memiliki lapangan migas, puluhan kali terjadi kasus serupa, baik di Indonesia, di AS, Afrika, Eropa, maupun Asia. Semua semburan tersebut berhasil dijinakkan.

Semburan migas yang tidak terkontrol dikenal dengan istilah “*blow out*”. Di Indonesia, ini pernah terjadi di kawasan laut, seperti di pantai Kalimatan Timur, pesisir Sumatra, dan pesisir Jawa. Semburan migas di Indonesia dan Selat Timor terjadi pada kedalaman laut hanya beberapa puluh meter air laut. Sebaliknya, semburan di Teluk Meksiko berada pada kedalaman sekitar 1500 meter. Jadi, penangannya lebih sulit dan lebih mahal.

Karena air laut yang harus ditembus begitu dalam, maka teknologi selubung menggunakan “Riser”, yaitu pipa yang menghubungkan dasar laut dengan permukaan yang memisahkan tercampurnya lumpur pemboran dari air laut.
BOP (*blow out preventer*) atau alat pencegah semburan ditempatkan di dasar laut yang pengontrolannya dilakukan dari permukaan. Semburan dalam kasus di Teluk Meksiko ini sampai membuat Riser terputus dan lepas, sementara BOP tidak sempat mampu menahan tekanan yang datang dari bawah, sehingga semburan terjadi mulai dari dasar laut.

Untuk menutupnya dimulai dengan langkah “pendek”, yaitu melokalisasi semburan dengan cara menurunkan Kubah yang besar dan berat, dan di puncaknya dihubungkan dengan pipa sebagai penyalur minyak sampai ke permukaan. Ini
memungkinkan minyak dapat dialirkan ke tanker dan tidak tersebar ke segala arah dan mencemari laut. Analogi serupa dilakukan untuk menghentikan semburan lumpur di Sidoarjo, yaitu semburan diarahkan ke Sungai Porong dengan tanggul untuk sementara waktu.

Untuk mematikan semburan secara permanen dilakukan tahap berikutnya dengan teknologi “*Dynamic Killing*”. Teknologi ini membutuhkan beberapa sumur miring yang dikenal dengan “*Relief Well*” untuk saluran menginjeksikan
lumpur berat ke sumur sumber semburan. Lumpur berat tersebut akan memiliki tekanan hidrostatis yang cukup besar, sehingga mampu menahan tekanan yang datang dari bawah yang mendorong fluida ke permukaan. Di Teluk Meksiko,
kegiatan lokalisasi semburan sudah berhasil dilakukan. Kini memasuki tahap mematikan semburan dengan teknologi *dynamic killing*.

Dengan metoda serupa, semburan di Selat Timor bisa dimatikan dalam waktu lebih dari empat bulan. Di Subang, Jawa Barat dan Randu-Blatung, Jawa Timur, memakan waktu sekitar lima bulan. Waktu tiga hingga enam bulan jadi pegangan
para pelaksana dalam menanggulangi semburan pada kegiatan pengeboran migas. Di Teluk Meksiko, dua *relief well* sudah berjalan sejak 4 dan 26 Mei 2010. Di Sidoarjo telah disiapkan dua *relief well*. Sayangnya, kegiatan baru berjalan sekitar 20 persen harus terhenti karena biaya terbatas.

Lokalisasi semburan lumpur di Sidoarjo tidak perlu dengan kubah besar karena terjadi di darat. Lokalisasi cukup dengan mengalirkan ke Sungai Porong. Di Teluk Meksiko, lokalisasi juga dibantu dengan menebar bahan kimia “* surfactant*” yang memungkinkan minyak bersatu dengan air laut dan membuat minyak jatuh ke dasar laut tidak menyebar di permukaan. Di Sidoarjo tidak memerlukan *surfactant* karena semburan tidak mengeluarkan minyak secara signifikan, hanya air-panas-asin yang mengandung tanah liar serta gas hidrokarbon sedikit yang tentunya akan menguap sendiri ke permukaan.

Untuk mematikan semburan lumpur di Sidoarjo bisa dilakukan dengan metoda *dynamic killing* menggunakan *relief well*. Teknologi *dynamic killing* dengan bantuan *relief well* menjadi pilihan standar dalam setiap usaha mematikan
semburan pada kegiatan migas, terutama yang memiliki semburan sangat kuat. Teknologi ini sudah dikuasai ahli-ahli migas anak negeri. Jadi, tidak perlu harus mengimpor ahli dan teknologi dari luar negeri.

Sebagai contoh, tahun 1984 di Subang, Jawa Barat, pada 1997 di lepas pantai Kalimantan, dan tahun 2001 di Randu-Blatung, Jawa Timur, semuanya ditangani oleh tenaga ahli dari Indonesia. Begitu pula setelah semburan lumpur di
Sidoarjo, pada Desember 2008 semburan lumpur di Gresik, Jawa Timur, April 2009, dan semburan lumpur dan gas di Merbau, Sumatera Selatan, juga dapat dimatikan oleh tenaga ahli dari Indonesia Sendiri.

Untuk semburan yang ringan, *dynamic killing* bisa dilakukan pada sumur yang sedang menyembur dengan menggunakan bantuan pipa yang dimasukan ke dalam lubang yang sedang menyembur. Kemudian semburan dialirkan ke dalam pipa tersebut setelah di bagian bawah ada alat penyekat, disebut “*Packer*”, diaktifkan. Metoda ini dipakai pada kasus ratusan sumur di Irak, dekat perbatasan Kuwait, yang diledakan saat perang Irak-Kuwait sepuluh tahun lalu.

Metoda ini, diberi nama *Top Kill*, pernah dicoba di Teluk Meksiko. Namun, metoda ini tidak berhasil karena aliran semburan cukup kuat. Metoda ini juga pernah diaplikasikan di Sumur Banjarpanji, Jawa Timur, dikenal dengan metoda
“*Snubbing Unit*” dan “*Side Tracking*”. Namun, metoda ini tidak berhasil karena kualitas sumurnya sudah permanen tersemen dan pipa selubung casing-nya sudah penyok dan rusak.

Kecepatan dalam mengambil keputusan, seperti dilakukan “*Iron Man*” di China dan Obama di AS, untuk mematikan semburan adalah sebuah kebutuhan. Kegiatan tersebut didukung sepenuhnya oleh segenap kemampuan peralatan dan teknologi yang dimiliki manusia saat ini. Sejarah mencatat, dengan langkah *all out*, tidak ada satupun kejadian semburan *blow out* yang tidak bisa dimatikan. Ironisnya, semburan lumpur di Sidoarjo empat tahun dibiarkan merana tanpa disentuh teknologi apapun.

Jika semburan lumpur di Sidoarjo tidak dihentikan, diperkirakan radius retakan yang diikuti semburan gas dan air tawar akan sampai sejauh tiga kilometer dari pusat semburan. Perkiraan itu muncul karena pusat semburan air di kedalaman tiga kilometer dari permukaan tanah. Oleh karena itu, sebaiknya warga yang berada di sekitar tiga kilometer atau kurang dari pusat semburan segera dievakuasi atau menjauhkan diri. Karena, cepat atau lambat,
area tersebut akan turun atau ambles (*subsidance*) dan tanahnya retak. Hasilnya, di retakan-retakan tersebut akan timbul semburan gas baru.

Sampai saat ini jumlah semburan baru mencapai 182 buah. Semburan baru itu terjadi karena retakan di permukaan tanah yang mengakibatkan air bercampur gas metan keluar. Jika semburan terus terjadi, tanah di bawah menjadi berlubang dan membuat area sekitarnya tertarik turun. Akibatnya, retakan akan semakin banyak terjadi. Begitu pula semburan yang muncul akan kian banyak. Bentuk turunnya tanah akan seperti corong atau seperti gelas es krim. Jadi, di tengah amblesnya akan paling dalam.

Saat ini amblesan tanah permukaan di dekat semburan sudah mencapai lebih dari 14 meter. Jika dibiarkan, amblesan tersebut akan semakin dalam. Area yang terdampak amblesan saat ini mencapai 1000 meter lebih. Karena itu, area tiga kilometer dari pusat semburan sebaiknya tidak dibangun infrastruktur baru karena wilayah tersebut daerah yang berbahaya.

Menurut analisa sejumlah pihak, semburan lumpur di Sidoarjo bisa sepuluh tahun, atau bahkan 100 tahun lamanya. Ini tidak penting, yang paling penting justru jangan pasif menunggu berhenti, tapi harus dihentikan. Sebab, yang menyembur di lokasi lumpur Lapindo saat ini adalah air asin panas dari bawah tanah. Air itu tidak akan cepat habis dan tak ada yang tahu kapan habisnya.

Biaya yang dibutuhkan untuk menutup semburan lumpur di Sidoarjo diperkirakan hanya sekitar 100 juta dollar Amerika. Biaya ini tergolong murah dibandingkan dengan biaya menghentikan semburan di Teluk Meksiko yang makan
miliaran dolar AS, 500 juta dollar di antaranya untuk penelitian lingkungan. Biaya 100 juta dolar AS ini juga termasuk kecil dibandingkan dengan pendapatan tahunan dari usaha migas di Indonesia yang sekitar 25 miliar dolar AS, dan belanja industri migas mencapai 10 miliar dolar AS. Diperlukan keseriusan dan keberanian, seperti halnya Wang Jin Xi dan Obama, dari para pemimpin negeri ini untuk memutuskan penutupan semburan lumpur Sidoarjo.

Rudi Rubiandini R.S.
Pakar Migas dari ITB

20
Jun
10

Kenegarawanan : Maklumat Revolusi Pancasila

MAKLUMAT : REVOLUSI PANCASILA

Dalam rangka perkuatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ditengah berbagai peristiwa tindak Korupsi Konstitusional yang mewabah disamping beragam peristiwa hukum Korupsi Uang Rakyat terkait APBN, APBD, dlsb, maka perbaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) perlu dikelola secara lebih menyeluruh oleh segenap komponen bangsa guna mengedepankan rangkaian program antara lain Pendidikan Politik Rakyat (PEPORA) mengingat sesungguhnya Korupsi Konstitusional itu lebih berbahaya daripada Korupsi Uang Rakyat.

Perkuatan dan perbaikan dimaksudkan diatas diyakini strategik dilakukan guna mereduksi sikap dan tindak pengingkaran terhadap Pancasila seperti (1) Merampok uang rakyat untuk menduduki jabatan-jabatan publik, (2) Melakukan korupsi di berbagai tingkatan lembaga-lembaga kenegaraan termasuk badan usaha milik negara. (3) Menembak para tertuduh teroris tanpa proses pengadilan, (4) Membajak kedaulatan rakyat di bidang-bidang politik, hukum dan ekonomi, (5) Menumpuk kekayaan dan membiarkan rakyat bergelimang dalam dilemma kemiskinan absolut.

Dengan demikian maka Trilogi Sistim Pembangunan Nasional dapat senantiasa dikondisikan bagi (1) Keutuhan Bangsa, (2) Cinta Tanah Air dan (3) Bela Negara, melalui (1) Konsistensi melaksanakan Pancasila sebagai ideology NKRI yang berintikan Keadilan dan Kepeduian di semua dimensi kehidupan dan kegiatan pembangunan, (2) Konsistensi melaksanakan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional sebagai wujud mengawal dan mengamankan jalannya penyelenggaraan pembangunan agar Pancasila tetap dikiprahkan sebagaimana mestinya, (3) Konsistensi merumuskan, menetapkan dan menjabarkan perundang-undangan dan peraturan2 pelaksanaannya agar tidak menyimpangi jiwa, semangat dan nilai2 yang diamanatkan oleh UUD 1945, sehingga dengan demikian arah pencapaian Kemerdekaan sungguh dapat terkondisi se-baik2nya yaitu (1) Melindungi segenap warganegara Indonesia, (2) Melindungi tanah tumpah darah atau tanah air Indonesia, (3) Meningkatkan Kesejahteraan Umum, (4) Mencerdaskan kehidupan berbangsa, (5) Turut serta menciptakan perdamaian dunia.

Tidak pelak lagi bahwa pidato Presiden RI pada tanggal 1 Juni 2010 saat membedah Pidato Bung Karno tentang Pancasila 1 Juni 1945 adalah dapat pula dijadikan tonggak sejarah Reformasi menuju kearah sikap dan tindak Restorasi atau Pelurusan Konstitusional, memperhatikan pula bahwa Pancasila 1 Juni 1945 adalah secara konsepsional turut mendasari terbentuknya paragraph ke-4 Pembukaan UUD 1945 atau yang dapat dikenali sebagai batang tubuh atau susunan sila-sila Pancasila 18 Agustus 1945.

Oleh karena itu, saatnyalah kini kami berserta Kaum Nasionalis Pancasila lainnya prakarsai Komite Nasional Indonesia menggelar PEPORA dan sekaligus mengajak segenap komponen bangsa bergerak menggelorakan REVOLUSI PANCASILA diseluruh dimensi kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya, guna menegaskan Negara Pancasila dan tidak cukup Negara Hukum yang rawan intervensi Keputusan Politik.

Jakarta, 20 Juni 2010

Tim-7, GARDA PANCASILA INDONESIA (GAPI),

Pandji R Hadinoto, Sri Rosalinda, Sy Yasmar Anas, Yahman Romli,

Mulyono, Chaerul Taman, Tanto P Nugroho

GOOGLE TRANSLATOR :

Terjemahan Bahasa Indonesia ke InggrisTunjukkan huruf latin

Intimation: REVOLUTION Pancasila
In order to strengthen society, nation and state in the middle of events that follow the Constitutional Corruption endemic corruption laws in addition to a variety of events related to the People’s Money Budget, budget, etc., then the improvement in the Corruption Perception Index (CPI) to be managed more comprehensively by all components of the nation in order to prioritize program series, among others, the People’s Political Education (PEPORA) considering that the real Constitutional Corruption Corruption is more dangerous than the People’s Money.
Strengthening and improvement of the above is believed to be intended strategic purpose is to reduce the attitude and act like a denial of Pancasila (1) Raiding public money to occupy public positions, (2) Conduct of corruption at various levels of state institutions, including state-owned enterprises. (3) Shoot the terrorist suspects without trial, (4) Plow sovereignty of the people in the fields of politics, law and economics, (5) To heap of wealth, and let people wallow in absolute poverty dilemma.
Thus, the National Development System Trilogy can always conditioned to (1) The integrity of the Nation, (2) Love for and (3) State-Defense, through (a) Consistency of implementing the ideology of Pancasila as the core of Justice and Homeland Kepeduian in all dimensions of life and development activities, (2) Consistency in implementing the 1945 Constitution as the constitutional basis as a form of guarding and securing the way of development in order to remain dikiprahkan Pancasila as appropriate, (3) Consistency formulate, define and describe the legislation and its implementation in order not to menyimpangi peraturan2 soul, spirit and value2 is mandated by the 1945 Constitution, and thus toward the achievement of Independence really be conditioned as baik2nya namely (1) Protect all citizens of Indonesia, (2) Protecting the homeland or the homeland of Indonesia, (3) Improve the Public Welfare, (4) the intellectual life of the nation, (5) Participate in and create world peace.
No doubt that the speech President of Indonesia on June 1, 2010 at Bung Karno’s speech to dissect about Pancasila June 1, 1945 is that it can also be used as a historical landmark reforms to the attitudes and actions towards streamlining the Constitutional Restoration, or, considering that the Pancasila June 1, 1945 is a conceptional participate underlie the formation of his four opening paragraphs of the 1945 Constitution or that can be recognized as the torso or the composition of the precepts, principles of Pancasila August 18, 1945.
Therefore, we now along saatnyalah The Nationalists other Pancasila Indonesia initiated the National Committee held a PEPORA and simultaneously invite all the people moving components around the dimensions of Pancasila REVOLUTION inflame political life, economic and social culture, to affirm the State of Pancasila and insufficient State intervention-prone Law Political decisions.
Jakarta, June 20, 2010
Team-7, GARDA Pancasila INDONESIA (respond),

R Pandji Hadinoto, Sri Rosalinda, Sy Yasmar Anas, Yahman Romli,

Mulyono, Chaerul Park, Tanto P Nugroho

17
Jun
10

Perekonomian : KEN Gurita Cikeas Baru ?

SBY Membentuk Gurita Cikeas Baru?

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 16/06/2010 | 19:52 WIB SBY Membentuk Gurita Cikeas Baru?

SBY Membentuk Gurita Cikeas Baru?

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya membentuk Komite Inovasi Nasional (KIN) dan Komite Ekonomi Nasional (KEN). Pembentukan kedua komite tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kemajuan, kesejahteraan, dan kejayaan bangsa Indonesia. Tetapi pembentukan komite tersebut juga dinilai sebagai upaya untuk memperkuat oligarki elit. Pembentukan kedua komite tersebut dinilai sebagai langkah SBY untuk mengakomodir para pengusaha di sekitar kekuasaan. Benarkah?

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggara (Fitra) Yuna Farhan misalnya menilai pembentukan KIN dan KEN tersebut sebagai wadah memperkuat bisnis pengusaha di sekitar kekuasaan. “Komite yang dibentuk SBY tersebut harus jelas kerjanya, yakni merekomendasikan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat, bukan membuat kebijakan yang mendukung bisnis para anggota komite”, ujarnya.

Apa yang dinilai oleh Yuna Farhan memang tak bisa dianggap mengada-ada. Sebab bila melihat struktur KEN banyak pengusaha yang masuk di dalamnya. Komite yang akan merekomendasikan soal ekonomi (KEN) sendiri diketuai oleh pengusaha Chairul Tanjung. Selain itu, beberapa pengusaha juga masuk dalam anggota, yaitu Sandiago Uno, Sri Hartati Murdaya, James T Riadi, Peter Gontha, Erwin Aksa, dan M. Syafii Antronia.

Chairul Tanjung memang sosok pengusaha yang namanya diduga dekat dengan SBY. Pengusaha pemilik Para Group ini beberapa waktu lalu berhasil mengakuisisi Carrefour. Kabarnya, Presiden SBY juga ikut ambil bagian dalam transaksi pengambilalihan Carrefour tersebut. Ada transaksi apa antara SBY dan Chairul Tanjung?

Sementara itu, masuknya para pengusaha dalam anggota KEN tersebut dapat dilihat sebagai balas budi SBY karena para pengusaha tersebut adalah donatur dalam kampanye pilpres 2009 yang lalu. Bila itu yang terjadi maka apa yang dilakukan oleh SBY saat ini sangat bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Posisi KEN sendiri sangat strategis. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 31 tahun 2010 disebutkan tugas KEN meliputi tiga hal: Pertama, mengkaji permasalahan perekonomian nasional, perkembangan perekonomian regional dan global. Kedua, menyampaikan saran tindak strategis dalam rangka percepatan perekonomian nasional kepada Presdien. Ketiga, melaksanakan tugas lain dalam lingkup perekonomian yang diberikan Presiden.

Selain itu, KEN juga diharapkan bisa memberikan solusi bagi masalah perekonomian. Solusi yang bukan berbentuk kajian akademik, melainkan solusi penting bagi pemerintah dalam membuat kebijakan perekonomian nasional. “Arahnya adalah policy yang akan menjadi bagian penting atau masukan penting di jajaran pemerintahan,” ujar SBY.

Bisa diperkirakan apa yang akan direkomendasikan oleh para pengusaha yang masuk dalam jajaran KEN tersebut. Pastinya adalah kebijakan-kebijakan yang akan menguntungkan perusahaan bisnis mereka. Bahkan kebijakan yang memperkuat dan memperbesar kerajaan bisnis. Maklum, memperkuat bisnis mesti bersanding dengan kebijakan pemerintah yang pro.

Para anggota komite akan memperjuangkan kepentingan anggota dan para pemodal asing yang menjadi partner bisnis. Sebab itu, Indonesia akan dikuasai oleh segelintir elit penguasa dan pengusaha. Sementara itu kata keadilan dan kesejahteraan hanyalah buah manis bibir semata. Ini bentuk ketertundukan SBY pada para pemodal? (Boy M)

14
Jun
10

Kepemerintahan : Presiden dan Wakil Presiden Gagal ?

AP: Presiden dan Wakil Presiden Gagal

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 11/06/2010 | 17:06 WIB AP: Presiden dan Wakil Presiden Gagal

Jakarta – Kisruh politik dan hukum yang saat ini sedang berlangsung di Indonesia tidaklah datang tanpa sebab. Yang paling bertanggungjawab dalam berbagai persoalan tersebut sebenarnya adalah kepala negara Republik yaitu presiden. SBY dinilai tidak tanggap dalam menyikapi persoalan tersebut dan malah cenderung membiarkannya.

“Bila dalam sebuah negara terjadi banyak kerancuan dan kekacauan, terutama dalam soal hukum dan politik, itu berarti presidennya tidak benar,” tegas politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), AP Batubara yang akrab dipanggil AP, di kediamannya, Jakarta, Jumat ( 11/6/2010 ).

Hal tersebut disebabkan SBY tidak berpijak teguh pada konstitusi, UU 45 dan juga Pancasila. Kegagalan SBY tersebut misalnya terlihat pada kasus Century. Bila SBY betul-betul ingin menyelesaikan skandal perbakkan tersebut, maka ia dapat dengan mudah melakukan itu. Karena ia punya kekuasaan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, SBY terlihat malah menutupi dan membiarkan skandal tersebut tidak terbongkar.

Menurut AP, apa yang terjadi pada Bibit-Chandra dan Susno juga demikian. Kedua perkara tersebut terus-menerus membuat publik heboh. Sementara itu kasusnya sendiri terus menggantung dan tidak terselesaikan. Hal ini sangat merugikan rakyat sebab sebagai pimpinan KPK, Chandra dan Bibit tidak bisa bekerja secara maksimal.

Dari pada mengurus rakyat secara keseluruhan, menurutnya, SBY lebih banyak mengurus partai dan golongannya. “Ia terlihat lebih serius mengurus partai Demokrat dari pada rakyat secara keseluruhan,” tandas anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP ini.

Sementara itu, lanjut AP, wakil presiden Boediono juga nampaknya tidak bisa berbuat banyak. Dalam penilaian AP, tidak seperti Jusuf Kalla dulu, kini Boediono lebih banyak diam dan pasif. Hal tersebut dikarenakan Boediono tidak memiliki jiwa kepemimpinan. “Boediono memang terlihat tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Ia lebih pantas menjadi akademisi dan hidup di kampus,” papar Ketua Umum Yayasan Proklamasi 17 Agustus ini.

APBN Sumber Korupsi Besar-besaran?
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seringkali dijadikan sebagai lahan korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh legislatif maupun ekssekutif. Hal tersebut misalnya terlihat dari banyaknya proyek-proyek anggaran yang tidak jelas dan anggaran yang tidak transparan.

“Menurut saya sumber utama korupsi terbesar itu ada di APBN. Banyak sekali projek-projek yang tidak transparan, tidak detail dan itu menjadi lahan korupsi entah di legislative maupun eksekutif,” ujar pengusaha dan politisi senior PDIP AP Batubara kepada Jakartapress.com, Jumat (11/6/2010).

Hal tersebut, menurut dia, misalnya terlihat dari usulan dana Rp 15 m untuk masing-masing anggota dewan pada APBN-P 2011. “Usulan tersebut tidak labih dari upaya menciptakan lahan korupsi baru,” tandas Presiden Komisaris PT Wiraswasta Gemilang Indonesia (WGI) ini.

Secara terpisah, Sekjen FITRA Yunas Farhan menilai alasan pengajuan dana aspirasi untuk pemerataan tidak rasional dan alasan yang bodoh. Karena menurutnya, dana aspirasi malah akan menambah kesenjangan miskin dan kaya. Dana Aspirasi juga tidak akan mempengaruhi proporsi dana transfer ke daerah.

“Jelas alasan ini merupakan alasan bodoh yang dikemukakan DPR.  Dana Aspirasi malah akan menambah kesenjangan miskin dan kaya, “ tandasnya dalam press release yang diterima Jakartapress.com, Jumat (11/62010).

Menurutnya, dana aspirasi yang diusulkan oleh Golkar ini jika lolos dalam APBN 2011 akan sangat menguntungkan Golkar. Karena walau Golkar hanya berada di posisi kedua, namun Golkar memenangi suara terbanyak di 15 propinsi.

Sementara Partai Demokrat sebagai pemenang hanya memperoleh suara terbanyak di 13 Propinsi. Ini artinya, lanjut dia, Golkar akan lebih diuntungkan, karena dapat secara massif memperluas basis konstituennya dengan penggelontoran dana aspirasi  pada lebih banyak daerah ketimbang partai lainnya.

“Meskipun dana aspirasi yang diterimanya tidak sebanyak Demokrat. Bisa diprediksi, 2014 akan menjadi magnet bagi Golkar karena dianggap berhasil merealisasikan aspirasi secara luas,” imbuhnya.

Upaya Golkar mengganti usulan Dana Aspirasi dengan membagi rata anggaran Rp 1 Milyar per Desa/Kelurahan atau total Rp 77 trilyun,  juga patut dicurigai sebagai upaya ‘gentong babi’ untuk mengelabui rakyat. (boy)

Petisi 28: Ada Tiga Kegagalan SBY

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 13/06/2010 | 19:19 WIB Petisi 28: Ada Tiga Kegagalan SBY

akarta – Kelompok para tokoh/aktivis yang tergabung dalam Petisi 28 menilai ada tiga kegagalan Presiden SBY. Kepala Negara sudah tidak berfungsi lagi karena di banyak tempat sering terjadi kekerasan dan ketidakadilan. Hal ini disampaikan aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti dalam diskusi ‘Situasi Darurat Kenegaraan’ di Doekoen Coffee, Pancoran, Jakarta, Minggu (13/6/2010).

Mereka yang bergabung di Petisi 28 diantaranya adalah Masinton Pasaribu (LSM/Repdem), Boni Hargens (dosen UI), Haris Rusli (aktivis), Adhie Massardi (GIB), Hatta Taliwang (mantan DPR), Lalu Hilman, M Chozin, Salamudin Daeng, dan lainnya.

Menurut Haris Rusli, Presiden SBY sebagai kepala negara tidak mampu menghentikan ketimpangan yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Ia pun membagi kegagalan pemerintahan SBY dalam tiga faktor. Pertama, secara hukum SBY tidak mampu menegakkan hukum karena yang terjadi sekarang institusi penegak hukum tidak ada lagi yang bisa dipercaya.

Kedua, dari segi sosial, Indonesia sedang mengalami darurat yang luar biasa karena di saat anggaran negara menurun tetapi anggota DPR malah mengusulkan pemberian dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar per anggota Dewan. Dan ketiga, secara politik Presiden SBY hanya menjadi simbol kekuasaan belaka dan tidak mampu berbuat apa-apa. ”Inilah kondisi darurat kenegaraan yang bisa timbulkan aksi sosial yang tidak terkendali,” paparnya.

Atas kondisi darurat kenegaraan tersebut, lanjut Haris, Petisi 28 dan sejumlah elemen lain akan mendatangi beberapa tokoh nasional untuk menyampaikan sikap keprihatinan terhadap kondisi ini. Menurutnya, Petisi 28 juga akan mendatangi Mabes Polri karena di saat keadaan negara yang darurat, pihak Kepolisian malah lebih sibuk menanggapi kasus video porno ketimbang memprioritaskan penyelesaian kasus Century. ”Faktor hukum, sosial, poltik dan ekonomi yang terjadi saat ini merupakan syarat bahwa revolusi sudah di depan mata,” bebernya.

Haris Rusli menyatakan, pihaknhya menilai Indonesia saat ini sudah masuk dalam situasi darurat kenegaraan, karena bisa terlihat dari tidak berfungsinya fungsi Presiden SBY sebagai kepala negara, sehingga terjadi berturan-benturan sosial dan konflik antarlembaga pemerintahan. “KPK yang dulu begitu kita dewakan, tempat terakhir untuk memperjuangkan korupsi sudah tidak bisa dipercaya,” tandas aktivis Petisi 28.

Ia pun mengaku, pihaknya tidak lagi mempercayai institusi pemberantas korupsi itu karena melihat dari proses pembentukan panitia seleksi (Pansel) KPK. Selain itu, Haris menilai KPK hanya sebagai kepanjangan tangan Presiden dan berperan melindungi masalah-masalah yang dimiliki SBY.

“Ketua Panselnya Menteri Hukum dan HAM, bawahannya Presiden. Dia punya kepentingan ketika masuk ke DPR. Lembaga itu dikusai Setgab dan punya kepentingan juga, nantinya ketua KPK hanya jadi pilihan Presiden,” ungkap mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini.

Dengan melihat realitas seperti itu, Haris meminta salah satu Pansel KPK yang masih cukup bersih yaitu Sjafii Maarif, untuk mengundurkan diri dari kepanitiaan dan bergabung dengan Petisi 28 sebagai ekstra parlemen guna memberantas korupsi.  “Karena dia hanya jadi stempel bahwa masih ada moral di Pansel KPK, sehingga lebih baik mundur karena peran dia sudah tidak ada,” seru juru bicara Petisi 28 ini.

Masinton Pasaribu menambahkan, Sjafii Ma’arif sebaiknya mundur dari Pansel pimpinan KPK karena lembaga anti korupsi tersebut dinilai sudah tak dapat lagi dipercaya. “Contohnya saja kasus Century, awalnya KPK yang bilang ada yang salah dalam kebijakan itu, tapi sekarang bail out Century dibilang tidak ada masalah. Ini kan aneh,” bebernya pula.

Lebih lanjut, Masinton yakin skandal Century tidak bakal diselesaikan Pemerintah khususnya Persiden SBY. ”Dalam kasus itu hampir semua lembaga penegak hukum menyatakan tidak ada masalah, padahal DPR sudah merekomendasikan adanya dugaan tindak pidana,” tegas aktivis Relawan Pengawal Demokrasi (Repdem) ini.

Ia memandang, kondisi di Indonesia yang terjadi saat ini adalah logika kekuasaan yang tidak mendahulukan kepentingan rakyat. ”Pihak Kepolisian yang membawa Opsi A ke tim pengawas DPR maksud sesungguhnya karena tidak mau meneruskan penyelesaian skandal tersebut,” imbuhnya. (*/ira)

Rambut Mulai Memutih, SBY Merasa Sudah Lansia

lokasi: Home / Berita / Tokoh / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 09/06/2010 | 23:10 WIB Rambut Mulai Memutih, SBY Merasa Sudah Lansia

PADA bulan September 2010 mendatang, Presiden SBY genap berusia 61 tahun. Rambut pun tidak terasa mulai memutih. SBY merasa dia kini sudah mulai lanjut usia.

“Rambut saya sudah mulai memutih. Saya termasuk lansia. Pada bulan September nanti saya genap berusia 61 tahun,” kata SBY di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (9/6/2010).

Hal ini dia sampaikan dihadapan ratusan lansia yang memperingati Hari Lanjut Usia. Mereka pun menyambut ucapan SBY dengan tawa dan tepuk tangan. “Tapi kalau istri saya belum termasuk. Dua tahun lagi baru bergabung,” tambah SBY disambut tawa Ibu Ani Yudhoyono dan para hadirin yang lain.

SBY berharap, para lansia makin bijaksana menghadapi masa-masa tua. Tidak seperti istilah pepatah, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi-jadi. “Itu nggak usah diikuti,” kata SBY lagi-lagi disambut tawa hadirin.

Tapi terkadang, para orang tua terjebak untuk mengandalkan senioritas saat memberikan nasehat kepada anak muda. “Seperti ungkapan, ‘saya sudah makan banyak asam garam kehidupan’, ‘saya pernah muda seperti kamu, tapi kamu belum pernah tua’,” tiru SBY.

Namun menurut SBY, para lansia bukanlah menjadi beban negara. Adalah kewajiban bagi negara untuk makin memperhatikan nasib para lansia. Dia pun berharap agar semua masyarakat Indonesia untuk menghormati para lansia. Demikian juga pemerintah akan makin memberikan perhatian lebih kepada para lansia. (*/dtc/red)

09
Jun
10

PEPORA : Mengapa Kita Harus Melawan Rezim Neolib Ini

JakartaPress, Sabtu, 29/05/2010 | 15:29 WIB

Mengapa Kita Harus Melawan Rezim Neolib Ini

Mengapa Kita Harus Melawan Rezim Neolib Ini *)
Oleh: M Hatta Taliwang (Koordinator Grup Diskusi Aktivis 77-78)


KAMI tak ada masalah pribadi dengan SBY ataupun dengan rezim-rezim sebelumnya, namun hasil kebijakan mereka yang banyak merugikan rakyat/negara menyebabkan kami dari Grup Diskusi Aktivis 77-78 sejak dulu bersikap kritis.

Beberapa data dan fakta dibawah ini menjadi pertimbangan,antara lain:
1.    Di masa Raffles (1811) pemilik modal swasta hanya boleh menguasai lahan maksimal 45 tahun; di masa Hindia Belanda (1870) hanya boleh menguasai lahan maksimal selama 75 tahun; dan di masa Susilo Bambang Yudhoyono (UU 25/2007) pemilik modal diperbolehkan menguasai lahan selama 95 tahun. Teritorial Indonesia (tanah dan laut) telah dibagi dalam bentuk KK Migas, KK Pertambangan, HGU Perkebunan, dan HPH Hutan. Total 175 juta hektar (93% luas daratan Indonesia) milik pemodal swasta/asing.

2.    Hutang Luar Negeri Indonesia (Pemerintah dan Swasta) sebesar dua ribu lima ratus trilyun rupiah (Rp 2.500.000.000.000.000) diantaranya dibuat selama 5 tahun pemerintahan SBY sebesar Rp 300-an triliun. Bunga dan cicilan pokok Ro 450 trilyun. Pertumbuhan ekonomi 4 – 6 % per tahun hanya untuk biaya bunga dan cicilan pokok hutang luar negeri.Sebuah sumber menyebut negara telah bangkrut secara akuntansi karena hutang lebih besar dari assets. Kekuatan ekonomi bangsa Indonesia telah terjebak dalam hutang berkepanjangan (debt trap) hingga tak ada jalan keluar! Kita akan terus hidup bergantung pada hutang.Sementara itu diduga ada mafia dlm “permainan hutang” ini yg mengambil keuntuangan dari “selisih bunga pinjaman hutang”.makin banyak pinjaman makin menguntungkan mafia ini.Lintah darat terus menghisap darah rakyat.

3.    Sebanyak 85% kekayaan migas, 75% kekayaan batubara, 50% lebih kekayaan perkebunan dan hutan dikuasai modal asing. Hasilnya 90% dikirim dan dinikmati oleh negara-negara maju. Sementara China tidak mengekspor batubara, Jepang terus menumpuk cadanganbatubaranya. Sekarang kita harus bertarung di pasar bebas dagang dengan China – Asean. Ibarat petinju kelas bulu diadu dengan petinju kelas berat dunia. Pasti Knock-out! Siapa yang melindungi rakyat dan tanah tumpah-darah kita ini?

4.    40 tahun lalu pendapatan rakyat Asia Timur rata-rata sebesar US$ 100, bahkan China cuma US$ 50. Kini Malaysia tumbuh 5 kali lipat lebih besar dari pendapatan Indonesia, Taiwan (16 kalilipat), Korea (20 kalilipat), China (1,5 kalilipat) dan telah jadi raksasa ekonomi, politik, dan militer di ASIA. Ke mana hasil sumber daya alam kita yang sudah dikuras selama hampir 40 tahun ini? Ya memperkaya negara Barat, Singapura,ASIA Timur dan tentu saja oknum2 KAPITALIS di INDONESIA.

5.    Ekonomi Indonesia hanya dikendalikan oleh 400-an keluarga yang menguasai ribuan perusahaan. Sejak Orde Baru mereka dapat monopoli kredit murah, perlindungan tarif, kuota, dan sebagainya. Semua itu karena mereka memberi upeti kepada penguasa. Sementara usaha kecil yang puluhan juta dianiya, digusur, dan dipinggirkan.

6.    Akibat dari BLBI 1997, di mana Boediono terlibat dan dipecat oleh Soeharto, maka banyak bank berantakan. Kemudian direkapitalisasi ratusan trilyun. Bunga rekapitalisasi setiap tahunnya ditanggung oleh rakyat Indonesia melalui APBN sebesar puluhan trilyun untuk jangka 30 tahun ke depan. Yang menikmati BLBI di antaranya Syamsul Nursalim dkk, ongkang-ongkang kaki di Singapura(bahkan melalui Ayin tetap menjalin “persahabatan” dg PENGUASA Ind). Parahnya lagi, sekarang keadaan perbankan 66-70% sudah dikuasai oleh modal asing. Sebagian bank yang dikuasai asing itu menikmati bunga rekapitalisasi yang ditanggung oleh APBN tersebut. Kesimpulannya, negara Indonesia ini sudah berantakan dalam aspek-aspek mendasarnya (teritori, keuangan, hutang).

7.    Dengan iming-iming pinjaman US$ 400 juta dari the World Bank, Undang-Undang Migas harus memuat ayat: Indonesia hanya boleh menggunakan maksimal 25% hasil produksi gas-nya. Bayangkan, kita eksportir gas terbesar di Asia, tapi penggunaan gas-nya diatur dari luar. Akibatnya PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Asean Aceh Fertilizer, tutup karena kekurangan pasokan gas. Ini tikus mati di lumbung padi! Bahkan sekarang harga gas untuk rakyat mau dinaikkan lagi.

8.    Dengan total anggaran belanja 3.660 trilyun (tahun 2005 s/d 2009), selama 1825 hari kerja, rezim ini hanya mampu menurunkan jumlah orang miskin dari 36,1 juta (16,6%) menjadi 32,5 juta (14,15%).Sumber lain malah menyebut terjadi penambahan jumlah orang miskin. Sementara pengangguran terbuka makin meningkat dari 7% menjadi lebih-kurang 8,5%. Padahal sebagian rakyatnya sudah rela jadi “kuli” di Arab Saudi,Malaysia,Korea,Hongkong,Singapura dan lain-lain…!!! Mau ke mana rakyat dan negeri ini dibawa…?

9.    Beberapa tahun terakhir ini kita impor 1,6 juta ton gula, 1,8 juta ton kedelai, 1,2 juta ton jagung, 1 juta ton bungkil makanan ternak, 1,5 juta ton garam, 100 ribu ton kacang tanah, bahkan pernah mengimpor sebanyak 2 juta ton beras. Pastinya ada yang salah dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia menyangkut sektor pertanian. Pasti juga ada agen kapitalis yang bermain di balik penindasan yang terjadi terhadap para petani Indonesia ini.

10.    Untuk pemenangan PEMILU dan PILPRES(selain “PROYEK CENTURY”), demi bertahannya rezim ‘anak manis’ ini, maka majikan dari luar ( BANK DUNIA)memberi bantuan pinjaman sekitar 50 trilyun untuk mengambil hati orang desa, masyarakat miskin,dan pegawai negeri (PNPM, BLT, GAJI ke-13, JAMKEMAS, KUR, RASKIN, dll). Utang makin bertambah demi citra rezim di mata rakyat ‘bodoh’. Ditambah lagi dengan UTANG, untuk kesejahteraan pegawai DEPKEU atas nama REFORMASI BIROKRASI, sebesar hampir 15 trilyun, yang menghasilkan GAYUS MARKUS.Makin sempurna kejahatan rezim ini!

11.    Penerimaan negara dari mineral dan batubara (minerba) hanya 3 persen (21 trilyun pada tahun 2006). Padahal kerusakan lingkungan dan hutan yang terjadi sangat dahsyat dan mengerikan!. Devisa remittance dari para tenaga kerja Indonesia (TKI) saja bisa mencapai 30 trilyun pada tahun sama. Jadi kemanakah larinya hasil emas, tembaga, nikel, perak, batubara, hasil hutan lainnya, dan seterusnya, yang ribuan trilyun itu?…

12.    Dari permainan ekspor-impor minyak mentah, pelaku perburuan rente migas ‘terpelihara’, dan setiap tahun negara dirugikan sampai 4 trilyun. Namun menguntungkan ‘oknum’ tertentu yg dikenal sebagai MR TWO DOLLARS.Inikah penyebab pansus BBM tdk berkutik ? Siapakah dia…?

13.    Disepakati kontrak penjualan gas (LNG) ke luar negeri dengan harga antara tiga hingga 4 dollar Amerika/mmbtu. Padahal saat kontrak disepakati harga pasar internasional US$ 9/mmbtu. Gas dipersembahkan buat siapa? Siapa yang bermain?

14.    Dugaan kekayaan negara yang hilang sia-sia: 1>. Dengan memakai asumsi Prof. Soemitro 30% bocor, maka kalau APBN 2007 sebesar 750 trilyun, maka bocornya lebih kurang 250 trilyun. 2>. Penyelundupan kayu/pencurian hasil laut, pasir, dan lain-lain 100 trilyun. 3>. Potensi pajak yang tidak masuk kas negara tahun 2002 (menurut Kwik Kian Gie) sekitar 240 trilyun kalau sekarang misalnya dua kali lipat, maka angkanya berkisar 500 trilyun. 4>. Subsidi ke bank yang sakit menurut Kwik 40 trilyun tahun 2002. Maka secara kasar potensi pendapatan negara yang hilang sia-sia totalnya 890 trilyun. Itulah salah satu sebab rakyat tetap miskin, segelintir orang mahakaya, dan negara tertentu kecipratan menjadi kaya.

15.    Dengan standar buatan Indonesia orang miskin di negeri ini tahun 2006 berjumlah 39 juta (pendapatan perhari 5.095,-) Tapi kalau memakai standar Bank Dunia/standar internasional US$ 2 per hari, maka orang miskin di Indonesia lebih kurang 144 juta orang (65%). Lalu apa yang kita banggakan dari pemimpin bangsa ini?

16.    Tahun 2005 BPK menemukan 900 rekening gelap senilai 22,4 trilyun milik 18 instansi pemerintah. Pada waktu itu ada 43 instansi yang belum diaudit. Jadi masih banyak uang negara yang gelap yang belum dimanfaatkan. Kenapa mesti menghutang untuk memberi rakyat raskin dan BLT? Kenapa jalan-jalan raya di tengah kota banyak yang bolong-bolong? Kenapa begitu banyak orang yang mengemis di pinggir-pinggir jalan?

17.    Dengan 63 hypermarket, 16 supermarkets di 22 kota (termasuk 29 hypermartket Alfa dan jaringannya di seluruh Indonesia), maka Carefour Indonesia (komisarisnya jenderal-jenderal) total menguasai bisnis ritel. Bagaimana nasib jutaan warung-warung kelontong milik rakyat kecil? Atas nama liberalisme pasar semua digusur?

18.    Sampai sekarang jumlah mall dengan konsep one stop shopping di JKT sekitar 80an dan akan bertambah tahun ini menjadi 90an .Smentara pasar tradisional yang dikelola PD Pasar Jaya tinggal 150an dlm keadaan”babak belur”.SIAPAKAH PEMILIK MALL ?? Smentara penghuni pasar tradisional mayoritas pribumi yg dengan memelas dan menjerit pendapatannya terus melorot.Siapa peduli mereka?Persaingan atas nama ideologi apa ini ?Atau penindasan rakyat macam apa ini?

19.    Sepuluh tahun kedepan Indonesia akan impor biji gandum lk 10 juta ton(butuh devisa lk 42,5 triliun rupiah).Sekarang masih 5 juta ton/tahun. Itu artinya akan jadi importir terbesar didunia.Kebijakan pertanian dan pangan yg tidak pro petani/rakyat, membuat kita tergantung pada impor gandum dari AS, Kanada dan Australia. Budaya makan mie,roti dll ikut andil(sukses marketing kapitalis juga).Padahal di Meksiko mampu memproduksi mie dari tepung jagung atau di China Selatan dari tepung beras. Indonesia sebenarnya mampu membuat yang seperti itu bahkan tepung sagu melimpahruah, kalau mau. Tapi bisnis impor gandum dan jual beli terigu sudah jadi “kerajaan tersendiri” yang dinikmati kapitalis. Tak peduli kesengsaraan petani Indonesia.

20.    Tahun 2003 BUMN Indosat dijual ke TEMASEK SINGAPURA dengan harga 5 triliun.Selama lk 5 tahun TEMASEK telah meraup keuntungan lk 5 triliun laba dari bisnis telekomunikasi tsb. Artinya secara kasar modal sudah kembali. Tahun 2008 TEMASEK menjual Indosat ke QATAR TELECOM senilai 16 triliun. Itu keuntungan mutlak hanya dalam 5 tahun dari perusahaan Singapura. Siapa yang pintar dan siapa yang “pura-pura bodoh”? Ini salah satu dosa rezim neolib yang tak akan dilupakan rakyat.

21.    Sampai saaat ini kebutuhan daging sapi nasional sekitar 400 ribu ton(1,8 ekor sapi).dari jumlah tsb baru bisa dipenuhi lk 65%. kekurangannya diimpor dari AS,AUSTRALIA,SELANDIA BARU, KANADA, IRLANDIA, BRAZIL. Pemerintah mencanangkan swasembada daging sapi thn 2014. tapi yang terjadi sejak tahun lalu adalah serbuan daging sapi impor, sapi siap potong impor, daging sapi beku impor yang menghantam usaha peternakan rakyat. Tak tergambar bagaimana program utk merealisasikan swasembada daging tsb secara gamblang(sejak zaman Soeharto ada TAPOS tapi tetap swasembada daging tak terwujud).Tak beda dengan impor kedele, jagung, kacang tanah, gula dll berujung pada tdk diberdayakannya secara optimal kemampuan petani/peternak utk mengisi pasar dalam negeri guna menghadapi kebiasaan impor yang hanya menguntungkan segelintir pengusaha /kapitalis. Rezim ini berpihak ke siapa?

22.    Tahun 2008 adalah tahun monumental bagi industri otomotif di Indonesia. Tercatat penjualan 607.151 unit mobil dan lk 6.000.000 unit sepeda motor.Tentu saja AGEN TUNGGAL PEMEGANG MERK(ATPM)berpesta, apalagi PRINCIPALnya. Apakah Pemerintah dan Rakyat Indonesia mendapat manfaat dari pesta tsb ? Ya tentu. Tapi tidak sebanyak yang diraih bila Indonesia punya merk mobil nasional sendiri lewat pembelian lisensi seperti yang ditempuh Malaysia, India, China, Iran dan Korsel. Sudah puluhan tahun gagasan punya merk mobil nasional tapi kandas. Tommy, Bakri dan Texmaco sdh mencoba tapi kandas. Apakah karena kekuatan kapitalisme pada industri otomotif Indonesia sedemikian mencengkeram sehingga kita tak berdaya atau political will yang lemah? Kenapa Malaysia bisa dengan PROTON-nya?

Itulah beberapa butir yang membuat kita termotivasi untuk mengadakan perlawanan terhadap rezim penghisap, penindas, dan penjajah gaya baru dan antek-anteknya di Indonesia kita yang tercinta ini. (*)

*) Diolah dari berbagai sumber dan tulisan Rizal Ramli, Salamuddin Daeng, Tjatur Sapto Edi, Fuad Bawazier, Kwik Kian Gie.


Komentar

RE:Mengapa Kita Harus Melawan Rezim Neolib Ini
Senin, 07/06/2010 | 22:39 WIB, oleh Mahapatih Gajahmada
Kapitalisme dan liberalisme yang kemudian berkembang menjadi Neolib akan sangat sulit dihancurkan, kecuali kita menghancurkan Pilar-Pilar Neoliberalisme itu sendiri, yaitu RIBA, UANG KERTAS, BANK, INFLASI dan PAJAK !!!!!! SATU -SATUNYA JALAN ADALAH KEMBALI KE AL QUR’AN dan SUNNAH RASUL, kembali ke mu’malah yang jujur dan adil, kembali KEPADA PENERAPAN PENGGUNAAN UANG EMAS DINAR dan PERAK DIRHAM…. karena didalamnya ada kejujuran dan keadilan….. jIKA MASYARAKAT KEMBALI KE EKONOMI ISLAM YANG MENGGUNAKAN DINAR EMAS DAN DIRHAM PERAK, maka masyarakat akan makmur, KARENA kekayaan rakyat tidak mungkin dicuri dan dirampas oleh negara melalui instrumen pajak, inflasi, nilai tukar valuta asing dan bunga bank…..
AYO DUKUNG GERAKAN AMIRAT INDONESIA : http://wakalanusantara.com/

RE:Mengapa Kita Harus Melawan Rezim Neolib Ini
Minggu, 30/05/2010 | 08:38 WIB, oleh KONDOLINO
KITA DICIPTAKAN TUHAN DI WILAYAH BAGIAN TIMUR,TAPI POLITIK,EKONOMI,GAYA HIDUP,PERGAULAN,TUNTUNAN HIDUP SEMUANYA KIBLATNYA BARAT,MAKA RASAKANLAH HUKUMAN TUHAN INI,YAITU DIBERI TUHAN WILAYAH SEJAHTERA,TAPI TERHINA !!!! RE:Mengapa Kita Harus Melawan Rezim Neolib Ini
Minggu, 30/05/2010 | 08:26 WIB, oleh sasamiko
apakah Rezim2 yg lalu lebih baik?? dan rezim yg akan datang akan mampu memuliakan negeri ini???

08
Jun
10

Kenegaraan : Peringkat Daya Saing RI Terganjal Korupsi

Gara-gara Korupsi, Peringkat Daya Saing RI Sulit Naik

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 07/06/2010 | 13:25 WIB Gara-gara Korupsi, Peringkat Daya Saing RI Sulit Naik

Jakarta – Peringkat daya saing Indonesia masih stagnan di 54-55. Peringkat ini tidak berubah pada 2 tahun terakhir di mana masih jauh berada di bawah Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand, serta sedikit di atas Vietnam dan Philipina.

Menurut Staf Ahli Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Persaingan Usaha, Supriyadi menyatakan rendahnya daya saing Indonesia disebabkan 3 faktor yaitu infrastruktur, birokrasi, dan korupsi. Kasus yang sering dikeluhkan yaitu dalam bidang birokrasi terutama dalam penyelenggaraan tender.

“Infrastruktur membuat daya saing jadi rendah. Dari 3 faktor pertama dari birokrasi, korupsi, infrastruktur, birokrasi ini yang harus diperbaiki mulai saat ini. Persaingan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah penyelenggaraan tender,” ujarnya dalam Seminar KPPU, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (7/6/2010).

Supriyadi menyatakan hal tersebut menunjukkan belum efektif dan disadarinya hukum persaingan usaha. “Kalau di Singapura persaingan usaha lebih sehat,” jelasnya.

Berdasarkan laporan Global Competitiveness tahun 2009, beberapa komposisi indeks daya saing 2009 Indonesia masih memiliki skor di bawah 4. Untuk infrastruktur memiliki skor 3,2, pendidikan tinggi memiliki skor 3,91, penguasaan teknologi memiliki skor 3,2, dan inovasi bisnis memiliki skor 3,57.

Namun, Indonesia memiliki skor tertinggi dalam instrumen pangsa pasar dengan skor 5,21. Nilai ini melebihi Malaysia, Thailand, dan Brunei bahkan Singapura. Tetapi tidak mengalahkan China yang memiliki skor 6,63 dan India dengan skor 6,07. “Namun, dari sisi efisiensi pasar produk yang menjadi salah satu indikator pilar persaingan usaha, Indonesia relatif kompetitif, dibanding negara ASEAN dan China,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Supriyadi dalam menghadapi Free Trade Agreement, pemerintah akan meningkakan daya saing dengan implementasikan kebijakan dan penegakan hukum persaingan usaha. Selain itu mempercepat pembangunan infrastruktur.

“Pemerintah telah berketetapan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur baik yang berhubungan dengan transporasi, telekomunikasi, dan energi seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih, serta instrumen lainnya,” tandasnya. (*/dtc/ida)

Persaingan Tak Sehat di Proyek Kilang Senoro?

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 04/06/2010 | 20:16 WIB Persaingan Tak Sehat di Proyek Kilang Senoro?

Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terkait kasus dugaan persaingan tidak sehat dalam tender proyek pembangunan kilang Senoro. “Ini sudah maju ke pemeriksaan pendahuluan sejak 3 Juni kemarin,” ujar Direktur Komunikasi KPPU Ahmad Djunaidi, Jumat (4/6/2010).

Menurut dia, masuknya kasus tersebut ke tahap pemeriksaan pendahuluan dikarenakan adanya indikasi awal dugaan pelanggan pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 mengenai persengkokolan dalam tender dan pasal 23 UU yang sama, mengenai penggunaan informasi perusahaan pesaing. “Itu akan kita coba telusuri lagi supaya jelas dan terang,” ungkapnya.

Dalam tahap pemeriksaan pendahuluan tersebut, pihak-pihak terlapor akan dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Tahap pemeriksaan ini dilakukan selama 30 hari kerja. “Jadi awal Juli akan diputuskan apakah kasus ini akan masuk ke tahap pemeriksaan lanjutan atau dihentikan kembali,” jelasnya.

Djunaidi juga menyatakan pihaknya juga tidak mempermasalahkan jika pemerintah akan memutuskan kelanjutan proyek senilai US$ 3,7 miliar tersebut dalam waktu dekat. “Kami fokus pada isu hukum untuk membuktikan dugaan pelanggaran pasal 22 dan 23 UU Nomor 5 Tahun 1999. Jadi kami tidak dalam posisi mengomentari hal tersebut,” katanya.

Seperti diketahui, pada 28 Agustus 2008 LNG-EU telah melaporkan Mitsubishi kepada KPPU. Mitsubishi diduga telah menggunakan segala informasi milik LNG-EU yang diperoleh dari proses due diligence yang dilakukan LNG EU sebagai benchmark dan referensi dalam penawaran tendernya sehingga akhirnya Mitsubishi ditunjuk sebagai kontraktor.

Mitsubishi juga dinilai telah melakukan penawaran pura-pura pada saat proses pemilihan partner Pertamina dan Medco di konsorsium Donggi Senoro. LNG EU menduga keterlibatan Pertamina dan Medco sebagai pihak yang menunjuk Mitsubishi sebagai kontraktor

Namun pada tanggal 10 Juni tahun lalu, KPPU  menghentikan kasus proyek Senoro. Laporan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan LNG EU dianggap tidak lengkap dan tidak jelas.

Karena tidak dilanjutkan, maka laporan persaingan tidak sehat di proyek Senoro ini akan masuk ke buku penghentian pemberkasan. Pada Januari 2010, KPPU berinisiatif untuk memutuskan kembali mendalami kasus dugaan persaingan usaha tidak sehat dalam tender tersebut. (*/dtc/ida)

Hatta Malu Birokrasi RI Terburuk Kedua di Asia

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 04/06/2010 | 20:29 WIB Hatta Malu Birokrasi RI Terburuk Kedua di Asia

Jakarta – Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengakui malu dengan hasil survei yang dilaksanakan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) kepada para eksekutif ekspatriat. Berdasarkan hasil survei tersebut kinerja birokrasi Indonesia mendapat predikat terburuk nomor dua di Asia setelah India dalam hal efisiensi pelayanan masyarakat dan iklim investasi asing.

“Ya kan malu juga,” ujarnya menanggapi pertanyaan wartawan terhadap hasil survei tersebut dalam forum bincang wartawan di Kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (4/6/2010).

Hatta meminta agar masyarakat dan media tetap mengawasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan. Hal tersebut disebabkan reformasi birokrasi tersebut merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam memperbaiki sistem birokrasi.

“Salah satu program besar pemerintah dalam reformasi birokrasi, bukan berarti remunerasi,ada KPI-KPI-nya (Key Performance Indicator) misalnya perizinan,ada reward and punishment. Kalau lebih dari KPI maka ada punishment,UU kebijakan publik sudah mengatur itu, kontrol saja oleh media. Kita kerja keras untuk itu,” tegasnya.

Sebelumnya, survei yang diadakan pada awal 2010 itu melibatkan 1.373 eksekutif ekspatriat pada level menengah dan senior. Survei PERC itu memaparkan, selain belum bisa meningkatkan efisiensi birokrasi, kegagalan President SBY dalam menggulirkan reformasi birokrasi pun harus dibayar mahal anak buahnya.

Kegagalan SBY itu turut berkontribusi kepada pengunduran diri mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akhirnya menyatakan menerima posisi senior di Bank Dunia.

“Tingkat keterpilihan yang tinggi kepada Presiden SBY dalam Pemilu tidak serta-merta membuat SBY memiliki kekuatan untuk merombang birokrasi di Indonesia,” kata konsultansi PERC itu.Hatta Malu Birokrasi RI Terburuk Kedua di Asia

Kantor Cabang PERC di Hong Kong mengungkapkan, birokrasi pemerintahan di beberapa negara Asia telah menjadi pusat kekuatan yang berpusat pada pengertian mereka sendiri. Hal itu jalannya pemerintahan menjadi tidak efisien karena secara efektif menolak reformasi yang digulirkan para politikus dan aparat yang ditunjuk.

Dalam survei itu, lembaga finansial regional di Singapura dan Hong Kong mendapat predikat sebagai negara dengan sistem birokrasi yang paling efisien di Asia. Dalam survei itu, urutan peringkat terbagi menjadi 12 negara dengan skala skor 1-10, di mana 10 menjadi skala paling buruk.

Singapura menduduki peringkat pertama dengan skor 2.53, menyusul Hong Kong di peringkat kedua dengan skor 3,49. Singapura dan Hong Kong juga menduduki peringkat pertama dan ketiga secara global dalam survei teranyar Bank Dunia dalam hal kemudahan menjalankan bisnis (the ease of doing business). Survei oleh Bank Dunia itu dilakukan kepada 183 ekonom.

Secara urutan, posisi Indonesia persis satu peringkat lebih baik dari India sebagai negara di peringkat paling buncit. Para eksekutif bisnis dalam survei menyatakan India sebagai negara dengan kinerja birokrasi yang paling tidak efisen.

India memiliki skor 9,41, sedang Indonesia 8,59. Menyusul di atasnya secara berturut-turut yakni Filipina dengan skor 8,37, Vietnam (8,13), China (7,93), Malaysia (6,97), Taiwan (6,60), Japan (6,57), Korea Selatan (6,13), dan Thailand (5,53).

Polisi Ciut Nyali Periksa Grup Bakrie?

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 07/06/2010 | 19:52 WIB Polisi Ciut Nyali Periksa Grup Bakrie?

Jakarta – Keseriusan polisi mengusut kasus dugaan permainan pajak perusahaan grup Bakrie diragukan. Salah satu alasannya, kekuatan Grup Bakrie dalam ranah politik yang kuat. “Saya khawatir polisi agak ciut karena Bakrie punya kekuasan cukup besar. Tapi saya kira polisi jangan mempertaruhkan hukum,” kata Sekjen Transparency International on Indonesia (TII), Teten Masduki, Senin (7/6/2010).

Teten menegaskan, dalam aturan UU, bukan hanya yang disuap saja yang ditindak, tetapi juga penyuapnya. “Polisi harus mulai jalani penyelidikan terhadap pengakuan Gayus. Jika perusahaan Bakrie melakukan penyuapan, kalau polisi tidak menindaklanjuti, KPK bisa mengambil alih karena masuk ranah penyuapan pajak lewat broker,” terang mantan Koordinator ICW ini.

Selain itu, bagaimanapun kesaksian Gayus adalah kesaksian di depan hukum, jadi layak diinvestigasi. “Kesaksian itu oleh polisi maupun oleh jaksa jangan diabaikan,” tegasnya.

Terkait pajak Grup Bakrie ini, Senior Vice President Investor Relations PT Bumi Resources, Dileep Srivastava, membantah perusahaannya punya masalah pajak. Dia menegaskan bahwa perusahaannya bersih.

Hal senada disampaikan Aburizal Bakrie. Dia menolak namanya diidentikkan dengan sejumlah perusahaan yang disebut-sebut Gayus Tambunan. Dia menegaskan perusahaan yang diduga pajaknya diurus Gayus, yakni BUMI, KPC, dan Arutmin, bukanlah miliknya melainkan milik publik.

Polisi Harus Selidiki Pengakuan Gayus Soal Grup Bakrie
Polisi diminta menindaklanjuti apa yang disampaikan Gayus Tambunan terkait pajak Grup Bakrie. Meski saat ini posisi kelompok Bakrie kuat secara politik, polisi tidak boleh sungkan. Semua demi kejelasan kasus.

“Tidak ada yang membantah posisi Bakrie yang cukup kuat. Dia termasuk orang yang paling kuat di Indonesia. Tapi tidak ada alasan hukum apa pun, polisi harus melakukan penyelidikan atas kasus ini,” kata Ketua Transparency International on Indonesia (TII), Todung Mulya Lubis, Senin (7/6/2010).

Dia menjelaskan, pengakuan Gayus harus diverifikasi karena sesuai hukum, pengakuan saja tidak cukup. “Tapi ini tugas penyidik untuk menindaklanjuti pengakuan-pengakuan yang sudah dibuat Gayus. Jika tidak ditindaklanjuti, polisi bisa dituduh menutupi suap tersebut,” tegasnya.

Terkait pajak grup Bakrie ini, Senior Vice President Investor Relations PT Bumi Resources, Dileep Srivastava, membantah perusahaannya punya masalah pajak. Dia menegaskan bahwa perusahaannya bersih.

Hal senada disampaikan Aburizal Bakrie. Dia menolak namanya diidentikkan dengan sejumlah perusahaan yang disebut-sebut Gayus Tambunan. Dia menegaskan perusahaan yang diduga pajaknya diurus Gayus, yakni BUMI, KPC, dan Arutmin, bukanlah miliknya melainkan milik publik. (*/dtc/ind)

Pupuk Subsidi Dioplos dan Diganti Zak

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 04/06/2010 | 20:27 WIB Pupuk Subsidi Dioplos dan Diganti Zak

Ponorogo – Akibat berani mengganti zak pupuk bersubsidi, seorang oknum warga diamankan jajaran Reskrim Polres Ponorogo, Kamis (3/6) malam. Petugas membekuk tersangka Suyanto (33) warga Dusun Lembah RT 5/RW 1 Desa Jajar, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jatim. Petugas juga mengamankan barang bukti (BB) sebanyak 135 zak masing-masing 50 kg atau setara 6.750 kg pupuk urea oplosan dan 2 unit truk.

”Awalnya, informasi dari masyarakat menaruh curiga kegiatan tersangka juga distributor pupuk, sering mendatangkan pupuk urea dari dari daerah lain. Informasi dikembangkan, saat tepat petugas melakukan penggerebekan di rumah tersangka,” jelas Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Suhono, Jum’at (4/6).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, lanjutnya, tersangka melakukan kegiatan pengoplosan sejak 2 bulan lalu, modus pupuk Urea Kaltim Urea Cap ”Daun Buah” bersubsidi diganti pembungkus dengan pupuk merek yang sama ”Daun Buah” non subsidi siap jual.

Kemudian pupuk itu berganti non subsidi dijual atau dikirim ke pedagang lain yaitu Nardi di Kabupaten Gresik, padahal pupuk itu dibeli dari agen resmi, seharusnya dijual untuk daerah sekitar. Tersangka belum sempat mengganti seluruh karung, harus gigit jari saat digerebek petugas.

Petugas juga menemukan sebanyak pupuk urea non subsidi sebanyak 185 zag masing-masing 50 kg atau total 9.250 kg, satu unit mesin jahit zak, 150 karung bekas pupuk bersubsidi warna putih dan 500 karung bekas pupuk non subsidi warna kuning muda, kebeyulan belum disempat diganti zak jadi bersubsidi.

Petugas juga menyita 2 truk digunakan mengangkut pupuk bernopol AE 8330 US pupuk belum sempat diganti zak dan AE 7071 UP pupuk berganti zak, saat dilakukan penggerebekan terisi penuh pupuk oplosan dan akan dipasarkan keesokan harinya. Kini tersangka dan seluruh barang bukti diamankan di halaman Mapolres Ponorogo.

”Atas perbuatannya itu, tersangka diherat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 21/M-Dag/Per/6/2008 tentang penggadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk pertanian, junto pasal 6 ayat 1 UU Darurat Nomor 7/1955 tentang pengusustan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun,” ujarnya lagi (ag)

Ket FOTO: Barang bukti pupuk Urea Kaltim seharusnya bersubsidi, diganti oleh tersangka menjadi non subsidi, rencananya akan dikirim ke pedagang pupuk lainnya di Kabupaten Gresik. Tampak Kapolres Ponorogo AKBP Lakoni dan Kasat Rekrim AKP Suhono tengah mengamati isi truk di halaman Mapolres setempat. (Agus Basuki)

Bagi-bagi Uang di DPR Diakui Sudah Lumrah

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 07/06/2010 | 19:21 WIB Bagi-bagi Uang di DPR Diakui Sudah Lumrah

Jakarta – Tiga mantan anggota Komisi IV DPR yang kerap disebut ‘Tim Gegana’, Azwar Chesputra, Hilman Indra, dan Fahri Andi Leluasa mengaku menerima suap terkait proyek alih fungsi hutan menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api dan proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan. Bahkan bagi-bagi uang terkait pelaksanaan proyek hal yang lumrah terjadi di Komisi IV DPR.

“Kami sering terima uang,” kata Azwar Chesputra dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jl Rasuna Said, Jakarta, Senin (7/6/2010).

Sama dengan Azwar, Fahri dan Hilman juga membenarkan hal itu ketika ditanyakan hakim Jupriadi apakah pernah menerima uang terkait proyek alih fungsi hutan menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api. “Kami menerima dari Yusuf Erwin Faisal. Padahal dulu dia melarang itu untuk menjaga marwah dan martabat komisi,” kata para tahanan KPK ini mengulang perkataan Yusuf Erwin.

Yusuf Erwin Faisal yang saat itu menjabat Ketua Komisi IV ini sudah lebih dulu divonis oleh Pengadilan Tipikor. Suami penyanyi Hetty Koes Endang ini divonis 4,5 tahun penjara. Diakui ketiganya, Yusuf Erwin memang kerap membagi-bagikan uang kepada anggota Komisi IV.

Dalam persidangan, Tim Gegana tidak menolak dakwaan jaksa yang menyebut mereka menerima suap dari pengusaha Chandra Antonio Tan dalam kasus alih fungsi hutan menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api. Azwar mengaku menerima uang sebesar Rp 310 juta rupiah. Hilman menerima Rp 425 juta, dan Fahri Rp 335 juta.

Berbeda dengan kasus Tanjung Api-api, Tim Gegana mengaku tidak tahu soal uang suap yang diberikan Dirut PT Masaro Radiokom ,Anggoro Widjojo terkait kasus proyek SKRT. Ketiganya memang pernah menerima uang dari Yusuf Erwin Faishal. Namun uang itu tidak pernah disebut dari mana asalnya.

“Ada titipan dari Muktaruddin yang berasal dari Yusuf Erwin. Tapi saya tidak tahu itu terkait SKRT,” kata Fachri. Dalam kesempatan sidang ini, ketiganya juga mengaku menyesal atas perbuatannya menerima uang suap. “Saya sangat menyesal,” ucap Azwar lirih.

Hakim Minta ‘Tim Gegana’ Kembalikan Sisa Uang Suap
Tim Gegana yang terdiri dari Azwar Chesputra, Fahri Andi Leluasa, dan Hilman Indra mengaku menerima suap terkait terkait alih fungsi hutan menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api dan proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan. Hakim meminta mereka menyelesaikan pengembalian sisa uang suap yang diterima.

“Sisa uang yang belum dikembalikan harus segera diserahkan kepada negara melalui KPK,” tegas hakim Jupriadi dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jl Rasuna Said, Jakarta, Senin (7/6/2010)

Hal ini ditekankan Jupriadi lantaran Azwar mengaku belum mengembalikan Rp 310 juta yang diterima dirinya dari Ketua Komisi IV Yusuf Erwin Faishal. “Baru kembalikan Rp 170 juta ke KPK,” aku Azwar.

Sementara Hilman dan Farid mengaku telah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya pada saat pemeriksaan di KPK.

Dalam persidangan, Tim Gegana tidak menolak dakwaan jaksa yang menyebut mereka menerima suap dari pengusaha Chandra Antonio Tan dalam kasus alih fungsi hutan menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api. Azwar mengaku menerima uang sebesar Rp 310 juta rupiah. Hilman menerima Rp 425 juta, dan Fahri Rp 335 juta. (*/dtc/din)

Dugaan Suap Bakrie Diungkap Gayus Saat di Singapura

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 05/06/2010 | 10:03 WIB Dugaan Suap Bakrie Diungkap Gayus Saat di Singapura

Jakarta – Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana menuturkan, Gayus Tambunan pernah mengakui mendapat duit dari Grup Bakrie saat ia ditemui Denny dan anggota Satuan Tugas Mas Achmad Santosa di Singapura bulan Maret lalu.

“Memang informasi tentang Gayus membantu masalah pajak perusahaan Bakrie itu sudah muncul saat itu. Tapi tentu informasi itu sepihak dari Gayus, dan harus diverifikasi,” ujar Denny di Jakarta, Jumat (4/6). Ia yakin penyidik kepolisian sudah melakukan verifikasi itu. “Apakah faktanya memang demikian, proses hukum yang akan membuktikan,” imbuhnya.

Denny menyatakan Satuan Tugas tak berencana memanggil petinggi Bakrie untuk meminta keterangan. “Sekarang proses hukum levelnya ada di kepolisian, proses hukum itu yang harus kita hormati,” bebernya.

Staf Khusus bidang Hukum Presiden SBY ini menolak menjawab saat ditanya apa sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap pengakuan Gayus tersebut, maupun apakah Presiden telah meminta polisi untuk terus mengusut kasus tersebut. “Untuk sementara, belum ada komentar yang bisa dikutip,” kilahnya.

Sebelumnya diberitakan, tiga perusahaan Grup Bakrie diduga menyetor US$ 7 juta atau sekitar Rp 65 miliar untuk membereskan persoalan pajak mereka. Dialirkan melalui Gayus H. Tambunan, tersangka korupsi dan pencucian uang, duit itu kemudian mengalir ke sejumlah pejabat Direktorat Pajak, di antaranya MPM.

Keterangan tersebut diberikan Gayus kepada penyidik kepolisian yang memeriksanya sepanjang April lalu. Menurut sumber Tempo, Gayus menyebutkan tiga perusahaan itu adalah PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bumi Resources, dan PT Arutmin.

KPC mengeluarkan US$ 3 juta buat mengurus surat ketetapan pajak yang tertahan di Kantor Pelayanan Pajak Large Tax Office. Bumi Resources mengalirkan US$ 2 juta buat mengurus persoalan di pengadilan pajak. Sedangkan KPC bersama Arutmin menyetor US$ 2 juta buat menyelesaikan pembetulan pada saat Sunset Policy. Kepada penyidik, Gayus antara lain menyatakan, “Saya membuat surat banding dan surat bantahan perkara yang diajukan banding oleh PT Bumi Resources.”

Informasi adanya setoran dari perusahaan Bakrie kepada Gayus juga terungkap seusai Panitia Kerja Penegakan Hukum DPR mengadakan rapat dengan Ketua Tim Independen Mabes Polri Matius Salempang di gedung DPR, Selasa malam lalu. Juru bicara Aburizal Bakrie, Lalu Mara Satria Wangsa, yang dihubungi tadi malam, menolak berkomentar soal pengakuan Gayus ihwal ketiga perusahaan Grup Bakrie itu.

Adapun Direktur sekaligus juru bicara Bumi Resources, Dileep Srivastava, menyangkal tudingan tersebut. “Kami membantah pernyataan yang tidak berdasar itu,” katanya melalui pesan pendek kemarin. “Laporan keuangan Bumi selalu transparan, diaudit, dan terbuka.” (*/Tempo/jpc)

Awas, Mafia Anggaran Bermain di Lapangan Banteng?

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 06/06/2010 | 18:29 WIB Awas, Mafia Anggaran Bermain di Lapangan Banteng?

Jakarta – Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menjelaskan, gagasan dana aspirasi Rp 15 miliar per daerah pemilihan (dapil) muncul karena selama ini banyak daerah yang tidak kebagian dana stimulus atau dana tambahan untuk mempercepat pembangunan di daerah. Ini diduga akibat ‘permainan’ oknum-oknum di Kementerian Keuangan yang menangani anggaran tersebut.

“Sudah bukan rahasia umum lagi banyak mafia anggaran yang selama ini bermain di lingkungan lapangan Banteng. Banyak bupati, walikota dan pejabat daerah lainnya yang datang ke Jakarta hanya untuk melobi agar daerahnya mendapatkan dana tambahan,”  beber Bambang Soesatyo dalam rilisnya yang dikirimkan melalui email ke jakartapress.com, Minggu (6/6/2010).

Jadi, ungkap Bambang, kalau usulan dana aspirasi ini jalan, mengganggu periuk nasi para mafia anggaran. Sebab kalau usulan itu berhasil, mereka akan gigit jari. ‘’Saya menduga yang meributkan usulan ini mungkin disponsori oleh mafia anggaran. Karena kalau usulan ini gol, mereka tidak mendapatkan upeti dari pejabat daerah yang suka lobi ke Jakarta itu,” papar vokalis DPR ini.

Dana aspirasi itu memiliki dasar hukum yang kuat. Yakni, pasal 20 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan, DPR memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Juga pasal 15 ayat 3 dan 5 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Ayat 3 menyatakan, DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam RUU tentang APBN. Sementara ayat 5 mengatakan, APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.

Di negara lain seperti AS, Filipina, Afrika Selatan, Swedia, Norwegia dan Denmark juga memberikan dana untuk program percepatan dan pemerataan pembangunan di daerah pemilihan. ’’Secara teori, anggaran ini disebut pork Barrel tapi namanya dan besarannya berbeda-beda di tiap negara. Di Filipina besarnya mencapai 200 juta peso atau sekitar Rp 60 M per anggota parlemen,” jelas Bambang.

Menurutnya, guna mengoptimalkan penggunaan dana tersebut dan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitasnya, penyusunan kriteria dan mekanisme pelaksanaan hak anggaran ini perlu aturan komprehensif serta dapat dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah pusat dan atau satuan kerja pemerintah daerah dan diperiksa oleh BPK.

“Mekanisme pengalokasikan dana pembangunan daerah pemilihan dimulai dari usulan pemerintah daerah yang ditujukan kepada anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan. Usulan tersebut dalam bentuk program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi pertanian, pendidikan, kesehatan dan sebagainya,” tuturnya.

Usulan tersebut, lanjutnya, dimasukkan ke Badan Anggaran untuk dibahas bersama antara Badan Anggaran dan pemerintah. Anggaran tersebut dimasukkan dalam pos belanja pemerintah pusat yang kemudian diperbantukan ke satuan kerja pemerintah daerah. Tender dilaksanakan di daerah secara terbuka dan transparan.

Seluruh pelaksanaan program tersebut, jelas dia, dalam hal ini seluruh tahapannya akan dievaluasi oleh anggota DPR terkait dan diaudit oleh BPK. Program tersebut akan dipertanggung jawabkan dalam bentuk LKPP (laporan pertanggungjawaban keuangan pusat) dan diaudit oleh BPK.

’’Jadi, pembiayaannya dalam bentuk program, tidak ada uang satu rupiah pun yang masuk kekantong anggota DPR. Kalau ada yang main-main, kan ada KPK. Mereka yang akan memborgol yang ngutil dana aspirasi ini,” tandas Bambang yang juga anggota Komisi III (Hukum) DPR RI. (jpc)

‘Nyanyian’ Gayus yang Menyeret Grup Bakrie

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 07/06/2010 | 13:08 WIB 'Nyanyian' Gayus yang Menyeret Grup Bakrie

Jakarta – Setelah hampir tenggelam dengan isu Susno Duadji, Gayus Tambunan kembali menghentak. Nyanyiannya kepada penyidik mengungkap setoran dari sejumlah perusahaan. Yang mengagetkan beberapa perusahaan adalah kelompok Grup Bakrie. Penyampaian soal adanya bantuan Gayus pada Grup Bakrie ini diamini Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana.

“Jadi waktu kita di Singapura, saya sama Mas Ota (Mas Achmad Santosa), informasi itu memang muncul. Informasi tentang Gayus yang membantu masalah pajak perusahaan-perusahaan milik Bakrie,” kata Denny usai rapat dengan mantan anggota Tim 8 di Gedung Wantimpres, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (4/6/2010).

Kepada penyidik, Gayus memang mengakui dia pernah membantu PT Bumi Resources. Gayus menuturkan sekitar 2008, dia meminta bantuan Alif Kuncoro untuk membantu PT Bumi Resources Tbk, sehubungan dengan rencana banding yang akan diajukan PT Bumi Resources Tbk, atas dikenakannya PPh di tahun 2005, sehubungan pasal 25 UU Ketentuan Umum dan Perpajakan tahun 2000 sebesar Rp 100 miliar.

“Adapun masalahnya adalah pemeriksa Pajak berpendapat biaya bunga dan rugi selisih kurs tidak dapat dibebankan dalam rugi laba perusahaan karena perusahaan tidak mempunyai kegiatan usaha aktif, sementara perusahaan berpendapat seharusnya biaya tersebut dapat dibebankan karena perusahaan mempunyai kegiatan usaha aktif antara lain sewa alat,” tutur Gayus.

Order mengurus PT Bumi Resources ini diakui Gayus didapat dari Alif Kuncoro yang datang ke rumah dia pada awal 2008. “Saudara Alif menyerahkan data terkait PT Bumi Resources dan uang sejumlah US$ 1 juta, selanjutnya saya membuat permohonan banding atas nama PT Bumi Resources,” terang Gayus.

Uang sebesar itu tidak dimakan Gayus seorang diri. Dia membaginya dengan panitera majelis hakim Pengadilan Pajak IH. Gayus menyerahkan uang US$ 500 ribu ke staf pengadilan itu.

Bukan hanya Bumi, Gayus juga melakukan pekerjaan Pajak untuk PT Kaltim Prima Coal (KPC). Gayus didatangi Alif dan diminta bantuan untuk mengurus mengeluarkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) PT KPC untuk Pajak tahun 2001 s/d 2005 yang tertahan di KPP LTO (Large Tax Office). Alasan penahanan karena adanya permasalahan penetapan kurs mata uang terhadap kewajiban Pajak PT KPC.

Saat pertemuan di Hotel Peninsula-Slipi, Gayus mengaku melihat penyerahan uang US$ 1,5 juta ke dari Alif keatasannya MPM. “Uang itu untuk memperlancar pengeluaran SKP PT KPC,” tutur Gayus.

Gayus pun mengaku untuk mengurus persoalan pajak ini, dia bertemu dengan GM PT Bumi, DA di sebuah hotel di Jakarta, pertemuan memang sekedar mengobrol saja. Tapi kemudian Gayus menyebut total uang yang mengalir dari PT KPC untuk Gayus itu senilai US$ 3 juta. Uang itu dibagi untuk dia, Alif, IM, dan seperti yang disebutkan sebelumnya untuk atasan Gayus, MPM US$ 1,5 juta.

Pengacara Gayus Pia Akbar Nasution yang dihubungi sebelumnya soal asal uang Gayus Rp 28 miliar tidak memungkiri kalau kliennya mendapat dana setoran dari beberapa perusahaan. Namun dia enggan menyebutkan nama-nama perusahaan dengan alasan sudah materi penyidikan.

Sedang Senior Vice President Investor Relations PT Bumi Resources, Dileep Srivastava, membantah perusahaannya bermasalah terkait pajak. Dia menegaskan bahwa perusahaannya bersih.

Hal senada disampaikan Aburizal Bakrie. Dia menolak namanya diidentikkan dengan sejumlah perusahaan yang disebut-sebut dengan Gayus Tambunan. Dia juga menegaskan perusahaan yang diduga pajaknya diurus Gayus, yakni BUMI, KPC, dan Arutmin, bukanlah milik dirinya.

“Saya ralat, 3 perusahaan milik masyarakat. 3 Perusahaan yang dimiliki masyarakat luas, itu yang ingin saya koreksi,” ujarnya kepada wartawan usai membuka acara Rakornas Golkar di Hotel Ritz Carlton, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu (5/6/2010).

Wajib Pajak yang Manfaatkan Jasa Gayus Harus Diperiksa
Staf Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana meminta agar pihak kepolisian membongkar tuntas kasus Gayus Tambunan. Perusahaan atau Wajib Pajak yang berurusan dengan Gayus harus diperiksa. Langkah ini untuk membongkar praktek mafia secara utuh. “Pembongkaran yang sama sebaiknya diupayakan pula terhadap para wajib pajak yang memanfaatkan jasa Gayus dan jaringannya di Pajak. Semua Wajib Pajak harus diperiksa,” kata Denny, Senin (7/6/2010).

Denny menjelaskan, kasus Gayus sudah ditangani dengan baik dan setengah jalan oleh kepolisian. Dia optimistis dan berharap, kepolisian bisa menuntaskannya tanpa pandang bulu. “Dari kasus Gayus, modus operandi mafia pajak dan mafia peradilan yang melibatkan aparatur Pajak ke level yang lebih tinggi seharusnya diungkap. Demikian juga, jika serius, tidak tertutup kemungkinan keterlibatan perwira tinggi di kepolisian, kejaksaan, akan terbukti,” ujarnya.

Terkait Wajib Pajak itu, Denny sebelumnya menyebutkan ada pengakuan dari Gayus Tambunan bahwa dia sempat mengurus kasus pajak Grup Bakrie yakni PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources, dan PT Arutmin.

Gayus kepada penyidik juga mengaku menerima uang mencapai US$ 3 juta terkait bantuannya itu. Sementara itu Senior Vice President Investor Relations PT Bumi Resources, Dileep Srivastava, membantah perusahaannya punya masalah pajak. Dia menegaskan bahwa perusahaannya bersih.

Hal senada disampaikan Aburizal Bakrie. Dia menolak namanya diidentikkan dengan sejumlah perusahaan yang disebut-sebut Gayus Tambunan. Dia menegaskan perusahaan yang diduga pajaknya diurus Gayus, yakni BUMI, KPC, dan Arutmin, bukanlah milik dirinya.

Kasus Gayus Rugikan Negara Triliunan Rupiah
Staf Khusus Presiden, Denny Indrayana memiliki harapan besar agar kasus Gayus Tambunan bisa dibongkar tuntas kepolisian. Salah satu alasan utamanya, kasus ini merugikan negara hingga triliunan rupian.

“Yang saya dengar, dari info kepolisian, kasus Gayus ini memang tidak hanya berpotensi merugikan negara puluhan miliaran rupiah, tapi bahkan hingga triliunan. Sehingga memang patut dan harus dibongkar tuntas,” kata Denny yang menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN.

Ia juga mewanti-wanti, penangangan kasus Gayus ini diharapkan juga bisa menjadi celah untuk memberantas praktik mafia yang selama ini meresahkan. “Bisa menjadi pintu masuk membongkar praktik mafia peradilan dan mafia pajak yg sangat besar,” tandasnya, Senin (7/6).

Untuk kasus Gayus ini, Polri sudah menetapkan Gayus sebagai tersangka dengan menjerat pasal gratifikasi, money laundering, dan korupsi. Selain Gayus, tersangka lainnya antara lain yakni mantan pengacara Gayus Haposan Hutagalung, Kompol Arafat, AKP Sri, Hakim Muhtadi Asnun, dan Alif Kuncoro.(*/dtc/din)

Menkeu Kaget Besarnya Nilai Penipuan Pajak PHS

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 07/06/2010 | 13:35 WIB Menkeu Kaget Besarnya Nilai Penipuan Pajak PHS

Jakarta – Menteri Keuangan (Meneku) Agus Martowardojo mengaku kaget dengan besarnya nilai penipuan pajak yang dilakukan oleh PT PHS (Permata Hijau Sawit). Selain rekayasa besaran Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dibayar, PHS juga melakukan penipuan restitusi pajak. Keterkejutan Menkeu ini  disampaikannya dalam rapat dengan Panja Perpajakan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Senayan, Senin (7/6/2010).

“Saya kaget, kok ternyata bukan hanya PPh yang bisa dibuat rendah dibanding industri sejenis. Tetapi kemarin kita diskusi ada restitusi juga dari 2006 sampai 2008 yang palsu bukan Rp 90 miliar, tapi ternyata lebih besar Rp 190 miliar. Jadi bukan hanya PPh tapi juga restitusi pajak. Yang dilakukan perusahaan ini banyak merugikan negara,” ungkap Agus.

Agus mengatakan, PHS pernah melakukan rekayasa restitusi pajak sebesar Rp 190 miliar, dan oknum yang melakukannya sudah mendapatkan hukuman 1 tahun 6 bulan. “Kita menyayangkan, seharusnya hukumannya lebih berat lagi,” papar Menkeu.

Dalam kesempatan itu, Agus mengatakan, dirinya selalu mengingatkan Dirjen Pajak agar hati-hati dalam menindak para Wajib Pajak nakal.

Seperti diketahui, kasus pajak itu terungkap ketika Menteri Keuangan masih dijabat Sri Mulyani. Ketika itu, Sri Mulyani mengungkapkan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sedang melakukan investigasi atas 3 kasus transaksi fiktif pajak yakni restitusi pajak dengan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, dengan nilai ratusan miliar rupiah.

Ketiga kasus itu adalah:

1. Kasus yang melibatkan Grup PHS, berlokasi di Sumut dengan pimpinan berinisial R. Kasusnya adalah restitusi pajak dengan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau transaksi fiktif, nilainya sekitar Rp 300 miliar.
2. Konsultan pajak tidak resmi berinisial SOL terkait penerbitan faktur pajak yang juga tidak didasarkan transaksi yang sebenarnya dengan nilai mencapai Rp 247 miliar.
3. Kasus yang melibatkan biro Jasa berinsial W yang dipimpin orang berinisial TKB, dengan modus sama yakni penerbitan faktur pajak yang tidak didasarkan transaksi sebenarnya nilainya Rp 60 miliar.

PHS sendiri telah menyampaikan bantahannya dan bahkan sempat curhat ke DPR. (*/dtc/ida)

Ditjen Pajak: Grup Bakrie Belum Lunasi Tunggakan

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 04/06/2010 | 20:42 WIB Ditjen Pajak: Grup Bakrie Belum Lunasi Tunggakan

Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sampaikan 3 perusahaan Grup Bakrie sampai saat ini belum melunasi tunggakan pajaknya. Ketiga perusahaan itu baru membayar sebagian dari total tunggakan utang pajaknya.

“Dibanding perusahaan lain, in case dia (Grup Bakrie) sudah bayar ini lebih baik,” ujar Direktur Intelejen dan Penyelidikan Ditjen Pajak Pontas Pane di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (4/6/2010).

Tunggakan yang harus dibayar Bakrie Group merupakan nilai SPT (surat pemberitahuan tahunan) pajak tahun 2008 untuk penjualan tahun 2007. Jumlah totalnya cukup besar yakni mencapai Rp 2,1 triliun untuk 3 perusahaan.

“Itu untuk Bumi Recources Rp 948 miliar, KPC Rp 828 miliar, dan sisanya Arutmin,” ungkap Pontas. Pembayaran sebagian telah dilakukan pada 2009 lalu dan sebagiannya lagi dilakukan pada bulan Mei 2010.

Meski demikian, Pontas mengatakan pembayaran itu tidak berarti menghentikan proses pidana Bakrie Grup. Hal tersebut disebabkan penyidikan baru akan dihentikan apabila ada permintaan penghentian perkara dengan melunasi denda 400% dari tunggakan.

“Penghentian penyidikan bisa dilakukan sepanjang wajib pajak mau melunasi utangnya ditambah sanksi denda 4 kali jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar (400%),” jelasnya. (*/dtc/ida)

BI Siap Bantu Ditjen Pajak Buka Rekening PHS

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 05/06/2010 | 11:37 WIB BI Siap Bantu Ditjen Pajak Buka Rekening PHS

Jakarta – Bank Indonesia (BI) menyatakan kesiapannya untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk membuka rekening PT Permata Hijau Sawit (PHS). Namun sebelumnya Ditjen Pajak harus memiliki dasar hukum yang jelas sebelum dapat menelisik rekening milik KPC.

Demikian disampaikan oleh Kepala Biro Humas Bank Indonesia (BI) Difi A Johansyah di Jakarta, Sabtu (05/06/2010). “Ini terkait masalah hukum, BI bisa membuka rekening jika ada permintaan dari aparat hukum,” jelas Kahumas BI.

Difi mengatakan, jika Ditjen Pajak ingin membuka rekening PHS maka harus ada surat dari Ditjen Pajak kepada BI secara resmi. “Kemudian harus didasarkan oleh alasan yang jelas,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Ditjen Pajak meminta Bank Indonesia membuka semua rekening PHS guna mendapatkan bukti terkait kasus faktur pajak fiktif senilai Rp 350 miliar perusahaan yang bergerak dibidang minyak kelapa sawit tersebut.

Permintaan tersebut dilakukan untuk memperkuat bukti faktur-faktur yang diserahkan PHS kepada Ditjen Pajak adalah palsu. Berdasarkan bukti yang didapat Ditjen Pajak, PHS melakukan transaksi dengan suplier bodong.

Sebelumnya diberitakan, Ditjen Pajak meminta bantuan Bank Indonesia (BI) untuk membuka rekening-rekening PT Permata Hijau Sawit (PHS). Hal tersebut dilakukan agar Ditjen Pajak mendapatkan bukti terkait dugaan kasus faktur pajak fiktif senilai Rp300 miliar yang dilakukan PHS.

Hal ini diungkapkan Direktur Intelijen dan Penyelidikan Ditjen Pajak Pontas Pane di Jakarta, Jumat (4/6). “Kita sudah minta ke Kementerian Keuangan dan sudah ada izin dari Menkeu juga agar BI membuka semua rekening PHS. Kita akan tengok semua transaksinya,” tegasnya.

Lebih lanjut Pontas menceritakan bahwa PHS melakukan transaksi dengan penyalur faktur pajak yang fiktif juga alias bodong. “Masa dia dapat faktur pajaknya dari tukang jual mi instan, minyak goreng, roti, gula, tapioka, tetapi PHS juga CPO (crude palm oil),” ujarnya.

Selain itu PHS juga diduga melakukan kebohongan lainnya terkait penyalur faktur pajak yang setelah dilakukan penyelidikan ditemukan suatu keganjilan. Dalam fakturnya PHS mengaku membeli CPO senilai Rp6,3 miliar dari PT berinisial PN. “Tetapi setelah ditelusuri PT PN yang omsetnya Rp6,3 miliar hanya ruko dengan kondisi tertutup dengan papan bertuliskan dijual,” cetus Pontas.

Setelah ditelusuri masih banyak keganjilan lainnya ketika Ditjen Pajak menelusuri rekan PHS, Pontas mengakui pihaknya malah menemui tempat bimbingan belajar, warung, rumah terbengkalai, dan tempat jual beli motor bekas. “Padahal omset yang diberikan ke Ditjen Pajak sampai puluhan miliar,” jelasnya sambil menunjukkan foto-foto tempat penyalur PHS.

Selain kasus pajak PHS, Ditjen Pajak juga tengah melakukan pemeriksaan bukti permulaan (penyelidikan) terhadap dugaan manipulasi pajak yang dilakukan oleh PT Wilmar Group. Pemeriksaan tersebut difokuskan untuk tahun pajak 2007-2008. “Iya kami sedang memeriksanya untuk tahun pajak antara 2007 sampai 2008,” ujar Direktur Ditjen Pajak, M Tjiptardjo saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa lalu.

Namu Tjiptardjo mengaku belum mengetahui besaran nilai kerugian pajak yang ditimbulkan dalam kasus tersebut. Ia juga enggan menyebutkan modus pidana pajak yang dilakukan oleh PT Wilmar. “Belum tahu karena ini kan masih pemeriksaan,” jelas Dirjen Pajak.

Seperti yang diketahui, kasus yang sedang diperiksa Ditjen Pajak tersebut diduga terkait penjualan CPO PTPN ke Wilmar Group di Kantor Pemasaran Bersama (KPB). Kemarin, manajemen PT Wilmar mangkir dari panggilan rapat dengar pendapat dengan Panja Perpajakan Komisi XI DPR yang akan membahas seputar masalah perpajakan yang sedang dialami oleh PT Wilmar. Panja pun mengancam akan memanggil secara paksa PT Wilmar apabila kembali tidak hadir dalam panggilan kedua yang akan dilayangkan dalam waktu dekat.

Dalam rapat dengar pendapat sebelumnya pada 19 Mei 2010, Presiden Direktur PT Wilmar Group Hendri Samsi mengungkapkan sejauh ini perusahaannya tidak memiliki masalah perpajakan terutama terkait penyidikan pajak di bidang restitusi PPN. Menurut dia, pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak saat ini merupakan pemeriksaan rutin yang dilakukan setiap tahun. (*/dtc/inc/MI)

05
Jun
10

Lingkungan, Kapitalisme dan Krisis Biodiversitas

Lingkungan dan Kapitalisme

Kompas, Sabtu, 5 Juni 2010 | 03:03 WIB

Oleh Arianto Sangaji

Ada dua hal yang saling berhubungan secara global yang memerlukan perhatian khusus, yakni lingkungan hidup dan kapitalisme. Isu perubahan iklim jelas-jelas menunjukkan itu.

Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007) memberikan indikasi bahwa aktivitas manusia—terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahan bakar fosil dan kegiatan di bidang pertanian— menyebabkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca dan berakibat pada pemanasan global.

Namun, IPCC tidak (mau) menyebut kapitalisme, sistem yang mewadahi aktivitas-aktivitas itu, sebagai akar masalah. Padahal, sangat mudah memahami soal lingkungan global ini dari proses produksi dan sirkulasi komoditas yang sarat beban lingkungan sejak skala paling lokal.

Sosiolog John Bellamy Foster menyatakan, problem planet ini bukan berakar pada alam, melainkan pada struktur relasi masyarakat, khususnya bagaimana masyarakat diorganisasikan dalam hubungan dengan alam. Dalam kritiknya terhadap kapitalisme, dia menyatakan krisis ekologi adalah buah dari penghambaan terhadap akumulasi.

Dua karakter

Sekurangnya ada dua argumentasi melandasi anggapan tentang masalah lingkungan hidup tertanam di dalam kapitalisme. Pertama, dengan berbasis kompetisi, karakter utama sistem ini adalah perlombaan produksi komoditas semurah mungkin, di mana sumber daya alam disubordinasikan ke dalam logika ini. Tidak heran eksploitasi dan karenanya destruksi terhadap alam (dan juga buruh) menjadi keharusan.

Karakter kedua sistem ini adalah keharusan akumulasi tanpa batas melalui ekspansi spasial yang progresif. Korporasi-korporasi transnasional bergerak leluasa melintasi tembok-tembok negara untuk mengonversi permukaan bumi untuk industri ekstraktif. Pada masa lalu, praktiknya melalui kolonialisme, dan dalam 40 tahun terakhir, berlangsung di bawah rubrik neoliberalisme. Bukan saja sebagai class project’, tetapi juga sebagai ecology project , seperti disebut ahli geografi Jasson W Moore (Ecology & the Accumulation of Capital), neoliberalisme mempercepat perusakan lingkungan dengan dampak multi-skalar, dari lokal ke global.

China merupakan contoh terang. Pertumbuhan luar biasa setelah menerapkan ekonomi pasar, dicapai berkat ongkos produksi rendah, melalui eksploitasi buruh murah yang melimpah ruah dan mengabaikan lingkungan hidup. Sejumlah pengamat memprediksi, dengan terus mempertahankan model pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan seperti sekarang, dalam waktu tidak lama China bakal terperangkap krisis energi, kemerosotan drastis produksi bahan pangan, dan bencana alam dahsyat.

Indonesia

Ekonomi politik krisis lingkungan global menempatkan Indonesia pada isu deforestasi, isu yang multi-tafsir dalam penanganannya. Menurut PBB, deforestasi dan perusakan hutan setiap tahun menyumbang sekitar 20 persen emisi karbon secara global, dan Indonesia, salah satu pemilik hutan tropik terbesar di dunia, adalah penyumbang utama. Kementerian Kehutanan menyebut setiap tahun Indonesia kehilangan 1,17 juta hektar hutan (Kompas, 8/4/2010). Itulah kenapa pada akhir bulan lalu Presiden SBY membawa pulang 1 miliar dollar AS dari Norwegia setelah Konferensi Iklim dan Hutan untuk membenahi soal hutan di negeri ini.

Sementara pengkambinghitaman terhadap petani-petani subsisten pra-kapitalis sebagai perusak hutan akan menjadi sasaran program-program antideforestasi, perhatian sebaiknya diarahkan kepada konversi hutan dalam industrialisasi di sektor perkebunan (terutama kelapa sawit) untuk pasar global. Sektor ini tumbuh fantastis, justru setelah penerapan neoliberalisme sejak krisis kapitalisme Asia 1997, yang memberi jalan terinkorporasinya sektor ini ke dalam rezim industri pertanian dan makanan global yang terkonsentrasi dan monopolistik. Deforestasi dan degradasi alam yang meluas justru tertanam dalam struktur ini.

Termasuk ongkos lingkungan hidup yang kurang diperhatikan dari struktur ini adalah apa yang sekarang dipercakapkan sebagai food miles, yakni energi yang dikeluarkan untuk jarak tempuh bahan (baku) makanan yang ditransportasikan dari lokasi produksi paling hulu hingga ke mulut konsumen. Padahal, transportasi bahan baku dari negeri- negeri Selatan ke Utara yang meningkat tajam setelah industrialisasi pertanian/perkebunan melipatgandakan konsumsi bahan bakar fosil, salah satu sumber emisi gas rumah kaca.

Ledakan minyak sawit secara global dan sangat kompetitif terhadap minyak nabati lain, juga karena biaya produksinya 100 dollar AS per ton lebih murah. Dan faktor paling menentukan di baliknya adalah buruh murah dan kemudahan akses terhadap tanah dan hutan. Dengan kata lain, sukses industrialisasi dalam perkebunan kelapa sawit di Indonesia beralas eksploitasi alam dan buruh secara bersamaan, serta ditunjang atau didahului dengan salah satu bentuk akumulasi primitif, yakni perampasan tanah-tanah petani yang kerap berdarah-darah.

Bukan jalan keluar

Jalan keluar krisis lingkungan hidup global juga terkerangkeng dalam skema geopolitik kapitalisme. Protokol Kyoto jadi contoh terang bagaimana proses-proses negosiasi antarnegara berjalan alot dan mencapai kompromi- kompromi yang lunak karena kepentingan memajukan kapital. Jalan keluar yang ditawarkan lantas terintegrasi ke dalam logika pasar, seperti pada ide carbon trade, carbon offsets, dan carbon tax. Di Indonesia, program Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD), program kerja sama antara UNDP, FAO, dan UNEP untuk mengerem laju kerusakan hutan secara global menggambarkan itu.

Tanpa menyentuh akar masalah, yakni kontradiksi antara kapital dan alam, inisiatif-inisiatif di atas tidak lebih sebagai siasat para baron karbon saja. Apa pun programnya, tidak menyelesaikan krisis, kecuali mengakui proses-proses perusakan lingkungan hidup sebagai problem yang tertanam dalam kapitalisme. Dengan kata lain, mengabaikan aspek ekonomi politik ini dalam rencana aksi adalah bukan jalan keluar. Oleh karena itu, ikhtiar memajukan lingkungan hidup global yang sehat harus dimulai bersamaan dengan memajukan sebuah tatanan masyarakat global yang adil, tanpa eksploitasi.

ARIAnto Sangaji Kandidat PhD Department of Geography York University Toronto, Kanada

Menghadang Krisis Biodiversitas

Kompas, Sabtu, 5 Juni 2010 | 03:05 WIB

Oleh Yansen

Banyak Spesies. Satu Planet. Satu Masa Depan”. Demikian tema Hari Lingkungan Hidup 5 Juni tahun ini. Tahun 2010 memang dijadikan sebagai tahun kampanye pentingnya biodiversitas. Selain ditetapkan sebagai Tahun Biodiversitas Internasional, pada Oktober mendatang juga akan dilangsungkan pertemuan para pihak Konvensi Keragaman Biologi di Jepang.

Mengapa isu keanekaragaman jenis makin penting? Meningkatnya laju kerusakan lingkungan dan habitat dipercayai sebagai faktor utama menurunnya biodiversitas dunia. Kerusakan habitat yang makin cepat menyebabkan dunia berada pada krisis biodiversitas. Jika lingkungan, terutama ekosistem tropis, terus-menerus dihancurkan, dalam seabad bumi akan kehilangan setengah spesies penghuninya.

”Kita sedang menuju kepunahan keenam!” ujar Richard Leakey (1996). Dalam sejarah, bumi telah melewati lima kejadian kepunahan. Semuanya disebabkan faktor fisik, yakni kejadian bencana dan perubahan iklim. Kepunahan terakhir pada Zaman Cretaceous ditandai dengan hilangnya fauna superbesar, seperti dinosaurus. Saat itu bumi juga kehilangan hampir dua per tiga spesies yang ada. Namun, kepunahan keenam tak disebabkan faktor fisik, tetapi biologis.

Manusia sebagai anasir hayati memiliki kemampuan menghancurkan banyak entitas biologis lainnya, yang bisa memicu kepunahan biodiversitas.

Simalakama

Myers et al (2000) mengidentifikasi 25 ”titik panas” biodiversitas di muka bumi. Gugusan Sundaland dan Wallacea di Indonesia menjadi dua di antaranya. Dua gugusan ini sama saja dengan bentangan hutan dari Sabang sampai Merauke. ”Titik-titik panas” biodiversitas dunia ini secara total hanya mencakup 12 persen muka bumi, tetapi menjadi rumah bagi 44 persen jenis tumbuhan dan 35 persen vertebrata daratan.

Sayangnya, ”titik-titik panas” ini memang ”panas”. Di samping menjadi habitat utama keragaman hayati dunia, daerah-daerah ini juga berada di garda terdepan tingkat kerusakan lingkungan. Sebagai contoh, Indonesia diperkirakan kehilangan 2 juta hektar hutan tropis setiap tahun. Belum lagi laju kerusakan ekosistem terumbu karang. Padahal, kehancuran hutan tropis dan terumbu karang adalah dua elemen utama penyebab krisis biodiversitas dunia.

Hidup di ekosistem tropis memang seperti menghadapi buah simalakama. Kita membutuhkan area-area baru untuk pembangunan dan menampung jumlah penduduk yang terus bertambah. Biro Pusat Statistik memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 270 juta pada tahun 2025. Ini berarti ada tambahan 40 juta jiwa dalam 15 tahun ke depan setelah hasil sensus penduduk sementara memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 230 juta jiwa. Sudah dapat dibayangkan laju alih fungsi lahan untuk permukiman dan lahan pertanian satu dekade ke depan. Sebagai konsekuensinya, habitat yang menampung mega biodiversitas semakin berku- rang. Ujungnya, kita akan bersumbangsih besar pada laju kepunahan spesies bumi.

Sayangnya, banyak kerusakan dan pembukaan habitat malah disebabkan oleh aktivitas ilegal. Lemahnya penegakan hukum telah menjadikan aktivitas pembalakan liar di hutan alam menjadi musuh utama konservasi. Aktivitas ekonomi yang memanjakan korporasi besar juga membuat eksploitasi berlebihan sumber daya alam tak terbendung.

Konsesi pertambangan meninggalkan lubang-lubang menganga di muka bumi. Perkebunan pun melahap hutan-hutan alam. Ironinya, keuntungan eksploitasi sumber daya alam tersebut sebagian besar tak melekat di bumi pertiwi. Sebagian besar terbang ke pusat-pusat ekonomi dunia, meninggalkan kemiskinan di sepanjang zamrud khatulistiwa. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, pembukaan wilayah untuk pemukiman dan pertanian adalah keniscayaan. Itulah sebabnya aktivitas pembukaan hutan ilegal harus ditertibkan untuk kepentingan ketersediaan lahan pada masa depan.

Menyelamatkan konservasi

Di sisi lain konservasi alam menjadi produk gagal. Meski kegiatan konservasi alam di Indonesia sudah jadi bisnis jutaan dollar dan melibatkan dunia internasional, laju deforestasi tak berkurang.

Presiden Yudhoyono baru saja menandatangani perjanjian hibah 1 miliar dollar AS dengan Pemerintah Norwegia sebagai bagian dari itikad implementasi skema pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) (Kompas, 29/5). Akankah dana ini menguap tak berbekas atau menjadi titik awal yang lebih baik untuk konservasi hutan alam?

Sebagai langkah awal, kesepakatan moratorium pembukaan lahan gambut dan hutan alam sebagai bagian dari paket kerja sama harus diapresiasi. Menguatkan aktivitas konservasi untuk menjaga keutuhan area-area konservasi juga harus dilakukan. Namun, apakah usaha ini akan berkelanjutan? Di sinilah tantangannya. Kegiatan konservasi yang berkelanjutan dapat menghadang laju kehilangan kekayaan jenis.

Laju kehilangan habitat yang tinggi telah menyebabkan banyak komponen biodiversitas punah. Padahal, konservasi biodiversitas bisa bermakna spiritual dan estetika. Keanekaragaman jenis dapat jadi jembatan transenden spiritualitas manusia. Pengembangan ilmu dan intelektual juga bisa terpenuhi dengan tersedianya ruang-ruang penelitian terhadap kekayaan spesies yang ada. Konservasi biodiversitas juga beralasan praktis. Spesies-spesies liar bisa saja menjadi sumber genetik rekayasa tanaman, sumber pangan, dan obat-obatan. Mengonservasi biodiversitas berarti berinvestasi untuk keselamatan kemanusiaan pada masa depan.

Yansen Dosen Kehutanan Universitas Bengkulu; Australian Leadership Awards Fellow




Blog Stats

  • 2,151,173 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 118 other followers