Dakwah : Kendali Hawa Nafsu dan Sikapi Musibah

Pengendalian Hawa Nafsu

Republika, Jumat, 23 Oktober 2009, 10:58 WIB

Cinta kita kepada Allah SWT dan keyakinan bahwa kehidupan di dunia ini suatu saat akan berakhir dan di akhirat nanti masing-masing kita harus mempertanggungjawabkan setiap detik perjalanan hidup di dunia, memiliki andil yang sangat besar dalam mengendalikan kecenderungan hawa nafsu.

Suatu saat terjadi dialog antara Rasulullah SAW dengan Hudzaifah Ra. Rasulullah Saw bertanya kepada Hudzaifah. Ya Hudzaifah, bagaimana keadaanmu saat ini? Jawab Hudzaifah: “Saat ini saya sudah benar-benar beriman, ya Rasulullah”. Rasul kemudian mengatakan, “Setiap kebenaran itu ada hakikatnya, maka apa hakikat keimananmu, wahai Hudzaifah?” Jawab Hudzaifah: Ada “dua”, ya Rasulullah. Pertama, saya sudah hilangkan unsur dunia dari kehidupan saya, sehingga bagi saya debu dan mas itu sama saja. Dalam pengertian, saya akan cari kenikmatan dunia, lantas andaikata saya dapatkan maka saya akan menikmatinya dan bersyukur kepada Allah SWT.  Tapi, kalau suatu saat kenikmatan dunia itu hilang dari tangan saya, maka saya tinggal bersabar sebab dunia bukanlah tujuan. Bila ia datang maka Alhamdulillah, dan bila ia pergi maka, Innalillaahi wa inna ilaihi raji’un. Yang kedua, Hudzaifah mengatakan, “setiap saya ingin melakukan sesuatu, saya bayangkan seakan-akan surga dan neraka itu ada di depan saya. Lantas saya bayangkan bagaimana ahli surga itu me-nikmati kenikmatan surga, dan sebaliknya bagaimana pula ahli neraka itu merasakan azab neraka jahanam. Sehingga terdoronglah saya untuk melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang-Nya”.

Mendengar jawaban Hudzaifah ini, Rasul langsung saja memeluk Hudzaifah dan menepuk punggungnya sambil berkata,  “pegang erat-erat prinsip keimananmu itu, ya  Hudzaifah, kamu pasti akan selamat dunia akhirat”. Bila kita cermati dialog tersebut, paling tidak, ada “dua” hikmah yang bisa kita petik. Pertama, iman kepada Allah, dengan mencintai Allah itu di atas cinta kepada selain Allah. Dan yang kedua, selalu membayangkan akibat dari setiap perbuatan yang dilakukan di dunia bagi kehidupan yang abadi di akhirat nanti.

Di dalam beberapa ayat, Allah SWT menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang muttaqin, mereka di antaranya adalah yang meyakini akan adanya kehidupan akhirat. Orang yang beriman akan adanya kehidupan akhirat, akan membuat dia mampu mengendalikan kecenderungan hawa nafsunya. Sebaliknya, orang-orang yang tidak meyakini akan adanya kehidupan akhirat, “Mereka tidak pernah takut dengan hisab Kami, dan mereka telah mendustai ayat-ayat Allah dengan dusta yang nyata.” (An Naba’, 78 : 27-28)

Di dalam Alquran, Allah SWT mengisahkan dialog sesama Muslim di akhirat yakni antara Muslim yang ahli surga dengan Muslim berdosa yang masuk dalam neraka jahanam. Muslim yang langsung masuk surga bertanya kepada Muslim berdosa yang masuk ke dalam neraka. “Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka ? Mereka menjawab: “Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian.” (Al Muddatstsir, 74 : 42-46)

Menurut Alquran, kebanyakan orang-orang yang kufur adalah mereka yang akhir hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Ini terjadi karena mereka tidak mengimani bahwa kehidupan mereka akan berakhir di alam akhirat dan mereka harus mempertanggungjawabkan seluruh aspek kehidupan mereka selama di dunia. Demikian pula, Allah SWT mengisahkan kesombongan Fir’aun dan orang-orang yang menyembahnya, “Sombonglah Fir’aun itu dengan seluruh pengikutnya di muka bumi tentu dengan alasan yang tidak benar. Dan mereka mengira, bahwa mereka tidak akan pernah kembali kepada Kami.” (Al Qashash, 28 : 39)

Kesombongan Fir’aun berakhir saat sakaratul maut. Saat dia menyadari bahwa dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Ketika rombongan malaikat yang bengis-bengis itu mendatanginya saat dia sedang berada di tengah laut, yang dikisahkan para malaikat itu langsung memukul wajah dan punggung mereka. Allah SWT berfirman: “..Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat pada waktu orang-orang zalim (berada) dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata): “Keluarkanlah nyawamu”. Pada hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya.” (Al An’aam, 6 : 93)

Pada saat sakaratul maut itu, Fir’aun menyatakan: “Sekarang saya benar-benar beriman dengan Tuhannya Nabi Musa dan Harun”. Namun saat sakaratul maut pintu taubat sudah ditutup. Karena sudah tidak ada lagi ujian keimanan, sebab yang ghaib termasuk alam dan makhluk ghaib sudah terlihat nyata. Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari (hal) ini, maka Kami singkapkan daripadamu tutup (yang menutupi) matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.” (Qaaf, 50 : 22)

Orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari pembalasan/akhirat, yang diharapkan dapat mengendalikan kecenderungan hawa nafsunya untuk hanya mencintai yang dicintai Allah dan membenci yang dibenci Allah, yang hanya mencintai sesuatu di dunia jika yang dicintainya itu dicintai Allah SWT.

Dalam sebuah hadis dikisahkan, suatu ketika pada siang hari, Sayidana Umar ra. berkunjung ke rumah Rasulullah SAW di mana saat itu Rasul sedang tidut beristirahat, dengan dada telanjang. Ketika beliau bangun tampaklah pada punggungnya garis-garis merah karena kasarnya alas tidur beliau yang dibuat dari pelepah kurma. Melihat pemandangan ini, Sayidina Umar menangis. Beliau yang terkenal keras saat itu luluh hatinya ketika melihat Rasulullah dalam kondisi seperti itu. Rasul bertanya: “Apa yang membuat kamu menangis wahai Sayidina Umar ? “Umar berkata:” saya malu ya Rasulullah, engkau adalah pemimpin kami, engkau adalah Rasul Allah, manusia pilihan, manusia yang dimuliakan-Nya. Engkau adalah pemimpin ummat, namun engkau tidur di atas alas yang kasar seperti ini, sementara kami yang engkau pimpin tidur di atas alas yang empuk. Saya malu ya Rasusulullah, selayaknya engkau mengambil alas tidur yang lebih dari ini”. Rasul menjawab: “Apa urusan saya dengan dunia ini? Tidak ada! Urusan diri saya dengan dunia ini kecuali seperti orang yang sedang mengembara dalam musim panas menempuh sebuah perjalanan yang cukup panjang, lalu sekejap mencoba bernaung di bawah sebuah pohon yang rindang untuk sekejap melepas lelah. Setelah itu dia pun kemudian pergi meninggalkan tempat peristirahatannya”. Kata Rasul: haruskah saya korbankan kehidupan yang abadi hanya untuk bernaung sejenak menikmati itu? (HR. Ahmad, Ibnu Habban, Baihaqi)

Selain kisah di atas, ada kisah lain yang layak kita renungkan di mana suatu ketika Khalifah Umar kedatangan putranya, Abdullah, yang meminta dibelikan baju baru. Secara spontan saja Sayidina Umar langsung marah sambil mengatakan: “Apakah karena kamu seorang anak Amirul Mu’minin lantas kamu ingin bajumu selalu lebih baik dari anak-anak yang lain ? Jawab Abdullah: Tidak! Saya khawatir malah kondisi saya ini akan menjadi fitnah, menjadi bahan cemoohan orang lain di mana anak Amirul mu’minin pakaiannya tidak pernah ganti-ganti, sebab dia hanya memiliki dua baju, di mana bila yang satu dipakai maka yang satu dicuci dan seterusnya. Sayidina Umar berkata: “Baiklah Nak, saya ingin belikan kamu baju baru hanya saja ayah saat ini tidak punya uang. Untuk itu kamu saya utus menemui “Khoolin Baitul Maal’ (bendahara negara), sampaikan kepada beliau salam dari ayah dan katakan pula bahwa ayah bermaksud mengambil gajinya bulan depan untuk membelikan kamu baju baru. Abdullah langsung menemui bendaharawan negara dengan mengatakan: “Ada salam dari ayah. Dan, ayah minta supaya gaji bulan depan bisa diserahkan saat ini untuk membelikan saya baju baru”. Bendaharawan tersebut mengatakan: “Nak, sampaikan kembali salamku kepada ayahmu, dan katakan bahwa aku tidak bersedia mengeluarkan uang itu”. Tanyakan kepada ayahmu, apakah ayahmu yakin sampai bulan depan beliau masih menjabat Amirul Mu’minin, sehingga berani mengambil uang gajinya bulan depan sekarang ? Andaikata dia yakin sampai bulan depan dia masih Amirul Mu’inin, yakinkah sampai besok dia masih hidup, bagaimana kalau besok ia meninggal dunia padahal gajinya bulan depan sudah dikeluarkan. Mendengar jawaban bendahara negara yang demikian itu, pulanglah Abudullah segera menemui ayahnya sambil menyampaikan pesan dari bendaharawan tersebut.

Mendengar penuturan anaknya, Umar langsung menggandeng tangan anaknya sambil mengatakan, antarkan saya menemui bendaharawan tadi. Begitu sampai di hadapan bendaharawan tersebut, Sayidina Umar langsung memeluknya, sambil mengatakan, terima kasih, saudara telah mengingatkan saya terhadap satu keputusan yang nyaris saja salah. Demikianlah kisah Sayidina Umar dan masih banyak lagi kisah lain dari perjalanan hidup para sahabat yang patut kita teladani untuk menghadapi dinamika kehidupan yang terus berkembang mengikuti perputaran zaman.

Allah SWT telah mengingatkan tentang bahayanya manusia-manusia yang menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidupnya, “Maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya.” (An Naazi’aat, 79 : 39) “Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan Kami dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nyadan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk” (An Najm, 53 : 29-30)

Akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yang sedemikian mulianya bisa terwujud tiada lain karena adanya benteng keimanan yang sangat kuat dan kokoh. Semoga kita bisa meneladani apa yang menjadi perilaku Rasul dan para sahabatnya. Amin!

Wallahu a’lam bish-shawab

Menyikapi Musibah

Republika, Kamis, 15 Oktober 2009, 12:34 WIB

“Disadari atau tidak, ternyata tidak sedikit orang yang hancur luluh keimanannya hanya karena ketidakmampuannya menghadapi musibah dalam hidup. Salah satu penyebabnya karena salah dalam memahami makna musibah dan salah pula dalam menyikapinya. Kesalahan seseorang dalam memaknai dan menyikapi musibah akibatnya bisa sangat fatal terhadap keimanannya.”

Bagi seorang mu’min tentu meyakini bahwa, segala sesuatu hanya akan terjadi di dunia ini karena, “Kun Fayakun” Allah, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini terutama yang tidak kita inginkan harusnya menjadi bahan “muhasabah” (introspeksi) atau “tazkirah” (peringatan) apa yang sebenarnya sedang Allah rencanakan untuk kita.

Berbicara masalah musibah, sebenarnya musibah adalah sesuatu yang mutlak akan dialami oleh manusia dalam menjalani kehidupannya, baik seseorang itu yang kafir maupun mu’min. Jika musibah menimpa orang yang kafir, pasti itu adalah azab. Allah SWT berfirman: “Dan sesungguhnya Kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat (di dunia), sebelum azab yang lebih besar (di akhirat), mudah-mudahan mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS. As Sajdah, 32 : 21).

Namun, jika menimpa orang yang mu’min, pasti itu adalah bentuk kasih-sayang Allah SWT. Dalam sebuah hadits Rasulullah Saw pernah menyatakan, “Jika Allah sudah mencintai suatu kaum maka Allah SWT akan memberikan bala, ujian atau cobaan”. Ini semakin mempertegas kepada kita bahwa musibah bagi orang-orang yang mu’min itu sebagai bentuk kasih-sayang.

Paling tidak, ada “tiga” kemungkinan yang mendasari terjadinya musibah yang menurut Al Qur’an sebagai bentuk kasih-sayang Allah SWT kepada orang-orang mu’min. Pertama, sebagai ujian keimanan bagi orang mu’min. Kasih-sayang Allah kepada hamba-Nya yang mu’min di antaranya ditunjukkan-Nya dengan menurunkan musibah dengan memberikan peluang kepada hamba-hamba-Nya yang mu’min untuk mengikuti ujian dalam proses peningkatan keimanannya. Allah SWT berfirman: “Adakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja oleh Allah untuk menyatakan, “aamannaa” (kami telah beriman) padahal Kami belum lagi memberikan ujian kepada mereka. Sungguh telah Kami uji umat sebelum mereka, dengan ujian itu jelaslah oleh Kami siapa yang benar pengakuan keimanannya itu dan siapa pula yang dusta” (Al Ankabuut, 29 : 2-3).

Hakikatnya ujian itu sendiri sebenarnya adalah sesuatu hal yang sangat positif, yang tidak positif adalah jika seseorang yang telah diberi peluang untuk mengikuti ujian lalu ia tidak memanfaatkan peluang tersebut secara optimal sehingga tidak lulus. Betapa ruginya seseorang jika tidak diberi kesempatan untuk mengikuti ujian. Sebaliknya, alangkah beruntung dan bahagianya seseorang yang telah diberi peluang mengikuti ujian dan berhasil lulus dalam ujiannya.

Disadari atau tidak, selama ini kita mungkin telah banyak melakukan kekeliruan dalam memaknai dan menyikapi musibah yang terjadi. Kadang pandangan kita selama ini dalam memaknai dan menyikapi musibah terlalu cenderung pada nilai duniawi. Kemudian kita menganggap ujian itu sebagai bentuk musibah yang sebenarnya sesuatu yang tidak diharapkan. Sehingga ukuran keshalehan seseorang pun kadang dilihat dari kurangnya musibah dalam hidupnya. Ini pandangan yang keliru terhadap makna musibah yang sebenarnya.

Kedua, boleh jadi musibah sebagai bentuk kasih-sayang Allah SWT kepada orang-orang mu’min “bukan” sebagai ujian keimanan, tetapi justru karena Allah SWT sedang memilihkan hal yang terbaik bagi hamba-hamba-Nya yang dicintai-Nya. Namun, karena ketidakmampuan untuk bisa memahami hikmah di balik dari suatu peristiwa, lantas kita akhirnya menganggap peristiwa yang terjadi itu sebagai musibah.

Karena ketidakmungkinan manusia “memastikan” apa yang akan terjadi (QS. Lukman : 34) maka acapkali kita tidak bisa memahami hikmah di balik peristiwa yang sedang terjadi. Terkadang kita baru bisa merasakan hikmahnya setelah sekian lama mengalaminya. Pada saat peristiwa boleh jadi kita menganggapnya sebagai musibah, tapi setelah berlalu beberapa waktu mungkin seminggu, sebulan bahkan mungkin setelah beberapa tahun, barulah kita menyatakan rasa syukur setelah menyadari hikmahnya.

Sebagai contoh, seseorang sudah berniat bahkan telah melakukan berbagai macam persiapan untuk menghadiri suatu acara penting yang tempatnya jauh dari domisilinya di antaranya dengan memesan tiket pesawat. Pada saat pemberangkatan, atas takdir-Nya ternyata ia terlambat hanya beberapa menit. Ungkapan perasaan yang muncul saat itu mungkin ungkapan dalam bentuk cacian, makian atau dan lain sebagainya. Setelah beberapa saat kemudian melalui berita yang bersangkutan  mendengar bahwa pesawat yang semula akan ditumpanginya jatuh. Barulah saat itu dia sadar dan bersyukur karena tertinggal pesawat.

Karena ketidakmampuan membaca hikmah dari suatu peristiwa, maka sering terjadi orang yang semestinya bersyukur malah mencaci-maki, yang semestinya tertawa malah menangis. Sebaliknya, dia tertawa pada saat seharusnya dia menangis. Semua ini terjadi oleh sebab ketidakmampuan manusia memastikan apa yang akan terjadi, Allah SWT berfirman: “Tidak ada satu jiwa pun yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi besok”(Luqman, 31 : 34).

Di lain sisi Allah SWT juga mengingatkan, “Boleh jadi kamu sangat tidak menyukai peristiwa yang menimpa diri kamu, padahal itu sangat baik sekali bagimu. Boleh jadi sesuatu itu yang sangat kamu sukai, padahal sesuatu itu yang sangat tidak baik bagi kamu. Hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui, kalian tidak tahu apa-apa” (Al Baqarah, 2 : 216). Oleh karena ketidakmampuan kita dalam memahami hikmah dari satu peristiwa yang menimpa kehidupan kita, maka kita menganggap sesuatu itu tidak baik padahal ia sangat baik. Sebaliknya, kita menganggap sesuatu itu tidak baik, padahal ia sangat baik bagi kita. Jadi, sangat mungkin sekali bahwa musibah yang menimpa diri kita saat ini sebenarnya bentuk kasih-sayang-Nya, karena Allah sedang memilihkan sesuatu yang terbaik bagi kita dunia dan akhirat.

Ketiga, bisa juga musibah yang menimpa kehidupan seorang mu’min “bukan” sebagai ujian keimanan dan “bukan” pula pilihan Allah yang terbaik, tetapi semata-mata azab dari Allah SWT bagi seorang mu’min masih dalam konteks kasih-sayang-Nya. Karena menurut Allah SWT hamba-Nya yang mu’min itu sudah mulai jauh meninggalkan syari’at-Nya di mana yang bersangkutan baru akan sadar jika diturunkan azab sebagai peringatan kepadanya agar ia segera kembali hidup di jalan yang diridhai-Nya.

Kalau musibah itu merupakan ujian keimanan, maka kita harus bersyukur. Lebih bersyukur lagi kalau musibah itu adalah pilihan Allah yang terbaik, berarti Allah sedang sangat sayang kepada kita, sedang membimbing dan menunjukkan apa yang terbaik bagi kita. Bahkan, kalau pun musibah itu sebagai azab, tetap saja kita harus bersyukur kepada-Nya karena Allah masih mau mengingatkan agar segera bertaubat dan memperbaiki diri sebelum ajal menjemput kita.

Sebelum tulisan ini saya akhiri, saya mengajak sidang pembaca untuk merenung sejenak terhadap sebuah kisah yang layak kita jadikan “ibrah” (pelajaran) bagi kita, di mana betapa luar biasanya buah keimanan dapat mengecilkan arti musibah duniawi. Dikisahkan salah seorang tabi’in bernama Urwah bin Zabir, yang Allah takdirkan salah satu kakinya dari lutut ke bawah sakit hingga membusuk. Tak lama kemudian didatangkan 4 orang Tabib sebagai upaya penyembuhan. Ternyata hasil diagnosa 4 Tabib menyimpulkan bahwa tidak ada cara lain kecuali harus diamputasi kaki yang membusuk tersebut. Jika tidak, maka dikhawatirkan penyakitnya akan menjalar ke seluruh tubuh.

Ketika berita ini disampaikan kepada Urwah, dengan tenang dia mengatakan, kalau memang itu adalah keputusan para Tabib, kenapa tidak segera dilakukan ? Sebelum pelaksanaan operasi, disodorkanlah oleh Tabib minuman kepada Urwah sambil mengatakan, silakan anda minum terlebih dahulu. Ketika Urwah mau meminumnya terciumlah aroma lain, maka dia bertanya, minuman apa ini ? “Arak”, kata Tabib. Maksudnya apa, tanya Urwah. Jawab Tabib: “supaya anda mabuk agar mengurangi sedikit rasa sakit karena sebentar lagi kaki anda akan kami gergaji mulai dari kulit, daging hingga tulang. Dan, tentu saja akan terjadi pendarahan yang luar biasa. Supaya darah tidak terus mengalir, maka sudah kami siapkan “kuali” dengan minyak goreng yang sudah mendidih. Setelah kaki anda dipotong agar jangan terus mengeluarkan darah maka kaki anda itu akan kami masukkan ke dalam kuali agar cepat kering.

Jawab Urwah, “Sungguh sulit diterima akal sehat jika ada seorang mu’min yang beriman kepada Allah lantas dia meminum sesuatu untuk menghilangkan akalnya. Sehingga dia sudah tidak ingat lagi siapa Tuhannya? Betapa saya meragukan keimanan seseorang yang sampai mau meminum khamr sehingga dia tidak sadar bahwa Allah itu ada, bagaimana bisa diyakini keimanan seperti itu. Saya tidak ingin sedikit pun termasuk orang seperti itu, untuk itu buanglah jauh-jauh khamr dari depan mukaku”.

“Lantas apa yang mesti kami lakukan?”, kata Tabib. Urwah berkata: “setelah saya memberi isyarat dengan tangan saya, silakan laksanakan tugas kalian, gergaji kaki saya dan masukkan ke dalam kuali”. Lalu Urwah pun asyik  khusyu’ berzikir sampai kemudian dia angkat tangannya sambil terus berzikir memejamkan mata pertanda dia sudah siap untuk digergaji kakinya. Maka digergajilah kaki Urwah dan langsung dimasukkan dalam kuali. Konon, dia sempat pingsan. Setelah siuman, sambil tetap berbaring di tempat tidur, dia meminta kepada orang di sekelilingnya agar potongan kakinya tersebut setelah dimandikan dan dikafani dan sebelum dikuburkan dapat dihadirkan kepadanya.

Dibawakanlah potongan kakinya dan sambil berbaring dia angkat potongan kaki itu sambil mengatakan, Ya Allah, Alhamdulillah, selama ini Engkau telah karuniakan saya dua kaki, kelak kaki ini akan menjadi saksi di akhirat nanti. Ya Allah, Demi Allah, saya tidak pernah membawa dia melangkah ke jalan yang tidak Engkau ridhai. Kini, Engkau ambil yang hakikatnya adalah milik-Mu Ya Allah, innalillaahi wa inna ilaihi rajiuun, mudah-mudahan saya masih bisa memanfaatkan kaki yang tersisa ini. Lantas potongan kaki pun diberikan sambil ia meminta dikuburkan.

Nyaris tidak ada kesedihan, tapi tiba-tiba Urwah menangis. Orang yang menyaksikan sejak awal itu berkomentar: “kami semula begitu merasa bangga dengan ketegaran anda, lalu kenapa engkau kini menangis, wahai Urwah ?” Beliau menjawab: “Demi Allah, hanya Allah yang Mahatahu, saya bukan menangis karena hilangnya satu kaki saya, yang hakikatnya milik Allah, tapi yang membuat saya menangis hanyalah kekhawatiran, apakah dengan kaki yang hanya tinggal satu ini saya masih bisa beribadah dengan sempurna kepada Allah ?

Allahu Akbar! Luar biasa keimanan Urwah, dunia menjadi kecil di mata orang mukmin seperti Urwah ini. Siang hari dia menjalani operasi amputasi, malamnya salah satu dari tujuh orang anaknya meninggal dunia. Ketika berita duka ini disampaikan, beliau berkata, saya belum bisa bangkit dari tempat tidur ini, karenanya tolong urus jenazahnya, mandikan, kafani dan shalatkan. Sebelum dikuburkan ijinkan saya memegang sejenak jenazah anak saya. Ketika jenazah putranya disodorkan kepadanya, ia pun memegang jenazah anaknya sambil mengusap kepalanya dan bardoa, “Ya Allah, Alhamdulillah, Engkau telah karuniai saya tujuh anak. Mudah-mudahan sebagai ayah mereka sudah saya laksanakan kewajiban mendidik mereka di jalan yang Engkau ridhai. Ya Allah, sekarang Engkau ambil salah seorang di antara mereka, milik-Mu Ya Allah, bukan milikku. Innalillaahi wa inna ilaihi rajiuun, mudah-mudahan Engkau masih memberikan manfaat untuk 6 anak yang masih tersisa. Allahu Akbar, bagi orang mukmin hanya Allah yang “Akbar” dunia dan segala isinya “kecil” di mata seorang yang mencintai Allah di atas cinta kepada selain Allah SWT.

Wallahu a’lam bish-shawab

Pertahanan : Rusia Luncurkan Pesawat Tempur Baru

Rusia Luncurkan Pesawat Tempur Baru

Republika, Sabtu, 30 Januari 2010, 08:34 WIB

AP

Jet generasi ke lima, yang diproduksi perusahaan Sukhoi.

MOSKOW–Sebuah pesawat tempur Rusia yang baru diproduksi di tengah-tengah kerahasian paling tinggi sebagai bagian satu rencana untuk memordernisasi angkatan bersenjata, Jumat (29/1) melakukan penerbangan perdananya yang berhasil, kata para pejabat.

Pesawat Jet generasi ke lima Sukhoi T-50, yang diproduksi perusahaan Sukhoi dan dikenal sebagai PAK FA , melakukan penerbangan hanya 45 menit di pangkalan perusahaan itu Komsomolsk-on-Amur, wilayah Timur Jauh.

“Penerbangan itu berhasil dan berlangsung 47 menit . Semua pekerjaan yang dihadapi dalam penerbangan pertama itu berhasil dilaksanakan,” kata juru bicara Sukhoi, Olga Kayukova kepada kantor berita Interfax.

Televisi pemerintah menayangkan gambar pesawat itu mendarat dalam apa yang disebutnya adalah citra pertama pesawat itu.

Interfax mengatakan, jet baru itu memiliki kemampuan melakukan penerbangan jauh di atas kecepatan suara serta dapat menyerang secara serentak target-target yang berbeda.

Rusia kini memulai satu program besar untuk melengkapi kembali militer terutama angkatan udara yang masih menggunakan banyak peralatan era Sovyet dan sering mengalami kecelakaan.

Pesawat tempur baru itu, yang dibangun sejak tahun 1990-an menurut rencana akan memasuki jajaran angkatan bersenjata tahun 2015, kata kantor-kantor berita Rusia.
Redaksi – Reporter

Red: ririn

Sumber Berita: antara

Hikmah : Moral Islam, Taqarub, Kedamaian

Moral Islam

Republika, Jumat, 29 Januari 2010, 10:30 WIB

WORDPRESS

Oleh Prof Dr H Fauzul Iman MA

Al-Ghazali menyebut moral Islam sebagai tingkah laku seseorang yang muncul secara otomatis berdasarkan kepatuhan dan kepasrahan pada pesan (ketentuan) Allah Yang Mahauniversal. Seorang Muslim yang bersikap demikian akan mengarahkan pandangan hidupnya pada spektrum yang luas, tidak berpandangan sempit ataupun eksklusif. Ia dapat menerima realitas sosial yang beragam dan memupuk pergaulan dengan berbagai kalangan tanpa membatasi diri dengan sekat agama, kultur, dan fanatisme kelompok.

Inilah yang dimaksud dengan firman Allah SWT, ”Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS Al-Hujurat [49]: 13).

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa moral Islam adalah takwa itu sendiri. Artinya dengan kekuatan takwanya, seorang Muslim mampu menanamkan moral Islam di tengah-tengah perbedaan sosial dan budaya masyarakat secara toleran, demokratis, terbuka, dan tanpa mengklaim dirinya paling benar.

Ulama Sufi membagi moral ke dalam tiga jenis, yaitu moral agama, moral undang-undang, dan moral lingkungan sosial. Dari ketiga jenis moral tersebut, yang paling dominan adalah moral agama dan menjadi sumber acuan bagi kedua moral yang lainnya. Itulah sebabnya, ajaran Islam selalu menekankan kepada semua umatnya agar senantiasa berpegang teguh pada moral Islam.

Sayangnya, fakta yang terjadi justru sebaliknya. Banyak orang yang tunduk pada selain moral agama. Dari kalangan penguasa, pengusaha, dan politisi, misalnya, masih banyak yang tunduk pada tatanan sistem politik yang hegemonik demi keuntungan pribadi, ketimbang membela rakyat dan masyarakat lemah dari ketertindasan.

Kasus lainnya, ada seorang agamawan yang dahulunya menjadi panutan masyarakat, pribadinya baik, tutur katanya lembut, sikapnya sopan, dan tidak pernah lupa mengenakan simbol-simbol keagamaan, kini justru berubah. Ia tenggelam dalam dunia kekerasan dan dunia kemewahan setelah menceburkan diri dalam lingkungan pergaulan yang hedonis.

Sebagai bangsa yang religius, sepatutnya kita memperkuat moral Islam yang bersifat universal dengan tetap melestarikan moral sosial dan lingkungan yang substansinya sejalan dengan moral Islam. Dengan cara demikian, kita berharap semua bentuk perilaku yang menodai akhlak dan nilai-nilai luhur agama dan bangsa dapat dieliminir. Semoga!
Redaksi – Reporter

Red: taqi

Taqarub kepada Allah dan Manusia

Republika, Kamis, 28 Januari 2010, 11:14 WIB

WORDPRESS

Mendekatkan diri kepada sesama adalah media mendekatkan diri kepada Allah.

Oleh Anang Rikza Masyhadi

Rasulullah SAW bersabda: Pada Hari Kiamat nanti Allah SWT akan menegur kita, ”Wahai anak cucu Adam, Aku sakit, mengapa engkau tak menjenguk-Ku?” Hamba bertanya, ”Wahai Tuhanku, bagaimana aku menjenguk-Mu, sedangkan Engkau adalah Tuhan semesta alam?” Allah pun menjawabnya, ”Kamu tahu bahwa hamba-Ku si fulan sedang sakit dan kamu tidak membesuknya.”

Dialog itu pun berlanjut. ”Wahai anak cucu Adam, Aku meminta makan kepadamu, mengapa engkau tidak memberi-Ku makan?” Hamba bertanya, ”Wahai Tuhanku, bagaimana aku akan memberi-Mu makan, sedangkan Engkau adalah Tuhan semesta alam?” Allah menjawab lagi, ”Kamu tahu bahwa hamba-Ku si fulan sedang kelaparan dan kamu tidak memberinya makan.”

”Wahai anak cucu Adam, Aku meminta minum kepadamu, mengapa engkau tidak memberi-Ku minum?” Hamba bertanya lagi, ”Wahai Tuhanku, bagaimana aku akan memberi-Mu minum, sedangkan Engkau adalah Tuhan semesta alam?” Allah menjawab, ”Kamu tahu bahwa hamba-Ku si fulan sedang kehausan dan kamu tidak memberinya minum.” (HR Muslim)

Hadis ini sungguh mengesankan. Allah SWT mengajarkan pentingnya menjaga hablum minannas , hubungan horizontal antarmanusia. Islam menekankan keseimbangan, termasuk dalam ibadah yang selalu mengandung dua dimensi, yaitu vertikal (hablum minallah dan horizontal ( ablum minannas .

Mari kita perhatikan perintah shalat dalam Alquran. Perintah shalat hampir selalu dirangkai dengan perintah berzakat. ”Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk (QS Al-Baqarah [2]: 43). Kata ‘ amanu ‘ (beriman) juga selalu diikuti dengan perintah beramal shaleh, ‘ amilus sholihat ‘. Vertikal dan horizontal.

Surat Al-Ma’un (107: 1-3), lebih keras lagi. ”Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yaitu, orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.” Di sini, Allah SWT mengaitkan agama dengan aktivitas sosial.

Artinya, orang mukmin yang tidak peduli pada anak yatim dan fakir miskin, maka dia itu pengkhianat. Kategori orang mukmin sejati itu bukan saja terletak pada ketekunannya dalam ibadah, tetapi juga hubungan baiknya dengan manusia, bahkan dengan alam semesta; kita dilarang melakukan perusakan di bumi.

Jadi, Islam menolak pendekatan diri kepada Allah dengan cara menjauhkan diri dari kehidupan. Oleh karena itu, esoterisme itu tidak sepenuhnya didukung oleh Islam, demikian pula eksoterisme. Justru, sebagaimana hadis di awal, mendekatkan diri kepada sesama adalah media mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita seimbangkan.
Redaksi – Reporter

Red: taqi

Mari Sebarkan Kedamaian

Republika, Rabu, 27 Januari 2010, 10:31 WIB

FLICKR.COM

Oleh Andri Rosadi MA

Negara kita pernah dilanda konflik bernuansa agama yang berakibat jatuhnya korban jiwa, hancurnya sejumlah rumah ibadah, serta rusaknya infrastruktur dan tatanan sosial budaya. Dalam beberapa minggu terakhir, suasana yang hampir sama juga terjadi di negara tetangga kita yang menyebabkan rusaknya beberapa gereja.

Untungnya, tidak ada korban jiwa. Ada satu persamaan mendasar antara kita dan tetangga, yaitu sama-sama mayoritas Muslim. Karena itu, kasus-kasus yang melibatkan kaum Muslim di kedua negara seyogianya kita renungkan bersama untuk dijadikan pelajaran.

Sebagai umat mayoritas, ada kewajiban moral kaum Muslim untuk melindungi umat lainnya. Jika terjadi kesalahpahaman, kaum Muslim hendaknya menghindari cara-cara yang anarkis. Karena, hal itu bertentangan dengan semangat Islam yang menekankan kedamaian. Menjadikan agama sebagai landasan untuk melakukan perusakan terhadap rumah ibadah agama lain sama saja dengan mengingkari inti sari ajaran Islam yang sangat menekankan keharmonisan.

Berkaitan dengan kasus-kasus di atas, ada dua pelajaran penting yang perlu kita renungkan. Pelajaran pertama terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Saat itu, Umar mengirim pasukan untuk merebut Yerusalem dari tangan pasukan Romawi. Setelah melalui peperangan yang sengit, pasukan Islam akhirnya berhasil merebut Yerusalem.

Namun, patriark tertinggi yang memegang kunci tembok Yerusalem menolak menyerahkan kunci, kecuali langsung kepada Umar. Untuk kepentingan ini, Umar pun datang ke Yerusalem. Di tanah yang baru direbut itu, belum ada masjid, yang ada hanya gereja-gereja. Ketika Umar hendak melaksanakan shalat, ia dipersilakan oleh sang pendeta agar shalat di dalam gereja saja, namun Umar menolaknya.

Ia lebih memilih shalat di atas tanah berpasir. Mengapa? Ternyata, ia takut kalau gereja tersebut suatu ketika diambil alih oleh penerusnya hanya karena Umar pernah shalat di situ. Suatu pikiran yang sangat jauh ke depan, yang didasarkan pada penghormatan yang tinggi pada eksistensi penganut agama lain di wilayahnya.

Dalam kasus lain, Rasulullah selalu berpesan kepada pasukannya sebelum berangkat ke medan perang agar tidak membunuh perempuan, orang tua, anak-anak, dan tidak merusak rumah ibadah penganut agama lain.

Dalam kondisi perang saja, Rasulullah masih sangat menghormati semua rumah ibadah. Mengapa kita yang dalam kondisi damai saat ini justru merusaknya? Mari, kita renungkan kembali perilaku dan ajaran Rasulullah kita yang agung. Islam sebagai rahmat bagi semesta alam hanya bisa terwujud jika perilaku umatnya mengedepankan kedamaian dan keharmonisan, bukan sebaliknya.
Redaksi – Reporter

Red: taqi

PEPORA : Matahari Tidur, Bumi Membeku vs Lapangan Kerja

Cuaca

Matahari Tidur, Bumi Membeku

Kompas, Sabtu, 30 Januari 2010 | 03:31 WIB

YUNI IKAWATI

Cuaca dingin ekstrem melanda kawasan lintang tinggi bumi. Fenomena ini, antara lain, disebabkan oleh matahari yang tidur berkepanjangan. Dampaknya menjadi terasa berat karena semakin diperparah oleh adanya pemanasan bumi dan perubahan iklim global.

Sejak Desember lalu, suhu ekstrem terus melanda kawasan Lintang Utara, yaitu mulai dari benua Amerika, Eropa, hingga Asia. Di Eropa, suhu dingin bulan lalu pernah mencapai minus 16 derajat celsius di Rusia dan minus 22 derajat celsius di Jerman. Bagi Inggris, ini suhu ekstrem terdingin dalam 30 tahun terakhir. Jalur transportasi ke Perancis lumpuh.

Amerika Serikat pun mengalami hal yang sama. Serbuan cuaca ekstrem ini berdampak pada kegagalan panen di Florida dan menyebabkan dua orang meninggal di New York.

Kejadian luar biasa yang berskala global ini diyakini para pengamat meteorologi dan astronomi berkaitan dengan kondisi melemahnya aktivitas matahari yang ditandai menurunnya kejadian bintik matahari atau sunspot .

Bintik hitam yang tampak di permukaan matahari melalui teropong bila dilihat dari sisi samping menyerupai tonggak yang muncul dari permukaan matahari. Tonggak itu terjadi akibat berpusarnya massa magnet di perut matahari hingga menembus permukaan.

Akibat munculnya bintik hitam berdiameter sekitar 32.000 kilometer atau 2,5 kali diameter rata-rata bumi, suhu gas di fotosfer dan khromosfer naik sekitar 800 derajat celsius dari normalnya. Hal ini dapat mengakibatkan badai matahari dan ledakan cahaya yang disebut flare.

Namun, yang terjadi beberapa tahun terakhir ini adalah matahari non-aktif. Menurunnya aktivitas matahari itu berdasarkan pantauan Clara Yono Yatini, Kepala Bidang Matahari dan Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), mulai terlihat sejak tahun 2000.

Para pakar astrofisika matahari di dunia menyebutkan, tahun 2008 sebagai tahun dengan hari tanpa bintik matahari yang tergolong terendah dalam 50 tahun terakhir. Mereka memperkirakan beberapa tahun sesudah 2008 akan menjadi tahun-tahun yang dingin, kata Mezak Ratag, pakar astrofisika yang tengah merintis pendirian Earth and Space Science Institute di Manado, Sulawesi Utara.

Pengukuran kuat medan magnet bintik matahari dalam 20 tahun terakhir di Observatorium Kitt Peak Arizona menunjukkan penurunan. Dari medan magnet maksimum rata-rata 3.000 gauss pada awal 1990-an turun menjadi sekitar 2.000 gauss saat ini.

Penurunan sangat signifikan ini merupakan bukti bahwa hingga beberapa waktu ke depan matahari masih akan pada keadaan malas, kata Mezak. Ia memperkirakan kalau aktivitas maksimumnya terjadi pada sekitar tahun 2013, tingkatnya tidak akan setinggi maksimum dalam beberapa siklus terakhir.

Matahari dan iklim

Saat matahari redup berkepanjangan, musim dingin ekstrem berpotensi terjadi. Karena matahari sumber energi bagi lingkungan tata surya adalah penggerak mesin iklim di bumi.

Sejak 1865, data di Lapan menunjukkan kecenderungan curah hujan berkurang saat matahari tenang. Demikian pula musim dingin parah sejak akhir 2009 terjadi saat matahari amat tenang ( deep minimum ) mirip kejadian 1995 -1996, urai Thomas Djamaluddin, Kepala Pusat Pemanfaatan Sains Atmosfer dan Iklim Lapan.

Bukti keterkaitan dengan perilaku matahari ini ditunjukkan oleh fenomena kebalikannya, yaitu musim dingin minim salju, saat matahari aktif pada tahun 1989. Musim dingin sangat panjang terjadi saat minimum Maunder tahun 1645-1716 dan minimum Dalton awal 1980-an.

Kondisi serupa terjadi pada 1910-1914. Itu banyak dikaitkan dengan dinginnya laut pada musibah tenggelamnya Titanic pada April 1912. Normalnya, waktu itu sudah musim semi.

Sementara itu, Mezak berpendapat, pola aktivitas matahari minimum saat ini mirip dengan kejadian tahun 1880, 1890, 1900, dan 1910. Jadi, siklus matahari tidak hanya menunjukkan siklus sebelas tahun. Ada siklus lebih panjang dengan periode sekitar 100 tahunsiklus Gleisberg. Dalam catatan meteorologis, saat terjadi siklus itu banyak cuaca ekstrem dingin, tetapi tidak seekstrem Minimum Maunder.

Cuaca dan GRK

Efek aktivitas matahari minimum lebih banyak memengaruhi daerah lintang tinggi. Aktivitas matahari sejak sekitar tahun 2007 hingga kini memperbesar peluang terjadinya gradien suhu yang besar antara lintang tinggi dan lintang rendah. Akibatnya, kecepatan komponen angin arah utara-selatan (meridional) tinggi.

Prof CP Chang, yang mengetuai Panel Eksekutif Monsun Badan Meteorologi Dunia (WMO), berkesimpulan, aktivitas monsoon lintas-ekuator yang dipicu gradien suhu yang besar di arah utara-selatan akhir-akhir ini meningkat secara signifikan dibanding dengan statistik 50 tahun terakhir.

Hal ini memperkuat dugaan, aktivitas matahari minimum yang panjang berkaitan erat dengan cuaca ekstrem dingin. Di Indonesia, kejadian angin berkecepatan tinggi lintas ekuator menjadi penyebab utama munculnya gelombang-gelombang tinggi dari Laut China Selatan ke perairan Laut Jawa.

Adanya gas rumah kaca di atmosfer, lanjut Thomas, juga meningkatkan suhu udara yang menyebabkan perubahan iklim. Efek gabungannya cenderung tingkatkan kerawanan bencana terkait iklim, kata Thomas.

Teori pemanasan global mengatakan, atmosfer yang memanas membuat partikel-partikel udara menjadi semakin energetik dan berpotensi menghasilkan cuaca ekstrem.

Timur Makin Bangkit, Barat Mulai Gusar

Kompas, Sabtu, 30 Januari 2010 | 04:11 WIB

DAVOS, Jumat – Krisis global sudah mempercepat per alihan kekuasaan ekonomi dari Barat ke Timur, yang membuat Barat gusar. Demikian diungkapkan para panelis di Forum Davos, Jumat (29/1). Pergeseran kekuasaan itu juga membawa dampak-dampak politis.

Hirotaka Takeuchi dari Hitotsubashi University, Jepang, mengatakan, krisis merupakan hal yang jelas-jelas meningkatkan kecenderungan itu.

Mereka (para pengamat) sungguh-sungguh tepat. Kuncinya kini adalah Asia, ujarnya sebagai reaksi dari jajak pendapat BBC Inggris yang menemukan bahwa 60 persen responden yang disurvei mengatakan krisis ini telah menaikkan pamor Timur.

Volume perdagangan Jepang ke China sudah mencapai 48,5 persen dari total perdagangan Jepang dengan dunia. Itulah kenyataannya dan itulah masa depan kita, ujar Takeuchi.

Lapangan kerja

Kenneth Roth, Direktur Eksekutif Human Rights Watch, mengatakan, Menurut saya, kesulitan ekonomi yang kita alami telah mempercepat kebangkitan wilayah Timur, khususnya China.

Roht mengatakan, pergeseran kekuasaan juga menimbulkan kekhawatiran. Saya khawatir mengenai konsekuensi politisnya. Apakah China akan menjadi model dari pembangunan ekonomi dan liberalisasi politik? tuturnya.

Pergeseran itu juga mempunyai dampak pada pasar tenaga kerja global. Lapangan kerja ada di Timur, tidak berada di Barat, di tempat tantangan itu berada, ujar Gerard Lyons, ekonom senior di Standard Chartered Bank. Kenyataannya adalah banyak orang di Barat yang merasa kesulitan untuk menghadapi era dan fakta bahwa ada pergeseran kekuatan itu, katanya.(AFP/joe)

KOLOM POLITIK-EKONOMI

(me-Mandiri-kan) Anak Bangsa

Kompas, Sabtu, 30 Januari 2010 | 02:39 WIB

Oleh Andi Suruji

Pernyataan Agus Martowardojo itu disambut gempita sekitar 4.000 mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi se-Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi di Jakarta Convention Center, pekan lalu, dalam acara pemberian penghargaan wirausaha muda mandiri.

Ketika para finalis tingkat nasional dipanggil untuk naik ke pentas, Uung Nastiya (62) yang duduk di samping saya tak kuasa menahan air mata keharuan menyaksikan anak keduanya naik pentas dan mendapat tepukan meriah dari 4.000 mahasiswa lainnya.

”Dia bisnis somai di Yogya. Dia memulai bisnisnya dengan modal dua juta rupiah. Kini dia sudah memiliki 11 outlet,” ujar Uung dengan nada bergetar penuh kebanggaan sekaligus kebahagiaan sambil mengusap air matanya.

Bangsa ini memang tidak ”mencari” pencari kerja sebab pencari kerja sudah terlampau banyak. Penganggur berjuta-juta jumlahnya. Belum lagi semua angkatan kerja sempat terserap, datang lagi angkatan kerja baru, termasuk yang berpendidikan tinggi. Kalau penganggur yang berpendidikan tinggi semakin banyak, tentu bisa berdampak sistemik serta dapat menimbulkan ekses sosial yang negatif.

Karena itulah negara ini lebih membutuhkan orang-orang yang berani membuka dan menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri. Tentu lebih mulia lagi apabila seseorang mampu menciptakan lapangan kerja bagi orang lain.

Siapa pencipta dan pemberi kerja itu? Mereka adalah para wirausaha, entrepreneur. Menurut David McCelland, untuk menjadi negara yang makmur, suatu negara harus memiliki minimum 2 persen wirausaha dari total penduduknya. Amerika Serikat, misalnya, konon pada tahun 2007 sudah memiliki 11,5 persen wirausaha, Singapura pada tahun 2005 sudah mencapai 7,2 persen, sedangkan Indonesia baru memiliki 0,18 persen wirausaha dari total penduduknya.

Saya salah satu dari belasan dewan juri dalam final kompetisi wirausaha muda mandiri yang diselenggarakan Bank Mandiri. Kompetisi di Jakarta ini merupakan ajang tingkat nasional. Mereka adalah wirausaha muda mandiri dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia. Ada juga sarjana dan pascasarjana. Sebelumnya, mereka mengikuti seleksi di wilayahnya masing-masing.

Mencengangkan, tak menyangka bahwa ada mahasiswa yang sudah menjalankan bisnisnya dengan omzet ratusan juta rupiah, bahkan ada yang miliaran rupiah. Lebih mencengangkan lagi, klien mereka tersebar secara global mulai dari Eropa sampai Afrika. Tanpa banyak terekspos, mereka sudah berani menceburkan diri dalam kompetisi global, yang justru ditakuti banyak orang.

Mereka mengelola bisnis di daerah dengan bermodal cekak, pas-pasan, bertindak lokal berpikir global. Mereka tidak berteriak-teriak minta fasilitas negara, tetapi diam-diam menciptakan uang dan lapangan kerja bagi orang lain.

Inilah salah satu program tanggung jawab sosial (CSR) Bank Mandiri yang dimulai sejak tahun 2007. Tahun lalu saja, jumlah peserta workshop wirausaha mandiri yang diselenggarakan di sembilan kota melibatkan 6.117 peserta dari 125 perguruan tinggi. Beasiswa setahun pun disediakan bagi 1.680 mahasiswa yang sudah berani berwirausaha. Adapun penghargaan Wirausaha Mandiri dimaksudkan sebagai penghargaan kepada generasi muda yang telah berwirausaha, sukses, dan beretika. Program penghargaan tahun lalu itu diikuti sebanyak 1.706 peserta dari 200 perguruan tinggi di 27 provinsi.

Tak hanya itu, enam perguruan tinggi bekerja sama dengan para pelaku usaha menyusun kurikulum kewirausahaan yang akan diterapkan sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Tak kalah pentingnya adalah pembinaan dan pendampingan berwirausaha kepada wirausaha mandiri, yakni pemenang dan finalis Wirausaha Mandiri.

Andaikan semuanya itu bisa menetas menjadi wirausaha mandiri, betapa signifikan dampaknya untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan. Tidaklah berlebihan apabila program pilihan jajaran manajemen Bank Mandiri itu dinilai sebagai upaya visioner. Wakil Presiden Boediono pun mengakui program CSR Bank Mandiri ini tepat sasaran karena lebih bersifat fundamental ketimbang sekadar bagi-bagi bahan kebutuhan pokok.

Seorang juri mengatakan merinding ketika ada mahasiswa memaparkan etika bisnis yang dipegangnya, seperti ini: clean business or never (berbisnis dengan bersih atau tidak sama sekali).

Tentu ini membesarkan hati manakala kita melihat fakta di tengah masyarakat bahwa kian banyak pengusaha yang mengabaikan etika berbisnis, misalnya dengan menjiplak ciptaan orang lain, membajak produk orang lain, menyelundup, menyuap untuk mendapatkan bisnis, dan mengemplang pajak. Ternyata masih banyak mutiara bertebaran di kampus-kampus di seluruh pelosok Nusantara.

Bahwa mereka—anak-anak bangsa yang telah mendapat pelatihan, pembinaan, dan fasilitas lainnya itu—kelak tidak menjadi nasabah Bank Mandiri, setidaknya Bank Mandiri telah memberikan sesuatu yang fundamental bagi generasi muda bangsa ini. Bank Mandiri telah mencoba menempa baja dan menggosok mutiara-mutiara Nusantara. Satu langkah kecil, tetapi signifikan untuk memandirikan anak-anak bangsa.

PEPORA : Intisari Kepemimpinan vs Penghancuran Terpimpin

Kuasa, Kisruh, Jernih

Kompas, Sabtu, 30 Januari 2010 | 03:27 WIB

Gede Prama

Bila menoleh ke tahun 2009, mungkin layak menyebutnya dengan tahun kekisruhan. Negeri ini kisruh oleh kisah cicak-buaya, cerita korupsi Bank Century.

Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun lalu ditandai perobekan piagam PBB oleh Presiden Libya Moammar Khadafi, diikuti teriakan protes keras Perdana Menteri (PM) Inggris Gordon Brown sambil berdiri. PM Italia Silvio Berlusconi dilempar patung sehingga mukanya berdarah. Mantan Presiden Amerika Serikat George Walker Bush pernah dilempar sepatu. Merenung di atas sejarah seperti ini, kekuasaan seperti tidak habis-habisnya menghasilkan kekisruhan.

Meminjam penghitungan perputaran waktu di beberapa tradisi, putaran waktu kali ini adalah putaran waktu yang gelap. Oleh karena itu, terjadi kekacauan kosmik di mana-mana. Tempat-tempat di mana dahulunya turun kesejukan berupa wahyu dan nabi (India, Pakistan, dan Timur Tengah) sekarang menjadi tempat membara oleh perang. Lembah Swat di Pakistan adalah salah satu tempat langka yang menyimpan kisah langka, di situ sekitar seratus ribu manusia pernah mengalami pencerahan secara bersamaan. Sekarang, Lembah Swat berdarah-darah oleh tembakan senjata.

Dengan demikian, jangankan kekuasaan yang dari dulunya sudah kotor, berdarah, dan menakutkan, tempat-tempat di mana cahaya penerang itu pernah turun pun menakutkan. Memang, kadang lahir wajah kekuasaan yang membawa kelembutan. Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Mohammad Hatta, dan Dalai Lama hanya sebagian contoh. Namun, sebagian kekuasaan tergelincir ke dalam kegilaan seperti Ferdinand Marcos dan Hitler, sehingga memberi pilihan kepada setiap pemimpin yang sedang berkuasa, akankah dibikin mulya atau dibikin gila oleh kekuasaan?

Sunyi yang mengabdi

Kendati lahir di tempat dan waktu berbeda, ada yang sama di antara pemimpin yang dibikin mulya oleh kekuasaan, yakni batinnya Brahmana, badannya Ksatria. Setelah melewati kesalehan asketik yang keras, puncak perjalanan seorang Brahmana tercapai ketika batin seseorang telah mencapai apa yang disebut tetua di Jawa sebagai suwung. Tidak ada keakuan, ketakutan, keinginan, apa lagi kerakusan yang tersisa. Semuanya lenyap ditelan suwung . Seperti ruang yang memberi tempat bertumbuh pada apa saja dan siapa saja. Kendati terlihat tidak ada apa-apa, tetapi ruang melimpahkan kasih sayang secara tidak terbatas.

Karena ada ruang, maka cahaya matahari bisa melaksanakan tugasnya, pohon bertumbuh, manusia menjadi lebih dewasa. Begitulah batin yang suwung . Ia kerap disebut mengetahui yang satu kemudian membebaskan semuanya. Karena ketidakterbatasan kasih sayangnya itulah yang menyebabkan mereka dikenang jauh lebih lama dari umur badannya.

Namun, dalam badan ksatria (setelah melewati disiplin ketentaraan yang ketat), kaki selalu melangkah tegap tanpa tersisa sedikit pun ketakutan, tangan selalu siap menembak tanpa sedikit pun keraguan. Tak ada tempat bagi keragu-raguan. Keragu-raguan hanya cermin batin belum suwung . Diterangi batin yang suwung, kemudian pemimpin bisa memutuskan apa saja yang harus diputuskan tanpa beban.

Ksatria yang bertindak cepat tanpa dibimbing oleh batin yang suwung , serupa dengan tentara yang menembak kesetanan ke segala arah. Pemimpin Brahmana yang suwung tanpa disertai oleh kesigapan dan kecepatan bertindak hanya akan menjadi tukang doa yang salah alamat. Karena bukan untuk itu dia lahir. Pemimpin dilahirkan untuk bertindak, biar segala macam bentuk kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan keterbelakangan segera bisa dikurangi.

Intisari kepemimpinan

Makanya, seorang ayah pernah berpesan kepada putranya: memandanglah seperti langit, bertindaklah seperti bumi. Dalam pandangan langit (baca: suwung ), semuanya dipayungi dan dilindungi tanpa mengenal pengotak-ngotakan. Namun, dalam bertindak, laksanakan hukum bumi secara ketat: bila menanam ketela dapatnya ketela, menanam kelapa buahnya kelapa. Siapa yang korupsi akan dicaci, ia yang mengabdi akan dihormati. Itu sebabnya tetua menyaring intisari kepemimpinan dalam kalimat sederhana: batin yang sunyi, badan yang mengabdi.

Pesan ini yang dibadankan secara mendalam oleh pemimpin seperti Mohammad Hatta, Nelson Mandela, dan HH Dalai Lama. Tatkala berselisih paham dengan atasannya, tanpa beban Pak Hatta kembali ke profesinya yang semula sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada. Menyisakan pesan jelas sekali, keegoan dan keakuan pemimpin mesti kalah dibandingkan ketertiban dan kesejahteraan rakyat.

Ketika rezim kulit putih jatuh, Nelson Mandela yang dipenjara lebih dari seperempat abad plus nyaris mati berkali-kali, lebih memilih memaafkan dibandingkan mengumbar dendam. Pelajarannya terang sekali, kekuasaan bukan sarana untuk mengumbar dendam dan keserakahan. Namun, hanya kendaraan untuk meninggalkan pulau keterbelakangan.

HH Dalai Lama lahir dan bertumbuh di lahan penuh kesedihan dan penderitaan. Umur belasan tahun, negaranya diambil orang. Mengungsi di tempat amat sederhana di India Utara lebih dari setengah abad. Rakyatnya menjadi minoritas di negeri sendiri. Ketika melafalkan doa ini, beliau sering menangis di depan umum: semasih ada ruang, semasih ada makhluk, izinkan saya terus-menerus lahir ke tempat ini, biar ada yang membimbing para makhluk keluar dari kegelapan kemarahan, keserakahan, dan kebingungan.

Cahaya pengertiannya terang sekali, kesedihan dan penderitaan bukanlah api untuk mengobarkan amarah ke mana-mana. Ia hanya sapu pembersih yang membuat hati manusia semakin jernih dari hari ke hari. Andaikan suatu hari nanti peradaban bisa melahirkan pemimpin dengan batin yang sunyi dan badan yang mengabdi mungkin di situ baru kekuasaan bisa menjadi sahabatnya kejernihan.

Gede Prama Penulis Buku Simfoni di Dalam Diri: Mengolah Kemarahan Menjadi Keteduhan

Penghancuran Terpimpin

Kompas, Sabtu, 30 Januari 2010 | 03:38 WIB

Chalid Muhammad

Pengerukan perut Ibu Pertiwi oleh industri tambang terus berlangsung sistematis di negeri ini. Kalimantan adalah fenomena puncak gunung es. Berita Kompas tentang penambangan batu bara beberapa hari terakhir menegaskan betapa industri tambang berdaya rusak luar biasa dan tak terkendali.

Kehancuran ekologis, penggurunan, serta peminggiran dan pemiskinan penduduk lokal adalah karakter merusak yang melekat pada perilaku industri tambang, yang populer disebut daya rusak tambang. Industri tambang boleh dibilang anak emas kebijakan pengurusan negara dari rezim ke rezim, tergolong sebagai sektor industri vital dan strategis.

Aparatus keamanan pun bergeser menjadi aparatus kekerasan. Sering berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dalam tugasnya mengamankan industri ini. Itu sebabnya, pelaku tambang amat percaya diri mengeruk bahan tambang secara tak bertanggung jawab, meninggalkan bom waktu penderitaan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar.

Praktik tak bertanggung jawab itu tak saja di Indonesia. Oxfam Amerika dalam laporan riset, Extractive Industries and the Poor (2001), meyebutkan bahwa negara-negara yang bergantung kepada sektor tambang umumnya berstandar hidup rendah, bertingkat kemiskinan tinggi, skala korupsinya masif, tingkat anak balita gizi buruk tinggi, rendah layanan dana kesehatan, rentan gegar ekonomi, dan kerap dilanda perang sipil. Kebenaran kesimpulan studi itu beberapa terlihat jelas di Indonesia.

Legalisasi penghancuran

Pilihan sadar pemerintah bergantung kepada industri tambang diawali dengan kelahiran Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967, disusul penerbitan Kontrak Karya PT Freeport, serta UU Pertambangan No 11/1967. Sejak itu, ribuan izin pertambangan kontrak karya, kontrak karya batu bara, dan kuasa pertambangan (KP) dikeluarkan pemerintah. Semangat obral bahan tambang begitu kental mewarnai kebijakan saat itu. Ironisnya, semangat serupa masih kental mewarnai kebijakan pemerintah saat ini.

Pemerintah atas nama pendapatan negara dan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi sangat agresif mengeluarkan izin tambang. Pendapat dan keberatan rakyat atau pertimbangan rasional lain kerap diabaikan. Dalam lima tahun terakhir, jumlah KP bertambah dan kegiatan pertambangan ilegal menjamur. Tak terkendali.

Rekor tertinggi pengeluaran izin tambang dipegang Provinsi Kalimantan Timur. Total KP batu bara yang diterbitkan di Kalimantan sebanyak 2.225 izin ( Kompas, 25/1).

Jika Kalimantan menjadikan batu bara sebagai komoditas buruan penambang, Sulawesi memilih emas dan nikel sebagai target utamanya. Walhi mencatat, lebih dari 429 KP dikeluarkan pemerintah kabupaten di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Penambang di Nusa Tenggara Timur memburu mangan, emas, dan bijih besi.

Di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat penambangan mangan mengancam daerah tangkapan air, yang sejak Orde Baru dikelola lewat dana utang dari Jepang senilai 167 juta dollar Amerika Serikat (AS) untuk Manggarai Water Investment Project. Kini, sebagian daerah tangkapan air itu dirusak tambang mangan, yang sumbangannya kepada PAD tak lebih dari Rp 300 juta per tahun. Sungguh pilihan yang tak masuk akal.

Keberanian Presiden

Hampir semua kabupaten mengeluarkan izin tambang. Pulau kecil seperti Gag, Lembata, serta Karimun tengah dan akan dikeruk. Pemerintah pusat mengubah pula banyak kebijakan agar perusahaan asing dapat terus menambang. Penambangan ilegal pun terus meningkat. Di sisi lain, sebagian besar produksi tambang Indonesia ditujukan bagi kebutuhan negara lain. Hampir seluruh produksi batu bara Kalimantan dikirim ke luar pulau. Tiap tahun, Kalimantan mengirim 99 juta ton batu bara ke Jepang dan Korea, 11 juta ton (Eropa), 600.000 ton (Afrika), 400.000 ton (Selandia Baru), serta 800.000 ton (AS dan Amerika Selatan).

Melalui pendekatan kebijakan pembangunan berkarakter merusak, Indonesia berlari menyongsong kebangkrutannya. Daya rusak tambang meningkat seiring dengan pertambahan izin yang dikeluarkan. Indonesia juga terancam menghadapi kelangkaan batu bara dan bahan tambang lain karena eksploitasi berlebihan. UU Mineral dan Batu Bara No 4/2009 secara sadar tak mengatur langkah antisipatif terhadap krisis tak terhindarkan.

Belajar dari kebobrokan tata-kelola kekayaan alam Kalimantan, Presiden mestinya segera mengambil langkah tegas mencegah meluasnya kerusakan Kalimantan dan pulau lain. Ia harus segera menyatakan moratorium penerbitan perizinan tambang serta mengevaluasi dan melakukan legal audit terhadap semua izin yang telah terbit.

Pada saat yang sama, ambang toleransi tambang sesuai kebutuhan riil dalam negeri harus dihitung. Presiden sebaiknya tegas mencabut izin tambang yang sangat mengancam, dan mewajibkan pelaku industri tambang memulihkan sosial-ekologis wilayah-wilayah keruk. Tanpa langkah itu, tepatlah disebut saat ini negara tengah memimpin perusakan Ibu Pertiwi melalui kebijakan dan rezim perizinan pertambangan.

Chalid Muhammad Ketua Institut Hijau Indonesia dan Direktur Walhi (2005-2008)

Terganggu Isu Negatif

Pemerintah Perlu Segera Cari Solusi Terkait Kasus Bank Century

Sabtu, 30 Januari 2010 | 02:33 WIB

Jakarta, Kompas – Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia berharap pemerintah segera mencari solusi terhadap persoalan terkait Bank Century agar tak berlarut-larut dan menjadi tidak efektif bagi dunia usaha dan ekonomi.

Keprihatinan BPP Hipmi itu disampaikan kepada Wakil Presiden Boediono pada pertemuan di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (29/1). Ketua BPP Hipmi Erwin Aksa prihatin atas isu negatif dalam pelaksanaan program 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono yang dapat mengganggu kesinambungan pembangunan ekonomi.

Saat ditanya isu negatif yang memengaruhi kinerja pemerintah itu, Erwin tidak eksplisit menyebutkannya. ”Sudah tahulah. Isu itu tentu tidak produktif dan mengganggu efektivitas pemerintah. Misalnya, jika ada pejabat yang dipanggil Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang Hak Angket Bank Century. Mereka berjam-jam di DPR. Belum lagi persiapannya untuk datang ke DPR. Akibatnya, konsentrasi pemerintah terpecah,” ujarnya.

Menurut Erwin, dengan situasi yang memprihatinkan itu, pemerintah membutuhkan kepemimpinan yang kuat untuk menjalankan pemerintahan. ”Jadi pemimpin yang efektif dan dapat mengarahkan serta juga memimpin bangsa ini pada saat situasi ini. Itulah harapan kami agar pemerintahan Presiden Yudhoyono dan Wapres Boediono bisa bekerja dengan baik,” katanya.

Menurut Erwin, Wapres menjelaskan, pemerintah telah melakukan langkah yang seoptimal mungkin dapat mendukung pemerintahan yang baik dan efektif. Namun, ia tak menyebutkan secara rinci langkah tersebut.

Menurut Ketua I Hipmi (Bidang Organisasi) Kamarussamad, dari 33 kementerian dan badan, terdapat 4 kementerian dan 1 badan yang dinilai baik kinerjanya. Ukuran yang dibuat Hipmi didasarkan pada pelaksanaan program dari Nasional Summit. Kelimanya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

”Ada pula kementerian yang belum sungguh-sungguh mencapai target dalam 100 hari,” ujarnya.

Tak terganggu

Di Bandung, Jawa Barat, Jumat, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menegaskan, unjuk rasa di berbagai daerah yang mengkritisi 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II tidak mengganggu pemerintahan. Sejumlah menteri menanggapi unjuk rasa itu sebagai bagian demokrasi.

Menurut Purnomo, unjuk rasa yang terjadi Kamis lalu juga tidak berdampak negatif terhadap pertahanan dan keamanan. Berdasarkan laporan dari berbagai daerah, unjuk rasa tak sampai menimbulkan kekacauan.

”Sah-sah saja masyarakat melakukan itu. Namanya juga demokrasi,” katanya. (har/jon)

DEMOKRASI

Politisi Diminta Tak Terjebak Politik Partisan

Sabtu, 30 Januari 2010 | 02:47 WIB

Jakarta, Kompas – Praktik berdemokrasi di Indonesia perlu diarahkan pada substansi ketimbang terus berkutat pada hal-hal yang sifatnya prosedural. Politisi diharapkan tidak terjebak dalam praktik politik yang partisan, tetapi harus lebih mengedepankan kepentingan bangsa. Hal itu penting untuk menyongsong modernisasi politik yang ideal demi perwujudan visi kebangsaan pada masa depan.

Demikian terungkap dalam diskusi ”Innovative Leaders’ Forum 7: Modernisator Politik” di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Jumat (29/1). Hadir sebagai pembicara, Arif Budimanta (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Anas Urbaningrum (Partai Demokrat), Basuki Tjahaja Purnama (Partai Golkar), Mustafa Kamal (Partai Keadilan Sejahtera), dan Dino Patti Djalal (pendiri Modernisator).

Arif Budimanta menyebutkan, praktik berdemokrasi di Indonesia masih meninggalkan banyak pertanyaan bagi rakyat. ”Setelah demokrasi, lalu apa?” katanya. Menurut Arif, sejumlah hal menjadi catatan khusus dalam praktik berdemokrasi di Indonesia. ”Banyak simtom (gejala), seperti sentimen etnis, sentimen agama, money politics, dan imagologi. Citra menjadi satu ukuran dan rating sama dengan statistik untuk kemenangan,” katanya.

Sementara Dino mencatat, setidaknya ada lima hal yang patut diperhatikan untuk mewujudkan praktik politik dan demokrasi jangka panjang yang ideal.

Pertama adalah dengan merasionalisasi aspirasi politik.

Kedua adalah dikembalikannya idealisme sebagai nilai utama dalam berpolitik ketimbang melulu berpusat pada upaya-upaya mengejar dan mempertahankan kekuasaan.

Ketiga adalah lebih diperhatikannya kepentingan kebangsaan yang menganut politik bipartisan ketimbang politik partisan.

Keempat adalah kinerja parlemen yang mesti lebih diperbaiki dalam fungsi legislasi yang berkaitan dengan kemampuan menghasilkan undang-undang dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik.

Kelima adalah soal preferensi politik yang lebih berdasarkan penilaian soal kinerja dan platform ketimbang pertimbangan etnis.

Menurut Anas Urbaningrum, saat ini praktik berdemokrasi di parlemen sudah relatif lebih baik. ”Makin akuntabel secara politik. Kita bisa lihat dua tahunan (akan lebih baik),” kata Anas. (INK)

Pakar CenturyGate

detikcom – Sabtu, 30 Januari

Pakar : Pemerintahan SBY Hanya Sibuk Padamkan Centurygate

100 Hari pemerintahan SBY-Boediono hanya disibukkan untuk memadamkan bola api liar Centurygate. Akibatnya, pemerintahan SBY tidak cukup menunjukkan arah dan strategi baru dalam menjalankan agenda-agenda ekonomi sesuai amanat konstitusi.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Mubyarto Institute Dr. Fahmi Radhi, MBA dalam “Evaluasi Mubyarto Institute terhadap Program 100 KIB II”, di kantor Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) UGM, Bulaksumur, Sabtu (30/1/2010).

“Semua sibuk mulai dari presiden, wapres, Plt Gubernur Bank Indonesia, Menkeu hingga menteri-menteri dari parpol berusaha kuat untuk memadamkan bola api liar agar tidak mengarah pemakzulan,” kata Fahmi.

Akibatnya lanjut Fahmi, pemerintahan itu seakan sudah tak punya lagi energi yang tersisa untuk menjalankan program-programnya terutama ekonomi kerakyatan. Sebaliknya pemerintahan SBY-Boediono justru dinilai tetap berusaha mengukuhkan sistem ekonomi neo-liberal yang telah dijalankan selama ini.

Menurut dia, klaim-klaim dari para menteri mengenai pencapaian program 100 hari sudah hampir 100 persen itu juga diragukan validitasnya. Selain itu itu tidak ada parameter terukur secara pasti yang dijadikan pijakan bagi publik untuk menakar keberhasilan program 100 hari itu.

Dia mengatakan angka-angka dan klaim-klaim yang disampaikan para menteri itu menunjukkan anomali atau keganjilan dan banyak bertolak belakang dengan realitas.

“Ini seperti fatamorgana untuk kepentingan pencitraan semata yang cenderung mengarah pada kebohongan publik sehingga ini menjadi pemicu mahasiswa dan jaringan LSM berdemontrasi besar-besaran kemarin,” ungkap staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) itu.

Fahmi mengatakan dalam 100 hari pemerintahan SBY-Boediono belum terlihat gebrakan nyata dan program hari yang dapat dijadikan pijakan bagi peningkatan kesejahterraan rakyat untuk lima tahun ke depan. Program 100 hari yang dicanangkan hanya semakin memperkokoh sistem ekonomi neo liberal yang akan diterapkan secara istiqomah selama lima tahun mendatang.

“Tidak ada tanda-tanda bahwa pemerintahan SBY-Boediono akan melakukan perubahan orientasi arah dan strategi pembangunan yang lebih berpihak kepada rakayat,” ungkap dia.

Meski tidak menunjukkan tanda-tanda peningkatan kesejahteraan rakyat katanya, pemerintahan SBY-Boediono malahan justru menunjukkan ketidakpekaannya terhadap kondisi rakyat yang masih menghadapi kesulitan hidup dan kemiskinan.

“Ketidakpekaan tersebut dipertontonkan dengan rencana pemeritah untuk menaikkan gaji dan pembelian mobil dinas seharga Rp 1,3 miliar bagi pejabat negara, serta rencana pembelian pesawat kepresidenan,” pungkas dia.

Ekologi : Hidupkan Aksi Bambu

EKOLOGI

Hidupkan “Aksi Bambu”

Jumat, 29 Januari 2010 | 03:31 WIB

Jakarta, Kompas – Kerusakan hutan akibat eksploitasi kayu dengan penebangan pohon yang masif disertai seretnya reboisasi mengakibatkan kelangkaan produk kayu. Untuk menyubstitusi kayu, Sarwono Kusumaatmadja menghidupkan kembali ”Rencana Aksi Bambu Nasional” sebagai kebijakan yang pernah dikeluarkannya pada akhir tahun 1997 sewaktu ia menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup.

”Karena situasi politik pada waktu itu, kebijakan ini tidak dapat berjalan hingga sekarang. Karena sekarang saya tidak ada pekerjaan, saya akan menghidupkan kembali Rencana Aksi Bambu Nasional ini,” kata Sarwono, Rabu (27/1), seusai menemui Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta di ruang kerjanya di Jakarta.

Gusti Muhammad Hatta sendiri menyambut baik gagasan Sarwono itu. Gagasan itu diharapkan memberikan kontribusi nyata di tengah isu kerusakan lingkungan saat ini.

Rencana Aksi Bambu Nasional tersebut tertuang dalam dokumen Strategi Nasional dan Rancang Tindak Pelestarian Bambu dan Pemanfaatannya secara Berkelanjutan di Indonesia”. Asisten Deputi Menteri Lingkungan Hidup Urusan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Wiwiek Wikoyah mengakui, dokumen itu memang tidak sempat direalisasikan.

Sarwono, di dalam dokumen itu, menyatakan, bambu adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui. Bambu mempunyai banyak keunggulan dari segi sosial, ekonomi, dan budaya.

Keunggulan bambu adalah cepat tumbuh. Hal ini berarti mempercepat penghasilan. Tetapi, fungsi ekologis bambu jauh lebih penting untuk saat ini, misalnya mengurangi polusi air dan mencegah erosi lahan miring.

”Penebangan bambu yang tumbuh alami sudah sampai pada tingkatan membahayakan kelestarian bambu,” kata Sarwono.

Di dalam dokumen itu juga dinyatakan, saking banyaknya jenis bambu yang ada di Indonesia, jadi sulit diketahui pasti berapa jenis bambu di Indonesia. Setelah ada kegiatan ”Bamboo Germpalsm” (1990-1993), pencatatan bambu yang semula 65 jenis telah bertambah menjadi 125 jenis.

Diperkirakan, ada 67 jenis bambu endemik Indonesia. Diperkirakan pula ada 56 jenis bambu berpotensi ekonomi.

Sarwono waktu itu juga mengeluarkan strategi konservasi bambu berupa pembuatan Taman Pelestarian Bambu untuk setiap provinsi. Ini seperti milik Perum Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bogor seluas 10 hektar dengan tanaman bambu diperkirakan jumlahnya 3.000 batang terdiri dari sekitar 60 jenis. (NAW)

PusKesMas : Model Dokter Keluarga

PT ASKES

Model Dokter Keluarga Dikembangkan

Jumat, 29 Januari 2010 | 03:36 WIB

Jakarta, Kompas – Dokter keluarga dapat berperan mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan dan mengawasi kesehatannya. Sistem tersebut juga mengurangi biaya kesehatan. Melihat peluang tersebut, PT Askes mulai mengembangkan sistem dokter keluarga bagi anggotanya yang saat ini sekitar 16,2 juta pegawai negeri sipil.

Direktur Operasional PT Askes Umbu M Marisi mengatakan, Kamis (28/1), PT Askes tengah mengadakan uji coba penerapan sistem dokter keluarga di Jawa Timur.

Di Jawa Timur, jumlah total dokter keluarga 215 orang dan 78 di antaranya terlibat dalam proyek percontohan PT Askes untuk melayani 187.792 peserta.

Dia mengatakan, dokter keluarga merupakan dokter umum yang menerapkan pelayanan menyeluruh bagi pasiennya. Satu orang dokter keluarga menangani sekitar 2.000 peserta. Mereka merupakan dokter umum yang dilatih menjadi dokter keluarga dan kompeten. ”Dalam program itu juga terdapat kegiatan kunjungan dokter,” ujarnya.

Dia mengatakan, dokter keluarga belum populer di tengah masyarakat. Selama ini, masyarakat berpandangan jika sakit sebaiknya langsung mendatangi dokter spesialis atau ke rumah sakit yang biayanya kadang lebih besar. Padahal, sebagian kasus yang dialami bisa diselesaikan oleh dokter umum.

”Sebagai contoh, sekitar 30 persen pasien Askes langsung ke rumah sakit atau spesialis untuk mendapat resep yang sifatnya lanjutan. Nantinya hal seperti itu bisa dialihkan ke dokter keluarga yang bisa sekaligus mengedukasi dan melakukan pemantauan kesehatan pasien secara berkelanjutan. Sistem itu akan mengubah cara orang berobat,” ujarnya.

Dia mengatakan, dalam uji coba di Jawa Timur telah ada hasilnya sehingga program itu akan dilanjutkan pada 2010. Namun, hasilnya belum cukup memuaskan sehingga akan terus ditingkatkan. ”Kami berupaya agar pemahaman tentang fungsi dan peran dokter keluarga makin baik di kalangan dokter ataupun peserta Askes,” ujarnya.

Untuk itu, PT Askes akan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para calon dokter keluarga.

Perusahaan itu juga akan bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia dan Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia guna meningkatkan kemampuan dokter umum menjadi dokter keluarga.

Syarat menjadi dokter keluarga, seperti tempat praktik dan kemampuan dokter, juga akan dievaluasi terus. (INE)

Gempa Skandal Century dan 100 hari SBY-Boed

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Elemen masyarakat memenuhi kawasan Istana Merdeka, Jakarta, untuk berunjuk rasa bertepatan dengan seratus hari kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (28/1). Mereka menilai janji program seratus hari pemerintahan Yudhoyono sepenuhnya belum terlaksana.

Pengunjuk Rasa Tidak Puas

Damai, Unjuk Rasa Kritik Program 100 Hari di Puluhan Kota

Jumat, 29 Januari 2010 | 03:19 WIB

Jakarta, Kompas – Aksi unjuk rasa mengkritik program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II berlangsung serempak di puluhan kota di Tanah Air, Kamis (28/1). Pengunjuk rasa umumnya menyatakan ketidakpuasannya atas kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Selain di Jakarta, unjuk rasa juga berlangsung antara lain di Bandung, Cirebon, Semarang, Magelang, Purwokerto, Yogyakarta, Madiun, Malang, Surabaya, Denpasar, Kupang, Ende, Palembang, Samarinda, Bandar Lampung, Medan, Batam, Makassar, dan Ambon. Secara umum, aksi unjuk rasa berlangsung damai.

Wakil Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Brigadir Jenderal (Pol) Sulistyo Ishak mengatakan, unjuk rasa di sejumlah daerah di Indonesia berlangsung tanpa gangguan keamanan.

”Polisi dan pengunjuk rasa terlihat semakin dewasa. Polisi memahami hak penyampaian pendapat di muka umum, sementara pengunjuk rasa pun memahami aturan-aturan dengan baik. Berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya,” ujar Sulistyo.

Pasar tak terpengaruh

Aksi unjuk rasa itu juga tidak berdampak negatif terhadap pasar modal dan pasar uang dalam negeri. Investor, yang sebelumnya diperkirakan akan menahan diri untuk bertransaksi, justru melakukan aksi beli sehingga mengangkat indeks harga saham dalam negeri cukup tinggi.

Pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Kamis, indeks harga saham gabungan naik 55 poin atau 2,15 persen ke level 2.619. Indeks LQ-45 menguat 12 poin atau 2,4 persen menjadi 512,62 dan Indeks Kompas100 naik 14 poin atau 2,32 persen jadi 630,62.

Sejalan dengan kondisi di pasar saham, nilai tukar rupiah juga ditutup menguat, dari Rp 9.420 pada penutupan hari Rabu lalu menjadi Rp 9.355. Penguatan indeks harga saham dalam negeri ini mengikuti kenaikan indeks di hampir semua bursa regional dan global.

Isu 100 hari

Isu yang diangkat oleh pengunjuk rasa adalah evaluasi 100 hari pemerintahan Yudhoyono-Boediono. Aspirasi disampaikan dengan berorasi atau melalui tulisan dalam spanduk- spanduk yang dibawa.

Di Jakarta, sebagian besar pengunjuk rasa menyoroti kinerja pemerintah yang dianggap tidak berhasil membuat gebrakan. ”Dalam 100 hari pertama, pemerintah tidak berhasil membuat gebrakan. Yang terlihat dalam 100 hari ini justru kasus Bank Century,” ucap Usman Hamid dari Gerakan Indonesia Bersih saat berorasi di Jakarta.

Selain mengkritik kebijakan 100 hari pemerintahan Presiden Yudhoyono, pengunjuk rasa di seputar Gedung MPR/DPR/DPD juga mengangkat isu peninjauan ulang Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China mulai tahun 2010. Dalam aksi ini, sejumlah anggota DPR bahkan ikut memberikan orasi. Mereka, antara lain, adalah Ribka Tjiptaning dan Rieke Diah Pitaloka dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta Okky Asokawati dari Partai Persatuan Pembangunan.

Pengunjuk rasa di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), menyoroti pemberantasan korupsi yang tidak menjadi satu program yang spesifik, tetapi masuk dalam program pemberantasan mafia hukum.

”Padahal, masyarakat menunggu program antikorupsi yang langsung dapat dirasakan,” kata Sekretaris Komite Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jateng Eko Haryanto.

Isu penanganan lumpur Lapindo disuarakan Himpunan Mahasiswa Islam dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia di Madiun, Jawa Timur. Mereka meminta pemerintahan Yudhoyono-Boediono agar tidak melupakan kasus Lapindo yang telah menyebabkan penderitaan bagi ribuan warga Porong, Sidoarjo.

Presiden tidak lari

Pengamanan terhadap Presiden Yudhoyono dan Wakil Presiden (Wapres) Boediono juga sangat ketat. Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang bertanggung jawab untuk keamanan dan pengamanan Kompleks Istana Negara dan Istana Wapres tidak mau gegabah. Penjagaan bukan hanya pasukan Paspampres berseragam safari hitam yang berada di dalam Istana Wapres dan di sekitar Wapres Boediono, tetapi juga dilakukan oleh pasukan Paspampres berseragam dinas lapangan loreng dengan baret biru muda.

Wapres Boediono saat mulai terjadinya unjuk rasa di depan istananya baru mulai memimpin rapat terbatas tentang penanggulangan bencana di Gedung II Istana Wapres.

Juru Bicara Wapres Boediono yang juga Staf Khusus Bidang Media Massa Yopie Hidayat membantah penundaan kunjungan kerja Wapres Boediono hari ini ke Tasikmalaya, Jawa Barat, dan Semarang karena dilarang bepergian oleh Presiden Yudhoyono.

Boediono sendiri menolak ditemui pers. Kemarin, Boediono tercatat pulang lebih cepat daripada jam biasanya. Ia pulang pukul 16.30 melalui pintu belakang Istana Wapres seperti saat ia datang pada pagi hari.

Mengenai ketiadaan Presiden Yudhoyono di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menjelaskan, bukan karena Presiden menghindari aksi unjuk rasa itu.

”Presiden tidak lari, tetapi meresmikan pembangkit listrik di Banten untuk kepentingan masyarakat,” kata Djoko.

Menanggapi hal itu, guru besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Iberamsjah, mengatakan, Presiden tidak seharusnya merasa terganggu dengan sejumlah kondisi yang ada, termasuk dengan banyaknya unjuk rasa.

”Presiden harus menjadi pemimpin yang tegas dan berani dalam segala keadaan,” katanya. (Tim Kompas)

BPK: Bailout Century Pakai Uang Negara

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 29/01/2010 | 18:28 WIB

Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap bersikukuh suntikan dana Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Rp 6,7 triliun ke Bank Century adalah menggunakan uang negara. BPK punya alasan tersendiri.

“Uang LPS merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang termasuk ke dalam keuangan negara adalah terdiri dari aset atau kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan,” ujar Ketua BPK Hadi Purnomo dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR-RI di Gedung DPR, Senayan, Jumat (29/1).

Hadi menjelaskan, laporan keuangan LPS diperiksa oleh BPK. Kemudian sesuai dengan undang-undang, BPK melakukan audit terhadap semua institusi yang mengelola keuangan negara. “LPS dalam modal awalnya menggunakan dana dari APBN yang kemudian masuk ke Rekening BRI nomor 309. LPS juga mengumpulkan premi dari perbankan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ditaruh juga di rekening BRI nomor 301,” ujar Ketua BPK.

Namun, lanjut Hadi, setelah masuk di rekening 301 maka premi dari bank akan di gabung di rekening 309. “Dari data-data tersebut, jadi sangat jelas bahwa BPK menyatakan dana yang dikeluarkan oleh LPS adalah menggunakan uang negara,” tuturnya.

Lebih lanjut Hadi mengatakan, sumber premi LPS dikumpulkan dari Bank BUMN dan Non BUMN. “BUMN pasti membayar premi, dan sudah jelas diatur di Mahkamah Agung (MA) bahwa BUMN merupakan milik negara. Uang yang dikeluarkan oleh bank BUMN tersebut juga uang negara. Itu sudah inchract,” tandasnya.

BI Beri Data Nasabah Century
Bank Indonesia (BI) akan memberikan data-data nasabah Bank Century kepada Pansus Hak Angket Century DPR, meskipun data-data nasabah bank sebenarnya bersifat sangat rahasia dan dilindungi oleh UU Perbankan.

Pjs Gubernur BI Darmin Nasution mengatakan, tidak masalah bagi BI untuk menyerahkan data nasabah Bank Century kepada Pansus DPR. Selama Pansus bisa menjaga kerahasiaaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Data para nasabah dari sebuah bank yang menyangkut dana dan kerahasiaan lainnya diatur oleh UU perbankan maka tidak bisa dibuka ke seluruh publik,” papar Darmin dalam jumpa pers usai bertemu Pansus Century di Gedung DPR, Senayan, Jumat (29/1).

Lebih lanjut Darmin mengatakan, dalam UU Perbankan pasal 40 dikatakan bank wajib merahasiakan keterangan nasabah penyimpan dan simpanannya. “Kecuali untuk kepentingan perpajakan dan adanya tindak pidana maka bisa dipublikasikan,” tandasnya.

Sampai saat ini, dikatakan Darmin, BI telah memberikan 90% dokumen terkait pemberian FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek) dan PMS (Penyertaan Modal Sementara) kepada Pansus Century DPR.

Rencananya pada pekan depan BI akan kembali menyerahkan 97 dokumen kepada Pansus termasuk data-data nasabah Bank Century. “Jadi bisa langsung dikirim ke Pansus pekan depan. Tidak ada persoalan,” tambah Darmin. (*/dtc/eta)

Pertemuan Mantan Jenderal Tak Bahas Isu Pemakzulan SBY

Kompas Online, Jumat, 29 Januari 2010 | 20:32 WIB

velloxe

Letjen TNI (purn) Kiki Syahnakri

TERKAIT:

• Sejumlah Mantan Jenderal Urun Rembuk

JAKARTA, KOMPAS.com — Perwakilan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri membantah jika pertemuan sejumlah mantan perwira tinggi TNI AD bersama beberapa tokoh nasional lainnya di Kantor Pusat Dakwah PP Muhammadiyah siang tadi juga membahas isu pemakzulan terhadap Presiden SBY dan Wapres Boediono.

Ia mengatakan, pertemuan tersebut secara umum hanya merupakan forum sumbang saran dan keprihatinan atas berbagai persoalan kebangsaan yang mencuat akhir-akhir ini. “Ini pertemuan antarperorangan dari komponen organisasi, termasuk purnawirawan TNI, kemudian PP Muhammadiyah, NU, SOKSI, dan sebagainya. Apa yang dibahas, ya masalah keprihatinan bangsa,” kata Kiki kepada wartawan seusai pertemuan.

Terkait isu yang mencuat mengenai pemakzulan SBY-Boediono akibat kasus Bank Century, Kiki mengatakan bahwa pertemuan tadi tidak membahas hal tersebut. Namun, Kiki menjelaskan bahwa ada kesamaan pandangan dari para peserta pertemuan agar jangan sampai isu pemakzulan tersebut bisa berimbas pada perpecahan bangsa.

Ia mengatakan, semua yang terlibat dalam pertemuan ini memang melihat adanya skenario yang berkembang bahwa bisa terjadi pemakzulan. Namun, ia menambahkan bahwa ada hal yang jauh lebih berbahaya ketimbang pemakzulan itu sendiri. “Kalau cuma pemakzulan itu kan masih dalam parlementer. Tapi kalau sampai ada gerakan seperti itu yang di luar konstitusi, itu yang lebih bahaya,” tuturnya.

Sejauh ini, kata Kiki, potensi perpecahan bangsa terkait isu Bank Century memang sudah terlihat. Ia khawatir, isu yang menyedot perhatian publik akhir-akhir ini dapat dimanfaatkan kelompok separatis untuk mencari peluang memecah belah. “Potensi itu ada,” ucap dia.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemimpin-pemimpin negara ini harus segera mengambil sikap tegas agar persoalan tidak semakin melebar dan berlarut-larut. “Pemimpin bangsa ini harus selesaikan masalah ini,” tegasnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, sejumlah tokoh antara lain Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, ekonom Kwik Kian Gie, mantan anggota DPR Ali Mochtar Ngabalin, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Khofifah Indar Parawansa, hingga mantan KSAD Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu dan mantan Kepala Staf Komando Keamanan dan Ketertiban (Kaskopkamtib) Jenderal TNI (Purn) Widjojo Soejono

Dari hasil pertemuan kali pertama ini, para peserta yang hadir sepakat merumuskan kelompok ini sebagai Gerakan Penyelamatan Bangsa. Sementara ini, tim kecil juga dibentuk. Tim itu akan merumuskan petisi dari kelanjutan pertemuan-pertemuan ini.

Tim tersebut terdiri dari Kiki Syahnakri (PPAD), Syamsul Muarif (SOKSI), Ma’mun Murod Al Barbasy (Muhammadiyah), Ali Mochtar Ngabalin dan Syaeful Bachri Anshori (NU), serta Chusnul Mariyah (UI).

Penulis: C11-09   |   Editor: wah

Sejumlah Mantan Jenderal Urun Rembuk

Kompas, Jumat, 29 Januari 2010 | 18:52 WIB

KOMPAS/Agus Susanto

Ryamizard Ryacudu saat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat

TERKAIT:

• Demokrat: Sri Mulyani dan Boediono Tidak Salah
• Tumpak Bantah Bahas Skandal Century
• Mega Minta Fraksinya “All Out”
• Menkeu Tak Perkenankan BPK Beri Data ke Pansus
• Akbar Faisal “WO” dari Rapat Konsultasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah mantan perwira tinggi TNI AD, Jumat (29/1/2010), mengadakan pertemuan untuk membahas berbagai persoalan bangsa yang terjadi akhir-akhir ini. Mereka mengkhawatirkan potensi konflik dan perpecahan bangsa terkait berbagai persoalan yang terjadi belakangan ini.

Pertemuan para mantan jenderal yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) itu dilakukan di Gedung Pusat Dakwah PP Muhammadiyah Jakarta Pusat. Selain mantan tentara, tokoh yang hadir antara lain Din Syamsuddin, Syamsul Muarif, Kwik Kian Gie, Ali Mochtar Ngabalin, dan Tuty Alawiyah. Juga hadir Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu.

“Ini didasarkan pada keprihatinan atas bangsa ini. Ada masalah-masalah fundamental yang harus dibenahi. Kami ingin luruskan itu,” kata perwakilan PPAD Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri kepada wartawan seusai pertemuan.

Kiki menyebutkan bahwa kasus Bank Century adalah salah satu persoalan yang berpotensi memecah belah bangsa. Masalah ini berlarut-larut dan telah menyita perhatian publik, tetapi hingga kini belum ada kejelasan arah dari kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp 6,7 triliun ini.

“Perkembangan di Pansus itu sudah mulai mengkhawatirkan. Bisa saja besok Papua minta keluar dari NKRI. Jenderal-jenderal ini tak menginginkan itu,” kata dia.

Hal serupa diungkapkan mantan anggota DPR Ali Mochtar Ngabalin. Pertemuan ini, katanya, merupakan forum sumbang saran dari berbagai komponen bangsa yang prihatin dengan persoalan yang terjadi belakangan ini.

“Senior-senior kita ini ada keprihatinan. Sekarang kan publik tahu soal kasus Bank Century, kinerja 100 hari SBY-Boediono, dan lain sebagainya. Mereka memberi masukan,” tuturnya.

Kiki menambahkan, hasil pertemuan ini akan merujuk pada semacam kesimpulan atau petisi yang merangkum pandangan-pandangan mereka tentang substansi dan solusi dari berbagai persoalan tersebut.

Kemungkinan, kata Kiki, hasil pertemuan yang akan dilanjutkan dalam waktu ke depan ini akan diberikan kepada DPR sebagai poin rekomendasi. “Kalau kami ke DPR ya dalam rangka menyampaikan peringatan itu,” ujarnya.

Dari hasil pertemuan kali pertama ini para peserta yang hadir sepakat merumuskan kelompok ini sebagai Gerakan Penyelamatan Bangsa. Sementara ini, juga dibentuk tim kecil yang akan merumuskan petisi dari kelanjutan pertemuan-pertemuan ini.

Tim tersebut terdiri dari Kiki Syahnakri (PPAD), Syamsul Muarif (SOKSI), Ma’mun Murod Al Barbasy (Muhammadiyah), Ali Mochtar Ngabalin dan Syaeful Bachri Anshori (NU), serta Chusnul Mariyah (UI).

Kebijakan Tak Bisa Diadili = Goblok!

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 28/01/2010 | 22:38 WIB

Jakarta – Kali ini, mantan Ketua MPR Amien Rais tidak takut mengkritik Presiden SBY terkait pernyataannya bahwa kebijakan tidak bisa diadili. Menurut Amien, pernyataan itu tidak bisa diterima akal.

“Saya merasa agak aneh, tapi saya merasa banyak masyarakat yang percaya dengan pola pikir itu. Kebijakan kok tidak bisa diadili. ini benar-benar kegoblokan yang luar biasa,” kata Amien usai diskusi peluncuran buku Obama ‘In Our Time’ di FX Plaza, Jl Sudirman, Jakarta, Kamis (28/1).

Dia menjelaskan, kalau kebijakan itu koruptif semestinya bisa dibawa ke ranah hukum untuk diproses. “Kalau kebijakan tidak bisa diadili itu sama saja dengan diktator,” tambahnya

Amien lalu memberi contoh dengan kebijakan, terkait pengelolaan sumber daya alam yang ugal-ugalan. “Masa’ tidak bisa diadili,” gumamnya.

Ada 58 Pelanggaran Century
Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR RI mengaku telah menemukan hampir 58 pelanggaran kasus Bank Century. Dari proses merger, kebijakan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) hingga bailout.

“Kesimpulan kita tidak beda jauh bahwa ada pelanggaran hukum, rekayasa penyalahgunan jabatan dan potensi. Ini masih godog dan kita temukan indikasi pelanggaran hukum 58 pelanggaran dari proses merger FPJP hingga bailout,” uingkap anggota Pansus Century Bambang Soesatyo, Kamis (28/1).

Ia memaparkan, dari merger sudah ada pelakunya dari Robert Tantular, Hesyam Al Waraq hingga Rafat Ali Rizvi yang melibatkan tanggung jawab moneter. Di bailout diduga ada keterlibatan otoritas fiskal.

Sementara Ketua F-PG DPR Setya Novanto menambahkan, sikap fraksi sesuai dengan bukti yang ada. “Itu basis instrumen bahwa ini benar atau tidak,” jelasnya.

Menurutnya, F-PG sudah melakukan evaluasi sementara terhadap pelanggaran-pelanggaran dengan membentuk tim yang terdiri dari ahli dari partai. Bidang Politik dipegang oleh Agun Gunanjar, bidang Ekonomi oleh Harry Azhar Aziz, Hukum Aziz Syamsuddin, dan bidang Sosial oleh Indra piliang, serta pembentukan opini oleh Bambang Soesatyo.

“Dari kompilasi keseluruhan yang kita bentuk dari tim ahli akhirnya menjadi pembuktian ada kesalahan. Untuk sementara memang ada dari merger, FPJP sampai bailout,” tandas Novanto. (*/dtc/inc)

Akuntabilitas Talangan Century

Kompas, Jumat, 29 Januari 2010 | 02:35 WIB

Oleh Eko Prasojo

Penyelidikan kasus Bank Century oleh Pansus DPR tentang Hak Angket Bank Century patut didukung dan diberikan apresiasi untuk menegakkan hukum dan pemerintahan yang bersih. Meski demikian, patut dicatat, penyelidikan itu harus dilakukan secara proporsional dan profesional sesuai dengan wewenang yang dimiliki DPR.

Kasus Century sebenarnya persoalan yang rumit dan multiperspektif karena melibatkan tak saja aspek legalitas, tetapi juga aspek diskresi kebijakan pemerintah dan aspek politik. Tulisan ini akan menguraikan berbagai aspek itu dan secara khusus aspek akuntabilitas dalam suatu diskresi yang diambil oleh pejabat pemerintah terkait dengan kasus Century dari perspektif administrasi negara.

Diskresi pejabat

Pada setiap pejabat pemerintah, sejatinya melekat wewenang yang bersifat diskresional (discretionary power), yang diberikan undang-undang untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya sendiri.

Esensi dasar kewenangan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah menghindari kekosongan pemerintahan, menyelamatkan kepentingan negara dan kepentingan umum yang mendesak, serta berbagai pilihan tindakan yang disediakan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan. Prinsip dasarnya adalah tidak melanggar tujuan-tujuan konstitusional negara dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Apakah tersedia kewenangan diskresi atau tidak, pejabat harus melihat dalam UU dan peraturan perundang-undangan lain apakah diberikan wewenang tersebut. Lazimnya wewenang diskresi dalam peraturan perundang-undangan ditandai oleh penggunaan kata dapat, boleh, bisa, diberikan wewenang dan atau seharusnya. Pasal 18 UU Nomor 2 Tahun 22 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya, mengatur: ”Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.”

Kasus pengucuran dana ke Century sebenarnya salah satu contoh penggunaan wewenang diskresi oleh pejabat pemerintah (dalam hal ini Menkeu dan Gubernur BI yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sektor Keuangan/KSSK). Karena itu, Pansus harus menelaah dasar hukum pemberian diskresi secara detail dan jeli kepada Menkeu (sebagai ketua) dan Gubernur BI (anggota) serta khususnya mengenai keberadaan KSSK sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah perppu tersebut secara langsung memberikan wewenang diskresi kepada ketua dan anggota KSSK untuk mengambil keputusan atas nama pemerintah dan atau apakah perppu itu memberikan mandat kepada Presiden untuk mengaturnya terlebih dahulu dalam keputusan presiden (kepres).

Jawaban pertanyaan ini sangat penting untuk menyatakan apakah Menkeu sebagai ketua dan Gubernur BI sebagai anggota KSSK memiliki wewenang diskresi untuk mengucurkan dana kepada Century. Pembentukan suatu komite/badan/komisi seharusnya dilakukan melalui keppres, sebagaimana pembentukan suatu kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian. Jika wewenang mengucurkan dana kepada Century tidak didahului adanya keppres pembentukan KSSK, penggunaan diskresi tersebut dianggap tidak memiliki dasar kewenangan.

Pokok hal kedua yang harus diperhatikan Pansus adalah bagaimana kewenangan diskresi digunakan Menkeu dan Gubernur BI waktu itu. Pertanyaan ini lebih sulit dijawab dibandingkan dengan pertanyaan mengenai dasar hukum kewenangan diskresi karena terbentang jawaban yang sangat luas dan melibatkan pertimbangan profesional tentang hal yang akan diputuskan.

Dalam hal pengucuran dana, pertimbangan profesional yang harus dipergunakan adalah apa yang dimaksud dengan berdampak sistemik sebagaimana dimaksud Perppu No 4/2008, yaitu ”suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh suatu bank, LKBB, dan/atau gejolak pasar keuangan yang apabila tidak diatasi dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank dan/atau LKBB lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional”. Dengan demikian, KSSK dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat dari BI yang dijamin pemerintah kepada bank yang kesulitan likuiditas.

Berdampak sistemik dalam Perppu No 4/2008 merupakan ruang lingkup kewenangan diskresi yang harus dijawab dengan pertimbangan profesional dalam ranah ekonomi moneter dan memerhatikan batas-batas hukum yang memberikan kewenangan diskresi. Jawaban atas hal ini harus diberikan oleh pakar yang memiliki pemahaman profesional memadai mengenai kondisi krisis yang berdampak sistemik.

Legal vs profesional

Dalam perspektif administrasi negara, setiap keputusan pemerintah harus bisa dipertanggungjawabkan secara legal dan secara profesional. Karena itu, penulis mengajak pembaca dan Pansus berhati-hati menelaah kasus ini. Harus diakui, penggunaan kewenangan diskresi oleh pejabat pemerintah di Indonesia merupakan salah satu penyebab tindak pidana korupsi. Namun, intervensi politik yang berlebihan dalam keputusan atau kebijakan yang dibuat akan melemahkan inovasi pemerintahan.

Keputusan pemerintah—dalam hal ini Menkeu dan Gubernur BI—atas pengucuran dana ke Century yang dianggap berada dalam kondisi krisis dan berdampak sistemik harus bisa dipertanggungjawabkan secara profesional. Orang yang harus membuktikan bahwa keputusan tersebut akuntabel secara profesional tentu bukan politisi, apalagi masyarakat biasa tanpa pengetahuan memadai. Akuntabilitas profesional ini harus diuji oleh sejumlah pakar ekonomi dan moneter yang independen, imparsial, dan obyektif. Jadi, harus memiliki dua syarat, yaitu profesional, tetapi tak memiliki konflik kepentingan.

Akuntabilitas legal harus menjawab apakah diskresi yang dipergunakan benar-benar memiliki dasar dan sumber kewenangan. Ini harus dijawab oleh pakar hukum administrasi negara dan pakar kebijakan publik. Penulis menyarankan Pansus tidak mendekati persoalan Century hanya dalam perspektif hukum pidana dan hukum tata negara, tetapi lebih fokus pada ranah hukum administrasi negara. Apalagi mendekati kasus ini semata-mata dalam kacamata politik.

Para pakar hukum administrasi negara dan kebijakan publik yang independen dan tidak berada dalam konflik kepentingan harus menguji apakah diskresi ini memiliki dasar kewenangan serta memerhatikan prosedur pengambilan yang baik dan benar. Hal ini dapat diuji dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Semoga kedua akuntabilitas ini dapat diuji oleh Pansus.

Eko Prasojo

Guru Besar Administrasi Negara dan Ketua Program Pascasarjana Ilmu Administrasi

FISIP UI

BANK CENTURY

Golkar Temukan 54 Pelanggaran

Jumat, 29 Januari 2010 | 03:22 WIB

Jakarta, Kompas – Fraksi Partai Golkar menemukan 54 dugaan pelanggaran dalam kasus Bank Century. Kejahatan berkelanjutan telah terjadi di Bank Century, sejak akuisisi hingga pemberian dana talangan sebesar Rp 6,7 triliun.

Ketua Fraksi Partai Golkar (F-PG) Setya Novanto, Kamis (28/1) di Jakarta, menegaskan, temuan F-PG itu merupakan bagian untuk mencari kebenaran dalam kasus Bank Century. Saat ditanya dampak temuan itu dengan kelanjutan koalisi PG di pemerintahan, Setya menjawab, ”Koalisi bukan transaksional.”

Indra Piliang, fungsionaris PG, menambahkan, ”Koalisi yang kami tanda tangani dengan presiden terpilih berlaku 20 Oktober 2009 sampai 20 Oktober 2014. Penyelesaian kasus Bank Century akan mengurangi beban pemerintah selanjutnya.”

Menurut Bambang Soesatyo, anggota Panitia Khusus (Pansus) DPR tentang Hak Angket Bank Century dari F-PG, hampir semua temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam kasus Bank Century dapat dikonfirmasi, misalnya tentang adanya dugaan rekayasa, kerugian negara, dan penyalahgunaan wewenang.

Secara terpisah, Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo menilai, kasus Century menunjukkan jika Bank Indonesia (BI) yang seharusnya independen, ternyata mudah diintervensi pemerintah. Dia berharap Pansus berani membuat rekomendasi pergantian Dewan Gubernur dan Direktur BI, serta pemeriksaan mereka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau penegak hukum lainnya.

Namun, berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang mengubah UU No 23/1999 tentang BI, anggota Dewan Gubernur BI tidak dapat diberhentikan oleh presiden kecuali bila mengundurkan diri, terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, tidak dapat hadir secara fisik dalam jangka waktu tiga bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan pailit atau tidak mampu memenuhi kewajiban kepada kreditor, atau berhalangan tetap.(NWO/GUN)

KOMPAS/INGKI RINALDI

Deasy Arien (tengah) menggandeng cucunya, Gilang Ramadan (2), didampingi dua putrinya, Rani Gantini (kanan) dan Mia Romlah, saat berdemonstrasi di depan Gedung MPR/DPR/DPD, Kamis (28/1). Keluarga itu menyediakan tidak kurang dari 200 nasi bungkus untuk para demon st r a n .

UNJUK RASA

Bandeng-Telur Versus Penguasa

Kompas, Jumat, 29 Januari 2010 | 03:43 WIB

Oleh Ingki Rinaldi

Kamis (28/1) siang itu, suasana di depan gerbang utama Gedung MPR/DPR/DPD relatif lengang. Ribuan buruh yang sebelumnya berdemonstrasi menuntut evaluasi kegagalan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono baru saja meninggalkan arena unjuk rasa.

Kertas-kertas coklat bekas pembungkus nasi dan lauknya berserakan. Sejumlah demonstran dari elemen masyarakat umum, yang masih tinggal, menyantap dengan lahap paket nasi yang dibagikan gratis.

Sekitar tiga meter dari titik itu berdiri Deasy Arien (54), yang dengan semringah menggendong cucunya, Gilang Ramadan (2). Selain bersama Gilang, Deasy ditemani pula oleh anak pertama dan keduanya, Rani Gantini (28) dan Mia Romlah (25). Sementara dua anaknya yang lain, Boby Suryadi dan Annisa Nabila, masing-masing duduk di bangku kelas I SMA dan kelas I SMP, masih bersekolah.

Sudah sejak sehari sebelumnya mereka sekeluarga bahumembahu menyiapkan nasi bungkus untuk para demonstran. Selain mereka, Dewi (45)—pembantu rumah tangga yang sehari-hari membantu Deasy—juga ikut menyiapkan berbungkus-bungkus nasi beserta lauknya itu.

Tidak kurang dari 200 bungkus disiapkan Deasy dan keluarganya. Selain nasi, setiap bungkus nasi itu dilengkapi telur atau potongan ikan bandeng berikut sambal.

”Nilai satu bungkus nasi itu sekitar Rp 3.000,” kata Deasy, yang pertama kali ikut turun ke jalan saat aksi pawai rakyat cabut mandat SBY-JK digelar di Jakarta pada 15 Januari 2007.

Bahkan, ia menghitung, dengan harga sebutir telur yang Rp 600 dan nasi yang dihargai Rp 1.500 per bungkus, sesungguhnya nilai sebungkus nasi itu bisa lebih murah lagi. Adapun ikan bandeng yang disisipkan dipotong sedemikian rupa dalam ukuran tertentu sehingga biaya produksi maksimal sebesar Rp 3.000 per bungkus nasi terpenuhi.

”Kalau dikasih duit sebesar itu, kan, seperti tidak ada apa-apanya. Namun, kalau berbentuk nasi bungkus, kan, jadi berarti,” ujar Deasy, yang sehari-hari mengelola sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan.

Sebanyak 200 bungkus nasi tersebut disiapkan di kediaman Deasy di wilayah Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur. Pada Kamis itu, sekitar pukul 10.00, sudah diantarkan ke pelataran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI), Salemba, Jakarta Pusat.

Bukan pendemo bayaran

Deasy dan keluarganya tidak tergabung di organisasi atau elemen gerakan mana pun. Alasan ia ikut berdemonstrasi lebih karena merasa sudah capek dengan keadaan saat ini.

Apalagi, imbuh Deasy, berbagai skandal yang mulai terungkap ke publik, seperti kebijakan penalangan Bank Century dan perseteruan antara KPK dan Polri, makin bikin ia capek. Informasi itu didapat Deasy dan keluarganya dari berita-berita yang mereka ikuti.

”Tetapi, Presiden malah rekaman (lagu), terus beli pesawat kepresidenan,” kata nenek dari empat cucu itu. Suami Deasy, Bambang Suryadi (54), yang juga seorang wiraswasta, tidak ikut demonstrasi itu. ”(Suami) lain aliran (pergerakan),” kata Deasy berseloroh.

Lain lagi dengan Asrianty Purwantini. Lantaran memilih turun ke jalan, perempuan kelahiran Jakarta, 7 April 1961, yang akrab dipanggil Dodo ini justru disebut ”gila” oleh ketiga putranya. ”Indonesia adalah negara kaya yang tidak semestinya terjebak utang. Makanya, saya tidak benci orangnya (penguasa), tetapi benci perbuatannya,” kata Dodo.

Sebelumnya, sejak tahun 1989, Dodo adalah seorang bankir. Ia pernah mencapai puncak karier sebagai komisaris independen merangkap dewan audit pada dua bank swasta. Saat itu usianya 37 tahun. Pada 1 November 1997, bank tempatnya mencari nafkah dilikuidasi. Namun, ia tetap dipercaya Bank Indonesia sebagai anggota tim likuidasi bank sejak saat itu hingga masa tugas yang baru berakhir pada Februari 2008.

Ditemui di rumah kontrakannya di Tebet Barat, Jakarta Selatan, beberapa jam sebelum ikut demonstrasi di depan Gedung MPR/DPR/DPD, Dodo bicara blakblakan soal motivasinya dan gerakan saat ini.

”Saya ingin anak-cucu saya bisa hidup lebih baik, itu saja. Jika itu sudah tercapai, saya mau tinggal di gunung, atau mati saja, karena saya tak mau menyusahkan orang di usia tua,” katanya. Namun, oleh anak-anaknya, ia malah dianggap eksentrik karena mereka tak paham apa yang dilakukan ibunya. ”Anak saya produk (sistem) kapitalis,” ujar Dodo.

Dodo menyesalkan pemerintahan SBY-Boediono yang, menurutnya, tidak satu hati, kata, dan tindakan. ”Seperti demonstrasi ini saja, katanya boleh dan silakan, tetapi teman-teman kami dari luar Jakarta malah dilarang masuk Jakarta,” tutur Dodo soal praktik berdemokrasi pemerintahan SBY-Boediono yang dinilainya tidak menghasilkan kesejahteraan.

Sama dengan Deasy, Dodo mesti mengeluarkan uang dari koceknya sendiri untuk berdemonstrasi.

Menurut Dodo, demonstrasi tahun ini tidak sebesar aksi 1998 karena kekuatan yang terpecah. ”Visi misi mungkin sama, tetapi kepentingan beda,” sebutnya.

Malam sebelumnya, di pelataran Kampus FK UI, Salemba, dua orang nenek, Dhati (58) dan Titi (61)—yang secara khusus datang ke malam renungan ”Amanat Penderitaan Rakyat” yang diselenggarakan Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia—berpendapat sama. ”Sekarang gerakan belum mengerucut. Kalau tahun 1998, kan, musuhnya satu: Soeharto! Sekarang ini mahasiswa dan ikatan alumni juga masih terpecah suaranya,” ujar Dhati.

Bisnis Indonesia, Senin, 25/01/2010 09:46 WIB

100 Hari tanpa fondasi & terobosan

oleh : Hendri Saparini
Managing Director Econit

Dalam sebuah talk show radio pada akhir pekan lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu mempermasalahkan program 100 hari pemerintah.

Tidak perlu resah bila belum banyak kebijakan konkret yang dapat menyelesaikan masalah karena periode 100 hari adalah periode untuk meletakkan fondasi, sehingga masuk akal bila belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Benarkah demikian? Atau sekadar respons atas antusiasme masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono? Kritik atau evaluasi yang dilakukan masyarakat sebenarnya hanya respons atas janji program 100 hari yang disampaikan Presiden SBY pada pekan ini. Sebelum era pemerintahan SBY, masyarakat Indonesia tidak mengenal program 100 hari.

Memang telah banyak negara yang mempraktikkan program ini seperti misalnya di Amerika Serikat. Program 100 hari dinilai penting karena dapat menjadi faktor positif bagi pemerintah baru dalam meningkatkan kepercayaan publik.

Namun, bila program 100 hari tidak direncanakan dengan matang, tidak memiliki program an-dalan yang dapat meyakinkan publik atas kemampuan pemerintahan baru, maka justru akan menjadi bumerang yang akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kompetensi pemerintah. Dengan memublikasikan program 100 hari artinya pemerintahan SBY-Boediono mempersilakan masyarakat untuk menilai dan mengkritisi kinerjanya.

Bila merujuk pada program 100 hari yang dilakukan di berbagai negara maju, program 100 hari bukan sekadar untuk menancapkan fondasi.

Ada dua hal penting dalam program 100 hari. Pertama, program 100 hari harus memberikan landasan strategis bagi kebijakan pemerintah. Juga memberikan sinyal bagi masyarakat dan para pelaku usaha terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah ke depan.

Kedua, program 100 hari juga merupakan berbagai terobosan kebijakan untuk menyelesaikan berbagai masalah jangka pendek.

Kemampuan pemerintah dalam memberikan landasan kebijakan dan solusi atas berbagai masalah inilah yang akan meningkatkan keyakinan publik atas kompetensi dan keberpihakan kebijakan dalam pemerintahan selama 5 tahun ke depan.

Fondasi yang lemah

Marilah kita mencoba mengevaluasi benarkah klaim Menkominfo bahwa program 100 hari KIB II di bidang ekonomi adalah program dan kebijakan yang akan menjadi pondasi bagi strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi 5 tahun yang akan datang. Program 100 hari akan menjadi fondasi dan memberi signal arah kebijakan selanjutnya bila disusun berdasarkan strategi jangka menengahnya.

Ternyata, hingga 20 Januari 2010, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 baru selesai disusun. Padahal program 100 hari telah disampaikan kepada publik pada Oktober 2009.

Artinya, bisa jadi ada benang merah RPJM 2010-2014 dan program 100 hari, tetapi bisa juga tidak memiliki keterkaitan yang jelas karena program 100 hari disusun sebelum kerangka kebijakan ekonomi jangka menengah ada. Faktanya, kajian Econit menunjukkan bahwa program 100 hari pemerintah SBY, paling banyak merupa respons administrasi dan birokrasi. Bahkan beberapa merupakan kegiatan rutin kementerian yang di-up load menjadi program 100 hari.

Pemerintah memang dapat berargumentasi bahwa program 100 hari KIB II telah memiliki referensi karena disusun pasca National Summit. Namun, dalam pertemuan nasional itu pemerintah belum memiliki kerangka kebijakan dan program jangka menengah. Dapat diprediksi pertemuan nasional itu adalah arena menampung keluh kesah dan mengumpulkan masalah dan bukan penyusunan program prioritas jangka pendek dan menengah.

Kalaupun ditetapkan program prioritas, dikhawatirkan hanya sekadar mengadopsi usulan dari pemangku kepentingan yang memiliki posisi tawar. Sebagai contoh, masyarakat mengeluhkan perkembangan ritel modern asing yang mengancam pedagang mikro dan kecil, sehingga perlu perubahan perundang-undang.

Namun, karena pemerintah hanya menjiplak usulan asosiasi pengusaha yang didalamnya memiliki kepentingan terhadap bisnis ritel asing, pemerintah tidak mengagendakan koreksi terhadap aturan perundangan. Sangat berbahaya bila kecenderungan ini terjadi di berbagai sektor, karena lahirnya kebijakan pemerintah tidak memiliki keberpihakan yang jelas.

Terobosan yang terbatas

Saat ini salah satu masalah serius yang menjadi momok masyarakat adalah ancaman dampak negatif dari perdagangan bebas Asean dengan China.

Untuk meresponsnya, semestinya banyak program terobosan yang dapat dilakukan oleh pemerintah SBY-Boediono. Sayangnya, dalam program 100 hari, pemerintahan tidak memiliki langkah penyelamatan yang jelas.

Menteri Perdagangan bahkan setengah hati dalam mengupayakan tuntutan para pengusaha untuk melakukan penundaan. Padahal ketidaksiapan industri sebagian besar diakibatkan oleh langkah Menteri Perdagangan yang terlalu agresif melakukan liberalisasi tanpa strategi dan kebijakan mitigasi untuk menguatkan daya saing industri nasional.

Selain mengupayakan negosiasi ulang, pemerintah semestinya juga dapat menangkal banjir produk China dengan mengubah kebijakan moneter. Sulitnya produk dari luar menembus pasar China antara lain karena didukung kebijakan nilai tukar dan bunga bank murah. Pemerintah SBY-Boediono seharusnya dapat melakukan terobosan kebijakan yang sama.

Untuk menghindari percepatan deindustrialisasi industri nasional, pemerintah seharusnya juga dapat menciptakan pasar bagi produk dalam negeri. Namun, dalam program 100 hari, Menteri Keuangan tidak memiliki terobosan untuk memanfaatkan anggaran belanja modal dan barang agar memprioritaskan produk-produk nasional. Padahal berbagai strategi preferential treatment seperti ini banyak dilakukan.

Kelemahan program 100 hari pemerintah, ternyata tidak hanya ketidakjelasan kebijakan fondasi tetapi juga minimnya kebijakan konkret yang dapat meyakinkan masyarakat atas kompetensi dan keberpihakan pemerintahan dalam mengelola kebijakan ekonomi.

Nasihat Cary Covington, profesor politik dari Universitas Iowa, terhadap program 100 hari Obama menarik untuk dievaluasi. Menurut Cary Covington, yang terpenting bagi Obama adalah melakukan apa yang telah dilakukan Roosevelt dalam program 100 harinya yakni fokus pada upaya menumbuhkan keyakinan dan semangat masyarakat.

Bila program 100 hari pada intinya bertujuan menumbuhkan keyakinan masyarakat bahwa pemerintahan SBY-Boediono akan dapat menyelesaikan masalah ekonomi dan dapat membawa kebijakan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan nasional, rasanya kita harus berkesimpulan bahwa program 100 hari SBY-Boediono telah gagal.

SP/Ruht Semiono – Massa dari elemen masyarakat dan mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat saat berjalan menuju Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (28/1). Mereka menyatakan pemerintah belum bisa menyejahterakan rakyat dan menuntut pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Ketua MK, “Lima Hal yang Bisa Memakzulkan Presiden”

Jum’at, 29 Januari 2010 , 21:17:00

JAKARTA, (PRLM).- Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD mengungkapkan lima hal yang bisa didakwakan dalam pemakzulan presiden atau wakil presiden.

“Korupsi, suap, dan kejahatan,” kata Mahfud, usai membuka temu wicara Mahkamah Konstitusi dengan Pimpinan perguruan tinggi Nahdlatul Ulama se-Indonesia di Mahakamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (29/1).

Selain itu ada pengkhinatan terhadap negara dan perbuatan tercela juga masuk dalam dakwaan pemakzulan. “Tetapi itu harus didukung duapertiga anggota DPR,” tambahnya.

Mahfud menjelaskan dalam sidang pemakzulan, Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan bahwa dakwaan DPR benar. “Telah terjadi penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan timbulnya korupsi,” jelasnya. Mahkamah Konsitusi, kata Mahfud, tak punya wewenang untuk menghukum. Terkait hukuman pidana yang diberikan menjadi kewenangan dari pengadilan umum.

Sebelumnya Mahfud sempat mengatakan bahwa yang mendakwa dalam persidangan pemakzulan adalah DPR. “Tidak pakai jaksa,” ujar dia. Alasan tidak memakai jaksa dalam sidang pemakzulan adalah karena putusan Mahkamah Kosntitusi bukan putusan peradilan pidana melainkan peradilan tata negara. Setelah ada putusan pemakzulan barulah pidananya bisa berjalan sendiri.

“MK hanya menyatakan, konfirmasi terjadinya pelanggaran, sedangkan pidana menentukan hukumannya,” imbuh mantan politisi PKB ini.

Mahfud mengatakan, pada prinsipnya MK siap apabila pemakzulan itu terjadi. Namun demikian, pihaknya tidak dalam posisi apakah ada peluang pemakzulan atau tidak. “MK siap sepenuhnya lahir dan batin,” tambah Mahfud. (das)***

Pansus dan Politik Disrupsi

Kompas, Jumat, 29 Januari 2010 | 02:37 WIB

Oleh Alois A Nugroho

Zaman pascamodernisme kadang-kadang terasa menggelikan. Tatkala para pemikir besar sibuk menolak hakikat atau klaim fondasional, kapitalisme lanjut menjajakan bir tanpa alkohol, kopi tanpa kafein, dan kola rendah kalori.

Tidak ketinggalan, demokrasi tanpa demokrat atau—boleh juga—demokrat tanpa perilaku demokratis. Lihat saja liputan dan opini di surat kabar.

Beberapa anggota Pansus DPR tentang Hak Angket Bank Century dinilai kurang bisa menjaga etiket, baik dalam melontarkan pertanyaan kepada saksi dan ahli maupun ketika mengadakan komunikasi lisan antarpara anggota DPR (Kompas, 14/1/2010 dan 20/1/2010). Bahkan, ketika hal serupa terulang, disebutkan pula nama-nama anggota Pansus yang perilakunya tidak etis (Kompas, 22/1/2010). Padahal, kompetensi retoris dan etis dalam berwacana merupakan prasyarat penting bagi berlangsungnya tata kelola yang demokratis (Christopher Lyle Johnstone, 1995).

Diskursus praktis

Pelaksanaan hak angket tentang kasus Bank Century sebenarnya dapat dikategorikan sebagai diskursus rasional tentang sebuah hal praktis (Alasdair Mac Intyre, 2006). Wacana itu tidak pertama-tama memperdebatkan dogma religius, pandangan ideologis, doktrin komprehensif (John Rawls, 2005) atau hypergoods (Paul Ricoeur, 2007). Betapa pun sukar menilai tepat tidaknya kebijakan penalangan, ataupun mengenai ke mana saja dana mengalir, diskusi ini seharusnya dapat berakhir pada sebuah konsensus.

Dalam kaitan dengan diskursus tentang hal praktis, ada dua jenis tindakan yang melanggar etika demokrasi. Tindakan yang pertama ialah membungkam lawan bicara, yang kedua ialah tindakan mengacaukan, disrupsi, jalannya pembicaraan. Kadang-kadang, pembungkaman dilakukan karena kekhawatiran akan munculnya pengacauan. Kadang-kadang, pengacauan dilakukan karena muncul bayang-bayang pembungkaman.

Untunglah, di negeri ini sejak era Reformasi, taktik pembungkaman masih relatif dihindari. Mungkin karena Orde Baru masih terlalu dekat sehingga baunya masih cukup menyengat. Namun, yang mengkhawatirkan ialah taktik yang bernama pengacauan mulai laku di pasaran. Bahkan, para spesialisnya sudah mulai dapat diidentifikasi.

Kalau pada zaman Orde Baru klasifikasinya ialah ”vokal” atau tidak, sekarang klasifikasinya ialah—katakanlah jargon politik kita pada awal Republik—”pokrol bambu” atau tidak. Mereka yang ”vokal” pada masa Orde Baru berani bersikap kritis; kalau perlu, menentang penguasa. ”Pokrol bambu” masa kini berani ”pasang badan”; kalau perlu, mengucapkan kata-kata atau speech acts yang ”tidak mencerdaskan bangsa”.

Dalam diskursus rasional tentang hal praktis, ada pelbagai cara untuk menerapkan disrupsi taktis. Kata-kata tidak sopan dapat dilayangkan, tak peduli bahwa diskusi diliput televisi dan ditonton oleh rakyat seantero negeri. Dalam taktik yang di bangku kuliah disebut argumentum ad hominem, politisi pokrol bambu mempersoalkan motif saksi atau ahli, dan bukan penjelasan yang diberikan. Dalam taktik yang disebut argumentum ad baculum, politisi pokrol bambu mengancam dan mengintimidasi, mungkin dengan gaya halus orang berdasi.

Spiral pembodohan

Setidaknya sudah dapat diprediksi adanya tiga konsekuensi dari taktik disrupsi dalam diskursus demokratis. Pertama adalah benar bahwa politik selalu berurusan dengan kepentingan dan kekuasaan. Adanya kepentingan partai tidak perlu diingkari. Namun, yang tak boleh dilupakan ialah ada pula kepentingan nasional, cita-cita nasional, tujuan nasional. Bolehkah kepentingan politik partai bertentangan dengan tujuan nasional? Bolehkah perilaku taktis partai untuk mencapai kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan itu bertentangan dengan visi besar nasional yang telah diletakkan para pendiri bangsa?

Apa pun kepentingannya, taktik disrupsi dalam diskursus rasional dan nasional yang diperlihatkan oleh sementara politisi itu mencegah kita mencapai tujuan ”mencerdaskan kehidupan bangsa”. Taktik semacam itu juga melecehkan kemanusiaan kita ”yang adil dan beradab”.

Kedua, taktik disrupsi akan mencederai demokrasi. Karena apa? Publik pemilih akan merasa muak dan mulai berpikir, ”Kalau tahu akan begini, lebih baik pada hari pemilu dulu kita tak pergi ke TPS, lebih baik pergi berekreasi.” Demokrasi akan menjadi konsensus dari sejumlah kecil orang yang mengatasnamakan seluruh negeri. Pada akhirnya, kita akan kembali kepada Orde Baru jilid dua. Demokrasi hanya menjadi hiasan indah untuk memperoleh simpati dalam hubungan dengan luar negeri.

Ketiga, bagi partai-partai yang dengan sengaja menabur taktik disrupsi, sebenarnya penerapan itu mengandung risiko juga. Risiko itu ialah, kemungkinan, pada pemilu berikutnya, partai itu ditinggalkan konstituennya. Siapa menabur angin akan menuai badai. Namun, siapa takut? Risiko itu hanya nyata apabila pemilih kita rasional. Pemilih yang rasional pun bisa diiming-imingi atau ditakut-takuti.

Kalau begitu, yang akan terjadi sebagai konsekuensi dari taktik disrupsi ialah spiral pembodohan. Itu akan membuat tujuan nasional semakin jauh dari jangkauan dan hormat terhadap para pendiri bangsa hanya berlangsung pada hari pahlawan.

Alois A Nugroho Guru Besar Filsafat, Staf Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya, Dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dan Universitas Indonesia

Purnawirawan AD Anggap Pemerintahan SBY Liberal

Republika Online, Jumat, 29 Januari 2010, 19:28 WIB

JAKARTA- Purnawirawan Angkatan Darat (AD) mengaanggap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) liberal. Karena itu, Indonesia butuh diselamatkan. Demikian dikatakan oleh Letjen Kiki Syahnakri, Purnawirawan AD. Menurutnya kini, ada masalah fundamental. Contohnya, kata dia, UUD 1945 kini dianggap sudah keluar dari roh ke-indonesiaannya.

“Terlalu gamblang di liberalisme, contohnya keberadaan DPD, DPR itu mencontoh amerika,” katanya dalam jumpa persnya, Jumat (29/1). Bahkan, kata dia, ekonomi Indonesia kini juga liberal, sebab pro pasar bukan pro rakyat. Karena sebab-sebab utama tersebutlah, menurut Kiki, ada sejumlah orang yang ingin kembali meluruskan berbagai hal tersebut. “Inilah jalan reformasi. Seharusnya reformasi itu mengembalikan roh pancasila,” katanya.

Hal tersebutlah yang mendorong para purnawirawan AD dan berbagai elemen masyarakat berkumpul di gedung PP Muhamadiyah. Dengan menamakan kelompoknya Gerakan penyelamatan bangsa, sekumpulan orang ini melakukan pertemuan pertama. Pertemuan tertutup yang berlangsung sejak Pk 13.00 hingga Pk 16.30 WIB tersebut dihadiri oleh 29 orang yakni diantaranya ketua PB Muhamadiyah Din syamsuddin, Mantan anggota DPR Ali Muchtar Ngabalin, Jenderal Ryamizard RC, Mantan Menko ekuin Kwik Kian Gie, mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Tutty Alawiyah, Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah Ton Abdillah, letjen Kiki Syahnakri dari Persatuan Purnawirawan AD, Letjend Purn Soerjadi mantan wakasad, Syamsul Muarif. Dari SOKSI, Syaeful Bahri Ansori dari PBNU Chusnul Mariyah dari UI, Mantan Kapolri Widodo Budidarmo, serta Khofifah Indar Parawansa Mantan menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. 29 orang ini, menurut Kiki, merupakan tokoh-tokoh lintas agama dan golongan. “Yang terpenting adalah non parpol,” tegasnya.

Selain membicarakan tentang liberalisme, menurut Kiki dalam jumpa persnya, pertemuan ini juga membahas masalah-masalah aktual seperti kasus Bank Century. “Kasus ini memiliki potensi akan bermuara pada perpecahan bangsa, dan kita tak ingin begitu,” katanya. Bahkan, ia menambahkan, jika ada keributan di Jakarta ia mengkhawatirkan akan sampai ke Papua. “Nanti malah ada pernyataan Papua ingin keluar dari NKRI,” kata dia. Karena itu, ia menyatakan bahwa aktor-aktor di bangsa ini seharusnya lebih waspada. Panitia khusus hak angket Bank Century, kata dia, jangan kemudian bermuara pada kompromistik yang transaksional. Diharapkan pansus benar-benar jujur, arif, bijaksana dan pro rakyat. Gerakan ini, kata Kiki, sangat menghindari agar bangsa ini tak pecah akibat kasus-kasus aktual tersebut. Kiki juga menegaskan, di dalam pertemuan tersebut tidak ada dukung mendukung, sebab topiknya adalah penyelamatan bangsa. Karena, kata dia, ada beberapa skenario yang disinyalir berkembang. “Terburuknya akan terjadi pemakzulan,” katanya. Namun, tambahnya, Itu msh konstitusional. Gerakan ini, kata Kiki lebih mengkhawatirkan adanya gerakan parlementer yang indikasinya diluar konstitusi itu.

Senada dengan pernyataan tersebut, Ali Muchtar Ngabalin menjawab pertanyaan wartawan bahwa pertemuan tersebut terjadi berdasarkan keprihatinan. “Bangsa ini kalau dibiarkan begini tidak bisa, maka banyak hal yang harus dievaluasi dan dibicarakan,” katanya. Ia juga menjelaskan bahwa dalam waktu dekat para anggota gerakan tersebut akan mendatangi DPR RI,kmudian menyampaikan dukungan kepada anggota pansus serta menyampaikan petisi kepada pimpinan parlemen. “Agar semua keputusan-keputusan politik disana itu, tidak diintervensi kekuasaan manapun,” tegasnya. Itulah sebabnya, gerakan tersebut membentuk sebuah tim inti yang terdiri dari Kiki Syahnarki, Syamsul Muarif, Ma’mun Murod Al Barbasy, Ali Muchtar,Syaeful Bahri ansori, dan Chusnul Mariyah. Tujuh orang itu yang akan merumuskan petisi untuk pernyataan keprihatinan dan mendeklarasikan gerakan penyelamatan bangsa.

Sementara dalam salinan notulensi rapat yang didapatkan Republika, tertera bahwa Ali Muchtar Ngabalin mengungkapkan bahwa demonstrasi kemarin baru mukadimah. Selain itu, ada juga pernyataan kwik kian gie terkait pansus yang berbunyi kalau pansus masuk angin, tim 9 akan mengeluarkan laporan tersendiri. Ada juga pernyataan Sayidiman yang mengatakan politik Indonesia liberal saat ini sudah kebablasan, reformasi dikuasai oleh asing, dimanfaatkan asing. Usaha mereka sudah berhasil, UUD 1945 telah direformasi, maka saat ini tidak bisa diam. Didalamnya juga terdapat pernyataan jenderal Ryamizard Riacudu mengatakan bahwa ketika bicara NKRI, maka pancasila dan UUD 1945 harus utuh. Padahal, ada 96 pasal dibuat orang asing. “NKRI bukan milik bangsa lain bukan sekelompok orang atau partai, semua berkewajiban untuk memperbaiki,” katanya. Karena itu, Ryamizard mengatakan sepakat untuk melakukan penyelamatan.
Redaksi – Reporter

Red: pur

Reporter: Yasmina Hasni

Pansus Century, Silahkan Peroleh Data dengan Cara Apapun

Jumat, 29 Januari 2010, 19:55 WIB

yogi ardhi/republika

JAKARTA-–Rapat konsultasi antara Pimpinan DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Indonesia (BI), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memecahkan kebuntuan soal data dan dokumen rahasia yang belum diserahkan dari tiga institusi tersebut kepada Panitia Khusus (Pansus) Angket Century.

Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso yang memimpin rapat konsultasi tersebut menyebutkan ada dua kesimpulan rapat. Pertama, rapat mempersilakan Pansus Angket Century untuk mendapatkan data dalam bentuk apapun sesuai dengan undang-undang yakni lewat penetapan pengadilan dan atau fatwa Mahkamah Agung (MA). “Kedua meminta kepada seluruh lembaga terakait BPK, BI, dan PPATK untuk dapat memberikan data kepada pansus dalam waktu yang definitif,” kata Priyo, di gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/1).

Menurut Ketua BPK, Hadi Purnomo, BPK sebenarnya ingin sekali menyerahkan seluruh data dan dokumen hasil audit investigasi terhadap Bank Century kepada Pansus Angket Century. Namun, lanjut Hadi, BPK belum berani menyerahkan data dan dokumen itu karena terbentur oleh Undang-undang BPK.

Dalam Pasal 28 B UU BPK, terang Hadi, dijelaskan anggota BPK dilarang menyerahkan data yang diperoleh dari hasil audit kepada pihak lain. Kecuali, penyerahan data audit tersebut untuk kepentingan penyidikan tindak pidana. “Karena ada koridor hukum, kami menghormati koridor hukum itu,” kata Hadi.

Wakil Ketua Pansus Angket Century, Gayus Lumbuun, menerangkan, salah satu dokumen yang diperlukan pansus adalah kertas kerja pemeriksaan (KKP) auditor saat memeriksa rapat-rapat di BI (Rapat Dewan Gubernur). Pansus, kata Gayus, memerlukan KKP tersebut untuk dibandingkan dengan keterangan saksi-saksi dari BI yang diperiksa pansus.

Atas kesimpulan rapat konsultasi ini, Ketua Pansus Angket Century, Idrus Marham, menyatakan pansus nantinya akan menentukan langkah. Idrus hari ini tidak langsung mengambil sikap apakah pansus meminta penetapan pengadilan atau fatwa MA untuk memperoleh data-data yang diperlukan pansus. “Waktu kerja pansus segera habis yakni 4 Maret 2010, masalah ini harus segera dipecahkan,” sahut anggota pansus, Bambang Soesatyo.
Redaksi – Reporter

Red: krisman

Reporter: dri

Suryadharma : Kasus Century Diduga Libatkan Banyak Pihak

Republika, Jumat, 29 Januari 2010, 23:25 WIB

MEDAN–Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali mengatakan, kasus Bank Century yang sedang didalami oleh Panitia Angket di DPR menemukan dugaan keterlibatan banyak pihak.”Panitia Angket yang mendalami kasus Bank Century juga dari seluruh fraksi di DPR, jadi tidak mungkin mengharapkan sikap tunggal dari PPP terhadap kasus tersebut,” kata Suryadharma Ali ketika membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Medan, Jumat.

Dikatakannya, Panitia Angket di DPR mendalami kasus Bank Century berdasarkan hasil audit investigasi lembaga negara yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kemudian memilahnya dalam lima persoalan yakni “merger”, Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), pemberian modal sementara (PMS), aliran dana, dan praktik perbankan tidak “prudent”.

Dari pendalaman yang dilakukan Panitia Angket di DPR, kata dia, dari setiap kelompok temuan melibatkan banyak pelaku, dilandaskan pada sejumlah peraturan perundang-undangan, dan berlangsung dalam situasi makro ekonomi yang tidak sama.

“DPP PPP sudah menugaskan kepada anggotanya di Panitia Angket untuk memberikan penilaian atas dasar data dan fakta, berpegang teguh pada kebenaran, serta menjauhkan diri dari praduga dan kebencian,” katanya.

Dikatakannya, masa kerja Panitia Angket hanya 23 hari lagi hingga 4 Maret mendatang yang hendaknya dimanfaatkan oleh DPR untuk menghasilkan keputusan terbaik.

Kerja Panitia Angket selama ini, katanya, dengan kesadaran penuh yang menangkap suasana kebatinan masyarakat.

Hal ini, katanya, terlihat dari hasil survei yang dilakukan sebuah lembaga survei menyimpulkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Panitia Angket.

“Panitia Angket harus bisa menjawabnya dengan dengan temuan ada tidaknya pelanggaran secara proporsional,” kata Suryadharma.

Menteri Agama pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II ini mengatakan, prinsipnya oknum yang terindikasi bersalah harus diproses secara hukum, sedangkan oknum yang tidak bersalah harus diumumkan secara luas agar pemerintah tidak terus membebaninya dengan persoalan ini.

Wakil Sekjen PPP Romahurmuziy mengatakan, rekomendasi PPP terhadap kasus Bank Century akan menjadi salah satu agenda pembahasan pada Mukernas PPP di Medan, 29-31 Januari 2010.

Dikatakannya, rekomendasi tersebut dengan mempertimbangkan duduk persoalan kasus Bank Century berdasarkan hasil temuan BPK dan pendalaman yang dilakukan Panitia Angket.

Hasil Mukernas di Medan, kata dia, akan membuat beberapa keputusan salah satunya adalah rekomendasi PPP terhadap kasus Bank Century.

“Usulan rekomendasi tersebut, agar pemerintah segera menuntaskan kasus Bank Century dalam waktu yang singkat,” kata Sekretaris Panitia Pengarah Muktamar PPP ini.

Redaksi – Reporter

Red:

pur

Sumber Berita:

Antara

Khazanah : Teladan Islami

Abu’l-Barakat al-Baghdadi

Republika, Selasa, 26 Januari 2010, 19:00 WIB

ALMOSUL.ORG

Mosul Lama

Kitab al-Mu’tabar menjadi karya fenomenal Barakat yang berisi esai-esai tentang filsafat dan sains.

Abu’l-Barakat al-Baghdadi dikenal sebagai seorang dokter dan filsuf. Ia dikenal pula sebagai seorang saintis. Nama lengkapnya, Hibat-Allah ibn Ali ibn Malka Abu’l-Barakat al-Baghdadi. Ia pun memiliki nama julukan, Awhad al-Zaman atau orang ternama pada zamannya.

Julukan ini diyakini terkait dengan profesi Barakat sebagai seorang dokter. Sebab, ia merupakan dokternya para khalifah Baghdad, tempat ia tinggal. Ia juga dokter langganan para sultan dari Dinasti Seljuk. Selain melakukan praktik kedokteran, ia juga mengajar tentang kedokteran.

Barakat memiliki sejumlah murid kedokteran. Ia tak hanya dikenal dengan julukannya Awhad al-Zaman, tapi juga memiliki reputasi luas karena karya fenomenalnya yang berjudul Al Kitab al Mu’tabar.

Karya ini berisi esai-esai Barakat tentang filsafat. Dalam esainya itu, ia menguraikan konsep-konsep dasar tentang filsafat alam dengan analisis yang tajam. Kitab ini disusun saat ia mencapai usianya yang matang.

Kitab al-Mu’tabar berisi refleksi-refleksi filosofis Barakat yang dilakukannya dari waktu ke waktu. Terutama, mengenai logika, fisika, ilmu pengetahuan alam, dan metafisika. Ia mengutip pula Kitab al-Shifa yang ditulis cendekiawan Muslim ternama, Ibnu Sina.

Bahkan, dalam beberapa bagian bukunya, Barakat mengutip sepenuhnya kalimat Ibnu Sina. Namun, ia pun menyanggah pemikiran Ibnu Sina dan menguraikan alasan tak sependapat pemikirannya dengan Ibnu Sina tersebut.

Barakat mengenalkan ide-ide alternatif yang menarik. Dan, ide tersebut mengantarkan gaungnya pada perkembangan fisika modern. Seperti, idenya mengenai gerak dan konsep tentang waktu. Pada 1938, seorang ilmuwan, Shlomo Pines, menaruh perhatian besar pada ide inovatif Barakat itu.

Pemikiran Barakat tentang gerak, di antaranya mengenai gerakan proyektil, yang memiliki kaitan dengan perkembangan teknologi pada beberapa abad kemudian. Ini bermula dari perbincangan mengenai bubuk mesiu yang ditemukan di Cina.

Bubuk mesiu tersebut menjadi sangat populer dalam perang Eropa pada abad ke-15. Bubuk ini digunakan pihak-pihak yang bertikai dalam peperangan untuk mendorong proyektil besar, guna menghantam tembok-tembok pertahanan kota yang mereka serang.

Pada pertengahan abad ke-16, para pakar senjata di Eropa mulai mencari cara lain untuk meningkatkan daya jangkau kekuatan artileri mereka. Ada sisi lain dari perkembangan itu yang menjadi sebuah polemik dalam bidang sains.

Sebab, ternyata gerak proyektil yang didorong bubuk mesiu itu tak sesuai dengan konteks doktrin gerak yang diusung oleh Aristoteles. Dalam konteks ini, berdasarkan hukum gerak Aristoteles mestinya proyektil yang dilontarkan jatuh langsung ke tanah.

Pada kenyataannya, proyektil itu justru tak langsung jatuh ke tanah saat terlontar dari selongsong meriam. Sebaliknya, benda tersebut bergerak mengikuti sebuah lintasan melengkung. Bahkan, para pendukung Aristoteles yang paling setia pun melihat cacat doktrin itu.

Kritik terhadap konsep gerak yang diusung Aristoteles, sebenarnya bermunculan sebelum abad ke-15. Banyak cendekiawan termasuk cendekiawan  Muslim melontarkan kritik terhadap doktrin gerak Aristoteles.

Misalnya, Joannes Philoponus yang lebih dikenal sebagai John the Grammarian. Kritik itu lalu dikembangkan lebih jauh oleh cendekiawan Muslim Ibnu Sina, Barakat, dan Ibnu Bajja dari Andalusia pada abad ke-12.

Dalam konteks ini, Barakat menyatakan ada tenaga dorong dari meriam untuk melontarkan proyektil. Hingga proyektil itu terdorong dan mencapai jarak tertentu. Bukan seperti yang dilontarkan oleh Aristoteles bahwa proyektil akan langsung jatuh ke bumi.

Hal itu tak akan terjadi, kata Aristoteles, jika ada penggerak yang berhubungan dengan objek yang sedang bergerak. Saat penggerak tak ada, objek itu akan langsung jatuh ke bumi. Pada kenyataannya, proyektil itu tak langsung jatuh, tapi bergerak meniti garis lengkung.

Konsep yang diajukan oleh Barakat dan Ibnu Sina mengenai gerakan proyektil ini, kemudian menjadi acuan pula bagi pengembangan konsep dorongan dan momentum. Terutama, pada pemikiran yang dikembangkan Galileo Galilei pada abad ke-17.

Pemikiran lain Barakat adalah mengenai akselerasi atau percepatan. Ia mengatakan, percepatan gerak benda jatuh disebabkan adanya gaya gravitasi yang menghasilkan kecenderungan alami benda tersebut untuk jatuh.

Konsep pemikiran Barakat digunakan untuk mengantisipasi hukum dasar mekanika klasik. Ia juga menjelaskan, percepatan yang dialami benda berat yang jatuh merupakan kecenderungan alami. Pemikiran dia ini mendorong lahirnya hukum dasar dinamika modern.

Paling tidak melalui pemikiran-pemikiran itu, Barakat telah menyumbangkan banyak ide baru mengenai fisika yang berkaitan dengan gerak. Selain mengemukakan hukum percepatan, dia juga menyatakan gerak itu relatif.

Dalam Kitab al-Mu’tabar, Barakat memberi perhatian atas kondisi yang saling memengaruhi antara kata-kata dan konsep. Misalnya, ia mengembangkan teori inovatifnya tentang waktu. Ini terlontar setelah ia menemukan sebuah kesimpulan.

Menurut Barakat, kata waktu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebuah konsep fundamental. Ia mengatakan, waktu merupakan sebuah entitas. Ia menegaskan pula bahwa waktu adalah ukuran sesuatu yang terjadi bukan ukuran gerak seperti kata Aristoteles.

Barakat memiliki pula kontribusi pemikiran dalam bidang psikologi. Ia membahas tentang kesadaran diri. Hal ini pernah pula diangkat oleh Ibnu Sina, terutama yang berkaitan dengan kegiatan ini. Namun, Barakat melakukan kajian lebih dalam.

Kehidupan Barakat
Barakat hidup di abad ke-11 hingga abad ke-12. Ia lahir di Balad, sebuah kota di wilayah Tigris, dekat Mosul, Irak. Ia dilahirkan di sebuah keluarga Yahudi. Laman Muslimheritage dan Wikipedia, mengungkapkan, akhirnya Barakat memutuskan untuk memeluk Islam.

Saat menjalani profesinya sebagai seorang dokter, Barakat memiliki saingan berat, yaitu seorang dokter Kristen bernama Ibn al-Tilmidh. Di sisi lain, ia pun memiliki teman karib bernama Ishaq bin Ibrahim bin Erza yang menulis sebuah buku berisi kata-kata sanjungan terhadapnya.

Ibn Abi-Usyabi’a in juga menulis sebuah karya yang berisi sejumlah anekdot dan ungkapan, serta daftar sejumlah karya Barakat dalam bidang kedokteran. Ini dianggap sebagai sebuah karya biografi tentang Barakat yang lengkap.

Setumpuk Karya Barakat

Harus diakui, karya fenomenal Abu’l-Barakat al-Baghdadi adalah Kitab al-Mu’tabar. Karya ini berisikan beragam pemikiran Barakat dalam sejumlah bidang, terutama filsafat dan sains. Namun, ada sejumlah karya lain yang ditulis Barakat.

Di antaranya adalah karya dalam bidang kedokteran. Barakat memang dikenal pula sebagai seorang dokter. Karyanya dalam bidang kedokteran adalah risalah mengenai farmakologi yang berjudul Sifat Barsha’tha, dan berisi resep obat-obatan dari India.

Terdapat tiga salinan karya tersebut yang tersimpan di perpustakaan Turki. Selain itu, ada risalah lain tentang farmakologi yang ditulis oleh Barakat, yaitu risalah yang ia beri judul Tiryaq Amir al-Arwah.

Salinan karya tersebut tersimpan di Perpustakaan Kitapsaraydi Manisa, Turki. Ada pula risalah lain mengenai pemikiran intelektual yang berjudul Maqala fi’l-’Aql. Karya tersebut disimpan di perpustakaan di Iran dan Leipzig, Jerman.

Ada pula risalah Barakat yang diberi judul Risala fi Sabab Zuhur al-Kawa-kib Laylan wa Khafa’iha Naharan. Dalam risalahnya ini, ia menjelaskan mengapa bintang bisa terlihat di langit pada malam hari. Karya ini ditulis untuk menjawab pertanyaan Sultan Muhammad Tapar.

Manuskrip tentang karyanya itu disimpan di perpustakaan di Berlin, Jerman, dan Hiderabad, Pakistan. Juga, ada risalah mengenai kajian astronomi soal piring universal. Risalah ini berjudul Risala fi al-Amal bi al-Safiha al-Afaqiyyah.

Naskah risalah itu tersimpan di perpustakaan di Nidge, Turki.
Redaksi – Reporter

Red: Taqi

Reporter: Dyah Ratna Meta Novi

Perkembangan Percetakan di Dunia Islam

Republika, Rabu, 27 Januari 2010, 16:26 WIB

Pada masa Dinasti Fatimiyah, percetakan mulai mengalami perkembangan.

Pencetakan sebuah manuskrip memiliki sejarah panjang. Ini tak semata terkait dengan mesin cetak yang ditemukan Johannas Gutenberg. Namun, lebih memiliki kaitan dengan kegiatan percetakan yang telah dilakukan lama sebelumnya. Termasuk, perkembangannya di dunia Islam.

Menurut Dr Geoffrey Roper, seorang konsultan perpustakaan yang bekerja dengan Institute for the Study of Muslim Civilisations, London, Inggris, Gutenberg diakui sebagai orang pertama yang menemukan mesin cetak.

Namun, menurut Roper, aktivitas mencetak, yaitu membuat sejumlah salinan dari sebuah teks dengan memindahkannya dari satu permukaan ke permukaan lainnya, khususnya kertas, yang telah berusia lebih tua dibandingkan penemuan mesin cetak Gutenberg.

Orang-orang Cina telah melakukannya sekitar abad ke-4. Cetakan teks tertua yang diketahui berangka tahun 868 Masehi, yaitu Diamond Sutra. Ini merupakan sebuah terjemahan teks Buddha berbahasa Cina yang tersimpan di British Library.

Namun, hal yang tak banyak terekspos adalah sekitar 100 tahun kemudian, Arab Muslim juga memiliki kemampuan mencetak teks. Termasuk, lembaran Alquran. Ini berawal dari langkah Muslim untuk mempelajari kemampuan pembuatan kertas dari Cina.

Lalu, umat Islam mengembangkan kemampuan itu di seluruh wilayah Islam. Hal ini memicu tumbuh berkembangnya produksi manuskrip-manuskrip teks. Pada masa awal perkembangan kekuasaan Islam, manuskrip tak dibuat secara massal dan tak pula didistribusikan untuk masyarakat.

Kala itu, manuskrip yang ada berisikan penjelasan tentang shalat, doa-doa, intisari Alquran, dan asmaul husna yang sangat dikenal oleh Muslim. Apa pun tingkat sosialnya, baik Muslim yang kaya, miskin, terdidik, maupun berpendidikan rendah.

Kemudian, baru pada kekuasaan Dinasti Fatimiyah di Mesir, teknik cetak manuskrip di atas kertas berkembang. Mereka mencetak manuskrip secara massal. Kemudian, manuskrip-manuskrip hasil cetakan itu dibagikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sejumlah cetakan manuskrip itu ditemukan para arkeolog saat dilakukan penggalian di Fustat atau Kairo lama. Menurut Roper yang dikutip laman Muslimheritage, cetakan manuskrip tersebut diyakini berasal dari abad ke-10.

Cetakan manuskrip sejenis ditemukan juga di sejumlah tempat lainnya di Mesir. Rope mengungkapkan, iklim kering di Mesir telah membantu menyelamatkan manuskrip itu sehingga tak membuatnya menjadi rusak.

Pada periode kekuasaan Dinasti Mamluk, yang berlangsung pada abad ke-13 hingga abad ke-16, ditemukan sejumlah cetakan tulisan Arab dengan beragam gaya, di antaranya adalah Kufi. Perkembangan kegiatan percetakan di dunia Islam berlangsung hingga 500 tahun.

Sejumlah hasil cetak manuskrip yang dihasilkan di dunia Islam masih bertahan. Paling tidak, ada 60 sampel manuskrip yang tersisa dan tersebar di Eropa, museum dan perpustakaan di Amerika Serikat (AS), serta ada di Mesir dalam jumlah yang tak diketahui secara pasti.

Ada pula cetakan manuskrip yang berasal dari Afghanistan atau Iran. Terungkap pula bahwa hanya sedikit referensi yang mengungkapkan alat percetakan yang digunakan pada masa Islam. Referensi yang ada di antaranya adalah puisi-puisi Arab pada abad ke-10 dan ke-14.

Puisi itu menggambarkan bahwa alat percetakan pada masa itu dibuat pada sebuah pelat yang diukir dengan huruf-huruf. Ada pula yang mengungkapkan, alat percetakan dibuat pada blok kayu dengan huruf-huruf seperti gaya huruf Cina.

Tak diketahui pula, apakah kegiatan percetakan di dunia Islam memberikan pengaruh pada aktivitas yang sama di Eropa. Tak ada bukti yang menunjukkan adanya pengaruh itu. Namun, kemungkinan adanya pengaruh memang tak bisa dinafikan.

Terutama, cetakan manuskrip Eropa yang bergaya cetakan blok. Ada kemungkinan bahasa Italia tarocchi memiliki arti kartu tarot, yang termasuk artefak awal cetak blok di Eropa, berasal dari istilah Arab.

Namun, memang harus diakui, ini merupakan teori spekulatif yang perlu  dibuktikan lebih lanjut. Perlu banyak bukti untuk mengambil kesimpulan terkait hal tersebut. Di sisi lain, ada fakta bahwa percetakan buku dalam bahasa Arab muncul di Eropa, khususnya Italia.

Percetakan ini dilakukan secara sporadis yang berlangsung sebelum 1514 Masehi. Seorang dari Venezia yang bernama Gregorio de Gregori menerbitkan buku berjudul Book of Hours atau Kitab Salat al-Sawa’i untuk dikirimkan ke komunitas Kristen di Suriah.

Sayangnya, cetakan huruf kurang bagus, bahkan hampir tak bisa dibaca. Bagaimanapun, langkah Gregorio itu merupakan upaya yang berani untuk mencoba mencetak buku dengan abjad Arab. Ada juga nama Robert Granjon,  desainer dari Prancis yang terkait dengan dunia percetakan.

Granjon berusaha merancang alat percetakan seperti yang ada di dunia Islam. Ia berupaya mencetak buku dalam bahasa Arab sebab saat itu buku-buku berbahasa Arab cukup banyak diminati. Pada masa selanjutnya, Kardinal de Medici pun ikut berkecimpung dalam bidang ini.

Medici mencari seorang yang mahir berbahasa oriental untuk mengawasi operasi percetakkan buku. Akhirnya, ia bertemu Giovan Battista Raimondi, seorang filsuf, ahli matematika, dan ahli kimia. Hal terpenting, ia memiliki kompetensi yang berkaitan dengan percetakan Arab.

Selama melancong ke Timur, Raimondi telah belajar bahasa Arab, Turki, dan Persia. Selain itu, ia pun mengumpulkan tata bahasa dan kamus bahasa-bahasa tersebut. Dia juga mempunyai pengalaman yang banyak dalam menerjemahkan buku-buku dari bahasa Yunani dan bahasa Arab.

Untuk membuat percetakan bergaya Arab, Raimondi menyewa beberapa bangunan di Piazza del Monte d’Oro di Roma. Dia memerintahkan para pegawaianya untuk mempersiapkan tinta, kertas, dan bahan lain yang diperlukan.

Cetakan teks-teks akhirnya dibuat melalui alat cetak yang bernama Domenico Basa. Buku pertama yang berhasil dicetak adalah Precationum, yakni sebuah buku doa-doa Arab Kristen. Mereka juga mencetak buku sejarah karya Abu al-Abbas Ahmad ibn Khalil al-Salihi.

Buku tersebut berjudul The Book of the Garden of the Wonders of the World.

Muteferrika dan Percetakan di Turki

Saat masa kekuasaan Turki Utsmani, upaya untuk mewujudkan percetakan juga muncul. Ada sebuah nama yang berkontribusi dalam terwujudnya kegiatan tersebut, yaitu Ibrahim Muteferrika. Lelaki kelahiran 1647 Masehi ini merupakan seorang prajurit, ilmuwan, diplomat, dan penulis.

Kala masih belia, ia menyaksikan kegagalan yang pernah dialami oleh tentara Turki di suatu masa saat melakukan pengepungan di Vienna. Kemudian, ia menyadari bahwa itu menjadi pertanda penurunan kekuatan militer Turki. Banyak hal yang menyebabkan penurunan ini.

Namun, Muteferrika menyimpulkan, perlu inovasi untuk meningkatkan kekuatan tentara Turki. Termasuk, harus mengadopsi inovasi yang dilakukan oleh tentara Eropa. Hal itu harus dilakukan. Jika tidak, tentara Turki tak akan mampu meningkatkan kemampuannya.

Akibatnya, tentara Turki tak akan memiliki daya untuk mempertahankan kekuasaan Turki. Berpijak pada kenyataan itulah, ia memikirkan bagaimana membangun sebuah percetakan. Tujuannya, menyebarkan ide-ide ilmiah tentang kekuatan militer.

Dalam pandangan Muteferrika, penyebaran ide itu harus dilakukan secara cepat dan masif. Ia lalu mendorong penerjemahan teks-teks dari Eropa yang kemudian dicetak secara massal. Sayangnya, konservatisme pemerintah Turki saat itu menghadang ide Muteferrika.

Namun, Muteferrika tak patah arang. Ia mencari dukungan dari karibnya, yaitu Chelebi Mehmed Pasha Yirmisekiz, dan anaknya Sa’id yang pada 1721 baru kembali dari misi diplomatik ke Paris. Keduanya memiliki pandangan maju dan dibalut keinginan untuk melakukan perubahan.

Mereka juga mengagumi kemajuan yang terjadi di Paris, termasuk percetakan. Dengan bantuan mereka, akhirnya Wazir Agung Ibrahim Pasha mendorong Muteferrika membuat sebuah petisi kepada Sultan Ahmed III yang menjelaskan pentingnya percetakan.

Muteferrika pun memenuhinya. Ia membuat penjelasan perinci yang berjudul Wasilat al-Tiba’a atau The Utility of Printing. Dalam pembukaannya, ia mengingatkan pentingnya melestarikan hukum negara dan kesulitan untuk melakukannya.

Menurut Muteferrika, orang-orang kuno menuliskan dan mengabadikan hukum mereka pada tablet atau menuliskannya pada lembaran kulit. Namun, tablet atau perangkat lainnya yang digunakan untuk menuliskan hukum itu tak bisa selalu terlindungi.

Kekuasaan negara juga tak selalu bisa melindunginya, terutama dalam suasana perang. Muteferrika kemudian mencontohkan peristiwa penghancuran buku yang dilakukan oleh Genghis Khan dan Hulagu Khan, para penakluk Mongol pada abad ke-12.

Mereka menghancurkan kekuasaan Dinasti Abbasiyah, membakar atau merusak semua karya seni dan ilmu yang terdokumentasikan dalam bentuk buku. Saat Sultan Ahmed III menerima petisi itu, ia mengonsultasikan hal itu kepada seorang mufti yang bernama Shaikh Abd Allah.

Sang mufti yang ahli dalam hukum Islam itu memandang tak ada masalah usulan pembangunan percetakan itu. Akhirnya, setelah mendapat jawaban dari sang mufti, Sultan Ahmed III mengizinkan pendirian percetakan.
Redaksi – Reporter

Red: taqi

Reporter: Dyah Ratna Meta Novi

Mulla Sadra : Berbicara tentang Jiwa

Republika, Kamis, 28 Januari 2010, 16:52 WIB

Bagi Sadra, jiwa merupakan substansi.

Jiwa, menarik minat Sadr ad-Din Muhammad Shirazi. Cendekiawan Muslim, yang lebih dikenal dengan nama Mulla Sadra ini, membahas tentang jiwa dalam kajian filsafat yang ia tekuni. Dan, dalam bidang ini, ia menuliskan karya penting. Salah satunya, Al-Hikmah al-Muta’aliyyah fi al-Asfar al-Aqliyyah al-Arba’ah .

Dr Kholid Al Walid, pengajar di Islamic College, Jakarta, dalam Seminar ”Nasional Filsafat dan Mistitisme Islam, Ibnu Arabi dan Mulla Sadra,” di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 16 Januari 2010 lalu, mengatakan, Sadra membahas soal jiwa dalam satu jilid penuh bukunya itu. Buku tersebut terdiri atas delapan jilid.

Dalam karyanya itu, Sadra menyodorkan serangkaian bukti tentang keberadaan jiwa. Ia mengatakan, wujud  mumkin merupakan wujud paling utama dan tidak ada kesia-siaan dalam penciptaannya atau dikenal dengan istilah  Imkan al-Asryaf wa ‘Adam Abatsiah Khalq al-Mumkinan . Ia pun memberikan penjelasan mengenai hal ini.

Ketika Allah SWT menciptakan makhluk-makhluk-Nya, Dia memulainya dengan  penciptaan zat yang paling utama dan sempurna. Zat pertama yang diciptakan, ungkap Sadra, memiliki kualitas yang tak terbatas karena kedekatannya dengan Sang Pencipta dan merupakan ciptaan yang pertama.

Sedangkan zat berikutnya, memiliki tingkat kesempurnaan yang sama dengan zat yang pertama. Namun, kualitasnya di bawah zat yang pertama itu. Sadra pun menyatakan, proses aktualisasi potensi menjadi aksi merupakan proses penyempurnaan wujud. Ini menunjukkan bahwa setiap bentuk wujud tak sia-sia diciptakan.

Menurut Sadra, hal ini hanya bisa terjadi jiwa pada wujud  mumkin tersebut dan terdapat elemen yang menggerakkan aktualisasi, yakni jiwa. Ia pun melontarkan bukti lainnya mengenai keberadaan jiwa. Dalam hal ini, ia membicarakan tentang efek dari materi. Misalnya, tentang indera yang bisa mempersepsi apa yang terdapat di sekitarnya.

Pun, mengenai indera yang bisa mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya. Menurut dia, hal ini hanya bisa terjadi jika ada jiwa. Sebab, jika ada materi, tapi tidak memiliki jiwa, materi tersebut tidak mungkin bisa mempersepsikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya.

Sadra menyampaikan pula hal penting lainnya mengenai keberadaan jiwa. Menurut dia, kehidupan adalah jiwa atau  al-Hayah Hiya al-Nafs . Terkait hal ini, ia mengatakan, berbagai macam makhluk memiliki indera dan mampu mempersepsi berbagai macam gambaran. Sehingga, makhluk tersebut bisa disebut sebagai makhluk hidup.

Indera yang mempunyai kemampuan untuk mempersepsikan berbagai macam objek itu, ungkap Sadra, berasal dari tiga kemungkinan, yakni sumber utama yang disebut jiwa, fisik yang mempunyai jiwa, atau fisik. Namun, ia menegaskan, kemampuan indera untuk mempersepsikan berbagai objek itu bersumber dari jiwa.

Di sisi lain, Sadra menolak pendapat yang menyatakan bahwa kemampuan indera untuk mempersepsikan objek berasal dari fisik yang mempunyai jiwa. Sebab, fisik sendiri dikendalikan oleh jiwa sehingga jiwalah yang sebenarnya mampu mempersepsikan objek-objek itu. Pandangan bahwa kemampuan indera mempersepsi objek disebabkan fisik, juga ditentang.

Sebab, kata Sadra, fisik itu tidak akan hidup tanpa ada jiwa. Dalam membahas masalah ini, Sadra memberikan contoh. Sebuah perahu, kata dia, akan memberikan manfaat tertentu bagi manusia. Ini terwujud jika ada yang mendayung atau mengendalikannya, yaitu manusia. Tanpa ada orang yang mendayungnya, perahu itu akan kehilangan makna.

Menurut Sadra, perahu itu menjadi materi yang tak bermanfaat. Dengan demikian, bentuk fisik membutuhkan sesuatu yang lain selain dari dirinya. Lebih lanjut, ia melihat jiwa sebagai substansi. Artinya, beragam efek, seperti tumbuh, bergerak, dan berkembang biak pada manusia ataupun binatang disebabkan oleh apa yang ada dalam dirinya.

Namun, diri yang berada di dalam makhluk hidup tersebut bukanlah raga materi melainkan jiwa. Segala bentuk yang menjadi lokus dan sandaran bagi sesuatu adalah substansi. Dan, Sadra menyimpulkan bahwa jiwa adalah substansi. Ia menambahkan pula, terjadinya jiwa bersamaan dengan terbentuknya fisik.

Raga dan jiwa
Sadra menjelaskan, baik jiwa maupun materi pada awalnya, sama-sama berawal dari materi. Materi itu terdiri atas dua unsur, yakni forma dan materi dasar. Lalu, dalam perkembangannya, forma berubah menjadi jiwa dan materi dasar berubah menjadi fisik. Pandangan Sadra ini berbeda dengan pandangan para filsuf sebelumnya.

Sebab, para filsuf itu menganggap bahwa jiwa terlebih dahulu diciptakan, baru setelah itu fisik diciptakan lalu keduanya bersatu dan saling berkaitan. Namun, Sadra juga memiliki pandangan yang hampir sama dengan para filsuf lainnya. Ini soal keterkaitan antara raga dan jiwa.

Para filsuf Muslim menyatakan, jiwa akan tetap hidup meskipun raga telah hancur. Hal itu terjadi karena jiwa bersifat transenden dan tidak bergantung pada raga kecuali sebagai identitas bagi dirinya. Keberadaan jiwa itu menjadi lokus bagi keberadaan raga, namun tidak sebaliknya.

Seorang filsuf yang juga dokter, Ibnu Sina, mengatakan, sesungguhnya jiwa tidaklah mengalami kematian dengan matinya raga. Bahkan, kata dia, jiwa tidak mengalami kehancuran sedikit pun. Tanpa adanya jiwa, raga tak bisa dibangkitkan. Kebangkitan akan terjadi jika jiwa itu ada. Sadra juga memiliki pandangan serupa.

Sadra berpendapat, jiwa tidak mungkin mengalami kehancuran sebab potensi tersebut bukanlah substansi jiwa. Menurutnya, sesuatu yang mempunyai potensi kehancuran adalah sesuatu yang bisa hancur dan itu adalah materi. Sedangkan jiwa, itu merupakan substansi yang bersifat transenden. Sehingga, jiwa tidak mungkin mengalami kehancuran.

Ikatan antara jiwa dan raga, ujar Sadra, merupakan ikatan keharusan atau  luzumiyyah . Keterikatan keduanya adalah keterikatan keharusan, seperti ikatan antara materi dan forma. Dalam pandangan dia, raga membutuhkan jiwa secara mutlak dalam aktualisasinya. Sedangkan jiwa, memerlukan raga dari segi keberadaan personalitas dan identitasnya.

Oleh karena itu, Sadra menyimpulkan, posisi raga hanya sebagai reseptif, penerima. Ketergantungan raga terhadap jiwa, ujar dia, adalah ketergantungan mutlak. Ketergantungan ini tak akan lenyap selama jiwa bersamanya dan tidak akan ada, jika jiwa tidak ada.

Kisah Mulla Sadra

Mulla Sadra lahir di Shiraz, Iran, pada 1571 Masehi. Pada 1591, ia pindah ke Qazvin, lalu ke Isfahan pada 1597. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menimba ilmu dalam bidang filsafat dan teologi. Ia memiliki banyak guru, di antaranya adalah Mir Damad.

Sadra menuntaskan pendidikannya di Isfahan yang merupakan pusat intelektual dan kebudayaan termuka pada masa itu. Beberapa waktu kemudian, ia menghasilkan sejumlah karya. Di antaranya adalah  Asfar atau  Perjalanan .

Karya tersebut berisi sebagian besar filsafatnya yang dipengaruhi oleh pemikiran pribadinya selama ia menyepi di Kahak, sebuah desa dekat Qom, Iran. Ia pun kemudian menjelma menjadi seorang filsuf yang memiliki pemikiran-pemikiran gemilang.

Sadra pun mampu menyerap pemikiran sejumlah filsuf ternama, kemudian mengelaborasinya. Ia mengkaji pemikiran filsafat Ibnu Sina, filsafat iluminasi yang diusung Shihab al-Din al-Suhrawardi, dan metafisika sufi yang dilontarkan Ibnu Arabi.

Setelah lama meninggalkan kampung halamannya, seorang gubernur dari Provinsi Fars meminta Sadra untuk kembali ke Shiraz. Ia pun memenuhi permintaan tersebut. Ia diminta untuk mengajar. Kemudian, ia mengajarkan ilmunya kepada banyak murid.

Namun, saat terakhir masa hidupnya, Sadra ditakdirkan tak berada di Shiraz. Mengutip laman  muslimphilosophy , maut menjemputnya ketika ia berada di Basra, Irak. Ia lalu dimakamkan di Najaf. Ia mengembuskan napas terakhir saat dalam perjalanan menuju Makkah untuk menunaikan ibadah haji.
Redaksi – Reporter

Red: taqi

Reporter: Dyah Ratna Meta Novi

Kepemerintahan : Program 100 Hari ???

Presiden SBY : Program 100 Hari Top Hits

Republika, Kamis, 28 Januari 2010, 15:05 WIB

Presiden SBY

PANDEGLANG–Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menganggap program 100 hari ibarat ‘top hits’ dalam sebuah tangga lagu. Akibatnya, negeri ini dibuat gaduh oleh perbincangan mengenai program 100 hari. Padahal, program 100 hari hanya sebagian kecil dari seluruh program pemerintah.

“Ini luar biasa gaduhnya. Program 100 hari ini kalau tangga lagu-lagu seperti top hits. Dari televisi, dari media cetak, warung kopi, semuanya bicara program 100 hari dengan keyakinannya masing-masing,” ujar Presiden SBY, di sela-sela peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuan Banten dan PLTU Labuhan Angin Sumatera Utara, di Pandeglang, Kamis (28/1).

Menurut SBY, program 100 hari itu bukan sesuatu yang sangat luar biasa. “Itu biasa. Tanpa telur istilahnya,” kata Presiden.

Pemerintah ingin 100 hari ini ada arah, ada agenda, ada prioritas untuk dilanjutkan tahun pertama 2010, dan untuk dilanjutkan lima tahun ke depan. Jadi, kata SBY, program 100 hari adalah bagian kecil dan langkah awal dari yang akan dilakukan pemerintah. ”Dalam waktu dekat, pemerintah akan menjelaskan apa yang dicapai dalam 100 hari ini,” jamin dia.

Menurut SBY, program yang bisa dicapai dan tidak bisa dicapai akan disampaikan kepada masyarakat. Ia mempersilakan rakyat mengecek ke seluruh Indonesia apakah yang disampaikan pemerintah itu benar adanya.
“Program 100 hari itu 15 prioritas, 45 program, 129 rencana aksi di seluruh Indonesia,” kata SBY.

Saat ini, kata SBY, pemerintah sedang mengecek dan memantau untuk merekap proses pelaksanaan program. Berdasarkan laporan yang diterimanya, SBY mengklaim bahwa sebagian besar program 100 hari sudah tercapai.
Redaksi – Reporter

Red: endro

Reporter: M Ikhsan Shiddieqy

HIPMI : Program 100 Hari Pemerintah Masih Kabur

Republika, Kamis, 28 Januari 2010, 21:32 WIB

JAKARTA–Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai, program seratus hari pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono tidak sesuai dengan harapan masyarakat dan dinilai masih kabur. “Saat ini memang susah dinilai karena pemerintah tidak pernah menyampaikan ukuran pencapaian 100 hari. Misalnya kebijakan apa yang sudah dikeluarkan, alasannya, programnya dan bagaimana tahapan pelaksanaannya,” kata Ketua Umum Hipmi Erwin Aksa, dalam siaran persnya, Kamis.

Erwin mengatakan, masyarakat khususnya pemilih demokratis, sejak awal pemerintah diharapkan dapat menyampaikan gambaran besar kondisi, situasi dan posisi Indonesia , khususnya dalam bidang perekonomian, yang harus dicapai.
“Jadi arahan ke depan serta target-target konkrit yang perlu dicapai dalam lima tahun ke depan dan setiap tahunnya, termasuk 100 hari harus dijelas,” harapnya.

Itu sebabnya, dalam kajiannya, Hipmi kemudian memaklumi bila masyarakat tidak merasakan hal-hal apa saja yang sudah dicapai.  BPP Hipmi menyimpulkan, tiga hal terkait kebijakan pemerintah khususnya di bidang perekonomian, pertama, tidak ada gambaran, arahan, dan fokus yang ingin dicapai pemerintah sehingga 100 hari pertama susah untuk diukur dan didukung.  “Hal ini sangat disayangkan karena yang tidak terukur biasanya tidak terkontrol,” tegas Erwin.

Kedua, dalam 100 hari, pemerintahan SBY – Boediono terlalu reaktif dan kurang antisipatif terhadap dinamika domestik maupun internasional sehingga masalah dan tantangan cepat beralih menjadi gangguan terhadap jalannya pemerintahan. “Ini ditunjukkan oleh terlalu mendominasinya isu hukum dan politik mengenai kejadian yang sudah terjadi di masa lalu. Padahal baik hukum maupun politik sudah ada koridornya masing-masing yang terwakili secara independen oleh lembaga tinggi negara setingkat Presiden yaitu Mahkamah Agung dan DPR,” tambah Erwin.

Akibatnya, menurut kajian Hipmi tersebut, pemerintah seperti kurang siap menghadapi tantangan terkini dan yang akan datang yang memang penting bagi masyarakat. Misalnya tantangan pasar bebas Asean dan Cina (CAFTA), ekspor komoditi yang harganya sedang meningkat, infrastuktur, reindustrialisasi, dan kewirausahaan.

Ketiga, perekonomian daerah justru berjalan lebih cepat dan tidak terpengaruh situasi di Jakarta . Walaupun hal ini positif, Hipmi mengharapkan, pemerintah pusat bisa membantu dengan berbagai terobosan agar pemerintah daerah bisa mempercepat program pembangunan di daerah.  “Sebenarnya kan Pemerintah SBY-Boediono sudah memberikan janji politik untuk melanjutkan. Masyarakat saat ini masih menunggu apa saja komitmen konkrit yang akan di-Lanjutkan oleh pemerintah dari pemerintahan sebelumnya,” ujar salah satu kesimpulan dari Kajian Hipmi.

Namun, Hipmi berharap masyarakat harus realistis sebab dampak sebuah program pembangunan baru dirasakan dalam jangka panjang.  “Selama rencananya sudah konkrit, sudah dapat diukur, sehingga dunia usaha dapat mendukung dan melibatkan diri dalam rencana pemerintah maka masyarakat akan puas dengan kinerja pemerintah,” kata Erwin menyimpulkan.
Redaksi – Reporter

Red: krisman

Sumber Berita: ant