Archive for May, 2010



28
May
10

Politik : Koalisi Politisi dan Pengusaha ?

Anas Bos Demokrat, Koruptor Bahagia?

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 27/05/2010 | 19:16 WIB Anas Bos Demokrat, Koruptor Bahagia?Anas Bos Demokrat, Koruptor Bahagia?

Salah satu Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum telah menjadi ketua umum Partai Demokrat. Mantan anggota KPU ini mengalahkan pesaingnya di Kongres II Partai Demokrat, minggu ke-4 Juni lalu, yaitu Andi Malarangeng dan Marzukui Alie.  Namun, ada isu bahwa di belakang ‘pendanaan’ menangnya Anas ini ada konglomerat Arta Graha Tomy Winata, sehingga bisa unggul menaklukkan perolehan suara lawan tandingnya. Meski masih perlu dibuktikan kebenarannya, namun gosip tersebut sempat beredar. Isu sebelumnya adalah dugaan keterlibatan Anas dalam kasus suap/korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Isu ini sempat muncul saat Anas mendeklarasikan diri menjadi calon ketua umum Partai Demokrat bulan lalu di Hotel Sultan Jakarta.

Acara deklarasi Anas Urbaningrum tersebut dilaksanakan di Hotel Sultan yang mewah dan berbintang lima di Jakartas, menurut sekretaris tim sukses Anas, Angelina Sondakh, sudah 359 orang check-in di Hotel Sultan untuk menyongsong malam acara deklarasi Anas pada medio April lalu (Koran Tempo, 15/4). Sungguh suatu “lompatan besar” bagi seorang Anas Urbaningrum bisa mendeklarasikan pencalonannya di hotel super mewah.

Anda bisa mengkalkulasikan sendiri harga kamar standar Hotel Sultan untuk minimal 2 malam (menurut web site hotel sultan hari ini room rate rata-rata mulai dari US$ 100 per malam), belum lagi biaya untuk penyelenggaraan, konsolodasi, mobilisasi dan mendatangkan artis. Kontras sekali dengan 8 tahun yang lalu, dimana Anas “hanya” seorang anggota KPU Pusat dan baru mentas jadi celeb politik Indonesia. Kalau kata Tukul Arwana masih ‘katro‘.

Seperti opini yang ditulis oleh Ferly Norman dalam situs Kompasiana, 15 April 2010, ia mengurai tentang dugaan keterlibatan Anas Urbaningrum dalam kasus suap saat menjadi anggota KPU. Tepatnya tanggal 8 Juni 2005, Anas didampingi oleh Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti dan Anggota KPU lainnya Valina Sinka Subekti, mengadakan jumpa pers pengunduran dirinya sebagai anggota KPU. Disebabkan hengkangnya ia ke Partai Demokrat sebagai Ketua Bidang Politik. Padahal KPU Pusat saat itu ditengah sorotan publik akibat gratifikasi dan tertangkap basahnya Mulyana W Kusumah oleh KPK ketika akan menyuap auditor BPK Khairiansyah Salman.

Sungguh tindakan “penyelematan diri” yang gemilang dan timing yang tepat saat itu. Terbukti pamor Anis makin mencorang setelah itu, sedangkan kemudian beberapa Anggota KPU masuk bui dan yang lainnya pamornya telah tenggelam di hiruk pikuk dunia politik Indonesia. Jadi jangan heran, Bung Anas membayar penyelamatan tersebut dengan retorika yang apik (kadang-kadang tidak nyambung) dan membela habis-habisan kebijakan pemerintah ketika PD dirundung malang akibat gempuran kaus pat-gulipat Bank Century.

Untuk menyegarkan ingatan pembaca maka penulis merangkum beberapa kesaksian seputar kasus KPU saat itu. KPU ketika itu menerima gratifikasi (kick back) dari 11 rekanan KPU sebesar Rp 20 miliar. Kemudian berdasarkan saksi-saksi di persidangan terungkap fakta sbb:

1. Kesaksian Mulyana W Kusumah, anggota KPU Pusat

•    Tertangkap basah oleh pegawai KPK ketika menyuap ketua sub tim investigasi BPK sebesar Rp 100 juta.
•    “Saya memang mengirim pesan pendek kepada Anas Urbaningrum, yang isinya meminta bantuan menggenapi uang Rp 300 juta untuk auditor BPK”. “Dalam jawabannya, Anas berjanji akan membicarakan permintaan tersebut dengan ketua KPU”. Tetapi Hakim Tipikor kala itu tidak mendalami kesaksian ini. Sehingga Anas “lepas” dari jeratan KPK saat itu.

2. Hamdani Amin, Mantan Kabiro Keuangan KPU Pusat

•    Semua anggota KPU mengetahui dana taktis yang berasal dari rekanan KPU senilai total Rp 20 miliar. Juga mereka (anggota KPU) telah menerima dana tersebut , mulai dari pimpinan sampai pegawai harian di lingkungan KPU (detik.com, 8/6/2005).
•    Menurut Hamdani, setiap anggota KPU menerima US$ 105 ribu (hampir Rp 1 miliar), Ketua dan Wakil Ketua KPU tentu saja lebih besar.
•    Saya mencatat semua pengeluaran dan peruntukan dari dana taktis tersebut secara detail.

3. Hasil Audit BPK terhadap KPU Pusat

•    BPK menemukan 33 indikasi penyimpangan senilai lebih dari Rp 179,444 miliar dalam pengadaan barang dan jasa Pemilu 2004 oleh KPU.
•    Semua penyimpangan tsb terdiri dari 4 bagian: Kekurangan penerimaan pajak dan keterlambatan pajakkepada rekanan, indikasi kerugian negara, dan pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain tidak dilampiri dokumen. Bagian keempat adalah pemborosan keungan negara termasuk adanya mark-up dalam pengadaan barang dan jasa.

Akibatnya kasus ini, Ketua KPU beserta 3 orang lainnya masuk bui. Dan lima orang anggota KPU lainnya (termasuk Anas) lepas dari jeratan hukum.

Sekarang dengan “beban sejarah” seperti itu Saudara Anas berani mencalonkan dirinya menjadi Ketua Umum Demokrat. Entah siapa yang mengelus-elus Anas sehingga maju mencalokan diri. Karena untuk menjadi Ketua Umum Partai di Indonesia, tidak hanya dibutuhkan kehebatan tetapi juga punya  “gizi” yang gemuk.

Nampaknya, dengan masa lalu Anas di KPU dulu, akan menjadikannya “tawanan” di mata beberapa oportunis dan para koruptor kakap di Indonesia. Jika ia berani melibas para mafia hukum tersebut maka pasti menimbulkan perlawanan yang kuat dari para koruptor tersebut. Kasus KPU Pusat tahun 2005 akan menjadi sasaran tembak sekaligus alat “gertak” dari sang koruptor.

Sekarang timbul pertanyaannya, apakah Anas sudah lupa dengan masalah di atas? apa karena ia dalam eforia kemenangan Pilleg dan Pilpres PD dan “diselamatkan” oleh PD sehingga ia merasa PD (Percaya Diri)? Itulah yang harus dihitung-hitung olehnya. Jangan-jangan menjadi ketua Umum PD membuat dia dibui di masa depan. Seperti slogan orang Medan, Ini Medan Bung! tetapi untuk Anas berubah menjadi: “Ini politik (yang kejam) Bung”! Itulah sebabnya, tulisan ini diberi judul: “Anas Bos Demokrat, Koruptor Bahagia”. (*/Ferly Norman/Kompasiana)

Apa Bedanya Setgab dan Sekber Golkar?
lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 26/05/2010 | 23:14 WIB

Apa Bedanya Setgab dan Sekber Golkar?
OLEH: ARIEF TURATNO

BILA kita cermati pendirian Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Politik Koalisi Pemerintah yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical), mengingatkan kita kepada masa lalu, ketika sebelum meletus peristiwa G30S/PKI. Waktu itu kaum nasionalis yang merasa risi terhadap geliat PKI yang dianggap mulai merusak tatanan pemerintahan membentuk Sekretaris Bersama (Sekber) Kekaryaan yang kemudian berubah menjadi Sekber Golkar. Diawalnya, Sekber Golkar bukanlah partai politik, tetapi organisasi yang dibentuk untuk membendung pengaruh komunis. Namun, setelah pecah peristiwa G30S/PKI, Sekber Golkar berubah menjadi Partai Politik yang dalam perkembangan berikutnya jadi Golongan Karya (Golkar).

Karena sebagian unsur-unsur yang terlibat pembentukan Sekber Golkar di masa lalu hampir sama dengan kondisi saat pembentukan Setgab Partai Politik Koalisi Pemerintah. Maka ada yang mengidentikkan antara Sekber Golkar dan Setgab kali ini serupa, tetapi tidak sama. Serupa di sini karena sama-sama memiliki tujuan politik untuk memenangkan Pemilu 2014 nanti. Bedanya, situasinya sekarang tidak sama dengan dulu. Isu yang ada saat ini bukan lagi soal bahaya komunis, tetapi bahaya teroris. Pertanyaan dan persoalannya adalah apakah mungkin Setgab Partai Politik Koalisi Pemerintah akan sejalan dengan Sekber Golkar di masa lalu? Inilah yang menurut banyak pengamat tidak mungkin sama. Jika yang dimaksud dalam Setgab itu hanya dua partai, yakni Partai Golkar dan Partai Demokrat, mungkin saja asumsi tadi benar.

Namun kita harus ingat, bahwa sampai saat ini ada sedikitnya enam partai politik yang menjadi mitra atau koalisi pemerintah. Selain Partai Demokrat dan Partai Golkar, disana masih ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Keempat partai tersebut, memang hanya dua partai yang berazaskan Islam, yakni PKS dan PPP. Namun meskipun PAN dan PKB bukanlah partai politik yang berbasiskan Islam. Tetapi jangan lupa, bahwa PAN didirikan komunitas Muhammadiyah, dan PKB didirikan komunitas Nahdlatul Ulama (NU). Yang satu didirikan oleh Amien Rais, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, dan satunya lagi didirikan KH Abdurahman Wahid (Gus Dur), mantan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) NU. Dan kedua organisasi Muhammadiyah dan NU adalah dua organisasi Islam terbesar di Indonesia saat ini.

Karena itu, meskipun PAN dan PKB tidak berazaskan Islam, tetap saja corak ke-Islaman kedua partai politik itu sangat kental. Nah, bila yang dimaksud Setgab Partai Politik Koalisi Pemerintah adalah yang keempat partai ini pula. Maka nampaknya akan sangat sulit untuk mencari format yang ideal demi mewujudkan Setgab tadi menjadi sebuah partai politik besar. Mengapa? Karena banyaknya perbedaan, banyaknya ketidaksamaan, dan inilah yang bakal menjadi persoalan di dalam maupun di luar. Situasi ini yang membedakan antara Setgab sekarang dengan Sekber Golkar di masa lalu. Meskipun format pembentukannya hampir mirip, tetapi para komponen yang bergabung di dalamnya tidak sama. Ini akan berbeda, bilamana keempat partai tadi keluar, digantikan dengan tiga partai atau dua partai yang di luar, yakni Partai Gerindra dan Partai Hanura, atau pun PDIP. Mungkinkah? Inilah yang sebenarnya pernah dicoba dan digagas SBY, namun nampaknya upaya itu untuk sekarang masih belum mungkin. Sebab masih banyaknya perbedaan di antara mereka. (*)

Ada Cukong Bisnis di Belakang SBY dan Ical?

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 27/05/2010 | 20:03 WIB Ada Cukong Bisnis di Belakang SBY dan Ical?

Jakarta – Menjadi penguasa di sebuah negeri nampaknya harus bisa bersikap tegas terutama dalam menghadapi para pengusaha raksasa apalagi mereka yang datang dari luar. Sebab, kerapkali berbagai macam kebijakan hanyalah berupa negosiasi penguasa demi kepentingan-kepentingan modal semata. Hal tersebut juga berlaku bagi Presiden SBY juga pentolan Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Siapakah di belakang mereka?

Budayawan Radar Panca Dahana menyatakan bahwa sebenarnya kekisruhan politik yang selama ini terjadi di Indonesia tidak bisa terlepas dari permainan sekelompok bisnis raksasa. Ia menduga ada beberapa kelompok elit bisnis yang berada di belakang SBY dan Ical.

“Untuk mensejahterakan sebuah masyarakat dan menciptakan stabilitas ekonomi, nampaknya SBY pun tidak bisa mengelak dari negosiasi-negosiasi dengan para pebisnis besar,” ujarnya saat sarasehan di Gedung Jakarta Media Center (JMC), Kamis (27 Mei 2010).

Menurutnya, SBY tidak bisa mengelak karena para pebisnis besar tersebut dapat menciptakan situasi ekonomi Indonesia lemah atau kuat. Mereka juga dapat mengguncang rupiah bahkan sampai Rp 15.000 atau Rp 20.000 per dolar.

“Kekuatan bisnis raksasa tersebut dapat mengguncang rupiah bahkan sampai Rp. 15.000. sebab itu mau tidak mau SBY nampaknya mesti bernegosiasi dengan para pebisnis tersebut,” tambahnya

Sebab itu, apa yang terjadi dalam kekisruhan politis saat ini, juga apa yang menimpa Sri Mulyani dan bersatunya SBY dan Ical sebenarnya bisa dibaca sebagai bersatunya kekuatan bisnis di belakang kedua orang tersebut.

Masalahnya adalah apakah SBY bernegosiasi secara win-win solution atau hanya menggadaikan kekayaan Indonesia kepada kerajaan bisnis tersebut tanpa mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat miskin.

Koordinator Group Diskusi Aktivis 77/78 Muhammad Hatta Taliwang menyatakan bahwa apa yang terjadi pada Indonesia saat ini sangat menyedihkan, terutama berkenaan dengan aset-aset dan kekayaan Indonesia. “Berbagai macam sektor kekayan Indonesia seperti pertambangan habis dikuras oleh pebisnis besar tanpa mendatangkan keuntungan yang berarti bagi masyarakat Indonesia terutama masyarakat bawah,” tegas mantan anggota DPR RI dari PAN ini.

Belum lagi ditambah dengan besarnya jumlah hutang Indonesia. Terutama, lanjut dia, hutang-hutang yang bersifat politis. Hatta mengungkapkan, era pemerintahan Presiden SBY menghutang untuk biaya BLT, PNPM Mandiri yang diduga hanya untuk menaikkan popularitas SBY sebelum Pilpres 2009 lalu.

“SBY seperti menggadaikan negeri ini ke orang asing. Ia banyak berhutang untuk sesuatu yang bersifat politis seperti BLT dan PNPM Mandiri menjelang Pilpres. Sangat menyedihkan,” ujar anggota Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini. (boy)

Kasus Pajak, Putusan MA Diintervensi Setgab?

lokasi: Home / Berita / FOKUS / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 27/05/2010 | 21:20 WIB Kasus Pajak, Putusan MA Diintervensi Setgab?

Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari dari Fraksi PDIP, menduga kemenangan PT Kaltim Prima Coal (KPC) dalam sengketa pajak senilai Rp 1,5 T dengan Ditjen Pajak di Mahkamah Agung (MA) tidak lepas dari keberadaan Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi. Apalagi, pengadilan pajak selama ini memang dikenal rawan intervensi.

“Saya tidak menyalahkan kalau orang mencurigai ada intervensi dari Setgab. Belum ada Setgab pun tingkat kepercayaan publik rendah terhadap pengadilan pajak, apalagi ada Setgab, malah makin buruk. Sebelum ada Setgab pengadilan ini yang paling korup kok,” kata Eva saat dihubungi, Kamis (27/5/2010).

Putusan MA yang menolak permohonan peninjauan kembali (PK) Ditjen Pajak, kata Eva, juga menunjukkan lembaga tertinggi peradilan itu tidak menghormati nota kesepahaman (MoU) yang sudah dibuat Kementerian Keuangan, Komisi Yudisial dan MA sendiri. MoU itu beirisi komitmen tiga lembaga untuk membenahi pengadilan pajak. “Belum ada pembenahan fundamental, malah ada putusan itu,” keluh politisi PDIP ini.

Eva menjelaskan sebanyak 85 persen kasus sengketa pajak di pengadilan pajak dimenangkan oleh perusahaan. Oleh karenanya, putusan itu juga menunjukkan tidak adanya political will MA untuk menyelamatkan uang negara. “Tidak ada political will menyelamatkan negara dari kerugian bertubi-tubi,” ungkapnya.

Terkait hal ini, Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, telah membantah adanya intervensi politik dalam kasus hukum perusahaan grup Bakrie ini. “Itu tidak ada hubungannya dengan Setgab. Jadi tidak ada intervensi apa pun,” kata Priyo kemarin. (*/dtc/jpc)

27
May
10

PEPORA : Perusahaan Asing Diminta Lakukan Politik Etis

Kamis, 27/05/2010 19:15 WIB
Perusahaan Asing Diminta Lakukan Politik Etis Seperti Zaman Belanda
Elvan Dany Sutrisno – detikNews


Jakarta – Banyaknya kekayaan alam Indonesia yang telah dieksploitasi oleh perusahaan tambang asing seperti PT Freeport, Newmont, INCO dan lainnya harus dibarengi dengan politik balas budi atau politik etis (Etische Politiek) oleh mereka kepada rakyat dan bangsa ini.

Komisi VII DPR meminta perusahaan-perusahaan itu lebih menunjukkan empati dan simpatinya kepada rakyat dan bangsa ini dalam bentuk penerapan politik etis seperti yang pernah dilakukan pada zaman penjajahan Belanda dulu.

“Perusahaan asing seperti Freeport, Newmont dan INCO sudah selayaknya melakukan politik ethics. Kalau dulu VOC saja bersedia melakukan politik etis, harusnya perusahaan-perusahaan asing juga bisa melakukan,” kata anggota Komisi VII DPR Totok Daryanto kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/5/2010).

Menurut mantan ketua DPP PAN ini, bentuk politik etika yang bisa dilakukan oleh perusahaan tambang asing itu antara lain dengan membagikan lagi lahan yang belum bisa digarap dalam 20 tahun ke depan kepada pemerintah untuk dieksplorasi guna meningkatkan APBN. Hal ini sangat penting agar lahan yang tidak dieksplorasi itu bisa digarap sehingga bisa diharapkan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Sekarang ini banyak sekali perusaan yang memiliki kontrak karya dengan lahan besar, tetapi pemanfaatannya baru berapa, sehingga sisanya masih belum digarap. Seperti PT Inco misalnya yang memiliki lahan sekitar 220 ribu hektar, namun yang dikelola hanya sekitar 16-18 ribu. Demikian juga dengan Freeport dan Newmont,” paparnya.

Selain itu, penerapan politik etika bisa dilakukan juga dengan cara membangun daerah dan kawasan yang dijadikan areal eksplorasi sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga, masyarakat sekitar akan bisa merasakan hasil dari kekayaan alam yang dieklporasi oleh perusaan tambang asing itu.

“Misalnya, kalau di daerah itu tidak ada jalan akses yang layak, ya bangunin jalan. Kalau kekuarangan daya listrik, atau bahkan belum ada listrik, ya bangunin pembangkit listrik. Termasuk bagi warganya yang kurang pendidikan, ya bangunin sekolah dan seterusnya,” paparnya.

Apalagi, lanjut orang dekat Soetrisno Bachir ini, berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), lelang Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) diberikan kesempatan kepada semua pihak sesuai persyaratan untuk ikut serta. Hal itu dimaksudkan agar terciptanya lebih banyak lapangan kerja dan peningkatan daya saing nasional yang bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap asing.

“Pemerintah telah sangat kooperatif terhadap perusahaan tambang asing. Namun hingga detik ini tidak ada kesadaran dari pihak perusahaan tambang asing tersebut untuk membalas budi baik pemerintah. Sekarang saatnya kita menagih mereka. Jangan hanya program CSR (corporate social responsibility) saja,” pintanya.

(yid/mad)

27
May
10

Kesehatan : Menteri Kesehatan Diusir Komisi IV DPR

Menteri Kesehatan Diusir Komisi IX DPR

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 27/05/2010 | 14:24 WIB Menteri Kesehatan Diusir Komisi IX DPR

Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Sri Rahayu Sedyaningsih diusir oleh anggota Komisi IX DPR. Karena pada saat Sri Rahayu membaca Peraturan Menteri tentang Jaminan Kesehatan Unit Pelaksanaan Teknis di Daerah Nomor HK.02.02/Menkes/095/1/2010 yang dinilai bertentangan UU 40/2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Anggota DPR dari PDIP, Caroline Margaret menilai Permen tersebut bertentangan dengan UU 40/2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional. “Kita sudah melakukan Kunker ke beberapa daerah, baru ada permen. Ini bertentangan dengan UU karena teknisnya tidak hanya domain pemerintah, tapi melibatkan pemberi kerja dan yang bekerja,” kata Caroline saat Rapat Kerja dengan Menkes di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/5).

Caroline mengaku kecewa dengan penjelasan Menkes. “Saya sungguh kecewa, saya usulkan pada forum untuk memberi kesempatan kepada Ibu Menteri untuk mempelajari UU Sistem Jaminan Sosial Nasional. Silahkan ibu pulang, nanti datang lagi setelah diperbaiki. Kita di sini bukan arisan RT, keputuasan anda berimplikasi nasional dan buat saya ini bukan masalah sepele,” cecar Caroline.

Usai diusir oleh Komisi IX, Menkes mengakui kalau penjelasan soal Permen merupakan kesalahan anak buahnya. “Itu kesalahan anak buah saya. Kita akan tarik dan revisi Permen tersebut. Nggak ada sanksi kepada anak buah, saya yang bertanggung jawab. Ini kesalahan saya,” kata Endang.

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Chairul Anwar Apt, mempertanyakan komitmen Kementrian Kesehatan untuk menjalankan UU No 40 ahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. “Kami mempertanyakan komitmen Kemenrian Kesehatan dalam menjalankan SJSN dan RUU BPJS, Apakah Kemenkes tidak setuju dengan UU SJSN dan RUU BPJS?” ungkap Chairul pada saat raker DPR dengan Menteri Kesahatan.

Pertanyaan ini muncul setelah Anggota DPR Komisi IX menunda Rapat Kerja dengan Kemenkes karena DPR mempertanyakan munculnya Permenkes RI No. HK.02.02/Menkes/095/I/2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Yang dianggap bertentangan dengan UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN.

Dalam rapat kerja tersebut, DPR meminta Menteri Kesehatan untuk mencabut Permenkes tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan karena isi dari Permenkes tersebut ada pasal yang bertentangan dengan UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN.

“Isi Permenkes ini bertentangan dengan UU SJSN terutama di pasal 25 dimana Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan ditetapkan oleh menteri atau gubernur/walikota/bupati. Hal ini bertentnagan dengan UU 40 tahun 2004 pasal 5 ayat 1 bahwa BPJS dibentuk oleh Undang-Undang” jelas anggota Panja RUU BPJS ini. Dalam raker tersebut akhirnya secara spontan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Setyaningsi langsung mencabut Permenkes tentang Penyelenggaraan Jamianan Kesehatan.

“Walaupun sudah dicabut secara spontan, tapi dampak yang ditimbulkan oleh peraturan tersebut sudah banyak. Antaranya di provinsi Kaltim ketika kami melaksanakan kunjungan kerja ke sana, pemprov sudah membentuk beberapa UPT-UPT pelaksana jaminan sosial. Hal ini kan menjadi masalah yang serius, karena tidak sesuai dengan UU” tegas Chairul.

Anggaota DPR dari dapil Riau 1 ini juga menyanyangkan sikap menteri yang menganggap peraturan perundangan seperti permainan dengan mudah membuat tanpa dasar yang kuat, dengan mudah pula mencabutnya tanpa memikirkan dampak yang sudah terjadi. Hal lain yang disesalkan juga adalah pola komunikasi menkes dengan DPR dinilai sangat kurang dan jauh dari etika bermitra.

Komisi IX DPR RI menunda rapat kerja dengan Menteri Kesehatan dan akan dijadwalkan kembali dalam waktu dekat ini, serta meminta Menkes mempelajari seluruh peraturan tentang kesehatan dan  menyusun langkah-langkah selanjutnya pasca pencabutan permenkes tersebut.

“Kami meminta Menkes mempelajari seluruh peraturan tentang kesehatan sehingga tidak salah lagi dalam membuat peraturan perundangan yang bertentanagn dengan UU. Bukannya membuat peraturan yang diminta oleh UU Kesehatan dan Rumah Sakit yang mendesak, ini malah membuat peraturan yang kontrofersi,” ujar Chairul. (*/primaironline/ira)

27
May
10

Perbankan : UU JPSK dan UU OJK Harus Dibahas Bersama

DPR: UU JPSK Dan UU OJK Harus Dibahas Bersamaan

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 23/05/2010 | 21:49 WIB DPR: UU JPSK Dan UU OJK Harus Dibahas Bersamaan

Jakarta – Komisi XI (Keuangan dan Perbankan) DPR RI mendesak pembahasan mengenai Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (UU JPSK) dan Undang-Undang  Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) dilakukan secara bersamaan. DPR menilai kedua UU tersebut sama pentingnya untuk segera disahkan.

“Undang-undang tersebut kan masuk ke DPR atas inisiatif pemerintah, nah sampai sekarang belum ada yang masuk. Pemerintah seharusnya mengajukan RUU JPSK dan RUU OJK secara bersamaan kepada DPR untuk segera dibahas,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI Arif Budimanta di Jakarta, Minggu (23/05/2010).

Arif menuturkan, kedua UU tersebut fungsinya memang sangat penting serta terkait satu sama lain. Jika JPSK sebagai payung hukum serta antisipasi terhadap krisis yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Menurutnya, OJK juga sangat penting agar nantinya ada sebuah lembaga pengawas seluruh jasa keuangan. “Agar tidak lagi ada perdebatan seperti Kasus Bank Century atau seperti krisis 2008 kemarin, maka kedua UU harus segera dibahas. Jadi intinya secara simultan dilakukannya berbarengan satu sama lain,” tegas Arif.

Karena, lanjut dia, kasus Bank Century terjadi akibat lemahnya pengawasan Bank Indonesia (BI) akibatnya harus dilakukan bailout (penyelamatan) sebesar Rp 6,7 triliun. “Maka dari itu, OJK nantinya mencabut fungsi pengawasan yang ada di BI sedangkan JPSK merupakan protokol krisis yang sewaktu-waktu dapat terjadi di Indonesia. Jadi ada langkah-langkah apa saja yang tertuang dalam undang-undang jika nantinya krisis melanda,” paparnya.

Selain itu, Arif menegaskan jika krisis yang terjadi di Eropa dapat sewaktu-waktu berdampak kepada Indonesia. “Sekarang kita tidak memiliki protokol, bisa-bisa nanti tidak ada yang berani mengambil kebijakan jika tidak ada UU-nya,” tambahnya.

Ia pun mengemukakan, pembahasan UU JPSK maupun UU OJK menjadi pekerjaan rumah atau “PR” yang harus diselesaikan bagi Menteri Keuangan terpilih pengganti Sri Mulyani yaitu Agus Martowardoyo.

Arif menilai, sebagai mantan bankir profesional Agus hendaknya jangan memilih untuk memasukkan RUU JPSK lebih dahulu kepada DPR. “Kemarin kan Perbanas mendesak agar JPSK dibahas terlebih dahulu, namun Menkeu baru ini seharusnya bisa lebih obyektif dengan memasukkan kedua RUU ini yakni OJK dan JPSK agar berbarengan dibahas,” jelasnya. (*/dtc/red)

27
May
10

PEPORA : Nasionalisme, Kewarganegaraan, Pancasila

2010-05-22
Nasionalisme, Kewarganegaraan, dan Pancasila

Oleh : As’ad Said Ali

Survei yang dilakukan Pusat Studi Pancasila menyebutkan, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah-sekolah sekarang ini seolah hanya pelengkap kurikulum, dan tidak dipelajari secara serius oleh peserta didik. Pelajar dan guru hanya mengejar mata pelajaran-mata pelajaran yang menentukan kelulusan saja. Temuan ini menegaskan, hasil survei lembaga-lembaga lain yang dilakukan sekitar tahun 2006 dan 2007 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai Pancasila merosot tajam.
Bagi kalangan tertentu, keprihatinan tersebut mungkin dipandang sebagai sikap konservatif. Namun, dalam konteks berbangsa, ini adalah sebuah fakta bahwa kredibilitas Pancasila sedang merosot, dan pendidikan kewarganegaraan tidak lagi populer. Penyebabnya bisa macam-macam, satu hal yang patut kita pertanyakan, apakah fenomena ini mengindikasikan bahwa masa depan berbangsa kita sedang terancam?
Sejak reformasi, masyarakat kita sedang mengalami perubahan radikal. Reformasi telah mengantarkan bangsa kita pada dunia baru, yang sama sekali lain, terbuka dan liberal, di tengah sebuah arus yang disebut globalisasi. Globalisasi bukan hanya mengubah selera dan gaya hidup satu masyarakat bangsa menjadi sama dengan bangsa lain, tetapi juga menyatukan orientasi dan budaya menuju satu budaya dunia (world culture).
Anak-anak muda di Yogyakarta saat ini orientasi dan gaya hidupnya relatif sama dengan anak-anak muda di New York, London maupun Paris. Penyatuan dan penyeragaman itu kian hari bahkan semakin intensif, massive dan menyeluruh. Hal itu disebabkan karena kontak kebudayaannya bersifat nonfisik dan individual. Sarananya adalah media komunikasi dan informasi, yang bisa diakses oleh siapa pun dan di mana pun.
Kontak kebudayaannya bersifat massal dan melibatkan sejumlah besar orang. Perkembangan dan pengaruh kapitalisme transnasional pun menjadi kian kokoh dan meluas menggantikan kapitalisme negara. Dalam diplomasi internasional pun kini muncul apa yang disebut dengan mikro diplomasi. Semua perkembangan ini menegaskan bahwa negara bukan lagi satu-satunya entitas yang memungkinkan hubungan antarbangsa dapat terjadi. Hubungan antarbangsa menjadi kian terbuka, kelompok masyarakat bahkan individu pun dapat melakukannya. Pertanyaannya, bagaimana nasib nasionalisme?
Perubahan corak nasionalisme adalah di antara yang paling nyata dan penting. Saya menyaksikan tanda-tanda nasionalisme ala negara sedang digantikan oleh sebuah nasionalisme baru yang bercorak massa. Pada nasionalisme ala negara, aktor yang berperan sebagai penafsir nasionalisme adalah negara itu sendiri karena orientasinya adalah kekuasaan. Semangatnya pun terus terjaga melalui lagu-lagu kebangsaan yang diperdengarkan setiap jam di radio dan televisi. Oleh karena itu, ekspresinya lebih heroik.
Nasionalisme ala massa, basisnya bukan pada mitos tentang ancaman, utopia atau kedigdayaan masa lalu, yang dapat mengorbankan patriotisme dan heroisme. Sebaliknya pada sesuatu yang lebih dekat, konkrit dan memiliki makna pragmatis sebagai identitas diri, yakni bangsa. Singkatnya, konstruksinya mengalami penyederhanaan, tidak lagi bersifat romantis dan hegemonik seperti dulu; cenderung praktis, terbuka dan mengandung etos menuju harmoni.

Patriotisme pada nasionalisme ala massa memiliki definisinya sendiri, yang bebas dari imajinasi masa lalu yang heroik dan romantis. Konstruksinya lebih berorientasi ke masa depan pada nilai-nilai universal dan modern. Bentuk ekspresinya pun tidak tunggal, bahkan di sana-sini mencerminkan pengaruh budaya massa, sehingga tampak pragmatis. Kegiatan pengembangan oleh LSM, para pemuda dengan grup musiknya, usaha mendorong demokrasi, good and clean governance, dan lain sebagainya, adalah manifestasi paling nyata dari patriotisme baru ini. Semua aktivitas itu terangkum dalam suatu komitmen, yakni keterikatan pada semangat membangun negeri, tanah harapan, yang menjadi identitas mereka. Inilah imajinasi dasar materi nasionalisme era globalisasi ini. Jadi, meski konstruksinya mengalami penyederhanaan, namun tetap tidak kehilangan rohnya.
Nasionalisme adalah sebuah kesadaran yang tidak akan hilang sepanjang nation state ada, sebab hubungan di antara keduanya ibarat tulang dan daging. Globalisasi memang merelatifkan batas antarnegara (borderless) , mengubah selera dan gaya hidup satu masyarakat bangsa menjadi sama dengan bangsa lain, dan menyatukan orientasi dan budaya mereka menuju suatu budaya dunia (world culture). Namun, itu sama sekali tidak akan menghilangkan nation state. Negara bangsa tetap dibutuhkan oleh setiap orang, sehebat apa pun arus globabalisasi itu.
Dari pengalaman masa lalu, kita memperoleh pelajaran berharga bahwa menjaga keutuhan bangsa dengan pendekatan kekuasaan, ternyata tidak baik, bahkan menimbulkan ekses yang kontraproduktif. Yang paling kasat mata adalah munculnya gerakan-gerakan perlawanan dalam berbagai manifestasinya

Menegakkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip kewarganegaraan (citizenship) adalah cara yang paling baik untuk menjaga kohesivitas dan keutuhan bangsa. Mengapa? Karena basis kewarganegaraan adalah bangsa. Seperti kata Ben Anderson, bangsa adalah sebuah komunitas yang dibayangkan dalam keterikatan sebagai comradership, persaudaraan yang horizontal dan mendalam. Dia lahir bukan atas dasar ras, agama atau daerah. Tetapi pada persaudaraan dan cita-cita bersama dalam sebuah komunitas yang bernama negara, sebagai tanah harapan (the land of promise). Dengan demikian, kewarganegaraan bukan hanya sekadar gagasan dimana seseorang menjadi anggota dalam satuan politik yang disebut negara.
Prinsip-prinsip kewarganegaraan tersebut ibarat nutrisi yang menentukan sehatnya sebuah bangsa, bahkan eksistensinya di mata warga negara. Jika prinsip-prinsip itu kita tegakkan, maka kohesivitas dan keutuhan bangsa akan terjaga. Mengapa? Karena pelaksanaan prinsip-prinsip itu akan mewujudkan bonum public, sebuah tujuan hakiki negara. Demokrasi yang kita bangun sekarang ini seharusnya diabdikan untuk menegakkan prinsip-prinsip tersebut, agar kemanfaatan demokrasi tidak hanya dinikmati oleh sekelompok golongan saja. Lihat saja, demokrasi kita ternyata hanya mampu mengontrol masalah politik tidak terhadap masalah ekonomi, sehingga keadilan ekonomi tetap menjadi masalah besar bangsa kita. Sebab-musababnya adalah menurut saya, karena kita melalaikan masalah Pancasila.

Merosot Tajam
Sejak reformasi, kredibilitas Pancasila memang merosot tajam. Bahkan perannya jatuh sebagai barang pusaka, hanya sekedar azimat politik. Hal ini disebabkan karena adanya asosiasi-asosiasi negatif terhadap Pancasila karena pengalaman penerapannya pada masa lalu. Padahal sebagai dasar negara, Pancasila adalah barometer moral di mana kerangka kewarganegaraan harus didasarkan. Pancasila secara fundamental merupakan kerangka yang kuat untuk pendefinisian konsep kewarganegaraan yang inklusif, sebab didalamnya memiliki komitmen yang kuat terhadap pluralisme dan toleransi. Komitmen inilah yang mampu mempersatukan dan menjaga keutuhan bangsa yang terdiri 400 lebih kelompok etnis dan bahasa
Kemajemukan itu memang akan terus memunculkan tantangan-tantangan yang fundamental. Karena itu, ide negara kesatuan yang mulai ditemukan pada akhir 1920 oleh para pendiri negeri ini, harus didefinisikan dalam konstruksi pluralisme, toleransi dan keadilan, yang menjadi komitmen Pancasila. Dalam pengertian ini, pluralisme bukanlah sekadar pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman (diversity), melainkan sebuah orientasi yang menilai keragaman itu sebagai nilai yang positif dalam satu persaudaraan dan semangat multikulturalisme akomodatif. Dengan demikian setiap warga negara atau kelompok masyarakat, apa pun identitas kultural dan sosial keagamaannya akan merasa nyaman sebagai warga negara; bahkan untuk mengembangkan identitasnya.


Perlu digarisbawahi, ancaman laten yang paling membahayakan bangsa ini adalah disintegrasi sosial kultural. Peningkatan gejala provinsialisme pascareformasi yang tumpang tindih dengan sentimen etnisitas, adalah bara api yang dapat membakar disintegrasi sosio kultural tersebut. Bila ini terjadi, maka akan mengancam disintegrasi politik; selanjutnya, akan mengancam terjadinya disintegrasi bangsa.


Barangkali peringatan JS Furnivall perlu selalu kita ingat, bahwa bangsa ini akan terjerumus ke dalam anarki jika gagal menemukan formula pluralisme. Inilah pentingnya kita kembali peduli kepada Pancasila, melaksanakan komitmen-komitmenny a dan menegakkan prinsip-prinsip kewarganegaraan. Sebagai warga negara, kita juga memiliki tanggung jawab mengawasi pelaksanaan komitmen-komitmen tersebut, agar tidak melenceng dari garisnya. Jangan dibiarkan perpolitikan negeri ini memutus segala sesuatu dengan logika dan kepentingannya sendiri; jangan pula dibiarkan ekonomi memutus segala sesuatunya dengan logika dan orientasinya sendiri. Pancasila harus menjadi tujuan etis setiap kebijakan, untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan komitmen ini insya Allah negeri ini akan terjaga dan dapat mewujudkan cita-citanya.

Penulis adalah Waka BIN dan penulis buku Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Berbangsa

27
May
10

PEPORA : Sri Mulyani Indrawati ber-iq 157

WAWANCARA EKSKLUSIF

SMI : IQ Saya 157

Selasa, 25 Mei 2010 | 06:28 WIB

Sri Mulyani menerima cendera mata dari Redaktur Senior, Toriq Hadad di Gedung Tempo, Jakarta. (TEMPO/Donang Wahyu)

TEMPO Interaktif, Jakarta – Mundur dari jabatan Menteri Keuangan bukan berarti tanpa aktivitas. Sambil menunggu menduduki jabatan barunya sebagai Managing Director World Bank ia memiliki kesibukan baru yakni menghadiri puluhan acara perpisahan yang digelar para koleganya.

Ada yang sedikit berbeda dengan Sri Mulyani saat menjabat sebagai Menteri Keuangan dan setelah lepas dari jabatan itu. Meski agendanya padat, namun wanita kelahiran Tanjung Karang, 26 Agustus 1962, terlihat lepas. Saat serahterima jabatan Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Agus Martowardoyo pada Sri beberapa kali mengucurkan air mata. “Karena bukan menteri keuangan saya sekarang boleh menangis. Kepada Pak Agus jangan menangis nanti rupiah terguncang,” katanya.

Sebelum berangkat ke Washington pada Rabu (26/5) nanti, Senin (24/5), Sri sempat bertandang ke kantor Majalah Tempo di Jalan Proklamasi. Dalam kesempatan itu Tempointeraktif bekerjasama dengan Yahoo! Indonesia mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Sri. Beberapa pertanyaan diambil dari Yahoo! Answers.


Anda bilang bisa tertawa lepas setelah 6 tahun berada di Kementerian Keuangan dan sangat cerah ketika menyanyikan lagu Send Me The Pillow. Apakah tawaran Bank Dunia itu merupkan The Pillow yang diimpi-impikan selama ini?

(Tertawa). Saya rasa lagu Send Me The Pillow itu lagu yang merupakan lagu yang disampaikan Mas Franky Sahilatua dan menggambarkan tentang simbol bahwa seseorang, termasuk saya, manusia biasa di dalam ranah publik mungkin kita harus memerankan suatu tanggungjawab yang tegar dan kuat. Kita sebagai manusia biasa membutuhkan suatu tempat untuk bisa melepaskan emosi maupun beban itu tanpa merasa bahwa ini merupakan suatu kecengengan atau suatu kelemahan.

Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya juga (lagu) karena di Bank Dunia bukan Pillow karena dia merupakan suatu ranah publik lain yang sifatnya internasional yang bahkan tidak akan membiarkan dan membolehkan saya untuk menjadi orang yang cengeng.

Jadi saya rasa ini adalah tantangan dan tanggungjawab baru yang harus saya laksanakan sebaik-baiknya.

Waktu membawakan lagu itu suara Anda merdu sekali. Cengkoknya bagus. Sering latihan menyanyi?

(Tertawa). Dari kecil kami dulu biasa nyanyi. Keluarga kami ini memang keluarga yang suka seni. Ada yang suka nyanyi, ada yang suka menari, melukis.

Melihat perjalanan karir Anda, sepertinya Anda ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Berapa sih IQ Anda?
Begini. Kebetulan waktu pindahan (dari rumah dinas) saya buka-buka file lama. Saat ini saya menemukan dokumen tes IQ saya waktu SMA. Biasanya setelah lulus SMA mau masuk universitas kan kita ikut tes IQ untuk melihat bakat dan kecerdasan. Saya lihat skor IQ saya waktu itu 157. (Ini tergolong tinggi. Pelukis Rembrandt van Rijn dari Belanda IQ-nya 155, pendiri Microsoft Bill Gates 160, fisikawan Albert Einstein 160).

Tahun berapa itu?
Itu dokumen tahun 1981, waktu saya mau masuk universitas. Ya itu, saya enggak merasa pinter tuh, biasa aja rasanya. Bahkan rapor saya rasanya angkanya tidak terlalu hebat-hebat amat. Jadi mungkin kebetulan saja.

Sudah hampir enam tahun memimpin reformasi birokrasi Kementerian Keuangan. Bagaimana kondisinya sekarang?

Lima tahun ini tiga undang-undang perpajakan semua diubah, mulai dari Ketentuan Umum Perpajakan, PPh, PPN, bahkan sekarang ada Pajak dan Retribusi Daerah. Jadi semuanya ini rezim baru. Nanti menteri keuangan yang baru yang harus menjalankan secara konsisten.

Mereka akan kehilangan itu dengan kepergian Anda. Kok Anda tinggal begitu saja? Apa Reformasi di Kantor Pajak masih bisa berjalan?

Karena sudah menjadi inheren dalam institusinya.

Kan jarang ada menteri yang mau ikut sampai detail, menyemangati anak-anaknya?

Kan tadi kita tidak bicara tentang itu.

Kan ini menyemangati saja…
Lha kok saya malah dimarahi? (ruangan pun penuh tawa)

Dalam wawancara dengan Tempo sebelumnya, Sri Mulyani menjawab pertanyaan seputar apakah dia didesak oleh kelompok tertentu. Berikut petikannya:

Kapan persisnya Anda diminta Bank Dunia untuk bergabung?
Ya seperti yang sudah disampaikan Bapak Presiden saja.

Apa betul sejak tahun lalu?
Itu cerita versi siapa? Ya, cerita sendiri saja, tapi bukan dari saya (tertawa).

Beberapa bulan lalu, Presiden Bank Dunia berbicara kepada pengusaha Jusuf Wanandi. Katanya, Indonesia telah memperlakukan menteri keuangannya dengan sangat buruk dan, karena itu, Bank Dunia akan merekrutnya?

Kalau begitu, kutip saja dari Pak Jusuf Wanandi, he-he-he…. Saya malah enggak tahu.
Anda merasa ada kelompok yang mendorong Anda mundur sebagai Menteri Keuangan?

Saya fokuskan kerja di sini saja. Soal analisis pernyataan tokoh-tokoh itu, biar Tempo saja yang mengerjakan.

Jika Presiden tak mengizinkan Anda pergi, Anda akan tetap memaksa?
Kita ngurus negara kan enggak seperti anak kecil yang mudah ngambek. Ketika saya menjadi menteri, saya membantu Presiden. Saya hormat kepada beliau.

Anda bahagia dengan pilihan Anda meninggalkan kabinet?
Ya, happy, ha-ha-ha….

Lama dong nanti meninggalkan Indonesia?
Kayak ke mana saja. Saya pasti kembalilah. I’ll be back.

FAJAR WH | DARU PRIYAMBODO

27
May
10

Kelautan : Pemburu Harta Alas Samudra

25 mei 2010

Harta Alas Samudra

BAK menjaga kitab kuno, Andi Asmara memegang buku tebal mirip ensiklopedia itu berhati-hati. Ditulis dalam aksara Cina, buku sebesar laptop 14 inci itu memakai judul Inggris: The Atlas of Shipwrecks & Treasure. “Buku ini hanya dimiliki terbatas komunitas harta karun dunia,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Indonesia itu kepada Tempo, Kamis pekan lalu.

Dua lemari tiga meteran penuh buku terpajang di ruang kerja Andi. Sebagian besar perihal harta karun, berbahasa Cina. Lainnya majalah dan kliping koran. Ia lalu membuka The Atlas di atas meja, menunjuk peta Indonesia. Di situ ada puluhan kotak dan lingkaran warna-warni. “Ini tempat kapal terkubur, semua ada 863 titik,” katanya. “Yang kotak sudah diangkat, yang lingkaran belum.”

Membangun bisnis di bidang properti, Andi mulai tertarik pada usaha pengangkatan muatan kapal tenggelam pada 1985. Ketika itu bisnis pengangkatan harta karun mulai bergairah, setelah dua tahun sebelumnya United Sub-Sea Services Ltd. sukses mengangkat barang-barang berharga dari perairan Riau dan Bintan. Dipimpin Michael Hatcher, pemburu harta kelas kakap dari Australia, United mendapatkan harta senilai US$ 17,1 juta-sekitar Rp 170 miliar dengan kurs sekarang.

Andi mendirikan PT Lautan Mas Bhakti Persada pada 1990. Perusahaan ini membuat “debut” dengan menyelami perairan Ternate, Tidore, Papua, hingga Flores. Semua didasarkan pada informasi nelayan. Operasi pertama ini kosong. Lautan Mas baru memperoleh buruannya sembilan tahun setelah didirikan. Dari perairan Blanakan, Subang, Jawa Barat, perusahaan ini mengumpulkan 13 ribu keping keramik Siam dan Vietnam, keramik Cina Dinasti Song, dan keramik Dinasti Yuan. Semua barang baheula itu kini dititipkan di gudang PT Tuban Oceanic & Recovery milik kolega Andi, Budi Prakoso.

Kepada Tempo, Andi mengatakan menjadikan The Atlas of Shipwrecks & Treasure sebagai panduan. Menurut dia, buku itu dibeli dengan perjanjian untuk menyimpan rahasia. Karena itu, ia tak bersedia menyebutkan penulis atau penerbit buku itu. “Kalau semua orang tahu, repot dong bisnis saya,” ujarnya.

Toh, sebetulnya, The Atlas buku biasa saja. Dari penelusuran di Internet, edisi bahasa Inggris buku itu dijual di situs Amazon.com. Buku baru dijual US$ 68, yang bekas dihargai sepersepuluhnya. Ada pula edisi koleksi, yang dijual US$ 41. The Atlas disusun oleh Nigel Pickford, arkeolog spesialis kapal karam kuno asal Inggris yang bekerja sama dengan Michael Hatcher mengangkat Kapal Vung Tau dari perairan Vietnam.Seperti Andi menjaga “rahasia” The Atlas, bisnis harta karun ini penuh teka-teki. Satu hal yang pasti: kehadiran sang pemburu, Michael Hatcher.

27
May
10

Kerakyatan : Jaminan Sosial versi Bank Dunia

http://www.suarakar ya-online. com/news. html?category_

Jaminan Sosial Versi Bank Dunia
Oleh Achmad Subianto

Selasa, 25 Mei 2010

Ketika terjadi pemilihan presiden (pilpres) di Amerika Serikat (AS) tahun 2009, persoalan keuangan nasional menjadi tantangan utama bagi kandidat presiden terpilih. Selain itu, masalah jaminan sosial juga menjadi isu yang selalu menyita perhatian dalam debat publik calon presiden. Calon presiden (capres) Barack Obama dan John McCary sempat saling beradu argumen dan strategi tentang bagaimana mengatasi masalah ekonomi nasional dan memberikan jaminan sosial dalam suatu debat publik yang memanas. Ini juga terjadi pada pilpres-pilprers sebelumnya di AS.

Namun, di Indonesia aneh. Tak ada satu pun caleg maupun capres mengetengahkan wacana jaminan sosial masyarakat secara utuh. Memang sempat digembar-gemborkan isu kemiskinan dan pengangguran, tetapi bagaimana cara mengatasinya dan solusi macam apa yang ditawarkan para capres, tidak ada sama sekali.

Persoalan kemiskinan dan pengangguran, dalam pemikiran para kandidat, akan dapat diatasi melalui kebijakan pembangunan dengan pembiayaan melalui kebijakan fiskal dan moneter serta usaha kecil dan menengah (UKM). Padahal, kebijakan-kebijakan tersebut secara tradisional telah diberlakukan sejak bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak mampu menghapuskan atau mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Barangkali para politikus dan pakar sangat awam terhadap persoalan jaminan sosial? Dan, tampaknya memang demikian. Persoalan jaminan sosial dalam UUD 1945 pun baru diakomodasi dalam Perubahan UUD tahun 2002. Masalahnya, dalam UUD 1945 tidak secara jelas dicantumkan masalah jaminan sosial, baik dalam batang tubuh maupun penjelasannya.

Michael Raper menulis buku mengenai negara tanpa jaminan sosial bertajuk Tiga Pilar Jaminan Sosial Versi Bank Dunia (Three Pilars of Social Security World Bank). Dalam tulisannya itu, ia mencontohkan negara tanpa jaminan sosial, antara lain Indonesia dan Australia. Pendekatan ketiga pilar jaminan sosial itu sendiri, kata Raper, telah direkomendasikan oleh Bank Dunia dan International Labour Organization (ILO). Dengan dikuatkan oleh Trade Union Rights Centre, ketiga pilar jaminan sosial itu menjadi dasar untuk membangun sistem penyediaan dana pensiun.

Ketiga pilar utama jaminan sosial versi Bank Dunia dan ILO yang diperkenalkan kepada Indonesia meliputi bantuan sosial (social assistance), asuransi sosial (social insurance), dan jaminan sosial sukarela (voluntary). Anehnya, ketiga pilar jaminan sosial itu berbeda dengan ketiga pilar yang diterapkan di China meski sama-sama telah direkomendasikan oleh Bank Dunia dan ILO.

Kepada Pemerintah China, Bank Dunia dan ILO memberikan rekomendasi pendekatan tiga pilar jaminan sosial dengan konsep berbeda. Pilar pertama, government run basic pension (state). Jaminan sosial ini diberikan kepada setiap penduduk (warga negara), baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Pilar kedua, individual account pension (occupational) , jaminan sosial yang diberikan kepada individu-individu terkait pekerjaan atau profesi masing-masing (seperti anggota TNI dan pekerja). Pilar ketiga, voluntary employee/individual savings (private), jaminan sosial yang dikumpulkan dari tabungan pribadi sebagai pekerja atau sukarelawan.

Di sini ada perbedaan mendasar mengenai model jaminan sosial yang diperkenalkan Bank Dunia dan ILO, antara lain di Indonesia dan China. Ada kesan jaminan sosial rekomendasi Bank Dunia dan ILO yang diterapkan di Indonesia telah direkayasa dan direkomendasikan oleh konsultan Indonesia kepada Tim SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) Indonesia dengan konsep orisinal Bank Dunia dan ILO.

Ini sangat berbeda dengan apa yang kami dengar sendiri dari Pemerintah China. Rupanya telah terjadi versi modifikasi dan rekayasa dari tim konsultan Indonesia. Ini tentunya sangat membahayakan bagi keberlangsungan suatu metodologi. Untung, sampai saat ini rekomendasi tim Jerman belum sepenuhnya diterima oleh Indonesia.

Bertahun-tahun Indonesia tampaknya selalu ditipu oleh konsultan luar negeri dan dalam kasus SJSN ini hampir terjadi lagi. Kesalahan IMF memberikan konsultansi kepada Indonesia bertahun-taun hampir terjadi lagi dalam penyusunan SJSN. Untungnya, para penyelenggara Lembaga Jaminan Sosial kala itu bersemangat tinggi dan senantiasa waspada terhadap setiap draf RUU SJSN. Malah sering dianggap oposan oleh Tim SJSN dan bahkan oleh anggota Pansus DPR.

Kegigihan badan penyelenggara sejak saat ada konsep untuk merger dan penyusunan draf RUU ada hasilnya juga. Penolakan terhadap upaya merger badan penyelenggara memang membuahkan hasil, tetapi dalam penyusunan draf RUU jauh dari sempurna karena adanya deadline harus selesai pada saat presiden lengser. Dengan demikian, UU SJSN ditandatangani satu hari ketika Presiden Megawati menyerahkan kekuasaan kepada presiden berikut. UU SJSN akhirnya menjadi UU No 40 Tahun 2004 yang tentunya dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya. Mengenai kelemahannya, akan dibahas tersendiri dalam bab berikutnya.

Memang perlu hati-hati dan waspada dalam menerima rekomendasi jaminan sosial dari konsultan luar negeri. Indonesia bisa menjadi semacam “laboratorium” bagi konsultan asing asal negara penyandang dana.

Selain ketiga pilar itu, Bank Dunia justru memberikan koreksi dan penyempurnaan dengan dua pilar tambahan, yaitu pilar keempat, informal sources of support including houses and health care dan pilar zero, noncontributory poverty alleviation.

Dengan demikian, di China berlaku five pilar system of social security. Rupanya konsultan di Indonesia hanya memahami pendekatan tiga pilar dan tidak tahu mengenai pendekatan lima pilar Bank Dunia.

Kami ketika mengikuti Asia Pension Roundtable III di Beijing pada 9-10 November 2005 mendengar sendiri penjelasan mengenai lima pilar Bank Dunia ini yang dipresentasikan oleh Ketua NSSF, yaitu mantan Menteri Keuangan China dan pejabat NSSF lainnya.

Mendengar penjelasan mereka, sebenarnya waktu itu timbul pertanyaan bagi saya, yaitu mengapa Bank Dunia memberikan ssstem tersebut kepada China? Mengapa tidak juga ke Indonesia? Sebab, sampai saat ini tidak ada pejabat pemerintah atau lembaga di Indonesia yang mempromosikan baik tiga pilar maupun lima pilar jaminan sosial versi Bank Dunia. Ada dua hal yang kemungkinan terjadi.

Pertama, Bank Dunia tidak menghendaki Indonesia memiliki metodologinya itu karena Indonesia hanya diperlukan sebagai ladang investasi Bank Dunia. Jika diberikan sistem, Indonesia akan makmur dan menjadi mandiri sehingga Bank Dunia kehilangan lahan investasi yang selama ini sangat menguntungkan bisnis mereka. Hal ini berarti Bank Dunia pilih kasih alias bertindak standar ganda.

Kedua, Bank Dunia telah memberikan rekomendasi, tetapi pejabat Indonesia tidak mau bersusah payah. Pejabat Indonesia lagi-lagi lebih memerlukan uangnya daripada suatu sistem dengan dalih untuk pembiayaan pembangunan nasional. Ini tentunya menunjukkan kebodohan pejabat Indonesia. Dari dua kemungkinan itu, kami tidak tahu apa dan mana yang sebenarnya terjadi.

RRC secara serius mulai membangun jaminan sosial untuk warga negaranya belum lama, yaitu tahun 1997 dengan mengikuti pola dari Bank Dunia dengan sistem tiga pilarnya. Selanjutnya tahun 2005 Bank Dunia merekomendasikan tambahan dua pilar: pilar zero yaitu noncontributory poverty alleviation dan informal sources of support including houses and health care. Dengan demikian, di China berlaku five pilar system of social security. ***

Penulis adalah Ketua Fokkus Babinrohis Pusat

ttp://www.suarakar ya-online. com/news. html?id=253818

Komitmen Entaskan Kemiskinan
Oleh Agus Sakti

ttp://www.suarakar ya-online. com/news. html?id=253818

Selasa, 25 Mei 2010

Komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan bukanlah sebuah opsi yang dapat ditawar, yang dalam praktiknya secara permisif pemerintah memiliki hak apakah program yang pro orang miskin itu layak atau tidak dibebankan dalam kegiatan semasa jabatannya. Sebab, ketentuan yang mengatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap orang miskin sudah diatur secara jelas dalam undang-undang.

Kini, bukan lagi sebuah rahasia karena telah kita temukan kenyataan bahwa upaya pemerintah mengawal dan peduli terhadap orang miskin terkesan pragmatis, kaku, dan “kejar tayang”.

Di wilayah penegakan hukum, misalnya, orang miskin susah sekali memperoleh keadilan. Cerita maling ayam yang dipenjara bukan lagi sebuah dongeng imajiner. Sejalan dengan itu, ada upaya penarikan konklusi yang membuat miris oleh masyarakat dengan membandingkan maling ayam dengan maling “uang rakyat” yang menelanjangi bahwa hukum (keadilan) di negeri ini tidak berpihak kepada orang miskin.

Demikian pula halnya dengan mahalnya biaya pendidikan yang terus melangit dan tidak dapat dijangkau warga miskin. Lembaga edukasi makin bergengsi dan terdesain dalam konsep konglomerasi.

Lihat saja, biaya masuk sekolah dasar pada tahun pertama, khususnya di sekolah-sekolah swasta elite, hampir menyerupai biaya masuk perguruan tinggi. Tak jarang, kita juga melihat ada siswa yang melakukan percobaan bunuh diri lantaran malu karena tidak mampu membayar sumbangan pembinaan pendidikan (SPP).

Lebih membuat miris lagi, orang miskin amat susah memperoleh akses kesehatan murah. Seperti kejadian yang dialami beberapa warga Nganjuk, Jawa Timur, baru-baru ini. Meski mereka tercatat sebagai peserta Jamkesmas, namun ketika berobat di salah satu rumah sakit (RS) “pelat merah”, masih juga diharuskan mengeluarkan rupiah yang banyak.

Demikian pula halnya dengan usulan beberapa anggota DPRD Komisi D Bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Masyarakat tentang regulasi validasi daftar peserta jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) di Kota Malang yang mensyaratkan hanya orang miskin yang tidak merokoklah yang layak menjadi peserta Jamkesda. Padahal, sebagian besar orang miskin adalah perokok aktif.

Karut-marut sistem regulasi kesehatan tidak sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh pemerintahan lama lewat program “Indonesia Sehat Tahun 2010″ yang seolah-olah tidak ada artinya. Padahal, harapan besar bagi terciptanya sebuah masyarakat sehat nan sejahtera pada tahun 2010 sangat diidam-idamkan warga bangsa.

Perlu diketahui bahwa kemiskinan dan kesadaran masyarakat untuk menjadi miskin itu bukan sebuah pilihan. Idealnya, tidak ada satu pun warga yang menginginkan kehidupannya nir-sejahtera, miskin, dan sakit-sakitan. Namun, meski mereka tidak pernah memilih untuk menjadi miskin, toh kehidupan mereka tetap miskin. Wujud kemiskinan bisa diindikatori dari penghasilan atau pengeluaran seseorang. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2008, misalnya, kemiskinan ditentukan dari pengeluaran setiap orang sebanyak Rp 183.636 per bulan. Kemiskinan juga disebabkan karena mereka berstatus tunakarya (penganggur) .

Sementara itu, data resmi BPS Maret 2009 memperlihatkan, jumlah penduduk miskin sebesar 32,53 juta atau setara dengan 14,15 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Kemiskinan diduga disebabkan oleh ketergantungan masyarakat terhadap komoditas makanan seperti beras, gula pasir, telur, tahu, tempe, dan mi instan. Kemiskinan pun diduga disebabkan ketergantungan mereka terhadap komoditas bangunan lainnya, seperti rumah, listrik, angkutan, dan minyak tanah.

Ketergantungan warga terhadap komoditas makanan merupakan sebuah hal yang wajar mengingat hal tersebut merupakan kebutuhan dasar mereka sebagai manusia. Sebagaimana diketahui, semua orang membutuhkan makanan, minuman, dan memerlukan tempat untuk beristirahat dengan nyaman.

Human Error

Dalam hemat penulis, secara mendasar, kemiskinan merupakan sebuah “proyek” yang seolah “diciptakan” , baik secara sadar maupun tidak, oleh penguasa. Sebab, bagaimanapun, kemiskinan sebenarnya terkait masalah pekerjaan, pendapatan yang layak, dan kesanggupan mengonsumsi komoditas dasar. Jika pemerintah benar-benar peduli terhadap hal ini, tenaga kerja warga masyarakat bisa terserap hingga mereka mampu mencukupi kebutuhan dasar tersebut secara layak. Apalagi, kalau penguasa memberikan subsidi kepada usaha pertanian, kelautan (nelayan), dan pertambangan yang akan berimbas bagi kesejahteraan warga masyarakat.

Atau, boleh jadi, pemerintah sebenarnya sudah memberikan subsidi pada sektor-sektor tersebut, hanya saja kurang menyentuh akar permasalahan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, seperti faktor teknis dan human error.

Kesalahan pada faktor teknis mungkin masih bisa ditolerir. Namun, faktor kualitas manusianya mungkin lebih sulit untuk dimengerti, baik secara moral maupun hukum peradilan. Misalnya, kasus subsidi pemerintah yang tidak turun 100 persen ke tangan rakyat karena diduga dikorupsi pejabat atau jatuh kepada orang tidak sesuai sasaran. Perilaku korupsi beberapa oknum pejabat suatu lembaga bukan hal yang mustahil berimbas dapat menyengsarakan rakyat. Apalagi, ada kesan praktik korupsi seakan-akan menjadi hal yang wajar.

Korupsi memang sudah membudaya. Sebagai “penyakit”, korupsi bukan lagi penyakit akut, melainkan sudah menjadi bahaya laten dan hiperkronis. Sebut saja skandal Bank Century, maraknya makelar kasus (markus), dan fenomena para pengemplang pajak yang masih hangat menjadi isu dan sorotan luas masyakarat. Secara moral kenegaraan, perilaku korupsi sangat jauh dari cita-cita dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demikian sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang (UU), komitmen pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan bukanlah sebuah opsi yang bisa ditawar. Akan tetapi, hal tersebut merupakan sebuah kewajiban yang harus diwujudkan dalam bentuknya yang paling nyata dan mengakar pada masyarakat.

Mudah-mudahan pemerintah dan seluruh jajarannya, mulai dari ujung Sabang sampai Merauke, benar-benar berkomitmen mengentaskan kemiskinan. Semoga! ***

Penulis adalah peneliti pada Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) UIN Maliki Malang

27
May
10

Historia : Kapal Layar Spirit Majapahit

Kapal Layar Majapahit Selesai Akhir Mei

Selasa, 25 Mei 2010 15:59 WIB | Peristiwa | Unik |
Sumenep (ANTARA News) – Pembuatan kapal layar “Spirit Majapahit” yang dikerjakan perajin asal Desa Slopeng, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, diperkirakan selesai pada akhir bulan Mei 2010.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Dinbudparpora) Sumenep, M. Nasir, Selasa, menjelaskan, saat ini, pengerjaan kapal layar “Spirit Majapahit” mencapai 80 persen lebih.

“Kalau tak ada kendala, pembuatan kapal layar yang merupakan kerja sama Yayasan Majapahit di Jepang dan pemerintah Indonesia ini akan tuntas pada akhir bulan Mei ini,” ucapnya di Sumenep.

Setelah selesai, kapal layar tersebut akan diujicobakan di Perairan Slopeng sebelum dilepas secara resmi untuk berangkat ke Jakarta.

“Pemberangkatkan kapal layar `Spirit Majapahit` dari Pantai Slopeng ke Jakarta direncanakan dilepas oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI pada bulan Juni 2010. Untuk tanggal pastinya, menunggu konfirmasi,” paparnya.

Setelah tiba di Jakarta, kata Nasir, kapal layar tersebut langsung dipersiapkan untuk berlayar ke delapan negara.

“Sesuai rencana pula, pemberangkatan kapal layar `Spirit Majapahit` dari Jakarta dalam rangka keliling delapan negara akan dilepas oleh Presiden RI. Untuk waktunya juga menunggu konformasi,” ujarnya menuturkan.

Kapal layar “Spirit Majapahit” dibuat tanpa mesin dan hanya menggunakan layar yang mengandalkan kekuatan angin untuk mengarungi lautan.

Ada pun ukuran kapal layar tersebut adalah panjang 20 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 2,75 meter

.

+++++

Majapahit Tidak Menguasai Seluruh Nusantara

Minggu, 16 Mei 2010 23:11 WIB | Peristiwa | Umum |
Jakarta (ANTARA News) – Kerajaan terbesar Indonesia Majapahit ternyata tidak menguasai seluruh Nusantara apalagi kawasan Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina dan Siam Selatan (Thailand).

“Tidak seperti apa yang ada di buku-buku pelajaran selama ini, daerah-daerah di Nusantara merupakan daerah merdeka dan berkedaulatan bukan daerah kekuasaan Majapahit,” kata arkeolog Hasan Djafar  yang juga penulis buku “Masa Akhir Majapahit” pada diskusi bertajuk “Majapahit: Masa Awal, Pencapaian, dan Masa Akhir” di  LKBN ANTARA akhir pekan lalu.

Kekuasaan Majapahit, katanya, hanya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura dan Bali dan saat itu ada kerajaan kuat juga di Nusantara yaitu kerajaan Melayu.

Kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya saat itu hanya sebuah kerajaan adikuasa dan disegani kerajaan-kerajaan sekitar bukan karena daerah jajahannya.

“Majapahit hanya sebuah kerajaan yang dihormati kerajaan-kerajaan sekitar karena kesuksesannya mengolah perekonomian dan menjadi contoh kerajaan-kerajaan sekitar dan saat itu Majapahit terkenal akan negara agraris ekonomis dan maritim,” katanya.

Majapahit disegani kerajaan sekitar karena mampu menjaga keamanan dan kestabilisan regional dan memiliki pengaruh luas di Nusantara. Majapahit juga mempunyai kerjasama dengan Kerajaan Melayu yang dipimpin oleh Raja Adityawarman yang beribukota di Dharmawangsa (Sumatra Barat).

“Majapahit sebagai kerajaan adi kuasa berkewajiban melindungi daerah-daerah di Nusantara demi kelangsungan kerjasama regional,” katanya.

Majapahit pun kerap melakukan perdagangan dengan daerah-daerah sekitar seperti Banda, Ternate, Ambon, Banjarmasin dan Malaka.

“Pernah ada pertukaran prasasti bernama Amoghapasa antara kedua kerajaan sebagai simbol bentuk kerjasama,” kata Hasan Djafar yang juga ahli epigrafi dan sejarah kuno Indonesia.

Djafar juga mengemukakan pemahaman salah selama ini yang menyebutkan berbagai kerajaan lain di Nusantara memberikan upeti atau pajak ke Majapahit.  “Kerajaan-kerajaan itu hanya memberikan hadiah bukan upeti dan wajar kerajaan memberikan hadiah ke negara kuat saat itu,” katanya.

Ketika ditanya kebenaran sumpah amukti palapa yang dikumandangkan Gadjah Mada ketika dilantik Ratu Majapahit Tribhuwana Tunggadewi menjadi Patih Majapahit bahwa ia tidak akan memakan buah palapa sebelum menguasai nusantara.

“Itu juga salah penafsiran, mukti palapa bukan makan buah palapa tapi saya tidak akan bahagia sebelum  menyatukan nusantara,” katanya.

“Namun itu masih menjadi perdebatan hingga sekarang karena Gadjah Mada hanya memadamkan pemberontakan di Bali dan Dompo (Sumbawa),” katanya menambahkan.

Kerajaan Majapahit sebagai salah satu kerajaan besar pada zaman Hindu-Budha yang berkembang sejak tahun 1293 – 1519 mencapai puncak perkembangannya pada abad ke-14 pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk yang bergelar Sri Rajasanagara.

Kisah kerajaan Majapahit terdapat dalam kitab Pararaton dalam bahasa Kawi dan kitab Nagarakertagama dalam bahasa Jawa Kuno.

Sejak zaman keemasannya kerajaan Majapahit memiliki 21 daerah yaitu Daha (Kediri), Jagaraga, Kahuripan (Jangala, Jiwana), Tanjunpura, Pajan, Kembanjenar, Wenker, Kabalan, Tumapel (Sinhasari, Senguruh), Sinhapura, Matahun, Wirabhumi, Kelin, Kalingapura, Pandansalas, Paguhan, Pamotan, Mataram, Lasem, Pakembanan dan Pawwanawwan.
(adm/B010)

27
May
10

Islam Digest : Mengenal Sejarah dan Karakter Israel

Mengenal Sejarah dan Karakter Israel (1)

Selasa, 25 Mei 2010, 11:28 WIB

Mengenal Sejarah dan Karakter Israel (1)

Tembok Ratapan, tempat yang disakralkan Yahudi

Menyebut nama Yahudi, tentu akan terbayang dengan Israel, yaitu bangsa yang sering kali menyerang Palestina dan umat Islam. Israel dan Yahudi, ibarat dua mata uang yang saling melengkapi dan tak mungkin dipisahkan. Mereka adalah satu kaum yang sangat kejam dan menyebabkan puluhan ribu umat Islam di Palestina menjadi korban. Kendati banyak pihak mengecam tindakan mereka, tak sedikit pun hal itu menyurutkan langkah Israel untuk mundur.

Siapakah sesungguhnya Yahudi itu? Dalam Alquran, kata Yahudi disebut beberapa kali, baik dalam bentuknya yang jelas (Yahudi), samar (Haaduu, Haud), maupun sifat-sifat mereka yang dinisbahkan kepada Bani Israil. Dalam berbagai buku sejarah, disebutkan bahwa Yahudi adalah umatnya Nabi Musa Alaihissalam (AS).

Nama Yahudi dinisbahkan pada salah seorang putra Nabi Ya’kub yang bernama Yahudza bin Ya’kub, salah satu dari 12 orang putra Ya’kub. Putra lainnya bernama Ruben, Simeon, Lewi Yehuda, Isakhar, Zebulon, Yusuf AS, Benyamin, Dan, Naftali, Gad, dan Asyer.

Namun, ada pula yang mengaitkannya dengan kata Al-Haud (Arab) atau Hada (dalam bahasa Ibrani, yang berarti tobat atau kembali), sebagaimana ucapan Nabi Musa AS kepada Tuhannya, “Inna hudnaa ilaika,” (Sesungguhnya kami kembali [tertobat] kepada-Mu). Lihat surah Al-A’raf [7]: 156.

Kaum Yahudi ini juga sering disebut dengan Bani Israil. Istilah Israil dinisbahkan kepada Nabi Ya’kub bin Ishak AS. Dinamakan Bani Israil karena mereka merupakan keturunan dari nenek moyang mereka yang bernama Israil (Ya’kub AS). Selain itu, Bani Israil ini disebut pula dengan Ibrani (Hebrew) dari kata Ibri atau Ibrani yang berasal dari kata Abara (fiil tsulatsi: kata kerja berhuruf tiga), yang berarti memotong jalan atau menyeberang lembah.

Mereka suka berpindah tempat (nomaden). Dinamakan demikian karena mereka datang dengan menyeberangi sungai Ifrat (Eufrat) di Irak, yang dipimpin oleh Ibrahim AS. Menurut Ahmad Shalaby dalam bukunya Muqaranatu al-Adyani al-Yahudiyyah, Ibri atau Hebrew adalah nama yang diberikan oleh Ibrahim kepada kaumnya karena tempat kediaman mereka berada di seberang sungai Ifrat. Penjelasan serupa dapat ditelusuri dalam bukunya Dra Hermawi MA, Sejarah Agama dan Bangsa Yahudi, serta Mudjahid Abdul Manaf, Sejarah Agama-Agama.

Ke-12 putra Ya’kub itulah yang disebut-sebut menjadi keturunan Bani Israil. Kemudian, mereka dibimbing oleh Nabi Musa AS. Dalam Alquran, disebutkan, setelah Musa berhasil melepaskan diri dari kejaran Firaun di Laut Merah, sampailah mereka di suatu daerah. Di sana, umat Nabi Musa merasa kehausan. Nabi Musa lalu memukulkan tongkatnya hingga memancarlah 12 mata air untuk masing-masing kaumnya itu. Mereka inilah yang menjadi sebutan kaum Bani Israil (Yahudi).

Adapun tujuan `hijrah’ tersebut adalah agar mereka leluasa melaksanakan ibadah kepada Allah dan jauh dari gangguan Firaun dan pasukannya. Dalam Alquran, tujuan mereka adalah suatu negeri yang diberkahi, yakni Palestina. Mereka menamakan negeri itu dengan tanah yang dijanjikan, The Promised Land. bersambung

Red: irf
Rep: syahruddin el fikri

Mengenal Sejarah dan Karakter Israel (2-habis)

Rabu, 26 Mei 2010, 03:15 WIB

ap

Mengenal Sejarah dan Karakter Israel (2-habis)

Yahudi ortodoks di Jerusalem

Berbicara tentang Bani Israil, tak bisa dipisahkan dengan agama Yahudi. Sebab, mayoritas kaum Israil menjadi pemeluk agama Yahudi. Dalam bukunya, Atlas Sejarah Nabi dan Rasul, Sami bin Abdullah al-Maghluts menjelaskan, agama Yahudi dahulunya merupakan ajaran monoteis (satu Tuhan) yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Nabi Musa diberikan kitab Taurat untuk disampaikan kepada umatnya (Bani Israil). Namun, Bani Israil justru mengubah ajaran Taurat yang telah disampaikan Nabi Musa dan membuat kebohongan atas syariat Allah SWT.

Mereka menawar syariat untuk melaksanakan ibadah agar lebih ringan (dipermudah) kendati syariat itu sudah sangat mudah untuk dikerjakan. Misalnya, mereka diperintahkan untuk melaksanakan ibadah pada hari Sabat (Sabtu), tetapi mereka menawarnya supaya ibadah Sabat dipindahkan pada hari yang lain. Karena itulah, Allah mengazab kaum yang tidak beriman itu hingga menjadi kera. Lihat surah Al-A’raf [7]: 163-166 dan Albaqarah [2]: 65.

“Dan, sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka, `Jadilah kamu kera yang hina.’” (QS Albaqarah [2]: 65).

Sifat Bani Israil lainnya adalah suka bertanya sehingga menyulitkan diri mereka sendiri. Contohnya, mereka disuruh untuk menyembelih seekor sapi betina, tetapi Bani Israil bertanya tentang umur sapi tersebut. Lalu, disampaikanlah bahwa usia sapi tersebut tidak tua dan tidak juga terlalu muda.

Mereka pun bertanya lagi warna sapi. Disampaikanlah sapi itu berwarna kuning tua dan tidak pernah dipergunakan untuk membajak. Setelah semuanya ditanyakan, mereka akhirnya baru melaksanakan perintah tersebut. Mereka merasa kesulitan mencari jenis sapi yang dimaksud. Padahal, sebelumnya Allah menghendaki kemudahan bagi mereka, tetapi mereka sendiri yang mempersulit nya.

Itulah sifat Yahudi. Lihat penjelasan lengkapnya dalam surah Albaqarah [2]: 67-71. Banyak nabi yang diutus untuk mengajak mereka ke jalan yang benar, tetapi selalu saja nabi-nabi itu mereka dustakan. Syariat Nabi Musa AS yang mengajarkan monoteisme djadikan politeisme. Mereka juga akhirnya menyembah patung-patung, seperti patung anak sapi, patung ular, dan sebagainya.

Dalam Alquran, juga disebutkan bahwa sifat mereka itu di antaranya suka bermusuhan, keras kepala, keras hati, ingkar janji, bakhil, dan tamak. Mereka juga terlibat dalam sejumlah pembunuhan terhadap para nabi yang diutus oleh Allah SWT. Itulah sifat-sifat Yahudi.

Mereka menamakan Tuhannya dengan Yahwe. Namun, menurut Bani Israil, Tuhan mereka itu juga bisa berbuat salah, punya sifat penyesalan, dan juga pernah memerintahkan yang tidak baik. Na’udzubillah. Mereka juga mengklaim bahwa Tuhan hanya untuk Bani Israil. Karena itu, mereka memusuhi kaum atau umat lainnya jika tidak mau menuruti keinginannya. Karena itu, Allah SWT memerintahkan umat Islam agar tidak mengikuti mereka. (QS Albaqarah [2]: 120).

Karena kerusakan keimanan mereka itu, dengan mudah mereka dikalahkan oleh kelompok lain. Namun, mereka tak pernah mau menyadarinya, hingga akhirnya diusir keluar dari negeri mereka. Mayoritas kaum dan pemeluk agama Yahudi berdomisili di Israel. Sebagian dari mereka ada pula yang berhijrah ke luar dari Israel, seperti Eropa, Afrika, Amerika, dan Asia. (habis)

Red: irf
Rep: syahruddin el fikri
Berita terkait



Blog Stats

  • 2,006,517 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers