26
Apr
10

Kejahatan Pajak : Ikan Busuk Selalu Dari Kepalanya

Rizal: Ikan Busuk Selalu dari Kepalanya

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 25/04/2010 | 22:00 WIB Rizal: Ikan Busuk Selalu dari Kepalanya

Jakarta – Kasus tunggakan pajak oleh Direktur Utama PT Ramayana Lestari Sentosa, Paulus Tumewu hingga triliunan rupiah dimaknai oleh mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli sebagai kegagalan kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Kalau ikan busuk, tidak mungkin dari ekor, tapi dari kepalanya. Kalau mau diambil tindakan ya dari kepalanya,” ungkap Rizal Ramli dalam dialog interaktif bersama Metro TV pada Minggu (25/4) sore.

Kasus tersebut menurut Rizal adalah sebagai kasus luar biasa sehingga dibutuhkan juga tindakan yang cukup drastis. Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah gagal dalam hal memberikan contoh untuk bawahannya.  “Istilahnya Menteri Keuangan bertindak seenaknya. Kalau untuk kawan atau orang yang dikenalnya diberikan fasilitas khusus. Sudah masuk ke kasus hukum, malah dilepaskan. Ini akan dilihat bawahan-bawahannya. Kalau bos saja seperti itu, kenapa kita tidak?” papar Rizal.

Rizal menyatakan hingga kini masih banyak celah untuk melakukan permainan pajak sehingga wajib pajak memperoleh nilai pajak yang lebih rendah dari seharusnya.  “Lubang untuk main, banyak lah. Punya kewajiban triliunan namun bisa diselesaikan dama miliaran saja. Paulus yang jumlahnya (tunggakan dan dendanya) besar kok bisa jadi kecil dan dinyatakan bebas? Ini harus dipertanyakan oleh DPR,” ungkapnya.

Rizal menolak bila dikatakan Menkeu boleh melakukan intervensi terhadap kasus perpajakan. Undang-Undang Pajak tahun 2007 yang memungkinkan Menkeu melakukan intervensi belum berlaku saat kasus Paulus terjadi.  “Begitu sudah P21 ke Kejagung, tidak boleh lagi diintervensi atau ditarik. Memang ada UU Pajak tahun 2007. Namun efektifnya baru 2008, sedangkan kasus Paulus pada 2006,” paparnya.

Diperbolehkannya Menkeu melakukan intervensi dalam UU tersebut menurut Rizal juga sebagai bukti bahwa celah permainan pajak memang dibuka oleh pemerintah terkait. Oleh karenanya, Rizal memaknai jajaran Kementerian Keuangan bukannya melakukan reformasi birokrasi seperti yang dikampanyekan selama ini.

“Selama lima tahun terakhir, bukan reformasi, tapi kontaminasi. Banyak pegawai Kemenkeu yang tidak brengsek, tapi karena yang brengsek tetap ada, jadi tertular ke yang lain. Ini harus didetok (detoksifikasi) oleh Bapak Presiden. Orang-orang brengseknya harus dibersihkan untuk memunculkan etika kerja yang baru,” tambah Rizal.

Namun terkait kasus Paulus Tumewu, Direktur Penyuluhan dan Humas Ditjen Pajak Iqbal Alamsyah menyatakan Menteri Keuangan meminta dihentikannya penyidikan kasus itu karena mengetahui bahwa Paulus telah menyelesaikan kewajibannya. “Menkeu meminta bebas karena mengetahui Paulus telah membayar tunggakan beserta dendanya,” ungkap Iqbal seperti dilansir MediaIndonesia. (*/MIOL)

Sri Mulyani dan ‘The Big Fish’ Mafia Pajak

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 23/04/2010 | 10:32 WIB Sri Mulyani dan 'The Big Fish' Mafia Pajak

Sri Mulyani dan The Big Fish Mafia Pajak

SOSOK Menteri Keuangan Sri Mulyani selalu menjadi sosok kontroversial. Setelah diduga terlibat skandal Bank Century, kini ia diduga terlibat dalam kasus pajak Paulus Tumewu. Paulus Tumewu tersangkut kasus penggelapan pajak pada 2006 lalu. Berkas kasus ini sudah masuk ke kejaksaan dan penyidikan sudah sampai pada tahap P-21. Adik Ipar Eddy Tanzil (terpidana korupsi yang lari ke luar negeri) ini diwajibkan membayar pajak Rp 7,994 miliar sekaligus denda empat kali lipatnya. Namun di tengah penyidikan terdapat surat dari pejabat sekertariat jendral kementrian keuangan kepada Jaksa Agung agar menghentikan penyidikan kasus ini.

Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) dalam forum Panitia Kerja (Panja) Perpajakan di Komisi III DPR beberapa waktu lalu mengungkit terbitnya Surat ketetatapan penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Agung. SKPP itu dinilai melanggar hukum karena kasus itu sudah berstatus P-21 (berkas dinyatakan lengkap) sehingga harus berlanjut ke proses hukum. Mereka pun mempertanyakan intervensi kementrian keuangan yang akhirnya menghentikkan penuntutan tersebut.

Sekjen APPI Sasmito Hadinagoro menyatakan bahwa seharusnya bila kasus sudah P21 maka tidak bisa dihentikan lagi. “Kasus itu sudah berstatus P-21 (berkas dinyatakan lengkap) sehingga harus berlanjut ke proses hukum. Tetapi mengapa kementerian Keuangan mengirimkan surat yang akhirnya menghentikan proses tersebut. Ada apa,” tegasnya.

Pengamat perpajakan Ronny Bako melihat kemungkinan ada peran makelar kasus dalam kasus pajak Paulus Tumewu. Namun untuk itu harus dibuktikan dengan melihat rekening masing-masing pengawas baik di Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak maupun di Departemen Keuangan selama periode 2006-2007. “Untuk melihat ada tidaknya indikasi markus tinggal mengecek di PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), karena lembaga itu sudah berdiri sejak 2002,” ujar pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan (UPH) itu.

Sekali lagi, kasus Paulus Tumewo ini menambah rapor merah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain kasus Paulus Tumewu ini, Sri Mulyani sebelumnya juga dianggap tidak berhasil dalam mereformasi kementrian keuangan dengan munculnya skandal Gayus Tambunan. Banyak pengamat menilai reformasi birokrasi yang dielu-elukan oleh Sri Mulyani hanyalah isapan jempol semata. Ekonom Rizal Ramli misalnya melihat bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan Sri Mulyani nol besar.

Pengungkapan kasus skandal Paulus Tumewu ini oleh Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan the bigh fish mafia pajak. Menurutnya, di balik kasus Gayus Tambunan terdapat kasus yang lebih besar, salah satunya adalah kasus Paulus Tumewo yang diduga melibatkan Sri Mulyani. Lalu siapakah the big fish mafia pajak ini?

The big fish mafia pajak ini masih belum terungkap. Sri Mulyani, sebagai pemimpin dalam kementrian Keuangan, semestinya mampu membongkar berbagai skandal di perpajakan. Pengungkapan mafia pajak saat ini datang dari pihak ketiga; Susno Duadji dan juga Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia. Mana peran Sri Mulyani dalam mengungkap the big fish mafia pajak? Apa memang, seperti yang banyak dinilai oleh berbagai ekonom, kerja Sri Mulyani nol besar? (Boy M)

Tersangka Penggelapan Pajak di Surabaya ‘Bernyanyi’

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 23/04/2010 | 22:30 WIB Tersangka Penggelapan Pajak di Surabaya 'Bernyanyi'

Surabaya – Tersangka kasus penggelapan pajak di Dinas Pajak Surabaya, Siswanto mulai ‘bernyanyi’. Kepada kuasa hukumnya, M Soleh, mantan bagian cleaning service di Kanwil Dirjen Pajak Jatim I Surabaya itu membeberkan keterlibatan sejumlah lembaga dan instansi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Dari 150 perusahaan yang ditangani Siswanto, ada lima lembaga dan instansi di lingkungan Pemkot Surabaya yang ikut menjadi “korban” dalam penggelapan pajak. Polisi musti menelurusi, jika ingin mengungkap kasus ini,” kata Sholeh di Surabaya, Jumat (23/4).

Secara rinci, Sholeh menyebut lima instansi dan lembaga itu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Surabaya, Dinas Tata Kota Surabaya dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kota Surabaya.

Kelima lembaga dan instansi ini, diduga bukan hanya sebagai korban. Tetapi bisa dimungkinkan ikut terlibat dalam permainan pajak tersebut. Sebab, berdasar pengakuan Siswanto, ada pihak lain yang menyuruhnya dalam memanipulasi pembayaran pajak.

“Jadi, ada orang lain yang menyuruh klien saya untuk berbuat seperti itu. Klien saya kebagian tugas mengerjakan di bagian validasi. Sementara dua orang lainnya M Soni dan Mochamad Mutarozikin di bagian mengamankan berkas,” ungkapnya.

Menanggapi ‘nyanyian’ Siswanto tersebut, anggota KPU Surabaya bidang Hukum, Humas dan Data Informasi, Eko Sasmito mengaku terkejut jika lembaganya dituding ikut menikmati hasil penggelapan pajak di Dinas Pajak Surabaya. Sebab, seluruh anggaran KPU Surabaya berasal dari APBD Kota Surabaya.

“Terus terang saya belum tahu. Setahu saya, semua anggaran yang dipakai KPU Surabaya sudah dilakukan audit BPK. Semua anggaran yang dibutuhkan KPU ditangani sekretariat di KPN,” tuturnya sembari menolak memberikan keterangan terkait masalah tersebut. (Mb)

SBY Biarkan Praktik Korupsi Pajak Merajalela?

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 21/04/2010 | 14:32 WIB SBY Biarkan Praktik Korupsi Pajak Merajalela?

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai telah melakukan pembiaran dengan banyaknya terjadi kasus korupsi pajak di Indonesia belakangan ini. “Seolah-olah terjadi pembiaran oleh SBY. Padahal SBY mengetahui,” kata anggota Komisi III Syarifuddin Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/4).

Politisi dari Hanura ini menambahkan, SBY juga terkesan tidak mampu dan tidak berani untuk memberantas korupsi. “Bila tak mampu mengelola negara ini, secara sadar diri, SBY lebih baik mundur saja supaya bangsa ini tidak dicap sebagai bangsa mafia,” katanya.

Dicontohkannya, sebenarnya SBY mengetahui adanya kasus pajak senilai Rp31,5 miliar yang melibatkan adik ipar Eddy Tansil, Paulus Tumewu, selaku Dirut PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. “Tapi sekali lagi, SBY seolah-olah tidak tahu,” ungkap Sudding.

Terkait dengan kasus Paulus, Syarifuddin menyayangkan  Menteri Keuangan yang melakukan intervensi terhadap Kejaksaan. “Jadi kongkalikong yang terjadi adalah antara Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Dirjen Pajak dan Paulus Tumewu. SBY seharusnya memberikan sanksi tapi tidak dilakukan,” tandasnya.

Sementara itu, jaksa kasus Gayus Tambunan, Cirus Sinaga, disebut-sebut memiliki rumah di Medan seharga miliaran rupiah. Kejaksaan Agung (Kejagung) siap menindaklanjuti informasi itu. “Kita belum menerima laporan itu. Tetapi ini kita anggap sebagai informasi yang perlu kita tindaklanjuti kepada Jamwas atas laporan itu,” kata Wakil Jaksa Agung Darmono, Rabu (22/4/2010).

Jaksa Poltak Manulang dan Jaksa Cirus Sinaga dicopot setelah dinyatakan melanggar disiplin dalam penanganan kasus penggelapan pajak yang melibatkan pegawai pajak golongan IIIA Gayus. Saat perkara tersebut bergulir tahun 2009 silam, Poltak adalah Direktur Pra Penuntutan sementara Cirus ketua tim jaksa peneliti berkas. (*/primaironline)

Marsillam & Sri Mulyani Terlibat Kasus Mafia Pajak?

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 20/04/2010 | 21:02 WIB Marsillam & Sri Mulyani Terlibat Kasus Mafia Pajak?

Jakarta – Kasus mafia pajak mencuat lagi. Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) menyatakan bahwa melalui Marsillam Simanjuntak, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah memberikan disposisi kepada Kejaksaan Agung untuk menghentikan sebuah kasus pajak Paulus Tumewu secara ‘damai’. Ada kepentingan apa?

“Menteri Keuangan memberikan disposisi melalui penasihat Menkeu bidang reformasi pajak Marsillam Simanjuntak. Dilanjutkan ke Kejaksaan Agung saat dipimpin Abdur Rahman Saleh saat itu agar diselesaikan secara damai,” ungkap Sekjen APPI, Sasmito di hadapan Komisi III DPR, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/4).

Menurut Sasmito, kasus tersebut adalah kasus macetnya pajak yang bermula dari kekurangan bayar untuk PPH 2004 atas nama Paulus Tumewu, adik ipar Edi Tanzil, pemilik Ramayana Group. Ia melanjutkan, penyidikan kasus tersebut sudah P21. Ketentuan menyatakan yang bersangkutan harus didenda 4 kali dari Rp7,994 miliar. Namun ternyata Paulus Tumewu tidak membayar 4 kali, melainkan hanya Rp7,994 miliar. Dan semua selesai.

Penasehat APPI Ichsanudin Noorsy menjelaskan bahwa Paulus Tumewu mempunyai omset penjualan diduga yang kena pajak sebesar Rp1,5 triliun. Sehingga beban pajaknya sekitar Rp399 miliar. Namun entah kenapa hanya Rp7,994 miliar yang menjadi beban pajaknya.

“Yang menarik, Kejaksaan menyatakan sudah dibayar Rp7,999 miliar dan dibayar 4 kali. Artinya tidak cocok dengan omset pajak. Mana Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang menyatakan dia cukup membayar Rp7,999 miliar. Itu kata kuncinya,” imbuhnya.

Ichsanudin melanjutkan, setelah terjadi pembayaran dari Paulus Tumewu, terjadi lah surat menyurat permintaan penghentian kasus tersebut oleh Paulus sendiri. Menurut Ichsan, pada 19 Oktober 2006 terdapat surat dari Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh kepada Menteri Keuangan. Isinya menanggapi surat Menkeu SR-173/MK./03/06 tertanggal 1/ Oktober 2006 terkait penghentian penyidikan wajib pajak atas nama Paulus Tumewu.

Surat tersebut menyatakan Jaksa Agung setuju menghentikan penyidikan kasus pajak Paulus Tumewu atas perintah Menteri Keuangan. Jaksa Agung, saat itu memberikan beberapa syarat, apabila penyelesaian sanksi administrasi berupa denda sebesar empat kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar telah dilunasi oleh wajib pajak bersangkutan, hendaknya dilaporkan ke kejaksaan untuk proses berikutnya.

Artinya, lanjut Ichsanudin, sampai 19 Oktober 2006, Jaksa Agung tidak mau menghentikan penyidikan. Keluar lah kemudian pada 31 Oktober 2006 surat yang disampaikan ke JB Kristiadi atas nama Menteri Keuangan yang menyatakan Paulus telah melunasi seluruh kewajibannya.

“Dasar Kejaksaan menghentikan kasus Paulus adalah atas permintaan Menkeu setelah berbagai pembahasan oleh biro hukum di Perpajakan,” ungkap dia sembari berharap, DPR mau melakukan investigasi kasus Paulus Tumewu. Dan harus mengejar betul berapa pajak yang bisa dikenakan ke adik ipar Edi Tansil ini.

Sementara menurut Anggota Komisi III DPR Ahmad Yani (F-PPP), dewan ingin melihat SKP-nya, agar menjadi jelas. Untuk itu, Komisi mengaku akan memanggil pihak-pihak terkait kasus pajak Paulus Tumewu. Antara lain Kejaksaan, Penyidik Benato Priyatno, Mantan Dirjen Pajak Hadi Purnomo dan Darmin Nasution, Menkeu Sri Mulyani dan Marsilam Simanjuntak. “Semua yang dianalisi kita panggil. Kita akan rumuskan dalam waktu dekat ini,” paparnya.

Terlibat Mafia Pajak?

Panja PPNS (Perpajakan) Komisi III DPR mengundang Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) untuk dimintai keterangan seputar mafia pajak, Selasa (20/4/2010). Dalam kesempatan ini mengemuka, kasus kakap mafia pajak kembali meruak dan makin jelas duduk perkaranya. Komisi III DPR mengurai benang kusut mafia pajak yang melibatkan kasus Paulus Tumewu, bos Ramayana dan adik ipar Edi Tanzil yang melakukan penggelapan pajak. Dalam skandal mafia pajak itu, disebut nama Sri Mulyani dan Marsillam Simanjuntak.

“Dalam kasus itu, potensi kerugian Negara di atas Rp 300 milyar, tersangka sudah ditahan dan kasus sudah P-21, namun karena keterlibatan para elite, maka Kejagung mengeluarkan  SP3,’’ kata Ahmad Yani, anggota Fraksi PPP DPR.

’’Dalam kaitan mafia pajak Paulus Tumewu itu, kami ingin Komisi III betul-betul mengusut ‘big fish‘ ini,  siapa dibalik mafia pajak,” beber Sekjen Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) Sasmito Hadinagoro, Selasa (20/4).

Ahmad Yani dan Sasmito bersama  ekonom Ichsanurdin Noorsyi dan kalangan DPR lainnya menguraikan kasus Paulus Tumewu, yang melakukan penggelapan pajak, dengan potensi kerugian negara di atasRp  300 milyar, dimana Paulus sebagai  tersangka sudah ditahan dan kasus sudah P-21.

‘’Tadi sudah diuraikan APPI  bahwa skandal itu  dihentikan pemeriksaan hukumnya oleh Sri Mulyani dan Marsillam Simanjuntak, lalu Kejagung mengeluarkan SP3,” ungkap Sasmito mewakili APPI.

Kasus itu sebenarnya sudah dilaporkan ke KPK  tahun 2007, tapi tidak digubris. Lantas, siapa markusnya di sini? Ahmad Yani menyebut nama-nama yang diuraikan APPI seperti Marsillam dan Sri Mulyani diduga kuat terlibat di dalamnya.

Terkait big fish itu,  Sasmito menyatakan sengaja mengungkapkan yang asosiasinya ketahui sesuai arahan Presiden RI. “Sehubungan perintah Bapak SBY juga kepada satgas mafia hukum, agar satgas bisa mengungkap atau menangkap big fish atau ikan besarnya, kami  pun  mengungkapnya. Juga terkait kongkalikong di bidang perpajakan ini yang melibatkan Marsillam dan Sri Mulyani,” paparnya.

’’Ada satu dokumen kasus yang patut diperiksa KPK dan penegak hukum lainnya untuk diklarifikasi,” imbuhnya.

Menurut Sasmito, tindakannya membongkar kasus tersebut karena penerimaan pajak menopang lebih dari 60 persen ABPN Indonesia. “Di APBN 2010 pun lebih dari Rp600 triliun diharapkan masuk dari pajak,” ujarnya.

Sasmito meminta Komisi III DPR benar-benar menuntaskan mafia pajak. Sebab kalau tidak segera dibereskan, rakyat yang akan rugi. “Supaya dilakukan kongkrit agar pembayar pajak yang sudah membayar dengan baik supaya masuk kas negara. Karena lebih dari 60 persen belanja negara dari pajak,” papar Sasmito. (boy)

Kasus ‘Gayus’ Juga Terjadi di Asuransi & Pasar Modal

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 21/04/2010 | 15:37 WIB Kasus 'Gayus' Juga Terjadi di Asuransi & Pasar Modal

Jakarta – Tindak penyimpangan (fraud) serta gagal bayar di industri pasar modal dan asuransi semakin tinggi. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) mengungkapkan kasus ‘Gayus’ juga terjadi di pasar modal dan sektor swasta.

“Kasus Gayus tidak hanya terjadi di Pemerintahan atau Pajak saja, namun terjadi juga di pasar modal dan perusahaan swasta. Untuk itu kita lagi memikirkan untuk merumuskan peraturan tentang investasi,” ujar Ketua Bapepam LK Fuad Rahmany dalam Roundtable Summit Strategic Direction Of Indonesian Insurance Industry Towards 2015 di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Rabu (21/4/2010).

Semakin tingginya fraud (penyimpangan) serta gagal bayar di industri pasar modal dan asuransi membuat regulator pasar modal ini gerah. Bapepam-LK tengah menggodok peraturan baru mengenai investasi yakni mengenai penempatan dana kelolaan khusus untuk industri asuransi. Dalam aturan tersebut akan diatur secara ketat penempatan dana investasi di sebuah perusahaan asuransi. “Teknisnya nanti akan dibicarakan lebih lanjut,” tuturnya.

Ia mengharapkan, perusahaan asuransi harus mempunyai integritas dan profesionalitas yang tinggi. Perusahaan harus hati-hati dalam menaruh dana kelolaanya, serta lanjut Fuad jangan ditempatkan pada hal-hal yang terlalu berisiko dan jangan sampai menimbulkan conflict of interest.

Menurutnya, belakangan banyak terjadi conflict of interest di perusahaan-perusahaan yang bergerak di pasar modal termasuk asuransi. “Yang terjadi belakangan ini lebih banyak perusahaan asuransi ataupun perusahaan yang bergerak di pasar modal menempatkan dananya di perusahaan yang masih terafiliasi seperti di perusahaan keluarganya sendiri,” katanya.

Fuad juga meminta kepada perusahaan-perusahaan asuransi untuk memberikan ketegasan kepada agen-agan dalam menjual produk mereka. “Jangan yang penting laku saja, dan jangan juga jual ke nasabah yang tidak mengerti,” katanya.

Agen-agen penjual, lanjut Fuad, jangan ragu-ragu untuk memberitahukan risiko-risiko yang mungkin diterima oleh para nasabahnya. “Jangan sampai adalagi nasabah yang berbondong-bondong datang ke kantor saya untuk mengadu karena perusahaan gagal bayar. Padahal kita sudah peringatkan, high risk high return jadi nasabah harus mengetahui itu,” paparnya.

Lebih lanjut Fuad mengatakan, tidak ada aturan Bapepam-LK yang bisa melarang produk yang berisiko tinggi, untuk itu nasabah sendiri yang harus paham. (*/dtc/red)

Bawa Makanan Sendiri, Susno Takut Diracun?

lokasi: Home / Berita / Tokoh / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 23/04/2010 | 11:51 WIB Bawa Makanan Sendiri, Susno Takut Diracun?

MANTAN Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji diperiksa Mabes Polri selama tiga hari berturut-turut. Selama menjalani pemeriksaan, Susno selalu membawa makanan sendiri.

Mengapa Susno tidak pernah mau makan dari makanan yang telah disediakan penyidik? Usut punya usut, bukan karena Susno takut diracun. Istrinya, terus mempersiapkan segala kebutuhan Susno, termasuk makanan, sebelum pemeriksaan.

“Bapak selalu bawa makan dan minum sendiri sesuai kesukaan, tidak ada suudzon. Biasa Ibu siapkan makanan setiap pagi sebelum berangkat. Kemarin aja dibawakan roti dan jus,” ujar kuasa hukum Susno, Efran Helmi Juni di kediaman Susno di Puri Cinere, Depok, Jumat (23/7/2010).

Menurut Efran, Susno sangat suka dengan masakan-masakan tradisional. Itulah alasan mengapa Istrinya selalu mempersiapkan makanan spesial untuk Susno.

Efran melanjutkan, saat ini Susno masih sangat lelah setelah menjalani pemeriksaan maraton oleh tim independen Polri. “Beliau luar biasa lelah, dari Selasa sampai malam Jumat diperiksa maraton sebagai saksi dalam perkara Gayus dan kawan-kawan,” tambahnya.

Saat ini, lanjut Efran, Susno tengah berisitirahat. Meski kelelahan, Susno siap jika nantinya akan dipanggil lagi sebagai saksi. “Pemeriksaan berikutnya belum bisa kita pastikan. Namun Beliau sangat siap, dengan senang hati beri keterangan,” jelasnya.

Pantauan detikcom di lokasi, rumah Susno tampak ramai ditunggui kerabatnya. Selain itu sebuah baliho ukuran 5×10 meter berisi dukungan terhadap Susno dari berbagai ormas digantung di depan rumah. Susno sendiri berada di dalam rumah dan direncanakan akan keluar rumah saat salat Jumat nanti. Beberapa wartawan juga masih menunggu di rumah Susno.

Sebelum ini, Susno Duadji juga pernah menolak meminum minuman yang disuguhkan di Propam Mabes Polri. “Tadi dia kontak, beliau tidak mau minuman di dalam (Propam),” ujar pengacara Susno, Efran Helmi Juni yang ditemui wartawan di Propam Mabes Polri, Senin (12/4/2010). “Apa takut diracun?” timpal wartawan. Menjawab pertanyaan, saat itu Efran tidak menjawab.

Karena itu, pengacaranya pun hendak menemui Susno untuk memberi minum. Namun sayangnya, permintaan pengacara untuk bertemu ditolak oleh petugas propam yang berjaga di luar. “Kita hanya ingin dia minum,” ucap Efran.

Perwira Reformis
Beberapa waktu lalu, Susno Duadji menyatakan apabila dirinya menjadi Kapolri, berani menjamin dalam waktu enam bulan Polri akan bersih. Caranya, cukup jebloskan jenderal nakal ke penjara. Menurutnya, kalau Kapolri berubah, otomatis jajaran di bawahnya akan ikut berubah.

“Kalau saya dipercaya jadi Kapolri itu amanah, kerjakan dengan baik dan harus membawa kemaslahatan pada umat. Tidak berhasil enam bulan saya mundur. Perubahan signifikan bisa, yang diubah satu orang saja, Kapolrinya,” kata Susno saat kuliah umum dan diskusi buku ‘Bukan Testimoni Susno’ di Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Jumat (19/3/2010) .

Ia juga menjelaskan, indikasi markus kasus pajak di Polri kian kuat setelah Mabes Polri menggelar jumpa pers. Pembukaan blokir uang Rp 25 miliar, menurutnya, dilakukan saat Bareskrim demisioner kepemimpinan pada 26 November 2009. Sementara SK Pencopotan Susno tertanggal 24 dan serah terima jabatan tanggal 30 pada Komjen Ito Sumardi. “Si Raja (Brigjen Raja Erizman) tidak lapor saya, tidak lapor Pak Ito. Jelas dia menelikung. Tangkap Raja, borgol dan masukkan ke sel malam ini juga,” kata Susno.

Sebenarnya, saat menjadi Kapolda Jabar yang lalu, Irjen Pol Drs Susno Duadji SH, MSc, dikenal sebagai perwira reformis. Kisahnya, di satu kesempatan, Kapolda Susno saat itu mengumpulkan seluruh perwira di Satuan Lalu Lintas mulai tingkat polres hingga polda. Para perwira Satlantas itu datang ke Mapolda Jabar sejak pagi karena diperintahkan demikian. Pertemuan itu baru dimulai pukul 16.00 WIB.

Dalam rapat itu, Kapolda Susno hanya berbicara tidak lebih dari 10 menit. Meski dilontarkan dengan santai, tetapi isi perintahnya “galak” dan “menyentak”. Saking “galaknya”, anggota Satlantas harus ditanya dua kali tentang kesiapan mereka menjalani perintah tersebut.

Isi perintah itu ialah tidak ada lagi pungli di Satlantas, baik di lapangan (tilang) maupun di kantor (pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan lainnya). “Tidak perlu ada lagi setoran-setoran. Tidak perlu ingin kaya. Dari gaji sudah cukup. Kalau ingin kaya jangan jadi polisi, tetapi pengusaha. Ingat, kita ini pelayan masyarakat. Bukan sebaliknya, malah ingin dilayani,” tutur pria kelahiran Pagaralam, Sumatera Selatan itu.

Pada akhir acara, seluruh perwira Satlantas yang hadir, mulai dari pangkat AKP hingga Kombespol, diminta menandatangani pakta kesepakatan bersama. Isi kesepakatan itu pada intinya ialah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. Lantas, Susno pun memberi waktu tujuh hari bagi anggotanya untuk berbenah, menyiapkan, dan membersihkan diri dari pungli. “Kalau minggu depan masih ada yang nakal, saatnya main copot-copotan jabatan,” kata suami dari Ny. Herawati itu.

Pernyataan Susno itu menyiratkan, selama ini ada praktik pungli di lingkungan kepolisian. Hasil pungli, secara terorganisasi, mengalir ke pimpinan teratas. Genderang perang melawan pungli yang ditabuh Susno tidak lepas dari perjalanan hidupnya sejak lahir hingga menjabat Wakil Kepala PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan). PPATK adalah sebuah lembaga yang bekerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menggiring para koruptor ke jeruji besi.

Susno Duadji lahir di Pagar Alam, Sumatra Selatan 1 Juli 1954. Anak ke-2 dari depalan bersaudara ini lulus akpol tahun 1977. Ketika menjabat sebagai Kapolda Jabar, Susno dikenal berdedikasi tinggi dalam memberantas pungli dan koprupsi. Berikut riwayat karir Susno Duadji sebelum menjabat sebagai Kabareskrim Polri.

PAMA POLRES WONOGIRI (1978)PAMA POLRES WONOGIRI (1978)
KABAG SERSE POLWIL BANYUMAS (1988)
WAKA POLRES PEMALANG (1989)
WAKA POLRESTA YOGYAKARTA (1990)
KAPOLRES MALUKU UTARA (1995)
KAPOLRES MADIUN (1997)
KAPOLRESTA MALANG (1998)
WAKAPOLWILTABES SURABAYA (1999)
WAKASUBDIT GAKTIP DIT SABHARA POLRI(2001)
KABID KORDILUM BABINKUM (2001)
KABID BID RAPKUM DIV BINKUM POLRI (2002)
PATI (DALAM RANGKA TUGAS LUAR) FORMASI MABES POLRI WAKIL KEPALA PPATK) (2004)
KAPOLDA JABAR (2008)

(*/dtc/red)

About these ads

1 Response to “Kejahatan Pajak : Ikan Busuk Selalu Dari Kepalanya”


  1. May 5, 2010 at 2:20 pm

    “Ini pukulan telak bagi MA, karena dari awal MA mengatakan tidak ada masalah (dalam kasus Gayus). Tidak ada pelanggaran dan tidak ada suap, tapi ternyata buktinya ada. Ini menunjukan praktek mafia hukum masih eksis sampai sekarang,” ujar peneliti hukum ICW Febri Diansyah di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (18/4/2010).

    Febri menyatakan, klaim MA telah melakukan pembersihan terhadap mafia hukum, harus diuji lagi. “Kalau begini terkesan MA memberikan perlindungan terhadap pihak bermasalah dengan mengatakan tidak ada masalah,” katanya.

    Febri menyangsikan polisi dapat menyeret aktor utama kasus Gayus Tambunan. Hal ini disebabkan polisi merupakan bagian dari kasus Gayus.
    Selain itu kejaksaan tidak jelas dalam menanggani masalah ini.

    “Jalur konvensional seperti ini pasti akan gagal dalam kondisi yang kita sebut darurat mafia ini. Sebaiknya diserahkan ke KPK agar lebih baik,” katanya.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,252,043 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 124 other followers

%d bloggers like this: