05
Jan
10

Legislasi : Tatacara Pemakzulan Presiden

Proses Pemakzulan

Tiga Jenis Putusan MK Terkait Proses Pemakzulan
By Republika Newsroom
Selasa, 05 Januari 2010 pukul 22:51:00

Tiga Jenis Putusan MK Terkait Proses Pemakzulan
JAKARTA–Terdapat tiga jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bisa dihasilkan melalui proses persidangan mengenai permohonan penilaian dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diajukan DPR terkait dengan proses pemakzulan.

Berdasarkan salinan Peraturan MK Nomor 21 Tahun 2009 yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa, tiga jenis amar putusan tersebut antara lain adalah permohonan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi kelengkapan seperti tercantum dalam Tata Cara Mengajukan Permohonan.

Selain itu, amar putusan lainnya dapat menyatakan MK membenarkan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

Sedangkan jenis amar putusan yang ketiga adalah permohonan ditolak MK apabila pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti.

Dalam Peraturan MK No 21/2009 juga disebutkan bahwa putusan MK bersifat final secara yuridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan.

Sedangkan dalam Bab Ketentuan Lain-Lain disebutkan, putusan MK yang mengabulkan permohonan DPR tidak menutup kemungkinan diajukannya Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan pidana, perdata, dan/atau tata usaha negara sesuai dengan asas dan hukum acara masing-masing.

Ketua MK Moh Mahfud MD pada Rabu (30/12), mengatakan, dirinya akan menandatangani peraturan MK tentang pedoman beracara terkait pemakzulan pada tanggal 31 Desember 2009.

“Sebelum Tahun Baru saya akan menandatangani peraturan MK tentang impeachment (pemakzulan),” kata Ketua MK Moh Mahfud MD ketika beraudiensi dengan sejumlah aktivis Koalisi Masyarakat Anti-Korupsi (Kompak).

Menurut Mahfud, sebenarnya naskah peraturan MK tentang tata cara persidangan terkait pemakzulan di MK sudah ada sejak lama tetapi hingga kini masih belum ditetapkan.

Namun, ujar dia, iklim terkait dengan proses politik yang sedang terjadi saat ini membuat pihaknya memutuskan untuk segera menandatangani dan mengesahkannya.

Ia menegaskan, pihaknya sama sekali tidak ingin berandai-andai tentang proses pemakzulan tetapi hanya ingin mempersiapkan diri bila sekiranya kondisi menunjukkan ke arah tersebut.

Ketua MK juga mengemukakan, pihaknya tidak akan mengintervensi atau terlibat dalam proses politik dan hanya akan menunggu perkembangan yang terjadi. ant/pur

PEMAKZULAN
DPR Perlu Tahu Tata Cara

Selasa, 5 Januari 2010 | 02:52 WIB

Jakarta, kompas – Panitia Khusus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat untuk kasus Bank Century disarankan segera mempelajari segala tata cara formal tentang pemakzulan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi sejak awal jika kasus Bank Century harus berujung pada pemakzulan.

Saran itu dikatakan ahli hukum tata negara Irman Putra Sidin, Senin (4/1) di Jakarta. ”Jangan sampai ada persoalan yang sifatnya prosedural yang bisa menghambat penyelesaian substansi kasus yang dipendapatkan DPR,” ungkap Irman.

Secara terpisah, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengaku sudah menandatangani peraturan MK tentang hukum acara pemakzulan. Penandatanganan dilakukan 31 Desember lalu, tetapi hingga kini belum dipublikasikan. Hal itu juga diungkapkan Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar yang sebelumnya menyatakan belum ditandatangani (Kompas, 4/1).

Mahfud mengatakan, tidak ada hal istimewa dalam peraturan itu. Peraturan tersebut memuat mengenai tata cara mengajukan pemakzulan, cara pemeriksaan, dan cara pembuktian. Mengenai alat bukti yang digunakan, tak berbeda dengan perkara lain, yaitu saksi, surat, dan dokumen resmi lainnya.

Perkara pemakzulan dimohonkan DPR. Presiden dan wakil presiden disebut sebagai termohon atau terduga. Mengenai siapa yang harus bertindak sebagai penuntut umum, Mahfud menuturkan, tak ada. Namun, DPR bisa menunjuk kuasa hukum dari kalangan DPR.

”Mungkin Komisi III. Pendakwaan di MK. Lalu kita proses, sekian hari pemeriksaan pendahuluan, sekian hari pembuktian. Siapa yang harus dihadirkan. Itu saja,” ungkap Mahfud. UUD 1945 hanya memberikan waktu 90 hari kepada MK untuk mengadili pendapat DPR. (ana)

Pemakzulan Model MK = Bentengi SBY?

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 06/01/2010 | 20:40 WIB

Pemakzulan Model MK, Sama Saja Bentengi SBY?
OLEH: ARIEF TURATNO

DIAM-diam Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan tata aturan pemakzulan (impeachment) atau pelengseran alias pemberhentian Presiden. Salah satu klausul pemberhentian Presiden bunyinya demikian. Bahwa pengajuan pemberhentian atau pemakzulan Presiden diajukan oleh DPR melalui Pimpinan DPR atau kuasa hukumnya kepada MK. Pengajuan itu harus disertai bukti yang cukup meyakinkan tentang kesalahan yang diperbuat Presiden. Peraturan MK No 21 tahun 2009 dikeluarkan atau ditandatangani Ketua MK Mahfud MD sekitar 31 Desember 2009. Pertanyaan dan persoalannya adalah apakah dengan peraturan yang ada pada MK, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan jatuh? Atau sebaliknya, karena peraturan tersebut justeru SBY dapat diselamatkan?

Jika menilik Indonesia adalah Negara Hukum, maka apa yang dikeluarkan MK adalah sesuatu yang wajar dan memang harus dilakukan. Hanya persoalannya adalah mengapa justeru peraturan itu dikeluarkan MK, ketika persoalan Bank Century semakin meruncing? Karena itu muncul dua macam asumsi, Pendapat pertama menganggap peraturan itu sengaja dibuat MK guna menyelamatkan Presiden. Kalau persoalan Bank Century dan persoalan lain yang terjadi belakangan ini sulit dihindari Presiden. Dengan cara ini Presiden dianggap masih memiliki peluang diselamatkan, dibanding cara lain, misalnya memaksakan kehendak dengan pengerahan masa. Pendapat kedua, justeru sebaliknya, peraturan MK ini sepertinya mengarahkan kepada DPR atau Pansus Hak Angket DPR soal Bank Century agar secepatnya menempuh jalur tersebut.

Sebagaimana kita ketahui, peraturan itu menyebutkan bahwa bilamana Presiden dianggap menghianati negara, atau melakukan perbuatan pidana berat, DPR melalui Pimpinan Dewan dapat mengajukan gugatan pelengseran Presiden kepada MK. Pengajuan itu dapat diajukan lansung oleh pimpinan dewan, atau melalui kuasa hukum yang ditunjuk. Sebagai termohon, Presiden berhak menunjuk pengacara untuk mendampinginya. Hanya persoalannya dalam hal ini MK belum menyebutkan, pengacara macam apa yang dapat mendampingi Presiden, atau pun DPR? Sebab sebagaimana tata hukum yang berlaku di Indonesia. Bilamana pejabat negara berperkara di Pengadilan, dia dapat menunjuk jaksa penuntut umum sebagai pengcaranya. Pertanyaannya adalah apakah hal juga berlaku pada persoalan yang menyangkut DPR dan Presiden seperti yang diatur MK?

Permasalahan tidak hanya berhenti pada soal pengacara macam apa yang dapat mendampingi Presiden dan DPR. Namun  juga pada persoalan lain yang menyangkut ketatanegaraan kita. Bahwa dalam peraturan-perundangan yang kita anut, menyebutkan yang disebut pemerintah adalah eksekutif dan legislatif, atau Presiden dan DPR. Maka timbul pertanyaan, apakah dalam kasus ini—bilamana terjadi—Presiden harus melepas jabatannya terlebih dulu, atau kah tetap masih berstatus sebagai Presiden aktif ketika dia maju ke persidangan MK? Masalah ini jangan dianggap sepele, karena disinilah sebenarnya jebakan sesungguhnya. Artinya, kalau Presiden aktif diperkarakan timbul pertanyaan, sejauh manakah imunisas yang dimiliki Presiden? Dan bagaimana pula kewibawaan Presiden? Sebaliknya kalau harus dinon-aktifkan, siapakah yang akan menjalankan pemerintahan? Apalagi jika ternyata keduanya sama-sama diajukan pelengseran.

Karena itulah muncul asumsi lain, atau asumsi ketiga. Jangan-jangan peraturan ini sengaja dirancang untuk menyelematkan SBY? Kalau pun benar hal itu di design untuk berjaga-jaga pada situasi yang paling gawat terhadap posisi Presiden. Kita anggap MK telah melupakan satu hal. Bahwa Indonesia adalah negara berdaulat, dimana kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya, meskipun MK telah membuat peraturan semacam itu, namun bila rakyat berkehendak lain, maka tidak ada artinya. Sebab dengan kewenangan yang ada pada rakyat. Mereka dapat melakukan apa saja, termasuk mengabaikan segala aturan yang ada. Dan jangan lupa bahwa aturan itu adalah kontrak sosial. Dimana aturan itu dapat berjalan dan dijalankan, bilamana ada kesapakatan kedua pihak. Yakni yang membuat peraturan dan yang akan dikenakan aturan. Saju saja aturan itu dilanggar, maka semuanya bisa buyar. (*)

MK Terbitkan Tata Cara “Pemecatan” Presiden

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 06/01/2010 | 11:08 WIB MK Terbitkan Tata Cara "Pemecatan" Presiden

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) telah secara resmi menerbitkan Peraturan tentang pedoman beracara dalam memutus pendapat DPR RI terkait pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Sebagaimana dimuat dari situs www.mahkamahkonstitusi.go.id, Peraturan MK Nomor 21 Tahun 2009 itu ditandatangani Ketua MK Mahfud MD pada 31 Desember 2009.

Pihak yang mengajukan permohonan pemakzulan (pelengseran) atau “pemecatan” Persiden/Wapres ini adalah DPR yang diwakili oleh pimpinan DPR yang dapat menunjuk kuasa hukumnya. Sedangkan pihak termohon adalah Presiden dan atau wakil presiden yang dapat didampingi atau diwakili kuasa hukumnya. Permohonan ini harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada MK. Permohonan ini dibuat dalam 12 rangkap yang ditandatangani pimpinan DPR atau kuasa hukumnya.

Dalam permohonan tersebut, DPR wajib menjelaskan dugaan Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Serta dugaan presiden dan atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden berdasarkan UUD 1945.

DPR juga wajib menunjukkan bahwa permintaan pemakzulan itu harus didukung minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam Sidang Paripurna yang dihadiri minimal 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota DPR.

DPR harus menunjukkan alat bukti mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden yang menjadi dasar pendapat DPR. Setelah berkas permohonan dianggap lengkap, MK kemudian menetapkan pelaksanaan sidang paling lambat tujuh hari sejak permohonan diterima.

Sidang dilakukan oleh pleno hakim yang sekurang-kurangnya dihadiri tujuh hakim konstitusi. Sidang pleno dipimpin Ketua MK dan bersifat terbuka untuk umum. Sidang akan berlangsung dalam enam tahap.
Putusan Mahkamah atas pendapat DPR ini wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 hari sejak didaftarkan/Putusan dibaca dalam sidang pleno dan terbuka untuk umum.

Amar putusan MK dapat berupa tidak diterima, membenarkan pendapat DPR, dan menolak permohonan DPR. Permohonan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi kelengkapan seperti tercantum dalam Tata Cara Mengajukan Permohonan.

Putuan dapat membenarkan pendapat DPR apabila MK berpendapat Presiden atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

Amar putusan ketiga adalah apabila pendapat DPR soal Presiden dan atau Wakil Presiden melakukan tindak pidana dinyatakan tidak terbukti. Putusan MK ini bersifat final secara yuridis dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan permohonan.

Dalam Peraturan MK itu juga disebutkan bahwa putusan MK yang mengabulkan permohonan DPR tidak menutup kemungkinan diajukannya Presiden dan atau Wakil Presiden dalam persidangan pidana, perdata, dan atau tata usaha neagra sesuai dengan asas dan hukum acara masing-masing.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara Irman PutraSidin menyarankan, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR RI tentang kasus Bank Century segera mempelajari segala tata cara formal tentang pemakzulan (pelengseran) atau “pemecatan” Presiden/Wapres. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi sejak awal jika kasus Bank Century harus berujung pada pemakzulan. ”Jangan sampai ada persoalan yang sifatnya prosedural yang bisa menghambat penyelesaian substansi kasus yang dipendapatkan DPR,” tuturnya.

Meski demikian, Ketua MK Mahfud MD menyangkal apabila Peraturan MK soal pemakzulan (impeachment) yang telah ditandatanganinya tersebut terkait dengan skandal Bank Century. “Tak ada hubungannya dengan Century. Sama saja, tidak ada yang istimewa, biasa saja,” kilah guru besar hukum tata negara UII Yogya ini.

Peraturan yang sudah ditandatangani oleh Ketua MK tersebut disiapkan apabila suatu saat terjadi kasus pemakzulan. Namun, menurut Mahfud, Peraturan MK soal pemakzulan sudah ada dari dua tahun yang lalu. Hanya saja, baru ditandatangani drafnya saat ini. “Drafnya sudah ditandatangani pada tanggal 31 Desember melalui RPH (Rapat Pemusyawaratan Hakim) di MK,” jelas Ketua MK.

Ia menambahkan, mekanisme pemakzulan nantinya seperti pengadilan biasa. “Hanya saja ini khusus untuk kepala negara, presiden dan wakil presiden. Alat bukti juga seperti biasa,” tandasnya sembari menambahkan, nantinya proses pemakzulan itu sendiri, DPR berperan sebagai penuntut umum. “Penuntut umumnya dari DPR sendiri, dari Komisi III, prosesnya seperti biasalah,” ujar mantan anggota Komisi III (bidang hukum) DPR ini. (*/dh)

About these ads

0 Responses to “Legislasi : Tatacara Pemakzulan Presiden”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,264,162 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 125 other followers

%d bloggers like this: