Archive for December, 2009



27
Dec
09

Bandar Jakarta : Jembatan Prapatan-Kwitang 1920an

Sabtu, 26 Desember 2009 pukul 11:04:00

Prapatan-Kwitang

Jembatan Prapatan-Kwitang pada 1920-an

Alwi Shahab, wartawan Republika

Foto yang perkiraan tahun 1920-an adalah jembatan Prapatan-Kwitang, Jakarta Pusat. Jembatan yang masih tampak sederhana itu menghubungkan Pasar Tanah Abang-Pasar Senen. Di sebelah kiri yang dipenuhi pepohonan rimbun, sekarang ini berdiri Hotel Arya Duta, yang sebelumnya adalah rumah besar milik Dr Latif, ayah Herawati Diah, yang juga mertua BM Diah. Di sebelah kanan, sekarang terletak Markas Korps Marinir Angkatan Laut. Di seberang jalan raya, terletak Toko Buku Gunung Agung.

Kala itu, di jalan-jalan, rumah dan hotel masih menggunakan lampu gas seperti yang terlihat di atas jembatan. Sungai Ciliwung masih jernih dan lebar serta berperan penting bagi masyarakat untuk mandi, mencuci, dan buang hajat. Sekarang, Ciliwung kehilangan pamornya dan menjadi selokan besar. Dahulu, ketika kali masih dalam dan lebar, di sekitar Kwitang dan Prapatan, tiap tahun diselenggarakan pesta pehcun untuk memperingati 100 hari tahun baru Cina (Imlek). Pehcun merupakan karnaval perahu yang diramaikan musik dan tanjidor di atas perahu yang hilir mudik di Ciliwung.

Di jembatan inilah, kira-kira Nyai Dasima, bekas istri piaraan seorang Inggris, dibunuh oleh jagoan Kwitang, Bang Puase. Mayatnya kemudian dibuang ke Ciliwung dari atas jembatan. Nyai Dasima dibunuh ketika hendak kondangan di Rawabelong, Palmerah, Jakarta Barat.

Gadis bahenol dari Kuripan, Ciseeng, Parung, Bogor, ini terbunuh saat naik sado bersama suaminya, Samiun. Samiun adalah tukang sado yang berhasil merebut sang nyai dari suaminya di Pejambon, yang terletak di bagian belakang gedung Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Kwitang, konon berasal dari nama seorang Cina, Kwee Tiang Kam, yaitu penjual obat tradisional yang masyhur. Saking terkenalnya, kediaman penjual obat ini disebut Kwitang. Kwitang makin dikenal di Jakarta dan mancanegara ketika almarhum Habib Ali Alhabsyi membuka majelis taklim di tempat ini pada 1920-an. Tiap Ahad pagi, majelis taklim ini dihadiri ribuan jamaah yang datang dari berbagai tempat di Jabodetabek.

27
Dec
09

Energi Listrik : Uranium Kalimantan Barat Cukup Untuk 150 Tahun

Uranium KalBar

By Republika Newsroom
Minggu, 27 Desember 2009 pukul 05:26:00
Cadangan Uranium KalBar Cukup untuk 150 Tahun

PONTIANAK–Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Kalimantan Barat, Fathan A Rasyid, menyatakan bahwa cadangan uranium di provinsi itu bisa digunakan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir selama 150 tahun.

“Dari data yang ada Kalbar setidaknya memiliki 25 ribu ton uranium yang tersebar di sekitar Kabupaten Melawi,” kata Fathan A. Rasyid di Pontianak, Sabtu.

Ia mengatakan, PLTN merupakan solusi dalam mengatasi kekurangan energi listrik di Kalbar dan Pulau Kaliamantan pada umumnya. “Baru-baru ini Bapedda Sekalimantan telah menyepakati akan mengembangkan PLTN di pulau itu dalam mengatasi kekurangan energi listrik,” kata Fathan.

Kalbar setidaknya memiliki PLTN berkapasitas 1.000 mega watt untuk mengatasi krisis listrik di provinsi itu. “Akibat krisis listrik tidak sedikit niat investor yang ingin menanamkan modalnya harus ditolak karena terbatasnya pasokan listrik,” katanya.

Ia mengatakan ke depan energi listrik dari nuklir memang harus diperhitungkan, kalau tidak diambil langkah tersebut maka krisis listrik di provinsi ini akan terus berkepanjangan.

“Kami menargetkan PLTN bisa terwujud 10 hingga 16 tahun ke depan. Saat ini pengembangan PLTN di Kalbar sudah masuk tahap studi kelayakan atau pase dua,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Kalbar Cornelis mengatakan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Melawi dan Landak di provinsi itu dapat menjadi lokasi pembangunan PLTN.

Menurut dia, Kalbar memenuhi syarat untuk dibangun PLTN, karena salah satu wilayah yang mempunyai uranium, yakni di Kabupaten Melawi.

Selain itu, lanjut dia, Kalbar relatif aman dari bencana seperti gempa. “Sekarang bagaimana mengemas teknologi supaya tidak bocor, dan limbahnya aman,” katanya.

Gubernur Cornelis telah menyampaikan usulan pembangunan PLTN itu kepada Dewan Energi Nasional. Namun, lanjut dia, rencana dan pengembangan sumber energi di Kalbar sangat tergantung komitmen dari Pemerintah Pusat. “Investor sebenarnya banyak yang mau untuk mengembangkan listrik di Kalbar,” katanya.

Konsumsi terbesar energi listrik di Kalbar untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Beban puncak sekitar 123 MW, daya mampu 148 MW. ant/ahi

27
Dec
09

PEPORA : Kontroversi Gurita Cikeas

Minggu, 27/12/2009 13:44 WIB
Membongkar Gurita Cikeas
Percakapan Anggodo-Ong Yuliana Jadi Pengantar

Bagus Kurniawan – detikNews


Yogyakarta – Buku “Membongkar Gurita Cikeas, Di Balik Skandal Bank Century” karya Dr George Junus Aditjondro menuai kontroversi. Seperti apa buku ini? Buku ini di halaman pengantar antara lain mengutip percakapan Ong Yuliana dan Anggodo Widjojo.

Buku Aditjondro ini setebal 183 halaman. Buku diterbitkan oleh PT Galangpress. Rencananya buku itu akan dilaunching secara resmi di Jakarta. Sedang acara prelaunching telah dilakukan di kantor Galangpress pada Rabu (23/12/2009) lalu.

Kutipan percakapan Ong Yuliana dan Anggodo yang dikutip dalam pengantar antara lain berbunyi, “Pokoke saiki (pokoknya sekarang) SBY mendukung. SBY itu mendukung Ritonga lho”. Percakapan yang merupakan sadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sebenarnya sudah diperdengarkan di dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara di bagian daftar isi di antaranya berisi, “Membongkar Gurita Cikeas di Balik Skandal Bank Century, Bantuan Grup Sampoerna untuk Harian Jurnas, Pemanfaatn PSO LKBN Antara untuk Bravo Media Center, Yayasan-Yayasan yang Berafiliasi dengn SBY, Kaitan dengan Bisnis Keluarga Cikeas, Yayasan-Yayasan yang berafiliasi dengan Ny Ani Yudhoyono, Pelanggaran-Pelanggaran UU Pemilu oleh
Caleg-Caleg Partai Demokrat. Di bagian akhir buku berupa kesimpulan dan sejumlah bahan referensi dan lampiran-lampiran.

Menurut Aditjondro, buku ini merupakan hasil riset bersama sejumlah anggota tim peneliti. Buku ini juga dilengkapi dengan berbagai data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Buku tersebut sama dengan buku-buku karangan Aditjondro sebelumnya yang membahas masalah korupsi di lingkaran kepresidenan mulai Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati hingga Presiden SBY sekarang ini.

“Ini adalah ilmiah dan berdasarkan riset. Kalaupun ada kekurangan akan kami munculkan dalam edisi revisi. Kalau ada yang tidak setuju bisa menjawab dengan tradisi ilmiah yaitu menulis buku,” kata Aditjondro.

Menurut Aditjondro, setelah SBY menjadi presiden pada tahun 2004 dan terpilih kembali pada Pilpres 2009, ada banyak yayasan membonceng di Cikeas. Dua yayasan itu di antaranya Yayasan Puri Cikeas dan Yayasan Kesetiakawanan Dan Kepedulian (YKDK) yang diketuai Jero Wacik. Dari dari penelusuran yayasan-yayasan itu bukan di tangan orang-orang yang punya latar belakang khusus bidang kemanusiaan, tapi terdiri sejumlah menteri, mantan menteri, purnawirawan perwira tinggi yang kebanyakan seangkatan dengan SBY, sejumlah pengusaha dan anggota keluarga besar SBY-Ani Yudhoyono yang terjun ke bisnis.

“Di dua yayasan yang bergerak di sosial ini ada banyak menteri yang masih menjabat yang ikut menjadi pengurus serta ada pula keluarga besar SBY,” kata dosen Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta itu.

Aditjondro mengaku terpancing untuk menulis buku ini setelah kasus Bank Century yang mencuat dan semakin tidak jelas arahnya. Dia juga memperkirakan ada banyak mobilisasi dana saat pemilu legislatif dan pilpres yang tidak terekam oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

(bgs/iy)

Baca juga :

Dana BUMN Mengalir ke Yayasan SBY?
lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 27/12/2009 | 09:58 WIB Dana BUMN Mengalir ke Yayasan SBY?

Jakarta – Kontroversi seputar buku Membongkar Gurita Cikeas: Dibalik Skandal Bank Century’ tidak terlepas dari catatan penulisnya George Aditjondro yang mengkritisi yayasan- yayasan di sekitar SBY. Ada dugaan aliran dana yang tidak jelas mengalir ke yayasan tersebut sehingga perlu dilakukan audit independen.

“Maksud saya soal yayasan itu adalah semua yayasan yang berafiliasi ke SBY dan Ani Yudhoyono harus diaudit independen, karena ada kemungkinan dana BUMN mengalir ke situ,” kata Aditjondro, Sabtu (26/12).

Dugaan Aditjondro bukannya tak berdasar. Dalam struktur kepengurusan beberapa yayasan, terdapat sejumlah nama yang pernah dan masih aktif di lingkungan BUMN. Selain itu, sokongan dana dari pengusaha hitam juga sempat dikabarkan masuk ke salah satu yayasan.

“Itu semua pengurusnya terpampang jelas di situs-situs yayasan. Bahkan sudah sempat termuat di media, ada yayasan yang mendapat US$ 1 juta dari Joko Tjandra,” urainya.

Dengan melakukan audit pada yayasan seperti Yayasan Puri Cikeas, Yayasan Mutu Manikam Nusantara, Majelis Dzikir SBY, dan Yayasan Kepedulian dan Kesetiakawanan, maka publik bisa tahu berapa besar dana yang masuk serta darimana sumbernya. Termasuk juga adanya dugaan dana dari LKBN Antara yang masuk ke tim kampanye SBY.

“Jangan kita berdebat soal berapa jumlahnya. Tapi ada tidak aliran dana itu? Dibantah enggak? Karena saya juga punya sumber yang valid dari orang dalam Antara,” jelasnya.

Aditjondro mengklaim, masih banyak data yang belum ia ungkap di dalam buku terkait sumber dana kampanye SBY. Ia juga menyayangkan pihak KPU dan Bawaslu yang tidak meneliti secara mendalam tentang tim kampanye dan dana kampanye yang digunakan SBY. “Ini dianggap sebagai partai besar. Jadi mereka tidak hiraukan,” tutupnya.

Terkait persoalan yayasan, juru bicara Presiden SBY Julian Aldrin Pasha mengatakan ada fakta yang tidak akurat. Saat ini, pihak SBY sedang mempelajari isi buku tersebut. Belum ada rencana gugatan maupun melarang penjualan buku.

Sementara, dana yang dikabarkan mengalir dari LKBN Antara ke tim kampanye SBY di Bravo Media Centre, telah dibantah oleh mantan tim sukses SBY Andi Arief. Andi menegaskan, tidak ada aliran dana sebesar itu dan data yang digunakan Aditjondro cenderung fitnah.

Kontroversi ‘Gurita Cikeas’
Buku ‘Membongkar Gurita Cikeas: Dibalik Skandal Bank Century’ kini telah hilang dari peredaran, meski pemerintah tidak membuat larangan. Sebagai penulis, George Aditjondro mengaku tidak khawatir dan akan tetap memasarkan bukunya lewat jalur lain. “Saya tahunya yang di Gramedia ditarik. Tapi saya rasa penjualannya masih ada,” kata Aditjondro.

Menurut dia, ada pembeli yang langsung menghubungi pihak distributor. Ada juga sejumlah toko buku yang menjualnya di titik-titik tertentu. “Pokoknya selama belum ada surat dari Kejaksaan Agung kalau buku saya dilarang. Maka distributor akan tetap melayani pemesanan,” jelasnya.

Jika bukunya nanti dilarang beredar, Aditjondro menilai justru akan semakin menciderai proses demokrasi di Indonesia. Buku tersebut akan menjadi buku keenam yang dilarang peredarannya oleh pemerintahan SBY. “Apa kita masih mau mengatakan ini negeri demokrasi?,” tanya pria yang pernah dicekal saat era Soeharto ini.

Tidak gentar dengan reaksi negatif dari kubu SBY, George bahkan berencana menggelar bedah buku untuk mengupas semua hal yang ditulisnya. Kegiatan tersebut akan digelar pada tanggal 30 Desember mendatang di Dukun Cafe, Jakarta. “Saya akan beberkan semuanya nanti,” tutup pria berjanggut ini.

Penulis buku ‘Membongkar Gurita Cikeas’ ini meminta pada siapa pun yang tidak terima dengan bukunya agar  memberikan jawaban dengan cara ilmiah. Tulisan investigatif di dalam buku, harus dibantah pula dengan buku tandingan. “Saya mengusulkan karena SBY kan doktor, lalu punya tim sukses lagi. Saya juga doktor. Kalau buku dilawanlah dengan buku,” kata Aditjondro.

Ia menilai, segala sesuatu yang dituis dalam bukunya berasal dari sumber yang valid dan bisa dipercaya. Ia juga didukung dengan data-data yang kebenarannya tidak perlu diragukan. Bahkan, proses pengumpulan data sudah ia lakukan sejak tahun 2003. “Semenjak SBY menjabat sebagai Menkopolkam,” imbuhnya.

Untuk itu, segala respons negatif atau keprihatinan dari kubu SBY harus disikapi dengan cara ilmiah. Sebab, pria yang lahir di Pekalongan ini menganggap, banyak keganjilan dalam proses pemenangan SBY sebagai presiden. Terlebih hanya satu putaran.

“Inti dari buku saya adalah kemenangan SBY dalam satu putaran itu ditopang oleh hal-hal yang berbau pelanggaran hukum. Kalau itu tidak betul, bikin buku yang secara ilmiah menyatakan itu adalah kemenangan murni,” jelasnya.

Sebelumnya, Aditjondro juga pernah menulis tentang korupsi di kepresidenan. Pada tahun 2006, pria yang pernah dicekal oleh rezim Soeharto ini menulis buku yang berjudul ‘Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi dan Partai Penguasa’. Ia juga pernah menulis buku berjudul ‘Guru Kencing Berdiri Murid Kencing Berlari’. Buku itu mengkritik habis perilaku koruptif di era Soeharto dan Habibie.

“Jadi ini buku ketiga saya tentang korupsi kepresidenan. Tadinya mau Oligarki Cikeas, tapi isitilah Gurita lebih terkenal karena sering dipakai dalam gurita bisnis dan gurita korupsi,” bebernya. (*/dtc/din)

Aditjondro Membongkar Gurita Cikeas
lokasi: Home / Berita / Tokoh / [sumber: Jakartapress.com]

Minggu, 27/12/2009 | 01:26 WIB Aditjondro Membongkar Gurita Cikeas

AKIBAT buku “Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century”.yang ditulisnya, George Junus Aditjondro menggegerkan konstelasi politik nasional. Pasalnya, buku yang diterbitkan Galang Press Jogjakarta dan diluncurkan pada 23 Desember 2009 ini, sengaja mengungkap borok ‘Kerajaan’ Ciekas, tempat Presiden SBY.

Buku Membongkar Gurita Cikeas setebal 183 halaman ini didahuli dengan kata pengantar yang menyatakan bahwa penulis tidak bermaksud menyerang lingkaran keluarga Cikeas. Meski demikian, ini sebagai bentuk kepedulian penulis terhadap kinerja pemerintah SBY agar memberantas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) tanpa tebang pilih. Dimulai dari keluarga besarnya yang banyak menguasai pos-pos strategis yang rentan terhadap peluang-peluang KKN.

Sebanyak 10 bab yang ada dalam buku dibuka dengan foto bergambar keluarga SBY di rumah sakit saat menantu SBY, Anissa Pohan, melahirkan anak pertamanya. Ke-10 bab tersebut adalah Membongkar Gurita Cikeas: di Balik Skandal Bank Century, Bantuan Grup Sampoerna untuk Harian Jurnas, Pemanfaatan PSO LKBN Antara untuk Bravo Media Center, Yayasan-Yayasan yang berafiliasi dengan SBY, Kaitan dengan Bisnis Keluarga Cikeas, Yayasan-yayasan yang Berafiliasi dengan Ny. Ani Yudhoyono, Pelanggaran-pelanggaran UU Pemilu oleh Caleg-Caleg Partai Demokrat, Kesimpulan, Lampiran, dan Referensi penulis.

Meski ada ‘larangan’ bagi buku karya Aditjondro ini untuk beredar, namun Galang Press Yogyakarta sebagai penerbit tetap akan mendistribusikan buku tersebut. Menurut Dirut Galang Press, Julius Felicianus, Sabtu (26/12), buku ini sudah tersebar 4.000 eksemplar di toko buku se-Jawa. “Penarikan buku tersebut saya mendapat laporannya hanya di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi. Itu pun hanya satu grup toko buku saja (Gramedia, red). Sementara toko buku yang lainnya masih menjualnya,” ungkap dia.

Secara prosedur, jelas dia, penarikan biasanya diawali dengan keluarnya surat dari Kejaksaan yang diberikan kepada penerbit. Setelah itu penerbit baru akan menarik bukunya. “Sampai sekarang kita sebagai penerbit tidak ada surat mengenai penarikan itu. Kemungkinan itu inisiatif dari toko buku yang bersangkutan untuk mencari aman saja,” bebernya sembari menambahkan, penarikan buku tersebut jutru akan merugikan citra Presiden SBY sendiri karena akan memunculkan persepsi maupun dugaan tertentu di masyarakat luas.

George Junus Aditjondro sendiri sudah vokal sedari dulu dan sejak 1994-1995 namanya dikenal luas sebagai pengkritik rezim Soeharto dan berani membongkar berbagai kasus korupsi dan Timor Timur. Dosen Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga ini sempat harus meninggalkan Indonesia ke Australia pada tahun 1995-2002 dan dicekal oleh rezim Soeharto pada Maret 1998. Di Australia ia menjadi pengajar di Universitas Newcastle dalam bidang sosiologi.

Sosiolog sekaligus aktivis LSM ini lahir 27 Mei 1946 di Pekalongan, Jawa Tengah. Ia juga pernah dicekal pihak imigrasi Thailand yang ternyata masih menggunakan surat cekal yang dikeluarkan Soeharto pada 1998, saat hendak menghadiri sebuah lokakarya di Thailand pada November 2006. Kini pun, Aditjondro membongkar dugaan kasus korupsi keluarga Cikeas.

Sebenarnya, naskah buku Membongkar Gurita Cikeas ini diterima Galang Press pada Juni 2009 atau sebelum kasus Century menjadi booming. Sebelum diterbitkan, buku tersebut telah dibaca banyak cendekiawan yang sekaligus memberikan catatan, seperti Syafii Maarif, Teten Masduki, dan juga dari Komnas HAM.

Buku karya George Junus Aditjondro ini, ternyata kini hilang dari peredaran. Sabtu (26/12), sejumlah toko buku di Yogyakarta dan di Jabodetabek menarik buku tersebut. Diduga penarikan oleh pemilik toko buku tersebut karena takut jika menjual buku tersebut akan bermasalah, meski sampai saat ini belum ada surat keputusan dari Kejaksaan Agung bahwa buku tersebut dilarang beredar. Padahal, di kantor penerbit Galang Press, pesanan terhadap buku tersebut meningkat tajam, khususnya dari beberapa perguruan tinggi terkenal di Indonesia.

Sebelumnya, George juga pernah menulis tentang korupsi di kepresidenan. Pada tahun 2006, pria yang pernah dicekal oleh rezim Soeharto ini menulis buku yang berjudul ‘Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi dan Partai Penguasa’. Ia juga pernah menulis buku berjudul ‘Guru Kencing Berdiri Murid Kencing Berlari’. Buku itu mengkritik habis perilaku koruptif di era Soeharto dan Habibie.

Kali ini, mungkin yang tidak mengenakkan bagi ‘geng Cikeas’ dalam merespon isi buku ‘Membongkar Gurita Cikeas’ adalah pembeberan empat yayasan yang dikelola keluarga Presiden SBY selama ini menjadi pemobilisasi dana dan suara pada Pemilu dan Pilpres 2009. Saat jumpa pers prapeluncuran bukunya di Yogyakarta, Aditjondro menyerukan dilakukan audit keuangan atas yayasan-yayasan yang terkait keluarga Presiden SBY. Menurutnya, yayasan-yayasan itu tidak pernah diaudit dan dilaporkan kepada DPR dan media. Hal ini berpotensi melakukan memobilisasi dana dan memobilisasi suara pada Pemilu dan Pilpres 2009.

Beberapa yayasan yang perlu diaudit, menurut Aditjondro seperti ditulis dalam bukunya  itu,  adalah Yayasan Puri Cikeas, Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian, Yayasan Majelis Dzikir SBY Narussalam, Yayasan Mutu Manikam Nusantara, Yayasan Batik Indonesia, dan Yayasan Sulam Indonesia. Sebelumnya, George dalam tulisannya bertajuk Persaingan Dua Calon Dinasti Politik di sebuah harian ibukota edisi 3 April 2009 menyoroti peran adik kandung istri SBY di salah satu yayasan.

“Hartanto Edhie Wibowo, adik kandung Ani, adalah bendahara Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam. Bersama Yayasan Puri Cikeas, yayasan ini ‘jembatan penghubung’ keluarga SBY dengan sejumlah pengusaha, yakni Sukamdani dan anaknya, Hariadi, Tanri Abeng dan anaknya, Emir Abeng, serta Aziz Mochdar, mitra bisnis Bambang Trihatmodjo dan adik Muchsin Mohdar. Muchsin sendiri adik ipar BJ Habibie,” ulas Aditjondro.

Namun, ia tidak merinci peran keluarga besar SBY yang banyak dipengaruhi kerabat Ani Yudhoyono. Dia hanya menyebut, kerabat Ani kini banyak ini menduduki posisi penting di Tanah Air. Namun, dia menyebut pengaruh keluarga besar Megawati masih kalah dibanding pengaruh keluarga besar SBY di pentas ekonomi politik Indonesia. Terutama pengaruh saudara-saudara dan ipar-ipar Ibu Negara.

“Kita bisa lihat adik ipar SBY, Brigjen Pramono Edhie Wibowo saat ini menjabat Danjen Kopassus. Sedangkan kakak ipar SBY, Letjen Erwin Sudjono, mantan Pangkostrad dan Kasum TNI. Adik ipar lainnya yakni Gatot Mudiantoro Suwondo menjabat Dirut BNI. Dan, Hadi Utomo, ketua umum DPP Partai Demokrat yang mengusung SBY sebagai calon presiden untuk kedua kalinya, juga adik ipar Ani Yudhoyono,” bebernya.

Sedangkan yayasan yang berada di bawah Kendali Cikeas adalah  Yayasan Puri Cikeas, Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian, Yayasan Majelis Dzikir SBY Narussalam, Yayasan Mutu Manikam Nusantara,  Yayasan Batik Indonesia, dan Yayasan Sulam Indonesia. Aditjondro menyebut yayasan-yayasan tersebut sebagai alat menggalang dana untuk kepentingan politik. Menurut George, kebanyakan penyumbang dana adalah pengusaha ‘hitam’.

Akhirnya, Aditjondro meminta kepada pihak yang tidak terima terhadap bukunya agar  memberi jawaban dengan cara ilmiah. Tulisan investigatif di dalam buku, harus dibantah pula dengan buku tandingan. “Saya usulkan karena SBY kan doktor, lalu punya tim sukses lagi. Saya juga doktor. Kalau buku dilawanlah dengan buku,” tantangnya.

Aditjondro menilai, segala sesuatu yang dituis dalam bukunya berasal dari sumber yang valid dan bisa dipercaya. Ia juga didukung dengan data-data yang kebenarannya tidak perlu diragukan. Bahkan, proses pengumpulan data sudah ia lakukan sejak tahun 2003. “Semenjak SBY menjabat sebagai Menkopolkam,” tandasnya. (*/KSN)

Minggu, 27/12/2009 07:06 WIB
Kontroversi ‘Gurita Cikeas’
George: Yayasan Terkait SBY Perlu Diaudit Independen

Rachmadin Ismail – detikNews


Jakarta – Kontroversi seputar buku ‘Membongkar Gurita Cikeas: Dibalik Skandal Bank Century’ tidak terlepas dari catatan penulisnya George Aditjondro yang mengkritisi yayasan- yayasan di sekitar SBY. Ada dugaan aliran dana yang tidak jelas mengalir ke yayasan tersebut sehingga perlu dilakukan audit independen.

“Maksud saya soal yayasan itu adalah semua yayasan yang berafiliasi ke SBY dan Ani Yudhoyono harus diaudit independen, karena ada kemungkinan dana BUMN mengalir ke situ,” kata George saat dihubungi lewat telepon, Sabtu (26/12/2009).

Dugaan George bukannya tak berdasar. Dalam struktur kepengurusan beberapa yayasan, terdapat sejumlah nama yang pernah dan masih aktif di lingkungan BUMN. Selain itu, sokongan dana dari pengusaha hitam juga sempat dikabarkan masuk ke salah satu yayasan.

“Itu semua pengurusnya terpampang jelas di situs-situs yayasan. Bahkan sudah sempat termuat di media, ada yayasan yang mendapat US$ 1 juta dari Joko Tjandra,” urainya.

Dengan melakukan audit pada yayasan seperti Yayasan Puri Cikeas, Yayasan Mutu Manikam Nusantara, Majelis Dzikir SBY, dan Yayasan Kepedulian dan Kesetiakawanan, maka publik bisa tahu berapa besar dana yang masuk serta darimana sumbernya. Termasuk juga adanya dugaan dana dari LKBN Antara yang masuk ke tim kampanye SBY.

“Jangan kita berdebat soal berapa jumlahnya. Tapi ada tidak aliran dana itu? Dibantah enggak? Karena saya juga punya sumber yang valid dari orang dalam Antara,” jelasnya.

George mengklaim, masih banyak data yang belum ia ungkap di dalam buku terkait sumber dana kampanye SBY. Ia juga menyayangkan pihak KPU dan Bawaslu yang tidak meneliti secara mendalam tentang tim kampanye dan dana kampanye yang digunakan SBY. “Ini dianggap sebagai partai besar. Jadi mereka tidak hiraukan,” tutupnya.

Terkait persoalan yayasan, juru bicara Presiden SBY Julian Aldrin Pasha mengatakan ada fakta yang tidak akurat. Saat ini, pihak SBY sedang mempelajari isi buku tersebut. Belum ada rencana gugatan maupun melarang penjualan buku.

Sementara, dana yang dikabarkan mengalir dari LKBN Antara ke tim kampanye SBY di Bravo Media Centre, telah dibantah oleh mantan tim sukses SBY Andi Arief. Andi menegaskan, tidak ada aliran dana sebesar itu dan data yang digunakan George cenderung fitnah.

(mad/mad)

Baca juga :

Minggu, 27/12/2009 05:39 WIB
Kontroversi ‘Gurita Cikeas’
Buku Hilang dari Peredaran, George Tak Khawatir
Rachmadin Ismail – detikNews


dok. detikcom

Jakarta – Buku ‘Membongkar Gurita Cikeas: Dibalik Skandal Bank Century’ kini telah hilang dari peredaran, meski pemerintah tidak membuat larangan. Sebagai penulis, George Aditjondro mengaku tidak khawatir dan akan tetap memasarkan bukunya lewat jalur lain.

“Saya tahunya yang di Gramedia ditarik. Tapi saya rasa penjualannya masih ada,” kata George saat berbincang lewat telepon, Sabtu (26/12/2009) malam.

Menurut George, ada pembeli yang langsung menghubungi pihak distributor. Ada juga sejumlah toko buku yang menjualnya di titik-titik tertentu.

“Pokoknya selama belum ada surat dari Kejaksaan Agung kalau buku saya dilarang. Maka distributor akan tetap melayani pemesanan,” jelasnya.

Jika bukunya nanti dilarang beredar, George menilai justru akan semakin menciderai proses demokrasi di Indonesia. Buku tersebut akan menjadi buku keenam yang dilarang peredarannya oleh pemerintahan SBY.

“Apa kita masih mau mengatakan ini negeri demokrasi?,” tanya pria yang pernah dicekal saat era Soeharto ini.

Tidak gentar dengan reaksi negatif dari kubu SBY, George bahkan berencana menggelar bedah buku untuk mengupas semua hal yang ditulisnya. Kegiatan tersebut akan digelar pada tanggal 30 Desember mendatang di Dukun Cafe, Jakarta. “Saya akan beberkan semuanya nanti,” tutup pria berjanggut ini.
(mad/mad)


Presiden Mengaku Tak Tugaskan Marsillam
Yudhoyono Pelajari Buku George Junus Aditjondro

Minggu, 27 Desember 2009 | 05:05 WIB

Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, melalui juru bicaranya, Julian Aldrin Pasha, mengaku tak menginstruksikan, menugaskan, atau memberikan mandat kepada Marsillam Simandjuntak sebagai Ketua UKP3R untuk menghadiri rapat-rapat KSSK terkait Bank Century.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyampaikan hal itu di kompleks Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, kediaman pribadi Presiden, Sabtu (26/12).

Menurut Julian, kehadiran Marsillam Simandjuntak yang ketika itu menjadi Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R) dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terkait dengan pengambilan keputusan dana talangan kepada Bank Century dinilai tidak mengindikasikan keterlibatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Presiden tidak pernah menugaskan Marsillam untuk menghadiri rapat KSSK,” kata Julian.

Pernyataan Julian Aldrin ini menambah kontroversi seputar kasus pemberian dana talangan Bank Century. Sebelumnya, Panitia Khusus Angket Bank Century DPR mengungkapkan adanya notulensi sejumlah rapat KSSK yang dihadiri Marsillam sebagai Ketua UKP3R. Pada transkrip rapat konsultasi KSSK itu antara lain tertulis bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan Marsillam diminta Presiden untuk bekerja dengan KSSK (Kompas, 24/12).

Perihal perintah Presiden atas kehadiran Marsillam Simanjuntak dalam rapat KSSK tanggal 21 November 2008 tersebut juga dikemukakan mantan Sekretaris KSSK Raden Pardede dalam jumpa pers Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 13 Desember lalu.

”Keberadaan Pak Marsillam adalah karena diminta Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono) untuk bekerja sama dengan KSSK. Beliau juga berada di dalam rapat itu karena pengetahuannya dalam masalah hukum,” ujar Pardede (Kompas, 14/12).

Julian mengatakan, Presiden tidak mengetahui tentang proses pengucuran dana talangan Bank Century. Menurut Julian, Marsillam menghadiri rapat-rapat KSSK dalam kapasitas sebagai penasihat Menteri Keuangan.

”Tidak ada perintah Presiden. Itu semata karena kapasitas Pak Marsillam sebagai penasihat Menkeu. Dia memang Ketua UKP3R, tetapi dalam konteks kasus Bank Century, pada saat pengambilan keputusan dana talangan, (dia) tidak mewakili Presiden sama sekali,” ujar Julian.

Menanggapi perkembangan kasus Bank Century, Koordinator Masyarakat Profesional Madani Ismed Hasan Putro berharap Presiden bisa tampil secara jujur dan tidak lagi membangun alibi baru. ”Modus untuk menghindar dari masalah Bank Century hanya akan memperburuk kondisi pasar,” ujarnya.

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Ibrahim Zuhdi Fahmi Badoh mengingatkan semua pihak menganalisis kasus Century dari dua perspektif. Kasus ini tidak semata dilihat dari perspektif krisis ekonomi, tetapi juga dari perspektif transisi politik karena terjadi menjelang pemilu.

Buku George Junus

Dalam kesempatan yang sama, kemarin, Julian juga mengungkapkan keprihatinan Presiden Yudhoyono mengenai beredarnya buku Membongkar Gurita Cikeas di Balik Skandal Bank Century yang ditulis peneliti korupsi George Junus Aditjondro. Buku tersebut diluncurkan di Yogyakarta, Rabu lalu.

Dalam buku ini disebutkan, yayasan-yayasan yang berkaitan dengan keluarga Presiden Yudhoyono berpotensi memobilisasi dana dan memobilisasi suara pada pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden.

”Di buku itu disebutkan dengan fakta-fakta yang sepertinya tidak akurat, tidak mengandung kebenaran. Ini yang diprihatinkan Presiden,” ujar Julian.(SUT/MAM/DAY)

26
Dec
09

PEPORA : Membongkar Gurita Cikeas

Diprotes, ‘Larangan’ Buku ‘Membongkar Gurita Cikeas’

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 26/12/2009 | 22:22 WIB Diprotes, 'Larangan' Buku 'Membongkar Gurita Cikeas'

Jakarta – Penarikan (pelarangan) bukuMembongkar Gurita Cikeas di Balik Skandal Bank Century dari peredaran, diprotes oleh penulisnya, Dr. George Junus Aditjondro. Mantan dosen UKSW Salatiga ini, apabila pemerintah tidak senang dengan buku tersebut, mestinya dengan mengcounter atau membuktikan bantahannya melalui buku pula.

Aditjondro menyatakan heran dengan penarikan buku yang d itulisnya tersebut. Buku yang mulai didistribusikan pada Selasa (22/12) lalu itu, ungkap dia, tiba-tiba susah untuk dicari di toko-toko buku. “Saya melakukan launching buku di Yogyakarta pada Rabu (23/12), lalu Kamis (24/12), saya melakukan wawancara dengan MetroTV. Pada saat Natal teman-teman mengaku susah mencari buku saya di toko buku,” ungkapnya di Jakarta, Sabtu (26/12).

Menurut George, dari pengakuan manjemen Toko Buku Gramedia seseorang dari kejaksaan melarang peredaran buku tersebut secara serentak. Namun larangan ini tidak disertai surat resmi dari kejaksaan. “Padahal tidak ada larangan resmi. Penerbit Galangress, Yogyakarta, juga tidak menerima surat larangan,” tegasnya.

Akibatnya, sekitar 800 eksemplar buku ini tersendat di bagian distribusi. Padahal sebelumnya, buku ini sudah dipasarkan di beberapa Toko Buku Gramedia di seluruh Jakarta dan beberapa kota besar di Jawa. “Semua masih menunggu lampu hijau,” bebernya. Sementara itu, sebuah sumber mengungkapkan, peredaran buku tersebut sudah ditarik sendiri oleh penerbitnya karena pihak Gramedia ditekan dan diteror.

Ia mengaku heran atas larangan peredaran ini. Karena dua buku karangannya mengenai korupsi di kepresidenan tidak ada larangan.

Buku pertama diterbitkan pada akhir 1998 berjudul Guru Kencing Berdiri Murid Kencing Berlari. Buku ini mengulas tentang peranan yayasan di masa Soeharto dan Habibie untuk menyediakan dana bagi kepentingan politik mereka.

Buku kedua, Korupsi Kepresidenan, Reproduksi Oligarki Korupsi Berkaki diterbitkan pada 2006. Buku ini mengulas tentang pola-pola korupsi kepresidenan melalui lembaga istana presiden dan keluarganya, partai politik pemerintah, dan militer.

Buku Membongkar Gurita Cikeas di Balik Skandal Bank Century sendiri merupakan kelanjutan dari dua buku tersebut. Ia mengaku, tanpa menulis dua buku sebelumnya, maka penulisan buku ini tidak dapat dilakukan. “Pola-pola korupsi yang dilakukan sama, sehingga saya dapat membangun analisa,” paparnya.

Secara terpisah, pengamat Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Tubagus Januar Soemawinata mengingatkan, apabila isi buku ‘Membongkar Gurita Cikeas’ yang ditulis Aditjondro benar faktanya, maka nanti akan bisa ‘menggulingkan’ Presiden SBY meskipun ditutup-tutupi serapat apapun.

“Sebab, ada pepatah bahwa sepandai-pandai siapa pun menyembunyikan bagkai, akan tercium juga. Jadi, lebih baik akui bahwa diri kita banyak kelemahan dan kesalahan. Karena tidak ada manusia yang sempurna penuh dengan kebenaran tanpa ada sedikit pun kebodohan,” tutur mantan aktivis dan pakar paranormal asal Banten ini.

Januar menegaskan, tidak ada manusia mana pun yang pintar dan mampu menyimpan bangkai tanpa tercium baunya oleh orang lain. “Untuk  itu pula, kita sebagai manusia lemah takutlah kepada azab Allah yang juga cepat atau lambat akan segera datang sebagai peringatan kita yang penuh kesombongan dan ketakaburan,” tutur pengamat Unas.

Ia pun mengingatkan, apabila ada pemimpin yang suka memfitnah, maka cepat atau lembat akan datang balasannya. “Ibarat pepatah, siapa menabur benih, maka dia akan menikmati panennya. Jadi, tdiak salah kalau perjalanan ini kita sebut sebagai program kerja 100 hari konflik Kabinet Indonesia Beradu jilid II,” imbuhnya.

Maka dari itu, lanjut dia, belajarlah dari pengalaman bahwa semua langkah kita ada yang menilai perbuatan kita dan ada yang melihatnya. “Jangan seolah-olah hanya kita yang hidup di negara ini yang paling pintar, kuat dan banyak  mengetahui segala persoalan,” seru Januar. (*/MI/KSN)

Buku “Gurita Cikeas” Langsung Ditarik
Seorang wanita membaca buku Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century karya George Junus Aditjondro, di kediaman pribadi Presiden SBY di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu (26/12/2009). Buku tersebut berisikan sejumlah yayasan yang terkait dengan Cikeas.

Sabtu, 26 Desember 2009 | 14:51 WIB

JAKARTA,KOMPAS.com — Buku “Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century” yang ditulis George Junus Adijtondro hanya bertahan beberapa jam di toko-toko buku. Atas instruksi dari sebuah pimpinan pusat, toko buku terbesar di Tanah Air berinisial TBG langsung menarik semua buku.

Persda Network yang berusaha membeli buku tersebut di toko buku TBG Bintaro harus beradu mulut dengan staf toko buku tersebut. “Baru saja bukunya sudah ditarik. Ada instruksi dari pusat langsung telepon,” ujar Indah, staf toko buku kepada Persda Network di Bintaro, Jakarta, Jumat (25/12/2009) sore. Padahal, sebelum berangkat, seorang staf TBG Bintaro mengatakan masih ada 20 buku dan mempersilakan datang untuk membeli.

Menurut Indah, buku yang menyebut keluarga lingkaran Presiden SBY dengan skandal Bank Century tersebut baru saja masuk siang hari pada Jumat yang sama. Hingga Jumat sore, sudah terjual 14 buku di TBG Bintaro.

Cover depannya warna pink. Ada gambar guritanya, Mas. Di lembar pertama ada foto keluarga SBY. Di lembar berikutnya ada percakapan Ong Juliana dengan Anggodo. Terus ada transkrip surat di bagian dalamnya,” urainya.

Telepon gelap

Pra-peluncuran buku tersebut baru diadakan pada hari Rabu (23/12/2009) di Yogyakarta oleh penulisnya, George Aditjondro. Peluncuran buku tersebut sedianya pada awal Januari 2010 di Kantor ICW.

Saat dihubungi Persda Network, Direktur Utama Galang Press Julius Felicianus mendapat informasi bahwa pemilik TBG mendapat telepon dari orang tak dikenal yang menginstruksikan penarikan buku tersebut.

“Saya sudah dapat kabar kalau pemilik toko buku mendapat telepon dari seseorang yang minta menarik dahulu buku itu. Kelihatannya mereka ketakutan karena telepon orang tak dikenal itu,” kata Julius Felicianus kepada Persda Network, Jakarta, Jumat kemarin.

Ia mengaku kecewa dengan pihak yang memerintahkan penarikan buku tersebut. Biasanya, jika terjadi penarikan, maka itu berdasarkan perintah dari pihak kejaksaan. Namun, perusahaannya sendiri belum mendapat surat perintah dari kejaksaan terhadap buku tersebut.

“Kan seharusnya ada surat perintah penarikan dari Kejaksaan Agung, dan itu tidak sebentar, setidaknya perlu waktu 3 bulan untuk eksekusi penarikannya,” ujarnya.

Atas kejadiaan ini, Julius mengatakan telah berkoordinasi dengan Komnas HAM agar segera mengeluarkan surat rekomendasi supaya buku tersebut tetap bisa diperjualbelikan.

“Baru saja saya telepon Pak Yosef Adi, Sub Komisi Penyuluhan Komnas HAM. Mungkin Senin (8/12/2009), surat rekomendasi itu bisa dikeluarkan. Lagi pula, dia, saat pralaunching di Yogyakarta, janji bahwa buku itu tidak ada masalah,” paparnya.

Julius menegaskan bahwa buku tersebut tidak ada masalah secara hukum. “Yang jelas, buku itu hasil data ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan, kok,” ucapnya.

Koordinator ICW, Danang Widoyoko, mengaku kecewa dengan penarikan buku tersebut. Penarikan buku itu mirip dengan perilaku Orde Baru (Orba). “Ya kalau enggak setuju, dibantah dong dengan buku. Jangan ditarik-tarik. Ini kan seperti Orba. Aparat hukum dipakai sebagai aparatur represi oleh pemerintah yang berkuasa,” ungkap Danang. (persda network/yog/coz/yls)

SBY ‘Diusik’ Buku ‘Membongkar Gurita Cikeas’

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Sabtu, 26/12/2009 | 15:51 WIB

Jakarta – Presiden SBY prihatin dengan terbitnya buku ‘Membongkar Gurita Cikeas di Bank Century’. Pasalnya, buku yang ditulis dosen Universitas Satya Wacana (UKSW) Salatiga, George Aditjondro ini, dianggap secara terang-terangan mengungkap borok Cikeas.

Juru bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha mengaku, SBY sangat prihatin karena di buku tersebut dimuat sejumlah yayasan yang terkait dengan Cikeas. Misalnya saja disebutkan Yayasan Puri Cikeas, Yayasan Mutu Manikam Nusantara, Majelis Dzikir SBY, dan Yayasan Kepedulian dan Kesetiakawanan. Yayasan tersebut diduga menjadi penggalang dukungan finansial dan dukungan suara bagi pemenangan Partai Demokrat dan SBY dalam Pemilu 2009.

Tapi, kata Julian, faktanya tidak akurat. Menurutnya, SBY sedang mempelajari buku karangan George Junus Aditjondro tersebut. “Mungkin akan ada reaksi apakah dari empat yayasan tadi atau individu lain yang disebutkan oleh Pak George,” ungkap Julian di kediaman pribadi Presiden SBY di Puri Cikeas, Bogor, Sabtu (26/12).

Meski demikian, Julian Aldrin Pasha mengaku bahwa Presiden SBY belum menginstruksikan untuk menarik buku yang bakal membuat ‘heboh’ dalam pergunjingan politik ini. “Sejauh ini tidak ada arahan atau instruksi Presiden untuk menarik buku itu,” elak jubir Kepresidenan ini berkilah.

Namun, entah mendapat tekanan atau ketakutan sendiri, ternyata ada upaya penarikan buku ‘Membongkar Gurita Cikeas,’ dari toko-toko buku. Atas intruksi dari sebuah pimpinan pusat, toko buku besar berinisial TBG langsung menarik seluruh buku tulsian vokalis George Aditjondro itu.

Padahal, buku yang ‘mengaitkan’ keluarga lingkaran Presiden SBY dengan skandal Bank Century tersebut baru saja masuk di toko-tokok buku pada Jumat (25/12) siang, dan sudah banyak orang yang beli buku tersebut. Cover depan buku ini berwarna pink dengan gambar gurita. Di lembar pertama ada foto keluarga SBY. Di lembar berikutnya ada percakapan Ong Juliana dengan Anggodo. Kemudian, ada transkrip surat di bagian dalamnya, dan lain-lain.

Buku ‘Membongkar Gurita Cikeas’ baru dilakukan pralaunching pada hari Rabu (23/12) di Yogyakarta oleh penulisnya, George Aditjondro. Launching buku tersebut sedianya pada awal Januari 2010 di kantor ICW (Indonesia Corruption Watch).

Koordinator ICW Danang Widoyoko mengaku kecewa dengan penarikan buku tersebut. Penarikan buku itu mirip dengan perilaku Orde Baru (Orba). “Ya kalau gak setuju dibantah dong dengan buku, jangan ditarik-tarik. Ini kan seperti Orba aparat hukum dipakai sebagai aparatur represi oleh pemerintah yang berkuasa,” seru aktivis ICW.

Buku “Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century” karya George Aditjondro, yang diterbitkan Penerbit Galang Press Yogyakarta itu pada salah satu bab menyebutkan keterlibatan SBY dan keluarganya dalam kasus Century. Yayasan-yayasan yang bernaung di bawah keluarga Cikeas pun disorot sebagai motor untuk mendulang dana dan dukungan politik.

Selain Majelis Dzikir, George juga menyebutkan tiga yayasan yang lainya yang berafiliasi dengan Cikeas, yakni Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian, Yayasan Puri Cikeas, dan Yayasan Mutu Manikam. Yayasan tersebut diduga menjadi penggalang dukungan finansial dan dukungan suara bagi pemenangan Partai Demokrat dan SBY dalam Pemilu 2009. (*/kcm/ika/jpc)

26
Dec
09

PEPORA : Memedulikan Orang Lain

Suara Pembaruan

ZOOM2009-12-26Memedulikan Orang Lain
Alois A Nugroho
Dalam karyanya tentang etika, Paul Ricoeur menyimpulkan bahwa tujuan hidup manusia ialah “hidup baik, bagi dan bersama dengan orang lain, dalam institusi yang adil” (Reflections on the Just, 2007).

Sebagai anggota masyarakat, sepanjang tahun, kita sudah banyak membahas dan mencoba melaksanakan terciptanya “institusi yang adil”. Kita melaksanakan pemilu, pilpres dan banyak diskusi publik tentang pelbagai kasus penegakan keadilan, semisal, kasus kriminalisasi KPK, Prita, dan Bank Century.

Pada akhir tahun, dalam suasana liburan bersama keluarga, perhatian kita arahkan pada “hidup baik bagi dan bersama dengan orang lain”. Charity begins at home, kata pepatah Inggris. Kepedulian pada orang lain itu bertumbuh dari dalam rumah. Dengan kata lain, dari interaksi antaranggota keluarga kita belajar bagaimana memedulikan orang lain dalam komunikasi interpersonal dengan lingkup yang lebih luas lagi.

Salah seorang pemikir yang merumuskan etika kepedulian pada orang lain (the ethics of care) ialah filsuf perempuan bernama Judith White. Pendapatnya dapat dirangkumkan menjadi tujuh pokok.

Pertama, manusia hidup saling bergantung dengan orang-orang lain. Tak ada orang yang dapat eksis tanpa hadirnya orang lain. Bahkan, bapak ilmu ekonomi yang bernama Adam Smith itu menegaskan bahwa sifat bawaan manusia ialah kecenderungan tukar-menukar dengan orang-orang lain. Psikologi Freud dan pascamodernisme, Jacques Lacan, lebih jauh mengatakan bahwa hadirnya orang lain itu ibarat cermin, membuat aku sadar bahwa inilah aku.

Kedua, tak hanya intelek yang dihargai, tetapi juga intuisi dijunjung tinggi. Keadilan berhubungan dengan intelek, dengan kemampuan abstraksi yang memampukan kita bersikap netral, tidak memihak atau imparsial. Namun, kepedulian lebih membutuhkan intuisi, kemampuan perasaan untuk beresonansi dengan situasi konkret yang dihadapi.

Ketiga, dengan demikian perasaan serta emosi memperoleh tempat penting dalam etika. Yang dihargai bukan hanya alasan-alasan yang secara logis dapat ditarik dari prinsip-prinsip etika yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Etika kepedulian mempertimbangkan juga tenggang rasa, rasa kepatutan, rasa keadilan, rasa sedih serta bahagia, rasa tidak tega, dan semacamnya.

Konteks Penting

Keempat, konteks amatlah penting bagi pemahaman dan kepedulian. Konteks yang memuat situasi yang unik, konkret, dan partikular, perlu dijadikan bagian utama dari pertimbangan. Memedulikan orang lain ialah memedulikannya lengkap dengan konteks yang melingkupinya. Seseorang bukan hanya dirinya, melainkan dirinya dan lingkungannya, kata filsuf Spanyol, Jose Ortega y Gasset.

Kelima, ialah kaidah etis yang sudah dikenal luas, yaitu prinsip non-maleficence. Prinsip itu mewajibkan tiap orang untuk tidak melukai, merugikan, menimbulkan rasa sakit, termasuk sakit hati pada orang lain. Termasuk, dalam butir ini tentu kewajiban untuk tidak memfitnah, menggosipkan, atau melukai nama baik orang lain tanpa dasar.

Keenam, yang paling penting ialah merawat hubungan yang baik antarmanusia serta kesediaan untuk memperbaikinya sesegera mungkin apabila terjadi gangguan atau kerusakan dalam hubungan antarmanusia. Pada butir ini, rekonsiliasi dan tindak saling memaafkan menduduki tempat penting. Namun, lebih penting lagi ialah menjaga agar hubungan baik tetap lestari, dengan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan atau keretakan dalam hubungan antarpribadi.

Ketujuh, motivasi yang mengarah ke tindakan konkret amatlah penting. Gagasan dan niat sama-sama penting untuk melahirkan tindakan. Namun, gagasan untuk peduli atau keinginan untuk peduli tidaklah berarti banyak sebelum tertuang dalam tindakan peduli. Seperti kata pepatah Inggris, action speaks louder than words.

Terakhir, dapatlah kita tambahkan pendapat Peter Singer dalam The Expanding Circle: Ethics and Sociobiology (1981). Kepedulian pada orang lain ini tidak boleh hanya berhenti pada “lingkaran sempit”, keluarga satu rumah. Bahkan, kepedulian ini tak boleh hanya berhenti pada “lingkaran” keluarga besar atau marga semata-mata. Kepedulian ini lebih lanjut tak boleh terbatas pada sekat kedaerahan, kesukuan, atau agama. Secara inklusif, kepedulian ini perlu merangkul semua insan di seluruh dunia. Kepedulian memang mulai dari keluarga sendiri, namun harus terus-menerus “memperluas horison”.

Penulis adalah Gurubesar Filsafat dan Staf Senior Pusat Pengembangan Etika Atma Jaya Jakarta

26
Dec
09

PEPORA : Natal dan Human Ecology

Suara Pembaruan

ZOOM2009-12-26Natal dan “Human Ecology”
Paulinus Yan Olla
Para pemimpin dunia baru saja menyelesaikan perhelatan akbar di Kopenhagen, Denmark, yang terkait dengan perubahan iklim. Terlepas dari hasilnya, usaha mitigasi perubahan iklim merupakan sebuah bentuk kesadaran mondial akan dampak yang menghancurkan kerusakan alam. Kerusakan yang sebenarnya merupakan akibat lebih lanjut terabaikan dan terlantarkannya human ecology (ekologi manusia) dalam kebijakan publik bangsa-bangsa. Natal merupakan ajakan pemulihan ekologi manusia.

Almarhum Paus Yohanes Paulus II memahami ekologi manusia tidak sekadar sebagai sebuah cabang ilmu akademis, tetapi memberinya muatan etis menunjuk pada manusia dalam relasi dengan lingkungannya sebagai makhluk etis. Manusia disapa dalam tanggung jawabnya menciptakan kondisi hidup yang manusiawi sesuai martabatnya yang khas melalui pendidikan etis dan pendidikan sipil (moral formation and formation of citizens). Agama-agama dilihat sebagai sumber kekayaan etis dan penggerak moral pembangunan ekologi manusia, yakni lingkungan hidup bermartabat (bdk Giovanni Paolo II, Centesimus Annus, 1991:38).

Dalam kerangka konsep etis itu, korupsi, misalnya, hanya dapat dipahami akarnya sebagai akibat hancurnya ekologi manusia. Korupsi hanya bisa bertumbuh karena mengandaikan adanya suatu lingkungan yang mendegradasi relasi antarmanusia. Ia melibatkan pengingkaran nurani, pemerasan, ancaman, perjanjian, dan konspirasi tak tertulis yang melilit manusia dan merusak struktur relasinya (bdk Pontifical Council for Justice and Peace, The Fight Against Corruption, 2006: 7).

Martabat (baca: ekologi manusia) menjadi pula kunci memahami relasi manusia dengan alam semesta. Euforia pembelaan kehidupan binatang dan alam bisa menggoda manusia jatuh dalam perangkap ideologi “ekologisme” dan “biosentrisme” yang mati-matian mengabsolutkan kehidupan tumbuh-tumbuhan dan binatang, tetapi menutup mata terhadap berbagai sikap dan tindakan antikehidupan yang menginjak martabatnya sendiri (bdk Giampaolo Crepaldi e Paolo Togni, Ecologia ambientale e ecologia umana. Politiche dell’ambiente e dottrina sociale della Chiesa, 2007). Tanpa hormat terhadap kemanusiaannya, manusia tak dapat pula menghormati makhluk lain dan alam semesta. Krisis ekologi hewan, tumbuhan, serta krisis lingkungan berakar pada krisis dalam ekologi manusia.

Perayaan Natal di pengunjung tahun dibayangi suasana Tanah Air yang masih ditandai pergumulan bangsa mengurai diri dari aneka cengkeraman penyakit sosial yang meremehkan martabat manusia. Penyerobotan lahan rakyat di Tapteng, Sumatera Utara, melalui cara kekerasan dan usaha kriminalisasi pemuka agama yang membela kepentingan masyarakat kecil setempat menampakkan masih rentannya kebenaran dan keadilan dipermainkan (Sinar Indonesia Baru, 17/12). Keberhasilan usaha pemerataan pembangunan masih pula menjadi pertanyaan ketika 65 persen penduduk Kabupaten Kupang, NTT, masih berkubang dalam kemiskinan. Begitu pula terlantarnya lebih dari 17 juta anak Indonesia merupakan hasil dari kehancuran ekologi manusia di negeri ini (Kompas, 12/12, 17/12).

Merajut Solidaritas

Dalam perayaan Natal, ekologi manusia dipulihkan, karena degradasi martabatnya diresapi kehadiran Allah. Yesus hadir dan menjadi “teks” untuk membaca martabat manusia yang terluka (bdk L. Gregory Jones and James J. Buckley, Spirituality and Social Embodiment, 1997: 83-87). Tindakan Yesus memihak para pelacur, pendosa yang tersingkir dari masyarakat, mereka yang menjadi korban keganasan penerapan hukum tanpa nurani atau merangkul mereka yang miskin dan sakit (bdk Markus bab 2 dan 3) menjadi “teks” bagi rekonstruski kembali ekologi manusia yang rusak. Yesus menjadi “teks” karena melalui Dia, manusia dapat mengenal dan merawat diri, serta hidup sosialnya yang terluka kemanusiaannya.

Maka salah satu aspek utama natal adalah ajakan merajut solidaritas antarsesama manusia berdasar universalitas kasih Tuhan demi pemulihan martabatnya. Solidaritas itu jelas tidak hanya dalam manajemen mitigasi perubahan iklim, tetapi terlebih menyangkut pemulihan kembali eksistensi manusia yang terluka oleh keserakahan dan kekerasan nuraninya.

Sikap Tuhan yang baik kepada semua orang dan karenanya mengutus Isa Almasih bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya, menjadi dasar ajakan pemulihan martabat manusia. Mereka yang merayakan natal diingatkan untuk menjalankan solidaritas dengan sesamanya dalam segala lini kehidupannya demi sebuah kehidupan yang bermartabat (bdk., Pesan Natal PGI-KWI, 2009, no. 1). Mereka dipanggil menjalani hidup dalam keprihatinan dan solidaritas tanpa sekat-sekat pemisah.

Natal menjadi kesempatan yang mengingatkan bahwa Tuhan yang tersembunyi mengangkat dan memuliakan manusia dalam kasih yang membebaskan. Pembebasan gratis itu menjadi dasar undangan etis-religius agar manusia membangun sebuah ekologi manusiawi demi pemulihan martabatnya. Aneka situasi gelap yang masih menyelimuti kehidupan bersama di negeri ini pun hanya dapat dihadapi jika masyarakatnya membangun kembali sebuah ekologi manusia berbasis etis, yang memberikan tempat pada solidaritas dan kasih, menyerupai solidaritas Tuhan dalam kasih-Nya yang tak mengenal batas diskriminasi dalam peristiwa Natal.

Penulis adalah rohaniwan, lulusan Program Doktoral Universitas Pontificio Istituto di Spiritualità, Teresianum, Roma, dan bekerja di Dewan Kongregasi MSF di Roma, Italia

26
Dec
09

PEPORA : Surat Terbuka, khusus buat anggota PanSus

Surat terbuka, khususnya buat anggota PANSUS !

RE: Vice President Boediono’s arguments do not hold water, typical academic arguments, simply theoretical, generalization in nature and full of speculations!

In the name of Allah, the most Gracious, ever Merciful! Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah!

Saya akan membuktikan secara terbuka bahwasanya argumentasi Wapres Boediono tidak memiliki bobot dan hanya sekedar theory akademik, generalisasi dan spekulasi!!!

Dalam menghadapi pertanyaan anggota PANSUS tanggal 12 Desember 2009 yg baru lalu, Wapres Beodiono telah memberikan penjelasanya terhadap sikap dan kebijaksanaan diambil selaku ketua BI (Bank Indonesia) bersama dengan MENKEU Sri Mulyani terhadap penangganan bail-out Bank Century secara tertulis dan lisan.

Wapres Boediono; seperti yg kita ketahui, beliau adalah seorang akademis; mantan Professor di UGM, karena itu argumentasi yg disampaikan sifatnya sangat academic, sangat theoretical dan cenderung generalisasi dan penuh dengan spekulasi (speculations).

Hal ini tidak mengejutkan bahkan sengaja dibikin demikian agar argumentasi itu memiliki broad meanings, broad range of arguments agar argumentasi itu sendiri tidak bisa dipatahkan/dikalahkan dengan satu atau dua jawaban. Pretty clever but not surprising arguments dari seorang akademisi.

Tapi hal itu tidaklah terlalu complicated dan sophisticated bila kita mengikuti perkembangan ekonomi dan politik di Indonesia secara intensive selama 35 tahun terkahir, dan memiliki data yg cukup dengan apa yg terjadi di Indonesia sebelum dan semasa krisis ekonomi di tahun 1997/1998 dan di tahun 2008.

Dengan melihat kasus Bank Century ini secara global dengan meneliti secara specific (bukanya spekulasi) dari apa yg terjadi didalam negeri sebagai akibat dari dari apa yg terjadi degan dunia perbankan di Amerika (USA) dan meng-crossed-reference argumentasi Wapres Boediono itu dengan fakta-fakta on the ground baik itu di Indonesia maupun di Amerika serta membandingkan kondisi ekonomi Indonesia tahun 1997/1998 dan 2008, kita akan bisa melihat apakah argumentasi Wapres Boediono ini memiliki bobot, memiliki KEPASTIAN (certainty) atau sekedar theory, generalisasi dan spekulasi seorang akademisi dalam batas-batas tertentu untuk mengantisipasi reaksi pasar atau public yg sifatnya masih merupakan asas probability (barangkali akan terjadi) atau at best, possibility (kemungkinan akan terjadi) dalam mengambil kebijaksaan bail-out.

Kerena apa yg terjadi di Amerika sering dipakai sebagai bahan argumentasi oleh Wapres Boediono, MENKEU Sri Mulyani dan para ekonom Indonesia lainya, maka kita juga perlu meng-crossed-referrence dan membandingkan secara “specific and broad” apa yg di lakukan oleh Chairman Fed, Mr. Ben Bernanke terhadap perbankan di Amerika dengan apa yg di lakukan oleh Wapres Boediono semasa menjabat sebagai Chairman BI (Bank Indonesia) dan MENKEU Sri Mulyani dalam mem-bail-out Bank Century untuk menyelamatkan perbankan Indonesia.

Ada beberapa kritikal point arguments yg diajukan Wapres Boediono yg perlu saya tanggapi, mungkin sebagai bahan tambahan atau pertimbanagn bagi anggota Pansus. Sebelum saya membahas point argument yg disampaikan oleh Wapres Boediono, satu hal perlu kita sadari.

Dari sudut theory dan spekulasi, untuk bisa membenarkan atau menyalahkan argument yg disampaikan oleh Wapres Boediono seperti ini, kita harus melihat Theory dan Spekulasi itu sendiri, apakah theory dan Spekulasi itu applicable on that given time and circumstances, dengan apa yg terjadi di Indonesia di 2008, kemudian membandingkan hal itu dengan situasi dan kondisi yg hampir sama yg terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Satu tugas yg tidak gampang atau sederhana untuk mengkoreksinya, tapi tidaklah mustahil. Kita hanya perlu banyak data dan fakta on the ground!

Dari sinilah kita bisa menguak argumentasi Wapres Boediono, apakah argumentasi itu benar-benar memiliki bobot untuk membela kebenaran atau sekedar alasan belaka untuk membela posisi beliau dalam mengambil kebijaksaan mem-BAIL-OUT Bank Century untuk melindungi kepentingan orang lain, golongan elite tertentu, Korporasi, partai politik atau mungkin bahkan seorang Capres.

Dibawah adalah beberapa point argument yg perlu dibahas dan dikupas secara details dari jawaban Wapres Boediono, sbb:

1.     Pada saat bail-out terhadap Bank Century dilakukan, siatuasinya saat krisis atau tidak krisis – Urgent or Not Urgent!

Kita lihat argumentasi yg disampaikan oleh Wapres Boediono secara tertulis dimana beliau mengatakan bahwasanya ada 4 kemiripan antara krisis 1998 dan 2008:

(Quote)

Keempat kondisi tersebut, yaitu capital outflow, likuiditas kering, Pasar Uang Antar Bank (PUAB) macet, dan rumor yang terus bergulir, mengingatkan kita pada persis yang terjadi pada bulan Oktober dan November 1997 dan bulan-bulan selanjutnya.

Pada bulan November 1997, pemerintah menutup 16 bank yang sebenarnya kecil-kecil. Aset total semuanya hanya sekitar 2 persen dari total aset perbankan nasional. Tapi, kondisi eksplosif saat itu menyebabkan dampaknya berantai, seluruh sektor keuangan dan perbankan kita runtuh. Ini sudah menjadi catatan sejarah. Biayanya bagi pemerintah, perekonomian, dan masyarakat luar biasa besarnya.

Kita tidak ingin mengulang kesalahan yang kita buat pada 1997 itu. Alhamdulillah itu tidak terjadi. Bahkan, Indonesia dinilai oleh dunia sebagai negara yang paling sukses mengelola perekonomiannya melewati badai global. Penilaian ini bukan hanya dari kita, tapi juga dari pihak lain termasuk instansi internasional yang kompeten menilai kebijakan dan hasilnya.
Kali ini, kita juga lebih siap dengan perangkat-perangkat yang diperlukan. Koordinasi antar-instansi, terutama antara Departemen Keuangan dan BI, jauh lebih baik daripada 12 tahun lalu. Pemerintah mengeluarkan tiga perppu, yang memberi landasan kuat bagi tindakan-tindakan cepat untuk menghadapi krisis. Dua perppu di antaranya telah disetujui DPR untuk menjadi UU. Dan yang terpenting, langkah-langkah kebijakan yang kita ambil, baik dari segi moneter maupun fiskal, mampu merespons perkembangan keadaan yang berubah sangat cepat.
Dalam situasi eksplosif tersebut, kebijakan yang diambil BI adalah menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan pasar serta menghindari penutupan bank. Bank sekecil apa pun apabila ditutup pada saat seperti itu akan menjadi pemicu runtuhnya kepercayaan nasabah pada bank, seperti yang terjadi 12 tahun lalu. Apabila bank mengalami masalah, harus diupayakan tanggung jawab pemilik atau injeksi modal dari investor baru yang membutuhkan waktu lama. Apabila tidak berhasil, dalam situasi ada risiko sistemik, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat mengambil alih bank.
Untuk merespons krisis itu, selama kurun waktu September sampai Desember 2008, BI juga mengambil berbagai langkah kebijakan di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Kebijakan itu, antara lain, penerbitan Perppu No 2 Tahun 2008 mengenai Amandemen UU BI yang menjadi payung hukum perubahan ketentuan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP), pemberlakuan crisis management protocol, penyesuaian ketentuan GWM hingga dua kali hanya dalam selang 11 hari, perubahan syarat berbagai fasilitas likuiditas, termasuk Operasi Pasar Terbuka dan transaksi swap, serta perubahan beberapa peraturan lainnya. Sementara itu, BI juga harus memasok likuiditas dollar dari dana cadangannya dalam jumlah besar. Semua langkah itu adalah satu kesatuan upaya untuk merespons dengan segera perkembangan krisis yang bergerak demikian cepatnya.

(Unquote)

Dari jawaban beliau jelas bahwasanya BAIL-OUT terhadap Bank Century bukan hanya diambil dalam situasi KRISIS, tapi malah dalam situasi the peak of the crisis (puncak krisis), karena dari jawaban lisan lain yg beliau berikan tetang penutupan Bank IFI, beliau mengatakan bahwasanya penutupan Bank IFI dilakukan TIDAK pada situasi the Peak of Crisis (Puncak Krisis), jadi situasinya beda dengan Bank Century, kata beliau mengklarifikasi. Benarkah demikian?

Secara umum (broad):

Kita ingat waktu kampanye CAPRES 2008, bagaimana CAPRES SBY mengambarkan situasi ekonomi Indonesia yg begitu hunky dory, secara ekonomi everything was doing really well and under control, bahwa Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yg masih bisa memeiliki sound growth dalam masa krisis global ekonomi yg melanda dunia setelah China dan India. Bahwa krisis global ekonomi tidak membuat Indonesia jungkir balik seperti ditahun 1998. Capres SBY mengatakan kondisi ekonomi Indonesia saat itu seperti bunga mawar yg harum baunya.

Sementara itu, Wapres Boediono dalam jawaban tertulis kepada PANSUS mengambarkan kondisi ekonomi Indonesia pada masa itu (tahun 2008) dalam kondisi sakratul maut (in dire strait), dalam kondisi yg sangat berbahaya dan explosive karena 4 hal: capital outflow, likuiditas kering, Pasar Uang Antar Bank (PUAB) macet, dan rumor yang terus bergulir.

Kalau kita crossed-refference secara broad antara jawaban Wapres Boediono dan public statement Capres SBY selama massa kampanye, siapa yg bohong? Capres SBY atau Wapres Boediono?

Secara details (Specific):

Untuk mengetahui keadaan suatu negara dalam krisis atau potensi krisis, kita pertama-tama perlu melihat balance sheet dari negara tersebut. Ditahun 2008, balance sheet Indonesia baik itu dari APBN, cadangan devisa negara dan obligasi pembayaran hutang luar negeri, Indonesia was in a good shape, much better/jauh lebih baik daripada dimasa tahun 1997/1998. Mari kita lihat satu persatu.

Kondisi Indonsia secara umum antara tahun 1998 vs tahun 2008

Tahun 1998 Tahun 2008
No. Description Remarks Remarks
1. Hutang Luar Negeri 83% of GDP 33.9% of GDP
2. Biaya APBN Ngutang L/Negeri Dibiayai sendiri
JBIC-
3. APBN Deficit -$1.1 billion (..%) 1.9%
APBN has to be…. Revised twice No revision
4. Total APBN was enlarged Rp. 227.1 trillion Tidak ada revisi atau
88.2% from Jan 1998 dari enlargement
version Rp.142.7 trillion
5. Rupiah Exchange Rate Rp. 10,600 Rp. 9,300
6. Oil Price Assumption $13 per barrel $65 per barrel
7. Jumlah utang outstanding Luar negeri Rp.717 trillion
March 1998 $138.10 billion Dlm Negeri Rp.909 trillion
March 1997 hanya $108.7 billion
8. Hutang IMF $43 Billion 16 banks ditutup Hutang IMF $7.6 billion
Rugi $80 Billion Sudah di lunasi thn 2006
Catatan utang Indonesia Sejak tahun 2000 & Rasio Utang thd PDB
Kelihatan terus menurun..
Tahun 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
Tahun 2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
Tahun 2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
Tahun 2003: Rp 1.232,04 triliun (61%)
Tahun 2004: Rp 1.299,50 triliun (57%)
Tahun 2005: Rp 1.313,29 triliun (47%)
Tahun 2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
Tahun 2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
Tahun 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
September 2009: Rp 1.604,69 triliun (30%)
9. Dana APBN bayar utang Within 30% of GDP
Pembayarn utang negara Rp.94.5 trillion Interestnya 2% GDP
Foerign Debt Servicing Rp. 77.55 trillion
(Rp. 46.51 T/principle and
Rp. 31.05 T/Interest)
*KONDISI PERBANKAN DI INDONESIA
10. Indonesian Bank Restruc-turing Agency (IBRA) was formed None…! No significant!
* 54 banks punya hutang Di BI besarnya 200% Lebih besar dari capital yg dimiliki.
* 7 Bank dilarang oleh BI Memijam uang Lebih dari Rp. 2 trillion
* IBRA mengambil aleh 7 bank yg sudah Punya hutang di BI lebih dari 500% dari capital yg mereka miliki
* CAR adjustments
4% end of 1998
8% end of 1999
10% end of 2000
* BI menutup 7 Ailing Banks
* BI took over managmnt 7 other banks
* BI menempatkan 40 banks dalam
(3 State owned banks dan Supervise BI
11 provincial development
Banks)
* BI nationalized 11 banks
10. Economic Growth (98/99) -12% (Minus) 6.1% (plus) – 2008
6.3% (plus) – 2007
5.5% (plus) – 2006
11. Inflation 66% 9.9% in 2008
6.3% in 2007
13. Construction Sector Shrank -27.16% Grew/naik…
14. Manufacturing Sector Shrank -18.58% Grew/naik….
15. Hotel & Restaurant Shrank -14.38% Grew/naik…
16. Financial Services Shrank -11.1% Grew/naik…
17. Mining Shrank -9.65% Grew/naik…
18. Transp. & Communication Shrank -2.5% Grew/naik…
19. Other Services Shrank -3.7% Grew/naik…
20. Agriculture Grew/naik 28.47% Unknown…(tba)
21. Utilities Grew/naik 7.1% Unknown…(tba)
22. Inflation rose 5.24% in May
23. Inflation rose 40.06% in 5 mo’s
24. Inflation rose 80% the year end 11.06%
25. Food price rose by 3.90%
26. Processed food & Cigarett Rose 4.00%
27. Housing prices rose 4.14%
28. Clothing prices rose 4.53%
29. Health cost rose 4.53%
30. Education cost rose 1.41%
31. Transp & Comm cost rose 17.25%
32. Export declined by 0.9%
33. Oil & Gas export falling Shrank 30.17% Falling but not that much…
34. Total imports Down 6.8%
35. Non Oil & Gas imports Down 6.1%
36. Oil and Gas Imports Down by 13.0%
*** Data ini masih bisa Di tambah Dan di update!

Comments*

Dari data-data diatas jelas menandakan bahwasanya keadaan EKONOMI, KEUANGAN dan situasi serta kondisi PERBANKAN di Indonesia tahun 1998 sudah mendekati BANKRUT atau dalam kondisi kritis, in dire strait (sakratul maut) karena hutangnya besar, dana untuk APBN harus ngutang ke luar negeri, deficit besar sekali, dan sektor-sektor perekenomian Indonesia menjadi lesu dan melemah (shrunk).

Ditambah lagi dengan penutupan 16 banks yg mengakibatkan Indonesia harus menelan kerugian sebesar $80 billion yg berupa hutang dalam negeri, hanya untuk menuruti tuntutan IMF untuk mendapatkan hutang sebesar $43 billion.

Bandingkan situasi ekonomi dan kondisi Indonesia tahun 1998 itu dengan siatuasi ekonomi dan kondisi keuangan Indonesia di tahun 2008. Sangat jauh sekali bedanya! Lihat saja fakta-faktanya!

Kalau Wapres Boediono menarik parrallism atau garis lurus dan menjadikan alasan itu sebagai argumentasi beliau dalam mengeluarkan kebijaksaan BAIL-OUT terhadap Bank Century bahwasanya ada kemiripan antara krisis ekonomi di Indonesia antara tahun 1998 dan 2008, sangatlah TIDAK MASUK AKAL, tidak berbobot, tidak punya basis yg kuat berdasarkan data dan fakta on the ground, karena dari bukti data diatas, siatuasi ekonomi dan kondisi keuangan Indonesia ditahun 1998 dan 2008 sangatlah BERBEDA.

Ibarat membandingkan apple yg busuk dengan apple yg segar, ibarat membandingkan kondissi negara yg hampir bangkrut disatu sisi dengan kondisi negara yg sehat disisi lainya baik secara pertumbuhan ekonomi dan kondisi keuangan negara. Karena itulah, krisis regional ekonomi di ASIA memiliki dampak yg sangat besar terhadap Indonesia kerena Indonesia pada waktu itu baik secara ekonomi dan keuangan sudah hamper BANKRUT.

Sementara itu, pada tahun 2008 keadaan ekonomi Indonesia baik secara ekonomi dan keuangan bisa dibilang sehat bahkan secara politik juga sedikit lebih mapan di banding pada tahun 1998. Karena itu krisis ekonomi global yg melanda dunia tertutama Negara America (USA), tidak memiliki dampak yg sangat besar terhadap Indonesia, BUKAN karena Boediono dan Sri Mulyani mengeluarkan kebijaksaan mem-BAIL-OUT bank Century, karena memang SITUASI EKONOMI dan KONDISI KEUANGAN Indonesia jauh lebih sehat disbanding dengan tahun 1998.

Argumentasi Wapres Boediono does not hold water, tidak memiliki bobot, tidak memiliki basis yg kuat berdasarkan fakta dan data on the ground secara specific dan menyeluruh atas kondisi enokomi dan keuangan Indonesia waktu itu.

Argumentasi Wapres Boediono tidak lebih dari academic arguments yg penuh dengan theori-theori pasar (theoretical) dengan mengambil kesimpulan secara umum (generalization) terhadap suatu peristiwa atau phenomena yg ada untuk mengantisipasi reaksi public atau pasar dengan membuat suatu spekulasi berdasarkan asas (barangkali) atau at best, possibility (kemungkinan).

Bahkan dalam pengambilan mengeluarkan kebijaksaan untuk mengeluakan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP), then Chairman Boediono tidak mengunakan data CAR Bank Century yg up todate di bulan November 2008, tapi yg dipakai adalah data CAR yg sudah 2 bulan terlambat (out of date), yakni bulan September 30, 2008.

Wapres Boediono selaku kepala BI waktu itu merubah persyaratan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP) pada tanggal 14 Nopember, 2008 dari semula CAR minimal 8% menjadi positive, entah itu 1% atau 0.000999%. yang penting CAR-nya positivelah! Akal-akalanya Chairman Boediono waktu itu untuk membuat Bank Century qualify untuk menerima dana BAIL-OUT. Karena apa?

Dari data yg ada, posisi CAR bank umum per September 30, 2008 memiliki CAR diatas 8%, berkisar antara 10.39% sampai 476,34%. Waktu itu (September 30, 2008) Bank Century adalah satu-satunya BANK yg memiliki CAR dibawah 8%, yakni hanya 2.35%.

Karena itulah bahasa (provision) yang dipakai oleh Boediono dalam merubah persyaratan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP) dengan menguanakn kata “POSITIVE”. Karena Boediono tahu Bank Century waktu itu masih pada CAR positive sebesar 2.35%. Tapi data itu sudah KADALUARSA (expired atau out of date), karena kebijaksaan merubah persyaratan FPJP itu diambil bulan November 14, 2008. Dalam mengeluarkan dana FPJP terhadap Bank century, Chairman Boediono tidak mengunakan data yg up todate!

Beginikah cara kerja seorang Chairman Bank Indonesia (BI)? Dalam kasus yg sepenting bail-out saja tidak mau perduli untuk mencari data yg up to date sebelum mengambil kebijaksaan, apalagi mengurusi dan menanggani situasi sehari-hari dalam memonitor currency fluctuation? Nggak heran kalau currency (KURS) rupiah terus merosot atau melemah selama 35 tahun terkahir? Karena BI tampaknya kesulitan mendapatkan data yg up to date? What a nonsense!

Kebijaksaan Wapres Boediono untuk mengubah persyaratan FPJP untuk membuat Bank Century qualified untuk mendapatkan dana, dalam pengamatan saya hanyalah akal-akalan Chairman Boediono.

Argumenatsi lanjhut Wapres Boediono yg mengatakan:

(Quote)

“Kolaps di perbankan, adalah kolaps perilaku psikologi,” ujar
Boediono. “Menganalisis dalam krisis perbankan, adalah menganalisis
psikologi,” kata Boediono. “Bukan hanya melihat daftar.”
Analisis kualitatif itu dilakukan secara umum terhadap pasar dan
nasabah. “Apakah suatu bank itu mempunyai dampak sistemik,” ujar
Boediono. (Vivanews – Selasa, 22 Desember 2009, 11:52 WIB)

(Unquote)

Argumentasi Wapres Boediono diatas yg lagi-lagi mengetengahkan theori psikologi pasar dengan asas generalisasi dan spekulasi ini bisa dibuktikan kebenaran dengan fakta dan data on the ground.

Secara umum, theori psikology pasar itu tidak salah. Tapi secara specific, secara detail dengan mengunakan fakta dan data on the ground, dampak sistematik dari kolapsnya Bank Century terhadap perbankan Indonesia bisa dibuktikan, sebera jauh, apakah benar atau salah.

Untuk membuktikan ini, marilah kita lihat argumemntasi Wapres Boediono yg lain, sbb:

(Quote)

Dalam keterangannya kepada Panitia Khusus Angket Bank Century, Selasa (22/12), bekas Gubernur Bank Indonesia menyebutkan keputusan menyelamatkan Century semata-mata untuk mencegah berulangnya pengalaman krisis 1997-1998. “Hasilnya pun sangat berbeda.” Pada 2009, kata Boediono, perekonomian Indonesia langsung tumbuh positif.
Menurut Boediono, situasi saat penyelamatan Century sangat kritis. Aliran modal ke luar negeri sangat besar, cadangan devisa anjlok, kurs mata uang melonjak. Saat itu, kegiatan pinjam-meminjam antarbank pun macet. “Itu mengingatkan kita pada kondisi 1998,” kata Boediono.
Kondisi psikologi masyarakat waktu itu (1997-1998) pun sangat eksplosif. Munculnya rumor atau informasi yang tak jelas bisa menyebabkan kepanikan. Sehingga, “(Penutupan) bank sekecil apa pun akan berdampak sistemik,” tutur Boediono.

Saat krisis moneter melanda Indonesia pada 1997-1998, Boediono menuturkan, 16 bank kecil ditutup. Akibatnya ternyata luar biasa. Seluruh sistem perbankan runtuh. Ongkos penyelamatan perbankan pun sangat besar.

“Padahal dana pihak ketiga milik 16 bank itu hanya dua persen dari total aset perbankan,” ujarnya.

(TEMPO Interaktif- Rabu, 23 Desember 2009 | 19:16 WIB)

(Unquote)

Lagi-lagi Wapres Boediono begitu konsistentnya mengunakan argumentasi untuk menarik garis lurus atau parallelism antara krisis regional ekonomi di tahun 1998 dengan krisis global ekonomi di tahun 2008.

Saya sudah buktikan diatas bahwasanya, alasan itu tidak masuk akal, tidak memiliki bobot atau basis berdasarkan fakta dan data ekonomi dan kondisi keuangnan negara Indonesia waktu itu.

Yang ingin saya pakai dam buktikan dari argumentasi Wapres Boediono di atas adalah pernyataanya bahwa dalam krisis regional ekonomi di Asia tahun 1998, Indonesia:

1.     Menutup 16 banks

2.     Akibatnya luar biasa

3.     Seluruh perbankan runtuh

4.     Ongkos penyelamatan perbankan pun sangat besar

5.     Padahal dana pihak ketiga milik 16 bank itu hanya 2% dari total asset perbankan Indonesia.

What nonsense and full of crabs dari argumentasi Wapres Boediono diatas adalah, keputusan menutup 16 bank di Indonesia bukan sebagai dampak dari kiris regional ekonomi di Asia terhadap perekonomian Indonesia, tapi penutupan itu adalah tuntutan dari IMF bila Indonesia mau menerima eemergency loan package dari IMF sebsar $43 billion.

Dari penutupan 16 bank itu, Indonesia dipaksa oleh IMF untuk mengambil aleh semua hutang dan liabilities swasta (perongan atau korporasi) yg dimiliki 16 bank itu menjadi hutang dan liabilities pemerintah/negara, yg tidak lain adalah menjadi hutang RAKYAT Indonesia itu sendiri.

Berapa total hutang, liability dan ongkos penutupan dari 16 bank itu? Sebesar $80 billion berupa hutang dalam negeri!

Ingin tahu siapa Executive Director IMF di Jakarta waktu itu? Orang itu tidak lain adalah Sri Mulyani!

Dampak yg terjadi di Indonesia pada saat krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998 memang LUAR BIASA. Tapi hal itu tidak terjadi karena kebijaksanaan menutup 16 BANKS ini.

That is the most ridicoulus assertions and claims dari seorang ekonom sperti Wapres Boediono? Why? I prove it to you!

Keruntuhan dan kehancuran perbankan Indonesia di tahun 2008 tidak di trigger atau dilandasi dengan penutupan 16 bank kecil itu, tapi lebih dilandasi karena kondisi ekonomi dan keuangan Indonesia waktu itu sudah PARAH sekali, bisa dikatankan sudak hamper bangkrut!!! Lihat saja data dan fakta yg ada seperti yg saya sampaikan diatas.

Argumentasi Wapres Boediono is just a nonsense! Menarik garis lurus dan parrallism antara krisis regional ekonomi di Asia tahun 1998 dengan krisis global ekonomi di dunia, terutama di USA tahun 2008 adalah baseless karena fakta dan data yg ada tidak mendukung!

Lebih lanjut Wapres Boediono mengatakan:

(Quote)

VIVAnews – Wakil Presiden Boediono menjelaskan mengapa Bank Indonesia (BI) mendefinisikan krisis saat Century akan kolaps. Pertimbangan ini yang menjadi salah satu dasar penggelontoran dana talangan (bail out) Rp 6,7 triliun.
Boediono membandingkan krisis ekonomi global 2008 dengan pengalaman Indonesia saat krisis 1997 dimana perbankan Indonesia rontok hanya karena 16 bank sangat kecil.
Pada 2008, sambungnya, aliran uang ke luar Indonesia terparah diantara negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan, negara-negara tetangga memberlakukan penjaminan penuh pada dana yang disimpan di bank. “Indonesia tidak memberlakukan kebijakan,” kata Boediono dihadapan Panitia Khusus Angket Century DPR, Selasa 22 Desember 2009.
Likuiditas di dalam Indonesia pun kering saat itu. “Bank itu seperti ikan yang berenang di air likuiditas. Apalagi uang mengalir terus ke luar Indonesia. Kalau airnya kering, ikannya mati,” kata Boediono.
Selain itu, kata dia, kurs Indonesia melonjak tajam hingga nilai tukar Rupiah bertengger di Rp 13 ribu.
Di sisi lain, pinjaman antar bank pun macet karena masing-masing bank menyetop pinjaman. “Ini semua menimbulkan resiko dan krisis,” kata dia. (Selasa, 22 Desember 2009, 11:01 WIB)

(Unquote)

Kalau kita amati dengan seksama, satu hal yg sangat consistent dari cara-cara Wapres Boediono menjawab pertanyaan adalah dengan memakai methode dan argumentasi yg sama, yakni: argumentasi itu sifatnya theoretical, generalization and full of speculations.

In short, memang benar theory Wapres Boediono ini bahwasanya: “Bank itu seperti ikan yg berenang di air likuiditas. Kalau airnya kering, ikanya mati!”

Tapi dengan mengajukan data dan fakta secara details dan specific terhadap Bank Century, perbankan di Indonesia itu ibarat laut, dan ikan didalamnya tidak akan mati karena lautnya kehilangan air sebesar 1 ember! Bahkan kalau prinsip itu dibalik, satu emberpun masih memungkin bagi ikan itu untuk bertahan hidup (survive) dengan harapan hujan akan segera turun!

Kalau kita lihat secara details dan sesaksama dengan mengunakan data dari  argumentasi Wapres Boediono sendiri, total dana yg dimiliki pihak ke 3 yg ada di 16 bank yg ditutup oleh pemerintah Indonesia di tahun 1998 adalah sebesar 2% dari total asset perbankan Indonesia.

Dari data lain kita tahu bahwasanya, sebagai akibat penutupan 16 bank ini, Indonesia harus menelan kerugian yg berupa hutang dalam negeri sebsar $80 billion (dengan “B”, billion dan uangnya dalam bentuk US dollar, dan bukan rupiah).

Jadi kita tahu bahwasanya, penutupan 16 bank itu memang cukup significant dari segi asset dan liability yg harus ditanggung oleh pemerintah Indonesia yang jumlahnya dalam puluhan billion US dollar.

Bandingklan dengan assest, liability dan dana yg dimiliki pihak ke 3 di Bank Century?

Dari data yg ada kita tahu tidak lebih dari Rp. 6.7 trilliun (Rupiah). Hey…, masih dalam bentuk trilliun rupiah!!!

Jadi sangat kecil dan beda jauh dari segi dan sudut apapun untuk membandingkan antar Bank Century yg menjadi acuan atau central issue dalam mengeluarkan kebijaksaan BAIL-OUT terhadap Bank Century sebagai jawaban atas krisis ekonomi global di tahun 2008 dengan membandingkan penurutan 16 banks atas tututan IMF sebagai syarat bagi Indonesia untuk bisa menerima hutang emergency dari IMF sebesar $43 billion.

Kalau Bank Century itu dibandingkan dengan 16 bank yg ditutup dalam arti total asset, total liability dan total uang yg dimiliki oleh pihak ke 3 itu sama ibaratnya seperti membandingkan kwantitas air di kolan dan air di ember.

Kalau toh seandainya bank century itu tidak di bail-out, uang yg keluar untuk menutup bank century tidak lebih dari Rp 6.7 trilliun, jumlah yg sangat kecil untuk membuat Indonesia mengalami krisis ekonomi atau krisis perbankan! Belum lagi ditambah argument dari Boss BI yg lain yang mengatakan kalau Bank Century dari dulu tidak termasuk bank sistematik?

Bukankah Wapres Boediono sendiri dilain waktu juga membantah bahwasanya dana Rp. 6.7 itu bukan dari anggaran APBN; bukan dana milik pemerintah, tapi dari dana milik LPS yang berasal dari iuran premi bank-bank yang menjadi peserta program penjaminan. Terus dimana dampak sistematiknya? Atau hal itu tidak lain hanyalah spekulasi belaka?

Betulkah dampak sistematik itu ada dan real atau (certain)?

Seperti yg saya katakan di posting dan argumetasi saya sebelumnya, dampak sistematik ini masih dalam spekulasi pada level atau proposisi probability (barangkali) atau paling tinggi possibility (kemingkunan) dan bukanlah Certainty (kepastian) yg nyata, kerena data dan faktanya tidak ada. Hanya foreseeable future prediction at best!

Haruskah BAIL-OUT suatu bank itu diambil dengan asas (probability atau possibility). Itulah yg dilakukan BI dan MENKEU dalam mengeluarkan kebijaksaan BAIL-OUT terhadap Bank Century.

Ditambah, menurut perkataan public dari mantan Chairman BI, Burhanuddin Abdullah dan Deputy Senior BI, Anwar Nasution mengaku heran Bank Century yang merupakan bank kecil disebut sebagai bank sistemik. “Dari data dan informasi yang saya miliki, Bank Century bukan sistemik.

Beda dengan apa yg di lakukan US Chairman Fed, Ben Bernanke untuk me-rescue perbankan di USA.

Chairman Fed Ben Bernanke benar-benar memiliki fakta dan bukti yang up to date with CERTAINTY (bukan lagi probability atau possibility) bahwasanya kalau perbankan di USA yg closely linked dengan Automobile dan Housing Industry tidak di bail-out, the ramification terhadap ekonomi dalam negeri di USA akan sangat fatal, karena industry mobil dan housing adalah dua sector dari mayoritas employment di USA, at least a chunk of employment di USA ada di 2 industry ini.

Semakin kita gali lebih DALAM, semakin jelas perbedannya dan semakin terungkap argumentasi Wapres Boediono tidak masuk akal alias baseless.

Argumentasi itu cenderung bersifat bohong atau membohongi public, khususnya anggota pansus dengan mengunakan methode akademik ilmiah dengan mengetengahkan generic theory umum, generalisai dan spekulasi.

2.     Karena secara ekonomi Indonesia waktu itu (tahun 2008) jelas tidak dalam krisis, apalagi dalam siatuasi puncak krisis (the peak of the crisis) ditambah alasan lain bahwasanya Bank Century adalah Bank kecil yg tidak memiliki dampak besar atau sistematik terhadap overall perbankan di Indonesia, maka penjelasan atau arguments dari Wapres Boediono untuk merubah aturan BI dalam mengeluarkan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP) terhadap Bank Century tidak ada legal groundnya, bahkan cenderung hal ini dilakukan untuk alasan politik lain atau sekedar akal-akalan.

Argumetasi Wapres Boediono yg mengatakan bahwasanya karena siatuasi kritis, mendesak dan begitu tiba-tiba terjadinya, maka pemerintah perlu mengambil kebijaksanaa yg cepat dan tepat, karena itu alasan untuk mengubah aturan dalam mengeluarkan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP) terhadap Bank Century adalah justifiable untuk meresponse unoprecentanted situation yg terjadi saat itu.

Lagi-lagi Wapres Boediono selalu memberikan jawaban yg akademis, theoritis yg memiliki broad meaning yg tidak bisa di response secara specific.

Terkesan, Wapres Boediono ingin membingungkan public dengan peryataan broad seperti itu, terutama para anggota Pansus. Untuk bisa menjawab argumentasi dari Wapres Boediono secara mutlak, kita perlu bertanya dulu: Does the end justify the mean?

Ibarat orang Islam yg memahami ajaran Islam bahwasanya dalam siatuasi krisis, genting dan mendesak dihalalkan untuk makan makanan haram sperti babi, tikus, ular atau apa saja yg dijumpai dijalan untuk mempertahankan hidup.

Dalam kasus bank century, Wapres Boediono bukan mengambil makanan yg haram yg dihalalkan dalam masa kritis tapi beliau merubah kepercayaanya untuk mengakomodasi keinginanya MERAMPOK ORANG YG DIA JUMPAI DI JALAN untuk mempertahankan kehidupan perekonomian Indonesia yg dia anggap mengalami potensi krisis.

Itulah yg dilakukan Wapres Boediono dalam mem-bail-out Bank Century.  Does the end justify the mean?

Untuk bisa mengeluarkan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP) terhadap Bank century, then Chairman BI Boediono harus mengubah aturan BI agar Bank Century qualify untuk menerima Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek (FPJP). Perlukah hal ini dilakukan, yakni merubah aturan BI?

Benarkah siatuasi ekonomi Indonesia saat itu begitu krisis, benarkah ekonomi di Indonesia waktu itu pada puncak krisis hingga aturan BI harus di rubah untuk mengakomodasi dana suntikan melalui FPJP kepada Bank Century?

Bukankah kita tahu bahwasanya kegagalan Bank Century itu karena hal-hal lain dan aturan BI lain yg telah di langgar  dan uangnya di rampok oleh pemiliknya sendiri (Robert Tantular yg kini ada di penjara)? Atau aturan BI itu sengaja di fixed-around oleh Boediono untuk mengakomodasi penyuntikan dana ke Bank Century entah dengan motif apa.

Sebenarnya siapa orang, golongan elite mana, deposan besar siapa saja, pengusaha mana atau partai politik mana yg dilidungan dari Bail-Out Bank Century ini serta pejabat negara mana dan siapa yg ada dibelakang pem-Bail-Out-an Bank Century. Inilah yg perlu diusut tuntas!

Kalau anggota pansus tidak siap dengan data-data, ya kelihatan sekali deh bodohnya dihadapan Wapres Boediono.

Seperti seorang murid menghadapi seorang guru, biar gurunya bohongpun muridnya juga nggak tahu. Meski sang murid berlagak sok tahu dengan mencoba menyusun pertanyaan yg kritis, gurunya juga masih lebih pintar unutk memutar balik fakta dan argumentasi secara akademik, theoritis dan penuh dengan spekulasi yg membuat sang murid nggak bisa ngomong apa-apa.

Yang jelas anggota pansus perlu mengerjakan homeworks-nya kalau mau bisa kritikal menghadapi Wapres Boediono. Tidak sulit, asal mereka punya data cukup dan fakta-fakta on the ground yg accurate baik data dalam negeri (domestically) maupun di luar negeri (Internationally).

Kalau perlu, I encourage anggota Pansus to invite me to join the crowd menjadi salah satu tenaga ahli dalam mengungkap kasus Bank Century. I only spend 10% of my time to do this. Imagine if I am empowered to undertake the tasks by spending 100% of my time dedicated to uncover the plot and given the necessary means and opportunities to do the job!

Pansus jangan terikat dengan deadline dan jangan mau di dikte oleh Executive Branch! Kalau masih kurang waktu, pansus berhak meminta waktu perpanjangan, hingga kasus ini bisa diusut tuntas. Bukankah sebagai wakil-rakyat, anggota pansus memiliki wewenang yg sangat tinggi dan Executive Banch tidak bisa membatasi hak itu?

Honor your mandate to represent the people! Do what is right for the people and fight hard what belongs to the people! Good luck!

Forgive me for the typo errors!

Chris Komari

Chairman

Partai Masa Depan Indonesia Mandiri (PARMADIM)

http://parmadim.com/2009/12/26/indonesias-century-gate/

26
Dec
09

PEPORA : Utang RI Capai Rp 1.602 Triliun

Sabtu, 26/12/2009 12:10 WIB
Utang RI Capai Rp 1.602 Triliun
Wahyu Daniel – detikFinance


Foto: dok.detikFinance

Jakarta – Utang pemerintah pusat Indonesia hingga Oktober 2009 tercatat sebesar US$ 167,86 miliar atau setara dengan Rp 1.602,86 triliun. Angka ini terus mengalami penurunan dibandingkan jumlah utang per akhir 2008 yang mencapai Rp 1.636,74 triliun.

Namun jika dilihat dari nilai dolar, utang Indonesia mengalami kenaikan. Pada akhir 2008, dalam denominasi dolar, total utang RI mencapai US$149,47 miliar.

Namun sampai Oktober 2009 menjadi US$ 167,86 miliar. Tapi jika dikonversi ke dalam rupiah nilainya menurun sebab nilai tukar yang menguat, dari Rp 10.950/dolar AS di 2008, menjadi Rp 9.545/dolar AS di Oktober 2009.

Utang itu terdiri dari pinjaman US$ 65,65 miliar dan surat berharga US$ 102,2 miliar. Dengan menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 5.401 triliun, maka rasio utang Indonesia tercatat sebesar 30%.

Demikian data yang dirilis Ditjen Pengelolaan Utang Depkeu, Sabtu (26/12/2009).

Hingga tahun 2009, terjadi kenaikan dalam penerbitan surat uang pemerintah pusat dari US$ 82,78 miliar di akhir 2008 menjadi US$ 102,2 miliar.

Sementara rincian pinjaman yang diperoleh pemerintah pusat hingga akhir Oktober 2009 adalah:
Bilateral : US$ 42,6 miliar
Multilateral: US$ 20,78 miliar
Komersial : US$ 2,2 miliar
Supplier : US$ 70 juta.

Secara jumlah utang Indonesia memang meningkat dari tahun ke tahun, namun secara rasio utang terhadap PDB memang menunjukkan. Hal itu sejalan dengan terus meningkatnya PDB Indonesia.

Berikut catatan utang pemerintah pusat sejak tahun 2000 berikut rasio utangnya terhadap PDB:
Tahun 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
Tahun 2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
Tahun 2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
Tahun 2003: Rp 1.232,04 triliun (61%)
Tahun 2004: Rp 1.299,50 triliun (57%)
Tahun 2005: Rp 1.313,29 triliun (47%)
Tahun 2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
Tahun 2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
Tahun 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
September 2009: Rp 1.604,69 triliun (30%)
Oktober 2009: Rp 1602,19 triliun (30%)

(dnl/dnl)

Baca juga :

26
Dec
09

PEPORA : Amandemen UUD45 Berdampak Sistemik

AMANDEMEN UUD 45 BERDAMPAK SISTEMIK.

Sebelum kita membahas tentang dampak sistemik dari amandemen UUD 45, terlebih dulu baiklah kita  cermati  tentang  Kriteria Pemikiran Sistem. Barangkali akan dapat membantu pikiran kita untuk memahami apakah yang dimaksud dengan “sistemik“, yang sekarang ini digunakan sebagai alasan oleh penguasa negara NKRI dalam usahanya untuk membenarkan  kebijakannya dalam mengucurkan dana talangan sebesar Rp.6,7 Triliun dari BI ke Bank Century.

Kriteria tentang pemikiran sistem.

Semua masalah-masalah yang saling terkait dan tergantung satu sama lain menurut istilah ilmiah diungkapkan dengan istilah sistemik. Ciri-ciri pemikiran ini muncul secara simultan dalam disiplin selama paroh pertama abad ke 20, khususnya selama tahun 1920-an. Pemikiran sistem diprakrsai oleh para biolog, yang menekankan pandangan mengenai organisme hidup sebagai keseluruhan yang terpadu.

Sifat-sifat dasariahnya, atau “sistemik“ adalah sifat-sifat keseluruhan, yang tidak dimiliki satupun oleh bagian-bagian. Sifat-sifat dasariah itu muncul dari “hubungan-hubungan yang mengatur“ (organizing relations) bagian-bagian, yakni dari suatu konfigurasi hubungan-hubungan yang teratur yang merupakan ciri khas dari kelas tertentu pada organisme-organisme atau sistem-sistem.

Sebagai contoh tentang dampak sistemik misalnya:

1.   Menstabilkan jumlah penduduk di NKRI hanya mungkin bila kemiskinan di NKRI dikurangi

2.   Penggundulan hutan-hutan yang terus-menerus dan ancaman kepunahan orang hutan di NKRI akan terus berlangsung, selama NKRI terus dijerat oleh Utang luarnegeri yang bertumpuk-tumpuk.

3.   Berkurangnya sumber daya alam dan degradasi lingkungan ditambah dengan percepatan pertambahan penduduk akan menimbulkan kerusakan komunitas-komunitas lokal.

Ada dua macam Ilmu Pengetahuan, yaitu Ilmu Pengetahuan Cartesian dan Ilmu Pengetahuan Sistemik.

Perbedaan antara antara pemikiran Cartesian dengan pemikiran Sistem:

Ilmu pengetahuan Cartesian percaya bahwa didalam sistem kompleks apa pun, perilaku keseluruhan dapat di analisis

dalam kerangka sifat-sifat bagian-bagiannya.

Ilmu Pengetahuan Sistemik memperlihatkan bahwa sistem-sistem hidup tak dapat dimengerti melalui analisis. Sifat-sifat bagian bukanlah sifat-sifat intrinsik, melainkan dapat dimengerti hanya didalam konteks keseluruhan yang lebih besar. Dengan demikian pemikiran system adalah pemikiran”kontekstual”; dan karena itu menjelaskan benda-benda dalam kerangka konteksnya mempunyai arti menerangkan dalam kerangka lingkungannya,  kita juga dapat mengatakan bahwa semua pikiran system adalah pemikiran lingkungan (environmental)

Berdasarkan kriteria tentang pemikiran sistem dan contoh-contoh seperti tersebut diatas, saya akan meneropong amandemen UUD 45 yang telah di lakukan oleh para elite bangsa Indonesia yang mengklaim dirinya sebagai tokoh-tokoh reformis.

Semakin kita mempelajari semua pasal-pasal (dari pasal 1 sampai pasal 37) dan seluruh ayat-ayatnya dalam UUD 45 naskah aseli sebagai suatu sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang merdeka dan berdaulat, makin kita sadari bahwa semua pasal-pasal dan ayat-ayat dalam UUD 45 aseli, semuanya itu tak dapat kita mengerti secara terpisah dari  Proklamasi Kemerdekaan kita yang pada hakekatnya adalah merupakan kulminasi dari tuntutan-tuntutan kultural yang meliputi : Pembebasan, demokrasi, emansipasi, harga diri dan jati diri sebagai bangsa mandiri dalam suatu negara. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa Proklamasi Kemerdekaan kita mempunyai misi sosial-kutural- politik  untuk mengangkat harkat dan martabat manusia-manusia Indonesia; yang semuanya itu tercermin dalam Pancasila 1 Juni 1945, yang sila-silanya sbb:

1.   Ke-Tuhanan Yang Maha Esa

2.   Kemanusiaan yang adil dan beradab

3.   Persatuan Indonesia

4.   Kerakyatan yang dipimpim oleh hikmat kebijasanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan –(Demokrasi)

5.   Keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia

Semua 37 pasal-pasal dan ayat-ayat UUD 45 adalah merupakan masalah sistemik, artinya  semua masalah-masalah itu saling terkait dan tergantung satu sama lain, yang sangat kompeten dalam penyelenggaraan NKRI seperti yang di kehendaki oleh Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa UUD 45 adalah mencerminkan adanya suatu  “Sistem kehidupan yang dinamis dari Negara Kesatuan Republik Indonesia“.

Meskipun kita harus senantiasa ingat kepada dinamika kehidupan Masyarakat kita yang sedang tumbuh dijaman modern dewasa ini, namun demikian kita tidak boleh keluar dari orbit yang sudah ditetapkan oleh Proklamasi Kemerdekaan kita dan Pancasila 1 Juni 1945. Sayangnya dalam praktek kehidupan bernegara dan berpolitik diera reformasi sekarang ini, kita mencatat bahwa amandemen terhadap UUD 45 telah menyimpang dari orbit Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan berdampak sistemik, sehingga merugikan gerakan demokrasi, kebebasan, kedaulatan negara dan rakyat, persatuan bangsa dan sendi-sendi kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dampak sistemik dari amandemen UUD 45 yang telah dilakukan oleh para wakil Rakyat yang mengklaim dirinya sebagai orang-orang yang reformis diera reformasi dewasa ini. Dapat dicermati dalam masalah-masalah sbb:

1.UUD 1945 yang disusun oleh para konseptor Kemerdekaan RI berdasarkan nilai- nilai sosial budaya yang dimiliki bangsa Indonesia berazaskan DEMOKRASI- MUFAKAT dalam negara yang berideologi Panca Sila, oleh  para elite  politik bangsa Indonesia yang mengklaim dirinya sebagai orang-orang yang reformis, telah DIROMBAK (baca: diamandemen) , sehingga menimbulkan dampak sistemik, yang termanifestasikan dalam keadaan dimana  NKRI didesak untuk mengkhianati UUD 45 dan Pancasila 1 Juni 1945, mengganti dengan ajaran Niccolo Machiaveli, dan selanjutnya meniru konsep politik USA yang menganut system perwakilan BIKAMERAL ( SENAT dan Congress ).

2.Pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang menurut UUD 45 naskah asli Pasal 6 ayat (2) yang mengatakan: Presiden dan wakil Presiden dipilih oleh Mejelis Premusyawaratan Rakyat (MPR) dengan suara yang terbanyak, diganti dengan pemilihan gaya  Amerika berupa pemilihan langsung baik untuk LEGISLATIF (parlemen)  maupun EKSKUTIF (pilihan Lurah, Camat, Bupati, Walikota, Gubernur sampai Presiden). Tanpa memperhatikan dampak-dampak sistemik yang akan terjadi pada pelaksanaan pemilihan Presiden secara langsung. Ini mungkin disebabkan oleh karena para elite politik yang memutuskan pemilihan Presiden secara langsung hanya mengenal Ilmu pengetahuan Cartesian saja. Dampak dari pemilihan Prsiden secara langsung kini terlihat jelas dalam pelaksanaan Demokrasi yang berdasarkan musyawarah dan mufakat dirubah menjadi Voting yang berdasarkan pada UUD (Ujung-Ujungnya Duit)

3.Demokrasi di Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila 1 Juni 1945, setelah di adakan amandemen UUD 45 berubah menjadi  Demokrasi-liberal yang mengikuti jejaknya  sistem demokrasi-neoliberalisme.  Sistem neoliberal yang mendambakan globalisasi secara menyeluruh telah diikuti oleh pemerintah SBY yang dipilih secara langsung. Ini tercermin dalam kebijakkan-kebijakannya yang meliputi disegala bidang perekonomian,  masalah yang menonjol misalnya masalah import beras yang menyengsarakan kaum tani, dibidang sumber daya alam , misalnya emas, perak ,tembaga, uranium sampai pada minyak bumi telah dijual atau digadaikan pada pihak asing demi keuntungannya para pemodal asing yaitu negara-negara kapitalis neoliberalisme.  Boleh dikata bahwa hampir semua aset-aset negara (BUMN) telah dijual habis. Sehingga kehidupan negara tergantung pada utang luarnegeri dan modal asing.  Inilah dampak sistemik dari amandemen UUD 45. Yang saat ini dimotori oleh Partai Demokrat (PD) dibawah bimbingan Presiden SBY.

Masih banyak lagi dampak-dampak sistemik lainnya dari amandemen UUD 45 naskah aseli misalnya :

4.MPR yang oleh UUD 45 justru ditempatkan menjadi ‘SUPER BODY” atau LEMBAGA TERTINGGI NEGARA yang bisa mengangkat dan memberhentikan Presiden, meminta pertanggungan jawab Presiden apa program pembangunan bangsa dan negara sudah dilaksanakan sesuai GARIS BESAR HALUAN NEGARA (GBHN) atau tidak, sudah tidak ada lagi!!!.  Sistem Konstitusionil telah diamandemen menjadi sistem absolutisme, sehingga bermunculanlah  1001 macam skandal yang sangat menonjol sekarang ini adalah: Skandal Bank Century.

5.Ukuran untuk menilai Presiden gagal atau berhasil sudah tidak ada lagi, karena MPR tidak berfungsi seperti UUD 45 yang asli, maka GBHN diganti dengan JANJI-JANJI KOSONG KAMPANYE PILPRES yang tidak tertulis ! Dan Presiden mempunyai kekuasaan absolut, karena sudah tidak ada lagi “SUPER BODY” yang bisa  menghentikan Presiden atau meminta peratanggunagn jawab Presiden. dampaknya adalah terjadinya pelecehan UUD 45 oleh presiden (baca: SBY) , yang termanifestasikan dalam Perpu No.4 Tahun 2008 yang ditetapkan pada tanggal 15 Oktober 2008 oleh Presiden SBY, khususnya Pasal 27 (ayat 1) yang memberikan kekebalan hukum kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dalam mengambil kebijakan atas JPSK. Yang berdampak terjadinya skandal Bank Century. Dalam konteks ini saya berpendapat bahwa terjadinya skandal Bank Century tidak dapat dimengerti secara terpisah dari kebijakkan Presiden SBY (Perpu N0.4 -15 Oktober 2008), Gubernur BI dan Mentri keuangan Sri Mulyani.

Adanya kekuasaan presiden SBY yang berlebihan, yang berani melecehkan UUD 45 Pasal 27 (ayat 1) adalah sebagai dampak dari adanya pemilihan Presiden secara langsung,  sedangkan pemilihan Presiden secara langsung adalah sebagai dampak dari amandemen UUD 45 yang telah dilakukan oleh para elite politk bangsaya ini yang sudah menjadi budak-budak konsumen dari kapitalisme neoliberaal (baca: imperialisme neoliberal).

Dampak sistemik lainnya lagi dari amandemen UUD 45 adalaah :

6.Azas Mufakat dalam Pancasila sudah melenyap dan bermetaformosa menjadi voting yang berdasarkan pada azas UANG diatas segala-galanya. Dampaknya adalah Pemilu dan Pilpres 2009 yang ambruladul dan penuh kecurangan; sistem politik persis meniru cara Amerika ” BIKAMERAL ” jadi dalam PEMILU rakyat memilih langsung anggota DPR (model House of Representative nya Amerika) dan Dewan Perwakilan Daerah / DPD ( meniru SENAT di Amerika). Sekarang terjadi perdebatan lagi karena ternyata DPD yang mau meniru model Senat di Amerika ternyata tidak diberi wewenang yang cukup oleh DPR, mereka berdebat terus menuntut “HAK dan Kekuasaan” nanti ujung-ujungnya ya rebutan duwit (baca : KORUPSI).

7. Reformasi yang didengungkan 11 tahun yang lalu, makin kelihatan semrawut dan ambruladul, karena negara ini diatur oleh para “NEGARAWAN” yang KONYOL, sebab misinya hanya saling berebut KEKUASAAN dengan MENGORBANKAN RAKYAT !!   Persoalan yang paling serius, yang dihadapi oleh bangsa Indonesia termasuk para elite bangsa dan juga para pengamat politik “jagoan“ di LIPI, UI, UGM dll, satupun tidak pernah ada yang mengkhawatirlan perubahan UUD 45, yang dibuat hanya berdasarkan emosi  dari para elite bangsa ini  yang sudah menjadi budak-budak  komsumen imperialisme neoliberal dan yang sejenisnya, yang menyimpan bahaya bagi masa depan bangsa dan negara!!!

8. Dampak sistemik dari amandemen UUD 45 dibidang politik perekonomian khususnya Pasal  33 UUD 45 .

1.   Dampak sisitemik dari amandemen UUD 45  terhadap pasal 33 UUD 45 ini telah  menciptakan kejadian yang mengerikan, yaitu telah mensengsarakan bangsa dan Rakyat banyak, terutama wong ciliknya; ini tercermin dalam meningkatnya harga-harga kebutuhan hidup sehari-hari, sebagai akibat dari kenaikan harga BBM yang mengikuti harga pasar minyak dunia, semakin berkurangnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), semakin meluasnya  penggundulan hutan-hutan dalam sksla besar-besaran yang nampak terus berlabjut karena NKRI terjerat utang liarnegeri yang bertumpuk-tumpuk, yang tidak akan terbayar lunas sampai 9 keturunan (generasi);  Dampaknya adalah meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan, bermunculkan becana alam yang disebabkan oleh adanya kehendak yang takterbatas dari kapitalis neoliberal baik yang dari luar maupun yang dari dalam (Pribumi) dalam  mengejar profit sebesar-besarnya, yang mementingkan diri sendiri dari para pelaku orde reformasi yang dipersenjatai dengan KKN yang dilindungi scara terselubung oleh penegak negara, dan muncul dipermukaan dalam bentuk melemahkan fungsi KPK.

Mari kita cermati dampak sistemik yang sangat terasa setelah penguasa berhasil mengamandemen UUD 45 dan melenggang keluar dari jalur UUD 45 pasal 33 yang khususnya terjadi di Freeport misalnya, yaitu tentang hakekat modal asing yang beroperasi di Freeport pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Bukankah  modal asing inilah  yang memprakarsai terjadinya pencemaran alam dikawasan Freeport dalam rangka kegiatan mereka melakukan perampokan sumber kekayaan alam bumi Indonesia? Bukankan modal-modal ini yang telah merubah gunung-gunung menjadi jurang-jurang? Bukankah modal asing inilah yang telah merusak tata keseimbangan Ekologi, terjadinya kesengsaraan penduduk setempat,  dan  terjadinya pelarian penduduk setempat ke negari tetangga, karena mereka diancam dan ditindas ketika mengadakan perlawanan gigih terhadap pihak asing yang telah menginjak-injak dan merampok tanah tumpah darahnya? Ini semua adalah dampak sistemik yang disebabkan oleh amandemen UUD 45 naskah aseli.

Kesimpulan Akhir :

Dampak sistemik dari amandemen UUD 45 telah mengantar kehancuran NKRI!!

Yang perlu kita sadari adalah apakah hakekat Partai Demokrat  yang sekarang ini mendominasi kekuasaan politik di negeri ini?.  Partai Demokrat  adalah anak kandung kapitalisme neoliberal AS.  Kita semua tahu bahwa kaum imperialisme, terutama AS sangat tidak menyukai keberadaan NKRI, oleh karena itulah AS selalu melakukan usaha untuk menghancurkan NKRI secara merangkak. Percobaan untuk memecah belah NKRI itu sudah  dilakukan sejak berdirinya republik ini, yang telah mencapai klimaknya dalam pemberontakan PRRI- Permesta disekitar tahun 1950, yang mendapat dukungan moril dan meteril dari pihak  imperialisme AS.  Dengan tegak berdirinya NKRI, dan dengan pimpinan yang tepat dari Presiden Soekarno, maka segenap rakyat Indonesia yang bersatu dalam NKRI dapat menghancurkan pemberontakan bersenjata yang disokong 100% oleh imperialisme neoliberal AS. Oleh karena itulah, maka keberadaan NKRI selelu dianggap merupakan penghalang besar bagi kepentingan imperialisme neoliberal AS dalam usahanya untuk merampok dan menguasai seluruh kekayaan alam termasuk hutan-hutan yang terdapat diseluruh kepulauan nusantara dari sabang sampai Merauke.

Rupanya dengan adanya kegagalan  aksi pemberontakan PRRI-Permesta para pemimpin negeri imperialisme neoliberal AS tak kehabisan akal. Kali ini yaitu pada tahun 1965-1966 dengan menggunakan kakitangannya,  terutama dikalangan klik TNI AD yang dipimpin oleh Jendral TNI AD Soeharto, yang termanifestasikan dalam aksinya, yaitu cupdeta merangkak yang didahului dengan membantaian masal 3 juta rakyat Indonesia yang tak bersalah, yang dianggap sebagai pendukung Presiden Soekarno, yang selanjutnya terus mengarah pada pembunuhan terhadap Presiden Sukarno secara biadab. Dengan terbunuhnya Presiden Soekarno dan jutaan  rakyat para pendukungnya, maka terbukalah jalan menuju ke jembatan emas bagi kiprahnya  imperialisme AS di Indonesia. Kiprah ini tercermin dalam bentuk yang kelihatannya santun yang bernama amandemen UUD 45. Dengan adanya amandemen itulah maka imperialisme neoliberal AS dapat dengan sesuka hatinya merampok semua kekayaan alam bumi Indonesia dengan bantuan dari pada cecunguknya yang berlindung dibawah kekuasaan orde baru jilit ke I  dengan Golkar-nya dan Orde Baru jilit ke II dengan  PD-nya sebagai kekuatan intinya.  Ini semua termanifestasikan dalam bentuk pengabdiannya 100% terhadap IMF dan sebangsanya, termasuk pengabdiannya pada model monopoli asing seperti misalnya Freeport  dan EXON Mobil di Blok Cepu, Newmont dsb. Dengan adanya amandemen UUD 45 itulah maka pemerintah SBY-JK sampai SBY-Boedionmo dengan bernaung dibawah panji Partai Demokrat dan Golkar telah secara lenggang kangkung melangkahkan kakinya untuk menjadikan kedaulatan rakyat tunduk  mutlak dibawah kedaulatan Pasar bebas atau ekonomi globalisasi, yang dibela mati-matian sejak dari zamannya rezim ORBA Soeharto, SBY-JK sampai SBY-Boediono sekarang ini.

Langkah inilah yang telah mematahkan sendi-sendi perekonomian NKRI, yaitu sendi-sendi demokrasi ekonomi seperti yang dituntut oleh pasal 33 UUD 45 naskah aseli.

Dengan semakin patahnya sendi-sendi perekonomian maka dampaknya akan memicu keadaan krisiss ekonomi yang semakin parah yang cepet atau lambat pasti akan berdampak pada kehancuran NKRI!!! Inilah dampak sistemik darai amandemen UUD 45 .

Demokrasi-liberal

Ditijau dari sudut kepentingan dan tujuan Proklamasi 17 Agustus 1945 , demokrasi-liberal Pimpinan SBY dipandang sebagai halangan dan bahkan merupakan bahya bagi kelanjutan Revolusi Agustus 1945 (Amanat Proklamasi 17 Agustus 1945), yang dampaknya akan menghancurkan NKRI.

Pada saat sekarang ini dan sekitar tahun 50han dan 60han, banyak orang-orang yang berlagak membela demokrasi, tapi sebenarnya yang mereka bela itu adalah bukan demokrasi,  yang mereka bela sesungguhnya adalah leberelisme semata-mata, yang dijaman modern ini adalah Neoliberalisme. Ini tercermin dalam tindakan makelar-makelar gelap dari D.I, T.I.I; Permesta yang mengkhianati Demokrasi dan selalu berusaha mengadakan “coup d’etat” dengan kekerasan senjata.

Negara-negara neoliberakisme pada dasarnya adalah mengupayakan adanya kebebasan kehidupan industri yang tidak terkait oleh ketentuan-ketentuan negara. Sistem neoliberalisme yang di anut oleh pemerintah SBY-Boediono inilah yang telah menjadikan Indonesia sebagai negara Jajahan model baru dari kelompok neoliberalisme. Meskipun pemerintah SBY-Boediono berlagak membela demokrasi dan Pancasila, namun demikinan dampak sistemik dari kebijakan SBY-Boediono yang selalu memihak pada demokrasi pasar bebas (baca: Globalisasi) tidak akan dapat menyembunyikan dampak sistemik yang telah dan akan terjadi dinegeri ini.

Dampak sistemik itu adalah:  Indonesia yang merdeka sekarang ini dapat dikatakan merupakan replika dari Indonesia yang terjajah pada jaman kolonial Belanda. Atau Indonesia yang merdeka sekarang ini sudah berubah menjadi jajahan negara jajahan neoliberalisme, ini tercermin dalam suatu keadaan bahwa Indonesia terus menjadi negara pemasok surplus ekonomi yang setia pada pihak asing.  Sistem demokrasi neoliberal ini dampaknya telah dirasakan oleh kalangan rakyat, terutama wong ciliknya, yang termanifestasikan dalam bentuk Pengangguran yang terus bertambah dan kemiskinan yang terus  meraja lela dimana-mana diseluruh nusantara.

Dipihak lain demokrasi neoliberal sekarang ini telah mengantarkan negara-negara neoliberal untuk menikmati buruh murah bangsa Indonesia dan surplus ekonomi yang melimpah ruah, disamping itu juga telah mengantarkan para  konglomerat yang berkerumun di sekeliling SBY-Boedi melenggang naik ke singgasana surga dunia di bumi Indonesia.

Setelah kita rakyat Indonesia merasakan dampak sistemik dari amandemen UUD 45 yang telah menyengsarakan kehidupan kita bersama baik lahir maupun batin, maka kita harus menyadari akan perlunya perjuangan untuk kembali pada UUD 45 naskah aseli dan mempertahankan Pancasila 1 Juni 1945.

Roeslan.

25
Dec
09

Lingkungan : Puncak Aktivitas Matahari Tahun 2013

Puncak Aktivitas Matahari Tahun 2013

Rabu, 16 Desember 2009 | 05:27 WIB

Jakarta, Kompas – Hasil pengamatan Matahari sejak tahun 2000 menunjukkan jumlah bintik Matahari cenderung menurun hingga mencapai tingkat terendah tahun 2009. Namun, tahun depan diperkirakan mulai terjadi peningkatan kejadian bintik Matahari hingga mencapai puncaknya pada tahun 2013.

Hal ini dipresentasikan Kepala Bidang Matahari dan Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Clara Yono Yatini, dalam forum komunikasi kehumasan instansi pemerintah bertema ”Fenomena 2012”, di Jakarta, Selasa (15/12).

Sri Kaloka Prabotosari, Kepala Pusat Pemanfaatan Sains Antariksa Lapan, menambahkan, saat ini Matahari sedang berada pada awal siklus ke-24. ”Menurut perhitungan, puncak siklus terjadi pada sekitar tahun 2012-2013. Saat itu terjadi flare yang sangat besar,” ujarnya.

Munculnya prediksi Lapan, yang dikuatkan dengan data dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), menggugurkan prakiraan tahun lalu yang menyebutkan bahwa puncak bintik Matahari terjadi tahun 2012.

Meski demikian, lanjut Clara, aktivitas Matahari yang mengancam magnet dan lingkungan ionosfer dan atmosfer Bumi bukan hanya berupa bintik Matahari, melainkan ada fenomena lain, seperti flare, lontaran massa korona (corona mass ejection/CME), badai Matahari, dan partikel energetik.

Gangguan komunikasi

Hasil pengamatan sejak tahun 2000, ketika bintik Matahari mengalami penurunan, gangguan cuaca antariksa justru terjadi karena munculnya fenomena tersebut, yaitu pada tahun 2000, 2003, dan tahun 2005.

Gangguan pada tahun-tahun tersebut antara lain mengakibatkan gangguan komunikasi satelit dan blackout atau padamnya jaringan listrik di beberapa negara. ”Oleh karena itu, pemantauan dan antisipasi menjelang puncak aktivitas Matahari harus terus dilakukan,” katanya.

Bintik hitam Matahari mencapai jumlah tertinggi pada tahun 2013 hingga 90 buah. Namun, prediksi sumber lain menyebutkan 170 buah, sama dengan kejadian tahun 2000.

Di daerah bintik hitam itu terjadi puntiran garis medan magnet Matahari. Ini berpotensi menimbulkan flare atau ledakan di permukaan Matahari akibat terbukanya kumparan medan magnet. Selain melepaskan partikel berenergi tinggi, flare juga memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik dan menimbulkan badai Matahari. (YUN)

Peneliti Lapan :

Fenomena 2012 Siklus 11 Tahunan
Kamis, 10 Desember 2009 05:31 WIB | Iptek | Sains |
Peneliti Lapan: Fenomena 2012 Siklus 11 Tahunan
Lapan/ilustrasi (ANTARA)

Jakarta (ANTARA News) – Seorang peneliti dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) menyatakan fenomena meningkatnya aktivitas matahari yang menurut ramalan suku Maya terjadi pada 2012 tidak perlu dikhawatirkan apalagi dihubungkan dengan hari kiamat.

Peneliti astronomi dan astrofisik Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) yang baru saja dikukuhkan sebagai profesor riset Indonesia Dr Thomas Djamaluddin Msc, Rabu, menyatakan tidak ada yang istimewa dari fenomena alam 2012 itu karena hanya siklus 11 tahunan meningkatnya aktivitas matahari.

“Fenomena 2012 yang menghebohkan masyarakat lebih banyak berawal dari ramalan suku Maya, bukan berasal dari alasan ilmiah. Kalau kemudian memang ada fenomena 2012 alasan ilmiahnya apa? Tapi yang lebih banyak diungkapkan justru bukan sainsnya,” kata Thomas usai dikukuhkan sebagai profesor riset di kantor Lapan Jakarta.

Menurut Thomas, fenomena aktivitas puncak matahari sebelumnya diperkirakan terjadi pada 2011, namun titik minimumnya bergeser sehingga diperkirakan terjadi pada 2012. Namun, sekarang pun ada pergeseran lagi sehingga kemungkinan terjadi pada 2013.

Secara alamiah, tegas Thomas, tidak ada yang istimewa karena itu merupakan siklus 11 tahunan. “Terakhir terjadi pada 1989 kemudian pada 2000, dan nanti 2012 atau 2013 akan terjadi lagi.”

Orang kemudian mengkhawatirkan terjadi badai matahari, padahal tidak akan ada badai matahari dahyat yang menimbulkan dampak parah.

Badai matahari pada dasarnya adalah fenomena bumi yang sering terjadi bukan saja saat aktivitas matahari mencapai puncak, tetapi saat aktivitas mulai naik hingga turun lagi tetap ada badai matahari.

Artinya memang frekuensi kejadiannya lebih banyak pada saat puncak. Tetapi, menurut Thomas, kekuatan terbesarnya belum tentu pada saat puncak. Sering kali yang paling kuat justru setelah puncak.

“Katakan puncak yang lalu terjadi di 2000, tetapi aktivitas matahari yang paling besar, yang paling kuat justru terjadi pada 2003,” katanya.

Perbincangan fenomena aktivitas matahari ini juga berkembang, yang kemudian dikaitkan lagi dengan seolah-olah akan ada tumbukan komet.

“Itu juga secara astronomi tidak ada buktinya. Tidak ada informasi atau perkiraan akan ada komet besar yang menabrak bumi pada 2012. Kemudian ada lagi yang memperkirakan ada planet Nibiru, padahal planet Nibiru tidak dikenal dalam astronomi,” jelas Thomas.

Berbagai perbincangan mengenai fenomena 2012, seperti seolah-olah berdasarkan teori astronomi ada asteroit besar yang akan menghantam bumi, sama sekali tidak punya dasar atau tidak ada alasan astronominya.

“Jadi pada dasarnya kekhawatiran 2012 lebih banyak terkait dengan penafsiran ramalan suku Maya, dan oleh ketua suku Maya sendiri sudah menyatakan bahwa 2012 bukan akhir dan itu hanyalah pergantian item kalender yang biasa,” kata dia.

Menurut Thomas, dampak dari badai matahari yang ditimbulkan dari percikan partikel matahari dan menimbulkan medan magnit itu selama ini hanya berdampak pada keberadaan satelit di orbit dan terhadap transformer fasilitas jaringan listrik.

Badai matahari dapat menimbulkan induksi ke fasilitas jaringan listrik sehingga terjadi kelebihan beban dan bisa menyebabkan trafo meledak atau terbakar.

Sampah Antariksa

Dalam orasi ilmiahnya pada pengukuhannya sebagai profesor riset bersama Dr Ir Chunaeni Latief Msc, Thomas juga menyatakan bahwa wilayah Indonesia yang dilalui garis ekuator cukup panjang rentan menjadi tempat jatuhnya sampah antariksa yang sekarang kian banyak.

“Sampah antariksa semakin lama semakin banyak. Yang terpantau oleh sistem jaringan pemantau internasional ada sekitar 13 ribu lebih dan ancamannya bisa mengganggu satelit aktif. Dan salah satunya pernah, sampah antariksa bekas satelit Rusia menabrak satelit aktif karena semakin banyak satelit di antariksa kemungkinan bertabrakan semakin besar,” katanya.

Indonesia yang berada di garis ekuator memiliki kemungkinan lebih besar untuk terkena risiko jatuhnya sampah antariksa dibanding kawasan lain. Oleh karena itu Indonesia harus selalu waspada karena berada pada wilayah yang sering dilalui orbit satelit.

Hal itu harus menjadi perhatian Lapan dalam memberikan pelayanan informasi potensi bahaya benda jatuh dari antariksa sehingga kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat dinetraliskan, demikian Thomas Djamaluddin.

Bersama Thomas, peneliti Lapan Dr Ir Chunaeni Latief Msc juga dikukuhkan sebagai profesor riset dalam bidang Opto Elektronika dan Aplikasi Laser. Dalam orasinya ia lebih mencermati kandungan dan efek emisi gas rumah kaca (CO2) dan pemanfaatan instumensi Satklim LPN-1A untuk penelitiannya yang bermanfaat bagi dunia penerbangan, dan kajian pemanasan global.(*)

COPYRIGHT © 2009

LAPORAN IPTEK
Bumi Makin Panas, Bumi Direkayasa

Kompas, Rabu, 16 Desember 2009 | 05:15 WIB

Oleh NINOK LEKSONO

Dari Konferensi Perubahan Iklim PBB yang alot di Kopenhagen, Denmark, kemarin di harian ini kita membaca berita berjudul ”Cuaca Ekstrem Bencana 2009”. Disebutkan di sana, dari semua bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2009, lebih dari tiga perempatnya terkait dengan cuaca ekstrem (Kompas, 15/12).

Di harian International Herald Tribune (11/12), mantan Perdana Menteri Portugal yang kini Komisioner Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR), Antonio Guterres, juga menulis, ”Gempa bumi, siklon, tsunami, banjir, dan tanah longsor merupakan bencana alam yang frekuensinya lipat dua dalam dua dekade terakhir.” Selain frekuensinya meningkat, katastrofi tersebut juga bertambah intensitasnya, meningkat daya penghancuran serta ancamannya terhadap kehidupan manusia. Pada tahun 2008 saja, sekitar 36 juta orang tiba-tiba harus tergusur oleh fenomena alam ini.

Menurut Guterres, meskipun angka yang disebut di atas sudah amat besar, itu masih amat kecil bila dibandingkan dengan jumlah orang yang keamanannya, juga sumber penghidupannya, terus-menerus dirongrong oleh konsekuensi jangka panjang perubahan iklim. Konsekuensi yang dimaksud berupa kekeringan, pola curah hujan yang semakin sulit diramalkan, degradasi dan desertifikasi (penggurunan) tanah, erosi pantai, dan salinifikasi (makin asinnya air tanah).

Skenario yang akan mengikuti situasi tersebut adalah meningkatnya potensi konflik di dalam dan antarnegara. Itu akan terjadi ketika berbagai komunitas berebut sumber daya yang semakin langka, seperti air segar dan lahan pertanian.

Sedikit melihat lebih jauh ke masa depan, rakyat di negara kecil dan berpermukaan rendah akan menghadapi prospek negaranya runtuh berhadapan dengan naiknya laut; kebangsaan, kultur, dan identitasnya pun akan tenggelam.

Ketika hari demi hari kita merasakan cuaca semakin panas, suka atau tidak kita pun mengakui, pemanasan global itu sudah menjadi realitas hidup di sekeliling kita, dengan segenap potensi dampaknya yang amat mencengkam.

Merekayasa Bumi

Dalam konteks ini, masuk akal kalau harapan terhadap Konferensi Kopenhagen atau COP-15 sangat besar. Para pemimpin dunia diseru untuk mendorong dicapainya kesepakatan baru untuk pengurangan emisi karbon.

Sementara waktu terus berjalan, kini sudah muncul pertanyaan yang mengusik. Misalnya saja, apa yang terjadi kalau kesepakatan pengurangan emisi yang dicapai di Kopenhagen tidak memadai? Atau lebih jauh lagi, apa yang akan terjadi kalau target yang disepakati tidak dijalankan? Atau, apa yang akan terjadi seandainya kita dihadapkan dengan krisis ekologi dalam satu-dua dasawarsa ke depan?

Dalam kaitan inilah para ilmuwan mulai menyinggung kemungkinan dilakukannya perekayasaan Bumi atau geoenjiniring (geo-engineering). Pilihan ini mengemuka ketika sejumlah pihak menyangsikan hasil di Kopenhagen.

Salah seorang ilmuwan yang menyusun laporan ini, John Shepard, dari Universitas Southampton, Inggris, mengaku, dia merasa ngeri sendiri membayangkan manusia harus melakukan geoenjiniring. Meski demikian, intervensi teknologi dalam skala besar-besaran ini perlu dilakukan bila memang tidak ada kesepakatan pengurangan emisi karbon.

Seperti dilaporkan Claudia Ciobanu dari Inter-Press Service (JP, 13/12), pada dasarnya geoenjiniring adalah campur tangan dalam skala besar pada sistem iklim bumi.

Dua tipe

Pada saat sekarang ini, proses merekayasa bumi ini bisa dibagi dalam dua macam. Yang pertama adalah penghilangan CO (carbon dioxide removal/CDR), yang dilakukan melalui fertilisasi besi samudra, penggunaan pohon buatan. CDR dapat dilakukan secara lokal dan risikonya dinilai kecil.

Pilihan kedua dikenal sebagai manajemen radiasi matahari (solar radiation management/SRM). Ini dilakukan dengan memantulkan sinar matahari untuk mengurangi pemanasan global dengan menggunakan, misalnya, cermin di angkasa, penyemprotan aerosol di atmosfer, atau penguatan awan.

Metode yang kedua ini tidak mengurangi gas-gas rumah kaca dan juga tidak akan menanggulangi konsekuensi emisi, seperti pengasaman (asidifikasi) laut. Namun, ia dipandang sebagai solusi yang bisa dilakukan dengan cepat. Hanya saja, para ilmuwan mengaku, mereka khawatir dengan efek SRM yang tak teramalkan, khususnya terhadap pola cuaca dan ekosistem.

Dalam kaitan ini, fisikawan Jason Blackstock dari Center for International Governance Innovation melihat geoenjiniring sebagai ”judi yang amat tak pasti, yang tak ingin kami lakukan”.

Dengan melihat risiko yang ada, Blackstock, sebagaimana Shepard, berkeyakinan bahwa pengurangan emisi tetap merupakan prioritas, (karena cara ini yang) paling aman dan lebih bisa diramalkan (hasilnya).

Kemajuan sains dan teknologi memang membawa umat manusia pada peluang untuk menanggulangi krisis yang dihadapinya.

Dalam hal geoenjiniring, risikonya sungguh tidak main-main. Bila cermin pemantul panas matahari dipasang, lalu suhu global turun, sementara ada timbunan karbon dioksida miliaran ton di atmosfer, apa yang akan terjadi dengan pola cuaca? Apa yang akan terjadi pada makhluk hidup? Sulit diramalkan.

Tampak bahwa merekayasa Bumi juga membuat manusia berhadapan dengan ketidakpastian. Alih-alih mendapatkan solusi, manusia justru bisa berhadapan dengan problem baru yang tidak kalah mengerikan.

Dalam perspektif inilah kita semua wajib mendesak para perunding di Kopenhagen untuk mencapai kesepakatan pengurangan emisi karbon. Bahkan, bukan kesepakatan biasa, tetapi kesepakatan dengan target memadai.

Cuaca Ekstrem Bencana 2009

Selasa, 15 Desember 2009 | 09:44 WIB

Kopenhagen, Kompas – Dari semua bencana alam yang terjadi sepanjang tahun 2009, lebih dari tiga perempatnya terkait dengan cuaca ekstrem. Cuaca ekstrem juga bertanggung jawab atas penderitaan 55 juta jiwa di seluruh dunia.

Demikian laporan yang diluncurkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Belgia bekerja sama dengan Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) berdasarkan data 1 Januari 2009 hingga November 2009.

”Cuaca ekstrem menjadi isu penting yang harus diperhatikan,” kata Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana Margaretha Wahlstrom dalam jumpa pers, Senin (14/12).

Dari 245 bencana pada tahun 2009, 224 di antaranya terkait cuaca ekstrem. Cuaca ekstrem bertanggung jawab atas 55 juta jiwa dari 58 juta korban bencana alam, di mana 7.000 orang (dari 8.900 jiwa) di antaranya tewas.

Cuaca ekstrem juga menyebabkan kerugian sebesar 15 miliar dollar AS dari total kerugian akibat bencana alam sebesar 19 miliar dollar AS.

Dari banjir, 11 juta jiwa terkena dampak sepanjang tahun 2009— turun dibandingkan dengan tahun 2008 (45 juta) dan tahun 2007 (178 juta). ”Dari sisi jumlah menurun. Namun, cuaca ekstrem akan tetap menjadi ancaman serius. Lebih dari setengah mengancam penduduk kawasan pesisir,” katanya.

Menurut Direktur CRED Debarati Guha Sapir, data cuaca ekstrem itu belum memasukkan angka korban yang disebabkan kekeringan. ”Secara statistik sulit ditemukan,” katanya. Di Afrika, jumlah dampak kekeringan sangat besar, belum lagi dampak ikutannya. Di Kenya, misalnya, 3,8 juta jiwa butuh bantuan makanan. Dampak tidak kalah serius menerjang kawasan Amerika Tengah, Kolombia, dan Sahel barat yang terserang kekeringan.

Tidak bisa dicegah

Sekretaris Jenderal Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) Michael Jarraud mengatakan, badai tropis, hujan ekstrem, dan kekeringan tidak dapat dicegah oleh siapa pun. ”Yang bisa dilakukan adalah memprediksikan datangnya sehingga bisa mengurangi dampak buruknya,” katanya. Namun, tidak semua negara memiliki kemampuan teknologi dan ahli untuk itu. Berdasarkan data WMO tahun 2006, sekitar 60 persen dari 189 anggota WMO kemampuannya terbatas.

Dari berbagai kawasan, Asia adalah kawasan paling rentan banjir dan badai. Antara Januari dan November 2009, 48 juta jiwa terkena dampak cuaca ekstrem. Sebagian besar penduduk Asia tinggal di kawasan pesisir. (GESIT ARIYANTO dari Kopenhagen, Denmark)

Matahari dan Pemanasan Bumi Saling Menguatkan

Kompas, Selasa, 15 Desember 2009 | 10:44 WIB

Geneva, Senin – Terjangan radiasi Matahari lebih dari 60 tahun lalu telah menyebabkan lapisan es di puncak gunung di Swiss meleleh lebih cepat daripada saat ini walaupun sekarang pun terekam ada kenaikan temperatur. Demikian hasil penelitian sejumlah ilmuwan yang dipaparkan pada Senin (14/12).

Penelitian mereka tentang dampak radiasi Matahari pada gletser Alpen membawa pada ”penemuan mengejutkan”. Penemuan tersebut adalah pada tahun 1940-an, terutama pada musim panas 1947, volume es yang meleleh adalah terbanyak sejak diukur dari 95 tahun lalu.

Penelitian yang dilakukan Zurich’s Federal Institute of Technology (ETHZ) ini juga mencatat kenaikan temperatur yang mempercepat proses melelehnya es pada tingkat yang tak terduga sebagai akibat pemanasan global. ”Yang baru adalah paradoks tersebut dapat dijelaskan dengan adanya radiasi,” ujar Matthias Huss, salah seorang peneliti.

Penelitian tersebut dipublikasikan dalam Geophysical Research Letters sebagai laporan dari penelitian besar yang dilakukan terkait dampak perubahan iklim dan peran radiasi Matahari dalam model iklim.

Dari penelitian ditemukan bahwa level radiasi Matahari pada tahun 1940-an adalah 8 persen lebih tinggi daripada radiasi rata-rata. Hal itu mengakibatkan salju meleleh sekitar 4 persen. (AFP/ISW)




Blog Stats

  • 2,102,405 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 114 other followers