27
Mar
10

PEPORA : Ekonomi, Free Trade vs Fair Trade, Pengangguran Terdidik, Ketahanan Pangan

Anomali Pertumbuhan Ekonomi

Media Indonesia, Kamis, 25 Maret 2010 00:00 WIB     

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kinerja makro yang sangat populer, dan dalam hitungannya merupakan derivasi dari PDB (produk domestik bruto) atau GDP (gross domestic product). Popularitasnya disebabkan banyaknya kaitan penggunaan indikator tersebut dengan kegunaan praktis dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Sering kita baca/dengar berita dari media tentang tingkat defisit anggaran, pendapatan per kapita, investasi, maupun kontribusi ekonomi sektoral, yang semuanya dikaitkan dengan besaran PDB.

Di tengah meluasnya penggunaan indikator tersebut, masih sering terjadi salah tafsir sehingga masyarakat seolah dihadapkan kepada anomali, dan secara ekonomi merugikan. Ada pendapat, apabila pertumbuhan ekonomi tinggi, secara otomatis seluruh masyarakat akan tambah sejahtera serta kemiskinan dan pengangguran berkurang. Benarkah analisis tersebut? Mungkin benar, tetapi tidak sepenuhnya, atau bahkan mungkin sebaliknya.

Sesuatu yang sering dibanggakan banyak pihak adalah bahwa di tengah krisis ekonomi dunia, ekonomi Indonesia masih tumbuh 4,5% (2008 sebesar 6%). Dengan tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 1,34%, jelas ekonomi per kapita rata-rata masih tumbuh di atas 3%. Namun, kesimpulan akan lain apabila dimasukkan variabel pemerataan, dan di sinilah masalah muncul sehingga analisis yang berbasis pertumbuhan tanpa mengacu kepada pengertian konsep dan definisi serta tata cara penghitungannya sering membuat kesimpulan menjadi bias. Kalau hanya sebagai kajian akademis masih ‘baik-baik saja’. Celakanya apabila digunakan untuk kebijakan ekonomi, bisa menjerumuskan dan merugikan.

Secara konseptual, setiap aktivitas ekonomi akan menghasilkan nilai tambah (value added)-–nilai yang ditambahkan atas nilai bahan baku/input antara–yang merupakan balas jasa faktor produksi–tenaga kerja, tanah, modal, dan kewiraswastaan. Penjumlahan value added di suatu wilayah teritorial (Indonesia) dan dalam selang waktu tertentu (triwulan, setahun) menghasilkan PDB wilayah tersebut.

Dengan demikian, penguasaan faktor produksi menentukan kepemilikan nilai tambah. Selanjutnya, pertambahan riil PDB dalam triwulan/setahun dinamakan pertumbuhan ekonomi triwulan/tahun bersangkutan. Kata riil mengacu kepada PDB yang telah ‘dihilangkan’ inflasinya sehingga pertumbuhan ekonomi sudah ‘bersih’ dari pengaruh perubahan harga dan merupakan pertumbuhan jumlah ‘kuantitas’ produk.

Benarkan pertumbuhan yang terjadi telah menyejahterakan masyarakat?

Masalah penguasaan faktor produksi dan besaran kontribusi sektoral menjadi faktor nyata ‘melesetnya’ interpretasi yang merugikan masyarakat, dan berikut ini diberikan uraian anomali akibat salah interpretasi.

Pertama, produksi pertambangan di Indonesia dengan kondisi faktor produksi tenaga kerja berpendapatan rendah, umumnya pelakunya adalah masyarakat Indonesia. Tenaga ahli, yang umumnya pendapatannya jauh lebih tinggi, adalah ekspatriat. Data sebuah perusahaan tambang menunjukkan bahwa jumlah uang untuk membayar tenaga ekspatriat berbanding terbalik dengan jumlah tenaga kerjanya. Jumlah ekspatriat sedikit total nilai gaji dan tunjangannya besar.

Walaupun tanahnya milik Indonesia, dalam penggunaannya dikuasai asing. Demikian juga modalnya dari mereka sehingga walaupun dicatat di Indonesia, PDB-nya lebih dinikmati mereka. Nilai tambah yang tercipta dan merupakan hak pekerja hanya bagian kecil, sebaliknya sebagian (besar) lainnya adalah milik penguasa faktor produksi. Pemerintah mendapat pajak dari aktivitas ekonomi ini, yang jumlahnya lebih kecil jika dibandingkan dengan milik asing. Dengan analogi itu, apabila pertumbuhan ekonomi terjadi karenanya, yang ‘lebih tumbuh’ adalah mereka. Bagaimana kalau banyak bisnis pertambangan semacam itu? Mungkin nantinya sumber daya habis, ternyata yang lebih menikmati adalah asing.

Kedua, untuk perusahaan jasa, misalkan perbankan, mungkin lebih parah. Mereka melayani aktivitas ekonomi Indonesia, dan semua transaksi keuangan dalam perekonomian hampir pasti akan dikelola sektor tersebut. Kendatipun lokasi bisnis di Indonesia, dan kinerjanya dicatat dalam PDB negeri ini, karena sebagian besar faktor produksinya dimiliki dan dikuasai asing, nilai tambahnya sebagian besar juga milik asing. Karena usaha jasa saat ini sarat dengan ICT (information-communication technology), hanya sedikit tenaga kerja yang diserap. Bisnis jasa bukan hanya perbankan. Peran asing sudah mendominasi.

Ketiga, usaha besar jumlahnya sedikit, sebaliknya usaha kecil jumlahnya banyak. Usaha besar sering merupakan afiliasi asing yang operasionalisasinya sangat efisien, sedangkan usaha kecil masih menjadi perbincangan untuk didorong maju. Ritel modern yang berjaringan luas, efisien, dan diizinkan masuk ke daerah kecil didampingkan dengan ritel tradisional yang sering berpenampilan kumuh dan kurang menarik pengunjung. Karuan saja, yang besar tumbuh besar dan yang kecil semakin kecil dan mungkin mati. Ritel besar berkontribusi besar ke PDB, sedangkan ritel kecil, kendatipun jumlahnya ‘sangat banyak’ kontribusinya kecil. Dengan demikian, apabila sektor perdagangan tumbuh, secara matematis lebih menggambarkan pertumbuhan yang besar. Ada media menggambarkan keterjepitan pasar tradisional.

Keempat, produk air kemasan merek terkenal sudah menjadi milik perusahaan multinasional, yang tentu saja ada bagian (besar) faktor produksi yang dikuasai mereka. Padahal, teknologinya sudah tidak asing bagi masyarakat dalam negeri.

Kelima, bisnis kuliner yang berbentuk waralaba memang sebagian besar faktor produksinya dimiliki dan dikuasai bangsa Indonesia. PDB yang tercipta lebih banyak menguntungkan Indonesia. Namun, bukan berarti secara ‘bersih’ dinikmati Indonesia. Fee waralaba asing akan mengalir ‘ke luar’, dan terkategorikan sebagai ‘kebocoran’ ekonomi Indonesia.

Dengan uraian anomali pertumbuhan ekonomi tersebut, jelaslah bahwa pertumbuhan ekonomi semacam itu bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan. Gambaran tersebut lebih menunjukkan pertumbuhan yang tidak berkualitas. Bahkan kebijakan yang didasarkan pertumbuhan ekonomi seperti itu sangat mungkin merugikan, dan sasaran yang dibidik tidak tercapai. Pengambil kebijakan publik dapat terjebak dalam misinterpretasi, dan pro-growth menjadi tidak pro-job dan pro-poor.

Oleh Dr Bambang Heru Direktur Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan BPS dan Sekretaris Ikatan Perstatistikan Indonesia (ISI), atau Statistika Indonesia. Artikel ini merupakan pendapat pribadi.

Mengembangkan Ekonomi Kreatif

Media Indonesia, Kamis, 25 Maret 2010 00:00 WIB     

DUNIA sedang berduka. Resesi telah merambah ke mana-mana. Krisis finansial global yang dipicu oleh bangkrutnya sejumlah raksasa keuangan Amerika Serikat (AS) benar-benar telah membawa efek domino yang luar biasa bagi negara-negara di kawasan emerging market, termasuk Indonesia. Saham-saham di hampir seluruh belahan dunia anjlok tajam. Bahkan, indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) mengalami penurunan paling buruk ketiga di dunia akhir tahun lalu. Sejumlah negara maju yang selama ini menjadi tujuan ekspor bagi Indonesia jatuh dalam kubangan resesi ekonomi. Bagi Indonesia, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) akan terus membayangi selama tahun 2009, khususnya pada industri berbasis ekspor. Lalu, apa yang mesti dikerjakan? Dengan cara seperti apa kita bisa bertahan?

Krisis memang telah memukul sendi-sendi kehidupan masyarakat. Yang paling terkena dampaknya, tentu saja masyarakat miskin yang sejauh ini tidak memiliki akses memadai, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun akses ekonomi. Jumlah mereka yang miskin masih 34,96 juta jiwa, atau 15,42% dari total jumlah penduduk Indonesia. Selain itu, jumlah pengangguran juga relatif masih besar, yakni 9,4 juta jiwa. Jumlah itu setara dengan 8,46% dari total angkatan kerja di Indonesia (data BPS Februari 2008).

Sebagian besar mereka menempati wilayah tertinggal di Republik ini. Mereka merupakan bagian dari 199 kabupaten daerah tertinggal di Indonesia. Secara kuantitatif jumlah daerah tertinggal tersebut setara dengan 44% dari total 457 kabupaten/kota di Indonesia. Karena ketidakberdayaan itulah, secara ekonomi peranan daerah tertinggal terhadap ekonomi nasional menjadi sangat kecil. Padahal, potensi di daerah tertinggal akan mendatangkan stimulus bagi ekonomi nasional jika digarap secara cermat. Mayoritas mereka tinggal dan menetap di desa. Mereka miskin bukannya karena malas, melainkan menjadi tidak berdaya karena akses mereka yang terbatas dan sengaja dibatasi pada era pembangunan sentralistik di masa lampau.

Dengan permasalahan yang kompleks seperti itu, ditambah dengan ancaman imbas krisis finansial yang sudah kian kentara di depan mata, upaya terpadu, terencana, dan berkesinambungan, dibutuhkan untuk pemberdayaan masyarakat. Program itu harus mampu merangsang dan menumbuhkan kreativitas masyarakat miskin, khususnya di perdesaan. Ekonomi kreatif akan muncul jika proses-proses pelibatan masyarakat dibuka seluas-luasnya.

Ekonomi kreatif

Karena itu, perlu program yang memungkinkan wilayah ekonomi kreatif, yang selama ini lebih banyak berkembang di perkotaan, bisa kian beranak pinak di perdesaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), industri ekonomi kreatif terdiri dari 15 kategori. Yakni fesyen, kerajinan, periklanan, arsitektur, desain, pasar seni, film dan video, musik, software, hiburan interaktif, seni pertunjukan, penerbitan, dan jasa komputer. Sumbangan industri ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia memang masih kecil, tapi terus meningkat sepanjang tahun.

Tahun lalu, kontribusi industri ekonomi kreatif diperkirakan mencapai 4,75% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Paling tidak, ada 3 subkategori ekonomi kreatif yang kontribusinya paling besar, yakni fesyen 30%, kerajinan 23%, dan periklanan 18%. Industri kreatif juga telah menyerap 3,7 juta tenaga kerja atau 4,7% lapangan kerja di Indonesia, dan telah memberikan kontribusi ekspor sekitar 7%.

Penguasaan di bidang informasi, pengetahuan, dan kreativitas, tengah menjadi titik sentral dalam perkembangan budaya secara global. Hal ini setidaknya juga ikut mengarahkan perkembangan di bidang teknologi dan bisnis yang memanfaatkan kreativitas manusia sebagai ujung tombaknya. Sejak pertengahan 1990-an, perkembangan di bidang informasi, pengetahuan, dan kreativitas, juga ikut memicu lahirnya wacana mengenai industri kreatif yang saat ini telah menjadi fenomena global. Selain di negara maju, perkembangan industri kreatif setidaknya juga tumbuh secara pesat di beberapa negara berkembang semisal China, India, Brasil, Argentina, Meksiko, dan bahkan Burkina Faso yang terletak di daratan Afrika. Di beberapa negara ini, sektor ekonomi kreatif memberikan sumbangan GNP sebesar 3%.

Di Inggris dan Belanda, sektor ekonomi kreatif tercatat memberikan kontribusi bagi penciptaan lapangan kerja baru sampai sebesar 30%. Tidak mengherankan kalau pemerintah di tiap-tiap negara menggenjot perkembangan sektor ekonomi kreatif dengan mendorong berbagai inisiatif masyarakat sipil untuk meningkatkan kemampuan di bidang kreativitas dengan menciptakan berbagai kebijakan publik yang mengambil fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perkembangan teknologi.

Selain itu, di banyak negara maju, pemerintah setempat kerap menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat sipil agar dapat mendorong penguasaan di bidang informasi dan pengetahuan secara luas. Untuk itu, diciptakanlah berbagai kebijakan dan insentif yang dapat memicu pertumbuhan di bidang sektor kreatif dengan melibatkan pemerintah, lembaga keuangan, institusi pendidikan formal, dan berbagai kelompok independen yang menjadi tulang punggung bagi perkembangan ekonomi kreatif.

Di Indonesia, perkembangan sektor ekonomi kreatif baru berkembang pesat di beberapa kota besar. Melalui inisiatif komunitas anak muda di beberapa kota semisal Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta, berbagai benih yang memicu pertumbuhan ekonomi kreatif di tingkat lokal telah mampu melahirkan karya film, animasi, fesyen, musik, software, game komputer, kerajinan, dan lain-lain. Beberapa di antara pelaku ekonomi kreatif ini malah telah mendapatkan kesempatan untuk menampilkan karya mereka di ajang internasional dan diterima dengan tangan terbuka.

Pemerintah sendiri akhir-akhir ini terlihat getol menyuarakan pentingnya mengembangkan sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu upaya untuk keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dalam Pekan Produk Budaya Indonesia, Presiden Yudhoyono sempat menyatakan kalau ekonomi kreatif merupakan modal utama pembangunan ekonomi di gelombang empat peradaban. Hal ini tentu saja dapat kita artikan sebagai angin segar. Tindak lanjut dari ajakan Kepala Negara itu ialah menumbuhkembangkan partisipasi, pembukaan akses seluas-luasnya hingga ke desa, serta permodalan bergulir yang tepat sasaran. Desa, sebagai wilayah penyangga ekonomi di Republik ini, perlahan tapi pasti telah memperoleh kesempatan untuk mengembangkan ekonomi kreatif itu melalui pemberdayaan nasional.

Dengan total dana APBN 2010, terbuka seluas-luasnya pengembangan ekonomi kreatif itu hingga ke pelosok desa. Apalagi, dalam sejarah, desa telah memiliki modal berharga bagi tumbuhnya ekonomi kreatif. Di Kotawaringin Barat (Kobar) pada khususnya dan di Kalimantan Tengah pada umumnya, modal untuk mengembangkan ekonomi kreatif sangatlah besar. Kobar sebagai penyangga utama perekonomian di Kalimantan Tengah memiliki potensi ekonomi kreatif karena Kobar menjadi wilayah pertemuan berbagai etnik, baik Kalimantan maupun Jawa, yang memiliki hasil seni dan kerajinan kreatif yang belum sepenuhnya digali. Di Kobar ada etnik Banjar, Dayak, dan Jawa, yang bisa mengusung potensi kreatif itu bila disinergikan secara baik.

Ada batik dengan corak Dayak, Banjar. Juga beragam jenis senjata serta kerajinan tangan lainnya yang bila dibina secara serius dan berkelanjutan akan menghasilkan nilai tambah ekonomi yang tidak sedikit. Hal itu ditambah dengan kenyataan bahwa Kobar yang menjadi salah satu akses menuju Taman Nasional Tanjung Puting (wilayah yang sudah mendunia), dapat mudah memasarkan dan memassalkan produk-produk kerajinan kreatif bernuansa etnik tersebut. Mereka, para perajin lokal, akan dapat tumbuh di Kobar karena akses modal akan mudah didapat dengan adanya lembaga keuangan, yakni bank perkreditan rakyat (BPR), yang telah diupayakan pemerintah kabupaten.

Dengan sinergi tersebut, proses ekonomi kreatif bisa ditumbuhkembangkan dan bisa menjadi benteng masyarakat dari hantaman krisis yang daya rusaknya sangat hebat. Karena itu, tidak ada kata terlambat untuk segara membenahi dan mulai ‘menyentuh’ lahan ekonomi kreatif ini. Insya Allah.***

Oleh Ujang Iskandar Kandidat Doktor Antarbidang UGM; Bupati Kotawaringin Barat

Free Trade vs Fair Trade dalam Kerangka CAFTA

Media Indonesia, Jumat, 26 Maret 2010 00:00 WIB     

Kontroversi tentang keikutsertaan RI dalam CAFTA (China-ASEAN Free Trade Area) terus berlangsung. Berbagai pihak menyatakan bahwa keikutsertaan RI dalam CAFTA merugikan bisnis dan industri di dalam negeri. Namun, sebagian menyatakan akan berdampak positif karena persaingan akan mendorong efisiensi, bertambahnya potensi pasar, dsb. Menanggapi hal ini, Departemen Perindustrian via Menteri Perindustrian RI mengajukan surat notifikasi ulang untuk meminta perpanjangan tenggang waktu pelaksanaan atau bahkan penundaan.

Jacob Viner pada 1950 mengajukan ide pembentukan kawasan perdagangan bebas (free trade area). Ide tersebut sebenarnya meneruskan ide Adam Smith yang sejak abad ke-17 mencanangkan konsep perdagangan bebas, perusahaan bebas, dan pergerakan bebas sumber daya manusia, barang dan jasa. Ide Viner diwujudkan dalam pembentukan kawasan perdagangan bebas Kawasan Ekonomi Eropa (European Economic Community/EEC) pada 1957. Kawasan perdagangan bebas ini ditingkatkan menjadi integrasi ekonomi pada 2000. Nama EEC kemudian berubah menjadi Uni Eropa (European Union). Langkah integrasi dilakukan termasuk dengan melebur mata uang 12 negara Eropa menjadi satu mata uang, yakni euro. Keberhasilan Uni Eropa tersebut memberikan inspirasi munculnya berbagai kawasan perdagangan yang lain contohnya AFTA di ASEAN, NAFTA di Amerika Utara, MERCOSUR di Amerika Latin, dan APEC di Asia Pasifik.

Free trade

Konsep perdagangan bebas dilakukan dengan melakukan berbagai tindakan, antara lain, menghapuskan tarif bea masuk, kuota, dan berbagai diskriminasi ekspor/impor dengan tujuan untuk menciptakan ekspansi pasar/kreasi perdagangan (trade creation). Wujudnya ialah peningkatan ekspor, meningkatnya volume perdagangan, meningkatnya skala ekonomi, dan usaha perusahaan. Dalam praktik, tidak dapat dihindari adanya pihak-pihak yang akan terpinggirkan karena kalah dalam kompetisi dengan pihak-pihak asing yang mempunyai skala usaha lebih besar, sehingga pihak-pihak asing dapat beroperasi dengan lebih efisien. Sebagai contoh, Uni Eropa tetap sepakat untuk menangguhkan liberalisasi sektor pertanian dalam penerapan perdagangan bebasnya sampai 25 tahun ke depan. Alangkah ironisnya bilamana CAFTA tetap membiarkan sektor pertanian untuk bersaing berhadap-hadapan (head to head) dengan kompetitor dari luar negeri. Contoh yang sudah kita alami ialah serbuan buah-buahan impor dari China terus meningkat. Misalnya data dari Kementerian Pertanian (2009), impor buah-buahan tahun 2007 sebesar US$449,1 juta, 2008 US$474,1 juta, sedangkan khusus pada bulan Desember 2009 impor buah-buahan dari China meningkat 1,5 kali jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yakni mencapai US$42,45 juta. Siapa lagi yang menjadi korban dalam kompetisi ini kalau bukan para petani kecil dari RI. Hal ini menggambarkan betapa rentannya nasib para usahawan kecil dan para petani kecil di negara kita. Keberadaan perdagangan bebas (free trade) memunculkan keprihatinan dan ide agar perdagangan bebas juga disertai dengan perdagangan yang adil (fair trade). Pengajuan renegosiasi patut didukung sebagai upaya mewujudkan fair trade dalam kesepakatan free trade.

Fair trade

Fair trade merupakan respons atas berbagai kesepakatan perdagangan bebas di berbagai kawasan yang menimbulkan berbagai ekses pada masalah etika, petani/pengusaha kecil, keberlanjutan pembangunan, kelestarian lingkungan hidup, perburuhan, kesehatan dan keamanan pangan, dan sebagainya. Torsten (2006), misalnya, berpendapat bahwa semangat fair trade seharusnya lebih dikedepankan terlebih dahulu dalam free trade, tidak hanya semangat untuk menumpuk kapital dan motif ekonomi semata-mata.

Pada dasarnya ada berbagai hal yang harus dikedepankan dalam fair trade, yakni etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan, perlindungan terhadap para petani kecil, pelarangan terhadap pekerja anak-anak, keberlanjutan pembangunan dan lingkungan hidup, strategi penetapan harga yang adil dan wajar, penjaminan terhadap keamanan lingkungan kerja, penjaminan pada keamanan dan kesehatan produk dan pangan, peningkatan terhadap kesetaraan antarpihak yang bersepakat dalam free trade, promosi terhadap kesetaraan gender, penciptaan kepedulian dan kekritisan konsumen, dan sebagainya. Gerakan ini semula dikatakan sebagai suatu utopia atau mimpi, mempertimbangkan bahwa kecenderungan manusia begitu rakus pada uang/kapital sehingga cenderung mengabaikan etika dan moralitas, atau paham antroposentris, yaitu tindakan apa pun dihalalkan asal bermanfaat bagi manusia/perusahaan. Misalnya melakukan korupsi/suap, mengeksploitasi kelestarian lingkungan hidup, buruh, dan sebagainya.

CAFTA

Pengajuan usulan renegosiasi konsep free trade dengan memasukkan aspek-aspek fair trade mendesak untuk dilaksanakan melalui lobi-lobi dan memperkuat jejaring dengan sesama anggota ASEAN yang dapat diklasifikasikan sebagai negara-negara yang GNP-nya berada di bawah level US$1.300 seperti Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Kita patut belajar dari pengalaman rencana FTA antara ASEAN/AFTA dan Australia dan Selandia Baru. Inisiatif FTA tersebut utamanya datang dari negara-negara yang relatif kuat ekonominya antara lain Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand. Pada Desember 2008 pemerintah RI dengan gigih meminta penangguhan FTA tersebut dan negosiasi ini berhasil.

Berbeda dengan kasus FTA antara ASEAN/AFTA dengan Australia dan Selandia Baru, CAFTA sudah telanjur disetujui dan diratifikasi mulai awal tahun ini. Oleh karena itu, perlu ditekankan dan diperkuat berbagai klausul dalam kesepakatan WTO (World Trade Organization) yang menjamin adanya fair trade karena klausul tersebut bersifat mandatori/wajib bagi para anggota CAFTA (sebagian besar anggota CAFTA ialah juga anggota WTO). Hal ini penting untuk menghindari berbagai ekses dalam CAFTA misalnya masalah dumping, kesehatan, dan keamanan produk pangan, hak-hak atas kekayaan intelektual, keamanan produk-produk pertanian, perkebunan dan hortikultura, adanya subsidi terselubung, dan sebagainya.

Kita tidak menutup mata terhadap banyak masalah keamanan produk mainan anak-anak asal China yang berbahaya (Asosiasi Produsen Mainan Anak-anak RI), penggunaan formalin pada produk makanan/susu mengandung melamin asal China yang pernah dilarang oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI, penggunaan bahan-bahan berbahaya pada piring/mangkuk, dan produk-produk toiletries (pasta gigi) yang diimpor oleh RI. Sampai saat ini pun pemerintah China disibukkan untuk menertibkan di negaranya sendiri, berbagai produk pangan dan susu untuk bayi yang mengandung melamin dsb.

WTO sebenarnya sudah mewadahi sebagian kepentingan fair trade sehingga melarang misalnya pelanggaran pada aspek kesehatan dan keamanan produk pertanian, termasuk pemberian subsidi terselubung ada di Artikel XX, perlindungan pada bisnis jasa-jasa diatur dalam Artikel XIX, Hak-Hak Atas Kekayaan Intelektual diatur dalam Artikel 23 ayat 4, kompetisi yang adil diatur dalam paragraf 24, pemberian subsidi terselubung untuk meningkatkan daya saing diatur dalam artikel VI, diskriminasi produk ekspor/impor diatur dalam paragraf 31 ayat I, masalah dumping diatur dalam paragraf 31, hal-hal khusus lain yang belum tercantum dalam berbagai pasal, artikel dan paragraf diatur dalam paragraf 442, e-commerce pun juga disepakati untuk diatur pada tanggal 20 Mei 2008. Apabila ada berbagai kasus terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan WTO tersebut RI bisa mengajukan gugatan kepada WTO Dispute Settlement atau penyelesaian sengketa dalam WTO, untuk seterusnya sidang panel WTO akan dilakukan melalui berbagai tahap sebelumnya yakni konsultasi, penelitian panel, review para ahli, dan pelaporan. Sanksi akan dijatuhkan bilamana terbukti pihak-pihak yang digugat terbukti melanggar ketentuan yang telah disepakati, sanksi tersebut di antaranya adalah denda sampai pada yang terparah pihak yang digugat dikucilkan dari perdagangan internasional. Oleh karena itu, diperlukan lembaga untuk secara khusus bertugas mengkaji, mengawasi, dan menerima laporan dugaan adanya praktik-praktik dumping, pelanggaran masalah kesehatan dan keamanan, berbagai unfair practices/praktik-praktik ketidakadilan dsb agar di republik tercinta ini tidak menjadi tempat bagi produk-produk sampah/buangan/tidak aman bagi negara asing (country of junkyard).

Oleh Vincent Didiek WA Guru Besar International Marketing di Fakultas Ekonomi Unika Soegijapranata Semarang

Menyiasati Pengangguran Bergelar

Media Indonesia, Senin, 22 Maret 2010 00:00 WIB     

Jumlah penganggur terdidik di Indonesia setiap tahun terus bertambah, seiring dengan diwisudanya sarjana baru lulusan berbagai perguruan tinggi (PT). Para sarjana pengangguran itu tidak hanya lulusan terbaik PT swasta, tetapi juga PT negeri kenamaan.

Data Biro Pusat Statistik (BPS) menyebutkan jumlah sarjana (S-1) pada Februari 2007 sebanyak 409.900 orang. Setahun kemudian, tepatnya Februari 2008 jumlah pengangguran terdidik bertambah 216.300 orang atau sekitar 626.200 orang. Jika setiap tahun jumlah kenaikan rata-rata 216.300, pada Februari 2012 terdapat lebih dari 1 juta pengangguran terdidik. Belum ditambah pengangguran lulusan diploma (D-1, D-2, D-3) terus meningkat. Dalam rentang waktu 2007-2010 saja tercatat peningkatan sebanyak 519.900 orang atau naik sekitar 57%.

Sarjana yang menganggur itu sebagian besar berasal dari jurusan sosial nonkependidikan, agama, dan sebagian lagi jurusan eksak (MIPA). Dari jurusan eksak dan teknik hanya sedikit menyumbang jumlah pengangguran. Itu karena sebagian besar jurusan eksak dan teknik sudah terserap di berbagai industri dan perusahaan BUMN. Fenomena meningkatnya jumlah pengangguran terdidik menimbulkan keprihatinan kita bersama. Selain menunjukkan adanya ketimpangan (mismatch), itu memperlihatkan kegagalan pemerintah dalam menciptakan sistem pendidikan bagi rakyatnya.

Jika dikaji dari perspektif sosiologi, meningkatnya pengangguran terdidik jelas membahayakan. Para penganggur itu sangat rentan melakukan tindak kriminalitas. Bahkan dengan kemampuan intelektual yang dimiliki, para sarjana pengangguran itu bisa menciptakan kejahatan baik di dunia nyata maupun dunia maya (internet). Seperti pembobolan bank melalui situsnya, menyebar virus komputer yang mematikan, sampai mengacak-acak data kependudukan.

Meledaknya jumlah pengangguran terdidik jauh hari sudah diramalkan pakar pendidikan Ivan Illich (1972). Menurutnya, akan tiba masa pendidikan menjadi tidak berguna dihadapkan dengan kehidupan nyata. Padahal pendidikan sudah terlalu banyak menyerap biaya, tetapi hasilnya kurang optimal. Bahkan, hanya menghasilkan para pemalas yang tidak terampil, yang mengincar pekerjaan formal dan ringan.

Ubah paradigma

Guna menekan kenaikan jumlah pengangguran terdidik, tidak ada pilihan bagi perguruan tinggi (PT) dan dunia pendidikan untuk mengubah paradigma. Jika semula lebih menekankan pada aspek kecerdasan konseptual (kognitif), kini harus dibarengi penanaman jiwa kewirausahaan (entrepreneurship). Pasalnya, berbagai penelitian menunjukkan keberhasilan mahasiswa bukan ditentukan kepandaian yang dipunyai, tetapi oleh faktor lainnya yang sangat penting. Singkatnya, tingkat kecerdasan hanya menyumbang sekitar 20%-30%, sementara jiwa kewirausahaan yang didukung kecerdasan sosial justru menyumbang 80% keberhasilan anak di kemudian hari.

Istilah kewirausahaan atau entrepreneurship, tulis Pinchot (1988), merupakan kemampuan untuk menginternalisasikan bakat rekayasa dan peluang yang ada. Seorang entrepreneur akan berani mengambil risiko, inovatif, kreatif, pantang menyerah, dan mampu menyiasati peluang secara tepat. Lebih dari itu, jiwa dan semangat kewirausahaan juga sangat urgen dalam menentukan kemajuan perekonomian suatu negara. Bukan hanya ketepatan prediksi dan analisis yang tepat, melainkan juga merangsang terjadinya invensi dan inovasi penemuan-penemuan baru yang lebih efektif bagi pertumbuhan ekonomi. Lantas, bagaimana strategi menanamkan jiwa kewirausahaan itu?

Dalam pandangan Husaini Usman (2008), jiwa kewirausahaan sangat efektif jika ditanamkan melalui bangku pendidikan. Hanya, proses penanamannya harus dilakukan secara holistik atau melibatkan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mata kuliah kewirausahaan seyogianya diberikan dengan porsi lebih banyak dan dominan jika dibandingkan dengan mata kuliah lainnya yang berorientasi pada kecerdasan kognitif.

Agar mahasiswa tidak bosan, pelajaran kewirausahaan harus dikemas secara menarik, sistematis, dan disesuaikan dengan tingkatan usia anak didik, serta dalam kondisi menyenangkan. Sebagai praktiknya, pihak kampus perlu mengundang para pelaku bisnis yang sukses. Mereka diminta menerangkan atau menceritakan perjalanan hidup, dan bagaimana kiat-kiat agar usaha bisa sukses. Kisah hidup itu paling tidak akan merangsang para mahasiswa untuk meneladaninya.

Jika memungkinkan, pihak kampus perlu memperbanyak pendirian usaha nyata. Misalnya gerai penjual makanan, simpan pinjam, jasa tiket transportasi, perbankan, kursus bahasa asing, dan sebagainya. Selanjutnya, secara bergantian para mahasiswa mendapat tugas berpraksis di situ, dengan target-target yang telah ditentukan. Kegiatan ini selain sebagai proses magang kerja, juga akan memperkenalkan mahasiswa pada kondisi usaha riil.

Menyiasati peluang

Fenomena ketimpangan lulusan PT dengan dunia kerja harus disikapi dengan jeli, kreatif, pantang menyerah dan penuh kearifan. Entah dari calon mahasiswa, orang tua, pengelola PT, entah pemerintah sebagai stakeholder pendidikan. Bagi mahasiswa, sejak awal memasuki PT harus disiapkan mental bahwa kuliah bukan segala-galanya. Persiapan mental itu selanjutnya dibarengi sikap membuka diri, cerdas menyiasati peluang, dan kreatif mencari ilmu-ilmu praktis yang berguna untuk kehidupan kelak. Benar kuliah tidak boleh ditinggalkan, tetapi tidak ada salahnya jika mereka juga mengikuti berbagai training; semisal training sumber daya manusia (SDM), peningkatan kemampuan finansial dan jiwa kewirausahaan.

Mengikuti berbagai pelatihan bagi mahasiswa menjadi penting sebab fakta di dunia kerja menunjukkan tidak semua lulusan PT siap kerja. Hasil studi Blau dan Duncan (1967) di Amerika Serikat, Mark Blaug (1974) di Inggris, dan Cummings (1980) di Indonesia menunjukkan kecenderungan bahwa tidak semua lulusan PT siap dipekerjakan. Banyak dunia industri yang mengeluh lantaran harus melakukan pelatihan bagi lulusan PT dalam waktu yang lama sebelum dipekerjakan.

Selain giat mengikuti berbagai pelatihan, para mahasiswa juga harus membekali diri dengan berbagai keterampilan. Misalnya keterampilan bahasa asing, komputer, keahlian berkomunikasi, jaringan kerja (networks), dan sebagainya. Bagi mereka yang gemar menulis, tidak ada salahnya jika skill itu digunakan untuk menambah penghasilan sembari menerapkan teori-teori yang didapat dari bangku kuliah. Singkatnya, ketika masih kuliah, para mahasiswa harus ‘prihatin’, kritis, dan kreatif.

Setelah lulus, kata Ono Suparno (2010), para sarjana–dengan berbekal keahliannya–dituntut tidak sekedar menjadi entrepreneurship biasa. Tidak hanya tidak sebanding dengan tingkat kapabilitas dan skill yang dimiliki, seorang entrepreneurship biasa hanya memiliki kemampuan menjual sebuah produk dengan mendapat keuntungan sedikit. Para sarjana itu mestinya menjadi seorang entrepreneurship berbasis teknologi atau technopreneurship, yang mampu menciptakan produk bernilai tambah hasil dengan bantuan teknologi. Technopreneurship juga akan menjadi salah satu kunci penciptaan knowledge-based economy, yang akan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi pengangguran.

Agar sukses menjadi seorang technopreneurship, para sarjana perlu memperhatikan dua konsep penting. Pertama, menjamin bahwa teknologi yang diterapkan atau dibuat bekerja dalam lingkungan target. Dengan menetapkan target, kerja yang dilakukan akan terarah efektif dan efisien. Ketepatan dan kecepatan dalam alokasi waktu itu, sangat menentukan keberhasilan seorang technopreneurship. Kedua, teknologi tersebut dapat dijual dengan menghasilkan keuntungan. Artinya, orientasi penciptaan sebuah teknologi sebisa mungkin diarahkan pada keuntungan berlipat, dengan terlebih dahulu meningkatkan nilai jual.

Di sisi lain, pemerintah sebagai pemegang kebijakan (policy maker) harus menyambut baik dan mendukung para sarjana yang menjadi technopreneurship. Dukungan itu amat penting, sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam pengentasan pengangguran. Bentuk dukungan pemerintah misalnya dengan mempermudah prosedur pengurusan hak paten. Selama ini proses pengajuan hak paten sangat rumit dan terkesan dipersulit sehingga sedikit perguruan tinggi (PT) yang mengajukan permohonan hak paten. Pada 2000-2005 misalnya, hanya ada sekitar 201 pengajuan hak paten dari perguruan tinggi. Padahal, hak paten merupakan kunci kesuksesan utama sebagai technopreneurship. Dengan penggunaan hak paten, penelitian di perguruan tinggi juga bisa terdorong, dan alih teknologi serta investasi bisa terangsang lebih besar lagi.

Oleh Agus Wibowo Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta

Cengkeraman Gurita Pangan Global

Media Indonesia, Kamis, 18 Maret 2010 00:00 WIB     

Berbagai kalangan di belahan dunia kian menyadari bahwa pangan merupakan komoditas yang sangat strategis. Dengan sifatnya yang berbeda dengan barang lain, dengan pangan secara langsung menentukan kehidupan umat manusia, peran pentingnya semakin nyata.

Krisis pangan dunia yang parah sepanjang 2007-2008 memberi pelajaran berharga bahwa produksi pangan yang mencukupi kebutuhan nasional sangat penting bagi stabilitas politik dan ekonomi. Dalam kondisi krisis, pihak yang menguasai pangan juga dapat meraup keuntungan sangat besar. Selain itu, ia memiliki kekuatan politik yang kuat.

Tuntutan untuk mencukupi kebutuhan pangan domestik dan harapan memperoleh keuntungan yang besar telah mendorong para investor transnasional pemilik modal raksasa untuk melakukan investasi dan terlibat secara langsung dalam bisnis pangan dunia.

Industrialisasi pangan global

Ledakan penduduk dan kegagalan panen karena perubahan iklim global menyebabkan kebutuhan pangan dunia terus meroket. Harga pangan dunia secara otomatis juga membumbung. Investasi produksi dan penguasaan pangan akan menjadi pilihan yang tepat bagi korporasi transnasional. Tidak hanya keuntungan ekonomi yang diharapkan, tapi juga potensi kekuatan geopolitiknya yang besar.

Negara Teluk yang kaya minyak tapi miskin sumber daya pertanian dan sepenuhnya menggantungkan kebutuhan pangan dari impor sangat berkepentingan untuk terlibat dalam industrialisasi pangan melalui berbagai korporasi transnasionalnya. Kelompok itu antara lain diwakili Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait. Selain itu, negara yang berpenduduk sangat besar tapi kapasitas sumber daya pertaniannya terbatas memiliki ketertarikan yang sama. Negara yang masuk kelompok tersebut di antaranya China, India, Jepang, dan Korea Selatan.

Mereka menanamkan modal mereka untuk mengakuisisi lahan pertanian secara murah dalam skala yang sangat besar bisa mencapai ratusan ribu bahkan jutaan hektare. Mereka akan membawa produk pangannya ke negara asal atau menjualnya di pasar internasional yang lebih menguntungkan. Akuisisi lahan itu banyak terjadi di negara-negara miskin dan berkembang baik di Asia, Afrika maupun Amerika Latin.

Skenario yang umum dipakai adalah kerja sama korporasi transnasional dengan negara dengan skema pemanfaatan lahan milik negara melalui hak guna usaha yang sangat longgar hingga 90 tahun atau model menyewa lahan petani dalam skala luas untuk jangka waktu yang panjang hingga 30 tahun.

Situasi memusatnya produksi dan distribusi pangan oleh korporasi transnasional ditengarai Friedmann (2005) sebagai green capitalism. Dengan penguasaan lahan yang sangat besar, korporasi dapat memproduksi dan mengatur distribusi pangan sehingga harga pun akan diaturnya. Ideologi itu yang cenderung menjadi lawan dari gagasan kedaulatan pangan (food sovereignty).

Model akuisisi lahan pertanian secara besar-besaran dalam jaringan internasional oleh Harvey (2006) dikenal sebagai land grabbing. Kadang-kadang model itu dikenal pula dengan land rush. Laporan Jesica Silver-Greenberg di Business Week (2009) menunjukkan bahwa keterlibatan investor global dalam industrialisasi pangan di belahan dunia dalam batas tertentu dapat bermakna sebagai kolonialisasi baru.

Sebagai contoh, seperti dilaporkan Times India (2009) sebuah korporasi besar India di bawah kelompok Karuturi Global Limited (KGL) telah mengakuisisi lahan pertanian yang sangat besar di berbagai negara miskin Afrika hingga mencapai 33 juta hektare (setara dengan luas Jerman) untuk industrialisasi pangan.

Beberapa kalangan termasuk World Bank mendukung pengembangan model land grabbing dengan harapan dapat dicapai win-win solution, yaitu kecukupan produksi pangan dunia dan juga pertumbuhan ekonomi negara yang ditempati.

Dalam praktiknya, dampak positif tidak sebesar yang diharapkan. Lapangan kerja baru yang tersedia juga tidak cukup nyata mengatasi persoalan pengangguran. Ide untuk mencukupi kebutuhan pangan negara setempat juga tidak terwujud karena produksi diekspor ke negara pemilik modal.

Justru dampak negatif yang bermunculan. Kehancuran pertanian lokal, perebutan sumber air, pencemaran air karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, banjir akibat pembabatan hutan dan lain sebagainya.

Food estate dan gurita pangan

Peluncuran pengembangan pangan skala besar atau dikenal dengan food estate oleh Kabinet Indonesia Bersatu II baru-baru ini perlu direspons dengan sangat serius. Model food estate ini sejatinya tidak lain dan tidak bukan adalah wujud land grabbing.

Keterlibatan transnasional dalam food estate nampak dengan tingginya minat korporasi dari Uni Emirat Arab, Kuwait, China, dan Korea. Kekhawatiran banyak pihak adalah potensi hancurnya pertanian rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung pangan. Petani gurem tidak mungkin dapat bersaing dengan korporasi pemilik modal besar dan teknologi yang efisien.

Komitmen pemerintahan baru sebagaimana juga amanat konstitusi untuk membangun ekonomi tangguh berbasis kerakyatan justru dipertanyakan dengan peluncuran food estate yang sangat jelas memfasilitasi sepenuhnya green capitalism. Kondisi itu justru dikhawatirkan akan melemahkan kedaulatan pangan nasional.

Food estate ini sejatinya menunjukkan cengkeraman gurita pangan global di negeri ini. Mengapa justru kebijakan pemerintahan baru lebih memprioritaskan fasilitasi food estate ketimbang serius menggarap 42 juta petani gurem.

Peluncuran program monumental mewujudkan pertanian rakyat yang lebih produktif, efisien, dan berdaya saing akan sangat diapresiasi. Tentu saja diperlukan kebijakan lain yang mampu meningkatkan skala usaha, menciptakan lapangan kerja baru di perdesaan yang mampu mengurangi tekanan pada sektor pertanian.

Oleh Subejo Dosen pertanian UGM, kandidat PhD dari The University of Tokyo

About these ads

0 Responses to “PEPORA : Ekonomi, Free Trade vs Fair Trade, Pengangguran Terdidik, Ketahanan Pangan”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 1,999,978 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 108 other followers

%d bloggers like this: