Archive for May, 2010



29
May
10

Kebudayaan : Kaligrafi Islami

Kaligrafi Bukan Sekedar Hiasan

Selasa, 27 April 2010, 12:44 WIB

Bagi umat muslim, memasang kaligrafi Islam di dalam rumah sudah seperti keharusan. Ya, paling tidak ada kaligrafi bertuliskan nama Allah dan Nabi Muhammad SAW yang terpajang di dinding ruang tamu, untuk menandakan bahwa pemilik rumah tersebut beragama Islam.

Dalam kamus bahasa indonesia, kaligrafi adalah seni menulis indah dengan pena sebagai hiasan. Sementara di dalam seni rupa islam, kaligrafi adalah tulisan dengan bahasa arab. Biasanya isi disadur dari ayat – ayat suci Al-Quran. Bentuknya pun bervariasi, tidak selalu pena diatas kertas, tetapi seringkali juga ditatahkan diatas logam atau kulit hewan.

Namun kaligrafi bukan hanya sekedar pajangan belaka. Kaligrafi yang memuat ayat – ayat suci Al-quran memiliki makna yang dalam bagi yang memahaminya. tulisan yang terkandung dalam kaligrafi memiliki filosofi agar umat islam selalu mambaca ayat – ayat suci Al-Quran dan selalu mengingat kepada penciptanya.

Kendati begitu, memasang kaligrafi lebih baik ketimbang memajang patung, pajangan atau gambar yang berbentuk mahluk hidup. Pasalnya, dalam sebuah hadist, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa malaikat tidak akan memasuki rumah yang didalamnya terdapat sebuah patung atau gambar yang berbentuk mahluk hidup, lantran setan atau jin kafir bakal mendiami pajangan atau gambar tersebut.

Red: Yusuf

Rabu, 26 Mei 2010 pukul 10:14:00

Jejak Penulis Kaligrafi

Dyah Ratna Meta Novia

Penulis kaligrafi memiliki kedudukan istimewa di hadapan para penguasa.

Ranah peradaban Islam menyentuh beragam bidang. Tak hanya terpaku pada kajian eksakta yang memicu munculnya banyak pakar matematika, astronom, atau sederet dokter ternama. Namun, ada pula yang berkutat pada pengembangan estetika atau keindahan, salah satunya kaligrafi.

Banyak penulis kaligrafi silih berganti hadir dan memiliki posisi penting di pemerintahan dan ikut menopang peradaban Islam. Perkembangan kaligrafi bermula pada keterikatan umat Islam pada Alquran. Sejak awal sejarah Islam, tulisan Arab memang telah mencuri perhatian para penyalin dan penulis kaligrafi.

Bahkan, cendekiawan Muslim ternama Ibnu al-Nadim, dalam buku fenomenalnya, Fihrist, membahas secara khusus soal kaligrafi atau keindahan menulis ini dalam bab berjudul Wacana Tentang Kejelekan Tulisan. Ia menyatakan, tulisan yang jelek adalah wujud dari salah satu penyakit kronis terutama dalam kajian sastra.

Philip K Hitti dalam bukunya, History of the Arab, mengungkapkan, kaligrafi ini merupakan bagian dari peradaban Islam khususnya di bidang seni. Kaligrafi yang muncul pada abad kedua dan ketiga Hijriah, kemudian memberikan pengaruh pada perkembangan seni lukis di dunia Islam.

Para penulis kaligrafi juga mendapatkan posisi istimewa di kalangan para pejabat Muslim. Hal ini terkait dengan keinginan para penguasa mendapatkan keutamaan agama dengan cara memiliki salinan Alquran yang terindah. Buku sastra dan sejarah berbahasa Arab pun secara komprehensif mengulas para pakar kaligrafi.

Maka itu, terungkaplah jejak al-Raihani, salah satu sosok yang merintis pengembangan kaligrafi Arab. Ia melakukannya pada saat pemerintahan Dinasti Abbasiyah berada di bawah kendali Khalifah al-Ma’mun. Namanya disematkan pada gaya kaligrafi yang ia kembangkan, yaitu gaya raihan. Ia meninggal pada 834 Masehi.

Masa pun berselang, muncul nama lainnya di kancah penulisan kaligrafi, yaitu Ibnu Muqlah (886-940). Ia merupakan seorang menteri Abbasiyah. Meskipun tangan kanannya tak ada, ia tetap mampu menulis dengan indah menggunakan tangan kirinya. Terkadang, ia mengikatkan pena pada lengan kanannya.

Gaya tulisan yang dikembangkan oleh Ibnu Muqlah kerap dijuluki sebagai al-khat al-mansub atau goresan tulisan yang sangat indah. Ibnu al-Bawwab, yang meninggal pada 1022 Masehi, hadir dengan gayanya sendiri yang dikenal dengan muhaqqaq. Ia merupakan putra seorang pegawai di Majelis Umum di Baghdad.

Al-Bawwab berjasa dalam menyempurnakan gaya tulisan yang dikembangkan oleh penulis kaligrafi sebelumnya, Ibnu Muqlah. Menurut Hitti, penulis kaligrafi yang cukup masyhur di pengujung kekuasaan Abbasiyah adalah Yaqut al-Mu’tashimi. Namanya abadi sebab dilekatkan pada salah satu gaya kaligrafi, yaitu gaya yaquti.

Pergantian masa beriringan dengan kian berkembangnya kajian kaligrafi. Sebab, para pakar itu mewujud menjadi sosok yang tak bakhil dengan ilmunya. Mereka menyebarkan kemampuannya dengan mengajarkan teknik-teknik menulis kaligrafi kepada sejumlah siswa berbakat.

Sejarawan dan penulis biografi, Ibnu Khallikan, mengungkapkan, penulis kaligrafi Ibnu al-Bawwab, mendapatkan ilmu penulisan kaligrafi dari gurunya yang bernama  Muhammad Ibnu Asad al-Katib. Seorang ahli leksikografi yang terkenal, yakni Al-Jawhari juga mengajarkan teknik kaligrafi untuk penulisan Alquran di Naysabur.

Ibnu al-Imad menyatakan, ia belajar di bawah bimbingan Ibnu Jinni. Nun jauh di Spanyol, lahir seorang pakar kaligrafi bernama Ibnu Atiyah. Ia hidup pada abad ke-11 dan menjadi figur paling menonjol pada masanya. Terbukti, satu abad setelah kematiannya, para kolektor kaligrafi masih memburu hasil-hasil karyanya.

Menurut cendekiawan bernama Marrakusy, banyak penulis kaligrafi yang mencoba meniru gaya Ibnu Atiyah dalam menulis kaligrafi, tetapi tak seorang pun berhasil menyainginya. Pakar lainnya adalah al-Attabi. Dia hidup pada abad ke–11 dan banyak belajar seni kaligrafi dari Jawaliqi dan Ibnu al-Syajari.

Kaum intelektual dan para kolektor buku berlomba mencari hasil karya kaligrafinya. Hal itu terjadi karena karya kaligrafi al-Attabi tidak hanya indah, tetapi isinya juga akurat. Menurut George A Makdisi, pakar tentang Arab dan dunia Islam, kaligrafi memang tidak sekadar keindahan, tetapi juga keakuratan isi dan reputasi.

Misalnya, ada pakar kaligrafi bernama Sulayman al-Ma’badi. Tulisan kaligrafinya banyak diburu bukan karena keindahannya, melainkan karena naskah yang ditulisnya sudah begitu populer. Hal yang sama juga terjadi pada Yusuf al-Najirami, yang meninggal pada 1031 Masehi.

Menurut penulis biografi, al-Qifthi, tulisan tangan al-Najirami sebenarnya tak begitu indah, tapi isinya sangat akurat. Orang-orang Mesir, kata dia, berebut untuk mendapatkan karya-karya yang disalin oleh al-Najirami. Ia pun mengisahkan tentang antusiasme di sebuah acara pelelangan karya penulis kaligrafi andal tersebut.

Al-Qifthi mengungkapkan sangat menyukai acara pelelangan buku. Saat pelelang berteriak bahwa dirinya memiliki buku dengan tulisan tangan al-Najirami, leher-leher para peminat akan menjulur ke arah sang pelelang itu. Karya ahli tata bahasa yang juga penulis kaligrafi, Abu Ishaq al-Thabari, pun banyak diburu orang.

Di sisi lain, penulisan kaligrafi ini bukanlah dominasi laki-laki. Satu sosok perempuan yang ternama dalam bidang ini adalah Fathimah. Ia memiliki julukan terkenal, yaitu Bint al-Aqra al-Katibah atau penulis kaligrafi anak perempuan al-Aqra. Ia mendapatkan kepercayaan pula dari pemerintahan Abbasiyah.

Dari sekian banyak ahli kaligrafi, kantor administrasi kekhalifahan memilihnya untuk menuliskan perjanjian gencatan senjata dengan pihak Bizantium. Dia juga pernah dikirim sebagai duta besar kepada Amid al-Mulk al-Kunduri, yang merupakan perdana menteri dari sultan seljuk yang pertama.

Satu dokumen yang dia tulis untuk sang perdana menteri dihargai dengan nilai sebanyak seribu dinar. Metode yang dia gunakan sama dengan metode ahli kaligrafi Ibnu al-Bawwab. Fathimah juga menjadi panutan. Banyak penulis kaligrafi yang belajar di bawah bimbingannya. ed: ferry

Karier Penulis Kaligrafi

Terbentang banyak pilihan yang dimiliki penulis kaligrafi. Mereka bisa bekerja secara mandiri atau dengan orang lain. Mereka yang bekerja untuk orang lain, biasanya bekerja di kantor pemerintahan atau bekerja pada seorang ilmuwan sebagai penyalin buku atau naskah lainnya.

Fathimah, penulis kaligrafi perempuan, bekerja di kantor pemerintah. Ada pula Abu Muhammad al-Tamimi, yang bekerja sendiri dan dikenal luas sebagai penulis kaligrafi yang mengkhususkan diri untuk memperindah salinan-salinan Alquran. Ia adalah murid ahli tata bahasa, Jawaqili dan Ibnu al-Syajari .

Penulis kaligrafi juga ada yang memilih bekerja dengan para ilmuwan lain, yang memiliki uang berlimpah. Mereka biasanya mempekerjakan para juru salin termasuk para penulis kaligrafi. Al-Ahwal, penulis kaligrafi dan ahli tentang makna kata, menjadi penyalin karya milik Hunayn Ibnu Ishaq dalam bidang ilmu-ilmu asing.

Menurut George A Makdisi dalam Cita Humanisme Islam, filsuf ternama, al-Farabi, mempunyai dua orang murid yang sekaligus menjadi juru salin karya-karyanya, yakni Ibrahim Ibnu Akhi, yang merupakan saudara laki-laki ahli logika bernama Yahya Ibnu Adi.

Dokter yang juga pakar adab Ibnu al-Mutran mempekerjakan tiga orang juru salin. Salah satunya adalah seorang penulis kaligrafi profesional. Ketiga juru salin tersebut mendapatkan gaji dan sumbangan tambahan. Sedangkan cendekiawan al-Kindi mempekerjakan beberapa juru salin.

Mereka memiliki huruf konsonan yang sama pada namanya, yaitu Hanawayh, Niftawayh, dan Salmawayh. Sedangkan Abu Hatim al-Sijistani mempunyai seorang juru salin bernama Dzu al-Rumma, seperti nama penyair ternama di masa pemerintahan Dinasti Umayyah.

Sementara itu, Ibnu Akhi al-Syafii, dengan kemampuannya di bidang kaligrafi dikenal dengan sebutan Warraq al-Jahsyiyari atau juru salinnya al-Jahsyiyari.  dyah ratna meta novia, ed: ferry

(-)
Index Koran

Berita sebelumnya :

29
May
10

Hikmah : Langkah-langkah Menguatkan Tauhid

Langkah-langkah Menguatkan Tauhid

Jumat, 28 Mei 2010, 09:45 WIB

Langkah-langkah Menguatkan Tauhid

ilustrasi

Oleh KH Didin Hafidhuddin

Tauhidullah atau mengesakan Allah dalam segala hal, baik dengan hati, lisan (ucapan), maupun amal perbuatan sehari-hari adalah merupakan inti utama ajaran Islam. Karena, hal itu menjadi inti utama ajaran para Rasul Allah, sejak dari rasul pertama sampai terakhir. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT QS Al-Anbiya: 25, ”Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: ‘Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku’.”

Tauhidullah ini harus termanifestasikan melalui keinginan yang kuat untuk membangun persaudaraan dan menebarkan cita-cita ukhuwah Islamiyyah dalam bingkai wihdatul ummah (kesatuan umat). Sebab, harus disadari bahwa hanya dengan kedua pilar inilah (tauhidullah dan wihdatul ummah), umat Islam tidak akan pernah mendapatkan kehinaan dan kemiskinan kapan dan di manapun berada. Allah SWT berfirman dalam QS Ali Imran: 112, ”Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia ….”

Semua praktik ibadah dalam syariat Islam selalu mencerminkan kedua hal ini. Shalat, sebagai contoh, diawali dengan takbiratul ihram yang bermakna meyakini bahwa tidak ada yang mahabesar kecuali hanya Allah SWT, dan karena itu tidaklah pantas beribadah, ruku, dan sujud kecuali hanya kepada-Nya. Diakhiri dengan salam ke kanan dan kiri yang bermakna menebarkan salam kedamaian bagi semua umat. Karena itu, orang yang shalatnya khusyuk akan semakin rendah hati pada Allah SWT dan semakin mencintai sesama umat yang rukuk dan sujud bersama-sama.

Ibadah puasa yang wajib dilakukan selama bulan Ramadhan maupun puasa sunah lainnya, mencerminkan keikhlasan yang sungguh-sungguh untuk selalu diawasi oleh Allah SWT dalam segala tindakan dan perbuatan. Implementasinya, orang yang berpuasa dengan penuh kesungguhan akan menjadi orang yang jujur dalam hidupnya dan memberikan kebaikan kepada sesamanya.

Bahkan, di akhir bulan Ramadhan, kaum Muslimin diperintahkan untuk membayar zakat fitrah sebagai simbol kepedulian dan perhatian yang penuh terhadap kelompok fakir miskin. Demikian pula ibadah zakat maal lainnya penuh dengan simbolisasi kecintaan kepada sesama umat manusia dan terutama kepada kelompok dhuafa yang sedang mengalami kesulitan dan masalah dalam hidupnya.

Praktik ibadah haji yang merupakan rukun Islam terakhir, yang diawali dengan berpakaian ihram dan diakhiri dengan tahallul, semuanya menggambarkan kecintaan kepada Allah SWT dan kerinduan untuk membangun kesatuan umat dari manapun jamaah haji itu berasal. Predikat haji mabrur, seperti kata para ulama, adalah orang yang kecintaannya kepada Allah SWT menjadi bertambah kokoh dan kedekatan kepada sesama manusia semakin kuat.

Karena itu, penguatan tauhidullah harus disertai dengan penguatan wihdatul ummah, yaitu umat yang menyatu dalam keyakinan, keimanan, dan ibadah kepada Allah SWT, serta memberikan kemanfaatan pada sesama manusia. Wa Allahu a’lam.

Red: irf
29
May
10

Khazanah : Keaslian Kitab Suci Kaum Yahudi ?

Mempertanyakan Keaslian Kitab Suci Kaum Yahudi

Kamis, 27 Mei 2010, 15:46 WIB

Mempertanyakan Keaslian Kitab Suci Kaum Yahudi

Gulungan taurat

Sebagaimana banyak dijelaskan dalam buku-buku sejarah, termasuk keterangan Alquran, Nabi Musa AS diutus kepada kaumnya, Bani Israil. Untuk itu, Nabi Musa AS diberikan sebuah kitab suci, Taurat, sebagai tuntunan bagi mereka dalam menjalankan perintah Allah. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Thursina.

Dalam sejumlah riwayat, disebutkan, kitab Taurat itu berisi 10 perintah Allah. Dalam bahasa Inggris, disebut dengan Ten Commandments. Menurut Louis Finkestein, editor buku The Jews, Their Religion and Culture, sebagaimana dikutip Burhan Daya dalam bukunya Agama Yahudi: Seputar Sejarah Bani Israel, firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Musa itu ditulis Nabi Musa di atas sobekan kulit-kulit binatang atau batu.

Isi ke-10 perintah itu adalah larangan menyembah tuhan selain Allah; larangan menyembah berhala; larangan menyebut nama Allah dengan main-main; wajib memuliakan hari Sabtu; wajib memuliakan kedua orang tua; larangan membunuh sesama manusia; larangan berzina; larangan mencuri; larangan bersaksi palsu; dan dilarang mengambil istri orang lain dan hak orang lain.

“Sepuluh perintah tersebut ternyata mengandung aspek akidah, ibadah, syariah, hukum, dan etika,” tulis Mudjahid Abdu Manaf dalam bukunya Sejarah Agama-Agama. Namun, dalam perkembangannya, kitab Taurat yang berisi 10 perintah itu diubah dan ditambahi sesuai dengan keinginan mereka sendiri.

Tak heran, bila kemudian, jumlah kitab mereka sangat banyak. Di antaranya, Perjanjian Lama (Taurat) dan Talmud. Adapun kitab Perjanjian Lama ini kemudian juga menjadi kitab suci agama Nasrani (Katolik dan Kristen). Kitab ini berisi syair, prosa, hikmah, perumpamaan, cerita-cerita, dongeng, hukum, dan syair ratapan.

Menurut kaum Yahudi, kitab ini dibagi lagi menjadi dua, yakni kitab Taurat dan Nevi’im (nabi-nabi). Kitab Taurat terdiri atas lima bagian, seperti Kitab Kejadian (Genesis), Ulangan, Keluaran, Imamat, dan Bilangan. Kelima bagian itu disebut bagian dari kitab Musa.

Sementara itu, kitab Nevi’im (nabi-nabi) terdiri atas dua bagian, yakni Nevi’im Rishonim (nabi-nabi awal), seperti Yosua, Samuel I, Samuel II, Raja-raja I, dan Rajaraja II. Bagian kedua adalah Nevi’im Aharonim (nabi-nabi akhir), seperti Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Hosea, Yoel, Amos, Obaja, Yunus, Mikha, Nahun, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakharia, dan Maleakh. Kitab ini berisi tentang tulisan-tulisan agung, tulisan Zabur, Amtsal (amtsal Sulaiman), dan Ayub; lima pujian berupa kidung agung, pengkhotbahan, ratapan, dan Ester; serta kitab-kitab dari Daniel, Ezra, Nehemia Tawarikh I, dan Tawarikh II.

Adapun kitab Talmud adalah sebuah kitab yang berisi riwayat-riwayat lisan yang diterima para rabi Yahudi. Riwayat tersebut dikumpulkan oleh rabi Yahudi dalam kitabnya bernama Mishnah, yaitu undang-undang yang terdapat dalam kitab Taurat Musa yang berupa penjelasan dan tafsir. Kendati hanya berupa tafsir atas Taurat, kaum Yahudi menganggap kitab Talmud lebih penting dari kitab Taurat. Demikian tulis Sami bin Abdullah alMaghluts dalam bukunya Atlas Sejarah Nabi dan Rasul.

Kitab Talmud ini terbagi dua, yakni Talmud Yerusalem dan Talmud Babilonia. Hal ini disesuaikan dengan penafsiran dari rabi-rabi atau pendeta-pendeta Yahudi. Gulungan Taurat Sementara itu, saat kaum Yahudi meyakini dan memercayai kitab-kitab dari para rahibnya itu, pada tahun 1945 M, seorang penggembala bernama Muhamamd Addib, yang sedang mencari anak kambingnya yang tersesat di sekitar gua-gua dekat lembah Qamran, Palestina, menemukan peninggalan sejarah yang sangat berharga.

Ia menemukan sejumlah gulungan kitab kuno yang selanjutnya dinamakan “Gulungan-gulungan Laut Mati” atau “Gua-gua Lembah Qamran”. Setelah peristiwa itu, sejumlah pihak melakukan penggalian di sekitar tempat tersebut. Mereka kemudian menemukan 11 gua yang ada di Lembah Qamran tersebut.

Menurut para ahli arkeolog, gulungan itu kemudian diketahui sebagai gulungan-gulungan Taurat dalam bahasa Ibrani kuno, Ibrani Modern, Yunani, Aramia, dan Nabthi. Penemuan ini menjadi sangat penting karena merupakan manuskrip tertua dari Perjanjian Lama (Taurat) yang berhasil ditemukan dalam bahasa Ibrani. Sayangnya, manuskrip tersebut tak banyak dipublikasikan.

Red: irf
Rep: syahruddin el fikri
28
May
10

Politik : Koalisi Politisi dan Pengusaha ?

Anas Bos Demokrat, Koruptor Bahagia?

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 27/05/2010 | 19:16 WIB Anas Bos Demokrat, Koruptor Bahagia?Anas Bos Demokrat, Koruptor Bahagia?

Salah satu Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum telah menjadi ketua umum Partai Demokrat. Mantan anggota KPU ini mengalahkan pesaingnya di Kongres II Partai Demokrat, minggu ke-4 Juni lalu, yaitu Andi Malarangeng dan Marzukui Alie.  Namun, ada isu bahwa di belakang ‘pendanaan’ menangnya Anas ini ada konglomerat Arta Graha Tomy Winata, sehingga bisa unggul menaklukkan perolehan suara lawan tandingnya. Meski masih perlu dibuktikan kebenarannya, namun gosip tersebut sempat beredar. Isu sebelumnya adalah dugaan keterlibatan Anas dalam kasus suap/korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Isu ini sempat muncul saat Anas mendeklarasikan diri menjadi calon ketua umum Partai Demokrat bulan lalu di Hotel Sultan Jakarta.

Acara deklarasi Anas Urbaningrum tersebut dilaksanakan di Hotel Sultan yang mewah dan berbintang lima di Jakartas, menurut sekretaris tim sukses Anas, Angelina Sondakh, sudah 359 orang check-in di Hotel Sultan untuk menyongsong malam acara deklarasi Anas pada medio April lalu (Koran Tempo, 15/4). Sungguh suatu “lompatan besar” bagi seorang Anas Urbaningrum bisa mendeklarasikan pencalonannya di hotel super mewah.

Anda bisa mengkalkulasikan sendiri harga kamar standar Hotel Sultan untuk minimal 2 malam (menurut web site hotel sultan hari ini room rate rata-rata mulai dari US$ 100 per malam), belum lagi biaya untuk penyelenggaraan, konsolodasi, mobilisasi dan mendatangkan artis. Kontras sekali dengan 8 tahun yang lalu, dimana Anas “hanya” seorang anggota KPU Pusat dan baru mentas jadi celeb politik Indonesia. Kalau kata Tukul Arwana masih ‘katro‘.

Seperti opini yang ditulis oleh Ferly Norman dalam situs Kompasiana, 15 April 2010, ia mengurai tentang dugaan keterlibatan Anas Urbaningrum dalam kasus suap saat menjadi anggota KPU. Tepatnya tanggal 8 Juni 2005, Anas didampingi oleh Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti dan Anggota KPU lainnya Valina Sinka Subekti, mengadakan jumpa pers pengunduran dirinya sebagai anggota KPU. Disebabkan hengkangnya ia ke Partai Demokrat sebagai Ketua Bidang Politik. Padahal KPU Pusat saat itu ditengah sorotan publik akibat gratifikasi dan tertangkap basahnya Mulyana W Kusumah oleh KPK ketika akan menyuap auditor BPK Khairiansyah Salman.

Sungguh tindakan “penyelematan diri” yang gemilang dan timing yang tepat saat itu. Terbukti pamor Anis makin mencorang setelah itu, sedangkan kemudian beberapa Anggota KPU masuk bui dan yang lainnya pamornya telah tenggelam di hiruk pikuk dunia politik Indonesia. Jadi jangan heran, Bung Anas membayar penyelamatan tersebut dengan retorika yang apik (kadang-kadang tidak nyambung) dan membela habis-habisan kebijakan pemerintah ketika PD dirundung malang akibat gempuran kaus pat-gulipat Bank Century.

Untuk menyegarkan ingatan pembaca maka penulis merangkum beberapa kesaksian seputar kasus KPU saat itu. KPU ketika itu menerima gratifikasi (kick back) dari 11 rekanan KPU sebesar Rp 20 miliar. Kemudian berdasarkan saksi-saksi di persidangan terungkap fakta sbb:

1. Kesaksian Mulyana W Kusumah, anggota KPU Pusat

•    Tertangkap basah oleh pegawai KPK ketika menyuap ketua sub tim investigasi BPK sebesar Rp 100 juta.
•    “Saya memang mengirim pesan pendek kepada Anas Urbaningrum, yang isinya meminta bantuan menggenapi uang Rp 300 juta untuk auditor BPK”. “Dalam jawabannya, Anas berjanji akan membicarakan permintaan tersebut dengan ketua KPU”. Tetapi Hakim Tipikor kala itu tidak mendalami kesaksian ini. Sehingga Anas “lepas” dari jeratan KPK saat itu.

2. Hamdani Amin, Mantan Kabiro Keuangan KPU Pusat

•    Semua anggota KPU mengetahui dana taktis yang berasal dari rekanan KPU senilai total Rp 20 miliar. Juga mereka (anggota KPU) telah menerima dana tersebut , mulai dari pimpinan sampai pegawai harian di lingkungan KPU (detik.com, 8/6/2005).
•    Menurut Hamdani, setiap anggota KPU menerima US$ 105 ribu (hampir Rp 1 miliar), Ketua dan Wakil Ketua KPU tentu saja lebih besar.
•    Saya mencatat semua pengeluaran dan peruntukan dari dana taktis tersebut secara detail.

3. Hasil Audit BPK terhadap KPU Pusat

•    BPK menemukan 33 indikasi penyimpangan senilai lebih dari Rp 179,444 miliar dalam pengadaan barang dan jasa Pemilu 2004 oleh KPU.
•    Semua penyimpangan tsb terdiri dari 4 bagian: Kekurangan penerimaan pajak dan keterlambatan pajakkepada rekanan, indikasi kerugian negara, dan pertanggungjawaban keuangan tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain tidak dilampiri dokumen. Bagian keempat adalah pemborosan keungan negara termasuk adanya mark-up dalam pengadaan barang dan jasa.

Akibatnya kasus ini, Ketua KPU beserta 3 orang lainnya masuk bui. Dan lima orang anggota KPU lainnya (termasuk Anas) lepas dari jeratan hukum.

Sekarang dengan “beban sejarah” seperti itu Saudara Anas berani mencalonkan dirinya menjadi Ketua Umum Demokrat. Entah siapa yang mengelus-elus Anas sehingga maju mencalokan diri. Karena untuk menjadi Ketua Umum Partai di Indonesia, tidak hanya dibutuhkan kehebatan tetapi juga punya  “gizi” yang gemuk.

Nampaknya, dengan masa lalu Anas di KPU dulu, akan menjadikannya “tawanan” di mata beberapa oportunis dan para koruptor kakap di Indonesia. Jika ia berani melibas para mafia hukum tersebut maka pasti menimbulkan perlawanan yang kuat dari para koruptor tersebut. Kasus KPU Pusat tahun 2005 akan menjadi sasaran tembak sekaligus alat “gertak” dari sang koruptor.

Sekarang timbul pertanyaannya, apakah Anas sudah lupa dengan masalah di atas? apa karena ia dalam eforia kemenangan Pilleg dan Pilpres PD dan “diselamatkan” oleh PD sehingga ia merasa PD (Percaya Diri)? Itulah yang harus dihitung-hitung olehnya. Jangan-jangan menjadi ketua Umum PD membuat dia dibui di masa depan. Seperti slogan orang Medan, Ini Medan Bung! tetapi untuk Anas berubah menjadi: “Ini politik (yang kejam) Bung”! Itulah sebabnya, tulisan ini diberi judul: “Anas Bos Demokrat, Koruptor Bahagia”. (*/Ferly Norman/Kompasiana)

Apa Bedanya Setgab dan Sekber Golkar?
lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 26/05/2010 | 23:14 WIB

Apa Bedanya Setgab dan Sekber Golkar?
OLEH: ARIEF TURATNO

BILA kita cermati pendirian Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Politik Koalisi Pemerintah yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical), mengingatkan kita kepada masa lalu, ketika sebelum meletus peristiwa G30S/PKI. Waktu itu kaum nasionalis yang merasa risi terhadap geliat PKI yang dianggap mulai merusak tatanan pemerintahan membentuk Sekretaris Bersama (Sekber) Kekaryaan yang kemudian berubah menjadi Sekber Golkar. Diawalnya, Sekber Golkar bukanlah partai politik, tetapi organisasi yang dibentuk untuk membendung pengaruh komunis. Namun, setelah pecah peristiwa G30S/PKI, Sekber Golkar berubah menjadi Partai Politik yang dalam perkembangan berikutnya jadi Golongan Karya (Golkar).

Karena sebagian unsur-unsur yang terlibat pembentukan Sekber Golkar di masa lalu hampir sama dengan kondisi saat pembentukan Setgab Partai Politik Koalisi Pemerintah. Maka ada yang mengidentikkan antara Sekber Golkar dan Setgab kali ini serupa, tetapi tidak sama. Serupa di sini karena sama-sama memiliki tujuan politik untuk memenangkan Pemilu 2014 nanti. Bedanya, situasinya sekarang tidak sama dengan dulu. Isu yang ada saat ini bukan lagi soal bahaya komunis, tetapi bahaya teroris. Pertanyaan dan persoalannya adalah apakah mungkin Setgab Partai Politik Koalisi Pemerintah akan sejalan dengan Sekber Golkar di masa lalu? Inilah yang menurut banyak pengamat tidak mungkin sama. Jika yang dimaksud dalam Setgab itu hanya dua partai, yakni Partai Golkar dan Partai Demokrat, mungkin saja asumsi tadi benar.

Namun kita harus ingat, bahwa sampai saat ini ada sedikitnya enam partai politik yang menjadi mitra atau koalisi pemerintah. Selain Partai Demokrat dan Partai Golkar, disana masih ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Keempat partai tersebut, memang hanya dua partai yang berazaskan Islam, yakni PKS dan PPP. Namun meskipun PAN dan PKB bukanlah partai politik yang berbasiskan Islam. Tetapi jangan lupa, bahwa PAN didirikan komunitas Muhammadiyah, dan PKB didirikan komunitas Nahdlatul Ulama (NU). Yang satu didirikan oleh Amien Rais, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, dan satunya lagi didirikan KH Abdurahman Wahid (Gus Dur), mantan Ketua Umum Pengurus Besar (PB) NU. Dan kedua organisasi Muhammadiyah dan NU adalah dua organisasi Islam terbesar di Indonesia saat ini.

Karena itu, meskipun PAN dan PKB tidak berazaskan Islam, tetap saja corak ke-Islaman kedua partai politik itu sangat kental. Nah, bila yang dimaksud Setgab Partai Politik Koalisi Pemerintah adalah yang keempat partai ini pula. Maka nampaknya akan sangat sulit untuk mencari format yang ideal demi mewujudkan Setgab tadi menjadi sebuah partai politik besar. Mengapa? Karena banyaknya perbedaan, banyaknya ketidaksamaan, dan inilah yang bakal menjadi persoalan di dalam maupun di luar. Situasi ini yang membedakan antara Setgab sekarang dengan Sekber Golkar di masa lalu. Meskipun format pembentukannya hampir mirip, tetapi para komponen yang bergabung di dalamnya tidak sama. Ini akan berbeda, bilamana keempat partai tadi keluar, digantikan dengan tiga partai atau dua partai yang di luar, yakni Partai Gerindra dan Partai Hanura, atau pun PDIP. Mungkinkah? Inilah yang sebenarnya pernah dicoba dan digagas SBY, namun nampaknya upaya itu untuk sekarang masih belum mungkin. Sebab masih banyaknya perbedaan di antara mereka. (*)

Ada Cukong Bisnis di Belakang SBY dan Ical?

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 27/05/2010 | 20:03 WIB Ada Cukong Bisnis di Belakang SBY dan Ical?

Jakarta – Menjadi penguasa di sebuah negeri nampaknya harus bisa bersikap tegas terutama dalam menghadapi para pengusaha raksasa apalagi mereka yang datang dari luar. Sebab, kerapkali berbagai macam kebijakan hanyalah berupa negosiasi penguasa demi kepentingan-kepentingan modal semata. Hal tersebut juga berlaku bagi Presiden SBY juga pentolan Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Siapakah di belakang mereka?

Budayawan Radar Panca Dahana menyatakan bahwa sebenarnya kekisruhan politik yang selama ini terjadi di Indonesia tidak bisa terlepas dari permainan sekelompok bisnis raksasa. Ia menduga ada beberapa kelompok elit bisnis yang berada di belakang SBY dan Ical.

“Untuk mensejahterakan sebuah masyarakat dan menciptakan stabilitas ekonomi, nampaknya SBY pun tidak bisa mengelak dari negosiasi-negosiasi dengan para pebisnis besar,” ujarnya saat sarasehan di Gedung Jakarta Media Center (JMC), Kamis (27 Mei 2010).

Menurutnya, SBY tidak bisa mengelak karena para pebisnis besar tersebut dapat menciptakan situasi ekonomi Indonesia lemah atau kuat. Mereka juga dapat mengguncang rupiah bahkan sampai Rp 15.000 atau Rp 20.000 per dolar.

“Kekuatan bisnis raksasa tersebut dapat mengguncang rupiah bahkan sampai Rp. 15.000. sebab itu mau tidak mau SBY nampaknya mesti bernegosiasi dengan para pebisnis tersebut,” tambahnya

Sebab itu, apa yang terjadi dalam kekisruhan politis saat ini, juga apa yang menimpa Sri Mulyani dan bersatunya SBY dan Ical sebenarnya bisa dibaca sebagai bersatunya kekuatan bisnis di belakang kedua orang tersebut.

Masalahnya adalah apakah SBY bernegosiasi secara win-win solution atau hanya menggadaikan kekayaan Indonesia kepada kerajaan bisnis tersebut tanpa mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat miskin.

Koordinator Group Diskusi Aktivis 77/78 Muhammad Hatta Taliwang menyatakan bahwa apa yang terjadi pada Indonesia saat ini sangat menyedihkan, terutama berkenaan dengan aset-aset dan kekayaan Indonesia. “Berbagai macam sektor kekayan Indonesia seperti pertambangan habis dikuras oleh pebisnis besar tanpa mendatangkan keuntungan yang berarti bagi masyarakat Indonesia terutama masyarakat bawah,” tegas mantan anggota DPR RI dari PAN ini.

Belum lagi ditambah dengan besarnya jumlah hutang Indonesia. Terutama, lanjut dia, hutang-hutang yang bersifat politis. Hatta mengungkapkan, era pemerintahan Presiden SBY menghutang untuk biaya BLT, PNPM Mandiri yang diduga hanya untuk menaikkan popularitas SBY sebelum Pilpres 2009 lalu.

“SBY seperti menggadaikan negeri ini ke orang asing. Ia banyak berhutang untuk sesuatu yang bersifat politis seperti BLT dan PNPM Mandiri menjelang Pilpres. Sangat menyedihkan,” ujar anggota Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini. (boy)

Kasus Pajak, Putusan MA Diintervensi Setgab?

lokasi: Home / Berita / FOKUS / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 27/05/2010 | 21:20 WIB Kasus Pajak, Putusan MA Diintervensi Setgab?

Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari dari Fraksi PDIP, menduga kemenangan PT Kaltim Prima Coal (KPC) dalam sengketa pajak senilai Rp 1,5 T dengan Ditjen Pajak di Mahkamah Agung (MA) tidak lepas dari keberadaan Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi. Apalagi, pengadilan pajak selama ini memang dikenal rawan intervensi.

“Saya tidak menyalahkan kalau orang mencurigai ada intervensi dari Setgab. Belum ada Setgab pun tingkat kepercayaan publik rendah terhadap pengadilan pajak, apalagi ada Setgab, malah makin buruk. Sebelum ada Setgab pengadilan ini yang paling korup kok,” kata Eva saat dihubungi, Kamis (27/5/2010).

Putusan MA yang menolak permohonan peninjauan kembali (PK) Ditjen Pajak, kata Eva, juga menunjukkan lembaga tertinggi peradilan itu tidak menghormati nota kesepahaman (MoU) yang sudah dibuat Kementerian Keuangan, Komisi Yudisial dan MA sendiri. MoU itu beirisi komitmen tiga lembaga untuk membenahi pengadilan pajak. “Belum ada pembenahan fundamental, malah ada putusan itu,” keluh politisi PDIP ini.

Eva menjelaskan sebanyak 85 persen kasus sengketa pajak di pengadilan pajak dimenangkan oleh perusahaan. Oleh karenanya, putusan itu juga menunjukkan tidak adanya political will MA untuk menyelamatkan uang negara. “Tidak ada political will menyelamatkan negara dari kerugian bertubi-tubi,” ungkapnya.

Terkait hal ini, Ketua DPP Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, telah membantah adanya intervensi politik dalam kasus hukum perusahaan grup Bakrie ini. “Itu tidak ada hubungannya dengan Setgab. Jadi tidak ada intervensi apa pun,” kata Priyo kemarin. (*/dtc/jpc)

27
May
10

PEPORA : Perusahaan Asing Diminta Lakukan Politik Etis

Kamis, 27/05/2010 19:15 WIB
Perusahaan Asing Diminta Lakukan Politik Etis Seperti Zaman Belanda
Elvan Dany Sutrisno – detikNews


Jakarta – Banyaknya kekayaan alam Indonesia yang telah dieksploitasi oleh perusahaan tambang asing seperti PT Freeport, Newmont, INCO dan lainnya harus dibarengi dengan politik balas budi atau politik etis (Etische Politiek) oleh mereka kepada rakyat dan bangsa ini.

Komisi VII DPR meminta perusahaan-perusahaan itu lebih menunjukkan empati dan simpatinya kepada rakyat dan bangsa ini dalam bentuk penerapan politik etis seperti yang pernah dilakukan pada zaman penjajahan Belanda dulu.

“Perusahaan asing seperti Freeport, Newmont dan INCO sudah selayaknya melakukan politik ethics. Kalau dulu VOC saja bersedia melakukan politik etis, harusnya perusahaan-perusahaan asing juga bisa melakukan,” kata anggota Komisi VII DPR Totok Daryanto kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/5/2010).

Menurut mantan ketua DPP PAN ini, bentuk politik etika yang bisa dilakukan oleh perusahaan tambang asing itu antara lain dengan membagikan lagi lahan yang belum bisa digarap dalam 20 tahun ke depan kepada pemerintah untuk dieksplorasi guna meningkatkan APBN. Hal ini sangat penting agar lahan yang tidak dieksplorasi itu bisa digarap sehingga bisa diharapkan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Sekarang ini banyak sekali perusaan yang memiliki kontrak karya dengan lahan besar, tetapi pemanfaatannya baru berapa, sehingga sisanya masih belum digarap. Seperti PT Inco misalnya yang memiliki lahan sekitar 220 ribu hektar, namun yang dikelola hanya sekitar 16-18 ribu. Demikian juga dengan Freeport dan Newmont,” paparnya.

Selain itu, penerapan politik etika bisa dilakukan juga dengan cara membangun daerah dan kawasan yang dijadikan areal eksplorasi sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga, masyarakat sekitar akan bisa merasakan hasil dari kekayaan alam yang dieklporasi oleh perusaan tambang asing itu.

“Misalnya, kalau di daerah itu tidak ada jalan akses yang layak, ya bangunin jalan. Kalau kekuarangan daya listrik, atau bahkan belum ada listrik, ya bangunin pembangkit listrik. Termasuk bagi warganya yang kurang pendidikan, ya bangunin sekolah dan seterusnya,” paparnya.

Apalagi, lanjut orang dekat Soetrisno Bachir ini, berdasarkan UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), lelang Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) diberikan kesempatan kepada semua pihak sesuai persyaratan untuk ikut serta. Hal itu dimaksudkan agar terciptanya lebih banyak lapangan kerja dan peningkatan daya saing nasional yang bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap asing.

“Pemerintah telah sangat kooperatif terhadap perusahaan tambang asing. Namun hingga detik ini tidak ada kesadaran dari pihak perusahaan tambang asing tersebut untuk membalas budi baik pemerintah. Sekarang saatnya kita menagih mereka. Jangan hanya program CSR (corporate social responsibility) saja,” pintanya.

(yid/mad)

27
May
10

Kesehatan : Menteri Kesehatan Diusir Komisi IV DPR

Menteri Kesehatan Diusir Komisi IX DPR

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 27/05/2010 | 14:24 WIB Menteri Kesehatan Diusir Komisi IX DPR

Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Sri Rahayu Sedyaningsih diusir oleh anggota Komisi IX DPR. Karena pada saat Sri Rahayu membaca Peraturan Menteri tentang Jaminan Kesehatan Unit Pelaksanaan Teknis di Daerah Nomor HK.02.02/Menkes/095/1/2010 yang dinilai bertentangan UU 40/2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Anggota DPR dari PDIP, Caroline Margaret menilai Permen tersebut bertentangan dengan UU 40/2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional. “Kita sudah melakukan Kunker ke beberapa daerah, baru ada permen. Ini bertentangan dengan UU karena teknisnya tidak hanya domain pemerintah, tapi melibatkan pemberi kerja dan yang bekerja,” kata Caroline saat Rapat Kerja dengan Menkes di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/5).

Caroline mengaku kecewa dengan penjelasan Menkes. “Saya sungguh kecewa, saya usulkan pada forum untuk memberi kesempatan kepada Ibu Menteri untuk mempelajari UU Sistem Jaminan Sosial Nasional. Silahkan ibu pulang, nanti datang lagi setelah diperbaiki. Kita di sini bukan arisan RT, keputuasan anda berimplikasi nasional dan buat saya ini bukan masalah sepele,” cecar Caroline.

Usai diusir oleh Komisi IX, Menkes mengakui kalau penjelasan soal Permen merupakan kesalahan anak buahnya. “Itu kesalahan anak buah saya. Kita akan tarik dan revisi Permen tersebut. Nggak ada sanksi kepada anak buah, saya yang bertanggung jawab. Ini kesalahan saya,” kata Endang.

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Chairul Anwar Apt, mempertanyakan komitmen Kementrian Kesehatan untuk menjalankan UU No 40 ahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. “Kami mempertanyakan komitmen Kemenrian Kesehatan dalam menjalankan SJSN dan RUU BPJS, Apakah Kemenkes tidak setuju dengan UU SJSN dan RUU BPJS?” ungkap Chairul pada saat raker DPR dengan Menteri Kesahatan.

Pertanyaan ini muncul setelah Anggota DPR Komisi IX menunda Rapat Kerja dengan Kemenkes karena DPR mempertanyakan munculnya Permenkes RI No. HK.02.02/Menkes/095/I/2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. Yang dianggap bertentangan dengan UU No 40 Tahun 2004 tentang SJSN.

Dalam rapat kerja tersebut, DPR meminta Menteri Kesehatan untuk mencabut Permenkes tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan karena isi dari Permenkes tersebut ada pasal yang bertentangan dengan UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN.

“Isi Permenkes ini bertentangan dengan UU SJSN terutama di pasal 25 dimana Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan ditetapkan oleh menteri atau gubernur/walikota/bupati. Hal ini bertentnagan dengan UU 40 tahun 2004 pasal 5 ayat 1 bahwa BPJS dibentuk oleh Undang-Undang” jelas anggota Panja RUU BPJS ini. Dalam raker tersebut akhirnya secara spontan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Setyaningsi langsung mencabut Permenkes tentang Penyelenggaraan Jamianan Kesehatan.

“Walaupun sudah dicabut secara spontan, tapi dampak yang ditimbulkan oleh peraturan tersebut sudah banyak. Antaranya di provinsi Kaltim ketika kami melaksanakan kunjungan kerja ke sana, pemprov sudah membentuk beberapa UPT-UPT pelaksana jaminan sosial. Hal ini kan menjadi masalah yang serius, karena tidak sesuai dengan UU” tegas Chairul.

Anggaota DPR dari dapil Riau 1 ini juga menyanyangkan sikap menteri yang menganggap peraturan perundangan seperti permainan dengan mudah membuat tanpa dasar yang kuat, dengan mudah pula mencabutnya tanpa memikirkan dampak yang sudah terjadi. Hal lain yang disesalkan juga adalah pola komunikasi menkes dengan DPR dinilai sangat kurang dan jauh dari etika bermitra.

Komisi IX DPR RI menunda rapat kerja dengan Menteri Kesehatan dan akan dijadwalkan kembali dalam waktu dekat ini, serta meminta Menkes mempelajari seluruh peraturan tentang kesehatan dan  menyusun langkah-langkah selanjutnya pasca pencabutan permenkes tersebut.

“Kami meminta Menkes mempelajari seluruh peraturan tentang kesehatan sehingga tidak salah lagi dalam membuat peraturan perundangan yang bertentanagn dengan UU. Bukannya membuat peraturan yang diminta oleh UU Kesehatan dan Rumah Sakit yang mendesak, ini malah membuat peraturan yang kontrofersi,” ujar Chairul. (*/primaironline/ira)

27
May
10

Perbankan : UU JPSK dan UU OJK Harus Dibahas Bersama

DPR: UU JPSK Dan UU OJK Harus Dibahas Bersamaan

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 23/05/2010 | 21:49 WIB DPR: UU JPSK Dan UU OJK Harus Dibahas Bersamaan

Jakarta – Komisi XI (Keuangan dan Perbankan) DPR RI mendesak pembahasan mengenai Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (UU JPSK) dan Undang-Undang  Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) dilakukan secara bersamaan. DPR menilai kedua UU tersebut sama pentingnya untuk segera disahkan.

“Undang-undang tersebut kan masuk ke DPR atas inisiatif pemerintah, nah sampai sekarang belum ada yang masuk. Pemerintah seharusnya mengajukan RUU JPSK dan RUU OJK secara bersamaan kepada DPR untuk segera dibahas,” ujar Anggota Komisi XI DPR RI Arif Budimanta di Jakarta, Minggu (23/05/2010).

Arif menuturkan, kedua UU tersebut fungsinya memang sangat penting serta terkait satu sama lain. Jika JPSK sebagai payung hukum serta antisipasi terhadap krisis yang sewaktu-waktu dapat terjadi.

Menurutnya, OJK juga sangat penting agar nantinya ada sebuah lembaga pengawas seluruh jasa keuangan. “Agar tidak lagi ada perdebatan seperti Kasus Bank Century atau seperti krisis 2008 kemarin, maka kedua UU harus segera dibahas. Jadi intinya secara simultan dilakukannya berbarengan satu sama lain,” tegas Arif.

Karena, lanjut dia, kasus Bank Century terjadi akibat lemahnya pengawasan Bank Indonesia (BI) akibatnya harus dilakukan bailout (penyelamatan) sebesar Rp 6,7 triliun. “Maka dari itu, OJK nantinya mencabut fungsi pengawasan yang ada di BI sedangkan JPSK merupakan protokol krisis yang sewaktu-waktu dapat terjadi di Indonesia. Jadi ada langkah-langkah apa saja yang tertuang dalam undang-undang jika nantinya krisis melanda,” paparnya.

Selain itu, Arif menegaskan jika krisis yang terjadi di Eropa dapat sewaktu-waktu berdampak kepada Indonesia. “Sekarang kita tidak memiliki protokol, bisa-bisa nanti tidak ada yang berani mengambil kebijakan jika tidak ada UU-nya,” tambahnya.

Ia pun mengemukakan, pembahasan UU JPSK maupun UU OJK menjadi pekerjaan rumah atau “PR” yang harus diselesaikan bagi Menteri Keuangan terpilih pengganti Sri Mulyani yaitu Agus Martowardoyo.

Arif menilai, sebagai mantan bankir profesional Agus hendaknya jangan memilih untuk memasukkan RUU JPSK lebih dahulu kepada DPR. “Kemarin kan Perbanas mendesak agar JPSK dibahas terlebih dahulu, namun Menkeu baru ini seharusnya bisa lebih obyektif dengan memasukkan kedua RUU ini yakni OJK dan JPSK agar berbarengan dibahas,” jelasnya. (*/dtc/red)




Blog Stats

  • 2,154,862 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 118 other followers