Archive for June, 2010



14
Jun
10

Kepemerintahan : Presiden dan Wakil Presiden Gagal ?

AP: Presiden dan Wakil Presiden Gagal

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 11/06/2010 | 17:06 WIB AP: Presiden dan Wakil Presiden Gagal

Jakarta – Kisruh politik dan hukum yang saat ini sedang berlangsung di Indonesia tidaklah datang tanpa sebab. Yang paling bertanggungjawab dalam berbagai persoalan tersebut sebenarnya adalah kepala negara Republik yaitu presiden. SBY dinilai tidak tanggap dalam menyikapi persoalan tersebut dan malah cenderung membiarkannya.

“Bila dalam sebuah negara terjadi banyak kerancuan dan kekacauan, terutama dalam soal hukum dan politik, itu berarti presidennya tidak benar,” tegas politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), AP Batubara yang akrab dipanggil AP, di kediamannya, Jakarta, Jumat ( 11/6/2010 ).

Hal tersebut disebabkan SBY tidak berpijak teguh pada konstitusi, UU 45 dan juga Pancasila. Kegagalan SBY tersebut misalnya terlihat pada kasus Century. Bila SBY betul-betul ingin menyelesaikan skandal perbakkan tersebut, maka ia dapat dengan mudah melakukan itu. Karena ia punya kekuasaan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, SBY terlihat malah menutupi dan membiarkan skandal tersebut tidak terbongkar.

Menurut AP, apa yang terjadi pada Bibit-Chandra dan Susno juga demikian. Kedua perkara tersebut terus-menerus membuat publik heboh. Sementara itu kasusnya sendiri terus menggantung dan tidak terselesaikan. Hal ini sangat merugikan rakyat sebab sebagai pimpinan KPK, Chandra dan Bibit tidak bisa bekerja secara maksimal.

Dari pada mengurus rakyat secara keseluruhan, menurutnya, SBY lebih banyak mengurus partai dan golongannya. “Ia terlihat lebih serius mengurus partai Demokrat dari pada rakyat secara keseluruhan,” tandas anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP ini.

Sementara itu, lanjut AP, wakil presiden Boediono juga nampaknya tidak bisa berbuat banyak. Dalam penilaian AP, tidak seperti Jusuf Kalla dulu, kini Boediono lebih banyak diam dan pasif. Hal tersebut dikarenakan Boediono tidak memiliki jiwa kepemimpinan. “Boediono memang terlihat tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Ia lebih pantas menjadi akademisi dan hidup di kampus,” papar Ketua Umum Yayasan Proklamasi 17 Agustus ini.

APBN Sumber Korupsi Besar-besaran?
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seringkali dijadikan sebagai lahan korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh legislatif maupun ekssekutif. Hal tersebut misalnya terlihat dari banyaknya proyek-proyek anggaran yang tidak jelas dan anggaran yang tidak transparan.

“Menurut saya sumber utama korupsi terbesar itu ada di APBN. Banyak sekali projek-projek yang tidak transparan, tidak detail dan itu menjadi lahan korupsi entah di legislative maupun eksekutif,” ujar pengusaha dan politisi senior PDIP AP Batubara kepada Jakartapress.com, Jumat (11/6/2010).

Hal tersebut, menurut dia, misalnya terlihat dari usulan dana Rp 15 m untuk masing-masing anggota dewan pada APBN-P 2011. “Usulan tersebut tidak labih dari upaya menciptakan lahan korupsi baru,” tandas Presiden Komisaris PT Wiraswasta Gemilang Indonesia (WGI) ini.

Secara terpisah, Sekjen FITRA Yunas Farhan menilai alasan pengajuan dana aspirasi untuk pemerataan tidak rasional dan alasan yang bodoh. Karena menurutnya, dana aspirasi malah akan menambah kesenjangan miskin dan kaya. Dana Aspirasi juga tidak akan mempengaruhi proporsi dana transfer ke daerah.

“Jelas alasan ini merupakan alasan bodoh yang dikemukakan DPR.  Dana Aspirasi malah akan menambah kesenjangan miskin dan kaya, “ tandasnya dalam press release yang diterima Jakartapress.com, Jumat (11/62010).

Menurutnya, dana aspirasi yang diusulkan oleh Golkar ini jika lolos dalam APBN 2011 akan sangat menguntungkan Golkar. Karena walau Golkar hanya berada di posisi kedua, namun Golkar memenangi suara terbanyak di 15 propinsi.

Sementara Partai Demokrat sebagai pemenang hanya memperoleh suara terbanyak di 13 Propinsi. Ini artinya, lanjut dia, Golkar akan lebih diuntungkan, karena dapat secara massif memperluas basis konstituennya dengan penggelontoran dana aspirasi  pada lebih banyak daerah ketimbang partai lainnya.

“Meskipun dana aspirasi yang diterimanya tidak sebanyak Demokrat. Bisa diprediksi, 2014 akan menjadi magnet bagi Golkar karena dianggap berhasil merealisasikan aspirasi secara luas,” imbuhnya.

Upaya Golkar mengganti usulan Dana Aspirasi dengan membagi rata anggaran Rp 1 Milyar per Desa/Kelurahan atau total Rp 77 trilyun,  juga patut dicurigai sebagai upaya ‘gentong babi’ untuk mengelabui rakyat. (boy)

Petisi 28: Ada Tiga Kegagalan SBY

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 13/06/2010 | 19:19 WIB Petisi 28: Ada Tiga Kegagalan SBY

akarta – Kelompok para tokoh/aktivis yang tergabung dalam Petisi 28 menilai ada tiga kegagalan Presiden SBY. Kepala Negara sudah tidak berfungsi lagi karena di banyak tempat sering terjadi kekerasan dan ketidakadilan. Hal ini disampaikan aktivis Petisi 28, Haris Rusly Moti dalam diskusi ‘Situasi Darurat Kenegaraan’ di Doekoen Coffee, Pancoran, Jakarta, Minggu (13/6/2010).

Mereka yang bergabung di Petisi 28 diantaranya adalah Masinton Pasaribu (LSM/Repdem), Boni Hargens (dosen UI), Haris Rusli (aktivis), Adhie Massardi (GIB), Hatta Taliwang (mantan DPR), Lalu Hilman, M Chozin, Salamudin Daeng, dan lainnya.

Menurut Haris Rusli, Presiden SBY sebagai kepala negara tidak mampu menghentikan ketimpangan yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia. Ia pun membagi kegagalan pemerintahan SBY dalam tiga faktor. Pertama, secara hukum SBY tidak mampu menegakkan hukum karena yang terjadi sekarang institusi penegak hukum tidak ada lagi yang bisa dipercaya.

Kedua, dari segi sosial, Indonesia sedang mengalami darurat yang luar biasa karena di saat anggaran negara menurun tetapi anggota DPR malah mengusulkan pemberian dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar per anggota Dewan. Dan ketiga, secara politik Presiden SBY hanya menjadi simbol kekuasaan belaka dan tidak mampu berbuat apa-apa. ”Inilah kondisi darurat kenegaraan yang bisa timbulkan aksi sosial yang tidak terkendali,” paparnya.

Atas kondisi darurat kenegaraan tersebut, lanjut Haris, Petisi 28 dan sejumlah elemen lain akan mendatangi beberapa tokoh nasional untuk menyampaikan sikap keprihatinan terhadap kondisi ini. Menurutnya, Petisi 28 juga akan mendatangi Mabes Polri karena di saat keadaan negara yang darurat, pihak Kepolisian malah lebih sibuk menanggapi kasus video porno ketimbang memprioritaskan penyelesaian kasus Century. ”Faktor hukum, sosial, poltik dan ekonomi yang terjadi saat ini merupakan syarat bahwa revolusi sudah di depan mata,” bebernya.

Haris Rusli menyatakan, pihaknhya menilai Indonesia saat ini sudah masuk dalam situasi darurat kenegaraan, karena bisa terlihat dari tidak berfungsinya fungsi Presiden SBY sebagai kepala negara, sehingga terjadi berturan-benturan sosial dan konflik antarlembaga pemerintahan. “KPK yang dulu begitu kita dewakan, tempat terakhir untuk memperjuangkan korupsi sudah tidak bisa dipercaya,” tandas aktivis Petisi 28.

Ia pun mengaku, pihaknya tidak lagi mempercayai institusi pemberantas korupsi itu karena melihat dari proses pembentukan panitia seleksi (Pansel) KPK. Selain itu, Haris menilai KPK hanya sebagai kepanjangan tangan Presiden dan berperan melindungi masalah-masalah yang dimiliki SBY.

“Ketua Panselnya Menteri Hukum dan HAM, bawahannya Presiden. Dia punya kepentingan ketika masuk ke DPR. Lembaga itu dikusai Setgab dan punya kepentingan juga, nantinya ketua KPK hanya jadi pilihan Presiden,” ungkap mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini.

Dengan melihat realitas seperti itu, Haris meminta salah satu Pansel KPK yang masih cukup bersih yaitu Sjafii Maarif, untuk mengundurkan diri dari kepanitiaan dan bergabung dengan Petisi 28 sebagai ekstra parlemen guna memberantas korupsi.  “Karena dia hanya jadi stempel bahwa masih ada moral di Pansel KPK, sehingga lebih baik mundur karena peran dia sudah tidak ada,” seru juru bicara Petisi 28 ini.

Masinton Pasaribu menambahkan, Sjafii Ma’arif sebaiknya mundur dari Pansel pimpinan KPK karena lembaga anti korupsi tersebut dinilai sudah tak dapat lagi dipercaya. “Contohnya saja kasus Century, awalnya KPK yang bilang ada yang salah dalam kebijakan itu, tapi sekarang bail out Century dibilang tidak ada masalah. Ini kan aneh,” bebernya pula.

Lebih lanjut, Masinton yakin skandal Century tidak bakal diselesaikan Pemerintah khususnya Persiden SBY. ”Dalam kasus itu hampir semua lembaga penegak hukum menyatakan tidak ada masalah, padahal DPR sudah merekomendasikan adanya dugaan tindak pidana,” tegas aktivis Relawan Pengawal Demokrasi (Repdem) ini.

Ia memandang, kondisi di Indonesia yang terjadi saat ini adalah logika kekuasaan yang tidak mendahulukan kepentingan rakyat. ”Pihak Kepolisian yang membawa Opsi A ke tim pengawas DPR maksud sesungguhnya karena tidak mau meneruskan penyelesaian skandal tersebut,” imbuhnya. (*/ira)

Rambut Mulai Memutih, SBY Merasa Sudah Lansia

lokasi: Home / Berita / Tokoh / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 09/06/2010 | 23:10 WIB Rambut Mulai Memutih, SBY Merasa Sudah Lansia

PADA bulan September 2010 mendatang, Presiden SBY genap berusia 61 tahun. Rambut pun tidak terasa mulai memutih. SBY merasa dia kini sudah mulai lanjut usia.

“Rambut saya sudah mulai memutih. Saya termasuk lansia. Pada bulan September nanti saya genap berusia 61 tahun,” kata SBY di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Rabu (9/6/2010).

Hal ini dia sampaikan dihadapan ratusan lansia yang memperingati Hari Lanjut Usia. Mereka pun menyambut ucapan SBY dengan tawa dan tepuk tangan. “Tapi kalau istri saya belum termasuk. Dua tahun lagi baru bergabung,” tambah SBY disambut tawa Ibu Ani Yudhoyono dan para hadirin yang lain.

SBY berharap, para lansia makin bijaksana menghadapi masa-masa tua. Tidak seperti istilah pepatah, tua-tua keladi, makin tua makin menjadi-jadi. “Itu nggak usah diikuti,” kata SBY lagi-lagi disambut tawa hadirin.

Tapi terkadang, para orang tua terjebak untuk mengandalkan senioritas saat memberikan nasehat kepada anak muda. “Seperti ungkapan, ‘saya sudah makan banyak asam garam kehidupan’, ‘saya pernah muda seperti kamu, tapi kamu belum pernah tua’,” tiru SBY.

Namun menurut SBY, para lansia bukanlah menjadi beban negara. Adalah kewajiban bagi negara untuk makin memperhatikan nasib para lansia. Dia pun berharap agar semua masyarakat Indonesia untuk menghormati para lansia. Demikian juga pemerintah akan makin memberikan perhatian lebih kepada para lansia. (*/dtc/red)

09
Jun
10

PEPORA : Mengapa Kita Harus Melawan Rezim Neolib Ini

JakartaPress, Sabtu, 29/05/2010 | 15:29 WIB

Mengapa Kita Harus Melawan Rezim Neolib Ini

Mengapa Kita Harus Melawan Rezim Neolib Ini *)
Oleh: M Hatta Taliwang (Koordinator Grup Diskusi Aktivis 77-78)


KAMI tak ada masalah pribadi dengan SBY ataupun dengan rezim-rezim sebelumnya, namun hasil kebijakan mereka yang banyak merugikan rakyat/negara menyebabkan kami dari Grup Diskusi Aktivis 77-78 sejak dulu bersikap kritis.

Beberapa data dan fakta dibawah ini menjadi pertimbangan,antara lain:
1.    Di masa Raffles (1811) pemilik modal swasta hanya boleh menguasai lahan maksimal 45 tahun; di masa Hindia Belanda (1870) hanya boleh menguasai lahan maksimal selama 75 tahun; dan di masa Susilo Bambang Yudhoyono (UU 25/2007) pemilik modal diperbolehkan menguasai lahan selama 95 tahun. Teritorial Indonesia (tanah dan laut) telah dibagi dalam bentuk KK Migas, KK Pertambangan, HGU Perkebunan, dan HPH Hutan. Total 175 juta hektar (93% luas daratan Indonesia) milik pemodal swasta/asing.

2.    Hutang Luar Negeri Indonesia (Pemerintah dan Swasta) sebesar dua ribu lima ratus trilyun rupiah (Rp 2.500.000.000.000.000) diantaranya dibuat selama 5 tahun pemerintahan SBY sebesar Rp 300-an triliun. Bunga dan cicilan pokok Ro 450 trilyun. Pertumbuhan ekonomi 4 – 6 % per tahun hanya untuk biaya bunga dan cicilan pokok hutang luar negeri.Sebuah sumber menyebut negara telah bangkrut secara akuntansi karena hutang lebih besar dari assets. Kekuatan ekonomi bangsa Indonesia telah terjebak dalam hutang berkepanjangan (debt trap) hingga tak ada jalan keluar! Kita akan terus hidup bergantung pada hutang.Sementara itu diduga ada mafia dlm “permainan hutang” ini yg mengambil keuntuangan dari “selisih bunga pinjaman hutang”.makin banyak pinjaman makin menguntungkan mafia ini.Lintah darat terus menghisap darah rakyat.

3.    Sebanyak 85% kekayaan migas, 75% kekayaan batubara, 50% lebih kekayaan perkebunan dan hutan dikuasai modal asing. Hasilnya 90% dikirim dan dinikmati oleh negara-negara maju. Sementara China tidak mengekspor batubara, Jepang terus menumpuk cadanganbatubaranya. Sekarang kita harus bertarung di pasar bebas dagang dengan China – Asean. Ibarat petinju kelas bulu diadu dengan petinju kelas berat dunia. Pasti Knock-out! Siapa yang melindungi rakyat dan tanah tumpah-darah kita ini?

4.    40 tahun lalu pendapatan rakyat Asia Timur rata-rata sebesar US$ 100, bahkan China cuma US$ 50. Kini Malaysia tumbuh 5 kali lipat lebih besar dari pendapatan Indonesia, Taiwan (16 kalilipat), Korea (20 kalilipat), China (1,5 kalilipat) dan telah jadi raksasa ekonomi, politik, dan militer di ASIA. Ke mana hasil sumber daya alam kita yang sudah dikuras selama hampir 40 tahun ini? Ya memperkaya negara Barat, Singapura,ASIA Timur dan tentu saja oknum2 KAPITALIS di INDONESIA.

5.    Ekonomi Indonesia hanya dikendalikan oleh 400-an keluarga yang menguasai ribuan perusahaan. Sejak Orde Baru mereka dapat monopoli kredit murah, perlindungan tarif, kuota, dan sebagainya. Semua itu karena mereka memberi upeti kepada penguasa. Sementara usaha kecil yang puluhan juta dianiya, digusur, dan dipinggirkan.

6.    Akibat dari BLBI 1997, di mana Boediono terlibat dan dipecat oleh Soeharto, maka banyak bank berantakan. Kemudian direkapitalisasi ratusan trilyun. Bunga rekapitalisasi setiap tahunnya ditanggung oleh rakyat Indonesia melalui APBN sebesar puluhan trilyun untuk jangka 30 tahun ke depan. Yang menikmati BLBI di antaranya Syamsul Nursalim dkk, ongkang-ongkang kaki di Singapura(bahkan melalui Ayin tetap menjalin “persahabatan” dg PENGUASA Ind). Parahnya lagi, sekarang keadaan perbankan 66-70% sudah dikuasai oleh modal asing. Sebagian bank yang dikuasai asing itu menikmati bunga rekapitalisasi yang ditanggung oleh APBN tersebut. Kesimpulannya, negara Indonesia ini sudah berantakan dalam aspek-aspek mendasarnya (teritori, keuangan, hutang).

7.    Dengan iming-iming pinjaman US$ 400 juta dari the World Bank, Undang-Undang Migas harus memuat ayat: Indonesia hanya boleh menggunakan maksimal 25% hasil produksi gas-nya. Bayangkan, kita eksportir gas terbesar di Asia, tapi penggunaan gas-nya diatur dari luar. Akibatnya PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Asean Aceh Fertilizer, tutup karena kekurangan pasokan gas. Ini tikus mati di lumbung padi! Bahkan sekarang harga gas untuk rakyat mau dinaikkan lagi.

8.    Dengan total anggaran belanja 3.660 trilyun (tahun 2005 s/d 2009), selama 1825 hari kerja, rezim ini hanya mampu menurunkan jumlah orang miskin dari 36,1 juta (16,6%) menjadi 32,5 juta (14,15%).Sumber lain malah menyebut terjadi penambahan jumlah orang miskin. Sementara pengangguran terbuka makin meningkat dari 7% menjadi lebih-kurang 8,5%. Padahal sebagian rakyatnya sudah rela jadi “kuli” di Arab Saudi,Malaysia,Korea,Hongkong,Singapura dan lain-lain…!!! Mau ke mana rakyat dan negeri ini dibawa…?

9.    Beberapa tahun terakhir ini kita impor 1,6 juta ton gula, 1,8 juta ton kedelai, 1,2 juta ton jagung, 1 juta ton bungkil makanan ternak, 1,5 juta ton garam, 100 ribu ton kacang tanah, bahkan pernah mengimpor sebanyak 2 juta ton beras. Pastinya ada yang salah dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia menyangkut sektor pertanian. Pasti juga ada agen kapitalis yang bermain di balik penindasan yang terjadi terhadap para petani Indonesia ini.

10.    Untuk pemenangan PEMILU dan PILPRES(selain “PROYEK CENTURY”), demi bertahannya rezim ‘anak manis’ ini, maka majikan dari luar ( BANK DUNIA)memberi bantuan pinjaman sekitar 50 trilyun untuk mengambil hati orang desa, masyarakat miskin,dan pegawai negeri (PNPM, BLT, GAJI ke-13, JAMKEMAS, KUR, RASKIN, dll). Utang makin bertambah demi citra rezim di mata rakyat ‘bodoh’. Ditambah lagi dengan UTANG, untuk kesejahteraan pegawai DEPKEU atas nama REFORMASI BIROKRASI, sebesar hampir 15 trilyun, yang menghasilkan GAYUS MARKUS.Makin sempurna kejahatan rezim ini!

11.    Penerimaan negara dari mineral dan batubara (minerba) hanya 3 persen (21 trilyun pada tahun 2006). Padahal kerusakan lingkungan dan hutan yang terjadi sangat dahsyat dan mengerikan!. Devisa remittance dari para tenaga kerja Indonesia (TKI) saja bisa mencapai 30 trilyun pada tahun sama. Jadi kemanakah larinya hasil emas, tembaga, nikel, perak, batubara, hasil hutan lainnya, dan seterusnya, yang ribuan trilyun itu?…

12.    Dari permainan ekspor-impor minyak mentah, pelaku perburuan rente migas ‘terpelihara’, dan setiap tahun negara dirugikan sampai 4 trilyun. Namun menguntungkan ‘oknum’ tertentu yg dikenal sebagai MR TWO DOLLARS.Inikah penyebab pansus BBM tdk berkutik ? Siapakah dia…?

13.    Disepakati kontrak penjualan gas (LNG) ke luar negeri dengan harga antara tiga hingga 4 dollar Amerika/mmbtu. Padahal saat kontrak disepakati harga pasar internasional US$ 9/mmbtu. Gas dipersembahkan buat siapa? Siapa yang bermain?

14.    Dugaan kekayaan negara yang hilang sia-sia: 1>. Dengan memakai asumsi Prof. Soemitro 30% bocor, maka kalau APBN 2007 sebesar 750 trilyun, maka bocornya lebih kurang 250 trilyun. 2>. Penyelundupan kayu/pencurian hasil laut, pasir, dan lain-lain 100 trilyun. 3>. Potensi pajak yang tidak masuk kas negara tahun 2002 (menurut Kwik Kian Gie) sekitar 240 trilyun kalau sekarang misalnya dua kali lipat, maka angkanya berkisar 500 trilyun. 4>. Subsidi ke bank yang sakit menurut Kwik 40 trilyun tahun 2002. Maka secara kasar potensi pendapatan negara yang hilang sia-sia totalnya 890 trilyun. Itulah salah satu sebab rakyat tetap miskin, segelintir orang mahakaya, dan negara tertentu kecipratan menjadi kaya.

15.    Dengan standar buatan Indonesia orang miskin di negeri ini tahun 2006 berjumlah 39 juta (pendapatan perhari 5.095,-) Tapi kalau memakai standar Bank Dunia/standar internasional US$ 2 per hari, maka orang miskin di Indonesia lebih kurang 144 juta orang (65%). Lalu apa yang kita banggakan dari pemimpin bangsa ini?

16.    Tahun 2005 BPK menemukan 900 rekening gelap senilai 22,4 trilyun milik 18 instansi pemerintah. Pada waktu itu ada 43 instansi yang belum diaudit. Jadi masih banyak uang negara yang gelap yang belum dimanfaatkan. Kenapa mesti menghutang untuk memberi rakyat raskin dan BLT? Kenapa jalan-jalan raya di tengah kota banyak yang bolong-bolong? Kenapa begitu banyak orang yang mengemis di pinggir-pinggir jalan?

17.    Dengan 63 hypermarket, 16 supermarkets di 22 kota (termasuk 29 hypermartket Alfa dan jaringannya di seluruh Indonesia), maka Carefour Indonesia (komisarisnya jenderal-jenderal) total menguasai bisnis ritel. Bagaimana nasib jutaan warung-warung kelontong milik rakyat kecil? Atas nama liberalisme pasar semua digusur?

18.    Sampai sekarang jumlah mall dengan konsep one stop shopping di JKT sekitar 80an dan akan bertambah tahun ini menjadi 90an .Smentara pasar tradisional yang dikelola PD Pasar Jaya tinggal 150an dlm keadaan”babak belur”.SIAPAKAH PEMILIK MALL ?? Smentara penghuni pasar tradisional mayoritas pribumi yg dengan memelas dan menjerit pendapatannya terus melorot.Siapa peduli mereka?Persaingan atas nama ideologi apa ini ?Atau penindasan rakyat macam apa ini?

19.    Sepuluh tahun kedepan Indonesia akan impor biji gandum lk 10 juta ton(butuh devisa lk 42,5 triliun rupiah).Sekarang masih 5 juta ton/tahun. Itu artinya akan jadi importir terbesar didunia.Kebijakan pertanian dan pangan yg tidak pro petani/rakyat, membuat kita tergantung pada impor gandum dari AS, Kanada dan Australia. Budaya makan mie,roti dll ikut andil(sukses marketing kapitalis juga).Padahal di Meksiko mampu memproduksi mie dari tepung jagung atau di China Selatan dari tepung beras. Indonesia sebenarnya mampu membuat yang seperti itu bahkan tepung sagu melimpahruah, kalau mau. Tapi bisnis impor gandum dan jual beli terigu sudah jadi “kerajaan tersendiri” yang dinikmati kapitalis. Tak peduli kesengsaraan petani Indonesia.

20.    Tahun 2003 BUMN Indosat dijual ke TEMASEK SINGAPURA dengan harga 5 triliun.Selama lk 5 tahun TEMASEK telah meraup keuntungan lk 5 triliun laba dari bisnis telekomunikasi tsb. Artinya secara kasar modal sudah kembali. Tahun 2008 TEMASEK menjual Indosat ke QATAR TELECOM senilai 16 triliun. Itu keuntungan mutlak hanya dalam 5 tahun dari perusahaan Singapura. Siapa yang pintar dan siapa yang “pura-pura bodoh”? Ini salah satu dosa rezim neolib yang tak akan dilupakan rakyat.

21.    Sampai saaat ini kebutuhan daging sapi nasional sekitar 400 ribu ton(1,8 ekor sapi).dari jumlah tsb baru bisa dipenuhi lk 65%. kekurangannya diimpor dari AS,AUSTRALIA,SELANDIA BARU, KANADA, IRLANDIA, BRAZIL. Pemerintah mencanangkan swasembada daging sapi thn 2014. tapi yang terjadi sejak tahun lalu adalah serbuan daging sapi impor, sapi siap potong impor, daging sapi beku impor yang menghantam usaha peternakan rakyat. Tak tergambar bagaimana program utk merealisasikan swasembada daging tsb secara gamblang(sejak zaman Soeharto ada TAPOS tapi tetap swasembada daging tak terwujud).Tak beda dengan impor kedele, jagung, kacang tanah, gula dll berujung pada tdk diberdayakannya secara optimal kemampuan petani/peternak utk mengisi pasar dalam negeri guna menghadapi kebiasaan impor yang hanya menguntungkan segelintir pengusaha /kapitalis. Rezim ini berpihak ke siapa?

22.    Tahun 2008 adalah tahun monumental bagi industri otomotif di Indonesia. Tercatat penjualan 607.151 unit mobil dan lk 6.000.000 unit sepeda motor.Tentu saja AGEN TUNGGAL PEMEGANG MERK(ATPM)berpesta, apalagi PRINCIPALnya. Apakah Pemerintah dan Rakyat Indonesia mendapat manfaat dari pesta tsb ? Ya tentu. Tapi tidak sebanyak yang diraih bila Indonesia punya merk mobil nasional sendiri lewat pembelian lisensi seperti yang ditempuh Malaysia, India, China, Iran dan Korsel. Sudah puluhan tahun gagasan punya merk mobil nasional tapi kandas. Tommy, Bakri dan Texmaco sdh mencoba tapi kandas. Apakah karena kekuatan kapitalisme pada industri otomotif Indonesia sedemikian mencengkeram sehingga kita tak berdaya atau political will yang lemah? Kenapa Malaysia bisa dengan PROTON-nya?

Itulah beberapa butir yang membuat kita termotivasi untuk mengadakan perlawanan terhadap rezim penghisap, penindas, dan penjajah gaya baru dan antek-anteknya di Indonesia kita yang tercinta ini. (*)

*) Diolah dari berbagai sumber dan tulisan Rizal Ramli, Salamuddin Daeng, Tjatur Sapto Edi, Fuad Bawazier, Kwik Kian Gie.


Komentar

RE:Mengapa Kita Harus Melawan Rezim Neolib Ini
Senin, 07/06/2010 | 22:39 WIB, oleh Mahapatih Gajahmada
Kapitalisme dan liberalisme yang kemudian berkembang menjadi Neolib akan sangat sulit dihancurkan, kecuali kita menghancurkan Pilar-Pilar Neoliberalisme itu sendiri, yaitu RIBA, UANG KERTAS, BANK, INFLASI dan PAJAK !!!!!! SATU -SATUNYA JALAN ADALAH KEMBALI KE AL QUR’AN dan SUNNAH RASUL, kembali ke mu’malah yang jujur dan adil, kembali KEPADA PENERAPAN PENGGUNAAN UANG EMAS DINAR dan PERAK DIRHAM…. karena didalamnya ada kejujuran dan keadilan….. jIKA MASYARAKAT KEMBALI KE EKONOMI ISLAM YANG MENGGUNAKAN DINAR EMAS DAN DIRHAM PERAK, maka masyarakat akan makmur, KARENA kekayaan rakyat tidak mungkin dicuri dan dirampas oleh negara melalui instrumen pajak, inflasi, nilai tukar valuta asing dan bunga bank…..
AYO DUKUNG GERAKAN AMIRAT INDONESIA : http://wakalanusantara.com/

RE:Mengapa Kita Harus Melawan Rezim Neolib Ini
Minggu, 30/05/2010 | 08:38 WIB, oleh KONDOLINO
KITA DICIPTAKAN TUHAN DI WILAYAH BAGIAN TIMUR,TAPI POLITIK,EKONOMI,GAYA HIDUP,PERGAULAN,TUNTUNAN HIDUP SEMUANYA KIBLATNYA BARAT,MAKA RASAKANLAH HUKUMAN TUHAN INI,YAITU DIBERI TUHAN WILAYAH SEJAHTERA,TAPI TERHINA !!!! RE:Mengapa Kita Harus Melawan Rezim Neolib Ini
Minggu, 30/05/2010 | 08:26 WIB, oleh sasamiko
apakah Rezim2 yg lalu lebih baik?? dan rezim yg akan datang akan mampu memuliakan negeri ini???

08
Jun
10

Kenegaraan : Peringkat Daya Saing RI Terganjal Korupsi

Gara-gara Korupsi, Peringkat Daya Saing RI Sulit Naik

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 07/06/2010 | 13:25 WIB Gara-gara Korupsi, Peringkat Daya Saing RI Sulit Naik

Jakarta – Peringkat daya saing Indonesia masih stagnan di 54-55. Peringkat ini tidak berubah pada 2 tahun terakhir di mana masih jauh berada di bawah Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand, serta sedikit di atas Vietnam dan Philipina.

Menurut Staf Ahli Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Persaingan Usaha, Supriyadi menyatakan rendahnya daya saing Indonesia disebabkan 3 faktor yaitu infrastruktur, birokrasi, dan korupsi. Kasus yang sering dikeluhkan yaitu dalam bidang birokrasi terutama dalam penyelenggaraan tender.

“Infrastruktur membuat daya saing jadi rendah. Dari 3 faktor pertama dari birokrasi, korupsi, infrastruktur, birokrasi ini yang harus diperbaiki mulai saat ini. Persaingan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah penyelenggaraan tender,” ujarnya dalam Seminar KPPU, di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (7/6/2010).

Supriyadi menyatakan hal tersebut menunjukkan belum efektif dan disadarinya hukum persaingan usaha. “Kalau di Singapura persaingan usaha lebih sehat,” jelasnya.

Berdasarkan laporan Global Competitiveness tahun 2009, beberapa komposisi indeks daya saing 2009 Indonesia masih memiliki skor di bawah 4. Untuk infrastruktur memiliki skor 3,2, pendidikan tinggi memiliki skor 3,91, penguasaan teknologi memiliki skor 3,2, dan inovasi bisnis memiliki skor 3,57.

Namun, Indonesia memiliki skor tertinggi dalam instrumen pangsa pasar dengan skor 5,21. Nilai ini melebihi Malaysia, Thailand, dan Brunei bahkan Singapura. Tetapi tidak mengalahkan China yang memiliki skor 6,63 dan India dengan skor 6,07. “Namun, dari sisi efisiensi pasar produk yang menjadi salah satu indikator pilar persaingan usaha, Indonesia relatif kompetitif, dibanding negara ASEAN dan China,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut Supriyadi dalam menghadapi Free Trade Agreement, pemerintah akan meningkakan daya saing dengan implementasikan kebijakan dan penegakan hukum persaingan usaha. Selain itu mempercepat pembangunan infrastruktur.

“Pemerintah telah berketetapan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur baik yang berhubungan dengan transporasi, telekomunikasi, dan energi seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih, serta instrumen lainnya,” tandasnya. (*/dtc/ida)

Persaingan Tak Sehat di Proyek Kilang Senoro?

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 04/06/2010 | 20:16 WIB Persaingan Tak Sehat di Proyek Kilang Senoro?

Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terkait kasus dugaan persaingan tidak sehat dalam tender proyek pembangunan kilang Senoro. “Ini sudah maju ke pemeriksaan pendahuluan sejak 3 Juni kemarin,” ujar Direktur Komunikasi KPPU Ahmad Djunaidi, Jumat (4/6/2010).

Menurut dia, masuknya kasus tersebut ke tahap pemeriksaan pendahuluan dikarenakan adanya indikasi awal dugaan pelanggan pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 mengenai persengkokolan dalam tender dan pasal 23 UU yang sama, mengenai penggunaan informasi perusahaan pesaing. “Itu akan kita coba telusuri lagi supaya jelas dan terang,” ungkapnya.

Dalam tahap pemeriksaan pendahuluan tersebut, pihak-pihak terlapor akan dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Tahap pemeriksaan ini dilakukan selama 30 hari kerja. “Jadi awal Juli akan diputuskan apakah kasus ini akan masuk ke tahap pemeriksaan lanjutan atau dihentikan kembali,” jelasnya.

Djunaidi juga menyatakan pihaknya juga tidak mempermasalahkan jika pemerintah akan memutuskan kelanjutan proyek senilai US$ 3,7 miliar tersebut dalam waktu dekat. “Kami fokus pada isu hukum untuk membuktikan dugaan pelanggaran pasal 22 dan 23 UU Nomor 5 Tahun 1999. Jadi kami tidak dalam posisi mengomentari hal tersebut,” katanya.

Seperti diketahui, pada 28 Agustus 2008 LNG-EU telah melaporkan Mitsubishi kepada KPPU. Mitsubishi diduga telah menggunakan segala informasi milik LNG-EU yang diperoleh dari proses due diligence yang dilakukan LNG EU sebagai benchmark dan referensi dalam penawaran tendernya sehingga akhirnya Mitsubishi ditunjuk sebagai kontraktor.

Mitsubishi juga dinilai telah melakukan penawaran pura-pura pada saat proses pemilihan partner Pertamina dan Medco di konsorsium Donggi Senoro. LNG EU menduga keterlibatan Pertamina dan Medco sebagai pihak yang menunjuk Mitsubishi sebagai kontraktor

Namun pada tanggal 10 Juni tahun lalu, KPPU  menghentikan kasus proyek Senoro. Laporan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan LNG EU dianggap tidak lengkap dan tidak jelas.

Karena tidak dilanjutkan, maka laporan persaingan tidak sehat di proyek Senoro ini akan masuk ke buku penghentian pemberkasan. Pada Januari 2010, KPPU berinisiatif untuk memutuskan kembali mendalami kasus dugaan persaingan usaha tidak sehat dalam tender tersebut. (*/dtc/ida)

Hatta Malu Birokrasi RI Terburuk Kedua di Asia

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 04/06/2010 | 20:29 WIB Hatta Malu Birokrasi RI Terburuk Kedua di Asia

Jakarta – Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengakui malu dengan hasil survei yang dilaksanakan Political and Economic Risk Consultancy (PERC) kepada para eksekutif ekspatriat. Berdasarkan hasil survei tersebut kinerja birokrasi Indonesia mendapat predikat terburuk nomor dua di Asia setelah India dalam hal efisiensi pelayanan masyarakat dan iklim investasi asing.

“Ya kan malu juga,” ujarnya menanggapi pertanyaan wartawan terhadap hasil survei tersebut dalam forum bincang wartawan di Kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (4/6/2010).

Hatta meminta agar masyarakat dan media tetap mengawasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan. Hal tersebut disebabkan reformasi birokrasi tersebut merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam memperbaiki sistem birokrasi.

“Salah satu program besar pemerintah dalam reformasi birokrasi, bukan berarti remunerasi,ada KPI-KPI-nya (Key Performance Indicator) misalnya perizinan,ada reward and punishment. Kalau lebih dari KPI maka ada punishment,UU kebijakan publik sudah mengatur itu, kontrol saja oleh media. Kita kerja keras untuk itu,” tegasnya.

Sebelumnya, survei yang diadakan pada awal 2010 itu melibatkan 1.373 eksekutif ekspatriat pada level menengah dan senior. Survei PERC itu memaparkan, selain belum bisa meningkatkan efisiensi birokrasi, kegagalan President SBY dalam menggulirkan reformasi birokrasi pun harus dibayar mahal anak buahnya.

Kegagalan SBY itu turut berkontribusi kepada pengunduran diri mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akhirnya menyatakan menerima posisi senior di Bank Dunia.

“Tingkat keterpilihan yang tinggi kepada Presiden SBY dalam Pemilu tidak serta-merta membuat SBY memiliki kekuatan untuk merombang birokrasi di Indonesia,” kata konsultansi PERC itu.Hatta Malu Birokrasi RI Terburuk Kedua di Asia

Kantor Cabang PERC di Hong Kong mengungkapkan, birokrasi pemerintahan di beberapa negara Asia telah menjadi pusat kekuatan yang berpusat pada pengertian mereka sendiri. Hal itu jalannya pemerintahan menjadi tidak efisien karena secara efektif menolak reformasi yang digulirkan para politikus dan aparat yang ditunjuk.

Dalam survei itu, lembaga finansial regional di Singapura dan Hong Kong mendapat predikat sebagai negara dengan sistem birokrasi yang paling efisien di Asia. Dalam survei itu, urutan peringkat terbagi menjadi 12 negara dengan skala skor 1-10, di mana 10 menjadi skala paling buruk.

Singapura menduduki peringkat pertama dengan skor 2.53, menyusul Hong Kong di peringkat kedua dengan skor 3,49. Singapura dan Hong Kong juga menduduki peringkat pertama dan ketiga secara global dalam survei teranyar Bank Dunia dalam hal kemudahan menjalankan bisnis (the ease of doing business). Survei oleh Bank Dunia itu dilakukan kepada 183 ekonom.

Secara urutan, posisi Indonesia persis satu peringkat lebih baik dari India sebagai negara di peringkat paling buncit. Para eksekutif bisnis dalam survei menyatakan India sebagai negara dengan kinerja birokrasi yang paling tidak efisen.

India memiliki skor 9,41, sedang Indonesia 8,59. Menyusul di atasnya secara berturut-turut yakni Filipina dengan skor 8,37, Vietnam (8,13), China (7,93), Malaysia (6,97), Taiwan (6,60), Japan (6,57), Korea Selatan (6,13), dan Thailand (5,53).

Polisi Ciut Nyali Periksa Grup Bakrie?

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 07/06/2010 | 19:52 WIB Polisi Ciut Nyali Periksa Grup Bakrie?

Jakarta – Keseriusan polisi mengusut kasus dugaan permainan pajak perusahaan grup Bakrie diragukan. Salah satu alasannya, kekuatan Grup Bakrie dalam ranah politik yang kuat. “Saya khawatir polisi agak ciut karena Bakrie punya kekuasan cukup besar. Tapi saya kira polisi jangan mempertaruhkan hukum,” kata Sekjen Transparency International on Indonesia (TII), Teten Masduki, Senin (7/6/2010).

Teten menegaskan, dalam aturan UU, bukan hanya yang disuap saja yang ditindak, tetapi juga penyuapnya. “Polisi harus mulai jalani penyelidikan terhadap pengakuan Gayus. Jika perusahaan Bakrie melakukan penyuapan, kalau polisi tidak menindaklanjuti, KPK bisa mengambil alih karena masuk ranah penyuapan pajak lewat broker,” terang mantan Koordinator ICW ini.

Selain itu, bagaimanapun kesaksian Gayus adalah kesaksian di depan hukum, jadi layak diinvestigasi. “Kesaksian itu oleh polisi maupun oleh jaksa jangan diabaikan,” tegasnya.

Terkait pajak Grup Bakrie ini, Senior Vice President Investor Relations PT Bumi Resources, Dileep Srivastava, membantah perusahaannya punya masalah pajak. Dia menegaskan bahwa perusahaannya bersih.

Hal senada disampaikan Aburizal Bakrie. Dia menolak namanya diidentikkan dengan sejumlah perusahaan yang disebut-sebut Gayus Tambunan. Dia menegaskan perusahaan yang diduga pajaknya diurus Gayus, yakni BUMI, KPC, dan Arutmin, bukanlah miliknya melainkan milik publik.

Polisi Harus Selidiki Pengakuan Gayus Soal Grup Bakrie
Polisi diminta menindaklanjuti apa yang disampaikan Gayus Tambunan terkait pajak Grup Bakrie. Meski saat ini posisi kelompok Bakrie kuat secara politik, polisi tidak boleh sungkan. Semua demi kejelasan kasus.

“Tidak ada yang membantah posisi Bakrie yang cukup kuat. Dia termasuk orang yang paling kuat di Indonesia. Tapi tidak ada alasan hukum apa pun, polisi harus melakukan penyelidikan atas kasus ini,” kata Ketua Transparency International on Indonesia (TII), Todung Mulya Lubis, Senin (7/6/2010).

Dia menjelaskan, pengakuan Gayus harus diverifikasi karena sesuai hukum, pengakuan saja tidak cukup. “Tapi ini tugas penyidik untuk menindaklanjuti pengakuan-pengakuan yang sudah dibuat Gayus. Jika tidak ditindaklanjuti, polisi bisa dituduh menutupi suap tersebut,” tegasnya.

Terkait pajak grup Bakrie ini, Senior Vice President Investor Relations PT Bumi Resources, Dileep Srivastava, membantah perusahaannya punya masalah pajak. Dia menegaskan bahwa perusahaannya bersih.

Hal senada disampaikan Aburizal Bakrie. Dia menolak namanya diidentikkan dengan sejumlah perusahaan yang disebut-sebut Gayus Tambunan. Dia menegaskan perusahaan yang diduga pajaknya diurus Gayus, yakni BUMI, KPC, dan Arutmin, bukanlah miliknya melainkan milik publik. (*/dtc/ind)

Pupuk Subsidi Dioplos dan Diganti Zak

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 04/06/2010 | 20:27 WIB Pupuk Subsidi Dioplos dan Diganti Zak

Ponorogo – Akibat berani mengganti zak pupuk bersubsidi, seorang oknum warga diamankan jajaran Reskrim Polres Ponorogo, Kamis (3/6) malam. Petugas membekuk tersangka Suyanto (33) warga Dusun Lembah RT 5/RW 1 Desa Jajar, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jatim. Petugas juga mengamankan barang bukti (BB) sebanyak 135 zak masing-masing 50 kg atau setara 6.750 kg pupuk urea oplosan dan 2 unit truk.

”Awalnya, informasi dari masyarakat menaruh curiga kegiatan tersangka juga distributor pupuk, sering mendatangkan pupuk urea dari dari daerah lain. Informasi dikembangkan, saat tepat petugas melakukan penggerebekan di rumah tersangka,” jelas Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Suhono, Jum’at (4/6).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, lanjutnya, tersangka melakukan kegiatan pengoplosan sejak 2 bulan lalu, modus pupuk Urea Kaltim Urea Cap ”Daun Buah” bersubsidi diganti pembungkus dengan pupuk merek yang sama ”Daun Buah” non subsidi siap jual.

Kemudian pupuk itu berganti non subsidi dijual atau dikirim ke pedagang lain yaitu Nardi di Kabupaten Gresik, padahal pupuk itu dibeli dari agen resmi, seharusnya dijual untuk daerah sekitar. Tersangka belum sempat mengganti seluruh karung, harus gigit jari saat digerebek petugas.

Petugas juga menemukan sebanyak pupuk urea non subsidi sebanyak 185 zag masing-masing 50 kg atau total 9.250 kg, satu unit mesin jahit zak, 150 karung bekas pupuk bersubsidi warna putih dan 500 karung bekas pupuk non subsidi warna kuning muda, kebeyulan belum disempat diganti zak jadi bersubsidi.

Petugas juga menyita 2 truk digunakan mengangkut pupuk bernopol AE 8330 US pupuk belum sempat diganti zak dan AE 7071 UP pupuk berganti zak, saat dilakukan penggerebekan terisi penuh pupuk oplosan dan akan dipasarkan keesokan harinya. Kini tersangka dan seluruh barang bukti diamankan di halaman Mapolres Ponorogo.

”Atas perbuatannya itu, tersangka diherat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 21/M-Dag/Per/6/2008 tentang penggadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk pertanian, junto pasal 6 ayat 1 UU Darurat Nomor 7/1955 tentang pengusustan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun,” ujarnya lagi (ag)

Ket FOTO: Barang bukti pupuk Urea Kaltim seharusnya bersubsidi, diganti oleh tersangka menjadi non subsidi, rencananya akan dikirim ke pedagang pupuk lainnya di Kabupaten Gresik. Tampak Kapolres Ponorogo AKBP Lakoni dan Kasat Rekrim AKP Suhono tengah mengamati isi truk di halaman Mapolres setempat. (Agus Basuki)

Bagi-bagi Uang di DPR Diakui Sudah Lumrah

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 07/06/2010 | 19:21 WIB Bagi-bagi Uang di DPR Diakui Sudah Lumrah

Jakarta – Tiga mantan anggota Komisi IV DPR yang kerap disebut ‘Tim Gegana’, Azwar Chesputra, Hilman Indra, dan Fahri Andi Leluasa mengaku menerima suap terkait proyek alih fungsi hutan menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api dan proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan. Bahkan bagi-bagi uang terkait pelaksanaan proyek hal yang lumrah terjadi di Komisi IV DPR.

“Kami sering terima uang,” kata Azwar Chesputra dalam sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jl Rasuna Said, Jakarta, Senin (7/6/2010).

Sama dengan Azwar, Fahri dan Hilman juga membenarkan hal itu ketika ditanyakan hakim Jupriadi apakah pernah menerima uang terkait proyek alih fungsi hutan menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api. “Kami menerima dari Yusuf Erwin Faisal. Padahal dulu dia melarang itu untuk menjaga marwah dan martabat komisi,” kata para tahanan KPK ini mengulang perkataan Yusuf Erwin.

Yusuf Erwin Faisal yang saat itu menjabat Ketua Komisi IV ini sudah lebih dulu divonis oleh Pengadilan Tipikor. Suami penyanyi Hetty Koes Endang ini divonis 4,5 tahun penjara. Diakui ketiganya, Yusuf Erwin memang kerap membagi-bagikan uang kepada anggota Komisi IV.

Dalam persidangan, Tim Gegana tidak menolak dakwaan jaksa yang menyebut mereka menerima suap dari pengusaha Chandra Antonio Tan dalam kasus alih fungsi hutan menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api. Azwar mengaku menerima uang sebesar Rp 310 juta rupiah. Hilman menerima Rp 425 juta, dan Fahri Rp 335 juta.

Berbeda dengan kasus Tanjung Api-api, Tim Gegana mengaku tidak tahu soal uang suap yang diberikan Dirut PT Masaro Radiokom ,Anggoro Widjojo terkait kasus proyek SKRT. Ketiganya memang pernah menerima uang dari Yusuf Erwin Faishal. Namun uang itu tidak pernah disebut dari mana asalnya.

“Ada titipan dari Muktaruddin yang berasal dari Yusuf Erwin. Tapi saya tidak tahu itu terkait SKRT,” kata Fachri. Dalam kesempatan sidang ini, ketiganya juga mengaku menyesal atas perbuatannya menerima uang suap. “Saya sangat menyesal,” ucap Azwar lirih.

Hakim Minta ‘Tim Gegana’ Kembalikan Sisa Uang Suap
Tim Gegana yang terdiri dari Azwar Chesputra, Fahri Andi Leluasa, dan Hilman Indra mengaku menerima suap terkait terkait alih fungsi hutan menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api dan proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan. Hakim meminta mereka menyelesaikan pengembalian sisa uang suap yang diterima.

“Sisa uang yang belum dikembalikan harus segera diserahkan kepada negara melalui KPK,” tegas hakim Jupriadi dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jl Rasuna Said, Jakarta, Senin (7/6/2010)

Hal ini ditekankan Jupriadi lantaran Azwar mengaku belum mengembalikan Rp 310 juta yang diterima dirinya dari Ketua Komisi IV Yusuf Erwin Faishal. “Baru kembalikan Rp 170 juta ke KPK,” aku Azwar.

Sementara Hilman dan Farid mengaku telah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya pada saat pemeriksaan di KPK.

Dalam persidangan, Tim Gegana tidak menolak dakwaan jaksa yang menyebut mereka menerima suap dari pengusaha Chandra Antonio Tan dalam kasus alih fungsi hutan menjadi Pelabuhan Tanjung Api-api. Azwar mengaku menerima uang sebesar Rp 310 juta rupiah. Hilman menerima Rp 425 juta, dan Fahri Rp 335 juta. (*/dtc/din)

Dugaan Suap Bakrie Diungkap Gayus Saat di Singapura

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 05/06/2010 | 10:03 WIB Dugaan Suap Bakrie Diungkap Gayus Saat di Singapura

Jakarta – Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana menuturkan, Gayus Tambunan pernah mengakui mendapat duit dari Grup Bakrie saat ia ditemui Denny dan anggota Satuan Tugas Mas Achmad Santosa di Singapura bulan Maret lalu.

“Memang informasi tentang Gayus membantu masalah pajak perusahaan Bakrie itu sudah muncul saat itu. Tapi tentu informasi itu sepihak dari Gayus, dan harus diverifikasi,” ujar Denny di Jakarta, Jumat (4/6). Ia yakin penyidik kepolisian sudah melakukan verifikasi itu. “Apakah faktanya memang demikian, proses hukum yang akan membuktikan,” imbuhnya.

Denny menyatakan Satuan Tugas tak berencana memanggil petinggi Bakrie untuk meminta keterangan. “Sekarang proses hukum levelnya ada di kepolisian, proses hukum itu yang harus kita hormati,” bebernya.

Staf Khusus bidang Hukum Presiden SBY ini menolak menjawab saat ditanya apa sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap pengakuan Gayus tersebut, maupun apakah Presiden telah meminta polisi untuk terus mengusut kasus tersebut. “Untuk sementara, belum ada komentar yang bisa dikutip,” kilahnya.

Sebelumnya diberitakan, tiga perusahaan Grup Bakrie diduga menyetor US$ 7 juta atau sekitar Rp 65 miliar untuk membereskan persoalan pajak mereka. Dialirkan melalui Gayus H. Tambunan, tersangka korupsi dan pencucian uang, duit itu kemudian mengalir ke sejumlah pejabat Direktorat Pajak, di antaranya MPM.

Keterangan tersebut diberikan Gayus kepada penyidik kepolisian yang memeriksanya sepanjang April lalu. Menurut sumber Tempo, Gayus menyebutkan tiga perusahaan itu adalah PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Bumi Resources, dan PT Arutmin.

KPC mengeluarkan US$ 3 juta buat mengurus surat ketetapan pajak yang tertahan di Kantor Pelayanan Pajak Large Tax Office. Bumi Resources mengalirkan US$ 2 juta buat mengurus persoalan di pengadilan pajak. Sedangkan KPC bersama Arutmin menyetor US$ 2 juta buat menyelesaikan pembetulan pada saat Sunset Policy. Kepada penyidik, Gayus antara lain menyatakan, “Saya membuat surat banding dan surat bantahan perkara yang diajukan banding oleh PT Bumi Resources.”

Informasi adanya setoran dari perusahaan Bakrie kepada Gayus juga terungkap seusai Panitia Kerja Penegakan Hukum DPR mengadakan rapat dengan Ketua Tim Independen Mabes Polri Matius Salempang di gedung DPR, Selasa malam lalu. Juru bicara Aburizal Bakrie, Lalu Mara Satria Wangsa, yang dihubungi tadi malam, menolak berkomentar soal pengakuan Gayus ihwal ketiga perusahaan Grup Bakrie itu.

Adapun Direktur sekaligus juru bicara Bumi Resources, Dileep Srivastava, menyangkal tudingan tersebut. “Kami membantah pernyataan yang tidak berdasar itu,” katanya melalui pesan pendek kemarin. “Laporan keuangan Bumi selalu transparan, diaudit, dan terbuka.” (*/Tempo/jpc)

Awas, Mafia Anggaran Bermain di Lapangan Banteng?

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 06/06/2010 | 18:29 WIB Awas, Mafia Anggaran Bermain di Lapangan Banteng?

Jakarta – Anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menjelaskan, gagasan dana aspirasi Rp 15 miliar per daerah pemilihan (dapil) muncul karena selama ini banyak daerah yang tidak kebagian dana stimulus atau dana tambahan untuk mempercepat pembangunan di daerah. Ini diduga akibat ‘permainan’ oknum-oknum di Kementerian Keuangan yang menangani anggaran tersebut.

“Sudah bukan rahasia umum lagi banyak mafia anggaran yang selama ini bermain di lingkungan lapangan Banteng. Banyak bupati, walikota dan pejabat daerah lainnya yang datang ke Jakarta hanya untuk melobi agar daerahnya mendapatkan dana tambahan,”  beber Bambang Soesatyo dalam rilisnya yang dikirimkan melalui email ke jakartapress.com, Minggu (6/6/2010).

Jadi, ungkap Bambang, kalau usulan dana aspirasi ini jalan, mengganggu periuk nasi para mafia anggaran. Sebab kalau usulan itu berhasil, mereka akan gigit jari. ‘’Saya menduga yang meributkan usulan ini mungkin disponsori oleh mafia anggaran. Karena kalau usulan ini gol, mereka tidak mendapatkan upeti dari pejabat daerah yang suka lobi ke Jakarta itu,” papar vokalis DPR ini.

Dana aspirasi itu memiliki dasar hukum yang kuat. Yakni, pasal 20 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan, DPR memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Juga pasal 15 ayat 3 dan 5 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.Ayat 3 menyatakan, DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam RUU tentang APBN. Sementara ayat 5 mengatakan, APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.

Di negara lain seperti AS, Filipina, Afrika Selatan, Swedia, Norwegia dan Denmark juga memberikan dana untuk program percepatan dan pemerataan pembangunan di daerah pemilihan. ’’Secara teori, anggaran ini disebut pork Barrel tapi namanya dan besarannya berbeda-beda di tiap negara. Di Filipina besarnya mencapai 200 juta peso atau sekitar Rp 60 M per anggota parlemen,” jelas Bambang.

Menurutnya, guna mengoptimalkan penggunaan dana tersebut dan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitasnya, penyusunan kriteria dan mekanisme pelaksanaan hak anggaran ini perlu aturan komprehensif serta dapat dilaksanakan oleh satuan kerja pemerintah pusat dan atau satuan kerja pemerintah daerah dan diperiksa oleh BPK.

“Mekanisme pengalokasikan dana pembangunan daerah pemilihan dimulai dari usulan pemerintah daerah yang ditujukan kepada anggota DPR yang mewakili daerah pemilihan. Usulan tersebut dalam bentuk program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi pertanian, pendidikan, kesehatan dan sebagainya,” tuturnya.

Usulan tersebut, lanjutnya, dimasukkan ke Badan Anggaran untuk dibahas bersama antara Badan Anggaran dan pemerintah. Anggaran tersebut dimasukkan dalam pos belanja pemerintah pusat yang kemudian diperbantukan ke satuan kerja pemerintah daerah. Tender dilaksanakan di daerah secara terbuka dan transparan.

Seluruh pelaksanaan program tersebut, jelas dia, dalam hal ini seluruh tahapannya akan dievaluasi oleh anggota DPR terkait dan diaudit oleh BPK. Program tersebut akan dipertanggung jawabkan dalam bentuk LKPP (laporan pertanggungjawaban keuangan pusat) dan diaudit oleh BPK.

’’Jadi, pembiayaannya dalam bentuk program, tidak ada uang satu rupiah pun yang masuk kekantong anggota DPR. Kalau ada yang main-main, kan ada KPK. Mereka yang akan memborgol yang ngutil dana aspirasi ini,” tandas Bambang yang juga anggota Komisi III (Hukum) DPR RI. (jpc)

‘Nyanyian’ Gayus yang Menyeret Grup Bakrie

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 07/06/2010 | 13:08 WIB 'Nyanyian' Gayus yang Menyeret Grup Bakrie

Jakarta – Setelah hampir tenggelam dengan isu Susno Duadji, Gayus Tambunan kembali menghentak. Nyanyiannya kepada penyidik mengungkap setoran dari sejumlah perusahaan. Yang mengagetkan beberapa perusahaan adalah kelompok Grup Bakrie. Penyampaian soal adanya bantuan Gayus pada Grup Bakrie ini diamini Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana.

“Jadi waktu kita di Singapura, saya sama Mas Ota (Mas Achmad Santosa), informasi itu memang muncul. Informasi tentang Gayus yang membantu masalah pajak perusahaan-perusahaan milik Bakrie,” kata Denny usai rapat dengan mantan anggota Tim 8 di Gedung Wantimpres, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (4/6/2010).

Kepada penyidik, Gayus memang mengakui dia pernah membantu PT Bumi Resources. Gayus menuturkan sekitar 2008, dia meminta bantuan Alif Kuncoro untuk membantu PT Bumi Resources Tbk, sehubungan dengan rencana banding yang akan diajukan PT Bumi Resources Tbk, atas dikenakannya PPh di tahun 2005, sehubungan pasal 25 UU Ketentuan Umum dan Perpajakan tahun 2000 sebesar Rp 100 miliar.

“Adapun masalahnya adalah pemeriksa Pajak berpendapat biaya bunga dan rugi selisih kurs tidak dapat dibebankan dalam rugi laba perusahaan karena perusahaan tidak mempunyai kegiatan usaha aktif, sementara perusahaan berpendapat seharusnya biaya tersebut dapat dibebankan karena perusahaan mempunyai kegiatan usaha aktif antara lain sewa alat,” tutur Gayus.

Order mengurus PT Bumi Resources ini diakui Gayus didapat dari Alif Kuncoro yang datang ke rumah dia pada awal 2008. “Saudara Alif menyerahkan data terkait PT Bumi Resources dan uang sejumlah US$ 1 juta, selanjutnya saya membuat permohonan banding atas nama PT Bumi Resources,” terang Gayus.

Uang sebesar itu tidak dimakan Gayus seorang diri. Dia membaginya dengan panitera majelis hakim Pengadilan Pajak IH. Gayus menyerahkan uang US$ 500 ribu ke staf pengadilan itu.

Bukan hanya Bumi, Gayus juga melakukan pekerjaan Pajak untuk PT Kaltim Prima Coal (KPC). Gayus didatangi Alif dan diminta bantuan untuk mengurus mengeluarkan SKP (Surat Ketetapan Pajak) PT KPC untuk Pajak tahun 2001 s/d 2005 yang tertahan di KPP LTO (Large Tax Office). Alasan penahanan karena adanya permasalahan penetapan kurs mata uang terhadap kewajiban Pajak PT KPC.

Saat pertemuan di Hotel Peninsula-Slipi, Gayus mengaku melihat penyerahan uang US$ 1,5 juta ke dari Alif keatasannya MPM. “Uang itu untuk memperlancar pengeluaran SKP PT KPC,” tutur Gayus.

Gayus pun mengaku untuk mengurus persoalan pajak ini, dia bertemu dengan GM PT Bumi, DA di sebuah hotel di Jakarta, pertemuan memang sekedar mengobrol saja. Tapi kemudian Gayus menyebut total uang yang mengalir dari PT KPC untuk Gayus itu senilai US$ 3 juta. Uang itu dibagi untuk dia, Alif, IM, dan seperti yang disebutkan sebelumnya untuk atasan Gayus, MPM US$ 1,5 juta.

Pengacara Gayus Pia Akbar Nasution yang dihubungi sebelumnya soal asal uang Gayus Rp 28 miliar tidak memungkiri kalau kliennya mendapat dana setoran dari beberapa perusahaan. Namun dia enggan menyebutkan nama-nama perusahaan dengan alasan sudah materi penyidikan.

Sedang Senior Vice President Investor Relations PT Bumi Resources, Dileep Srivastava, membantah perusahaannya bermasalah terkait pajak. Dia menegaskan bahwa perusahaannya bersih.

Hal senada disampaikan Aburizal Bakrie. Dia menolak namanya diidentikkan dengan sejumlah perusahaan yang disebut-sebut dengan Gayus Tambunan. Dia juga menegaskan perusahaan yang diduga pajaknya diurus Gayus, yakni BUMI, KPC, dan Arutmin, bukanlah milik dirinya.

“Saya ralat, 3 perusahaan milik masyarakat. 3 Perusahaan yang dimiliki masyarakat luas, itu yang ingin saya koreksi,” ujarnya kepada wartawan usai membuka acara Rakornas Golkar di Hotel Ritz Carlton, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu (5/6/2010).

Wajib Pajak yang Manfaatkan Jasa Gayus Harus Diperiksa
Staf Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana meminta agar pihak kepolisian membongkar tuntas kasus Gayus Tambunan. Perusahaan atau Wajib Pajak yang berurusan dengan Gayus harus diperiksa. Langkah ini untuk membongkar praktek mafia secara utuh. “Pembongkaran yang sama sebaiknya diupayakan pula terhadap para wajib pajak yang memanfaatkan jasa Gayus dan jaringannya di Pajak. Semua Wajib Pajak harus diperiksa,” kata Denny, Senin (7/6/2010).

Denny menjelaskan, kasus Gayus sudah ditangani dengan baik dan setengah jalan oleh kepolisian. Dia optimistis dan berharap, kepolisian bisa menuntaskannya tanpa pandang bulu. “Dari kasus Gayus, modus operandi mafia pajak dan mafia peradilan yang melibatkan aparatur Pajak ke level yang lebih tinggi seharusnya diungkap. Demikian juga, jika serius, tidak tertutup kemungkinan keterlibatan perwira tinggi di kepolisian, kejaksaan, akan terbukti,” ujarnya.

Terkait Wajib Pajak itu, Denny sebelumnya menyebutkan ada pengakuan dari Gayus Tambunan bahwa dia sempat mengurus kasus pajak Grup Bakrie yakni PT Kaltim Prima Coal, PT Bumi Resources, dan PT Arutmin.

Gayus kepada penyidik juga mengaku menerima uang mencapai US$ 3 juta terkait bantuannya itu. Sementara itu Senior Vice President Investor Relations PT Bumi Resources, Dileep Srivastava, membantah perusahaannya punya masalah pajak. Dia menegaskan bahwa perusahaannya bersih.

Hal senada disampaikan Aburizal Bakrie. Dia menolak namanya diidentikkan dengan sejumlah perusahaan yang disebut-sebut Gayus Tambunan. Dia menegaskan perusahaan yang diduga pajaknya diurus Gayus, yakni BUMI, KPC, dan Arutmin, bukanlah milik dirinya.

Kasus Gayus Rugikan Negara Triliunan Rupiah
Staf Khusus Presiden, Denny Indrayana memiliki harapan besar agar kasus Gayus Tambunan bisa dibongkar tuntas kepolisian. Salah satu alasan utamanya, kasus ini merugikan negara hingga triliunan rupian.

“Yang saya dengar, dari info kepolisian, kasus Gayus ini memang tidak hanya berpotensi merugikan negara puluhan miliaran rupiah, tapi bahkan hingga triliunan. Sehingga memang patut dan harus dibongkar tuntas,” kata Denny yang menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN.

Ia juga mewanti-wanti, penangangan kasus Gayus ini diharapkan juga bisa menjadi celah untuk memberantas praktik mafia yang selama ini meresahkan. “Bisa menjadi pintu masuk membongkar praktik mafia peradilan dan mafia pajak yg sangat besar,” tandasnya, Senin (7/6).

Untuk kasus Gayus ini, Polri sudah menetapkan Gayus sebagai tersangka dengan menjerat pasal gratifikasi, money laundering, dan korupsi. Selain Gayus, tersangka lainnya antara lain yakni mantan pengacara Gayus Haposan Hutagalung, Kompol Arafat, AKP Sri, Hakim Muhtadi Asnun, dan Alif Kuncoro.(*/dtc/din)

Menkeu Kaget Besarnya Nilai Penipuan Pajak PHS

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 07/06/2010 | 13:35 WIB Menkeu Kaget Besarnya Nilai Penipuan Pajak PHS

Jakarta – Menteri Keuangan (Meneku) Agus Martowardojo mengaku kaget dengan besarnya nilai penipuan pajak yang dilakukan oleh PT PHS (Permata Hijau Sawit). Selain rekayasa besaran Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dibayar, PHS juga melakukan penipuan restitusi pajak. Keterkejutan Menkeu ini  disampaikannya dalam rapat dengan Panja Perpajakan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Senayan, Senin (7/6/2010).

“Saya kaget, kok ternyata bukan hanya PPh yang bisa dibuat rendah dibanding industri sejenis. Tetapi kemarin kita diskusi ada restitusi juga dari 2006 sampai 2008 yang palsu bukan Rp 90 miliar, tapi ternyata lebih besar Rp 190 miliar. Jadi bukan hanya PPh tapi juga restitusi pajak. Yang dilakukan perusahaan ini banyak merugikan negara,” ungkap Agus.

Agus mengatakan, PHS pernah melakukan rekayasa restitusi pajak sebesar Rp 190 miliar, dan oknum yang melakukannya sudah mendapatkan hukuman 1 tahun 6 bulan. “Kita menyayangkan, seharusnya hukumannya lebih berat lagi,” papar Menkeu.

Dalam kesempatan itu, Agus mengatakan, dirinya selalu mengingatkan Dirjen Pajak agar hati-hati dalam menindak para Wajib Pajak nakal.

Seperti diketahui, kasus pajak itu terungkap ketika Menteri Keuangan masih dijabat Sri Mulyani. Ketika itu, Sri Mulyani mengungkapkan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sedang melakukan investigasi atas 3 kasus transaksi fiktif pajak yakni restitusi pajak dengan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, dengan nilai ratusan miliar rupiah.

Ketiga kasus itu adalah:

1. Kasus yang melibatkan Grup PHS, berlokasi di Sumut dengan pimpinan berinisial R. Kasusnya adalah restitusi pajak dengan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau transaksi fiktif, nilainya sekitar Rp 300 miliar.
2. Konsultan pajak tidak resmi berinisial SOL terkait penerbitan faktur pajak yang juga tidak didasarkan transaksi yang sebenarnya dengan nilai mencapai Rp 247 miliar.
3. Kasus yang melibatkan biro Jasa berinsial W yang dipimpin orang berinisial TKB, dengan modus sama yakni penerbitan faktur pajak yang tidak didasarkan transaksi sebenarnya nilainya Rp 60 miliar.

PHS sendiri telah menyampaikan bantahannya dan bahkan sempat curhat ke DPR. (*/dtc/ida)

Ditjen Pajak: Grup Bakrie Belum Lunasi Tunggakan

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 04/06/2010 | 20:42 WIB Ditjen Pajak: Grup Bakrie Belum Lunasi Tunggakan

Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sampaikan 3 perusahaan Grup Bakrie sampai saat ini belum melunasi tunggakan pajaknya. Ketiga perusahaan itu baru membayar sebagian dari total tunggakan utang pajaknya.

“Dibanding perusahaan lain, in case dia (Grup Bakrie) sudah bayar ini lebih baik,” ujar Direktur Intelejen dan Penyelidikan Ditjen Pajak Pontas Pane di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (4/6/2010).

Tunggakan yang harus dibayar Bakrie Group merupakan nilai SPT (surat pemberitahuan tahunan) pajak tahun 2008 untuk penjualan tahun 2007. Jumlah totalnya cukup besar yakni mencapai Rp 2,1 triliun untuk 3 perusahaan.

“Itu untuk Bumi Recources Rp 948 miliar, KPC Rp 828 miliar, dan sisanya Arutmin,” ungkap Pontas. Pembayaran sebagian telah dilakukan pada 2009 lalu dan sebagiannya lagi dilakukan pada bulan Mei 2010.

Meski demikian, Pontas mengatakan pembayaran itu tidak berarti menghentikan proses pidana Bakrie Grup. Hal tersebut disebabkan penyidikan baru akan dihentikan apabila ada permintaan penghentian perkara dengan melunasi denda 400% dari tunggakan.

“Penghentian penyidikan bisa dilakukan sepanjang wajib pajak mau melunasi utangnya ditambah sanksi denda 4 kali jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar (400%),” jelasnya. (*/dtc/ida)

BI Siap Bantu Ditjen Pajak Buka Rekening PHS

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 05/06/2010 | 11:37 WIB BI Siap Bantu Ditjen Pajak Buka Rekening PHS

Jakarta – Bank Indonesia (BI) menyatakan kesiapannya untuk membantu Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk membuka rekening PT Permata Hijau Sawit (PHS). Namun sebelumnya Ditjen Pajak harus memiliki dasar hukum yang jelas sebelum dapat menelisik rekening milik KPC.

Demikian disampaikan oleh Kepala Biro Humas Bank Indonesia (BI) Difi A Johansyah di Jakarta, Sabtu (05/06/2010). “Ini terkait masalah hukum, BI bisa membuka rekening jika ada permintaan dari aparat hukum,” jelas Kahumas BI.

Difi mengatakan, jika Ditjen Pajak ingin membuka rekening PHS maka harus ada surat dari Ditjen Pajak kepada BI secara resmi. “Kemudian harus didasarkan oleh alasan yang jelas,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Ditjen Pajak meminta Bank Indonesia membuka semua rekening PHS guna mendapatkan bukti terkait kasus faktur pajak fiktif senilai Rp 350 miliar perusahaan yang bergerak dibidang minyak kelapa sawit tersebut.

Permintaan tersebut dilakukan untuk memperkuat bukti faktur-faktur yang diserahkan PHS kepada Ditjen Pajak adalah palsu. Berdasarkan bukti yang didapat Ditjen Pajak, PHS melakukan transaksi dengan suplier bodong.

Sebelumnya diberitakan, Ditjen Pajak meminta bantuan Bank Indonesia (BI) untuk membuka rekening-rekening PT Permata Hijau Sawit (PHS). Hal tersebut dilakukan agar Ditjen Pajak mendapatkan bukti terkait dugaan kasus faktur pajak fiktif senilai Rp300 miliar yang dilakukan PHS.

Hal ini diungkapkan Direktur Intelijen dan Penyelidikan Ditjen Pajak Pontas Pane di Jakarta, Jumat (4/6). “Kita sudah minta ke Kementerian Keuangan dan sudah ada izin dari Menkeu juga agar BI membuka semua rekening PHS. Kita akan tengok semua transaksinya,” tegasnya.

Lebih lanjut Pontas menceritakan bahwa PHS melakukan transaksi dengan penyalur faktur pajak yang fiktif juga alias bodong. “Masa dia dapat faktur pajaknya dari tukang jual mi instan, minyak goreng, roti, gula, tapioka, tetapi PHS juga CPO (crude palm oil),” ujarnya.

Selain itu PHS juga diduga melakukan kebohongan lainnya terkait penyalur faktur pajak yang setelah dilakukan penyelidikan ditemukan suatu keganjilan. Dalam fakturnya PHS mengaku membeli CPO senilai Rp6,3 miliar dari PT berinisial PN. “Tetapi setelah ditelusuri PT PN yang omsetnya Rp6,3 miliar hanya ruko dengan kondisi tertutup dengan papan bertuliskan dijual,” cetus Pontas.

Setelah ditelusuri masih banyak keganjilan lainnya ketika Ditjen Pajak menelusuri rekan PHS, Pontas mengakui pihaknya malah menemui tempat bimbingan belajar, warung, rumah terbengkalai, dan tempat jual beli motor bekas. “Padahal omset yang diberikan ke Ditjen Pajak sampai puluhan miliar,” jelasnya sambil menunjukkan foto-foto tempat penyalur PHS.

Selain kasus pajak PHS, Ditjen Pajak juga tengah melakukan pemeriksaan bukti permulaan (penyelidikan) terhadap dugaan manipulasi pajak yang dilakukan oleh PT Wilmar Group. Pemeriksaan tersebut difokuskan untuk tahun pajak 2007-2008. “Iya kami sedang memeriksanya untuk tahun pajak antara 2007 sampai 2008,” ujar Direktur Ditjen Pajak, M Tjiptardjo saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa lalu.

Namu Tjiptardjo mengaku belum mengetahui besaran nilai kerugian pajak yang ditimbulkan dalam kasus tersebut. Ia juga enggan menyebutkan modus pidana pajak yang dilakukan oleh PT Wilmar. “Belum tahu karena ini kan masih pemeriksaan,” jelas Dirjen Pajak.

Seperti yang diketahui, kasus yang sedang diperiksa Ditjen Pajak tersebut diduga terkait penjualan CPO PTPN ke Wilmar Group di Kantor Pemasaran Bersama (KPB). Kemarin, manajemen PT Wilmar mangkir dari panggilan rapat dengar pendapat dengan Panja Perpajakan Komisi XI DPR yang akan membahas seputar masalah perpajakan yang sedang dialami oleh PT Wilmar. Panja pun mengancam akan memanggil secara paksa PT Wilmar apabila kembali tidak hadir dalam panggilan kedua yang akan dilayangkan dalam waktu dekat.

Dalam rapat dengar pendapat sebelumnya pada 19 Mei 2010, Presiden Direktur PT Wilmar Group Hendri Samsi mengungkapkan sejauh ini perusahaannya tidak memiliki masalah perpajakan terutama terkait penyidikan pajak di bidang restitusi PPN. Menurut dia, pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak saat ini merupakan pemeriksaan rutin yang dilakukan setiap tahun. (*/dtc/inc/MI)

05
Jun
10

Lingkungan, Kapitalisme dan Krisis Biodiversitas

Lingkungan dan Kapitalisme

Kompas, Sabtu, 5 Juni 2010 | 03:03 WIB

Oleh Arianto Sangaji

Ada dua hal yang saling berhubungan secara global yang memerlukan perhatian khusus, yakni lingkungan hidup dan kapitalisme. Isu perubahan iklim jelas-jelas menunjukkan itu.

Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007) memberikan indikasi bahwa aktivitas manusia—terutama yang berhubungan dengan penggunaan bahan bakar fosil dan kegiatan di bidang pertanian— menyebabkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca dan berakibat pada pemanasan global.

Namun, IPCC tidak (mau) menyebut kapitalisme, sistem yang mewadahi aktivitas-aktivitas itu, sebagai akar masalah. Padahal, sangat mudah memahami soal lingkungan global ini dari proses produksi dan sirkulasi komoditas yang sarat beban lingkungan sejak skala paling lokal.

Sosiolog John Bellamy Foster menyatakan, problem planet ini bukan berakar pada alam, melainkan pada struktur relasi masyarakat, khususnya bagaimana masyarakat diorganisasikan dalam hubungan dengan alam. Dalam kritiknya terhadap kapitalisme, dia menyatakan krisis ekologi adalah buah dari penghambaan terhadap akumulasi.

Dua karakter

Sekurangnya ada dua argumentasi melandasi anggapan tentang masalah lingkungan hidup tertanam di dalam kapitalisme. Pertama, dengan berbasis kompetisi, karakter utama sistem ini adalah perlombaan produksi komoditas semurah mungkin, di mana sumber daya alam disubordinasikan ke dalam logika ini. Tidak heran eksploitasi dan karenanya destruksi terhadap alam (dan juga buruh) menjadi keharusan.

Karakter kedua sistem ini adalah keharusan akumulasi tanpa batas melalui ekspansi spasial yang progresif. Korporasi-korporasi transnasional bergerak leluasa melintasi tembok-tembok negara untuk mengonversi permukaan bumi untuk industri ekstraktif. Pada masa lalu, praktiknya melalui kolonialisme, dan dalam 40 tahun terakhir, berlangsung di bawah rubrik neoliberalisme. Bukan saja sebagai class project’, tetapi juga sebagai ecology project , seperti disebut ahli geografi Jasson W Moore (Ecology & the Accumulation of Capital), neoliberalisme mempercepat perusakan lingkungan dengan dampak multi-skalar, dari lokal ke global.

China merupakan contoh terang. Pertumbuhan luar biasa setelah menerapkan ekonomi pasar, dicapai berkat ongkos produksi rendah, melalui eksploitasi buruh murah yang melimpah ruah dan mengabaikan lingkungan hidup. Sejumlah pengamat memprediksi, dengan terus mempertahankan model pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan seperti sekarang, dalam waktu tidak lama China bakal terperangkap krisis energi, kemerosotan drastis produksi bahan pangan, dan bencana alam dahsyat.

Indonesia

Ekonomi politik krisis lingkungan global menempatkan Indonesia pada isu deforestasi, isu yang multi-tafsir dalam penanganannya. Menurut PBB, deforestasi dan perusakan hutan setiap tahun menyumbang sekitar 20 persen emisi karbon secara global, dan Indonesia, salah satu pemilik hutan tropik terbesar di dunia, adalah penyumbang utama. Kementerian Kehutanan menyebut setiap tahun Indonesia kehilangan 1,17 juta hektar hutan (Kompas, 8/4/2010). Itulah kenapa pada akhir bulan lalu Presiden SBY membawa pulang 1 miliar dollar AS dari Norwegia setelah Konferensi Iklim dan Hutan untuk membenahi soal hutan di negeri ini.

Sementara pengkambinghitaman terhadap petani-petani subsisten pra-kapitalis sebagai perusak hutan akan menjadi sasaran program-program antideforestasi, perhatian sebaiknya diarahkan kepada konversi hutan dalam industrialisasi di sektor perkebunan (terutama kelapa sawit) untuk pasar global. Sektor ini tumbuh fantastis, justru setelah penerapan neoliberalisme sejak krisis kapitalisme Asia 1997, yang memberi jalan terinkorporasinya sektor ini ke dalam rezim industri pertanian dan makanan global yang terkonsentrasi dan monopolistik. Deforestasi dan degradasi alam yang meluas justru tertanam dalam struktur ini.

Termasuk ongkos lingkungan hidup yang kurang diperhatikan dari struktur ini adalah apa yang sekarang dipercakapkan sebagai food miles, yakni energi yang dikeluarkan untuk jarak tempuh bahan (baku) makanan yang ditransportasikan dari lokasi produksi paling hulu hingga ke mulut konsumen. Padahal, transportasi bahan baku dari negeri- negeri Selatan ke Utara yang meningkat tajam setelah industrialisasi pertanian/perkebunan melipatgandakan konsumsi bahan bakar fosil, salah satu sumber emisi gas rumah kaca.

Ledakan minyak sawit secara global dan sangat kompetitif terhadap minyak nabati lain, juga karena biaya produksinya 100 dollar AS per ton lebih murah. Dan faktor paling menentukan di baliknya adalah buruh murah dan kemudahan akses terhadap tanah dan hutan. Dengan kata lain, sukses industrialisasi dalam perkebunan kelapa sawit di Indonesia beralas eksploitasi alam dan buruh secara bersamaan, serta ditunjang atau didahului dengan salah satu bentuk akumulasi primitif, yakni perampasan tanah-tanah petani yang kerap berdarah-darah.

Bukan jalan keluar

Jalan keluar krisis lingkungan hidup global juga terkerangkeng dalam skema geopolitik kapitalisme. Protokol Kyoto jadi contoh terang bagaimana proses-proses negosiasi antarnegara berjalan alot dan mencapai kompromi- kompromi yang lunak karena kepentingan memajukan kapital. Jalan keluar yang ditawarkan lantas terintegrasi ke dalam logika pasar, seperti pada ide carbon trade, carbon offsets, dan carbon tax. Di Indonesia, program Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD), program kerja sama antara UNDP, FAO, dan UNEP untuk mengerem laju kerusakan hutan secara global menggambarkan itu.

Tanpa menyentuh akar masalah, yakni kontradiksi antara kapital dan alam, inisiatif-inisiatif di atas tidak lebih sebagai siasat para baron karbon saja. Apa pun programnya, tidak menyelesaikan krisis, kecuali mengakui proses-proses perusakan lingkungan hidup sebagai problem yang tertanam dalam kapitalisme. Dengan kata lain, mengabaikan aspek ekonomi politik ini dalam rencana aksi adalah bukan jalan keluar. Oleh karena itu, ikhtiar memajukan lingkungan hidup global yang sehat harus dimulai bersamaan dengan memajukan sebuah tatanan masyarakat global yang adil, tanpa eksploitasi.

ARIAnto Sangaji Kandidat PhD Department of Geography York University Toronto, Kanada

Menghadang Krisis Biodiversitas

Kompas, Sabtu, 5 Juni 2010 | 03:05 WIB

Oleh Yansen

Banyak Spesies. Satu Planet. Satu Masa Depan”. Demikian tema Hari Lingkungan Hidup 5 Juni tahun ini. Tahun 2010 memang dijadikan sebagai tahun kampanye pentingnya biodiversitas. Selain ditetapkan sebagai Tahun Biodiversitas Internasional, pada Oktober mendatang juga akan dilangsungkan pertemuan para pihak Konvensi Keragaman Biologi di Jepang.

Mengapa isu keanekaragaman jenis makin penting? Meningkatnya laju kerusakan lingkungan dan habitat dipercayai sebagai faktor utama menurunnya biodiversitas dunia. Kerusakan habitat yang makin cepat menyebabkan dunia berada pada krisis biodiversitas. Jika lingkungan, terutama ekosistem tropis, terus-menerus dihancurkan, dalam seabad bumi akan kehilangan setengah spesies penghuninya.

”Kita sedang menuju kepunahan keenam!” ujar Richard Leakey (1996). Dalam sejarah, bumi telah melewati lima kejadian kepunahan. Semuanya disebabkan faktor fisik, yakni kejadian bencana dan perubahan iklim. Kepunahan terakhir pada Zaman Cretaceous ditandai dengan hilangnya fauna superbesar, seperti dinosaurus. Saat itu bumi juga kehilangan hampir dua per tiga spesies yang ada. Namun, kepunahan keenam tak disebabkan faktor fisik, tetapi biologis.

Manusia sebagai anasir hayati memiliki kemampuan menghancurkan banyak entitas biologis lainnya, yang bisa memicu kepunahan biodiversitas.

Simalakama

Myers et al (2000) mengidentifikasi 25 ”titik panas” biodiversitas di muka bumi. Gugusan Sundaland dan Wallacea di Indonesia menjadi dua di antaranya. Dua gugusan ini sama saja dengan bentangan hutan dari Sabang sampai Merauke. ”Titik-titik panas” biodiversitas dunia ini secara total hanya mencakup 12 persen muka bumi, tetapi menjadi rumah bagi 44 persen jenis tumbuhan dan 35 persen vertebrata daratan.

Sayangnya, ”titik-titik panas” ini memang ”panas”. Di samping menjadi habitat utama keragaman hayati dunia, daerah-daerah ini juga berada di garda terdepan tingkat kerusakan lingkungan. Sebagai contoh, Indonesia diperkirakan kehilangan 2 juta hektar hutan tropis setiap tahun. Belum lagi laju kerusakan ekosistem terumbu karang. Padahal, kehancuran hutan tropis dan terumbu karang adalah dua elemen utama penyebab krisis biodiversitas dunia.

Hidup di ekosistem tropis memang seperti menghadapi buah simalakama. Kita membutuhkan area-area baru untuk pembangunan dan menampung jumlah penduduk yang terus bertambah. Biro Pusat Statistik memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 270 juta pada tahun 2025. Ini berarti ada tambahan 40 juta jiwa dalam 15 tahun ke depan setelah hasil sensus penduduk sementara memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 230 juta jiwa. Sudah dapat dibayangkan laju alih fungsi lahan untuk permukiman dan lahan pertanian satu dekade ke depan. Sebagai konsekuensinya, habitat yang menampung mega biodiversitas semakin berku- rang. Ujungnya, kita akan bersumbangsih besar pada laju kepunahan spesies bumi.

Sayangnya, banyak kerusakan dan pembukaan habitat malah disebabkan oleh aktivitas ilegal. Lemahnya penegakan hukum telah menjadikan aktivitas pembalakan liar di hutan alam menjadi musuh utama konservasi. Aktivitas ekonomi yang memanjakan korporasi besar juga membuat eksploitasi berlebihan sumber daya alam tak terbendung.

Konsesi pertambangan meninggalkan lubang-lubang menganga di muka bumi. Perkebunan pun melahap hutan-hutan alam. Ironinya, keuntungan eksploitasi sumber daya alam tersebut sebagian besar tak melekat di bumi pertiwi. Sebagian besar terbang ke pusat-pusat ekonomi dunia, meninggalkan kemiskinan di sepanjang zamrud khatulistiwa. Seiring dengan pertumbuhan penduduk, pembukaan wilayah untuk pemukiman dan pertanian adalah keniscayaan. Itulah sebabnya aktivitas pembukaan hutan ilegal harus ditertibkan untuk kepentingan ketersediaan lahan pada masa depan.

Menyelamatkan konservasi

Di sisi lain konservasi alam menjadi produk gagal. Meski kegiatan konservasi alam di Indonesia sudah jadi bisnis jutaan dollar dan melibatkan dunia internasional, laju deforestasi tak berkurang.

Presiden Yudhoyono baru saja menandatangani perjanjian hibah 1 miliar dollar AS dengan Pemerintah Norwegia sebagai bagian dari itikad implementasi skema pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD) (Kompas, 29/5). Akankah dana ini menguap tak berbekas atau menjadi titik awal yang lebih baik untuk konservasi hutan alam?

Sebagai langkah awal, kesepakatan moratorium pembukaan lahan gambut dan hutan alam sebagai bagian dari paket kerja sama harus diapresiasi. Menguatkan aktivitas konservasi untuk menjaga keutuhan area-area konservasi juga harus dilakukan. Namun, apakah usaha ini akan berkelanjutan? Di sinilah tantangannya. Kegiatan konservasi yang berkelanjutan dapat menghadang laju kehilangan kekayaan jenis.

Laju kehilangan habitat yang tinggi telah menyebabkan banyak komponen biodiversitas punah. Padahal, konservasi biodiversitas bisa bermakna spiritual dan estetika. Keanekaragaman jenis dapat jadi jembatan transenden spiritualitas manusia. Pengembangan ilmu dan intelektual juga bisa terpenuhi dengan tersedianya ruang-ruang penelitian terhadap kekayaan spesies yang ada. Konservasi biodiversitas juga beralasan praktis. Spesies-spesies liar bisa saja menjadi sumber genetik rekayasa tanaman, sumber pangan, dan obat-obatan. Mengonservasi biodiversitas berarti berinvestasi untuk keselamatan kemanusiaan pada masa depan.

Yansen Dosen Kehutanan Universitas Bengkulu; Australian Leadership Awards Fellow

05
Jun
10

Historia : Akankah Holocaust Lain Berulang ?

Mengapa Dulu Kita Membela Yahudi?

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 04/06/2010 | 12:52 WIB Mengapa Dulu Kita Membela Yahudi?

Mengapa Dulu Kita Membela Yahudi?

PRESIDEN Iran, Mahmoud Ahmadinejad beberapa waktu lalu pernah menyatakan tragedi Holocaust adalah mitos. Ungkapan tersebut jelas menuai kontoversi. Terutama tentu kalangan Yahudi. Maklum, tragedi Holocaust adalah masa kelam sejarah Yahudi dimana sekitar 6 juta orang Yahudi dibantai dalam sebuah pembunuhan sistematis di bawah komando Hitler.

Tujuan Hitler saat itu ingin melenyapkan orang Yahudi dari muka bumi, terutama dari daratan Eropa. Di Auswitz, sebuah camp konsentrasi , bangsa Yahudi diperlakukan seperti hewan. Ribuan Yahudi ditelanjangi, dibotaki dan digiring ke ruangan. Tubuh mereka hilang dan hanya bau menyengat yang tersisa. Saking kejamnya perlakukan yang diterima orang Yahudi seorang filsuf Jerman Theodor Adorno menyatakan bahwa “Menulis puisi pasca Auswitz adalah tindakan barbar.”

Untuk mengenang sejarah kemanusiaan yang kelam tersebut Majelis Umum PBB pada 1 November 2005 juga akhirnya menetapkan bahwa tanggal 27 Januari sebagai “Hari Peringatan Korban Holocaust”. Sebab 27 Januari 1945 adalah hari dimana tahanan kamp konsentrasi NAZI di Auschwitz-Birkenau dibebaskan. Bahkan sebelum PBB menetapkannya, tanggal 27 Januari telah di tetapkan sebagai Hari Peringatan Korban Holocaust oleh Kerajaan Inggris sejak tahun 2001.

Tragedi Holocaust itu memang belum lama terjadi. Baru sekitar 65 tahun yang lalu. Tetapi di hari ini dunia menyaksikan sesuatu yang berbeda. Saat ini bukan Yahudi yang menjadi korban tetapi Muslim yang sudah ratusan tahun tinggal di tanah Palestina. Kini Yahudi posisinya persis seperti menggantikan Hitler. Mereka membantai bangsa Palestina demi terciptanya negara Israel Raya.

Pendirian Israel juga belum berlangsung lama. Pendirian negara modern Israel berakar dari konsep Tanah Israel (Eretz Yisrael), sebuah konsep pusat Yudaisme sejak zaman kuno. Setelah Perang Dunia I, Liga Bangsa-bangsa menyetujui dijadikannya Mandat Britania atas Palestina sebagai negara orang Yahudi. Pada tahun 1947, PBB menyetujui Pembagian Palestina menjadi dua negara, yaitu satu negara Yahudi dan satu negara Arab. Pada 14 Mei 1948 , Israel memproklamasikan kemerdekaannya dan ini segera diikuti oleh peperangan dengan negara-negara Arab di sekitarnya yang menolak rencana pembagian ini.

Sebab itu menurut mereka apa yang dilakukannya mendapat restu dari tuhannya. Mereka berpikir mereka tidak dikutuk. Lebih dari itu, mereka meyakini kekejaman tersebut merupakan jalan menuju Tuhan untuk merebut tanah perjanjian. Bangsa Yahudi adalah orang yang sangat taat beragama, mereka paling takut sama Tuhan, tentu Tuhan yang mereka percayai.

Apakah Yahudi Israel sudah melupakan tragedi Holocaust, atau memang mereka senagaja melakukan itu sebagai upaya menjalankan niat suci. Mahmoud Ahmadinejad menyatakan bahwa Holocaust adalah mitos sebab apa yang dilakukan Israel saat ini sungguh bertolak belakang. Menurutnya, bila Holocaust benar-benar ada maka bangsa Yahudi Israel saat ini tidak pernah bisa melakukan kekejaman kepada Palestina sebagaimana mereka dulu menerimanya dari Hitler.

Salah satu aktivis untuk kemerdekaan Palestina menyatakan bahwa saat ini Israel tidak mengenal kata perdamaian, rekonsiliasi dan juga HAM. Mereka hanya mengenal satu kata yaitu “kekerasan.” Sebab itu berbagai upaya perdamaian nampaknya bukanlah sesuatu yang menjanjikan buat perdamaian antara Israel dan Palestina.

Tetapi bila pun perang harus terjadi nampaknya Palestina pun tidak akan menyerah. Semua kalangan entah wanita dan anak-anak akan tak pernah putus asa. Keadaan yang sulit membuat mereka siap dengan segala hal yang terjadi. Seperti yang dinyanyikan oleh Michael Heart “We Will Not Go Down.”

Tetapi ada satu hal yang mungkin menyesakkan masyarakat dunia, kenapa tragedi Holocaust perlu dikenang. Kenapa dulu Yahudi mesti dibela. Bila akhirnya ia kini menjadi aktor yang berbuat kekejaman yang sama kepada bangsa Palestina. (Boy M)

Bendera Israel Diinjak-injak dan Diludahi di Medan

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 04/06/2010 | 19:39 WIB Bendera Israel Diinjak-injak dan Diludahi di Medan

Jakarta – Ratusan massa dari berbagai elemen organisasi Islam di Medan, Sumatera Utara (Sumut), menggelar aksi demonstrasi mengecam Israel di Gedung DPRD Sumut. Dalam aksinya, massa menginjak-injak dan meludahi bendera Israel.

Demonstrasi ini digelar berbagai elemen organisasi Islam yang tergabung dalam Masyarakat Solidaritas Palestina (MSP) Sumut. Mereka menjalankan aksinya di Jl. Imam Bonjol, Medan, Jumat (4/6/2010) sore, tepat di pintu masuk menuju pintu gerbang utama gedung DPRD Sumut. Mereka membentangkan bendera Israel ukuran 12 X 8 meter di tengah jalan untuk dilindas kendaraan yang melintas.

Koorditor Aksi, Indra Suheri mengatakan, aksi injak dan meludahi bendera Israel tersebut sebagai bentuk kebencian terhadap negara yang telah merampas tanah Palestina tersebut. “Israel tidak memiliki wilayah negara. Pendudukan wilayah selama ini adalah tanah Palestina. Karena itu, negara yang tidak punya wilayah maka tidak layak lambangnya untuk diakui,” kata Indra.

Sebelum menggelar aksi di halaman gedung DPRD Sumut, massa MSP Sumut, menggelar aksi long march dari halaman Mesjid Agung, Jl. Diponegoro, Medan.

Ribuan Kader PKS Demo, Jalan Protokol di Semarang Ditutup
Ribuan kader PKS berunjuk rasa mengecam Israel di Semarang, Jateng. Salah satu jalan protokol ditutup, agar lalu lintas tak kian tersendat. Aksi diawali dari depan Masjid Baiturrahman, kawasan Simpang Lima, Jumat (4/6/2010). Pada pukul 13.00 WIB, mereka bergerak ke Bundaran Air Mancur, Jl Pahlawan.

Sepanjang jalan, massa memenuhi separo badan jalan. Lalu lintas tersendat. Polisi harus bekerja ekstra keras untuk mengurai kemacetan. Di Bundaran Air Mancur, massa meneriakkan yel-yel anti Israel. Selain diisi orasi bergantian, aksi diwarnai aksi teatrikal yang menggambarkan kekejaman Israel dan bungkamnya PBB dan dunia internasional.

Polisi terpaksa menutup Jl Pahlawan, karena peserta terlalu banyak. Lalu lintas dialihkan ke beberapa jalan di sekitar kantor DPRD Jateng dan gubernur Jateng itu. Korlap aksi, Usep Badruzzaman, mengatakan, aksi diikuti kader PKS dari beberapa wilayah sekitar Semarang. “Kami minta dunia internasional melakukan investigasi atas penyerangan terhadap relawan. Kalau tidak, kami akan terus menekan,” katanya.

Massa membawa bendera dan poster bernada kecaman terhadap Israel dan dukungan terhadap Palestina. Polisi mengawal ketat aksi tersebut.

Ribuan Warga Yogya Blokir Titik Nol Kilometer
Ribuan umat Islam di Yogyakarta memblokir jalan di titik nol kilometer. Mereka menuntut Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu bertanggungjawab dalam tragedi penyerangan Kapal Mavi Marmara.

Aksi itu merupakan aksi gabungan berbagai ormas umat Islam di Yogyakarta. Aksi itu diantaranya diikuti Forum Umat Islam (FUI) DIY, Forum Silaturahmi Remaja Masjid Yogyakarta (FSRMY), Sahabat Al Aqsa, Mer-C, Majelis Mujahidin, KAMMI, PPP, PKS, Front Jihad Islam (FJI), Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM).

Aksi yang dipusatkan di titik nol kilometer Yogyakarta atau di kawasan simpang empat Kantor Pos Besar Yogyakarta dimulai pukul 13.30 WIB. Mereka datang secara bergelombang dengan menggunakan sepeda motor, bis carteran dan kendaraan lainnya.

Di tempat itu massa terbagi dua kelompok. Aksi bersama bertema ‘Dari Jogja untuk Palestina, Selamatkan Palestina, Selamatkan Kemanusiaan’ membuat panggung orasi di sisi timur atau di depan Monumen SO 1 Maret. Sedang massa Muhammadiyah menggelar orasi di tengah-tengah simpang empat Kantor Pos Besar.

Karena massa yang datang semakin banyak hingga memenuhi plaza bagian barat di depan Gedung Agung Yogyakarta, aparat Poltabes Yogyakarta terpaksa menutup kawasan tersebut. Semua kendaraan dari arah Malioboro dan Pasar Beringharjo dialihkan melewati Jalan Reksobayan. Demikian pula semua jalan menuju titik nol kilometer atau di simpang empat Kantor Pos Besar juga ditutup.

Berbagai poster, spanduk, bendera partai dan organisasi lainnya juga dibawa selama aksi berlangsung. Sebagian peserta aksi putri membagi-bagikan bunga kertas bertuliskan ‘Save Palestine’. Sedangkan peserta pria ada yang mengedarkan kantong atau kotak sumbangan untuk membantu rakyat Palestina. Gema takbir “Allahu Akbar” berkali-kali dikumandangkan oleh peserta aksi sambil mengepalkan tangan kanan.

Orasi dilakukan secara bergantian dari berbagai elemen. Semua peserta aksi menyerukan agar rakyat dan pemerintah Indonesia terus mendukung perjuangan rakyat Palestina dengan memberikan berbagai bantuan kemanusiaan. Sebab blokade yang dilakukan Israel di wilayah Gaza mengakibatkan rakyat Palestina semakin menderita terutama pangan dan obat-obatan.

Juru bicara aksi, Ardiyanto kepada wartawan disela-sela aksi mengatakan pihaknya menuntut Israel untuk segera membuka blokade di Gaza serta meminta pertanggungjawaban PM Israel atas tragedi misi Freedom Flotilla. Menuntut PBB agar berani memberikan sanksi tegas terhadap Israel. “Israel harus diadili International Criminal Court,” katanya. (*/dtc/dh)

Slank Doakan Israel Kualat

lokasi: Home / Berita / Selebriti / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 01/06/2010 | 20:31 WIB Slank Doakan Israel Kualat

GRUP musik Slank mengutuk tindakan Israel yang menyerang konvoi kapal kemanusiaan Freedom Flotilla. Grup band rock ini pun mendoakan agar Israel ini kualat. Israel dinilai ingin melawan dunia.

“Saya sih doain biar (Israel) kualat,” kata Bimbim saat launching mini album Slank ‘Jurustandur no.18′, di Pantai Carnaval, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (1/6/2010).

Bagi Slank, serangan tersebut bukan lagi menjadi urusan antara Yahudi dengan Islam. Masalah tersebut seharusnya sudah menjadi masalah global tentang kemanusiaan.

“Di dunia global seperti ini masih ada negara yang terisolasi begitu ada dunia mau masuk malah diserang. Itu namanya melawan dunia,” lanjut drummer Slank itu.

Slank mendukung Mer-C yang sering melakukan misi kemanusiaan membantu korban konflik.

Menurut Bimbim, Israel harus diberi sanksi ekonomi. Hanya itulah sanksi yang bisa membuat Israel patuh. “Kalau Amerika sama PBB mau sih ya gampang melumpuhkan negara kayak gitu,” ujar Bimbim.

Pada Senin, 31 Mei kemarin, pasukan Israel menggempur konvoi kapal kemanusiaan yang mencoba menembus blokade Israel atas Gaza. Enam kapal termasuk Mavi Marmara yang ikut dalam konvoi itu mengangkut sekitar 10 ribu ton barang-barang bantuan untuk rakyat Gaza.

Sekitar 700 orang dari berbagai negara ikut serta dalam misi itu. Menurut versi pemerintah Israel, setidaknya 9 orang tewas dalam operasi militer Israel tersebut. Sebagian besar korban berkebangsaan Turki.

‘Album Penyemangat’ di Hari Kelahiran Pancasila
Slank kembali eksis dengan meluncurkan album ke-18 yang bertajuk ‘Jurus Tandur No.18′. Bedanya, kali ini Slank merilis albumnya bertepatan dengan Hari kelahiran Pancasila.

Kali ini Slank tidak merilis album dalam bentuk CD atau kaset, melainkan dalam bentuk ponsel. Tujuh lagu di album tersebut berada dalam ponsel Nexian NX G503.

“Kita tahu kaset CD sudah hancur. Lalu kira-kira media apalagi yang baik buat Slank. Kita lihat penjualan ponsel lebih bagus daripada penjual kaset atau CD. Kenapa kita nggak mencoba ke arah situ,” kata gitaris Slank, Abdee Negara, saat ditemui di Pantai Carnaval, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (1/6/2010).

Slank punya alasan merilis albumnya bertepatan dengan Hari Kelahiran Pancasila, 1 Juni 2010 ini. Menurutnya lagu-lagu baru Slank di album ‘Jurus Tandur No.18′ bisa menjadi pemicu semangat.

“Album ‘Jurus Tandur No.18′ ada 7 lagu sebagai penyemangat yang kita pilih di tanggal 1 Juni ini sebagai Hari Kelahiran Pancasila,” jelas Kaka.

Untuk album ke -18 Slank akan di lanjutkan dengan pergelaran konser Slank di Pantai Carnaval, Ancol, Jakarta Utara. Konser tersebut akan dimulai pada pukul 19.00 WIB.

Ini adalah pertama kalinya Slank menggelar konser di ruang terbuka. Sebelumnya Slank sempat dilarang untuk menggelar konser di ruang terbuka karena alasan keamanan. (*/dtc/ita)

Israel Jangankan Dikutuk Manusia, Dikutuk Tuhan pun ‘Cuek Bebek’

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 01/06/2010 | 20:05 WIB

Israel Jangankan Dikutuk Manusia, Dikutuk Tuhan pun Biasa
OLEH: ARIEF TURATNO

SEKARANG dunia mengutuk Israel karena kasus pembantaian di Kapal Mavi Marmara yang mengangkut para relawan ke jalur Gaza, Palestina, Senin (31/5). Salah seorang teman yang kerap membaca kitab suci dengan berseloroh mengatakan, jangankan hanya dikutuk manusia seluruh dunia, dikutuk Tuhan pencipta manusia pun Israel tidak pernah takut dan anggap hal biasa. Pertanyaan dan persoalannya lantas apa dan siapa yang dapat membuat Israel takut dan akhirnya menyerah untuk tidak lagi melakukan perbuatan biadab?

Hanya Amerika Serikat (AS) lah yang dapat membuat Israel dapat menurut. Namun AS mana mungkin berani dan mau menekan Israel. Karena sampai saat ini negara tersebut masih dikuasai para Yahudi. Sehingga, sangatlah mustahil bagi kita untuk berharap banyak kepada AS. Lihat saja bagaimana upaya Turki dalam rapat Dewan Keamanan PBB yang khusus membahas pembantaian brutal tersebut. Delegasi Turki mengusulkan agar PBB segera mengeluarkan resolusi yang berupa kutukan terhadap tindakan brutal negara zionis tersebut. Apa kata AS?

Paman Sam justeru menolak ajakan dan keinginan Turki. Dengan sikap AS yang demikian, apalagi yang dapat diharapkan dari PBB. Sebab kalau pun PBB mengeluarkan resolusi, tetapi AS memvetonya. Maka dengan sendirinya resolusi itu tidak berarti apa-apa. Ada lagi negara yang cukup disegani dan ditakuti Israel, yakni RRC atau Republik Rakyat Cina. Hanya permsalahannya Cina sendiri tidak memiliki kepentingan khusus terhadap Israel. Sehingga Cina pun tidak mungkin akan melakukan serangan politik kepada negara zionis tersebut.

Namun begitu bukan berarti Israel tidak dapat dikalahkan. Israel tentu punya banyak kelemahannya. Dimanakah letak kelemahannya? Yakni pada dukungan AS. Kalau AS tidak lagi memberikan dukungan, baik politik, dana maupun persenjataan, Israel tidak bakal bakalan berbuat sewenang-wenang seperti sekarang. Keberanian dan kehebatan Israel itu semua orang tahu karena bantuan AS. Maka untuk menaklukan Israel, harus terlebih dahulu menaklukan AS. Ibarat membunuh ular, tanpa kepala dulu yang dipukul, sulit ular itu mati. Dalam hal ini AS adalah kepala ular yang bernaman Israel itu.

Pertanyaannya adalah bagaimana meruntuhkan dominasi AS? Sebenarnya juga tidak terlalu sulit, karena kuncinya ada pada negara-negara Arab. Mengapa? Karena AS butuh minyak untuk menggerakan roda perekonomian, sosial dan politik negara adidaya tersebut. Dan selama ini kebutuhan minyak AS didapat dari negara-negara Arab. Artinya, kalau semua negara Arab memboikot AS dengan menyetop minyaknya untuk dikirim ke Paman Sam. Maka dengan sendirinya AS akan kolaps. Hanya permasalahannya adalah apakah semua negara Arab mau dan mampu disatukan? (*)

Aneh, AS Tolak Statemen Turki Kecam Israel

lokasi: Home / Berita / FOKUS / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 01/06/2010 | 15:53 WIB Aneh, AS Tolak Statemen Turki Kecam Israel

New York – Israel dihujani kritikan dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB yang digelar hari ini. Namun upaya untuk mengeluarkan statemen resmi DK PBB tidak berjalan mulus. Sidang untuk membahas penyerangan Israel terhadap kapal kemanusiaan Freedom Flotilla itu pun berjalan alot.

Sebabnya, Amerika Serikat menolak draf pernyataan berisi kecaman keras terhadap Israel yang diusulkan Turki. Demikian diungkapkan para diplomat AS seperti dilansir harian New York Times, Selasa (1/6/2010).

Dalam sidang itu, perwakilan Turki mengajukan statemen yang mengecam Israel karena melanggar hukum internasional, menuntut adanya investigasi PBB serta mendesak Israel mengadili mereka yang bertanggung jawab atas penyerangan itu dan memberikan ganti rugi untuk para korban. Turki juga menyerukan dihapuskannya blokade Israel atas Jalur Gaza.

Namun perwakilan AS menolak mendukung statemen usulan Turki tersebut. AS mengusulkan adanya kecaman yang lebih luas atas kekerasan tersebut yang mencakup penyerangan terhadap pasukan komando Israel ketika mereka diturunkan di deck kapal.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah Israel berdalih bahwa pasukan mereka lebih dulu diserang oleh para aktivis di kapal kemanusiaan tersebut. Hingga kini, pembahasan mengenai draf statemen DK PBB masih terus berlangsung.

AS yang notabene merupakan sekutu terdekat Israel, mengeluarkan pernyataan yang hati-hati terhadap penyerangan Israel tersebut. Meski menyesalkan jatuhnya korban jiwa, namun Deputi Duta Besar AS untuk PBB Alejandro Wolff juga menyayangkan upaya para aktivis pro-Palestina untuk menembus blokade Israel atas Gaza.

“Pengiriman langsung melalui laut bukan cuma tidak tepat atau bertanggung jawab, tapi tentunya juga tidak efektif dalam kondisi seperti itu,” kata Deputi Duta Besar AS untuk PBB Alejandro Wolff. Namun, Wolff juga mendesak Israel untuk melakukan investigasi kredibel dan transparan atas penyerangan itu. (*/dtc/int)

Kebrutalan dan Terorisme Israel

Kompas, Sabtu, 5 Juni 2010 | 03:06 WIB

Oleh Hamid Awaludin

Dini hari, Senin (31/5), adalah dini hari malapetaka kemanusiaan. Di saat itu, sejumlah orang dengan misi kemanusiaan dari sejumlah bangsa dan latar belakang diserang oleh pasukan Israel tatkala mereka sedang terlelap tidur di atas kapal.

Apa pun alasan Israel, semua tidak ada legitimasi dan pembenarannya. Serangan itu hanya bisa digambarkan dengan kata: kejam dan semena-mena.

Bagaimana tidak, sejumlah anak manusia yang memiliki komitmen kemanusiaan untuk membantu dan meringankan beban bangsa Palestina di jalur Gaza—yang diblokade oleh Israel selama beberapa tahun—tiba-tiba ditembaki Israel. Kejadian ini menambah deretan daftar kekejaman lain yang telah dilakukan sebelumnya.

Kejam karena mereka diserang saat subuh tatkala sedang tidur. Kejam karena mereka diserang dari udara dengan helikopter saat masih di tengah laut. Kejam karena mereka diserang oleh pasukan katak yang muncul dari bawah laut melompat ke atas kapal. Kejam karena mereka adalah penduduk sipil dan yang menyerang adalah pasukan khusus Angkatan Laut dengan peralatan modern yang andal. Malah, kapal-kapal misi kemanusiaan tersebut sudah menaikkan bendera putih, tanda menyerah, tetapi Israel tetap menyerang.

Kejam karena misi mereka adalah kemanusiaan, sementara mereka tidak diperlakukan secara manusiawi. Kejam karena Israel memutus komunikasi sehingga tidak ada yang bisa melacak dan mengetahui apa yang sesungguhnya dan bagaimana nasib anak-anak dunia tersebut.

Kejam karena serangan itu adalah kebijakan Pemerintah Israel. Bukan keteledoran komandan dan pembangkangan orang per orang dalam pasukan tersebut. Ini adalah kekejaman yang didesain oleh negara Israel.

”Pasukan kami diserang,” kata Letkol Avital Leibovitch, juru bicara militer Israel. Sebuah alasan yang bukan hanya tidak masuk akal, tetapi juga mencederai penalaran dan akal sehat manusia. Aktivis dunia tersebut berada dalam posisi bergerak untuk tujuan kemanusiaan, bukan untuk menabuh genderang perang.

Kapal memang bergerak, tetapi mereka sedang tidur. Bagaimana mungkin mereka berada dalam posisi menyerang Israel. Yang sesungguhnya terjadi, pasukan Israel menggempur mereka dari atas dan menyerang dari bawah laut dengan senjata. Yang berhak mengklaim pembelaan diri justru mereka para peserta misi kemanusiaan itu. Bukan sebaliknya.

Alibi

Sebagaimana biasanya, Israel mahir membangun alibi untuk membenarkan tindakannya. Tidak tertutup kemungkinan, Israel sedang menyelundupkan amunisi dan senjata ke dalam kapal-kapal yang kini dikontrolnya itu. Dengan senjata dan amunisi itu, Israel akan mengatakan: ”Nih, kami menemukan senjata dan amunisi yang mereka akan pakai untuk menyerang kami.”

Israel ingin membenarkan tindakannya dengan alasan self-defense (pembelaan diri) yang dalam perspektif hukum internasional memang dapat dibenarkan. Namun, penggunaan kekerasan dengan dalih pembelaan diri haruslah memenuhi sejumlah persyaratan.

Masalah penggunaan kekerasan untuk pembelaan diri, hukum internasional mengacu pada kasus Amerika Serikat lawan Kanada pada tahun 1837. Kasus yang terkenal dengan nama Caroline Case itu menyangkut sebuah kapal milik Amerika Serikat yang dibakar Inggris di sungai Niagara, antara Kanada dan Amerika Serikat.

Saat itu, sejumlah pemberontak mendeklarasikan berdirinya negara Kanada. Amerika Serikat mendukung para pemberontak itu dan mengirimi mereka uang, makanan, dan amunisi, yang diangkut oleh kapal Caroline. Inggris meradang dan terjadilah peristiwa pembakaran tersebut. Di situ untuk pertama kalinya muncul ajaran yang membenarkan necessary of anticipatory self-defense. Sebuah dogma hukum yang membenarkan penggunaan kekerasan untuk mengantisipasi adanya serangan lawan.

Dalam penyelesaian kasus ini, disebutkan bahwa pembelaan diri dengan kekerasan hanya boleh dilakukan bila ancaman tersebut bersifat mendadak. Pihak yang terancam harus segera mengambil langkah kekerasan untuk membela diri.

Kriteria berikutnya adalah harus ada ancaman kekerasan nyata yang keterlaluan (armed attack occurred yang sudah overwhelmed). Bila ini terpenuhi, kriteria lain muncul lagi, yakni tidak ada pilihan lain selain melakukan kekerasan (leaving no choice of means). Persyaratan terakhir untuk menggunakan kekerasan dengan alasan membela diri adalah bila pintu bernegosiasi tidak ada (no moment for deliberation).

Maka, dalih Israel menyerang para aktivis kemanusiaan tersebut sama sekali tidak memenuhi persyaratan yuridis. Para aktivis tersebut tidak menunjukkan gelagat penyerangan yang membahayakan Israel. Mereka bekerja dalam wilayah niat untuk membantu secara kemanusiaan, sekelompok orang yang dianiaya oleh Israel. Ancaman dan bahayanya di mana? Di sini, lagi-lagi Israel memang menunjukkan tindakan semena-menanya.

Terorisme negara

Amat mengherankan, penilaian kita atas serangan Israel kali ini hanya fokus pada aspek kebrutalan. Dunia seolah enggan melabel Israel sebagai teroris, padahal yang dilakukan adalah state terrorism karena tindakan Israel tersebut merupakan kebijakan negara.

Terrorism adalah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan dengan mengorbankan manusia atau barang, yang menimbulkan rasa takut dan kengerian (Richard English, Terrorism: How To Respond, 2003).

Amerika Serikat dan sejumlah negara besar selalu mengecam kegiatan terorisme yang dilakukan oleh kelompok tertentu, tetapi state terrorism seperti yang dilakukan oleh Israel ini seolah tidak dijadikan agenda.

Belakangan ini, dunia juga mengecam praktik bajak laut yang terjadi di Somalia oleh sekelompok orang. Namun, kebijakan bajak laut yang dilakukan oleh negara Israel terhadap aktivis kemanusiaan ini luput dari pengamatan dunia.

Dengan serangan kali ini— yang mengorbankan relawan kemanusiaan dari sejumlah bangsa dengan latar belakang yang majemuk—Israel hanya memiliki sebuah kategori: tidak berperikemanusiaan, wajib dikecam dan diberi sanksi. Pasalnya, yang dikorbankan adalah warga tak berdosa dari sejumlah negara dan bangsa, maka inilah saatnya dunia secara penuh memberikan sanksi.

Sayang, gerakan global untuk kecaman ini terkesan lamban. Dunia seolah masih berkalkulasi politik tentang untung ruginya mengecam kelakuan Israel. Banyak pemimpin dunia seakan hanya bermain selancar dengan papan semantik: mencari terminologi yang tepat agar di satu sisi bisa memuaskan rakyat masing- masing dan di sisi lain tidak bertabrakan dengan kekuatan lain yang mendikte dunia, yang punya kepentingan untuk tidak memojokkan Israel.

Hamid Awaludin Duta Besar RI untuk Rusia

05
Jun
10

IpTek : Piring Terbang [UFO] di Kendari

Rekaman UFO

Liputan 6

Liputan 6 – Jumat, 4 Juni
Siswa SMP Rekam Benda Diduga UFO

Liputan6.com, Kendari: Sebuah benda misterius yang diduga UFO atau benda terbang tidak dikenal tertangkap kamera telepon genggam seorang pelajar di Kendari, Sulawesi Tenggara. Fahlidar Adi Putra, siswa kelas 9 SMP 9 Kendari mengaku merekam gambar ini kemarin siang sepulang sekolah. Fahlidar semula hanya berniat merekam matahari yang kebetulan sedang tampak ber-cincin atau ber-halo.

Video singkat karya Fahlidar sempat menghebohkan Kendari. Sejumlah warga yang penasaran, Kamis (3/6) datang ke sekolah Fahlidar untuk menyaksikan secara langsung rekaman tersebut. Kini warga menunggu komentar pakar video tentang keaslian rekaman ini.(IAN)

05
Jun
10

Jurnalisme : Pers Sebagai Super Yuris ?

DetikCom, Jumat, 04/06/2010 08:46 WIB
Pers Sebagai Super Yuris?
Bobby R Manalu – suaraPembaca


Jakarta – Raymond Teddy mengajukan gugatan terhadap beberapa media cetak (dan online) yang memberitakan mengenai pemberitaan penggerebekan judi di sebuah hotel di Jakarta sekitar dua tahun yang lalu. Dalam kasus ini polisi telah menetapkan Raymond sebagai tersangka.

Penyebutan nama Raymond oleh para jurnalis dalam pemberitaan inilah yang dijadikan dasar olehnya untuk menuntut ganti rugi hingga puluhan miliar rupiah. Gugatan terhadap banyak media ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Jakarta Pusat, Pengadilan Jakarta Barat, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Majelis hakim telah megetukkan palunya. Secara bulat mereka menolak gugatan pencemaran nama baik terhadap harian Republika dan situs berita online Detik.com. Berdasarkan pemberitaan Majelis hakim yang diketuai Haswandi ini menolak gugatan dengan alasan bahwa pemberitaan yang dilakukan media tersebut bukanlah berita bohong dan sudah memenuhi unsur kebenaran karya jurnalistik karena telah berdasarkan keterangan resmi dari narasumber pihak Polri.

Gugatan perdata terhadap pers sebagai langkah hukum yang diambil oleh Penggugat untuk mempertahankan “kepentingan nama baiknya” –walaupun terasa janggal, namun patutlah diberikan kredit tersendiri. Dikatakan begitu sebab penggugat tidak secara emosional melakukan pelaporan secara pidana sebagaimana yang selalu latah dilakukan dalam banyak kasus yang terkait pers. Upaya mengkriminalisasi pers sampai kapan pun bukanlah merupakan jalan yang baik untuk membentuk pers yang sehat dan berkualitas.

Merujuk pada kasus Castells vs Spain tindak pidana hanya diajukan sebagai jalan untuk memelihara ketertiban masyarakat. Bukan sebagai alat untuk melindungi reputasi walaupun hukum positif kita masih mengakomodir sanksi pidana bagi aksi defamasi.

Paradigma pengajuan gugatan perdata sebagai upaya terakhir yang mengandung unsur paksaan untuk melakukan kontrol terhadap pers menurut penulis tentu dapat dibenarkan. Jadi gugatan perdata bukanlah sesuatu yang “haram” dan serta merta diartikan mengancam kebebasan pers.

Harus dipilah satu per satu dengan jernih. Tanpa bermaksud mendiskreditkan pers mau tidak mau harus kita akui secara general kualitas para jurnalis maupun media cetak kita belumlah seragam. Belum lagi apabila sebuah perusahaan pers didirikan oleh kepentingan kelompok tertentu yang sedikit banyak akan memperngaruhi independensinya dalam mengabarkan suatu berita.

Meskipun demikian bukan berarti gugatan terhadap pers boleh dilakukan secara serampangan. Pers adalah pilar keempat demokrasi yang juga memiliki fungsi kontrol sosial guna melindungi dan menyuarakan kepentingan dan penderitaan rakyat.

Selanjutnya mengingat bahwa persengketaan yang berkaitan dengan pemberitaan pers sangat bersifat spesifik dan berbeda dengan sengketa pada umumnya maka Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Pers yang secara khusus antara lain mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan sengketa yang lahir dari pemberitaan pers. Di samping itu terhadap wartawan juga telah diberlakukan Kode Etik untuk dipatuhi oleh setiap wartawan dalam melaksanakan tugasnya.

Bagi para praktisi hukum, khususnya Hakim, mengingat spesifikasi dalam bidang pers maka perlulah dipahami dalam setiap sengketa yang lahir dari pemberitaan pers seharusnya diadili berdasarkan Undang-Undang Pers yang sengaja dibuat untuk hal tersebut karena Undang-Undang lain, termasuk KUHPerdata ternyata tidak cukup khusus atau spesifik untuk mengatur persengketaan yang lahir dari pemberitaan pers.

Sejak dasawarsa 1980-an setiap pengadilan yang menerima gugatan pencemaran nama oleh pers mengindahkan eksistensi undang-undang pokok pers. Bahkan, menguji kepatuhan pers pada norma dan etika profesional yang tercantum di dalamnya.

Dapat kita baca dalam perkara Djokosoetono lawan Selecta (Putusan MA Reg. No.1265 K/Pdt/1984), dalam perkara Arif lawan Suratkabar Harian Garuda (Putusan MA No.3173K/Pdt/1991), dalam dua (2) perkara TEMPO (Putusan MA No.903K/PDT/2005 dan Putusan MA No.1608 K/PID/2005). Mahkamah tertinggi Indonesia senantiasa merujuk pada Undang-Undang Pokok Pers pendahulu Undang-Undang No 40 Tahun 1999.

Penyimpangan sempat terjadi ketika Majelis hakim Kasasi dalam perkara Times lawan Soeharto. Namun, kemudian putusan tersebut dikoreksi kembali oleh Majelis Peninjauan Kembali.

Selanjutnya untuk menentukan apakah sebuah pemberitaan pers telah dilakukan dengan benar atau tidak maka tolok ukur yang harus dipergunakan adalah apakah pemberitaan tersebut telah memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik yang berlaku atau tidak. Ada pun pengertian mengenai kaidah-kaidah jurnalistik yang dapat dirangkum dari berbagai peraturan, kode etik, sampai dengan putusan pengadilan yang telah melahirkan pedoman atau kaidah jurnalistik antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, Pemberitaan pers harus dilakukan dengan memenuhi batas minimal investigasi reporting; mencari, menemukan, dan menyelidiki sumber berita dan melakukan konfirmasi dari berbagai pihak yang relevan dan berkompeten.

Kedua, Pemberitaan pers harus menyajikan berita secara berimbang (cover both side) dan adil serta mengutamakan kecermatan serta tidak mencampurkan antara fakta dan opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan harus disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya.

Ketiga, pers memiliki fungsi kontrol sosial untuk melindungi dan menyuarakan kepentingan dan penderitaan rakyat. Oleh karena itu pers tidak hanya sekedar menyampaikan hal-hal yang baik saja, tetapi berfungsi mengadakan koreksi dan kritik melalui pemberitaan.

Keempat, hak jawab wajib atau harus terlebih dahulu digunakan oleh setiap orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh pemberitaan pers sebelum permasalahan tersebut digugat di pengadilan atau dilaporkan ke kepolisian. Apabila Penggugat merasa pemberitaan itu tidak benar terbuka lebar-lebar untuk mempergunakan hak jawab. Dengan mekanisme tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan proteksi terhadap kepentingan kemerdekaan pers di satu sisi dengan kepentingan individu dan kepentingan publik di sisi lain secara seimbang.

Kelima, pemberitaan pers pada hakikatnya merupakan suatu kebenaran yang elusive karena apa yang hendak diulas dan diberitakan pers tidak harus kebenaran yang bersifat absolut. Mengutip pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam perkara Garuda dalam Putusan Nomor Reg.No.3172K/Pdt/1991, tanggal 28 April 1993 dituturkan dengan sangat baik bahwa suatu berita yang dicari dan ditemukan untuk diberitakan sukar dipegang kebenarannya. Jika kebenaran absolut yang boleh diberitakan berarti sejak semula kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab sudah mati sebelum lahir. Lagi pula tidak mungkin dijumpai kebenaran absolut.

Oleh karena itu sepanjang pemberitaan pers tidak melanggar pedoman atau kaidah pers sebagaimana diuraikan di atas maka tidak dapat dikatakan bahwa pemberitaan tersebut berpretensi melakukan pencemaran. Ukuran yang harus dipakai untuk menilai obyektifitas dari sebuah pemberitaan pers seharusnya didasarkan pada pedoman atau kaidah jurnalistik sebagaimana dikemukakan di atas.

Sehubungan dengan itu perlu ditegaskan bahwa sepanjang sebuah pemberitaan pers telah sesuai dengan pedoman atau kaidah jurnalistik tersebut di atas maka dengan sendirinya atau secara mutatis mutandis pemberitaan tersebut tidak melanggar azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati dalam pergaulan masyarakat.

Dengan demikian apabila setidaknya kelima pedoman tersebut telah dipenuhi oleh pers berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang muncul di persidangan maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili gugatan Teddy tersebut patutlah dipuji, berkualitas, setara dengan yurisprudensi MA yang telah menjadi landmark.

Bobby R Manalu
The Energy, 9th Floor
Jl Jenderal Sudirman Jakarta
bob_lawyer03@yahoo.com
08174128116

(msh/msh)

Baca juga :

Berita Lain

05
Jun
10

Kenegarawanan : Obama Jadwal Ulang Ke Jakarta Nopember 2010

JAKARTA 4 JUNI 2010

Mr.Barack Obama ke Jakarta November 2010

Presiden AS Barack Obama

(KompasianaBaru- Jakarta) Mr. Barack Obama menurut rencana untuk mengunjungi Indonesia dan Australia selama satu minggu, dengan pemberhentian di Guam, dengan jadwal keberangkatan dari Amerika pada tanggal 13 Juni 2010.


Juru Bicara Gedung Putih Robert Gibbs menyampaikan  dalam pernyataannya sesaat setelah tengah malam bahwa, “Obama sendiri telah menginformasikan pemimpin kedua negara melalui telepon Kamis malam waktu setempat, sambil menyatakan “penyesalannya yang dalam” dan berjanji untuk segera menjadwalkan kembali rencana kunjungan tersebut.” Lebih lanjut dikatakan,” Obama memutuskan untuk tidak meninggalkan Amerika untuk “menangani isu-isu penting, salah satunya adalah tumpahan minyak.”


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden AS Barack Obama. Dalam percakapan telepon itu Obama menyatakan menunda kedatangannya ke Indonesia, yang seharusnya dilakukan pada pekan kedua Juni ini. Juru Bicara Presiden, Dino Patti Djalal mengatakan hal ini dalam keterangan pers, usai salat Jumat, di Kantor Presiden.


“Dalam hubungan telepon berdurasi 10 menit tersebut, Presiden Obama menyampaikan penundaannya tersebut,” kata Dino. “Beliau memulai dengan mengucapkan selamat pagi dalam bahasa Indonesia kepada Presiden SBY, setelah itu membahas sedikit mengenai hubungan bilateral. Kemudian beliau masuk kepada inti pembicaraannya, yaitu meminta maaf kepada Presiden SBY karena terpaksa menunda sementara kunjungannya ke Indonesia dan Australia yang direncanakan pada bulan Juni 2010 ini,” ujar Dino


Kedua pemimpin bersepakat untuk mencari tanggal yang tepat bagi kunjungan Obama ke Indonesia. Mungkin pada November atau sebelumnya, masih akan dirundingkan oleh pejabat kedua negara. “Presiden SBY dan Presiden Barack Obama juga sepakat akan mengadakan pertemuan bilateral di sela-sela KTT G-20 Toronto, Kanada, pada akhir bulan ini,” ujar Dino.

Obama memutuskan untuk tidak meninggalkan Amerika untuk “menangani isu-isu penting, salah satunya adalah tumpahan minyak.” Obama sempat berencana berangkat ke Indonesia di bulan Maret, dan setelah berencana memperpendek waktu kunjungan, ia kemudian membatalkan kunjungan itu untuk mendorong lolosnya RUU Reformasi Layanan Kesehatan yang menjadi salah satu agenda domestik utamanya. Kongres kemudian meloloskan RUU tersebut.


Pasca aksi kekerasan yang di lakukan Israel terhadap aktifis kemanusiaan, di Jakarta ramai aksi-aksi menentang Israel dan demo besar-besaran terhadap Kedutaan besar Amerika serikat. Pemerintah Indonesia mengutuk penyergapan dan aksi kekerasan Israel terhadap Kapal Mavi Marmara  yang membawa misi bantuan kemanusiaan internasional ke Jalur Gaza, Palestina, pada tanggal 31 Mei 2010 yang dikabarkan telah menimbulkan sejumlah korban jiwa dan cedera.



Blokade Israel terhadap jalur Gaza secara sepihak sejak Januari 2009 telah melanggar hukum internasional dan telah menciptakan penderitaan yang sangat mendalam dikalangan rakyat Palestina yang tidak berdosa.


Menurut rencana 4 relawan kemanusiaan asal Indonesia dari dompet dhuafa Republika akan berangkat ke Gaza melalui Mesir dalam minggu-minggu ini dan akan membawa uang sebanyak Rp 10 Milyar bagi bantuan kemanusian di Palestina.


Kabar terakhir, katanya sih nunggu “aman-aman” di Jakarta, jangan demo ya… ntar Mr. Presiden Barack Obama ngak pulang-pulang lihat kampungnya di Menteng – Jakarta.

WASSALAM

RACHMAD YULIADI NASIR

INDEPENDENT
PEMERHATI PUBLIC & MEDIA
rbacakoran at yahoo dot com

http://www.kompasia na.com/rachmadba cakoran

http://www.kompasia nanews.blogspot. com
Baca juga http://www.walikota sabang.blogspot. com

http://www.facebook .com/group. php?gid=36487387 5496
(Grup:RACHMAD YULIADI NASIR)

http://www.facebook .com/group. php?gid=23851085 0931
(Grup:Gerakan Facebooker 1.000.000 Orang Visit Kilometer Nol Sabang Aceh).

http://www.facebook .com/group. php?gid=21088665 0676
(GERAKAN FACEBOOKERS BERANTAS KORUPSI TANGKAP DAN ADILI PARA KORUPTOR)

04
Jun
10

Bencana MiGas : Tumpahan Minyak Lepas Pantai Louisiana, Teluk Meksiko

AP PHOTO/DAVE MARTIN
Mary Smith dari Theodore, Alabama, mengawasi dua cucunya saat sejumlah pekerja melakukan pembersihan di sepanjang pantai Pulau Dauphin, Alabama, Rabu ( 2/ 6). Pencemaran minyak telah menyebar hingga lepas pantai Alabama, AS.

TUMPAHAN MINYAK
Obama Mungkin Batal Lagi ke Indonesia

Jumat, 4 Juni 2010 | 05:04 WIB

Washington, Rabu – Presiden Amerika Serikat Barack Obama mungkin batal lagi mengunjungi Indonesia. Kali ini perhatiannya tersita oleh kasus pencemaran laut di lepas pantai Louisiana akibat tumpahan minyak di Teluk Meksiko, AS. Hingga memasuki hari ke-45, Rabu (3/6), semburan minyak dari sumur Deepwater Horizon, Teluk Meksiko, bukannya berkurang, tetapi semakin tak terkendali.

Gedung Putih mengatakan, lawatan Obama ke Indonesia dan Australia masih terjadwal sesuai rencana. Namun, kasus tumpahan minyak di laut lepas di pantai Negara Bagian Louisiana memunculkan spekulasi lain. Obama mungkin saja menunda lagi lawatannya ke Indonesia dan Australia pada bulan Juni ini.

Obama sedianya mengunjungi Jakarta—tempat dia menetap selama empat tahun pada masa kecilnya—dan juga Canberra serta Sydney, Australia, pada Maret 2010. Dia menunda lawatan ketika itu guna mendorong reformasi soal layanan kesehatan di parlemen dan akhirnya sukses.

Lawatan Obama yang tertunda itu sudah terjadwal lagi medio Juni. Meski demikian, kali ini Gedung Putih dihadapkan berbagai pertanyaan tentang apakah Obama lebih memilih pergi atau tinggal untuk menangani dampak tumpahan minyak. Hal ini dinilai sebagai bencana lingkungan terburuk dalam sejarah AS.

Para penasihat politik Obama menegaskan, masalahnya pamor bisa saja menjadi buruk bagi Presiden jika melakukan perjalanan ke luar negeri saat krisis lingkungan di Teluk Meksiko belum pulih. Wakil juru bicaranya, Bill Burton, mengatakan, kunjungan Obama masih terjadwal, tetapi tampaknya akan ada beberapa diskusi yang mungkin menyarankan agar lawatan dibatalkan.

”Baiklah, pasti ada banyak alasan untuk melakukan perjalanan,” kata Burton di dalam pesawat Air Force One tatkala Obama menyampaikan pidato tentang perekonomian di Pittsburgh, AS. Dia menambahkan, ”Terlepas dari semua diskusi yang mungkin sudah dilakukan mengenai itu (penundaan), tetapi perjalanan masih terjadwal.”

Sampai Rabu, Gedung Putih belum merilis jadwal pasti lawatan. Keputusan membatalkan perjalanan, Maret lalu, memperlambat perjuangan Obama meningkatkan keterlibatan AS dengan wilayah Asia Pasifik.

Penundaan itu menunjukkan betapa urusan politik domestik kadang-kadang dapat menghambat keterlibatan global dari Presiden AS. Ini khususnya terjadi selama semester pertama ketika porsi urusan politik sangat tinggi. Obama telah membatalkan jamuan malam kenegaraannya Maret lalu di Indonesia.

BP masih gagal

Kebocoran sumur minyak bawah laut di kilang Deepwater Horizon dari hari ke hari tak juga berhasil dikendalikan meski berbagai upaya sudah dilakukan. Semburan minyak mentah dari sumur yang bocor semakin liar. Minyak yang tersembur pun semakin pekat. Wilayah yang terkena tumpahan minyak membuat nelayan terpuruk.

Dilaporkan, lebih dari sepertiga perairan teluk tertutup untuk nelayan serta usaha penangkapan hasil-hasil laut. Perairan ini menghasilkan sedikitnya satu miliar pon udang dan kerang. (AFP/AP/REUTERS/CAL)

03
Jun
10

PEPORA : Hari Lingkungan Sedunia 2010 [5 Juni 2010]

Suara Pembaruan

2010-06-03Menyongsong Hari Lingkungan Sedunia 2010

Oleh : Atmonobudi Soebagio

Hari Lingkungan Sedunia 2010, atau lebih dikenal dengan WED 2010, akan diperingati tanggal 5 Juni 2010. Penetapan hari lingkungan hidup sedunia ini tidak terlepas dari peranan United Nations Environment Programmed (UNEP) yang menjadi pembawa suara masalah lingkungan di PBB. Dipilih tanggal 5 Juni adalah untuk mengenang Conference on the Human Environment yang pertama, pada tanggal 5-16 Juni 1973.
UNEP telah menetapkan negara Rwanda sebagai tuan rumah penyelenggara WED 2010. Rwanda dipilih sebagai tuan rumah oleh UNEP sekurang-kurangnya karena dua alasan. Pertama, Rwanda dipilih sebagai respon dunia atas komitmen negara tersebut terhadap lingkungan dan yang berhubungan dengan keberlanjutan. Kedua, perayaan tahun ini dikaitkan dengan perayaan tahunan Kwita Izina di Rwanda, yang berarti memberikan nama bagi bayi-bayi gorilla yang lahir. Ini adalah sebuah tradisi unik dalam upaya menggugah rakyat Rwanda agar peduli terhadap gorilla gunung yang terancam punah, dan berlangsung setiap tahun sejak tahun 2005. Dengan demikian, Rwanda akan menjadi negara tuan rumah dari World Environment Day 2010 yang bertema: “Many Species, One Planet, One Future”.
Bagi Indonesia, yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan ribuan spesies fauna dan floranya yang unik, memiliki alasan yang sama kuatnya untuk memperingati hari lingkungan sedunia 2010 tersebut. Negara kita memiliki beberapa jenis hewan yang terancam punah oleh rendahnya kesadaran pimpinan daerah dan masyarakat di mana habitat hewan itu berada. Kita memiliki komodo — yang mendapat julukan the giant lizard serta pernah difilmkan dengan judul the living dragon — yang kini terancam punah karena rusaknya habitat mereka.
Alangkah membanggakannya apabila hari lingkungan sedunia tahun ini juga merupakan hari pencanangan kembali tekad dan komitmen para pimpinan, baik di pusat maupun di daerah, serta seluruh rakyat untuk mengakhiri semua ketidakpeduliannya selama ini dan kembali menjadi bangsa yang sangat peduli terhadap lingkungan.

Pemanasan global
Penemuan mesin uap oleh Thomas Savery tahun 1698 merupakan dimulainya revolusi industri yang dianggap sebagai pemicu terjadinya pemanasan global. Konsentrasi gas CO2 ketika itu masih berkisar 290 parts per million (ppm) dan belakangan ini telah mencapai 350 ppm. Konsentrasi tersebut akan semakin tinggi lagi apabila laju emisi gas CO2 tidak ditekan serta mempertahankan gaya hidup yang boros energi.
Mengembalikan tekad untuk menurunkan konsentrasi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Kita juga harus memahami betul tentang akibat dari tidak dilaksanakannya tekad tersebut, serta akibat dari tekad yang dilaksanakan dengan setengah hati. Kita juga harus tahu tentang hal-hal lain apa saja yang harus dilakukan. Pemerintah telah meratifikasi Protokol Kyoto, berarti telah menyatakan tekad untuk secara bersama menekan emisi gas karbon dioksida (CO2) dan gas-gas rumah kaca (GRK) lainnya agar tidak melonjak konsentrasinya di atmosfir. Salah satu (GRK) yang bersifat alami adalah gas metana (CH4). Gas ini mempunyai daya serap energi panas 23 kali lebih besar dari gas CO2. Gas metana terbentuk sebagai produk dari proses pembusukan sampah organik. Jadi, akan sia-sia pencanangan gerakan menanam sejuta pohon, maupun semboyan satu orang satu pohon yang dicanangkan Gubernur Jawa Tengah, apabila kita membiarkan sampah organik tersebut berserakan di tempat terbuka hingga membusuk.
Kelestarian alam tidak mungkin terjaga secara berkelanjutan ketika sebuah generasi umat manusia mengeksploitasi sumber daya alam dan mineralnya secara besar-besaran sehingga merusak lingkungan. Kelestarian flora dan fauna tidak mungkin terjaga ketika hutan alami yang menjadi habitat dari ribuan spesies flora dan fauna berubah menjadi jutaan hektar tanaman monokultur demi keuntungan segelintir orang saja. Ini berarti bahwa setiap pembangunan yang dilakukan oleh sebuah generasi tidak boleh menjadi masalah bagi generasi mendatang dalam melaksanakan pembangunan mereka. World Commission on Environment and Development (WCED), dalam laporannya yang dikenal dengan Brundtland Report, mendefinisikan pembangunan berkelanjutan yaitu:
“development that meets the needs of the present without compromising the ability of future to meet their own needs”.
Penulis merasa terganggu dengan kata without compromising yang tertulis dalam definisi tersebut. Penulis menduga bahwa lahirnya definisi tersebut tidak lepas dari dominasi pemikiran para pakar anggota komisi yang berasal dari negara-negara maju. Definisi ini kurang pas jika dijadikan referensi oleh negara-negara berkembang yang masih bergulat dalam mengentaskan kemiskinan dan memajukan pendidikan rakyatnya, termasuk Indonesia. Mengapa demikian? Jika definisi tersebut diaplikasikan dalam konteks memenuhi kebutuhan energi sebuah negara, maka kebijakan pemerintah dalam mengeksplorasi minyak bumi dan batubara sebanyak-banyaknya tidak dapat disalahkan. Definisi tersebut seakan-akan mengisyaratkan bahwa biarlah generasi mendatang menggunakan caranya sendiri dalam memenuhi kebutuhan energinya. Oleh karenanya, definisi pembangunan berkelanjutan harus dipahami tanpa mengabaikan etika dan budaya bangsa, khususnya demi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara secara berkelanjutan.

Program “Three in One”
Tantangan di hadapan kita saat ini adalah mengembalikan konsentrasi GRK sekurang-kurangnya 5% dari konsentrasi tahun 1990 dan tercapai sebelum tahun 2012. Caranya adalah dengan menahan kenaikan konsentrasi gas karbon dioksida di atmosfir serta memperbaiki lingkungan yang rusak akibat salah kebijakan. Namun, kita juga dihadapkan pada penyediaan energi secara jangka panjang dan berkelanjutan. Ini berarti penggunaan batubara dan minyak bumi harus diakhiri karena terbukti sebagai penyebab utama emisi karbon dan pemanasan global. Energi yang paling ideal adalah energi listrik karena di samping bersih, juga dapat dikonversikan dari dan ke bentuk energi lainnya. Jadi, ada 3 program yang perlu dilaksanakan secara simultan yaitu: (a) melakukan kebijakan yang bermuara pada pengurangan emisi karbon, (b) mengakhiri penggunaan batubara dan minyak bumi, dan beralih ke energi alternatif yang murah dan terbarukan, serta (c) menempatkan energi listrik sebagai energi utama penggerak roda ekonomi menuju masyarakat yang sejahtera.
Pembangkitan listrik berbasis energi terbarukan akan lebih menguntungkan daripada pembangkit listrik konvensional, apabila biaya eksternal dimasukkan ke dalam perhitungan biaya operasional pembangkit listrik. Biaya eksternal tersebut antara lain adalah: (a) biaya pengoperasian instalasi penangkap gas karbon dan penyimpanannya; (b) pengenaan pajak emisi karbon pada industri, kendaraan bermotor, dan pembangkitan listrik penyebab emisi karbon; serta (c) biaya pengawasan dan pemeliharaan reaktor PLTN pasca operasi yang sangat mahal dan berlangsung puluhan tahun. Penerapan pajak emisi karbon akan mendorong sektor industri dan pembangkitan listrik beralih ke pemanfaatan energi terbarukan. Sudah barang tentu program three in one ini harus berlandaskan pada perencanaan pembangunan yang terpadu, ramah lingkungan, dan berkelan- jutan.

Penulis adalah Guru Besar Energi Listrik dan Terbarukan FT UKI




Blog Stats

  • 2,097,364 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 113 other followers