20
Feb
10

Perbankan : Kisruh Skandal Bank Century

Posisi 9:0, Pansus Sepakat Aliran Dana Century Bermasalah

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 17/02/2010 | 15:57 WIB Posisi 9:0, Pansus Sepakat Aliran Dana Century Bermasalah

Jakarta – Semua Fraksi di Pansus Angket Century DPR RI sepakat bahwa aliran dana Century bermasalah. Kesalahan dititikberatkan pada direksi Bank Century.
“Semuanya sama tadi, aliran dana Century bermasalah,” kata anggota Pansus Century dari FPD Anas Urbaningrum.

Menurut Anas, kesalahan terberat ada pada direksi Bank Century. PD meminta pihak berwajib mulai menyelidiki masalah ini. “Titik beratnya di Century-nya itu, intinya ada kejahatan perbankan,” papar Anas.

Sepaham dengan Anas, anggota Pansus Century dari FPDIP Hendrawan Supratikno. Hendrawan yang membacakan sikap FPDIP tadi sangat yakin posisi sekarang 9:0. “Posisinya 9:0, semua sepakat aliran dana Century bermasalah,” papar Hendrawan.

Hanya saja takaran pelanggaran yang dilihat PDIP berbeda dengan PD. PDIP menyebut instansi lain yang ikut salah bersama direksi Century. “Ada BI, LPS, yang juga harus mempertanggungjawabkan,” papar Hendrawan.

Namun demikian Hendrawan mengakui bahwa penekanan awal Pansus memang pada Direksi Century. Namun demikian PDIP tetap mencatat sejumlah kesalahan dari hulu sampai hilir. “Gini lho, kenapa tekanan pada direksi karena kejahatan dibangun dari dalam. Nanti akan semakin jelas ke depannya seperti apa,” papar Hendrawan.

“Kami tetap mencatat permasalahan pada level kebijakan maupun esksekusi kebijakan, ada pelanggaran dari hulu sampai hilir, untuk PDIP sudah terang bederan,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, semua fraksi DPR di Pansus menyampaikan adanya pelanggaran dalam aliran dana Century. Misalnya Golkar menuding ada konspirasi dan PDIP menuding ada korupsi dalam pencairan uang panas tersebut.

Pansus Minta Pengadilan Sita 20 Rekening Bank Mutiara
Pansus Bank Century memohon Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar menyita 20 pemegang rekening Bank Mutiara (eks Bank Century) di Denpasar, Bali, Rabu (17/2). Permohonan itu diajukan anggota pansus Gayus Lumbuun terkait adanya laporan dari PPATK tentang aliran dana yang mencurigakan melibatkan 21 nama.

Wakil Ketua Pansus Gayus Lumbuun memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar menyita 20 pemegang rekening Bank Mutiara (eks Bank Century) di Denpasar, Rabu (17/2). Hal ini menyusul adanya laporan dari PPATK tentang adanya aliran dana yang mencurigakan yang melibatkan 21 nama.

Usai bertemu Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Made Sutama, Gayus mengatakan ia harus menempuh jalur pengadilan karena keinginan pansus ditolak Bank Mutiara untuk membuka data sebagaimana yang dilaporkan PPATK. Laporan PPATK menyebutkan, diduga ada 40 lebih pencairan dana dari Bank Mutiara yang melibatkan 21 nama dengan nilai sekitar Rp100 miliar.

“Pansus menggunakan hak dengan memohon ke pengadilan agar menyita data dan nama-nama yang melakukan aktivitas pencairan,” ujar Gayus.

Selain pencairan dana Rp100 miliar yang mencurigakan, pansus juga ingin menelusuri data tentang dana Rp76 miliar yang merupakan pembelian dari masyarakat atas produk antaboga.

Atas permohonan itu, kata Gayus, Sutama menjanjikan minggu depan sudah akan memberikan kepastian jawaban. “Pak Ketua Pengadilan sangat responsif dengan permohonan kami,” tandas Gayus.

Gayus menegaskan, sesuai Undang-Undang (UU) No 27 tahun 2009 dan UU No 6 tahun 2004, masyarakat bisa disandera 15 hari bila menghalang-halangi tugas pansus. Untuk itu, pihaknya akan meminta Polda Bali untuk melakukan penyanderaan bila keinginan pansus dihalang-halangi.

Saat didesak siapa saja dari 21 nama yang terlibat dalam aktivitas pencairan dana Bank Century (Mutiara), Gayus menolak merincinya. (*/dtc/MI)

Pengacara Robert: Yang Salah LPS dan Bank Mutiara
Jumat, 19 Februari 2010 | 19:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum Robert Tantular, Heru Suyanto, menyatakan, kesimpulan Fraksi Demokrat, PPP, PAN, serta PKS dalam pandangan awal yang disampaikan di Pansus Angket Kasus Bank Century DPR, yang menyalahkan manajemen lama Bank Century, dianggapnya sebagai upaya untuk memutus rantai skandal Bank Century secara terencana.

“Empat fraksi tersebut telah dengan sengaja memutus rantai skandal Century secara terencana. Bank Century telah diambil alih dan dikendalikan oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sejak 21 November 2008. Tanggal 25 November 2008 direksi dan pejabat Bank Century juga ditangkap-tangkap aparat hukum,” ujarnya saat dihubungi wartawan di DPR, Jumat (19/2/2010).

Jadi empat fraksi telah dengan sengaja memutus rantai skandal Century yang dilakukan secara terencana.

Selain permasalahan itu, Heru menambahkan, pencairan dana bail out Bank Century juga dilakukan oleh LPS setelah diambil alih. “Jadi yang bersalah dalam pencairan dana Century adalah LPS dan manajemen Bank Mutiara,” tegasnya.

“Jadi, empat fraksi telah dengan sengaja memutus rantai skandal Century yang dilakukan secara terencana,” tegasnya lagi.

SBY & Demokrat Berada di Ujung Tanduk

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 18/02/2010 | 10:35 WIB

SBY dan Partai Demokrat Berada di Ujung Tanduk
OLEH: ARIEF TURATNO

JIKA tudingan dan temuan anggota Pansus Hak Angket DPR RI soal Bank Century benar, bahwa sebagian dana Bank Century yang hilang larinya ke kubu Partai Demokrat dan tim kampanye pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. Maka kemungkinan besar tidak hanya Boediono maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani saja yang harus lengser dari posisinya. Bahkan Presiden SBY dan Partai Demokrat pun nasibnya berada di ujung tanduk. Benarkah?

Sejumlah temuan anggota Pansus tentang kemana larinya dana Bank Century sebesar Rp6,7 triliun, memang mengarah kepada sejumlah timsukses dari pasangan SBY-Boediono. Namun, hal tersebut perlu didalami benar, agar temuan yang bagus tersebut tidak mentah di tengah jalan. Karena yang dihadapi Pansus bukanlah orang bodoh. Mereka adalah orang-orang yang sangat fasih dengan dunia keuangan. Mereka tahu persis seluruh lekuk tebuh dari system keuangan. Sehingga kalau mereka mau, pasti akan dengan mudah ngelesnya.

Karena itu adalah akan bijaksana, jika untuk menjaga kemungkinan semacam itu, Pansus seyogyanya menggandeng pakar di bidangnya, yang kita yakin akan mampu menghadapi jurus “ngeles” dari para pengemplang Bank Century. Dan hal yang harus diperhatikan benar oleh Pansus adalah bahwa yang dihadapi ini tembok besar Cina, yang sangat sulit ditembus dengan alat sederhana. Itu sebabnya, kita pun berharap Pansus sudah menyiapkan alat khusus yang mampu menjebol tembok dinding tembal kasus Bank Century.

Dan bilamana semua itu sudah disiapkan, serta semua anggota Pansus melupakan untuk sementara kepentingan pribadi, golongan atau kelompoknya, mau bersatupadu demi mewujudkan keinginan rakyat banyak. Kita yakin tembok setebal dan setinggi apa pun bakal mampu dijebol anggota Pansus. Asalkan tadi, mereka siap bersatu untuk satu kepentingan, memenuhuhi tuntutan dan harapan rakyat. Yakni membersihkan masalah Bank Century sampai ke-akar-akarnya.

Jika semua berjalan seperti keinginan dan harapan public, kita yakin masalah misterius Bank Century segera terungkap. Resikonya, tentu saja SBY harus legowo turun panggung pemerintahan, dan Partai Demokrat harus bubar. Karena ketentuan undang-undang memang mengaturnya demikian. Pertanyaannya apakah itu mungkin? Jawabnya mungkin saja, asal semua partai politik bersatu padu dan melupakan untuk sementara ego pribadi masing-masing.

Sebab semua permasalahan Bank Century sudah sangat terbuka. Bahkan sesuatu yang dianggap misteri pun semua orang sudah bisa merabanya. Hanya yang jadi persoalan adalah belum ada keberanian partai-partai politik untuk berbuat sesuatu. Ini karena ada beberapa hal, disamping adanya kader mereka yang menduduki posisi menteri dalam kabinet sekarang. Mereka pun nampak ragu bahwa apakah gerakan mereka membongkar kasus Bank Century benar-benar didukung rakyat atau tidak, termasuk siapa kelak yang menggantikan SBY, bilamana akhirnya yang bersangkutan turun atau diturunkan.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah partai-partai politik sudah ada keberanian untuk berbuat semacam itu? Partai Golkar dengan tegas menyatakan siap melakukan apa pun demi kepentingan dan harapan rakyat. PDIP pun berkata senada, demikian Hanura dan Gerindra. Hanya persoalannya adalah apakah mereka dapat bertahan bila mendapat godaan atau iming-iming tambahan menteri dan posisi Wakil Presiden pada kabinet pimpinan SBY ini? Nah, yang ini kita belum tahu jawabannya. Karena siapa tahu..??? (*)

JakartaPress, Jumat, 19/02/2010 | 13:45 WIB Lobi Demokrat Bukti Terlibat Skandal Century?Lobi Demokrat Bukti Terlibat Skandal Century?

MENJELANG akhir masa kerja Pansus Angket Century DPR RI, Partai Demokrat lebih intens melobi partai-partai koalisi agar bersuara seperti yang diinginkan partai besutan SBY ini. Intensitas lobi tersebut tidak saja bersifat seduktif seperti tawaran kursi menteri di kabinet, tetapi juga teror seperti isu perombakan (reshuffle) kabinet, penindakan terhadap pengemplang pajak (dipahami publik tertuju kepada Aburizal Bakrie), pengungkapan tuduhan korupsi terhadap mantan pejabat tinggi dan anggota DPR yang juga merupakan tokoh partai. Lobi tersebut disinyalir sampai ke tempat Karoeke Senayan City.

Apa gerangan yang membuat Demokrat begitu intens melakukan lobi politik khususnya dalam kasus Century ini? Kalau Demokrat tidak terlibat dalam skandal Bank Century ini, mengapa ia begitu tampak seperti gerah ketika partai Koalisi kritis dalam mengungkap Century. Inilah salah satu bentuk anomali politik Demokrat.

Jika SBY dan Partai Demokrat selalu mendengung-dengungkan komitmen untuk mengungkap kasus itu secara terang benderang, mengapa harus ada lobi-lobi intensif untuk memandulkan pansus? Itu mencederai komitmen mereka. Dengan lobi mereka, Demokrat bukan saja ingin menyelamatkan SBY, tapi juga Boediono dan Sri Mulyani. Bagi Demokrat, keduanya tidak bersalah dalam bailout Bank Century karena kebijakan tersebut untuk menyelamatkan perbankan dari krisis. Nampaknya Boediono dan Sri Mulyani menjadi kartu trup Demokrat dalam skandal Century ini. Diduga Sri Mulyani tidak tinggal diam bila akhirnya harus dikorbankan oleh Demokrat dalam skandal Century ini. Inilah yang membuat Demokrat sampai saat ini gigih melindungi Sri Mulyani.

Lobi politik Demokrat tersebut walau ditentang oleh beberapa partai koalisi namun terbukti ada efeknya. Pemerhati komunikasi politik dari Universitas Indonesia, Effendi Gazali, berpendapat bahwa lobi yang terjadi di antara partai politik pansus terlihat efektif. Buktinya, dalam pandangan awal tentang aliran dana Bank Century, Rabu lalu, tidak ada fraksi yang secara eksplisit menyebutkan ke mana, kepentingan apa, serta siapa yang terlibat. Hal tersebut jelas membuat pesimisme rakyat terhadap Pansus dan DPR secara umum. Padahal, banyak orang yang berharap kepada Pansus.

Seperti sering dinyatakan oleh Bambang Soesatyo, Fraksi Partai Golkar, Demokrat ternyata memang menerima aliran dana Century walaupun tidak langsung. Seperti kita ketahui, PT. Asuransi Jaya Proteksi (AJP), salah satu nasabah Century yang menarik uangnya dalam jumlah besar, adalah salah satu penyumbang dana SBY-Boediono. Terdapat dua kali sumbangan pada Juni 2009. Yang pertama berjumlah Rp600 juta dan yang kedua berjumlah Rp855 juta.

Penerimaan dana Demokrat dari PT AJP tersebut semoga tidak melanggar UU yang berlaku. Tetapi penarikan PT AJP dalam jumlah besar dari Century merupakan pelanggaran perbankan karena saat itu pencairan dibatasi hanya 2 milyar.

Selain itu, Demokrat juga nampaknya tutup mata atas kekisruhan aliran dana Century. Pansus Century menemukan fakta dilapangan terjadinya usaha sitemik pencairan dana Century yang illegal dan mencurigakan. Banyak pengamat menilai bahwa kekisruhan atas lairan dana tersebut seperti deposito fiktif, pemecahan deposito menjadi 2 milyar, dan rekening fiktif adalah usaha perampokan sistemik atas dana bailout Century. Sementara itu Demokrat hanya melihat hal tersebut sebatas kekeliruan dan kesalahan manajemen Bank Century. Ironis..!

Kekisruhan aliran dana tersebut diduga terkait dengan konspirasi tingkat tinggi. Berbagai kejanggalan dalam proses bailout Century mulai dari FPJP dan PMS, dan kini terbukti bailout Century tersebut bermasalah di aliran dana, sangat irasional bila menyatakan hal tersebut hanya sekadar kejahatan perbankan semata. Kekisruhan aliran dana Century adalah bukti bahwa terdapat adanya kepentingan politik dan kekuasaan dalam proses bailout Century. Sebab itu, pansus Century harus bisa mengungkap semua fakta yang terjadi di kekisruhan aliran dana tersebut.

Sebab itu sungguh mengherankan bila Demokrat masih berpendapat bahwa proses bailout Century tidak bermasalah. Dan lebih mengherankan lagi bila Demokrat menilai bahwa kekisruhan aliran dana Century hanya kesalahan manajemen Bank Century. Lobi Demokrat ke partai lain jelas berada di garis ini. Apakah lobi tersebut bukti bahwa Demokrat terlibat aliran dana Century? (Boy M)

Saatnya Auditor Internasional Usut Aliran Dana Century!

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

JakartaPress, Kamis, 18/02/2010 | 16:10 WIB Saatnya Auditor Internasional Usut Aliran Dana Century!Saatnya Auditor Internasional Usut Aliran Dana Century!

Meski semua Fraksi di Panitia Khusus (Pansus) DPR RI tentang Hak Angket Bank Century menyimpulkan ada permasalahan terkait aliran dana fasilitas pendanaan jangka pendek dan dana talangan (bail out). Kesimpulan tersebut didasarkan pada fakta-fakta di lapangan yang menunjukkan adanya “perampokan” sistemik terhadap bailout Century mulai dari nasabah fiktif sampai deposito bodong. Namun sayangnya, Pansus DPR belum bisa menembus birokrasi Bank Century (kini Bank Mutiara) yang dinilai tidak kooperatif dalam mengungkap lebih jauh kemana aliran dana tersebut.

Dalam hal ini, Pansus Century hanya berhasil menyentuh permukaan masalah di balik aliran dana bank Century tetapi belum bisa mengungkap lebih jauh. Sebab itu, Fraksi Golkar dalam kesimpulan akhir fraksi yang dibacakan kemarin (18/1) misalnya mengusulkan untuk meminta audit independent Internasional. Hal tersebut sangat signifikan mengingat banyak terjadi “perampokan” sistemik atas dana bailout Century.

Banyak pengamat ekonomi setuju atas audit independent ini. Perlunya audit independent didasarkan pada motif-motif politik yang berjalan di pansus Century yang seringkali menghambat menuntasan substansi skandal Century ini. Ditambah lagi banyaknya tekanan politik dan terror yang menimpa anggota pansus. Berbagai kalangan ekonom seperti pengamat ekonomi INDEF Nawir Messie dan Fadhil Hasan misalnya, meminta agar DPR dan pemerintah melibatkan audit independent dalam pengusutan aliran dana Century ini.

Audit independent  diperlukan agar hasilnya lebih mendalam dan objektif. Audit seperti itu pernah dilakukan ketika muncul skandal Bank Bali 1998-1999. Audit dari lembaga independen, Pricewaterhouse Coopers, hasilnya dipakai sebagai rujukan untuk menuntaskan kasus Bank Bali ketika itu. Audit independent diperlukan karena adanya dugaan perampokan sistematik dalam skandal Century ini. Motif-motif kekuasaan dan politik nampaknya tidak bisa mengungkap kasus ini menjadi terang benderang. Sebab itu, audit independent kini menjadi sangat relevan.

Sebetulnya, wacana untuk melibatkan audit independent ini sudah muncul pada beberapa waktu yang lalu. Wacana tersebut muncul misalnya saat Pansus Hak Angket Century menilai pemaparan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai aliran dana bailout Bank Century tidak cukup terbuka. Akbar Faisal misalnya pada Desember yang lalu menyatakan bahwa kalau PPATK tidak terbuka soal aliran dana, Pansus akan membentuk lembaga audit independent.

Anggota DPR dan pansus Century dari Fraksi PKS Andi Rahmat juga pernah menyatakan bahwa Pansus Hak Angket Century berencana meminta bantuan auditor independen untuk menelusuri kasus Bank yang kini telah berganti nama menjadi Bank Mutiara ini. Nantinya, auditor independen ini bakal bekerja di bawah supervisi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta membantu proses audit lembaga tersebut.

Kemarin di laporan Fraksi Pansus Hak Angket Century, Partai Golkar kembali mengusulkan kepada pimpinan Pansus agar kasus skandal Century ini melibatkan auditor independent. Usulan tersebut disebabkan banyaknya hambatan-hambatan yang ditemui pansus Century saat mengusut aliran dana Century, dan hambatan tersebut diduga memiliki korelasi dengan motif-motif politik dan kekuasaan. Diduga hambatan tersebut bukan hanya sebatas prosedur perbankan, tetapi terdapat tekanan kekuasaan.

Beranikah SBY atau Partai Demokrat meminta auditor independent terlibat dalam pengusutan kasus Century ini? Diperkirakan hampir pasti jawabannya tidak. Sebagaimana SBY juga diam saat publik meminta kepada Presiden agar mengeluarkan Perppu untuk menelusuri aliran dana Bank Century. Tetapi harapan tersebut dapat terealisasi dari partai lain seperti Partai Golkar, PKS, PDIP, dan Hanura. Saatnya auditor independent terlibat. (Boy M)

BS Tak Terima Dana Bailout Century Sepeser pun

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 18/02/2010 | 19:35 WIB BS Tak Terima Dana Bailout Century Sepeser punJakarta – Menanggapi tudingan dirinya menerima dana bailout, nasabah Bank Mutiara (dulu Bank Century) Boedi Sampoerna (BS) mengatakan semua dananya di Century merupakan dana sah miliknya. Hal ini disampaikan oleh Pengacara Boedi Sampoerna Eman Achmad dalam siaran pers yang dirilis di Jakarta, Kamis (18/2).

Eman mengatakan, Boedi Sampoerna telah memberikan data-data tambahan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait aliran dana Boedi Sampoerna di Bank Century. “Data itu memperkuat fakta bahwa tidak sepeser pun dana Boedi Sampoerna yang berasal dari bailout, semuanya berasal dari dana sah milik Boedi Sampoerna,” kata Eman.

Eman mengatakan, pemberian data-data baru dilakukan untuk menepis tudingan beberapa pihak yang mencurigai dana US$ 96,5 Juta milik Boedi Sampoerna  yang dpindahkan dari Surabaya ke Jakarta tersebut adalah untuk mendapatkan dana bailout. “Buktinya jelas bahwa dana sejumlah US$ 96,5 Juta tersebut merupakan bagian dari dana sejumlah US$ 170 Juta yang dimiliki secara sah oleh Boedi Sampoerna pada waktu itu baik atas nama pribadinya atau melalui PT Lancar Sampoerna Bestari,” tuturnya.

Untuk memperkuat keterangan ini lagi, pihak Boedi Sampoerna juga telah mengirimkan 2 saksi ke KPK terkait pertemuan Boedi Sampoerna dengan mantan pemilik Bank Century Robert Tantular pada 14 November 2008, sebelum bailout Century dilakukan. Kedua orang saksi itu adalah Wenawati Limantoro dan Harijadi Martijono yang merupakan pegawai yang mendampingi Boedi Sampoerna saat bertemu dengan Robert Tantular.

Keduanya memperkuat keterangan Boedi Sampoerna yaitu soal pemindahan dana simpanan Boedi Sampoerna dan PT Lancar Sampoerna Bestari, pemecahan dana menjadi NCD, soal ada atau tidaknya perjanjian pinjam-meminjam Boedi Sampoerna. Kemudian mengenai posisi Rudy Soraya yang disebut Tantular sebagai utusan Boedi Sampoerna.

Kepada KPK, kedua orang tersebut mengatakan pemindahbukuan simpanan Boedi sebesar US$ 96,5 juta adalah insiatif Robert Tantular, begitu juga dengan pemecahan deposito sebesar US$ 42,5 juta menjadi NCD. “Bahkan mereka menyebutkan bahwa penerbitan NCD itu dilakukan sendiri Robert Tantular,” kata Eman.

Kedua saksi tersebut menegaskan tidak pernah ada pinjam meminjam dana sejumlah US$ 18 Juta antara Robert Tantular dan Boedi Sampoerna. “Dengan keterangan dua orang tersebut yang benar-benar mengetahui peristiwa tersebut, Robert Tantular tidak bisa mungkir lagi bahwa dialah yang melakukan rekayasa pemecahan simpanan menjadi NCD dan memindahkan dana ke rekening penampungan di Jakarta sehingga bisa diambil sebesar US$ 18 juta untuk kepentingan Robert tanpa sepengetahuan Boedi Sampoerna,” kata Eman. (*/dtc/ika)

Bangkai Gajah, Bangkai Century!
lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]Rabu, 17/02/2010 | 08:27 WIB

Bangkai Gajah, Bangkai Century

Oleh: Tubagus Januar Soemawinata (Universitas Nasional)

BARANG siapa yang merasa ‘waras’, tentu paham pribahasa: “Bangkai gajah bolehkah ditudung oleh nyiru?” Artinya, “Kejahatan yang besar itu tak bisa dan tidak boleh disembunyikan”. Pastilah, orang yang menyembunyikan “bangkai gajah” akan kewalahan setengah mati, karena baunya sudah menyengat ke mana-mana. Akibat ngotot menutup-nutupi bangkai gajah, maka terpaksa harus mengancam siapa pun yang mencium baunya agar bungkam.

Demikian pula, akibat ada yang serius mengungkap “borok” skandal Bank Century, maka pihak yang merasa terlibat melakukan upaya mati-matian dengan mengancam, menteror dan bahkan mengkriminalisasi pihak-pihak yang mau mengungkap kasus tersebut, Pasalnya, kalau tidak terlibat, ngapain harus kebakaran jengot? Harusnya  kan diam saja, biarkan pihak lain mengusut skandal bailout Bank “bengek” alias Bank “abal-abal” yang menjarah uang rakyat sebesar Rp 6,7 triliun.

Dilihat dari sudut pandang logika, siapa pun yang tidak terlibat suatu kasus maka tentunya dia tidak akan ketakutan apabila kasus yang bersangkutan diungkap. Sebaliknya, jika memang terlibat maka pastilah dia akan berusaha menghalalkan segala macam cara untuk mengelak, menutup-nutupi, menghalangi, mengganggu, dan bahkan menteror serta mengancam siapa pun yang berani mengungkap kasus tersebut.

Sayangnya, ada pentolan partai politik yang takut dengan ancaman itu dan akhirnya menginstruksikan fraksinya di Pansus Century DPR untuk balik badan dan ikut serta menutupi “bangkai gajah”. Maklum, ini tipe politisi yang pragmatis, senang kursi jabatan ditukar dengan prinsip idealisme, dan terkadang bunglon alias kanan kiri oke. Akhirnya, “dagang sapi” merajalela dalam dunia politik kita dan kekuasaan. Namun, ada juga Fraksi di Pansus yang tegar, kokoh pendirian, punya prinsip, dan tidak bisa diintervensi rezim penguasa mana pun seperti Fraksi Hanura.

Sedangkan Fraksi Golkar dan PKS sudah bilang tak sanggup menutup-nutupi bangkai gajah. Meski PKS disinyalir akan balik badan, tapi ternyata Golkar menyatakan akan tetap konsisten untuk mengungkap bangkai gajah. Bila benar demikian, ada nilai kemajuan bagi Golkar dan sebaliknya, setback bagi PKS. Akibat Partai Demokrat atau Presiden SBY gagal mendekati Partai Golkar, mereka mulai merayu PDIP. Kabarnya, PDIP telah ditawari posisi enam menteri, jika mau bergabung dengan Partai Demokrat atau SBY. PDIP ditawari posisi enam menteri tentu akan disambut baik oleh Taufiq Kiemas, tapi goyahkah Megawati Soekarnoputri dengan tawaran tersebut?

Memang sekarang ini bangsa kita butuh pemimpin jujur, bukan yang punya gelar banyak. Sebab, Almarhum Gus Dur pernah bilang, banyak profesor dan doktor yang maling dan bermental korup. Innalillahi wainna ilaihi roji’un. Inilah kata-kata yang patut terucap bila menghadapi perilaku/musibah di batas ambang ketidakwajaran yang bakal menjadikan bangsa dan negara hancur-hancuran kembali ke zaman jahiliyah atau menjadi negeri bedebah yang dipenuhi suap menyuap, korupsi, kolusi dan nepotisme.

Yang lebih memprihatinkan, apabila ada orang yang jujur dan bicara kebenaran, maka akan terjepit, difitnah dan disingkirkan. Pakar yang bukan “pengamat tukang” pasti menilai dalam hal skandal Bank Century banyak terjadi kejanggalan serta terjadi rekayasa, kebohongan, pembodohan, ketidakadilan dan segalanya. Rakyat yang kritis tahu tentang adanya kebenaran yang disalahkan, dan kesalahan yang dibenarkan untuk kepentingan sesaat yang mengorbankan moral dan nilai-nilai di masyarakat.

Keputusan hukum, amanat kekuasaan dan kekuatan hanya dipergunakan untuk ancam mengancam “lawan” guna menakut-nakuti pihak yang mau mengungkap kesalahan dan kecurangan. Memang kakuasaan yang lama cenderung korup dan kebal kritik. Sikap tidak jantan dan cuci tangan serta lepas tanggungjawab mewarnai perilaku pihak-pihak yang disinyalir terlibat skandal Century. Ternyata, maling dan penjarahan tidak dilakukan oleh orang miskin yang kepepet, melainkan justru dilakukan oleh oknum-oknum berdasi yang sudah berkecukupan tetapi tidak pernah orgasme dengan kenikmatan materi.

Siapa pun yang melakukan kesalahan, maka pucuk pemimpin yang harus bertanggung jawab. Bahkan kalau di mancanegara, baru terindikasi korupsi saja seorang pemimpin dengan inisiatif sendiri memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Lain lubuk lain ikannya, di negara kita saat seseorang menerima jabatan mengucap “Alhamdulillah” bukan “Innalillahi”. Sehingga, bukan mustahil untuk mempertahankan jabatan yang “nikmat” maka cara-cara ilegal pun ditengarai akan banyak digunakan di negara ini.

Ingat kasus kiriminalisasi pimpinan KPK, pengucilan Antasari Azhar, penyerangan markas Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera), ancaman teror terhadap vokalis Pansus Century DPR Akbar Faizal, dan sebagainya. Mengapa semua ini harus terjadi. Apabila hukum benar-benar ditegakkan tanpa tebang pilih, tentunya tak ada tindakan premanisme semacam ini. Tapi jangan lupa, kejahatan, kebohongan dan pembodohan pasti lambat laun bakal terungkap pula. Sepandai-pandai tupai melompat, akan jatuh juga. Sepandai-pandai pemimpin lalim menyembunyikan ‘bangkai gajah’ akhirnya bakal terungkap pula! (*)

PERMAINAN POLITIK BANK CENTURY
Semua Sudah Diatur?

Kompas, Sabtu, 20 Februari 2010 | 03:36 WIB

Oleh M HERNOWO

Apakah arah politik Indonesia ditentukan di Istana Negara, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, atau kantor menteri? Ya. Apakah tempat seperti lobi hotel, rumah makan, ruang karaoke, serta bar juga dapat menentukan arah politik yang menyangkut nasib banyak orang? Itu pasti.

Bahkan, sejumlah kasus menunjukkan, tempat resmi pertarungan politik, seperti Gedung DPR, hanya menjadi area mengesahkan sebuah putusan. ”Pembahasan” yang sebenarnya sebagian besar dilakukan di tempat lain.

Fenomena ini, misalnya, terlihat saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap anggota DPR (saat itu) dari Partai Persatuan Pembangunan, Al Amien Nur Nasution, di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta, 9 April 2008, karena diduga menerima suap.

Dalam persidangan terungkap, penangkapan itu terkait persetujuan DPR dalam kebijakan pelepasan kawasan hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang, Banyuasin, Sumatera Selatan.

Untuk mendapatkan proyek di Departemen Perhubungan di kawasan Indonesia timur, pengusaha Hontjo Kurniawan juga melobi di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta. Lobi pada Februari 2009 itu, antara lain, melibatkan anggota DPR (saat itu) dari Partai Amanat Nasional, Abdul Hadi Djamal.

Episode selanjutnya kejadian itu, Abdul Hadi ditangkap KPK pada 2 Maret 2009 karena menerima suap.

Dengan berbagai pengalaman di atas, tak mengejutkan ketika ada kabar, sejumlah anggota Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century dan pimpinan DPR bertemu di tempat karaoke KTV di pusat perbelanjaan Senayan City, Rabu malam.

Pertemuan itu juga dengan cepat diduga sebagai lobi. Dugaan serupa diarahkan untuk pertemuan antara Wakil Ketua DPR dari PDI-P Pramono Anung dan Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana Andi Arief, Selasa (16/2), serta pertemuan sejumlah pimpinan partai koalisi di rumah Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa pada Minggu (14/2).

Dugaan itu makin diperkuat oleh pengakuan Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar Priyo Budi Santoso bahwa belakangan ini sejumlah pihak intensif melakukan lobi terkait kasus Bank Century.

Agun Gunandjar Sudarsa, anggota Pansus dari Partai Golkar, menambahkan, berbagai lobi itu membahas substansi yang harus disepakati bersama dalam kasus Bank Century dan bukan tentang bagi-bagi jabatan.

Sembunyi-sembunyi

Namun, yang mengherankan, semua pihak yang terkait dengan lobi-lobi itu seperti malu dan takut untuk mengakui. Ini, misalnya, terlihat pada komentar sejumlah politisi yang diduga hadir di Senayan City pada Rabu malam.

Akbar Faizal, anggota Pansus dari Partai Hati Nurani Rakyat, menyatakan, Anas Urbaningrum (Ketua Fraksi Partai Demokrat) tidak hadir di pertemuan yang katanya atas undangan televisi swasta itu. Anas mengaku ada di pusat belanja tersebut, tetapi di tempat lain. Demikian juga dengan Fahri Hamzah, anggota Pansus dari PKS.

Namun, penyanyi senior Franky Sahilatua mengaku melihat tiga politisi itu masuk ke ruang karaoke KTV di Senayan City secara bersama-sama.

Ketidakterbukaan para anggota DPR ini memunculkan berbagai dugaan, lobi itu tidak hanya untuk menyamakan persepsi. Lagi pula, bukankah ada rapat Pansus untuk melakukan hal itu. Di politik juga bukankah tidak ada yang gratis? Untuk dapat melepaskan sesuatu, tentu harus mendapat yang lain sebagai kompensasi.

Yang pasti, ”dampak” dari berbagai lobi itu mulai terasa. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali menyatakan, sikap partainya masih mungkin berubah.

Meski menyatakan ada penyimpangan dalam aliran dana dari Bank Centutry, tidak ada fraksi yang menyebut secara eksplisit ke mana serta untuk kepentingan apa aliran dana itu.

Effendi Gazali, dosen Komunikasi Universitas Indonesia, mengibaratkan posisi sikap fraksi seperti pertandingan sepak bola. Skor 9:0 untuk aliran dana dari Bank Century adalah skor di pertandingan Piala Asia. Skor 7:2 dalam perkara kebijakan dana talangan (bail out) Bank Century adalah skor di pertandingan Liga Inggris. ”Jadi, skor 7:2 itu jauh lebih bermutu dibandingkan yang 9:0 karena di sana sejumlah fraksi berani menyebut orang yang bersalah,” kata Effendi.

Dalam kebijakan bail out, hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKB yang menyatakan tidak ada masalah. Tujuh fraksi lain berpendapat sebaliknya.

Jika ini ternyata benar dan terus dibiarkan, jangan-jangan yang terjadi di rapat Pansus selama ini hanya ”sandiwara” karena semuanya sudah diatur dan dilobi.

Jangan-jangan, juga benar perkataan anggota Pansus dari Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, di sebuah rapat Pansus bahwa semua ini akhirnya hanya pepesan kosong.

Semoga ini tidak terjadi.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Inisiator Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century, atau dikenal sebagai Tim Sembilan, antara lain, (dari kiri) Lili Wahid dari PKB, Bambang Soesatyo (Golkar), Akbar Faizal (Hanura), Maruarar Sirait (PDI-P), dan Kurdi Moekri (PPP), menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi (ketiga dari kanan) di Kantor PBNU, Jakarta, Jumat (19/2). Tim meminta dukungan PBNU.

BANK CENTURY
Inisiator Minta Dukungan NU

Sabtu, 20 Februari 2010 | 03:35 WIB

Jakarta, Kompas – Tim Sembilan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan inisiator hak angket Bank Century, Jumat (19/2) di Jakarta, menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi. Dalam pertemuan itu, mereka meminta dukungan dan melaporkan perkembangan kerja Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century.

Rabu lalu, Tim Sembilan juga menemui mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Syafii Ma’arif untuk kepentingan yang sama. ”Kami juga akan mengunjungi tokoh lain, seperti Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Amien Rais,” kata Maruarar Sirait, salah satu anggota Tim Sembilan dari Fraksi PDI-P, Jumat di Jakarta.

Selain Maruarar, anggota Tim Sembilan lain yang kemarin mendatangi PBNU adalah Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar, Chandra Tirta Wijaya (Fraksi PAN), Lili Chodidjah Wahid (Fraksi PKB), Ahmad Kurdi Moekri (Fraksi PPP), Akbar Faizal (Fraksi Partai Hanura), serta Andi Rahmat dari Fraksi PKS. Dua anggota Tim Sembilan lain yang tidak hadir adalah Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra dan Misbakhun dari Fraksi PKS.

”Kami amat bersyukur mendapat dukungan dari Pak Hasyim. Beliau tetap bersedia menerima kami meski pada Kamis malam baru tiba dari Sumatera Barat dan Jumat sore sudah berangkat umrah,” tutur Maruarar tentang pertemuan yang dilakukan pukul 10.00-11.30 di Kantor PBNU Jakarta ini.

Menghadapi lobi

Maruarar menegaskan, Pansus Bank Century amat membutuhkan dukungan dan pengawasan dari masyarakat untuk menghadapi berbagai lobi yang belakangan makin intensif dilakukan sejumlah pihak. Apalagi, pada Sabtu ini, Pansus akan mulai membahas isi kesimpulan akhir, rekomendasi, serta tindak lanjut.

”PDI-P tetap konsisten dalam kasus ini. Kebenaran tidak dapat dinegosiasikan. Kami akan mengusulkan sejumlah nama yang bertanggung jawab dalam kasus ini, ditulis dalam laporan akhir Pansus,” kata Maruarar.

Sikap serupa juga telah dijanjikan oleh Partai Golkar dan Partai Hanura. Partai Persatuan Pembangunan kemungkinan hanya akan menyebut institusi yang terlibat. Partai Demokrat belum menentukan sikap. ”Yang pasti, menurut kami, tidak masalah dalam kebijakan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek dan dana talangan untuk Bank Century,” kata Yahya Sacawiria, Wakil Ketua Pansus dari Partai Demokrat.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyatakan, Pansus Bank Century harus berani menyebut nama yang bertanggung jawab dalam kasus itu. ”Jika Pansus tidak berani menyebut nama, mereka telah melakukan kemunduran dan itu berarti pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat,” ungkap Rangkuti.

Hal tersebut karena sejumlah fraksi di Pansus telah menyebut sejumlah lembaga yang bertanggung jawab terhadap kasus Bank Century, yaitu Bank Indonesia, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Komite Koordinasi, dan Lembaga Penjamin Simpanan. ”Jika Pansus tidak berani menyebutkan nama dan hanya sampai pada pidana kejahatan perbankan biasa, mereka telah merendahkan DPR,” kata Rangkuti. (NWO)

CENTURYGATE
Bailout Tepat, Demokrat Tetap Pede
Jumat, 19 Februari 2010, 18:16:08 WIB

Laporan: Ari Purwanto

Jakarta, RMOL. Menjelang akhir masa kerja Pansus Centurygate, Partai Demokrat tetap teguh pada pendiriannya bahwa kebijakan bailout Bank Century tepat.

“Tiga kebijakan publik yang dilakukan terkait bailout Bank Century, semuanya betul. Tapi mengenai adanya kesalahan, itu kan terjadi pada penerapannya saja,” kata anggota Pansus Centurygate dari Partai Demokrat Achsanul Qosasi kepada wartawan di press room DPR RI Jakarta (Jum’at, 19/2).

Pertama, jelas Achsanul, mengenai akuisisi dan merger. Merger dan akuisisi tersebut, lanjutnya, dilakukan untuk memudahkan monitor terhadap bank tersebut.

“Yang kedua terkait fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP). Alasannya juga kuat, yakni mencegah rush yang akan terjadi di pasar perbankan,” lanjutnya.

Ketiga, masih menurut Achsanul, kebijakan penyertaan modal sementara (PMS) juga memiliki dasar  yang sama kuatnya. Yakni mencegah terjadinya krisis yang berlanjut.

“Jika terjadi pelanggaran di lapangan, ayo kita selidiki bersama, bukan kebijakannya yang dipersalahkan,” pungkasnya. [zul]

Baca juga:

Anomali Politik Pasca-Pansus Century

Kompas, Jumat, 19 Februari 2010 | 03:03 WIB

Oleh Azyumardi Azra

Anomali politik dan kepemimpinan; itulah agaknya yang dialami negeri ini, setidaknya dalam dua bulan terakhir. Dalam ingatan kolektif publik, sampai kehebohan politik terkait Pansus DPR tentang Hak Angket Bank Century sekarang ini, agaknya tidak ada anomali politik dan kepemimpinan nasional yang relatif serius, sejak naiknya Megawati Soekarnoputri sebagai presiden pada 2001.

Apalagi ketika situasi politik Indonesia menjadi lebih stabil lagi pasca-Pemilihan Presiden (pilpres) 2004 di bawah kepemimpinan duet Susilo Bambang Yudhoyono-M Jusuf Kalla. Memang selalu saja ada riak-riak politik pada masa kepemimpinan kedua figur ini, tetapi tidak dalam skala sangat intens dan serius seperti terjadi pada bulan-bulan awal kepemimpinan Yudhoyono-Boediono setelah keduanya dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pasca-Pilpres 2009.

Pengungkapan skandal Bank Century yang berlarut-larut dan menjadi tontonan publik secara luas—apa pun keputusan final DPR nanti—telah menimbulkan anomali politik dan kepemimpinan di Republik ini. Pada satu pihak, Presiden Yudhoyono mengeluarkan berbagai jurus yang menurut dia mungkin dapat menenteramkan pemerintahannya dari gonjang-ganjing politik.

Berbagai langkah dan isu dia ambil, mulai dari pertemuan dengan lembaga-lembaga negara di Istana Bogor yang dia klaim ”sepakat” tidak ada ”pemakzulan” Presiden; isu perombakan (re- shuffle) kabinet; penindakan terhadap pengemplang pajak (dipahami publik tertuju kepada Aburizal Bakrie), pengungkapan tuduhan korupsi terhadap mantan pejabat tinggi dan anggota DPR yang juga merupakan tokoh partai; sampai kepada lobi politik tingkat tinggi yang konon melibatkan tawaran kursi menteri di kabinet.

Namun, segera jelas pula, berbagai langkah Presiden Yudhoyono tersebut tidak dapat menenteramkan situasi politik yang sudah telanjur anomali. Tak kurang anomalinya adalah meningkatnya kecenderungan di kalangan fraksi dalam Pansus untuk menjadikan manajemen Bank Century sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas berbagai manipulasi dalam proses pemberian dana talangan; bukan sebagai kekeliruan kebijakan pada pihak mantan Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan/Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan mantan Gubernur Bank Indonesia (saat ini Wakil Presiden Boediono).

Dengan berbagai anomali tersebut, menjadi tanda tanya besar apakah rehabilitasi dan konsolidasi politik dan pemerintahan dapat dilakukan efektif jika pemerintahan Yudhoyono bisa berhasil sampai 2014 nanti.

Biaya ekonomi-sosial

Biaya politik apa yang harus dibayar pemerintahan Yudhoyono dan masyarakat Indonesia pasca-Pansus DPR tentang Hak Angket Bank Century? Satu hal sudah pasti; Presiden Yudhoyono pada awal pemerintahannya sekarang telah kehilangan momentum untuk memanfaatkan periode terakhir kepresidenannya untuk mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan guna peningkatan kesejahteraan rakyat. Program 100 hari kabinet yang diklaim berhasil hampir 100 persen ternyata hampir tidak terlihat dan dirasakan masyarakat.

Dalam pada itu, pemerintahan Yudhoyono seperti kehilangan konsentrasi dan fokusnya. Sementara harga kebutuhan pokok, seperti beras, terus merangkak naik selama tiga bulan terakhir ini, tidak terlihat langkah konkret pemerintah untuk mengendalikan harga.

Kalangan pemerintah mungkin saja mengklaim bahwa kenaikan harga pangan tersebut baik bagi petani, tetapi pada saat yang sama, kian banyak kalangan masyarakat yang hampir tak mampu lagi membeli pangan.

Pemerintah juga nyaris tidak kelihatan mengambil langkah konkret untuk mengurangi dampak pahit serbuan berbagai produk China ke pasar kita.

Pada satu segi, banyak konsumen senang membeli produk China yang lebih murah dengan kualitas cukup baik. Ini berarti tersingkirnya produk-produk dalam negeri kita sendiri. Walhasil, banyak kalangan masyarakat sepakat Indonesia belum atau bahkan sama sekali tidak siap menghadapi pemberlakuan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA).

Dengan ketidaksiapan Indonesia dan ketiadaan langkah konkret pemerintah, kini tinggal menunggu waktu yang tak terlalu lama bagi terjadinya gelombang gulung tikar berbagai usaha domestik, yang berarti meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) serta kian meledaknya jumlah penganggur dan, dengan demikian, sekaligus kemiskinan.

Pengangguran dan kemiskinan jelas merupakan salah satu faktor terpenting meningkatnya keresahan sosial-politik yang mudah meledak sewaktu-waktu. Apalagi kalau bagian masyarakat yang mengalami nasib seperti itu mendapat politisasi dan provokasi dari pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil manfaat politis dari situasi yang tidak menguntungkan tersebut.

Runtuhnya modal sosial

Biaya sosial-politik yang tidak kurang mahalnya, yang harus kita bayar adalah kian merosotnya kepercayaan (mutual trust), tidak hanya di kalangan elite kepemimpinan politik negeri ini, tetapi juga semakin meluas ke dalam masyarakat.

Pengungkapan demi pengungkapan berbagai manipulasi dalam skandal Bank Century secara telanjang ke depan publik hanya kian meningkatkan ketidakpercayaan (distrust) kepada lembaga (seperti bank) sekaligus kepemimpinan politik dan pemerintahan; apalagi jika ternyata DPR tak mampu memutuskan apa pun dari skandal Bank Century, tetapi sebaliknya hanya mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi tanpa kekuatan politis berarti.

Pada tahap ini tidak lagi mudah memulihkan trust guna membangkitkan modal sosial yang mutlak ada bagi masyarakat dan negara mana pun untuk bisa mencapai kemajuan. Tanpa trust, yang ada hanyalah sinisme dan keengganan untuk berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakat dan negara.

Jika proses ini terus berlanjut, yang terjadi adalah kian menguatnya sikap ambivalen dari semakin banyak kalangan masyarakat terhadap demokrasi. Kombinasi antara ketidakpastian atau kesulitan ekonomi dengan anomali politik pada gilirannya dapat membuat konsolidasi demokrasi menjadi ilusi belaka

Lebih jauh lagi, anomali politik yang mungkin tidak pernah terselesaikan secara fundamental, kecuali hanya melalui ”politik dagang sapi” dan cara-cara ad hoc lainnya—meminjam kerangka Juan J Linz dan Alfred Stepan (1996)—dapat menjerumuskan negara-bangsa ini ke dalam ”krisis pemerintahan” yang akhirnya bisa berujung pada ”krisis rezim”.

Pada tahap terakhir ini, sangat boleh jadi bukan hanya berbuah kegagalan konsolidasi demokrasi, tetapi bahkan juga hilangnya raison d’etre adopsi demokrasi sebagai sistem dan prosedur politik. Karena itu, sudah saatnya—sebelum anomali politik tersebut terus menimbulkan berbagai dampak negatif yang mencemaskan—kepemimpinan nasional dan elite politik lainnya kembali kepada komitmen semula untuk menegakkan demokrasi, good governance, tatanan hukum dan keadilan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Jika tidak, pada saatnya nanti, bangsa ini harus kembali menuai badai dari anomali politik hasil dari kepentingan-kepentingan partisan jangka pendek.

Azyumardi Azra Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; anggota Advisory Board, International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance), Stockholm

KOALISI SBY RETAK
Tergoda Kekuasaan, Kini SBY Terjebak
Sabtu, 20 Februari 2010, 10:39:08 WIB

Laporan: Aldi Gultom

Jakarta, RMOL. Lobi Fraksi Partai Demokrat di dalam Pansus Centurygate menunjukkan bahwa partai SBY itu terjebak oleh koalisi yang dibangunnya sendiri.

“Sebenarnya lobi itu dilakukan dalam konteks koalisi, soliditas koalisi partai, kalau soliditasnya ada, mestinya lobi-lobi itu tidak perlu dilakukan,” kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Sabtu, 20/2).

Partai Demokrat kini sedang panik melihat fakta di Pansus, komposisi antara pendukung bailout dan penentang bailout sangat timpang alias 7:2. Hal ini mengancam soliditas koalisi.

“Mestinya yang sejak awal menandatangani kontrak di koalisi harus konsisten ada resiko dari koalisi karena mereka menerima kekuasaan,” imbuhnya.

Dalam koalisi harus ada saling menguntungkan alias siapa mendapatkan apa. Tidak mungkin Demokrat memberi jatah menteri gratisan.

“Itu harus dipahami secara jelas, ketika mereka teken kontrak,” terangnya.

Kini, menurut Siti, Demokrat harus berupaya keras menegakkan koalisi supaya tak terus alami hal yang sama.

“Sebelum SBY membentuk kabinet, kita sudah teriakkan tidak perlulah bagi-bagi kekuasaan. Sudah saatnya Golkar ada di luar pemerintah. Tapi kekuasaan menggoda dan pupuslah kabinet yang profesional,” tukasnya. [ald]

Baca juga:

About these ads

0 Responses to “Perbankan : Kisruh Skandal Bank Century”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,098,624 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 113 other followers

%d bloggers like this: