10
May
10

Politik : Pilkada, Sistim Hukum Negara, Koalisi Transaksional, Kanalisasi Istana, Cash and Carry dan Pemimpin Berjiwa Kontraktor

Suara Pembaruan

ZOOM2010-05-10Pilkada Bisa Dibikin Murah

[JAKARTA] Sudah saatnya pemerintah mengatur pengeluaran dana para bakal calon (balon) kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Pengaturan tersebut membuat semua kandidat mendapat kesempatan yang sama dalam proses pemilihan, bahkan untuk balon dengan dana minim sekalipun. Dengan demikian balon yang punya kemampuan dan integritas tak akan begitu saja tersingkir hanya karena tak punya cukup dana dan biaya pilkada menjadi semakin murah.
Demikian rangkuman wawancara SP dengan Manajer Hubungan Eksternal Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endy Jaweng, Direktur Eksekutif Reform Institut, Yudi Latif, dan pengamat pemilu Jeirry Sumampow di Jakarta, Senin (10/5).
Menurut Robert, sebaiknya pengeluaran balon kepala daerah harus dibatasi agar pelaksanaan pilkada semakin murah dan kandidat terpilih lebih memperhatikan rakyat. “Pembatasan pengeluaran kandidat lebih efektif dibanding pengaturan pemasukan dana kandidat. Karena, pengaturan terhadap pemasukan dana selama ini tidak berjalan maksimal. Masih ada dana-dana tidak jelas yang masuk dan tidak bisa terdeteksi,” ungkapnya.
Pembatasan pengeluaran itu, antara lain terkait biaya kampanye dan pengeluaran lain, seperti biaya tim sukses, pengawas, iklan, dan sebagainya. Tanpa adanya pembatasan pengeluaran, lanjutnya, kandidat gubernur bisa mengeluarkan dana Rp 500 miliar dan kandidat bupati/wali kota bisa menguras dana Rp 5 miliar sampai Rp 50 miliar.
Oleh karena itu, lanjutnya, pembatasan pengeluaran balon kepala daerah menjadi sangat penting dilakukan. “Segera atur pengeluaran kandidat pilkada disertai sanksi apabila melanggarnya,” kata Robert.
Senada dengannya, Yudi Latif meminta pemerintah dan DPR membuat UU yang membatasi dana kampanye peserta pilkada. Pembatasan dilakukan agar para calon tidak mengeluarkan biaya mahal saat kampanye yang menyebabkan calon mencari dana secara ilegal.
Pembatasan juga dilakukan agar memudahkan audit dana kampanye. “Pembatasan dana kampanye hanya bisa dilakukan jika ada UU yang mengaturnya. Karena itu yang penting saat ini adalah bentuk UU yang mengatur hal tersebut,” tegasnya.
Dikatakan, yang ada saat ini hanya UU yang mengatur besar sumbangan dari perusahaan dan perorangan kepada partai politik maupun para calon, sedangkan UU yang mengatur pembatasan dana kampanye, belum ada. “Aturan pembatasan dana kampanye itu bisa dimasukkan dalam salah satu pasal di UU tentang Pemilu dan Pilkada. Dalam aturan itu ditetapkan batas maksimal dana kampanye yang dipakai calon,” ujarnya.
Yudi menegaskan aturan pembatasan dana kampanye sangat penting untuk menghindari para calon menggunakan dana secara berlebihan. “Kalau sumbernya jelas, tidak menjadi soal. Tetapi yang dikhawatirkan adalah dana itu diperoleh dari praktik korupsi, pencucian uang, atau deal-deal tertentu dengan pengusaha yang berujung pada pemberian proyek kalau terpilih.
Dengan praktik-praktik seperti itu, pilkada tidak akan berjalan demokratis dan harapan agar pilkada dilakukan dengan biaya murah juga tidak pernah terwujud,” tutur Yudi.
Sedangkan, Jeirry Sumampow menyatakan balon kepala daerah boleh saja mendapat dana sebanyak mungkin, tetapi pengeluarannya harus dibatasi. Cara tersebut diyakini dapat meminimalkan terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) atau upaya mengembalikan modal ketika kandidat terpilih menjadi kepala daerah.

Disambut
Usulan pembatasan dana kampanye disambut baik politisi Partai PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Anggota Komisi II DPR ini menyatakan dirinya telah mengusulkan aturan tentang pembatasan dana kampanye dalam pembahasan RUU tentang Pilkada. “RUU itu merupakan bagian dari revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU itu dipecah menjadi tiga, yaitu UU Pilkada, UU Pemerintahan Daerah, dan UU tentang Desa,” katanya.
Ia mengusulkan batas maksimal dana kampanye dari para calon adalah Rp 1 miliar. Dengan biaya sebesar itu, para calon hanya dibolehkan memasang spanduk di tempat-tempat yang ditentukan. Calon yang mengeluarkan biaya kampanye di atas angka tersebut harus dikenakan penalti.
Sedangkan, Ketua Komisi II DPR, Chaeruman Harahap meminta audit komprehensif penggunaan anggaran negara dalam pilkada. Audit selama ini dinilainya belum berjalan dengan baik. “Yang penting adalah audit dana negara. Jangan sampai dana yang dikeluarkan sangat besar, sehingga pilkada murah tidak tercapai,” tuturnya. [NOV/R-14]

Suara Pembaruan

ZOOM2010-05-08Ada Kekacauan Sistem Hukum

foto-foto:dok sp
Achmad Ali Ikrar Nusa Bhakti

[JAKARTA] Saat ini terjadi kekacauan sistem hukum (legal chaos) di Indonesia. Kekacauan terlihat dari melemahnya fungsi-fungsi institusi penegakan hukum, sehingga masyarakat terkesan tidak percaya lagi terhadap mereka.
“Kondisi itu diperparah dengan pembentukan badan-badan ad hoc, seperti Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum. Ini fenomena yang memprihatinkan. Badan-badan ad hoc seperti itu dibubarkan saja,” kata pakar hukum tata negara Prof Achmad Ali di Jakarta, Jumat (7/5).
Dikatakan, pembentukan badan-badan ad hoc itu justru semakin menunjukkan kalau saat ini terjadi kekacauan hukum di Indonesia. Pemerintah seharusnya lebih memperkuat institusi hukum agar bisa menjalankan fungsi dengan baik.
“Yang terjadi saat ini seperti orang mencari tikus dengan membakar seluruh gedung. Seharusnya, tidak seperti itu. Kalau ada satu-dua polisi yang buruk, bukan institusinya yang dilemahkan,” katanya.
Pakar hukum tata negara HAS Natabaya menambahkan, pembentukan badan-badan ad hoc sering terjadi di era reformasi ini. Selain tidak efektif, pembentukan badan ad hoc itu juga menambah beban keuangan negara.
Menurutnya, badan-badan seperti itu muncul karena sistem hukum sudah tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, kehadiran badan-badan ad hoc, terutama di bidang hukum, tidak terlepas dari kepentingan politik penguasa.
“Dalam sistem hukum itu, ada tiga komponen utama, yakni peraturan, struktur, dan budaya. Fokus pemerintah saat ini seharusnya memperbaiki komponen-komponen utama itu, sehingga sistem hukum di Indonesia bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, pembentukan Forum Koordinasi dan Konsultasi Aparat Hukum Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, dan Polri (Mahkumjakpol) menimbulkan pertanyaan. Tanpa forum seperti itu, penegakan hukum bisa berjalan dengan baik.

Tidak Perlu
Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti mengatakan, ketika badan-badan penegakan hukum bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya, penegakan hukum di Indonesia akan berjalan dengan baik. Jadi, sebetulnya tidak perlu lagi dibentuk forum seperti Mahkumjakpol itu.
“Tidak perlu dibentuk forum-forum semacam itu. Seperti zaman pemerintahan Presiden Soeharto, penegakan hukum lebih ditentukan oleh keinginan penguasa semata. Jadi, jalani saja masing-masing fungsi sesuai tugas pokok dan penegakan hukum akan berjalan baik,” kata Ikrar kepada SP, Kamis (6/5).
Dikatakan, yang biasa terjadi dalam sebuah forum pasti ada pembicaraan. Dia khawatir, dalam forum Mahkumjakpol itu terjadi pembicaraan terkait proses penegakan hukum. Selain itu, hukum juga bisa dijadikan sebagai alat tawar. “Masa tugas Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum belum selesai dan sudah dibentuk lagi sebuah forum. Saya bukan menentang, tapi kita menjadi bertanya-tanya ada apa, sehingga dibuat forum tersebut,” tuturnya.
Menurut Ikrar, pada zaman Orde Baru pernah dibentuk Mahkumjakpol. Saat itu, penegakan hukum sangat bergantung pada keinginan penguasa. Dikatakan, hal yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah membuat institusi penegakan hukum bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Forum tersebut bukan hanya akan memperlambat kinerja penegakan hukum, namun bisa juga muncul pembahasan dan kesepakatan terkait pengambilan suatu keputusan.
Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir kalau akan terjadi pembicaraan tertentu dalam forum Mahkumjakpol terkait pengambilan keputusan. Sebab, ujarnya, Forum Mahkumjakpol tidak akan membahas suatu kebijakan.
“Dalam hal pengambilan keputusan, itu tidak boleh kami bicarakan. Tapi, akses terhadap satu putusan yang tidak mengandung nilai-nilai keadilan bisa dibicarakan,” ujar Patrialis. Menurutnya, Forum cenderung mengkaji pelaksanaan suatu keputusan yang sudah dibuat.
Misalnya, Forum lebih mengkaji peran Satgas, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Komisi Yudisial, apakah telah terjadi penegakan hukum yang keluar dari prinsip kebenaran dan keadilan.
“Pembentukan Forum untuk menyinergikan penyelenggaraan sistem hukum ke depan agar terintegrasi dan tidak merugikan masyarakat. Jadi, justru Forum itu untuk menyinkronisasikan yang sudah diatur oleh undang-undang yang selama ini tidak terintegrasi dengan baik,” katanya.
[D-12/O-1]

SMI ke Bank Dunia
Koalisi Transaksional, yang Rugi Rakyat
Minggu, 9 Mei 2010 | 18:37 WIB
KOMPAS/PRIYOMBODO
J Kristiadi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi berpendapat, perubahan konsep koalisi yang ditandai dengan pembentukan sekretariat gabungan partai koalisi hanya menunjukkan suatu konsep koalisi yang penuh transaksi-transaksi politik.

Dikatakan J Kristiadi usai menghadiri pemaparan survei CIRUS, di Hotel Atlet Century, Jakarta, Minggu (9/5/2010), perubahan konsep koalisi yang disepakati dalam pertemuan di Cikeas (6/5/2010) hanya akan menjurus pada bentuk koalisi yang oligarkis sehingga mempersempit dan mereduksi prinsip demokrasi.

“Saya kira kita harus mencermati dan mengawal agar koalisi ini tidak menjadi oligarki yang semakin mempersempit dan mereduksi demokrasi. Republik ini penuh dengan koalisi dugaan-dugaan transaksi politik. Yang rugi jelas masyarakat,” katanya.

Menurut Kristiadi, munculnya sekretariat gabungan partai koalisi dengan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Hariannya menunjukkan kemenangan Golkar dalam menekan pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kristiadi juga menilai, penekanan-penekanan terhadap presiden tersebut terbukti dengan keputusan Presiden yang merelakan Menteri Keuangan Sri Mulyani meninggalkan Indonesia dengan menjadi Direktur Operasional Bank Dunia.

“Minggir karena apa? Karena tekanan. Yang menjadi misteri bagi saya, sampai presiden menerima tekanan seperti itu dan mengakomodasi kepentingan transaksional dengan mengorbankan orang yang berani mati untuk reformasi, melawan pengusaha-pengusaha yang tidak jujur soal perpajakan,” paparnya.

Dengan kondisi ini, J Kristiadi memperkirakan, besar kemungkinan pengganti Sri Mulyani adalah orang yang bisa diajak bernegosiasi dan bisa membawa kepentingan Golkar. “Itu sangat bisa (transaksi politik) kalau Ical sudah masuk itu sangat dekat,” katanya.

Konsep koalisi baru yang memungkinkan partai-partai koalisi ikut menentukan kebijakan-kebijakan pemerintah, menurutnya, tidak akan bertahan lama. “Koalisi ini paling lama sampai 2013 karen tidak ada platform jelas bagi meraka sebelumnya, hanya koalisi transaksional saja,” tambahnnya.

Seperti diberitakan, pascaterpilihnya Sri Mulyani sebagai Direktur Operasional Bank Dunia, Presiden mengumpulkan para ketua umum partai koalisi dan menghasilkan empat kesepakatan forum koalisi. Koalisi sepakat mengawal pemerintahan hingga 2014. Dalam kesepakatan tersebut, partai-partai koalisi membentuk sekretariat gabungan partai koalisi dengan Ketua Presiden, Ketua Harian Aburizal Bakrie, dan Sekretaris Syarif Hasan.
Sender icha

Ref: Kanalisasi mudah tersumbat sampah.
Senin, 10 Mei 2010
BURAS
Era Kanalisasi Kendali Istana!

“ERA kanalisasi kendali istana terhadap praktek politik dan praktek hukum di Tanah Air dimulai!” ujar Umar. “Dalam pertemuan Presiden SBY dengan jajaran penegak hukum, Selasa (4-5), telah dibentuk forum koordinasi dan konsultasi Mahkumjapol- -Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepolisian RI. Lalu dalam pertemuan partai-partai koalisi di kediaman Presiden SBY di Cikeas, Kamis (6-4) malam, dibentuk pula sekretariat bersama (sekber) partai koalisi pendukung pemerintah, diketuai Presiden SBY, Sekretaris Syarif Hasan, dan Ketua Harian Aburizal Bakrie!” (Kompas, [8-5])

“Dengan dua langkah catur brilian itu, jelas istana bisa mengendalikan sepenuhnya praktek hukum dan praktek politik nasional!” timpal Amir. “Forum Mahkumjapol itu identik Mahkejapol di zaman Orde Baru, sebagai forum mengatur putusan suatu kasus sejak penyidikan, penuntutan sampai vonis! Sedang sekber koalisi tentu menjamin praktek politik di parlemen dan pemerintahan sepenuhnya berjalan sesuai garis istana! Jadi, tak akan terulang lagi praktek politik dan hukum yang membuat kaget, apalagi merugikan, kubu istana!”

“Format baru ini jelas punya dampak positif dan negatif!” sambut Umar. “Dampak positifnya, Presiden dan pemerintah tak acap lagi terganggu oleh manuver-manuver politik justru dari kubu koalisi sendiri sehingga bisa lebih fokus dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan! Dampak negatifnya, praktek politik telah menjadi kartel kekuasaan, yang semakin sukar diusik dari orientasinya yang kian eksklusif semata pada kepentingan kekuasaan! Suara-suara di luar itu, baik di forum kelembagaan formal maupun nonformal, mudah dikesampingkan! “

“Itu pada praktek politik! Sedang pada praktek hukum, tak ada dampak positifnya! Yang ada cuma dampak negatif, yakni intervensi secara terbuka terhadap proses hukum!” tegas Amir. “Karena itu, siapa pun pemrakarsanya atau apa pun tujuan indah yang dikibarkan, forum sejenis Mahkumjapol itu harus ditolak dengan tegas! Bubarkan Mahkumjapol! Sedangkan sekber koalisi yang merupakan hak otonom masing-masing parpol, hanya bisa diingatkan, jika eksistensinya hanya untuk membawa bangsa kembali dalam demokrasi terpimpin, rakyat awam pun bisa menilainya untuk kemudian menentukan sikap dalam sebuah peradilan sejarah!”

“Di era keterbukaan informasi kini, setiap proses politik dan hukum selalu disimak secara kritis oleh rakyat!” timpal Umar. “Silakan bermain, rakyat akan menilai dengan logikanya sendiri!” ***

H. Bambang Eka Wijaya

» Tajuk Rencana
10 Mei 2010 | BP
Politik ”Cash and Carry”
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di sejumlah kabupaten dan kota baru saja selesai melaksanakan tugasnya. Hasilnya pun sudah kita ketahui, walau masih sementara dan tingginya angka golput (golongan putih). Di sini lain, protes juga bermunculan di Tabanan dan Bangli. Protes ini dinilai oleh sejumlah kalangan karena KPUD diduga membiarkan adanya penyimpangan termasuk money politics, dugaan penyalahgunaan bansos (bantuan sosial) yang kini dilaporkan ke polisi dan kejaksaan.

Apa yang terjadi ini mengingatkan saya pada wawancara Ketua MK Mahfud MD di sebuah televisi swasta belum lama ini. Ia menyebutkan kesadaran rakyat berpolitik masih sangat rendah dan tidak matang. Menurutnya, yang terjadi cash and carry, suara rakyat dibeli dan pemimpin yang dihasilkannya pun tidak berkualitas.

Di negara yang demokratis, partai politik berfungsi sebagai representasi kepentingan warga negara serta menyalurkan kepentingan dan aspirasi rakyat. Partai politik memainkan fungsi sebagai komunikator pesan-pesan politik dan (seharusnya) demokratis serta melatih pemimpin masa depan dengan visi yang lebih demokratis. Bukan dengan berbagai cara untuk menghalalkan meraih kekuasaan. Prinsip one man one vote dalam demokrasi sesungguhnya merefleksikan pengakuan kesetaraan bagi setiap individu dan simbol bahwa kekuasaan berasal dari suara rakyat. Kekuasaan oleh rakyat tidak lagi semata soal prosedur, tetapi sejauh apa ia menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kekuasaan oleh dan untuk rakyat mengasumsikan adanya kebaikan bagi semua (common good). Dalam tradisi republik, kebaikan bagi semua tercipta dengan partisipasi warga negara. Korupsi, buta huruf, kelaparan, kemiskinan, kerusakan lingkungan, pengangguran, terorisme, kriminalitas adalah kondisi sosial yang berkorelasi negatif dengan kesejahteraan masyarakat.

Menghilangkannya sama dengan mewujudkan common good di masyarakat. Common good berbicara mengenai apa yang membuat masyarakat menjadi lebih baik dan demokrasi adalah instrumen pengantarnya.

Dalam politik, strategi sangat penting untuk meraih kekuasaan, dan hal ini wajar. Namun, menjadi tidak wajar jika kekuasaan itu diraih dengan tidak mempertimbangkan etika dan melanggar berbagai aturan. Demokrasi mendapat makna substansial saat postulat moral tidak dicabut dari proses pelaksanaannya. Itulah roh demokrasi (Larry Diamond, 2008). Tanpa kejujuran, komitmen, dan semangat pengabdian, demokrasi adalah jasad mati. Dalam konteks inilah politik bisa berubah menjadi pasar. Yang ada hanya perdagangan kepentingan dan semua ”manusia politik” menjadi pragmatis. Inilah yang menyuburkan tumbuhnya politik cash and carry.

Lebih dari sepuluh tahun reformasi berjalan, kesejahteraan dan keadilan sosial yang diharapkan rakyat belum sepenuhnya terwujud. Demokrasi dipaksa menghadirkan dua keadaan sekaligus, yakni; kebebasan politik dalam artian persamaan dalam mengakses alat-alat politik dan keadilan ekonomi (kesejahteraan) . Logikanya sederhana; demokrasi akan melahirkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan sosial, dan selanjutnya kebijakan yang dilahirkan akan berpihak kepada semuanya.

Dalam buku ”Poverty and Famines”, Amartya Sen menjelaskan hubungan antara kediktatoran dan kemiskinan. Menurutnya, ketiadaan demokrasi yang sering melahirkan ketidakadilan adalah akar dari semua bentuk kemiskinan. Akan tetapi, kenyataan memperlihatkan bahwa beberapa negara yang menganut demokrasi secara bersemangat justru tidak melahirkan kesejahteraan yang merata.

Kita garis bawahi tugas pimpinan terpilih tak hanya menang, yang lebih penting adalah bagaimana menaburkan dan menyuburkan demokrasi secara utuh, sehat dan mendidik masyarakat berpolitik secara cerdas dan beretika. Demi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, itulah seharusnya komitmen bersama partai-partai. Di sini diperlukan keteladanan pemimpin maupun calon pemimpin.

» Dialog Interaktif
10 Mei 2010 | BP
Pemimpin Jangan Berjiwa Kontraktor
Oleh I Gst. Bgs. Rai Utama, S.E., MMA., M.A.

Fakta di lapangan, gebrakan pemimpin justru terjadi sebelum pilkada, bukan setelah pilkada. Sebab, budaya kepemimpinan kita memang telah berubah bukan lagi tulus dan ikhlas namun penuh dengan maksud dan pamrih tertentu.

Hampir sebagian besar pemimpin kita bangga dengan pakaian kebesarannya, empuk kursi kerjanya, dan cenderung tidak peduli pada realita di masyarakat. Jika ada kegagalan yang dibuatnya, selalu melakukan pembelaan yang seharunya dapat diakui secara kesatria.

Jika pemimpin berjiwa kontraktor mereka akan cenderung menuntaskan persoalaan secara matematis, bukan secara holistik. Artinya, pemimpin ala manajer bukan pahlawan, padahal yang kita perlukan bukan pemimpin ala manajer saja namun lebih daripada itu, bila perlu menjadi pahlawan-pahlawan baru.

Kalau dilihat dari persoalan yang ada, hampir merata di setiap kabupaten di Bali, yakni persoalan kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan, juga persoalan kerohanian hendaknya selalu menjadi agenda pokok setiap pemimpin baru hasil pilkada. Namun persoalan-persoalan tersebut haruslah dituntaskan secara holistik. Misalnya, kenapa masyarakat tidak sejahtera? Mungkin saja karena kesempatan kerja sangat kurang, mungkin saja upah buruh yang sangat rendah, mungkin saja hasil pertanian yang rendah dan tidak stabil. Kenapa masih terjadi banyak penyakit mewabah di masyarakat? Mungkin saja faktor lingkungan yang tidak layak, air yang telah tercemar, lingkungan yang sudah tidak bersahabat. Kenapa masih banyak anak-anak kita yang tidak lulus ujian nasional?

Walaupun harus diakui Bali masih tercatat sebagai daerah dengan tingkat kelulusan tertinggi, masih banyak persoalan yang harus dituntaskan seperti kesenjangan fasilitas belajar di sekolah perkotaan dengan perdesaan.

Ada program dasar atau inti dan ada juga program opsi yang seharusnya juga menjadi prioritas semua pemimpin, baik pemimpin politik maupun pemimpim karier yang menjabat di semua dinas di lembaga pemerintahan. Masih banyak persoalan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat yang sangat lambat dan cenderung menunjukkan ketidakpedulian para pemimpin. Seperti, pengurusan KTP yang sangat lambat, pelayanan Puskesmas yang tidak layak, pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak cepat dan tanggap, pelayanan pajak yang seringkali bertolak belakang antara moto yang di iklankan dengan realitas yang sebenarnya di masyarakat. Upah buruh yang tidak cocok lagi dengan realitas pemenuhan kebutuhan minimum keluarga yang sebenarnya.

Semua yang disebutkan tadi sangat memerlukan regulasi pemerintah setelah pilkada secara berkesinambungan, tersistem serta melembaga dan membudaya sehingga siapa pun yang menjadi pemimpin akan dapat memecahkan permasalahan dengan cepat, tepat serta akurasinya dapat dipertanggungjawabk an.

Akhirnya, untuk dapat mewujudkan pembangunan masyarakat secara holistik atau menyeluruh diperlukan pemimpin yang bukan berjiwa kontraktor agar tidak terjadi habis jabatan habis juga tanggung jawabnya. Kita memerlukan pemimpin yang ‘takut akan Tuhan’ sehingga mereka tidak berani korupsi, tidak berani menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan masyarakat kepadanya, memimpin dengan jiwa melayani secara horizontal atau masyarakat dan melayani secara vertikal, takut berbuat curang karena Tuhan selalu dapat melihat perbuatan kita yang tersembunyi sekalipun.

Penulis, dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Dhyana Pura Badung

About these ads

0 Responses to “Politik : Pilkada, Sistim Hukum Negara, Koalisi Transaksional, Kanalisasi Istana, Cash and Carry dan Pemimpin Berjiwa Kontraktor”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,102,008 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 114 other followers

%d bloggers like this: