Archive for December, 2009



30
Dec
09

PEPORA : Refleksi Tahun Baru 2010

Press Release : REFLEKSI TAHUN BARU 2010

Tanggal 23 Juli 2009, Front Daulat Rakyat Merdeka sudah TOLAK HASIL PILPRES, lalu sekarang saatnya bertahun baru 2010 bagi segenap pemangku kepentingan daulat rakyat untuk bersama-sama TOLAK PENEBAR PESONA AKHLAK YANG TERCELA 2009, seperti (1) Pendapat yang tergesa-gesa, (2) Berlebih-lebihan, (3) Sombong, (4) Tipuan, (5) Perbuatan yang tak sesuai dengan perkataan, (6) Bohong, (7) Buruk sangka, (8) Memata-matai, (9) Adu domba, (10) Pembohong, (11) Menyebar kabar bohong, (12) Pengecut, (13) Tamak, (14) Mubadzir, (15) Angkuh, (16) Takabur, (17) Khianat, (18) Berbuat buruk dengan terang-terangan, (19) Menipu, (20) Tipu Daya, (21) Pamer, (22) Lalai, dst yang terbukti mampu menggerus sistim Kepemimpinan bahkan kiprah Kenegarawanan. Sehingga pertandanya di akhir tahun 2009 ini muncul pendapat bahwa walaupun berkedudukan de jure adalah Superior namun de facto justru bertampilan Inferior, dan oleh karena itulah kontradiksi dan kontroversial tersebut saat-saat menyambut tahun baru 2010 ini perlu dilakukan paling tidak keberanian untuk bermawas diri dari yang bersangkutan (YBS) dan yang merasa terkait erat dengan YBS demi pemenuhan petuah vox populi vox dei.

Tiada gading yang tak retak, demikian pulalah manusia yang kodratinya memang jauh daripada kesempurnaan, yang seyogjanya terus menerus belajar mendalami jati diri bangsa dibawah ketundukan yang hakiki dalam Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila-1 PANCASILA).

Jakarta Selatan, 30 Desember 2009

Pandji R Hadinoto / HP : 0817 983 4545

Majelis Benteng Pancasila / pancasila45@yahoo.com

30
Dec
09

PEPORA : KPK Melarang Pejabat Urusi Yayasan Swasta

KPK Melarang Pejabat Urusi Yayasan Swasta

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 29/12/2009 | 19:09 WIB KPK Melarang Pejabat Urusi Yayasan Swasta

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti yayasan swasta yang diisi oleh para pejabat publik. Sebaiknya hal itu tidak dilakukan para pejabat karena akan menimbulkan penyalahgunaan wewenang. “Pejabat publik seharusnya jangan terlibat di yayasan swasta karena berpotensi menyalahgunakan wewenang sangat besar,” kata Wakil Ketua KPK bidang pencegahan M Jasin usai memberikan laporan akhir tahun di Gedung KPK, Selasa (29/12).

Menurut Jasin, KPK tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki yayasan-yayasan yang dimiliki swasta. Sehingga, aliran dana yang masuk dari pihak swasta tetap dibiarkan. “Kami hanya bisa mengimbau,” lanjutnya.

Sementara untuk yayasan yang berada di naungan pemerintah, KPK sudah lama berusaha untuk menertibkannya. Hanya yayasan yang memberikan profit saja bisa dipertahankan. “Kalau yang merugikan sebaiknya dibubarkan saja,” tegasnya.

Fenomena tentang yayasan yang diisi oleh pejebat negara ini diungkap oleh penulis George Junus Aditjondro dalam bukunya ‘Membongkar Gurita Cikeas’. Disebutkan oleh George, ada sejumlah yayasan yang terafiliasi dengan SBY dan perlu diaudit independen karena menerima dana dari sumber yang tidak jelas dan dihuni oleh para pejabat BUMN.

Sejumlah pejabat juga disebut aktif di yayasan-yayasan tersebut, antara lain Yayasan Yayasan Majelis Dzikir SBY Nurussalam, Yayasan Kepedulian Sosial Puri Cikeas, Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian (KdK), Yayasan Mutu Manikam Nusantara, Yayasan Batik Indonesia, dan Yayasan Sulam Indonesia. Yayasan-yayasan itu disebut George berafiliasi kepada SBY dan Ibu Ani Yuhoyono.

Sejumlah pejabat dan tokoh disebut-sebut dalam buku George aktif dalam yayasan itu. Antara lain Djoko Suyanto, Soetanto, Purnomo Yusgiantoro, Jero Wacik, MS Hidayat, dan Didi Widayadi. Sejumlah keluarga menteri dan pejabat juga disebut, seperti istri Ginandjar Kartasasmita, isteri Hassan Wirajuda, adik Marty Natalegawa, dan istri Jero Wacik. Sejumlah pimpinan BUMN dan bank juga disebut terlibat dalam yayasan seperti Dirut BNI Gatot Suwondo, Sofyan Basyir dan Anton Sukartono.

Namun, sejumlah nama yang disebut sudah membantah tulisan George. Mereka menegaskan yayasan-yayasan tersebut tak terkait dengan SBY dan Ny Ani Yudhoyono. Hingga saat ini, buku ini beredar di publik, karena tidak ada larangan dari Kejaksaan Agung. Namun, di toko buku besar, seperti Gramedia, buku ini tak ditemukan. (*/dtc/jpc)

29
Dec
09

Perbankan : Boediono yang Tidak Konsisten

Suara Pembaruan

ZOOM2009-12-29Boediono yang Tidak Konsisten
Tjipta Lesmana

Pemeriksaan Panitia Khusus (Pansus) Angket Bank Century terhadap mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono, pada 22 Desember 2009, sepertinya sudah diset begitu rupa, sehingga berlangsung adem-ayem, tertib, dan terkendali. Nyaris tidak ada satu pun pertanyaan tajam diajukan kepada Boediono. Hal ini berbeda sekali dengan situasi sehari sebelumnya, tatkala Pansus “menggedor habis” mantan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang juga mantan Deputi Senior Gubernur BI, Anwar Nasution.

Mari kita analisis beberapa pernyataan Boediono, yang patut diragukan kebenarannya, sekaligus membuktikan bahwa dia adalah pembesar negara yang sesungguhnya tidak konsisten dengan ucapannya. Pertama, Boediono menegaskan bail-out diberikan kepada Bank Century karena pemerintah belajar dari krisis moneter pada 1997 dan memuncak 1998. Menjawab pertanyaan seorang anggota Pansus, apakah itu berarti krisis ekonomi Indonesia pada 2008 -sebagai dampak dari krisis keuangan global- sama dengan krisis moneter 1997, Boediono menjawab tegas sekali: “Ya, persis!”

Namun, pada Minggu, 5 Oktober 2008, seusai menghadiri rapat koordinasi bidang perekonomian di Jakarta, Boediono selaku Gubernur BI, menandaskan, situasi krisis saat itu (sampai Oktober 2008) sangat berbeda dari krisis 1997. “Sumber krisis (2008) ada di luar. Kita hanya terkena imbasnya yang menurut penilaian saya, imbasnya sangat terbatas.” Ini pernyataan Boediono di hadapan puluhan wartawan. Tapi, di depan Pansus Angket Bank Century, Boediono mengatakan, kedua krisis ini persis sama.

Beberapa menit sebelumnya, masih dalam forum tanya-jawab seusai rapat koordinasi itu, Sri Mulyani Indrawati selaku Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Perekonomian mengimbau semua pihak supaya “tidak perlu panik menghadapi krisis. Dampak krisis baru akan terlihat dalam beberapa kuartal ke depan pada 2009 dan 2010. “Jadi, menurut Sri Mulyani, dampak krisis yang berasal dari Amerika itu belum dirasakan Indonesia sampai akhir 2008.

Kedua, di depan Pansus Boediono mengatakan, indikator lain dari dampak krisis 2008 adalah nilai tukar rupiah yang terus merosot dari Rp 9.000 pada awal 2008 menjadi Rp 13.000 pada November 2008. Lagi-lagi pemerintah takut kejadian 1997-1998 terulang. Ketika itu nilai rupiah “terjun bebas” hingga Rp 18.000 per dolar AS. Faktanya, pada 6 Oktober 2008, nilai tukar rupiah dibuka pada posisi Rp 9.550, merosot 1,8% dibandingkan pada posisi sebelum Lebaran, 26 September 2008, yaitu Rp 9.380. Demikian data resmi dari BI.

“Kami akan menjaga agar pasar tidak membuat rupiah bergerak ke level yang tidak realistis,” kata Boediono optimistis pada 18 November 2008. Keesokan harinya, rupiah masih bertahan di level Rp 12.100. Dan awal Desember 2008, rupiah malah mulai menguat kembali sampai ke level Rp 11.075 pada 17 Desember 2008.

Soal Rumor

Kenapa menurut penilaian BI, dampak Bank Century yang dikatakan gagal itu sistematik? Antara lain karena banyak rumor berseliweran terkait dengan kesehatan bank swasta, sehingga “kondisi masyarakat sangat eksplosif”. Faktanya, rumor yang terkait dengan perbankan nasional pada pengujung 2008 hanya satu, yaitu yang menerpa Bank Century. Pada pertenghan November, seorang pelaku pasar saham, lewat internet memberitahukan kepada masyarakat bahwa Century kalah kliring. Otoritas BI marah dan mencoba membantah serta melaporkannya kepada Polri. Ternyata, rumor itu memang benar.

Nah, omong kosong satu rumor bisa menciptakan efek psikologis yang eksplosif dan menimbulkan rush! Situasi ini amat kontras dengan situasi akhir 1997. Rush pada 1997 terutama karena nilai tukar rupiah yang “terjun bebas” sehingga masyarakat pemilik uang amai-ramai melepas rupiah dan menukarnya dengan dolar. Malah, banyak pemilik bank memborong dolar untuk kepentingan spekulatif. Ada pula rumor Liem Sioe Liong, pemilik Bank BCA, bank dengan aset nomor satu di Indonesia, menderita sakit keras di Singapura. Para nasabah BCA di mana-mana kemudian menyerbu BCA. Segera setelah BCA diserbu, bank-bank papan atas lain juga diserbu oleh nasabah yang panik.

Ketiga, di depan Pansus, Boediono mengatakan, perubahan kebijakan BI tentang ketentuan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP), yaitu CAR yang semula 8% berubah menjadi cukup positif, bukan untuk menolong Bank Century, tapi berlaku umum. Bank mana pun yang memenuhi ketentuan baru itu bisa memanfaatkan FPJP Bank Indonesia. Aneh, hanya dalam hitungan jam setelah perubahan PBI (peraturan BI) itu, datang surat dari Direksi Bank Century yang minta FPJP. Suatu koinsidensi atau memang jelas-jelas PBI baru itu untuk mengangkat Bank Century dari peti mati?

Keempat, Maryono selaku Direktur Utama Bank Century, pada 27 November 2008 mengatakan, setelah LPS menyuntikkan dana, CAR bank yang dipimpinnya mencapai 8%. Hari yang sama, Kepala Eksekutif LPS, Firdaus Djaelani, mengatakan, pihaknya berencana menaikkan CAR Bank Century hingga ke level 10% dengan total dana talangan sebesar Rp 2 triliun. Tapi, kenapa dana bail-out Century terus bertambah hingga Rp 6,7 triliun? Boediono dengan enteng menjawab: penambahan dana bantuan itu sangat dinamis sesuai perkembangan kebutuhan Bank Century yang memang sangat dinamis ketika itu.

Penulis adalah pakar komunikasi politik

29
Dec
09

Presidensial : SBY terlihat inferior [Anies Baswedan]

SBY Inferior

detikcom

detikcom – 2 jam 17 menit lalu
Dua Bulan Terakhir di Tahun 2009, SBY Terlihat Inferior

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam dua bulan terakhir dinilai tidak menciptakan kepemimpinan yang membangun. Rektor Universitas Paramadina, Anies Baswedan berpendapat, keluh-kesah, curhat, dan sikap memelas yang kerap diungkapkan SBY di depan publik dinilai tidak menguntungkan dalam membangun citra dirinya.

“Bicara krisis, bukan hanya SBY yang menghadapi. Tapi dihadapinya jangan dengan tampil memelas. Seseorang yang dalam posisi inferior, jika tampil memelas akan dikasihani. Tapi kalau orang dalam posisi superior, dan dia memelas, tidak akan dikasihani,” kata Anies.

Hal tersebut disampaikan dia saat menyampaikan Refleksi Akhir Tahun “Rekayasa Indonesia Baru” di Auditorium Nurcholish Madjid, Universitas Paramadina, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (29/12/2009).

Sikap lemah tersebut, menurut Anies, tidak mencerminkan sosok seorang pemimpin yang kuat. Dia berpendapat ujung-ujungnya adalah kehilangan kewibawaan di depan pendukungnya sendiri, seperti yang terlihat saat menghadapi kasus Bibit-Chandra.

“Kasus Bibit-Chandra sebenarnya soal leadership dan keberanian. Hadapi saja seharusnya kelompok penentang itu. Tapi, ketika pemimpin posisinya to please everyone, maka dia akan kehilangan kewibawaan dari kelompok pendukung dan tidak berani menghadapi penentang,” kata Anies.

Dalam 5 tahun pertama kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla (JK) pada tahun 2004-2009, Anies melihat, SBY lebih menjalankan komunikasi antara dirinya dan rakyat. Sedangkan peran komunikasi dengan kekuatan politik diambil oleh JK.

“Sekarang, dikerjakan sendiri dan terbukti dalam dua bulan ini tidak dikelola dengan baik sehingga memunculkan riak-riak politik yang menguras energi,” tandasnya.

29
Dec
09

PEPORA : Heboh Gurita Cikeas

Raibnya ‘Gurita Cikeas’ Cermin Rezim Ketakutan

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 28/12/2009 | 18:18 WIB Raibnya 'Gurita Cikeas' Cermin Rezim Ketakutan

Jakarta – Meski Kejaksaan Agung (Kejagung) belum melarang buku ‘Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century’, namun secara substansif telah menunjukkan rezim ketakutan apabila dilihat dari raibnya buku yang konon mengungkap borok ‘kerajaan’ Cikeas ini di pasaran toko buku. Larangan buku juga merupakan perebutan hak warga negara untuk mendapatkan informasi.

“Buku Gurita Cikeas, meski belum dilarang, tapi membuat cemas penerbit dan penjual. Yang timbul adalah rezim ketakutan. Karena rezim membuat takut masyarakat,” kata Menko Polhukam Kabinet Indonesia Muda (KIM) Taufik Basari, dalam jumpa pers di Wisma Kodel, Jakarta, Senin (28/12).

Ia menilai, masyarakat telah direbut hak-haknya untuk mendapatkan informasi. Saat ini seolah-olah, jika buku bertentangan dengan kehendak kekuasaan, maka akan berhadapan dengan kekuasaan. “Setelah terbit di toko buku, akhirnya ditarik kembali. Padahal buku itu cukup layak konten dan isinya. Kebijakan Kejagung yang melarang-larang buku merupakan racun yang tak boleh berkembang,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Mendagri KIM, Boni Hargens, menilai jika buku ini perlu mendapat apresiasi karena akan memandu masyarakat pada pembuktian fakta hukum berbagai kasus di Republik Indonesia. “Jangan sampai dilarang. Contohnya, Pansus Century kan belum jalan maksimal, tapi George telah menunjukkan jalan. Harus diperhatikan pula, jika pelarangan buku ini diteruskan, maka akan berdampak buruk bagi demokrasi,” tandas pengamat UI ini.

PenuhI kaidah Ilmiah
Buku ‘Membongkar Gurita Cikeas’ dinilai telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah sehingga layak untuk dibaca. Buku ini diminta untuk tidak disangkutpautkan dengan ranah hukum untuk menjaga netralitas pandangan akademik. “Secara ilmiah, buku tersebut telah memenuhi unsur ilmiah,” kata dosen ilmu politik UI, Boni Hargens dalam jumpa pers Kabinet Indonesia Muda (KIM) di Wisma Kodel, Senin (28/11).

Sebagai akademisi, Boni menilai George telah mempertimbangkan unsur keilmiahan penelitian. Meski demikian, penulis bisa saja menyamarkan sumber guna kepentingan informan. “Sekarang, jika Fox Indonesia salah satu gurita Cikeas, apa salah? Lalu, tentang aliran dana dari X ke Y, pasti sebagai peneliti punya sumber yang harus dilindungi. Masalah penulisan, itu bagaimana dia menyampaikannya dalam buku,” beber pengamat UI.

Oleh karena itu, ‘Gurita Cikeas’ jangan sampai ditarik ke ranah hukum. Misalnya saja dengan menggunakan pencekalan buku atau pasal pencemaran nama baik. “Jika ada pihak yang tak sepakat, lawanlah dengan buku tandingan. Bukan menggunakan tindakan represif hukum. Jika diteruskan, maka ranah ilmiah akan terganggu,” tuturnya.

Intel Datangi Penerbit Buku
Sejak buku ‘Membongkar Gurita Cikeas’ karangan George Junus Aditjondro dikeluarkan, kantor penerbit yakni PT Galangpress, terus kebanjiran tamu. Salah satu tamunya yakni intel Kejaksaan Atinggi (Kejati) DI Yogyakarta (DIY). “Bapak yang mengenakan jaket dengan celana coklat tua itu dari Intel Kejati DIY,” ungkap Direktur PT Galang Press, Julius Felicianus di kantor Jl Mawar Tengah, Baciro, Yogyakarta, Senin (28/12).

Menurut Julius, intel Kejati DIY itu sudah datang sejak pukul 09.00 WIB. Kedatangan dia untuk meminta soft copy buku kontroversial itu. Namun permintaan itu tidak dituruti oleh Julius dengan alasan tidak ada surat resmi dari Kejaksaan Agung. “Kalau mau minta soft copy atau lainnya ya harus ada surat resmi. Kalau mau silaturahmi melihat aktivitas di sini yang sedang banyak wartawan, ya silakan saja,” papar Julius sembari ketawa.

Meski sudah menunggu lebih dari 2 jam dan terus duduk di salah satu kursi tamu, intel yang diketahui bernama Mashudi itu tetap tidak bisa mendapatkan soft copy buku ‘Membongkar Gurita Cikeas’ tersebut.

Sementara itu, suasana kantor Galang Press tampak ramai dan sibuk setelah libur Natal. Julius terlihat sibuk melayani sejumlah tamu dan wawancara dengan sejumlah wartawan dari berbagai media. Dia juga sibuk mengatur wawancara antara media dengan George Junus Aditjondro. “Biar Pak George tidak capek. Saat ini lawyer kita, Pak Jeremias Lemek, juga ada di sini untuk rapat kecil saja,” jelasnya.

Siap Adu Argumen
Penulis buku “Membongkar Gurita Cikeas“, George Junus Aditjondro, mengaku siap melakukan klarifikasi dan adu argumentasi terhadap semua yang ditulis dan disebutkan dalam buku itu. Dia juga mengharapkan ada pihak-pihak lain yang bersedia menulis buku mengenai hal tersebut. “Saya siap menjelaskan semua dan diklarifikasi,” tantang Aditjondro George di kantor Penerbit PT Galangpress, Yogyakarta, Senin (28/12).

Menurut Aditjondro, dirinya akan datang langsung saat diskusi buku di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2009 nanti. Dia juga akan menjelaskan beberapa data dan sumber yang menjadi bahan penulisannya. “Data ada semua, sumber-sumber juga ada. Lebih baik bila ada bantahan atau sanggahan ya ditulis lagi menjadi buku. Kalau tidak ada berarti pasti ada apa-apanya,” tegasnya.

Aditjondro mengaku, saat ini PT Galangpress juga telah menyiapkan tim lawyer bila nanti bermasalah dengan hukum. Semua itu tertulis dalam perjanjian secara resmi yang dibuat bersama penerbit. “Saat ini lawyer Pak Jeremias Lemek juga sudah ada di kantor Galang,” tandas dosen Universitas Kristen Satya Wacana yang kini mengajar di universitas Australia.

Menurut Aditjondro, dirinya berkeinginan menulis buku tersebut setelah kasus Century mencuat, tapi tidak jelas arahnya. Berdasarkan hasil risetnya, kasus itu bisa ditelusuri sejak pemilihan legislatif (pileg) hingga pemilihan presiden (pilpres). “Dua kegiatan itu diperkirakan ada banyak mobilisasi dana dari berbagai pihak dan kepentingan tapi tidak banyak terpantau oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU),” jelasnya.

Ia mengungkapkan, KPU sebenarnya bisa memeriksa aliran dana luar yang masuk dari bank-bank swasta yang sudah dimiliki oleh pihak asing. Namun KPU tidak berdaya dan tidak berani melakukan dengan berbagai alasan. “Kalau kasus Century sudah kelihatan siapa nasabah terbesarnya, semua orang juga sudah pada tahu,” tukasnya.

Secara terpisah, sejarahwan Anhar Gonggong mengingatkan pihak Kejaksaan Agung untuk tidak melarang dan membatasi buku ‘Membongkar Gurita Cikeas’ karya George Aditjondro. Menurutnya, apabila kejaksaan melarang peredaran buku tersebut, masyarakat akan kehilangan informasi. Padahal, lanjutnya, buku tersebut ditulis berdasarkan ilmiah dan fakta-fakta yang ada secara terbuka.

“Jadi, jangan sampai kejaksaan melarang buku itu. Karena orang akan kehilangan informasi yang ditulis secara ilmiah, ditulis dengan fakta-fakta terbuka, ditulis dengan analisa oleh seorang doktor yang mengakibatkan masyarakat kehilangan informasi,” tuturnya dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2009 di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Senin (28/12).

Menurut Anhar, terkait masalah kebenaran fakta dan ketersinggungan pihak-pihak yang ditulis dalam buku tersebut, biarakan saja pembaca yang menilaikan. “Bahkan, akan lebih baik jika pihak Istana tidak terlalu beraksi menanggapi buku tersebut,” imbuhnya. (*/dtc/din)

Kontroversi Buku George
George Aditjondro Siap Lakukan Debat Publik

Selasa, 29 Desember 2009 | 02:51 WIB

Jakarta, Kompas – Buku karya George Junus Aditjondro memancing kontroversi di masyarakat. Pihak yang kontra menganggap buku itu harus dilarang karena penuh fitnah dan mengganggu demokrasi, sementara yang mendukung berpandangan buku itu dapat menyuburkan demokrasi dan tidak perlu ditarik.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman termasuk yang keberatan dengan buku berjudul Membongkar Gurita Cikeas tersebut.

Irman, Senin (28/12), mengaku belum membaca buku itu, tetapi dari sejumlah informasi yang dia terima, ia menyimpulkan buku itu tidak akurat bahkan bisa mengarah ke fitnah. Buku itu juga dianggap bisa mengganggu proses demokrasi karena kebebasan seakan-akan tidak disertai tanggung jawab.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso dari Partai Golkar berpandangan, buku itu tidak perlu dilarang karena suasana politik sekarang berbeda dengan suasana politik di era Soeharto. ”Dengan adanya reformasi sistem politik dan amandemen undang-undang dasar, larangan buku semacam itu malah bisa menimbulkan kegaduhan baru,” ucapnya.

Membaca sekilas isi buku itu, Priyo mengaku sempat kecut. Namun, ia tidak setuju kalau buku itu dilarang. Jika isi buku itu tidak benar, dia menyarankan pihak-pihak yang merasa dirugikan membuat buku tandingan.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufik Kiemas menanggapi buku George itu dengan sikap tenang. Menurut dia, semua presiden, mulai dari Soeharto hingga Abdurrahman Wahid, pernah ditulis miring oleh George, termasuk juga dirinya yang ditulis sebagai ”RI Satu Setengah”. ”Karena saya aktivis juga, jadi tenang-tenang saja,” ucap Taufik sambil tertawa.

Sekjen Partai Demokrat Amir Syamsuddin menilai buku itu sebagai ”buku sampah”. ”Saya sebelumnya termasuk pengagum (George) Junus. Tapi maaf saja, setelah baca buku ini, saya bilang buku ini sampah,” ujarnya.

Menurut Amir, buku itu bisa dikategorikan buku sampah karena antara judul dan isi buku sama sekali tidak ada korelasinya. Judul buku itu, menurut dia, sangat dahsyat, yaitu membongkar gurita Cikeas dan mengaitkan dengan skandal Century. Namun, isinya sama sekali tidak membicarakan kasus Century.

Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko, yang memberikan komentar dalam buku itu, berpandangan, buku George justru bisa menyuburkan demokrasi. ”Kekuasaan, kan, harus dikontrol. Tugasnya George mengontrol SBY, terutama memetakan sejumlah yayasan yang selama ini tidak diketahui publik,” katanya.

Siap debat publik

George Junus Aditjondro, dalam jumpa pers di Galangpress, Yogyakarta, Senin, menyatakan, apabila kontroversi terkait isi bukunya semakin panjang, ia bersedia melakukan debat publik dengan Presiden Yudhoyono.

”Kalau itu nanti terjadi, saya akan meminta bagian-bagian mana tulisan di buku saya yang dianggap tidak benar dan dianggap fitnah,” ujarnya.

George mengaku, sampai saat ini belum pernah menerima keberatan ataupun protes dari Yudhoyono. Ia juga belum pernah menerima intimidasi dalam bentuk apa pun terkait bukunya. Namun, George merasa bukunya akan makin memunculkan silang pendapat banyak kalangan.

Seperti diberitakan, Presiden Yudhoyono, Sabtu lalu, mengatakan keprihatinannya atas buku tersebut yang dinilai memuat fakta-fakta yang tidak akurat dan tidak mengandung kebenaran (Kompas, 27/12).

Dalam buku itu, George antara lain menulis yayasan-yayasan yang ada kaitannya dengan keluarga Yudhoyono. Yayasan itu memobilisasi dukungan politik dan ekonomi untuk pemilihan Partai Demokrat dan Yudhoyono.

Masih dikaji

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Didiek Darmanto menyebutkan, tim clearing house yang terdiri atas kejaksaan, kepolisian, Badan Intelijen Negara, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Majelis Ulama Indonesia bekerja sama untuk mengkaji buku itu.

Parameter yang dikaji antara lain apakah buku itu mengganggu ketertiban umum. Tim akan memutuskan apakah buku itu dilarang beredar atau tidak.

Secara terpisah, Koordinator Unit Pengembangan Sumber Daya Hak Asasi Manusia Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Wahyu Wagiman berpendapat, jika memang buku itu dinilai bermasalah oleh Presiden, sebaiknya Presiden menulis buku saja.

Pengajar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Boni Hargens, menilai buku yang ditulis George bukan bukti hukum untuk menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam kasus Bank Century.

”Tapi, buku itu bisa jadi panduan bagi Pansus Bank Century untuk menemukan bukti-bukti hukum,” tambahnya.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Muladi menyarankan Presiden Yudhoyono segera menggelar klarifikasi langsung untuk menjawab semua tuduhan yang dialamatkan pada dirinya.

”Presiden harus tegas dan terbuka mengklarifikasi apa yang ditulis Aditjondro dalam buku itu. Apalagi ini menyangkut citra Presiden. Jangan melalui juru bicara lagi, langsung saja tanggapi sendiri,” kata Muladi yang menilai cara klarifikasi akan jauh lebih dihormati daripada menggunakan pendekatan hukum.

Menurut Muladi, belakangan ini Presiden memang banyak mengalami serangan politik, tetapi hal itu dinilai biasa, mengingat Presiden Yudhoyono terpilih untuk yang kedua kalinya dan sampai saat ini masih tetap populer di mata masyarakat.

Kecaman Ikapi DIY

Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) DI Yogyakarta mengecam segala bentuk pelarangan, penghambatan peredaran buku, ataupun penarikan buku dari pasaran seperti terjadi pada buku Membongkar Gurita Cikeas. Ia menilai tindakan itu melanggar hak warga negara untuk berpendapat dan memperoleh informasi yang dilindungi UUD 1945.

Pengacara dari Galangpress, Jeremias Lemek, mengatakan, buku itu berdasarkan data ilmiah. ”Kalau ada yang tersinggung, silakan mengkritisi lewat buku juga. Galangpress berani menerbitkan buku ini karena si penulis menggunakan dasar penelitian, bukan rekayasa untuk mencemarkan nama baik,” paparnya.

Buku tersebut dicetak 4.000 eksemplar, tetapi sampai kemarin buku tersebut sulit dicari di pasaran.

(PAR/IDR/IRE/DWA/SUT)

Suara Pembaruan

ZOOM2009-12-29Perlu Audit Independen

Soal Yayasan Berafiliasi ke SBY

ANTARA/Prasetyo Utomo

Sejarawan Anhar Gonggong menunjukkan buku “Membongkar Gurita Cikeas, Di Balik Skandal Bank Century” saat diskusi yang diselenggarakan oleh Komunitas Cikini di Jakarta, Senin (28/12).

[JAKARTA] Perlu dilakukan pengusutan terhadap yayasan-yayasan yang berafiliasi ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan kerabatnya, seperti diungkapkan George Junus Aditjondro dalam buku Membongkar Gurita Cikeas: Di Balik Skandal Bank Century.

Pengusutan perlu untuk memastikan apakah yayasan itu memang sebagai sumber dana kampanye SBY dan Partai Demokrat pada pemilu legislatif dan presiden lalu. Pengusutan dapat dilakukan dengan membentuk audit independen.

“Daripada berpolemik dan dianggap fitnah, bentuk saja audit independen terhadap yayasan-yayasan itu. Buka semua, dari mana sumber dana yayasan tersebut dan apakah benar dipakai untuk biaya kampanye SBY dan Partai Demokrat,” kata Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak) Fadjroel Rahman di Jakarta, Senin (28/12).

Menurutnya, SBY harus mengeluarkan keputusan presiden (keppres) tentang pembentukan audit independen tersebut. Sehingga, audit independen itu dibiayai negara, tetapi tidak berpihak ke siapa pun. Audit independen harus bekerja secara profesional dan mengusut semua yayasan yang diduga berafiliasi dengan SBY. Menurutnya, audit independen adalah solusi terbaik dari kontroversi buku George Aditjondro.

Dia juga menegaskan, buku George itu jangan dilarang untuk beredar. Buku seperti itu harus dibiarkan beredar dan diketahui masyarakat. Kebenaran isi buku itu akan dinilai masyarakat.

“Masyarakat kita sudah pintar. Biarkan mereka menilai. Jangan memakai cara- cara Orde Baru yang melarang daya kritis masyarakat,” ujarnya.

Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti kepada SP, kemarin, mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menindaklanjuti berbagai temuan dalam buku George.

Sebab, buku tersebut menangkap isyarat mengenai aliran dana yang diterima salah satu partai politik untuk memenangkan calon pasangan presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum.

“Ini penemuan luar biasa. KPU harus menindaklanjuti temuan ini, karena isyaratnya sudah jelas,” ujarnya. Dia menyebutkan, ada tiga pola sumber pendanaan kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden pemenang Pemilu 2009 yang diungkap dalam buku tersebut, yaitu pengusaha hitam, dana asing, dan dana pajak badan usaha milik negara (BUMN).

Sedangkan, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan, tindakan reaktif dari beberapa pihak, termasuk Presiden SBY sebagai bukti ketidakdewasaan elite politik.

“Cara yang dilakukan oleh penulis (George, Red) adalah dengan intelektual dan kedewasaan. Maka, seharusnya, Presiden dan pihak yang merasa dirugikan tidak terlalu reaktif serta membalas dengan cara yang intelektual juga,” katanya.

Revisi

Sedangkan, George menyatakan siap menerima segala macam sanggahan dari pihak-pihak yang disebutkannya dalam buku itu, termasuk jika Presiden SBY menginginkan debat secara terbuka. Dia menganggap ada beberapa pihak yang panik, karena kemunculan bukunya justru merupakan pertanda tersendiri.

“Saya tetap akan merevisi buku ini, karena masih banyak yang belum dimasukkan, termasuk laporan tambahan soal Yayasan Zikir. Kalau itu nanti terjadi, saya akan meminta bagian-bagian mana tulisan di buku, yang dianggap tidak benar dan dianggap fitnah,” ujarnya.

Dia meminta semua pihak untuk bertindak secara terbuka dan tetap dalam koridor intelektual. Dia juga menantang pihak yang berseberangan untuk membuat buku tandingan.

Ditegaskan pula, dirinya tidak menulis bahwa penerima dana Bank Century adalah SBY dan keluarganya. “Saya tidak menulis demikian. Bahwa ada deposan terbesar di bank tersebut, yakni Budi Sampoerna dan Hartati Murdaya, iya. Yang jelas, Budi itu mempunyai keterikatan dengan Partai Demokrat. Dimulai dengan menginvestasikan dana Rp 150 miliar untuk mendirikan Jurnal Nasional sebagai media kampanye SBY,” katanya.

Dikatakan, semua bahan tulisan dalam bukunya bersumber dari riset data, termasuk situs-situs resmi Partai Demokrat dan beberapa keterangan narasumber yang dirahasiakan. Untuk itu, George menolak jika dikatakan dirinya asal-asalan dalam menulis buku.

“Sudah 10 tahun terakhir ini saya meneliti soal korupsi di lingkup istana, mulai dari Soeharto sampai sekarang. Metodenya sama persis, yakni dengan modus pembuatan yayasan dengan berbagai nama. Sama seperti sekarang,” ujarnya. [FLS/R-14/C-4/152]

29
Dec
09

PEPORA : Dampak Sistemik Politik Uang

TOK

ANALISIS POLITIK
Dampak Sistemik Politik Uang

Selasa, 29 Desember 2009 | 02:45 WIB

J KRISTIADI

Pelajaran sangat penting dan mahal yang dapat dipetik dari ”huru-hara” Bank Century adalah kecurigaan masyarakat terhadap penyalahgunaan dana penyelamatan sebesar Rp 6,7 triliun untuk kepentingan politik.

Beberapa parpol bahkan menduga-duga sebagian dana mengarah ke Partai Demokrat dan Tim Sukses SBY-Boediono. Prasangka rakyat tersebut absah karena selama ini keuangan dan dana kampanye parpol dikelola secara tertutup. Rakyat buta sama sekali dari mana asal-usul uang yang dimiliki oleh parpol atau tokoh-tokohnya. Rakyat hanya menyaksikan bahwa setiap pertarungan memperebutkan kekuasaan, mulai dari pemilu legislatif di tingkat pusat sampai daerah, juga pemilu presiden, dana mereka tidak terbatas.

Kasus Bank Century merupakan dampak sistemik dari politik uang yang melekat hampir dalam proses politik. Rakyat tidak dapat habis pikir dari mana mereka mendapatkan uang. Sebab, dengan mengandalkan gaji, mustahil pengeluaran yang sangat besar tersebut dapat ditutup.

Bahkan, untuk mengembalikan modalnya, sejumlah kepala daerah tidak segan-segan melakukan jual beli jabatan pemerintahan daerah (dinas-dinas) yang harganya ratusan juta rupiah.

Oleh karena itu, tidak mengherankan kasus Bank Century, yang sebenarnya hanya penyelamatan sebuah bank akibat krisis global, menjadi isu politik yang mengakibatkan agenda lain yang lebih penting terdesak.

Kasus ini semakin menjadi perhatian publik karena sudah diawali dengan upaya kriminalisasi KPK yang dicurigai tidak berdiri sendiri, tetapi ada kekuatan besar yang ikut mendorong. Namun, berkat perlawanan keras dari masyarakat dan transparansi Mahkamah Konstitusi, upaya pelemahan KPK itu dapat dicegah. Melalui kasus ini pula masyarakat semakin sadar bahwa Bank Century mempunyai cacat bawaan yang pantas dicurigai dan diwaspadai.

”Deal” politik

Dalam perkembangannya, kasus Bank Century semakin mengarah kepada Partai Demokrat. Namun, tuduhan itu segera dibantah Priyo Budi Santoso, yang menegaskan kasus ini tidak akan menyenggol Presiden. Jika sampai ada yang menyeret-nyeret Presiden dalam kasus ini, partainya akan mengambil posisi yang memberikan pembelaan.

”Kalau yang lain (selain Presiden), kami minta dituntaskan setuntas-tuntasnya. Siapa pun.” (Republika, 26 Desember 2009)

Pernyataan tersebut justru memberikan kesan telah terjadi deal politik bahwa SBY harus diselamatkan, sementara Boediono dan Sri Mulyani Indrawati dikorbankan. Pembelaan itu justru dapat memerosotkan kredibilitas pemerintahan SBY dan integritas pribadinya.

Hilangnya Boediono dan Sri Mulyani dalam pemerintahan SBY dapat memengaruhi kepercayaan pasar dan mungkin investor, sementara sebagian besar warga masyarakat sulit percaya kedua tokoh tersebut berani memutuskan kebijakan yang sangat penting tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada presiden.

Partai Demokrat dan SBY sangat defensif menghadapi kasus Bank Century. Namun, terlihat juga tiadanya kepemimpinan yang jelas. Pernyataan yang saling bertolak belakang di antara pembantu-pembantu dekatnya membuktikan hal itu.

Sebenarnya, SBY dapat melakukan ofensif politik. Caranya, ia harus menegaskan kepemimpinannya, menggalang koalisinya, serta mempergunakan daya persuasinya untuk menawarkan gagasan menghapuskan politik uang. Agendanya adalah melakukan reformasi partai politik.

SBY harus meyakinkan publik bahwa isu ini sangat penting dan mendesak. Reformasi harus mengarah kepada beberapa hal sebagai berikut. Pertama, partai politik mesti menjadi wahana dan sarana perjuangan para elite politik untuk membangun bangsa dan negara yang makmur, aman, damai, dan sejahtera.

Kedua, parpol harus menjadi institusi penopang demokrasi, bukan lembaga pengumpul dan berdagang suara rakyat. Oleh sebab itu, harus disusun regulasi yang jelas, prinsipnya keuangan parpol dan dana kampanye harus dapat dikontrol publik.

Regulasi harus disertai sanksi yang tegas terhadap partai atau tokoh mana pun yang melanggar ketentuan tersebut. Moralitas konsensus nasional adalah kenyataan bahwa politik uang dilakukan hampir masif, sistematis, dan berkelanjutan, meskipun sulit dibuktikan. Oleh sebab itu, demi kepentingan bangsa, ke depan mungkin perlu dilakukan semacam ”pemutihan” terhadap para pelaku politik uang yang lalu.

Menyusun regulasi semacam itu tidaklah mudah karena anggota DPR yang terdiri dari kader partai harus mampu mengesampingkan kepentingan pragmatis dan mengutamakan kepentingan rakyat. Transaksi politik adalah godaan yang luar biasa besarnya bagi para regulator untuk mengatasinya.

Oleh karena itu, peran masyarakat sangat penting. Perlu diingat pula, kekuatan masyarakatlah yang dapat mendorong agenda reformasi sebelumnya. Momentum ini harus dimanfaatkan karena penyempurnaan regulasi politik sebaiknya harus tuntas diselesaikan sebelum tahun 2012 agar Pemilu 2014 lebih berkualitas.

Setelah regulasi ditetapkan, tindakan yang sangat tegas harus diberlakukan kepada siapa pun tanpa pandang bulu.

Republika, Selasa, 29 Desember 2009 pukul 07:57:00

Marsilam tak pernah lapor SBY

Isu-isu tidak penting diminta tidak dibesar-besarkan.

JAKARTA — Polemik kehadiran Marsillam Simanjuntak pada rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 21 November 2008 terus bergulir. Marsillam, saat itu menjabat ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R), tidak pernah melaporkan kehadirannya di rapat yang membahas penyelamatan Bank Century itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

”Presiden tidak mengetahui atau dilapori tentang kehadiran Pak Marsillam tersebut,” kata staf khusus Presiden bidang hukum, Denny Indrayana, di Jakarta, Senin (28/12). Denny kembali menegaskan kehadiran Marsillam pada malam 21 November itu atas undangan KSSK, sebagai narasumber seperti narasumber lain. Jadi, dia bukan mewakili Presiden atau atas instruksi Presiden.

Hal senada juga diungkapkan kembali oleh Kepala Biro Humas Departemen Keuangan, Harry Z Soeratin, bahwa kehadiran Marsillam atas undangan KSSK. ”Seperti narasumber lainnya. Bukan mewakili Presiden atau atas instruksi Presiden,” ujar Harry.

Menurut dia, ketua UKP3R tidak melapor atau memberitahukan Presiden, baik sebelum dan sesudah pertemuan mengenai keikutsertaannya sebagai narasumber dalam setiap pertemuan KSSK. Dijelaskan Harry, UKP3R bekerja sama dengan KSSK sejak didirikan pada pertengahan Oktober 2008.

Tugasnya membangun formulasi birokrasi yang efisien di lingkungan Presiden dengan lembaga-lembaga negara lain, guna memastikan agenda-agenda reformasi. Tugas-tugas UKP3R meliputi perbaikan iklim investasi, perbaikan administrasi pemerintahan, peningkatan usaha kecil dan menengah, peningkatan kinerja BUMN, dan perbaikan penegakan hukum.

Saat rapat KSSK yang berlangsung hingga dinihari itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kepada peserta rapat perihal kehadiran Marsillam sebagai ketua UKP3R yang memang diminta Presiden SBY. Dalam jumpa pers pada 13 Desember lalu, Marsillam tetap menyatakan bahwa Presiden yang meminta dia bekerja sama dengan KSSK.

Kemarin, kepada wartawan Republika yang menemuinya di Kantor Menko Perekonomian, Marsillam meminta isu-isu yang sekiranya tidak penting jangan terlalu dibesar-besarkan. Ia enggan berbicara lebih banyak soal kehadirannya dalam rapat KSSK yang berujung pada pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun kepada Bank Century. ”Nanti, lain kali kita bicara,” kata dia sebelum masuk ke mobilnya.

Membingungkan
Kehadiran Marsillam pada rapat KSSK tetap menjadi tanda tanya Panitia Khusus Angket Bank Century. Inisiator Pansus dari Fraksi PDIP, Maruarar Sirait, mengatakan, posisi Marsillam saat itu membingungkan. ”Dari respons yang terlihat saat ini, ketika Jubir Presiden bilang ini, sementara Depkeu bilang itu, ini menimbulkan polemik. Ada apa dengan kehadiran Pak Marsillam?” katanya, Senin (28/12) malam.

Ara, panggilan akrab Maruarar, menegaskan, Marsillam layak dipanggil Pansus. ”Kita ingin kejelasan, mengapa sampai posisinya diributkan Istana dan Depkeu. Saat rapat itu, Pak Marsillam tugasnya apa, diperintah siapa, pengaruhnya apa, dan kebijakannya apa, serta dampaknya bagi Bank Century.”

Dalam transkrip notulensi menjelang keputusan apakah menyuntik Bank Century atau tidak, Marsillam, menurut Depkeu, sempat menegaskan posisi yang harus diambil pemerintah terhadap bank milik Robert Tantular itu. Marsillam mengatakan, ”Saya kira, Ibu, rapat tertutup saja dengan catatan bahwa kesimpulan ini mengakhiri, pasalnya adalah keadaan krisis yang kita hadapi sekarang.”  stevy m/palupi a/teguh f, ed: damhuri

Info

Dari Media ke Pembelian Suara

Apa yang menarik dari buku membongkar Gurita Cikeas ini sehingga memancing reaksi banyak kalangan dan menimbulkan kontroversi? Di bawah ini poin rangkuman termasuk bantahan dari pihak-pihak yang disebut.

* Bantuan Grup Sampoerna untuk Harian Jurnas yang diduga dekat dengan SBY sekitar Rp 90 miliar. (Pemred  Jurnas , Ramadhan Pohan, membantah telah menerima dana tersebut)

* Pemanfaatan PSO (Public Service Obligation) LKBN Antara untuk Bravo Media Center sebagai salah satu tim kampanye SBY-BOED sebesar Rp 40,6 miliar. (Pimpinan LKBN Antara, Akhmad Mukhlis Yusuf, membantah dan menggugat George Aditjondro)

* Yayasan-yayasan yang berafiliasi dengan SBY yang dipimpin oleh beberapa menteri dan sejumlah perwira, yakni Majelis Dzikir SBY Nurussalam, Yayasan Kepedulian Sosial Puri Cikeas (Yayasan Puri Cikeas), Yayasan Kesetiakawanan dan Kepedulian (YKDK), diduga digunakan untuk melakukan penggalangan dana untuk kampanye SBY-BOED.

* Yayasan-Yayasan yang berafiliasi dengan Ny Ani Yudhoyono yang banyak diketuai istri menteri dan pejabat kenegaraan, yaitu Yayasan Mutu Manikam Nusantara, Yayasan Batik Indonesia, dan Yayasan Sulam Indonesia, diduga digunakan untuk melakukan penggalangan dana untuk kampanye SBY-BOED.

* Dugaan pembelian suara ( vote buying ) oleh caleg Demokrat dengan pelanggaran-pelanggaran UU Pemilu memalui pembagian uang dan barang kepada pemilih. Dan, dugaan masuknya bantuan dana dari asing melalui IFES (International Foundation for Electoral Systems) dan ornop AS, yaitu USAID, yang dilibatkan oleh KPU dalam proses penghitungan suara, serta penggiringan suara sebagian besar pemilih di Aceh.

sumber: buku  Membongkar Gurita Cikeas

Republika, Senin, 28 Desember 2009 pukul 08:36:00

Peran Marsilam

Pansus Century akan periksa Marsilam Simanjutak.

Peran Marsilam Penting

JAKARTA — Kehadiran Ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R), Marsilam Simanjutak, dalam rapat-rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dinilai memperkuat indikasi keterlibatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pengambilan keputusan penyelamatan Bank Century (BC).

”Terlebih, sampai saat ini, belum ada kejelasan pasti tentang status dan peran Marsilam dalam rapat KSSK tersebut. (Justru) kesimpangsiuran posisi Marsilam ini jelas mengindikasikan adanya skandal dalam proses pengambilan keputusan bailout Century,” ujar Direktur Eksekutif Negarawan Center (NC), Johan O Silalahi, kepada  Republika , Ahad (27/12).

Adanya perbedaan pernyataan Presiden SBY dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tentang keterlibatan Marsilam di rapat KSSK pada 20-21 November 2008 lalu, tandas Johan, tidak menghilangkan posisi penting Marsilam. Bahkan sebaliknya, menurut Johan, ”Presiden jelas bisa dikatakan terlibat.”

Apalagi, tandas Johan, mantan gubernur Bank Indonesia (BI), Boediono, saat diperiksa Panitia Khusus (Pansus) Angket Century, sudah mengakui bahwa presiden mengetahui proses pengucuran dana talangan  bailout Bank Century sebesar Rp 6,76 triliun sejak masih ditangani BI. ‘Sehingga, sangat logis kalau presiden juga tahu proses Century di KSSK dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan),” terangnya.

Anggota Pansus Angket Century, Andi Rahmat, juga melihat ketidakwajaran kehadiran Marsilam dalam rapat-rapat KSSK. ”Kehadirannya jelas tidak wajar,” tegas Andi, Sabtu (27/12). Sebab, menurut politikus Fraksi PKS ini, Marsilam sebagai ketua UKP3R tidak memiliki hubungan langsung dengan rapat KSSK. Kejanggalan lain, ungkap Andi, adalah kehadiran Marsilam hanya pada rapat KSSK yang khusus membahas penyelamatan BC.

Andi berasumsi, Marsilam hadir di rapat itu untuk memastikan berjalannya proses reformasi di Departemen Keuangan (Depkeu). ”Kalau tujuannya hanya itu, seharusnya Marsilam hadir secara formal, tidak hanya pada rapat penyelamatan BC,” tutur Andi.

Dalam jumpa pers yang juga dihadiri Marsilam beberap waktu lalu, Johan memaparkan, Menkeu Sri Mulyani menyatakan posisi Marsilam sebagai utusan resmi presiden terkait jabatan ketua UKP3R. Namun, Presiden SBY melalui Juru Bicara Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, Sabtu (27/12), menegaskan, kehadiran Marsilam bukan atas perintah, mandat, atau instruksi dari presiden.

”Kehadiran Marsilam semata hanya sebagai penasihat menkeu,” terang Julian. Karena itu, Johan menyarankan Presiden SBY hendaknya memberikan keterangan langsung kepada publik sebelum opini tentang keterlibatannya semakin membesar. ”Soalnya, presiden jelas dirugikan atas opini ini,” imbuh Johan.

Kendati demikian, Johan mengingatkan, analisis politik tentu bisa berbeda dengan upaya penyelidikan Pansus Century. Pansus, katanya, harus pandai-pandai merangkai informasi dan keterangan yang disampaikan para saksi yang terlibat dalam penyelamatan BC. Anggota Pansus Century, Maruarar Sirait, menegaskan, pansus sudah memutuskan pemanggilan Marsilam guna dimintai keterangannya. Pansus tak ingin segala macam opini dan analisis lebih dikedepankan dibandingkan hasil pemeriksaan saksi di pansus.

”Nanti, kita lihat dan gali sedalam-dalamnya informasi dari beliau (Marsilam),” ucapnya. Penjelasan Marsilam diperlukan untuk mengetahui, apakah memang ada keanehan dalam rapat KSSK itu. ”Tapi, kalau memang ada yang terlibat, ya harus kita ungkap,” tegas Maruarar. Apakah kehadiran Marsilam merujuk pada keterlibatan seseorang? Andi menjelaskan, pansus belum sampai mengarah ke hal tersebut karena masih menyelidikinya secara hati-hati. ”Biarlah proses berjalan dulu,” paparnya. m ikhsan s/dewi m/eh ismail, ed: zaky ah

MENELUSURI PERAN MARSILAM

Ada satu sosok penting dan sedikit misterius dalam rapat KSSK pada 20-21 November 2008 yang hasilnya menyelamatkan Bank Century. Dia adalah Marsilam Simanjuntak yang saat itu sebagai ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). Menkeu Sri Mulyani dalam rapat itu menyebut Marsilam sebagai utusan Presiden SBY. Namun, Presiden SBY membantah itu. Marsilam sendiri merasa diamanahkan untuk bekerja sama dengan KSSK.

* 20-21 November 2008
– Digelar rapat KSSK.

- Hadir: menkeu, gubernur BI, dewan gubernur BI, kepala Badan Kebijakan Fiskal, LPS, dirut Bank Mandiri, LPS, dan pejabat Depkeu.

- Dari salinan notulen rapat KSSK, tertulis kehadiran UKP3R sebagai peserta rapat.

- Menkeu Sri Mulyani mengatakan, narasumber yang diundang dalam rapat ini untuk memberi masukan, termasuk Marsilam Simanjuntak sebagai UKP3R yang memang diminta oleh Presiden SBY untuk bekerja dengan KSSK.

* 13 Desember 2009
– Marsilam mengatakan, kehadiran dirinya dalam rapat KSSK yang membahas Bank Century sesuai tugas yang diberikan presiden kepada UKP3R.

- Menurut Marsilam, Presiden SBY meminta dirinya bekerja sama dengan KSSK dalam kapasitasnya sebagai ketua UKP3R.

* 16 Desember 2009
– Kalangan pengamat menilai, kehadiran Marsilam dalam rapat KSSK ikut menyeret-nyeret presiden.

- Tak heran, pengamat menilai, jika kemudian hasil rapat KSSK itu tidak dilaporkan terlebih dahulu kepada wapres yang notabene menjadi RI-1 karena SBY ada di luar negeri. Namun, menkeu langsung melaporkan itu kepada Presiden SBY.

- Pengamat menilai, Sri Mulyani telah melemparkan bola panas kepada Presiden SBY dengan cara sangat halus.

* 26 Desember 2009
– Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, menyatakan, kehadiran Marsilam dalam rapat KSSK tersebut dalam kapasitas sebagai penasihat menteri keuangan, bukan ketua Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R).

- Julian menegaskan, Presiden SBY tidak tahu-menahu soal itu dan kehadiran Marsilam di sana bukan atas perintah presiden.

- Julian tidak membantah perihal posisi Marsilam saat itu yang masih menjabat sebagai ketua UKP3R.

- Depkeu menyatakan, kehadiran Marsilam sebagai narasumber dan diundang KSSK, bukan mewakili presiden.

* PERNYATAAN-PERNYATAAN MARSILAM
(Dalam Rapat KSSK, 21 November 2008)

Rapat membahas soal dampak Bank Century yang sistemis atau tidak sistemis yang kemudian menkeu mengusulkan dilakukan rapat tertutup.

- Pasal 37 itu  nggak mempersoalkan dampak sistemis atau tidak dampak sistemis. Itu pokoknya ada kesulitan pembayaran.

- Saya kira, rapat tertutup saja. Apalagi, pasalnya adalah keadaan kritis yang kita hadapi sekarang.
– Menkeu menimpali bahwa sebenarnya rapat tertutupnya ada di kamar itu.

”Iya, kalau  gitu , kita  gak usah keluar, ya. Yang mau rapat tertutup yang pindah. Hanya 4-5 orang  kan . Bisa,  enggak ?”

* UKP3R didirikan sejak pertengahan Oktober 2008 untuk melakukan kerja sama dengan KSSK yang bersifat umum tentang penanganan krisis dan  pengelolaan ekonomi. Kasus Bank Century bukan bagian dari pekerjaan UKP3R.

* KSSK singkatan dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang menggelar rapat pada 20-21 November demi menyelamatkan Bank Century dengan mem- bailout Rp 6,7 triliun.

Sumber: Data  Republika /transkrip notulensi rapat/wawancara
Pengolah: Damhuri
Infografis: Ali Imron

29
Dec
09

PEPORA : Bobroknya Bank Sentral

Suara Pembaruan

ZOOM2009-12-28Bobroknya Bank Sentral
Kwik Kian Gie

Berbagai teori, dugaan, dan deduksi beredar sebelum Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menerbitkan laporannya tentang audit investigasi Bank Century (BC). Laporan BPK mengungkap banyak kejanggalan. Tentang ini akan saya bahas belakangan.

Kita telah memasuki pemeriksaan oleh Pansus Angket Century di DPR. Pansus memeriksa pejabat dan mantan pejabat Bank Indonesia (BI), terutama ketika bailout (dana talangan) senilai Rp 6,7 triliun diputuskan untuk diberikan ke BC.

Banyak yang tidak puas dengan penjelasan mantan Gubernur BI Boediono beserta jajarannya. Namun, membantah di mana letak kesalahannya juga sangat sulit.

Buat Boediono dan jajarannya, faktor penentu hanya psikologi. Bagaimana mungkin bisa meramalkan demikian mutlaknya bahwa psikologi massa yang akan mencuat adalah kepanikan pemilik dana yang akan melakukan rush besar-besaran, sehingga merusak sistem perbankan dan perekonomian seluruhnya, jika BC tidak diselamatkan? Yang dikemukakan Boediono adalah drama yang hiperbolis.

Apa inti yang dikatakan Boediono di hadapan Pansus? Dia mengatakan, yakin kalau BC tidak di-bailout seluruh sistem perbankan akan rusak, dan melalui sistem perbankan, seluruh perekonomian Indonesia akan hancur. Betapapun mustahil kedengarannya, tetapi itu adalah kebijakan yang diyakininya. Juga tersirat dalam jawabannya bahwa BI independen.

Dia tidak menutup mata adanya kemungkinan banayak uang bailout sebesar Rp 6,7 triliun itu mengalir secara koruptif. Tetapi, itu bukan urusannya. Bagi dia selaku orang nomor satu di bank sentral, BC harus di-bailout tanpa peduli bahwa para peserta rapat Konsultasi Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) lainnya tidak setuju dengan karakter kerusakan BC yang sistemik.

Tentang bagaimana kesimpulan akhir Pansus, lebih baik kita bersabar menunggu, apalagi Pansus masih akan memanggilnya sekali lagi. Buat saya, dalam satu pemeriksaan sudah jelas, perdebatan antara Pansus dan Boediono sudah menjadi perdebatan “ya dan tidak”. Yang satu mengatakan, “pokoknya aku benar”, dan lawannya mengatakan, “pokoknya Anda salah.”

Ke depan, mungkin lebih produktif bagi DPR untuk membersihkan BI sebagai bank sentral yang demikian penting dan seyogianya juga demikian prestisiusnya. Membaca laporan BPK kita hanya bisa geleng-geleng kepala. Kebobrokan BI sudah lama diketahui oleh banyak orang. Begitu menjabat sebagai salah seorang pimpinan BI, Anwar Nasution mengatakan bahwa “BI sarang penyamun”.

Ketika saya masih di Bappenas, saya didatangi oleh Ikatan Pegawai Bank Indonesia dengan permintaan supaya meneruskan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri, agar “membersihkan” BI secara total, agar tidak dirampok habis oleh dua pimpinannya. Kita juga membaca bahwa Bank Indover, yang 100 persen sahamnya dimiliki BI, digerogoti uangnya oleh beberapa pengusaha besar dan BI telah menyuntikkan lebih dari US$ 1 miliar untuk memenuhi persyaratan de Nederlandse Bank.

Penuh Pelanggaran

Laporan BPK tentang BC membeberkan keputusan-keputusan yang penuh pelanggaran. BC merupakan hasil merger Bank CIC, Bank Pikko, dan Bank Danpac. Merger didahului dengan akuisisi Danpac dan Pikko, serta kepemilikan saham CIC oleh Chinkara. Chinkara adalah perusahaan yang berdomisili di Bahama dengan pemegang saham mayoritas dan pengendali Rafat Ali Rizvi.

Pada 21 November 2001, BI memberikan persetujuan prinsip walaupun Chinkara tidak memenuhi persyaratan administratif, seperti tidak mempublikasikan rencana akuisisi, tidak menyertakan laporan keuangan selama tiga tahun terakhir, dan belum ada rekomendasi dari otoritas keuangan di negara asal Chinkara.

Selanjutnya, pada 5 Juli 2002, BI memberikan izin akuisisi walaupun ada sejumlah pelanggaran. Di antaranya, pertama, di Bank CIC terdapat surat-surat berharga (SSB) fiktif senilai US$ 25 juta yang melibatkan Chinkara.

Kedua, terhadap SSB berisiko tinggi ini tidak dilakukan penyisihan penghapusan sset produktif (PPAP). Sebab, seandainya dilakukan PPAP, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) menjadi negatif. Ketiga, pembayaran kewajiban General Sales Management 102 (GSM 102) dan terjadinya penarikan dana pihak ketiga (DPK) dalam jumlah besar, mengakibatkan BC kesulitan likuiditas dan melanggar posisi devisa neto. Keempat, di Bank Pikko terdapat kredit kepada Texmaco yang macet, yang selanjutnya ditukarkan dengan medium term notes (MTN) Dresdner Bank yang tidak memiliki notes rating. Hal itu mengakibatkan bank wajib membentuk PPAP, yang berakibat CAR menjadi negatif.

Walaupun merger tidak memenuhi persyaratan, izin merger diberikan pada 6 Desember 2004. Dasarnya, rekomendasi/catatan Direktur Pengawasan BI Sabar Anton Tarihoran kepada Deputi Gubernur BI Aulia Pohan dan Deputi Gubernur Senior BI Anwar Nasution tertanggal 22 Juli 2004. Bentuk pelanggaran dalam memberikan izin merger, pertama, SSB CIC yang macet dianggap lancar, sehingga CAR-nya seolah-olah memenuhi persyaratan merger. Kedua, uji kepatutan dan kelayakan terhadap Rafat yang tidak lulus, ditunda penilaiannya dan tidak diproses lebih lanjut. Ketiga, tidak pernah ada rapat Dewan Gubernur BI sebelum memberikan izin merger. Keempat, terjadi manipulasi oleh Sabar Anton Tarihoran, yang mengatakan bahwa Gubernur BI Burhanudin Abdullah telah setuju, yang kemudian dibantah oleh yang bersangkutan.

Penulis adalah ekonom dan mantan Menko Perekonomian

27
Dec
09

PEPORA : Tradisi Buka Luwur di Makam Sunan Kudus

Tradisi Buka Luwur

By Republika Newsroom
Minggu, 27 Desember 2009 pukul 09:05:00
Tradisi Buka Luwur di Makam Sunan Kudus

Tradisi "Buka Luwur" di Makam Sunan KudusSUARA MERDEKAProsesi upacara buka luwur di makam Sunan Kudus

KUDUS–Ribuan orang  dari sejumlah daerah di Kabupaten Kudus, Minggu pagi, memadati kompleks Makam Sunan Kudus untuk mendapatkan nasi uyah asem dan nasi jangkrik goreng pada ritual buka luwur.

Tradisi buka luwur yang diselenggarakan setiap 10 Muharam 1431 Hijriyah atau pada Minggu (27/12), merupakan ritual keagamaan untuk menandai penggantian kelambu di Makam Sunan Kudus.

Ami Rohman (14), salah seorang warga mengaku, antre untuk mendapatkan sebungkus nasi uyah asem (jawa) atau nasi jangkrik goreng sejak pukul 05:00 WIB, bersama sejumlah teman sebayanya, meskipun acara inti baru dimulai pukul 07:00 WIB. “Saya sudah antre selama satu jam lebih, tetapi belum juga mendapatkan nasi uyah asem atau nasi jangkrik goreng,” ujarnya.

Ia mengakui, harus bersabar untuk mendapatkan sebungkus nasi tersebut, karena antrean cukup panjang hingga 100 meter lebih. Pernyatan senada diungkapkan warga Undaan, Nur Yanti (32) mengaku, harus berdesak-desakan dan antre selama 30 menit lebih.

Meskipun antrean cukup padat, ibu dua anak tersebut nekat membawa anak keduanya yang masih berumur 3 tahun.”Anak saya memang sempat menangis, karena tidak kuat ikut berdesak-desakan,” ujarnya.

Bahkan, jarak rumah dengan kompleks makam lebih dari 10 kilometer tak menyurutkan niatnya untuk ikut memperebutkan nasi yang hanya dibuat setiap 10 Muharam. “Kedatangan saya bersama anak hanya ingin mendapatkan berkah dari Sunan Kudus,” ujarnya.

Umayah (45), warga Desa Klumpit mempercayai, nasi bungkus dari prosesi buka luwur akan membawa berkah.”Sebagian nasi tersebut akan dimakan, sisanya untuk pupuk tanaman,” ujarnya.

Padatnya antrean membuat sejumlah warga kehilangan anaknya atau anak mencari orang tuanya yang terlalu sibuk antre di antara ribuan warga yang lain.

Selain itu, sejumlah warga yang tidak kuat berdesak-desakan untuk antre juga cukup banyak.Bahkan, ada salah seorang warga yang pingsan, sehingga harus ditandu keluar dari ribuan warga yang tengah antre.

Panitia buka luwur berupaya mengatur warga yang antre agar tidak berdesak-desakan dengan membagi antrean dari sepanjang Jalan Menara menjadi dua antrean khusus untuk laki-laki dan perempuan.

Namun, antrean panjang tetap terjadi mengingat jumlah warga yang datang ke lokasi hingga pukul 08:00 WIB semakin bertambah.

Menurut panitia buka luwur, Zainuri Bahnan, jumlah jumlah nasi bungkus yang akan disediakan berjumlah 25.000 bungkus untuk umum dan 2.500 bungkus diberikan kepada para penyumbang.

Sedangkan untuk nasi buka luwur yang berjumlah 1.750 keranjang diberikan kepada tokoh masyarakat, kiai, pejabat, tamu undangan, pekerja, dan panitia.

Nasi bungkus yang disedaiakan terdiri dari dua jenis, yakni nasi jangkrik goreng dan uyah asem (jawa).Menu nasi uyah asem meliputi, daging kerbau tanpa kuah, sedangkan menu nasi jangkrik goreng dilengkapi kuah tetelan daging kerbau.

“Khusus untuk umum hanya disediakan nasi uyah asem tanpa kuah agar tidak basi,” ujarnya.Beras yang dimasak hingga 6,1 ton, serta  10 kerbau dan 62 kambing.

Pekerja yang bertugas di dapur mencapai puluhan, sedangkan jumlah relawan mencapai 500 orang.Daun jati yang disediakan berjumlah 120 ikat, dengan jumlah per ikat mencapai 700 lembar daun jati.  ant/ahi

27
Dec
09

HISTORIA : Uang ORI vs Uang NICA

ORI vs Uang NICA

By Republika Newsroom
Minggu, 27 Desember 2009 pukul 11:51:00

Uang ORI vs Uang NICAALWI SHAHAB

Hanya dua bulan setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia membutuhkan sebuah pengakuan internasional di bidang perekonomian. Indonesia perlu memiliki mata uang saendiri sebagai identitas bangsa yang merdeka. Pada 24 Oktober 1945, dijajaki untuk mencetak uang dalam pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Mr AA Maramis (Kabinet Pertama RI) di Kementerian Keuangan, Lapangan Banteng.

Dipilihlah Surabaya sebagai tempat percetakan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Uang ini semula akan dikeluarkan pada Januari 1946. Namun, karena terjadi pertempuran dahsyat di Surabaya (10 November 1945), diputuskan Jakarta sebagai tempat percetakan ORI.

Nilai uang yang disiapkan untuk dicetak saat itu adalah 100 rupiah, 10 rupiah, setengah rupiah, 10 sen, lima sen, dan satu sen. Tapi, menjelang akhir tahun 1945, Kota Jakarta sudah semakin tidak aman–dengan munculnya pasukan Belanda (NICA).

Lalu, beberapa ratus rim lembaran uang kertas 100 rupiah yang telah dicetak, tapi belum diberi nomor seri, dikirim secara rahasia ke Kementerian Keuangan di Yogyakarta beserta para pekerja dan keluarganya.

Uang hasil cetakan dimasukkan dalam besek (kotak yang terbuat dari anyaman bambu) dan diikat erat-erat. Kemudian, dimasukkan dalam karung goni untuk mempermudah pengangkutannya. Pengirimannya dilakukan dengan gerbong-gerbong kereta api ke seluruh Jawa.

Uang daerah
Beredarnya uang ORI di Jawa dan Madura disambut gembira masyarakat karena Indonesia memiliki mata uang sendiri. Begitu fanatiknya masyarakat terhadap mata uangnya, bila seseorang diketahui memiliki dan menggunakan uang Hindia Belanda (NICA), orang itu dianggap sebagai mata-mata musuh.

Karena ORI tidak dapat diedarkan di Sumatra, pada 1947 beberapa daerah di Sumatra mengeluarkan jenis uang sendiri. Seperti ORIPS (Oeang Repoeblik Indonesia Provinsi Sumatra), URISU (Oeang RI Sumatra Utara), ORIDJA (Oeang RI Daerah Djambi), URIDA (Oeang RI Daerah Aceh), ORITA (Oeang RI Daerah Tapanuli), Oeang Mandat yang dikeluarkan Dewan Pertahanan Sumatra Selatan), dan ORIDAB (Uang RI Daerah Banten).

Jenis-jenis uang tersebut baru ditarik kembali dari peredaran bersama-sama dengan ORI pada Maret 1950 setelah dikeluarkan jenis uang baru yang berlaku di seluruh Indonesia.

Dengan diberlakukannya ORI, bukan berarti di wilayah RI hanya ada satu jenis mata uang, sekalipun uang Jepang dinyatakan tidak berlaku. Pihak NICA mengeluarkan uang baru sendiri.

Menjelang akhir kekuasaannya (Agustus 1945), nilai mata uang Jepang jatuh. Akibatnya, untuk membeli beberapa kg beras, masyarakat harus membawa uang dengan menggunakan bakul. Dapat dibayangkan, bagaimana sulitnya pembeli dan penjual menghitungnya. Tanpa memperhitungkan inflasi, Pemerintah Jepang mencetak uang tanpa kendali.

Perang uang
Setelah uang Jepang tidak berlaku, Belanda yang kembali ke Indonesia sesudah proklamasi kemerdekaan sengaja mengeluarkan uang baru sendiri yang dicetak pada American Bank Note Company atas kuasa Pemerintah Belanda dalam pengasingan di London.

Uang NICA oleh rakyat disebut uang merah karena warna kemerah-merahan pada pecahan 10 gulden yang banyak beredar. Sedangkan, ORI disebut uang putih. Uang NICA tidak diakui oleh Pemerintah RI sebagai alat pembayaran yang sah dengan Maklumat Pemerintah pada 2 Oktober 1945.

Walau begitu, uang NICA terus beredar di daerah pendudukan Belanda. Ini semua sebagai usaha NICA untuk menghancurkan RI. Cara lain yang mereka lakukan adalah memalsukan ORI agar nilainya hancur.

Peredaran uang NICA yang bersamaan dengan ORI telah menimbulkan kesukaran bagi rakyat, khususnya penduduk di daerah perbatasan antara daerah yang dikuasai Belanda dan daerah yang dikuasai Indonesia. Di satu pihak, penduduk yang memiliki ORI takut jika diketahui tentara NICA. Di lain pihak, mereka yang juga memiliki uang NICA takut jika diketahui oleh pasukan Republik Indonesia.

Tak ayal lagi terjadi ‘perang uang’ di daerah-daerah pendudukan, seperti Jakarta, Bogor, Bandung, dan kota-kota besar lain yang diduduki Belanda. Pertarungan kewibawaan dua mata uang dan dua pihak yang saling berbeda kepentingan itu memaksa setiap orang harus memilih: menolak atau menerima uang NICA ataupun uang ORI.

Tidak jarang suasana yang demikian itu menimbulkan insiden penganiayaan dan pengorbanan lain. Penduduk yang setia kepada RI hanya mau menggunakan ORI sebagai alat pembayaran. Dalam kenyataannya, ORI makin populer di kalangan rakyat. Karena begitu populernya ORI di kalangan rakyat, ada surat kabar yang terbit di Jakarta saat itu yang memuat berita dengan judul, “Uang Kita Menang, Kata Rakyat Jakarta”.

Pada 27 Mei 1947, Komisi Jenderal Belanda mengajukan nota kepada pihak RI yang harus dijawab dalam tempo 14 hari. Isinya antara lain mengajak kedua belah pihak nengeluarkan uang bersama yang akan menentukan nilai terhadap uang asing. Pada prinsipnya, usul Belanda itu diterima, tapi tak pernah dilaksanakan karena berbagai masalah lain yang segera timbul, terutama masalah politik. ORI tetap berlaku hingga ditarik kembali dari peredarannya oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat pada bulan Maret 1950.

Kamis, 20 September 2007

Kisah Oeang Repoeblik Indonesia

Siapapun pasti tahu bahwa mata uang Indonesia adalah Rupiah, namun sejarahnya nampaknya masih banyak yang belum mengetahui. Sejarah mata uang kita memang tidak tercatat dengan sempurna, namun ada beberapa bagian yang patut kita ketahui, seperti yang ditulis di wikipedia indonesia dan banknotes.com, yang dibagi dalam dua periode, yaitu periode ORI dan Rupiah.

Masa ORI ( Oeang Republik Indonesia )

Oeang Republik Indonesia atau ORI adalah mata uang pertama yang dimiliki Republik Indonesia setelah merdeka. Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan uang sendiri yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah tapi juga sebagai lambang utama negara merdeka.

Resmi beredar pada 30 Oktober 1946, ORI tampil dalam bentuk uang kertas bernominal satu sen dengan gambar muka keris terhunus dan gambar belakang teks undang-undang. ORI ditandatangani Menteri Keuangan saaat itu A.A Maramis. Pada hari itu juga dinyatakan bahwa uang Jepang dan uang Javasche Bank tidak berlaku lagi. ORI pertama dicetak Percetakan Canisius dengan desain sederhana dengan dua warna dan memakai pengaman serat halus.

Presiden Soekarno menjadi tokoh yang paling sering tampil dalam desain uang kertas ORI dan uang kertas Seri ORI II yang terbit di Jogjakarta pada 1 Januari 1947, Seri ORI III di Jogjakarta pada 26 Juli 1947, Seri ORI Baru di Jogjakarta pada 17 Agustus 1949, dan Seri Republik Indonesia Serikat (RIS) di Jakarta pada 1 Januari 1950.

Meski masa peredaran ORI cukup singkat, namun ORI telah diterima di seluruh wilayah Republik Indonesia dan ikut menggelorakan semangat perlawanan terhadap penjajah. Pada Mei 1946, saat suasana di Jakarta genting, maka Pemerintah RI memutuskan untuk melanjutkan pencetakan ORI di daerah pedalaman, seperti di Jogjakarta, Surakarta dan Malang.

Masa Rupiah

Rupiah (Rp) adalah mata uang Indonesia ( kodenya adalah IDR ). Nama ini diambil dari mata uang India rupee. Sebelumnya di daerah yang disebut Indonesia sekarang menggunakan gulden Belanda dari tahun 1610 sampai tahun 1817, ketika gulden Hindia Belanda diperkenalkan.

Nama rupiah pertama kali digunakan secara resmi dengan dikeluarkannya mata uang rupiah jaman pendudukan Dai Nippon pada Perang Dunia II. Setelah perang selesai, Bank Jawa, pelopor Bank Indonesia, mengeluarkan Rupiah. Sedangkan Tentara Sekutu mengeluarkan Gulden Nica.

Sementara itu di daerah-daerah lain di di daerah yang sekarang disebut Indonesia, banyak beredar uang yang bertalian dengan aktivitas gerilya.

Pada tanggal 2 November 1949 rupiah ditetapkan sebagai mata uang nasional. Di daerah kepulauan Riau dan Papua, kala itu masih digunakan mata uang lain. Baru pada tahun 1964 dan 1971 rupiah digunakan di sana.

Di daerah Timor Timur, saat masih bergabung dengan Republik Indonesia, rupiah digunakan dari tahun 1976 – 2001.

Nah apabila kita simak kisah diatas, ada hal yang saling bertentangan atau tidak singkron, yaitu di masa ORI disebutkan bahwa usia ORI sampai dengan Agustus 1949 dan disambung pada masa Republik Indonesia Serikat dengan mengeluarkan seri RIS, sementara di masa Rupiah disebutkan bahwa nama Rupiah telah dipakai sejak jaman pendudukan Jepang di Perang Dunia II. Mana yang benar ?

oleh Joy Setiawan di 13:02

Label: ,

Bagaimanakah kisah munculnya Hari Keuangan?

Segera sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 diumumkan, pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk mengeluarkan uang sendiri. Uang tersebut, bagi pemerintah tidak sekedar sebagai alat pembayaran semata-mata, tetapi juga berfungsi sebagai lambang utama suatu negara merdeka, serta sebagai alat untuk memperkenalkan diri kepada khalayak umum.

Pada saat itu, pada awal pemerintahan Republik Indonesia keadaan ekonomi moneter Indonesia sangat kacau. Inflasi hebat bersumber pada kenyataan beredarnya mata uang pendudukan Jepang yang diperkirakan berjumlah 4 milyar. Untuk menggantikan peranan uang asing tersebut, dibutuhkan mata uang sendiri sebagai alat pembayaran dan digunakan oleh rakyat Indonesia dari masa ke masa sebagai alat pertukaran, pembayaran dan sebagai alat pemuas kebutuhan yang sah.

Maka pada tanggal 30 Oktober 1946, pemerintah Indonesia merdeka menyatakan hari tersebut adalah hari bersejarah bagi bangsa Indonesia sebagai tanggal beredarnya Oeang Repoeblik Indonesia (ORI). Pada hari itu juga dinyatakan bahwa uang Jepang dan uang Javasche Bank tidak berlaku lagi. Sungguhpun masa peredaran ORI cukup singkat, namun ORI telah diterima dengan bangga di seluruh wilayah Republik Indonesia dan telah ikut menggelorakan semangat perlawanan terhadap penjajah di segenap kubu patriot pembela tanah air. Pada waktu suasana di Jakarta genting maka pemerintah pada waktu itu memutuskan untuk melanjutkan pencetakan ORI di daerah pedalaman, seperti di Yogyakarta, Surakarta dan Malang.

Pencetak Uang

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia disingkat Perum Peruri yang berdiri sejak 15 September 1971 dikenal sebagai perusahaan pencetak mata uang Republik Indonesia. Perusahaan ini penjelmaan dari dua buah perusahaan Negara, yaitu Percetakan Kebayoran (P.N. Perkeba) dan P.N. Arta Yasa.

P.N. Perkeba adalah perusahaan percetakan uang kertas yang didirikan pada tanggal 17 April 1952, sedangkan P.N. Arta Yasa adalah perusahaan percetakan uang logam yang didirikan pada tanggal 1 Juni 1953.

Pada Mei 1946, waktu suasana di Jakarta genting maka pemerintah pada waktu itu memutuskan untuk melanjutkan pencetakan ORI di daerah pedalaman, seperti di Yogyakarta, Surakarta dan Malang.

Gedung Kuno Itu

Gedung kuno itu bernama “Gedung Departemen Keuangan”. Setiap perayaan Hari Keuangan selalu disaksikan oleh gedung bisu, angker, dan tampak berwibawa tersebut.

Gedung dengan dua pintu gerbang raksasa ini dibangun pada zaman pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels tahun 1809 dan selesai dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Du Bus tahun 1828. Bayangkan pembangunannya yang memakan waktu 29 tahun.

Pada masa Daendels bercokol di bulan Maret 1809, yakni setahun setelah beliau menjual tanah Weltevreden, pemerintah Belanda memutuskan membangun sebuah istana yang berhadapan letaknya dengan Lapangan Parade Waterlooplein (sekarang Lapangan Banteng).

Pembangunannya diserahkan kepada Letnan Kolonel J.C. Schultze, perwira ini pernah berpengalaman membangun gedung Societet Harmonie di Batavia.

Walaupun keadaan keuangan pemerintah Balanda pada waktu itu mengalami krisis namun rencana tersebut tetap dilaksanakan. Hal itu disebabkan karena pemerintah Belanda pada waktu itu sudah mempunyai rencana. Yakni apabila gedung ini kelak sudah jadi maka akan dipakai untuk kepentingan gubernur jenderal sendiri. Sedangkan bangunan-bangunan lainnya akan dipergunakan sebagai kantor-kantor pemerintah pusat, sebab hingga waktu itu pemerintah pusat belum dapat memisahkan kantor-kantor bagiannya dari ruang induknya.

Pada waktu itu gedung ini juga dimanfaatkan untuk tempat penginapan para tamu pembesar-pembesar pemerintah Belanda, sehingga perlu dilengkapi dengan kandang-kandang kuda yang fungsinya seperti tempat parkir mobil di masa sekarang. Hal ini dimaksudkan karena pada waktu itu kuda merupakan salah satu alat pengangkutan penting bagi kegiatan masyarakat sehari-hari.

Untuk menyelesaikan pembangunan ini pemerintah Belanda mengambil bahan-bahan bekas bangunan-bangunan dalam Kastil Batavia.

Ketika bangunan-bangunan induk baru selesai sebagian, sedangkan bangunan sayap kiri dan kanan baru setengah jadi, masa jabatan Gubernur Daendels habis. Penggantinya, Gubernur Jansen bukanlah gubernur yang menaruh perhatian terhadap pembangunan gedung, karena terbukti selama ia berkuasa bangunan ini tetap tinggal terlantar tidak sempurna.

Lain ketika Gubernur Jenderal Du Bus yang berkuasa pada tahun 1826. Gedung ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan tenaga Ir. Tromp. Ini pun disebabkan karena gedung akan dipergunakan bagi kepentingan kantor-kantor pemerintah Belanda di Indonesia.

Bangunan bersejarah ini akhirnya selesai dalam tahun 1828 yang diresmikan oleh Gubernur Du Bus. Ini dapat disaksikan dan dibuktikan pada batu peringatan yang bertuliskan:

MDCCCIX

CONDIDIT DAENDELS
MDCCCXXVIII
EREXIT DU BUS

Prasasti ini tercantum di sebelah kiri pintu gerbang kanan Gedung Departemen Keuangan Lama. Batu tersebut merupakan batu terakhir pembangunan Gedung Departemen Keuangan.

Setahun kemudian setelah selesainya bangunan gedung ini, dibelakang gedung ini ditanami berbagai macam tanaman-tanaman hias sebagai kebun-kebun botani, tetapi sangat disayangkan tanaman-tanaman yang indah itu akhirnya mati tiada bekas.

Dalam tahun 1835 dibagian ruangan bawah gedung ini pernah juga dipakai sebagai Kantor Pos dan juga Percetakan Negara, sedangkan pada bagian lain dipakai oleh Hoogerechtchef dan Algemene Secretarie.

Selanjutnya pada tanggal 1 Mei 1848 gedung ini secara resmi dipakai Departemen Van Justitie (kehakiman) dan akhirnya gedung ini sekarang merupakan tempat di mana masalah-masalah Keuangan Negara diolah dan digarap. Tempat ini lalu dikenal sebagai Gedung Induk Departemen Keuangan.

Dewasa ini bagian bawah gedung lama yang tadinya bekas tempat tahanan-tahanan di zaman Daendels, digunakan menjadi kantor Biro Umum Departemen Keuangan. Sedangkan pada pusat dokumentasi/kepustakaan Departemen Keuangan tersimpan buku-buku antara lain:
Staatblad Verenigde Nederlanden, Voor de Jare, 1813; Almanak Van Nederlandsch Indie (Reg. Almanak), ‘s Lands drukkery Batavia, 1817; Gedenkbock der Samarang – Joana, Stoomtran Maatschappij, 1907; Het Moderne Geldwezeen door, S. Korteweg,ec. Drs,1952; Het Belastingrecht deel III, Door Prof. Dr. P.J.A. Adriani, 1955.

Masa Perang Dunia II

Ketika pecah Perang Dunia II kedudukan Indonesia sebagai jajahan Belanda pada waktu itu sangat sulit karena Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia terpaksa berdiri sendiri berhubung hampir tidak ada hubungannya dengan Pemerintah pelariannya di Inggris.

Ini disebabkan karena terjepitnya pemerintah Belanda akibat serbuan bala tentara Jerman. Namun demikian sikap pemerintah Belanda terhadap Indonesia tidak berubah. Terbukti ketika di dalam “Dewan Rakyat” diajukan suatu mosi yang mengusulkan perubahan-perubahan ketatanegaraan Pemerintah Hindia Belanda menunggu keputusan Parlemen Belanda yang sementara telah bubar karena penyerbuan tentara Jerman.

Pada awal tahun 1941 Fraksi Nasional Indonesia mengusulkan kerja sama dengan Belanda di atas dasar “Indonesia Merdeka”. Pemerintah Hindia Belanda menolak semua usul dari pihak Indonesia, menolak juga diadakannya milisi untuk bangsa Indonesia, meskipun pada waktu itu jelaslah sudah, bahwa Indonesia tidak dapat dipertahankan oleh orang-orang Belanda sendiri.

Akhirnya sebelum Perang Dunia II berakhir Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 8 Maret 1942 bertekuk lutut dibawah telapak kaki pimpinan-pimpinan balatentara Jepang.

Sejak detik itulah Jepang menguasai Indonesia dan dijadikannya Indonesia sebagai daerah jajahannya di Asia. Mulai saat itu hubungan dengan negara-negara lain terputus, kecuali dengan negara Jepang itu sendiri.

Selama penjajahannya di Indonesia segala kegiatan pemerintah Jepang di Indonesia dipusatkan di Jakarta. Sejak itu untuk melaksanakan kegiatan keuangan sehari-hari Gedung Lama Departemen Keuangan masih merupakan tempatnya. Ini kiranya disebabkan karena pemerintah Jepang tidak mau bersusah payah memindahkan pusat kegiatan keuangan ditempat yang lain.

Jadi Gedung Departemen Keuangan pada masa penjajahan Jepang di Indonesia juga digunakan sebagai pusat kegiatan pengolahan keuangan.

Masa Sekarang

Setelah proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 kota Jakarta menjadi pusat pemerintahan. Pada masa pemerintahan tersebut Gedung Departemen Keuangan lama ini juga masih berfungsi sebagai pusat kegiatan pengolahan keuangan sehari-hari.

Di sebelah kiri gedung lama Departemen Keuangan, yang dahulu bekas tempat Gedung Volksraad (Dewan Rakyat pada masa pemerintahan Hindia Belanda ) kemudian sebagai gedung DPR pada awal masa kemerdekaan kini menjadi Gedung Utama Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Pada Gedung inilah Menteri Keuangan selaku pimpinan Departemen Keuangan Republik Indonesia menjalankan tugasnya sehari-hari mengatur kegiatan keuangan Republik Indonesia.

27
Dec
09

PEPORA : Indonesia Berdaulat 27 Desember 1949

Pengakuan Belanda

Pengakuan Kemerdekaan Indonesia oleh Belanda

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Langsung ke: navigasi, cari

Gaya penulisan artikel atau bagian ini tidak atau kurang cocok untuk Wikipedia.
Silakan lihat halaman pembicaraan. Lihat juga panduan menulis artikel yang lebih baik.

Bung Hatta di Istana Dam Amsterdam, Belanda menandatangani perjanjian penyerahan kedaulatan

Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 sesuai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengakuan ini baru dilakukan pada 16 Agustus 2005, sehari sebelum peringatan 60 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia, oleh Menlu Belanda Bernard Rudolf Bot dalam pidato resminya di Gedung Deplu. Pada kesempatan itu, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menlu Hassan Wirajuda. Keesokan harinya, Bot juga menghadiri Upacara Kenegaraan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Kemerdekaan RI di Istana Negara, Jakarta. Langkah Bot ini mendobrak tabu dan merupakan yang pertama kali dalam sejarah.

Pada 4 September 2008, juga untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang Perdana Menteri Belanda, Jan Peter Balkenende, menghadiri Peringatan HUT Kemerdekaan RI. Balkenende menghadiri resepsi diplomatik HUT Kemerdekaan RI ke-63 yang digelar oleh KBRI Belanda di Wisma Duta, Den Haag. Kehadirannya didampingi oleh para menteri utama Kabinet Balkenende IV, antara lain Menteri Luar Negeri Maxime Jacques Marcel Verhagen, Menteri Yustisi Ernst Maurits Henricus Hirsch Ballin, Menteri Pertahanan Eimert van Middelkoop, dan para pejabat tinggi kementerian luar negeri, parlemen, serta para mantan Duta Besar Belanda untuk Indonesia.[1]

Selama hampir 60 tahun, Belanda tidak bersedia mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Belanda menganggap kemerdekaan Indonesia baru terjadi pada 27 Desember 1949, yaitu ketika soevereiniteitsoverdracht (penyerahan kedaulatan) ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Di Belanda selama ini juga ada kekhawatiran bahwa mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1945 sama saja mengakui tindakan politionele acties (agresi militer) pada 1945-1949 adalah ilegal.

Sebelumnya, pada tahun 1995, Ratu Beatrix sempat ingin menghadiri Peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-50. Tapi keinginan ini ditentang PM Wim Kok. Akhirnya Beatrix terpaksa mampir di Singapura dan baru memasuki Indonesia beberapa hari setelah peringatan proklamasi.

Daftar isi

[sembunyikan]

[sunting] Pernyataan Pemerintah Belanda di Den Haag

Teks Proklamasi Republik Indonesia (gambar teks diatas adalah fotokopi) yang ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta

Menlu Bot menegaskan, kehadirannya pada upacara Hari Ulang Tahun RI ke-60 dapat dilihat sebagai penerimaan politik dan moral bahwa Indonesia merdeka pada 17-8-1945. Atas nama Belanda, ia juga meminta maaf.

Menlu Belanda Bernard Rudolf Bot menyampaikan hal itu dalam upacara peringatan berakhirnya pendudukan Jepang di Hindia Belanda, hari Senin 15 Agustus 2005 di kompleks Monumen Hindia Belanda, Den Haag. Pernyataan Bot itu juga disaksikan Ratu Beatrix, yang hadir meletakkan karangan bunga.

Bot secara eksplisit mengungkapkan bahwa sikap dan langkahnya tersebut telah mendapat dukungan kabinet. “Saya dengan dukungan kabinet akan menjelaskan kepada rakyat Indonesia bahwa di Belanda ada kesadaran bahwa kemerdekaan Indonesia de facto telah dimulai 17-8-1945 dan bahwa kita 60 tahun setelah itu, dalam pengertian politik dan moral, telah menerima dengan lapang dada,” demikian Bot.

Pengakuan secara resmi soal kemerdekaan Indonesia pada 17-8-1945 selama ini sulit diterima para veteran, sebab mereka ketika itu setelah tanggal tersebut dikerahkan untuk melakukan Agresi Militer. Baru kemudian pada 27 Desember 1949 penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia secara resmi diteken.

Menurut menteri yang lahir pada 21 November 1937 di Batavia (kini Jakarta), itu sikap menerima tanggal kemerdekaan Indonesia pada 17-8-1945 dalam pengertian moral juga berarti bahwa dirinya ikut mendukung ungkapan penyesalan mengenai perpisahan Indonesia-Belanda yang menyakitkan dan penuh kekerasan. “Hampir 6.000 militer Belanda gugur dalam pertempuran, banyak yang cacat atau menjadi korban trauma psikologis. Akibat pengerahan militer skala besar-besaran, negeri kita juga sepertinya berdiri pada sisi sejarah yang salah. Ini sungguh kurang mengenakkan bagi pihak-pihak yang terlibat,” tandas Bot.

Doktor hukum lulusan Harvard Law School itu melukiskan berlikunya pengakuan seputar tanggal kemerdekaan dan hubungan Belanda-Indonesia itu seperti orang mendaki gunung. “Baru setelah seseorang berdiri di puncak gunung, orang dapat melihat mana jalan tersederhana dan tersingkat untuk menuju ke puncak. Hal seperti itu juga berlaku bagi mereka yang terlibat pengambilan keputusan pada tahun 40-an. Baru belakangan terlihat bahwa perpisahan Indonesia-Belanda terlalu berlarut-larut dan dengan diiringi banyak kekerasan militer melebihi seharusnya. Untuk itu saya atas nama pemerintah Belanda akan menyampaikan permohonan maaf di Jakarta,” tekad Bot.

“Dalam hal ini saya mengharapkan pengertian dan dukungan dari masyarakat Hindia (angkatan Hindia Belanda), masyarakat Maluku di Belanda dan para veteran Aksi Polisionil,” demikian Bot.

[sunting] Pernyataan Pemerintah Belanda di Jakarta

Selain itu Belanda sesalkan siksa Rakyat Indonesia pasca 17-8-1945, akhirnya mengakui Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Belanda pun mengakui tentaranya telah melakukan penyiksaan terhadap rakyat Indonesia melalui agresi militernya pasca proklamasi.

“Atas nama pemerintah Belanda, saya ingin menyatakan penyesalan sedalam-dalamnya atas terjadinya semuanya ini,” begitulah kata Menlu Bernard Bot dalam pidato resminya kepada pemerintah Indonesia yang diwakili Menlu Hassan Wirajuda, di ruang Nusantara, Gedung Deplu, Jl Pejambon, Jakarta Pusat. “Fakta adanya aksi militer merupakan kenyataan sangat pahit bagi rakyat Indonesia. Atas nama pemerintah Belanda saya ingin menyatakan penyesalan sedalam-dalamnya atas semua penderitaan ini,” kata Menlu Belanda Bernard Bot kepada wartawan dalam pidato kenegaraan tersebut, hari Selasa 16 Agustus 2005.

Bot tidak menyampaikan permintaan maaf secara langsung, hanya berupa bentuk penyesalan. Ketika ditanya mengenai hal ini, Bot menjawab diplomatis. “Ini masalah sensitif bagi kedua negara. Pernyataan ini merupakan bentuk penyesalan yang mendalam. Kami yakin pemerintah Indonesia dapat memahami artinya,” kilah Bot.

Bot mengakui, kehadiran dirinya merupakan pertama kali sejak 60 tahun lalu di mana seorang kabinet Belanda hadir dalam perayaan kemerdekaan. “Dengan kehadiran saya ini, pemerintah Belanda secara politik dan moral telah menerima proklamasi yaitu tanggal RI menyatakan kemerdekaannya,” tukas pria kelahiran Batavia (Jakarta) ini.

Pasca proklamasi, lanjut Bot, agresi militer Belanda telah menghilangkan nyawa rakyat Indonesia dalam jumlah sangat besar. Bot berharap, meski kenangan tersebut tidak pernah hilang dari ingatan rakyat Indonesia, jangan sampai hal tersebut menjadi penghalang rekonsiliasi antara Indonesia dan Belanda.

Meski menyesali penjajahan itu, Belanda tidak secara resmi menyatakan permintaan maaf. Indonesia pun tidak secara resmi menyatakan memaafkan Belanda atas tiga setengah abad penjajahannya.

Pidato ini dilakukan dalam rangka pesan dari pemerintah Belanda terkait peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 RI. Turut hadir Menlu Hassan Wirajuda, Jubir Deplu Marty Natalegawa, dan sejumlah mantan Menlu. Dari pihak Belanda, hadir Dubes Belanda untuk Indonesia dan disaksikan para Dubes dari negara-negara sahabat.

[sunting] Sikap Pemerintah Indonesia

Menlu Hassan pun hanya mengatakan,”Kami menerima pernyataan penyesalan dari pemerintah Belanda”. Saat ditanya apakah dengan menerima penyesalan dari pemerintah Belanda berarti Indonesia memaafkan kejahatan Belanda semasa penjajahan dulu, Hassan tidak membenarkan dan tidak membantahnya. “Kita sudah dengar sendiri dari Menlu Bot. Ini adalah pernyataan yang sensitif. Di Belanda pun untuk menyatakan penyesalan ini menjadi perdebatan sejumlah pihak. Kita harus menghargai sikap Belanda,” tutur Hassan.

Acara yang dimulai pukul 19.30 ini berakhir pada pukul 20.15 WIB. Usai menyampaikan pidatonya, kedua Menlu ini saling memotong tumpengan nasi kuning sebagai tanda dimulainya babak baru hubungan Indonesia dan Belanda. (sumber: detikcom)

[sunting] Referensi

[sunting] Lihat pula

[sunting] Pranala luar

Stockholm, 17 Agustus 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu’alaikum wr wbr.

AKTE PENYERAHAN KEDAULATAN SERTA PENGAKUAN RIS BUKAN RI

Ahmad Sudirman

Stockholm – SWEDIA.

PADA HARI INI TANGGAL DUA PULUH TUDJUH DESEMBER TAHUN SERIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN: PENJERAHAN KEDAULATAN SESUAI DENGAN PIAGAM PENJERAHAN KEDAULATAN TERSEMAT PADA INDUK-PERSETUDJUAN, TERSEBUT MENDJADI SAH

Membaca berita yang dimuat kompas.com yang berjudul “Belanda Minta Maaf Atas Penderitaan RI Selama Penjajahan” yang ditulis oleh Mbk dan dipublikasikan hari ini, Rabu, 17 Agustus 2005, dimana disebutkan bahwa “Belanda juga akhirnya mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari proklamasi Republik Indonesia, bukan lagi 27 Desember 1949 seperti yang selama dipegang di Den Haag. Mengapa baru 60 tahun kemudian Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan RI, Menteri Luar Negeri Belanda, Bernard Bot dalam jumpa pers, Selasa 16 Agustus 2005 mengungkapkan bahwa hal itu dikarenakan di Belanda sendiri masih ada kalangan, terutama para veteran, yang sulit mengakui tanggal tersebut dan tetap berpijak tanggal 27 Desember 1949 sebagai hari proklamasi RI.”.

Nah membaca tulisan Mbk yang mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Belanda, Bernard Bot, menggambarkan bahwa sebenarnya memang benar berdasarkan fakta, bukti, sejarah dan hukum bahwa Belanda menyerahkan dan mengakui kedaulatan bukan kepada RI, tetapi kepada RIS pada tanggal 27 Desember 1949.

Karena itu secara politis, fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum memang benar, kalangan di Belanda, terutama para veteran yang tetap mengakui bahwa Negara yang diserahi dan diakui kedaulatannya oleh Belanda bukan RI tetapi RIS. Dan yang dinamakan RI sekarang, itu RI Negara Bagian RIS yang telah menelan 15 Negara/Daerah Bagian RIS dalam tubuh RIS. Lalu pada tanggal 15 Agustus 1950 RIS dilebur, dan dijelmakan menjadi NKRI. Dan pada tanggal 5 Juli 1959 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, NKRI dikembalikan kepada Konstitusi atau UUD 1945, dan menjelmalah RI seperti yang ada sekarang.

Jadi memang benar Belanda tidak mengakui kedaulatan RI sampai sekarang. Yang diakui kedaulatannya oleh Belanda adalah RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Tetapi karena Negara/Daerah Bagian RIS ditelan satu persatu oleh RI dari mulai tanggal 8 Maret 1950 sampai 14 Agustus 1950, dan pada tanggal 15 Agustus 1950 RIS dilebur, dan dibangun negara baru yang bernama NKRI dengan Konstitusi barunya yang bernama Undang-Undang Dasar Sementara NKRI atau disebut juga UUD 1950.

Karena itu memang benar secara hukum bahwa NKRI yang dijelmakan dari RI yang menelan 15 Negara/Daerah Bagian RIS tidak diakui kedaulatannya oleh Belanda.

Nah kalau tahun ini Belanda mengirimkan Menteri Luar Negeri Belanda, Bernard Bot, untuk menghadiri perayaan 17 Agustus bukan berarti secara hukum Belanda menukar Penyerahan dan pengakuan kedaulatan RIS 27 Desember 1949 menjadi pengakuan kedaulatan RI 17 Agustus 1945, melainkan Belanda hanya melihat secara de-facto kepada RI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan mengakuinya.

Karena kalau Belanda mau mengakui kedaulatan RI 17 Agustus 1945, maka Ratu Beatrix yang harus mengakuinya, sebagaimana ketika Ratu Juliana menyerahkan dan mengakui kedaulatan RIS pada tanggal 27 Desember 1949.

Dan secara hukum yang tertulis dalam “Akte Penjerahan kedaulatan serta pengakuan”, itu Belanda hanya menyerahkan dan mengakui kedaulatan RIS pada tanggal 27 Desember 1949.

Dimana isi akte penyerahan dan pengakuan kedaulatan itu sebagai berikut:

AKTE PENJERAHAN KEDAULATAN SERTA PENGAKUAN

Kami JULIANA, karena rahmat Allah Ratu Nederland, Puteri Oranje-Nassau d.l.l., d.l.l., d.l.l.

Pada hari ini, tanggal dua puluh tudjuh bulan Desember tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan, tengah bersidang dengan segala upatjara di Istana Radja dikota Amsterdam;

Mengingat pasal 211 Undang-undang Dasar dan bunji Protokol tertanggal hari ini, jang ditanda-tangani pada sidang jang dengan segala upatjara ini oleh Perdana Menteri Kami, Menteri Urusan Umum, dan oleh Perdana-Menteri, Menteri Urusan Luarnegeri u.s. Republik Indonesia Serikat, Pemimpin Delegasi jang mewakili Republik Indonesia Serikat pada penjerahan kedaulatan;

Mengingat pula hal Kami membenarkan – ialah pada sidang jang dengan segala upatjara ini – tertib-hukum baru sebagaimana terkandung dalam Induk-Persetudjuan beserta dengan rantjangan persetudjuan dan surat-surat jang ditukar, jang segala-galanja itu telah diterima oleh Sidang Umum Konperensi Medja Bundar dikota ‘sGravenhage pada tanggal 2 Nopember 1949;

MEMAHAMKAN

Bahwa oleh karena itu pada hari ini tanggal dua puluh tudjuh Desember tahun seribu sembilan atus empat puluh sembilan:

Penjerahan kedaulatan sesuai dengan Piagam Penjerahan Kedaulatan tersemat pada Induk-Persetudjuan tersebut, mendjadi sah;

Uni Nederland-Indonesia jang adalah Kami di puntjaknja dan pada pergantian-Tachta ahli-waris Kami jang sah pada Mahkota Nederland turun-temurun, telah diadakan;

Semua hasil Konperensi Medja Bundar lain daripada itu, jang termuat pada dokumen-dokumen lampiran Induk-Persetudjuan tersebut, telah mulai berlaku, ja’ni menurut jang ditentukan pada Induk-Persetudjuan itu pada V;

MENJURUH

Maktubkan Akte ini empat helai, jang duanja berbahasa Belanda, duanja lagi berbahasa Indonesia, disahkan dengan tanda-tangan Kami dan ditanda-tangani pula oleh sekalian Menteri Kami, sedang akan diperbuat terdjemahannja berbahasa Inggeris dua helai;

Simpan Akte ini sehelai berbahasa Belanda dan sehelai berbahasa Indonesia serta pula terdjemahannja berbahasa Inggeris sehelai pada Kabinet Kami, dan terimakan tiga helai jang sama bunjinja dengan tiga helai tersebut tadi kepada Delegasi jang diutus kesidang jang dengan segala upatjara ini oleh Presiden Republik Indonesia Serikat supaja diundjukkannja kepada Presiden itu;

Menteri Pengadilan Kami mengirimkan salinan Akte ini, berbahasa Belanda dan berbahasa Indonesia, jang ditandai sah kepada kedua Kamer Staten-Generaal, kepada Mahkamah Agung Nederland (Hoge Raad der Nederlanden), kepada Gubernur dan Staten Suriname serta Gubernur dan Staten Antillen Nederland.

Termaktub dikota Amsterdam pada tanggal 27 Desember 1949.

tandatangan

(JULIANA)

Perdana-Menteri, Menteri Urusan Umum,

tandatangan

(Dr. W. DREES)

Menteri bertugas istimewa,

tandatangan

(Mr. J.R.H. VAN SCHAIK)

Menteri Daerah-daerah Seberang,

tandatangan

(Mr. J.H. VAN MAARSEVEEN)

Menteri bertugas istimewa,

tandatangan

(I. GÖTZEN)

Nah sekarang, secara hukum yang diserahi dan diakui kedaulatannya oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 bukan RI, melainkan Republik Indonesia Serikat (RIS). Jadi memang benar kalau Belanda hanya mengakui kedaulatan RIS, bukan RI. Dan memang itu tercantum dalam Akte Penjerahan kedaulatan serta pengakuan.

Yang berobah, itu karena RI Negara Bagian RIS telah melakukan politik ekspansi-nya kepada Negara-Negara dan Daerah-Daerah Bagian RIS dalam tubuh RIS. Yang dimulai dari sejak dibuatnya Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 1950.

Nah, dari mulai sejak tanggal 8 Maret 1950 itulah RI melakukan usaha penelanan Negara/Daerah Bagian RIS lainnya. Dengan selubung dialog dan perundingan, mulailah RI dibawah Soekarno menjalan taktik strategi perluasan wilayahnya, yang didorong dengan jiwa unitarismenya.

Dimana Negara-Negara Bagian RIS yang digerogoti dan ditelan RI adalah:

Konfederasi Bangka, Belitung, dan Riau yang didirikan pada tanggal 12 Juli 1947 dibawah Pimpinan Komite Eksekutif Masjarif gelar Lelo Bandaharo, ditelan RI pada tanggal 4 April 1950.

Daerah Banjar yang dibentuk pada tanggal 14 Januari 1948 dibawah Ketua Dewan Banjar M. Hanafiah, dimasukkan kedalam wilayah RI pada tanggal 4 April 1950.

Dayak Besar yang didirikan pada tanggal 7 Desember 1946 dan diakui pada tanggal 16 Januari 1948 dibawah pimpinan Ketua Dewan Dayak Besar J. van Dyk, ditelan RI pada taggal 4 April 1950.

Negara Indonesia Timur yang didirikan pada tanggal 24 Desember 1946 dengan nama Negara Timur Besar, yang dirobah namanya menjadi Negara Indonesia Timur pada tanggal 27 Desember 1946 dibawah Presiden Tjokorde Gde Rake Sukawati, dengan para Perdana Menterinya dari 10 Januari 1947 sampai 11 Oktober 1947 Nadjamuddin Daeng Malewa. Dari tanggal 11 Oktober 1947 sampai 15 Desember 1947  Warouw. Dari tanggal 15 Desember 1947 sampai 27 Desember 1949  Ide Anak Agung Gde Agung. Dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 14 Maret 1950  Tatengkeng. Dari tanggal 14 Maret 1950 sampai 10 Mei 1950  Diapari. Dan dari tanggal 10 Mei 1950 sampai 17 Agustus 1950  Putuhena. Kemudian NIT bubar pada tanggal 15 Agustus 1950 setelah NIT mewakilkan kepada Federal RIS untuk berunding dengan RI, dimana hasil perundingan ditandatangani pada tanggal 19 Mei 1950.

Jawa Tengah yang didirikan pada tanggal 2 Maret 1949 ditelan RI-Jawa-Yogya pada tanggal             9 Maret 1950

Negara Jawa Timur yang didirikan pada tanggal 26 November 1948 dibawah Wali Negara R.T. Achmad Kusumonegoro yang berkuasa dari 3 Desember 1948 sampai 19 Januari 1950, kemudian digantikan oleh Komisi Administrasi Federal dari 19 Januari 1950, lalu dimasukkan kedalam RI pada tanggal 9 Maret 1950.

Federasi Kalimantan Barat didirikan pada tanggal 22 Oktober 1946, dan pada tanggal 12 Mei 1947 dirobah namanya menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Barat  dibawah pimpinan Abdul Hamid II (Sultan Pontianak) yang berkuasa dari 15 Mei 1947 sampai 24 Mei 1950. Dan dari 24 Mei 1950 dipegang oleh Komisi Administrasi Federal, lalu ditelan RI pada tanggal 15 Agustus 1950.

Kalimantan Tenggara didirikan pada tanggal 8 Januari 1947 dibawah pimpinan Ketua Dewan Kalimantan Tenggara Abdul Gaffar Noor, ditelan RI pada tanggal 4 April 1950.

Kalimantan Timur yang waktu didirikan bernama Daerah Siak Besar didirikan pada tanggal 27 Agustus 1947. Dan pada tanggal 4 Februari 1948 dirobah namanya menjadi Federasi Kalimantan Timur dipimpin oleh Ketua Dewan Pemerintah Adji Muhammad Parikesit (Sultan Kutai) dari tanggal 27 Agustus 1947 sampai 24 April 1950) , Ketua Dewan Kalimantan Timur M.D. Saad dari 12 April 1947 sampai 24 April 1950, dan Ketua Komite Eksekutif  Adji Pangeran Sosronegoro dari 12 April 1947 sampai 24 Apri 1950, ditelan RI pada tangggal 24 April 1950.

Negara Madura didirikan pada tanggal 23 Januari 1948, diakui pada tanggal 20 Februari 1948, dibawah Wali Negara Raden R.A.A. Tjakraningrat yang berkuasa dari 20 Februari 1948 sampai 1 Februari 1950. Dari 1 Februari 1950 sampai  9 Mar 1950 dipegang oleh Komisi Administrasi Federal. Dan pada tanggal 9 Maret 1950 ditelan RI.

Negara Pasundan pertama didirikan pada tanggal 4 Mei 1947 dibawah Presiden Raden Soeria Kartalegawa tetapi tidak diakui. Kemudian pada tanggal 26 Februari 1948 dibangun Negara Jawa Barat, dan pada tanggal 24 April 1948 dirobah namanya menjadi Negara Pasundan dibawah Wali Negara Raden Ario Adipati Wiranatakusumah yang dipilih pada  4 Maret 1948, dilantik pada tanggal 26 April 1948, dan berkuasa sampai 10 Februari 1950. Dari 10 Februari 1950 sampai 11 Maret 1950 dipimpin oleh Komisi Administrasi Federal. Dan Perdana Menteri yang pernah berkuasa adalah Adil Puradiredja dari 29 April 1948 sampai 10 januari 1949. Djumhana Wiraatmadja berkuasa dari 10 Januari 1949 sampai Januari 1950. Lalu ditelan RI 11 Maret 1950.

Negara Sumatra Selatan didirikan pada tanggal 30 Agustus 1948 dibawah Wali Negara Abdul Malik yang berkuasa dari tanggal 30 Agustus 1948 sampai bulan Januari 1950. Dan dari bulan Januari 1950 sampai 9 Maret 1950 dipegang oleh pengganti Abdul Malik. Kemudian dari tanggal 9 Maret 1950 sampai 24 Maret 1950  dipegang oleh Komisi Administrasi Federal. Dan pada tanggal 24 Maret 1950 ditelan RI.

Negara Sumatra Timur didirikan pada tanggal 8 Oktober 1947 dengan nama Daerah Istimewa Sumatra Timur. Dan pada tanggal 25 Desember 1947 menjadi Negara Sumatra Timur dibawah Kepala Dearah Tengku Mansur dari bulan November 1947 sampai  25 Desember 1947, dan dibawah Wali Negara Tengku Mansur dari 25 Desember 1947 sampai 15 Agustus 1950.

Jadi, yang muncul RI sekarang ini yang telah menelan 15 Negara/Daerah Bagian RIS memang RI yang tidak diakui kedaulatannya oleh Belanda. Dan sampai sekarang juga Ratu Beatrix tidak mengakui kedaulatan RI.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad
Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*
Wassalam.
Ahmad Sudirman
http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

———-

Belanda Minta Maaf Atas Penderitaan RI Selama Penjajahan

KOMPAS Jakarta, Rabu

Pemerintah Belanda secara resmi meminta maaf kepada Indonesia atas penjajahan dan aksi militer yang telah dilakukan di masa lalu terutama pasca Proklamasi RI 17 Agustus 1945, yang menyebabkan jatuhnya korban dalam jumlah sangat besar di pihak bangsa Indonesia.

Sejalan dengan itu, Belanda juga akhirnya mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari proklamasi Republik Indonesia, bukan lagi 27 Desember 1949 seperti yang selama dipegang di Den Haag.

“Korban yang jatuh di pihak Anda (Indonesia, red) akibat tindakan Belanda diperkirakan besar jumlahnya. Atas nama pemerintah Belanda, bersama ini saya ingin menyatakan penyesalan sedalam-dalamnya atas terjadinya semua penderitaan ini,” kata Menteri Luar Negeri Belanda, Bernard Bot, di Gedung Deplu-RI, Jakarta, Selasa (16/8) malam.

Bot mengeluarkan pernyataan tersebut di depan Menlu RI, Hassan Wirajuda, sejumlah duta besar negara asing –antara lain Jepang, Amerika Serikat, Australia dan Singapura, diplomat-diplomat senior Indonesia serta kalangan DPR-RI.

Bangsa Belanda, kata Bot, harus dapat mengakui kepada diri mereka sendiri dan rakyat Indonesia bahwa selama penjajahan, khususnya pada saat-saat terakhir pendudukan, Belanda telah merugikan kepentingan dan martabat rakyat Indonesia.

Bot yang lahir di Jakarta pada 21 November 1937 itu menyatakan harapannya bahwa pernyataan maaf yang telah dilakukan pemerintahnya menjadi babak baru dalam hubungan antara Indonesia dan Belanda.

“Meskipun kenangan yang menyakitkan tidak pernah akan hilang dari ingatan, kenangan ini janganlah menjadi penghalang bagi rekonsiliasi yang tulus,” ucapnya.

Hadiri peringatan 17 Agustus

Bot mengungkapkan sikap Den Haag yang akhirnya mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan RI dan untuk itu ia menghadiri peringatan HUT ke-60 RI di Istana Merdeka pada Rabu (17/8).

Mengapa baru 60 tahun kemudian Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan RI, Bot dalam jumpa pers mengungkapkan bahwa hal itu dikarenakan di Belanda sendiri masih ada kalangan, terutama para veteran, yang sulit mengakui tanggal tersebut dan tetap berpijak tanggal 27 Desember 1949 sebagai hari proklamasi RI.

“Dengan kehadiran saya ini pemerintah Belanda menyatakan secara politik dan moral telah menerima Proklamasi, yaitu tanggal Republik Indonesia menyatakan kemerdekaannya,” tegasnya.

Tidak akan minta kompensasi

Sementara itu, terhadap penyesalan atas kekerasan sekaligus pengakuan hari proklamasi RI, Menlu Hassan Wirajuda menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menyambut baik pernyataan yang disampaikan Den Haag melalui Menlu Bot.

“Dengan demikian kita bisa melangkah lebih ringan dalam memajukan hubungan bilateral kedua negara,” kata Hassan.

Ketika ditanya wartawan apakah Indonesia, akan meminta kompensasi atas penderitaan dan kerugian yang dialami Indonesia akibat kekerasan oleh Belanda, Hassan mengatakan banyak cara untuk memanfaatkan momentum penyesalan Belanda ke arah pembentukan hubungan RI-Belanda yang lebih menguntungkan bagi Indonesia.

“Itu bisa dilakukan melalui kerjasama perdagangan, investasi, dan sosial-budaya. Dan ini manfaat yang kita terima dari hubungan baik,” katanya.

Cara tersebut, tambah Hassan, akan dapat lebih menjaga martabat bangsa Indonesia. “Kita bukan bangsa yang mengeksploitir penderitaan masa lalu kita untuk memperkaya diri kita. Itu bukan cara kita,” katanya.

Sebelumnya, usai Bot dan Hassan memberikan pidato di Ruang Nusantara-Deplu, kedua menteri luar negeri itu memotong tumpeng dan salah menyerahkannya kepada satu sama lain.

Sumber: Ant

Penulis: Mbk

http://www.kompas.com/utama/news/0508/17/054804.htm

Saturday, October 03, 2009

Para pengunjung Penyerahan Kedaulatan tgl 27 Desember 1949 dimuka Istana Dam

Pada tanggal 27 Desember 1949 bertempat dilapangan dimuka Istana Dam Amsterdam berkumpullah sejumlah besar (mungkin mendekati ribuan ya) anggota masyarakat Indonesia. Meskipun udara dingin bulan Desember amat menyengat, mereka tetap bersabar karena ingin menyaksikan sebuah peristiwa besar, yaitu “Penyerahan Kedaulatan”, Sovereniteit Overdracht dari Ratu Belanda Juliana kepada Drs Mohamad Hatta, Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Ya, sejak itulah dengan perkataan lain Bangsa Belanda dan juga bangsa-bangsa lainnya diseluruh dunia yang tergabung dalam Perserikatan bangsa-Bangsa mengakui Kedaulatan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, meskipun sejak tanggal tersebut RI merupakan bagian dari Negara Federal RIS. Anehkan uraian sejarah kontemporer ini ? Rasanya tidak, karena itu fakta yang sukar dipungkiri. Hari Minggu besok tanggal 4 Oktober 2009, dalam rangka menghadiri acara Halal-Bihalal dirumah sahabat saya Sdr Tossi, di Amsterdam, saya akan mampir dilapangan ini. Sudah beberapa kali saya datang dilapangan tersebut, dan hati saya selalu terkenang pada peristiwa ini, meskipun pada saat kejadiannya saya hanya memahami melalui foto dan film. Tentu saja saya amat mencintai bangsa dan negara saya yang telah kita perjuangkan bersama. Senang dan susah melalui perjuangan yang berliku dan berat, dan semua itu dihadapi dengan penuh tabah dan penuh tawakal. Terkadang dalam perjuangan diplomasi maupun bertempur terjadi hambatan yang sukar dihindari, dan hilang harapan untuk mencapai titik selesainya dekolonisasi itu. Tahun 1949 merupakan tahun yang amat indah meskipun bersahaja. 60 tahun yang lalu dengan saling pengertian dan kerja sama bangsa Indonesia dan bangsa Belanda, setelah 4 tahun lamanya kedua bangsa saling bermusuhan dan saling bunuh, akhirnya semuanya berjalan dan berakhir dengan baik dan mencapai tujuannya masing-masing. Seyogyanya tanggal 27 Desember 2009 yang akan datang, dapat diperinagti peristiwa diatas dengan hati dan jiwa yang besar. Kita berdoa semoga para pahlawan dikedua bangsa dapat diterima disisiNya sesuai dengan amal bakti dan perbutannya.

posted by Rushdy Hoesein at 7:20 AM

Penyerahan Kedaulatan 27-12-1949

KOMPAS
Rabu, 27 Desember 2006

Penyerahan Kedaulatan 27-12-1949

H Rosihan Anwar

Musim dingin di Amsterdam. Pagi-pagi 27 Desember 1949, pakai mantel tebal, saya naik trem dari Valarius Streat menuju Paleis op de Dam, menyaksikan upacara penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, sesuai hasil Ronde Tafel Conferentie (RTC) atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag (23 Agustus-2 November 1949).

Sebagai Pemimpin Redaksi Harian Pedoman, saya satu-satunya wartawan Indonesia yang hadir. Peliput Konferensi Meja Bundar (KMB) lainnya, seperti BM Diah, Adinegoro, Wonohito, Soekriano, Soetarto, Pohan, Kwee Kek Beng, Mohammad Said, EU Pupella sudah kembali ke Tanah Air. Saya menunggu di Belanda karena akan menuju Amerika Serikat mengikuti pelajaran di Yale Drama Workshop sehingga diundang untuk menyaksikan peristiwa bersejarah itu.

Di depan Istana Dam, saya melihat sekumpulan orang Indonesia menanti kedatangan Wapres Mohammad Hatta. Saat itu Bung Hatta bermantel hitam dan blootshoofd (tanpa tutup kepala), memeriksa barisan kehormatan militer. Dengan langkah cepat dia masuk Istana, lalu mengambil tempat di Burgerzaal. Hadir Ratu Juliana, sebelah kiri duduk PM Belanda Willem Drees, sebelah kanan Wapres Hatta, Sultan Pontianak Alkadrie, Prof Dr Supomo. Lalu anggota Corps Diplomatique (CD), Menteri Van Maarseveen, Stikker, mantan PM Louis Beel, Dubes Van Royen, serta Kamerheren (pegawai tinggi Istana) dalam pakaian kebesaran warna-warni. Drees yang sosialis-demokrat yang dalam gerakan sosialis bertahun-tahun mendukung dan prokemerdekaan Indonesia sengaja mengundang tiga pengarang perempuan Henriette Roland Holst dan spesialis Hindia dari Fraksi Partai SDAP di Tweede Kamar Cramar dan Stokvis.

Upacara penyerahan

Hawa dalam ruangan terasa panas. Maklum, banyak orang tumplek di sana. Lantaran gerah, saya kurang konsentrasi menyimak pidato Ratu Juliana setelah ditandatanganinya teks bahasa Belanda dari dokumen penyerahan kedaulatan. Pidato Bung Hatta yang diucapkan dalam bahasa Indonesia juga tidak cermat saya ikuti. Teks pidato Bung Hatta yang ditulis tangan itu diserahkan kepada Drees keesokan malamnya dalam jamuan di Treveszaal yang diselenggarakan Pemerintah Belanda. Drees amat menghargakan pemberian Hatta itu sehingga copy pidato Hatta dimuat dalam bukunya, Zestig jaar levenservaring (60 Tahun Pengalaman Hidup).

Bagi Hatta, peristiwa 27 Desember 1949 itu amat besar maknanya. Beberapa tahun kemudian saya bertanya, apakah peristiwa paling penting dalam hidupnya, Bung Hatta menjawab, menandatangani teks Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan menandatangani akta penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia, 27 Desember 1949.

Saya catat, ada kejadian saat upacara berlangsung. Tiba-tiba terdengar bunyi gedebuk, orang jatuh. Seorang Kemerheer pingsan. Apakah lelaki pegawai Istana Ratu itu lemas karena terlalu lama berdiri, sakit, atau belum sarapan? Saya tidak tahu. Tetapi saya menganggapnya sebagai perlambang, jatuhnya kekuasaan sebuah imperium, tamatnya era kolonialisme Belanda.

Upacara di Paleis Dam disiarkan langsung melalui radio yang pada saat sama bisa didengarkan di Istana Rijswijk (Istana Negara) di Jakarta oleh hadirin yang menyaksikan upacara penyerahan kedaulatan dari Wakil Mahkota Agung Lovink kepada Sultan Hamengku Buwono IX. Presiden Soekarno sungkan menghadiri upacara di Jakarta itu dan tinggal di Yogya, menunggu triomfala intocht alias ketibaan berjaya di ibu kota RI.

Bertahun-tahun kemudian, Soebadio Sastrosatomo dari PSI (Partai Sosialis Indonesia) mengatakan, “dari perspektif mistik, yang terjadi di Jakarta adalah penyerahan kekuasaan atas Indonesia dari Belanda, bukan kepada Presiden Republik Indonesia (Soekarno), tetapi kepada Raja Jawa (HB IX).”

Juga di Jakarta, ada kejadian lain. Diplomat Belanda Van Beus dalam buku Morgen bij het aanbreken van de dag menulis, saat bendera Belanda Merah-Putih-Biru diturunkan, massa rakyat yang menyaksikan bersuit-suit disertai teriakan mencemooh, menimbulkan perasaan pilu pada orang-orang Belanda yang hadir. Sebaliknya, waktu bendera Indonesia Merah-Putih dikerek ke puncak tiang, rakyat bertepuk tangan diiringi sorak sorai. Ini simbol berakhirnya era kolonialisme.

Lagu kebangsaan

Saat keluar dari Paleis op de Dam saya dengar dari carillon sebuah gereja di dekatnya, pertama kali diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya pikir itu juga simbol tamatnya kolonialisme Belanda.

Pada 31 Desember 1949 malam, saya mengantar Bung Hatta, juga istri saya Siti Zuraida, yang hari itu akan pulang ke Tanah Air ke Bandara Schiphol. Setelah Bung Hatta bertolak, saya balik ke penginapan. Berjalan kaki sepanjang kali atau grachtan lewat tengah malam jelas berbeda dengan jalan kaki di Gunung Kendeng, 8 Juli 1949 malam, saat saya bersama Pak Harto menjemput Panglima Besar Sudirman dari daerah gerilya, agar kembali ke Yogya di mana Soekarno-Hatta telah tiba dari Bangka. Sudah tahun baru, pikir saya. Tanah Air saya sudah merdeka dan berdaulat, diakui dunia internasional.

H Rosihan Anwar Wartawan Senior


Foto-foto sekitar keberangkatan delegasi Indonesia ke Konferensi Meja Bundar
Foto-foto saat berlangsungnya Perundingan Roem – Royen
Foto-foto pada saat persidangan dalam Konferensi Meja Bundar
Foto-foto pada saat kepulangan delegasi Indonesia dari Konferensi Meja Bundar
Dokumen Penyerahan Kedaulatan di Negeri Belanda
Klip upacara Penyerahan Kedaulatan di Negeri Belanda
Foto-foto saat upacara Penyerahan Kedaulatan di Istana Gambir
Dokumen Penyerahan Kedaulatan di Istana Gambir


Delegasi resmi RI untuk mendapatkan pengakuan dunia sejak proklamasi Kemerdekaan diketuai oleh H.A. Salim, Wakil Menteri Luar Negeri. Kunjungan ini menghasilkan perjanjian persahabatan RI dan Mesir (Juni, 1947). Bagi RI perjanjian ini adalah suatu dukungan moral yang tinggi, karena dengan perjanjian ini kehadiran RI diakui secara resmi dalam pergaulan internasional. Mesir akan selalu dikenang sebagai negara yang pertama kali mengakui kedaulatan RI. Setelah itu menyusul perjanjian persahabatan dengan Suriah (3 Juli 1947) dan Lebanon (9 Juli 1947) serta Irak.

Negara-negara Arab, India, Burma, Australia juga merupakan negara-negara yang paling awal bersimpati pada RI. Dengan berbagai usaha diplomatik dan kerjasama internasional mereka membela perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dukungan mereka dan keterampilan delegasi Indonesia memperjuangkan hak kedaulatan bangsa berhasil menyudutkan Belanda dalam percaturan politik internasional. India dan Australia berhasil membawa masalah Indonesia ke Sidang Dewan Keamanan PBB. Belanda bukan saja gagal total menjadikan perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagai “masalah dalam negeri”, tetapi juga harus menerima perantara internasional untuk menyelesaikan konflik dua bangsa.

Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut semua pihak yang bertikai untuk menghentikan tembak-menembak. Pada pukul 00:00 kedua belah pihak mengeluarkan perintah “penghentian tembak “. Perdebatan tentang Indonesia di Dewan Keamanan memberi tempat kepada Indonesia tampil di forum PBB untuk memperjuangkan nasibnya. Berbagai usaha Belanda dan sekutunya (terutama Belgia) untuk menghalangi delegasi Indonesia gagal. Usaha mereka untuk mengikutsertakan wakil Kalimantan dan Negara Indonesia Timur juga gagal. Pada tanggal 25 Agustus Dewan Keamanan menerima dua resolusi, yang masing-masing diajukan oleh Cina dan Amerika Serikat. Resolusi pertama mengharuskan setiap konsulat negara asing yang berada di “Batavia” untuk melaporkan situasi di Indonesia, sedangkan resolusi kedua memutuskan agar Dewan Keamanan menawarkan “jasa-jasa baiknya kepada kedua belah pihak”. Berdasarkan resolusi ini Dewan Keamanan membentuk “komisi jasa baik” (good offices commission), yang terdiri atas tiga negara.

Sejak awal awal Belanda telah mempersulit tugas Komisi Tiga Negara. Pada tanggal 29 Agustus atau 4 hari setelah terbentuknya KTN, Belanda mengumumkan garis demarkasi baru yang dikenal sebagai “Garis Van Mook” (Van Mook Line) yang didasari dengan argumen bahwa daerah yang dianggap sebagai wilayah kekuasaan Belanda adalah yang berada di belakang pos-pos terdepan pasukan KNIL/KL. Padahal di belakang pos-pos yang merupakan benteng-benteng terpisah tersebut pasukan TNI dan kekuatan RI lainnya cukup leluasa untuk beroperasi. Konsep “Garis Van Mook” ditolak mentah-mentah oleh RI. Pada tanggal 27 Oktober 1947, Komisi Tiga Negara yang terdiri atas wakil Belgia (Paul van Zeeland), Australia (Richard Kirby) dan Amerika Serikat (Prof. Graham) mendarat di Jakarta. Konflik dengan Belanda selanjutnya dibawah pengawasan internasional.

Untuk menengahi persengketaan tersebut KTN mengajak kedua belah pihak untuk berunding di “wilayah netral” yakni di kapal perang milik Amerika Serikat US Renville yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Delegasi RI dipimpin langsung oleh PM Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda diketuai oleh _______________?. Hasil perundingan tidak jauh dari hal-hal yang telah disetujui dalam Persetujuan Linggar Jati, kecuali dua hal yang penting, Pertama, “negara boneka” Belanda telah bertambah jumlahnya mencakup wilayah Sumatra, Jawa dan Madura, dan tidak akan berusaha untuk memperluas lebih dari yang secara de fakto diakui Belanda. Kedua, “Garis Van Mook” diterima sebagai garis demarkasi, sehingga kantong-kantong TNI yang berada di belakang “garis” tersebut harus dikosongkan. Dari hasil ini tampak bahwa Amir Syarifuddin telah memberikan konsesi yang lebih besar dari Syahrir yang telah dijatuhkannya. Akibatnya, partai pendukungnya juga meninggalkannya. Pada tanggal 23 Januari 1948, Kabinet Amir Syarifuddin mengembalikan mandatnya. Atas desakan Parta Masyumi, pada tanggal 29 Januari 1948 Presiden Soekarno menunjukkan Wakil Presiden M. Hatta sebagai Perdana Menteri dari kabinet persidentil.

Suasana perundingan melalui penengah KTN pada awal Desember 1948 meulai menemui jalan buntu. Pada tanggal 11 Desember 1948, Belanda mengatakan bahwa tidak mungkinlagi dicapai persetujuan antara kedua belah pihak. Empat hari kemudian Wakil Presiden Mohammad Hatta minta KTN untuk mengatur perundingan dengan Belanda, tetapi Belanda menjawab pada tanggal 18 Desember 1948, pukul 23:00 malam, bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan Persetujuan Renville. Lewat tengah malam atau tanggal 19 Desember 1948 pagi, tentara Belanda diterjunkan di lapangan terbang Maguwo, yang dikenal dengan istilah Aksi Militer Belanda II (2nd Dutch Military Action). Reaksi internasional atas serangan Belanda terhadap Republik pada tanggal 19 Desember 1948 sangat keras. Negara-negara Asia, Timur Tengah dan Australia mengutuk serangan itu dan memboikot Belanda dengan cara menutu lapangan terbang mereka bagi pesawat Belanda. Dalam sidangnya pada tanggal 22 Desember 1948 Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian tembak menembak kepada tentara Belanda dan Republik. Atas usul India dan Birma, Konferensi Asia mengenai Indonesia diadakan di New Delhi pada tanggal 20 Desember 1949. Amerika Serikat, Kuba, dan Norwegia mendesak Dewan Keamanan untuk membuat resolusi yang mengharuskan dilanjutkannya perundingan.

Pada tanggal 24 Januari 1948, Konferensi Asia di New Delhi mengirimkan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB, yang antara lain menuntut dipulihkannya Pemerintah Republik ke Yogyakarta; dibentuknya Pemerintahan Interim; ditariknya tentara Belanda dari seluruh Indonesia; dan diserahkannya kedaulatan kepada Pemerintah Indonesia Serikat, pada tanggal 1 Januari 1950.

Atas usul Amerika Serikat, Tiongkok, Kuba, dan Norwegia, pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengharuskan kedua belah pihak menghentikan permusuhan, dipulihkannya pemerintah pusat Republik Indonesia ke Yogyakarta; dilanjutkannya perundingan; dan diserahkannya kedaulatan kepada Indonesia pada waktu yang disepakati.

Resolusi Dewan Keamanan PBB ini memberikan peluang baru bagi KTN untuk kembali aktif menangani Indonesia – Belanda. KTN mendesak Belanda agar para tawanan dibebaskan. Anggota KTN juga datang ke Bangka mengunjungi pemimpin Republik yang ditahan di sana.

Atas desakan Internasional itu pemerintah Belanda mulai melaksanakan move baru dengan mengunjungi Soekarno – Hatta di Bangka dan menawarkan undangan agar Republik bersedia ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Soekarno – Hatta berpendirian bahwa perundingan baru bisa diadakan setelah Pemerintah Republik dikembalikan ke Yogyakarta.

Sementara itu tanggal 23 Maret 1949 KTN yang diminta Dewan Keamanan PBB agar membantu kedua belah pihak untuk melakukan perundingan berdasarkan resolusi tanggal 28 Januari 1949, telah tiba di Jakarta. Dua hari kemudian delegasi Republik yang dipimpin Mr. Mohammad Roem bertemu dengan delegasi Belanda dibawah Van Royen di Hotel Des Indes, Jakarta. Merle Cochran dari KTN bertindak sebagai penengah.

Perundingan berjalan alot, sehingga memerlukan kehadiran Mohammad Hatta dari Bangka dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta.

Setelah hampir tiga minggu berunding, maka pada tanggal 7 Mei 1949 kedua delegasi sepakat untuk mengeluarkan pernyataan masing-masing pihak, yang kemudian dikenal sebagai Pernyataan Roem-Royen (Roem-Royen Statement). Masalah terpenting dari penyataan itu adalah kesediaan Belanda untuk mengembalikan Pemerintah Republik ke Yogyakarta.

Pendekatan antara Pemimpin Republik dam BFO sejak menjelang dilaksanakannya Perundingan Roem-Royen dan kontak-kontak menjelang dan setelah Pemerintah Repbulik kembali ke Yogya, telah membuka jalan untuk mengadakan Konferensi Inter Indonesia. Delegasi RI ke Konferensi Inter Indonesia terbentuk tanggal 18 Juli 1949 dipimpin oleh Wakil Presiden/PM Mohammad Hatta. Sedangkan delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid dari Pontianak dan Anak Agung dari NIT. Konferensi berlangsung yang dari tanggal 20 Juli hingga 22 Juli 1949 menyepakati bahwa Negara Indonesia Serikat akan diberi nama Republik Indonesia Serikat. Merah Putih adalah bendera kebangsaan, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, bahasa Nasional adalah Bahasa Indonesia dan 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan.

Setelah Konferensi Yogya, diteruskan dengan Konferensi Inter Indonesia II yang dimulai sejak 31 Juli s/d 2 Agustus 1949 bertempat di Gedung Pejambon, Jakarta. Pada pertemuan ini disepakati pembentukan Panita Persiapan Nasional yang bertugas menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah berlangsungnya Konferensi Meja Bundar. Diputuskan juga draf awal UUD Republik Indonesia Serikat yang akan dibicarakan dalam KMB.

Pada tanggal 1 Agustus 1949 Rapat gabungan komisi militer (Republik – Belanda – BFO dan UNCI) bersepakat untuk segera menghentikan permusuhan, mengadakan gencatan senjata dan mengembalikan kota-kota yang telah diduduki Belanda ke tangan Republik.  Pada tanggal 3 Agustus 1949 pukul 8 malam, melalui RRI, Presiden Soekarno memerintahkan Angkatan Perang RI untuk menghentikan tembak-menembak dengan tentara Belanda. Pada saat yang bersamaan Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Indonesia, Lovink, mengumumkan hal yang sama melalui radio di Jakarta.

Karena penghentian tembak-menembak antara kedua belah pihak harus mulai berlaku sejak 11 Agustus untuk seluruh wilayah Jawa, dan 17 Agustus 1949 untuk Sumatra, maka para komandan lapangan harus pula segera mengadakan pembicaraan baik melalui Panita Bersama Pusat, maupun Komite Daerah, untuk mengatur segi-segi teknis penghentian tembak-menembak, dibantu oleh PBB/UNCI. Sambil menunggu hasil perundingan Konferensi Meja Bundar, tentara Belanda mulai ditarik.

Dengan penhentian tembak-menembak kehidupan ekonomi mulai bergerak kembali. TNI mulai masuk kota. Dimana-mana mereka disambut rakyat dengan gembira dan penuh perasaan haru. Rakyat selanjutnya dapat merayakan peringatan HUT RI tanpa rasa takut. Suasana baru telah mulai dirasakan. Kedatangan Bung Karno dan para pemimpin lainnya di Jakarta mulai dinantikan.

Tanggal 4 Agustus 1949 Presiden Soekarno mengangkat delegasi Republik Indonesia untuk Konferensi Meja Bundar yang dipimpin oleh Mohammad Hatta. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid dari Pontianak, dan Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. J.H. van Maarseveen. Konferensi yang berlangsung dari tanggal 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949 ini diikuti pula oleh UNCI.

Pada hakekatnya KMB menghasilkan tiga isu utama persetujuan, yakni:

Disamping itu juga dibahas masalah-masalah bilateral dan domestik yang serius. Semua hutang bekas Hindia Belanda menjadi tanggung jawab nagara Indonesia Serikat. De Javaansche Bank tetap diakui sebagai Bank Sentral. Intergrasi KNIL ke dalam TNI. Masalah Irian Barat akan dibiarkan untuk sementra, yakni “satu tahun”.

Pelaksanaan KMB terus dipantau oleh Badan Pekerja KNIP. Pada tanggal 23 Oktober 1949 Badan Pekerja KNIP telah menerima keterangan pemerintah mengenai pembicaraan dalam sidang-sidang KMB yang disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Sri Sultan Hamengkubuono IX.

Hal lengkap KMB disampaikan Perdana Menteri Mohammad Hatta pada Sidang Pleno KNIP tanggal 6 hingga 15 Desember 1949. KNIP menerima hasil KMB dengan 226 setuju, 62 tidak setuju, dan 31 suara blangko. PErsetujuan KNIP itu diberikan dalam dua bentuk, yakni sebuah maklumat dan dua buah undang-undang. Maklumat KNIP diumumkan Presiden RI pada tanggal 14 Desember 1949, berisi tentang negara Repbulik Indonesia Serikat memegang kedaulatan atas seluruh wilayah; dan bahwa alat perlengkapan RI disumbangkan kepada RIS untuk menegakkan kedaulatannya.

Dua undang-undang yang disetujui KNIP adalah Undang-Undang No. 10 yang berisi mengenai Induk Persetujuan KMB dan masalah kedaulatan dari Belanda kepada RIS. SEdangkan Undang-Undang No. 11 berisi mengenai draf final Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Persetujuan KNIP atas hasil KMB melancarkan jalan bagi terbentuknya Republik Indonesia Serikat, sebagaimana diharuskan oleh KMB. Pada tanggal 14 Desember 1949 delegasi RI dan delegasi negara-negara bagian, yang tergabung dalam BFO menandatangani Piagam Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dengan piagam ini resmilah pula negara-negara tersebut menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat.

Pada tanggal 15 Desember 1949, Dewan Pemilih Presiden RIS dibentuk. Dewan ini diketuai oleh Mr. Mohammad Roem. Pada tanggal 16 Desember dewan ini memilih calon tunggal Ir. Soekarno sebagai Presiden RIS. P

elantikan dilaksanakan di Siti Hinggil, Kraton Kesultanan Yogyakarta para tanggal 17 Desember 1949. Selanjutnya Presiden Soekarno secara resmi menunjuk Drs. Mohammad Hatta sebagai formatur kabinet. Pada tanggal 20 Desember Kabinet RIS yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta dilantik. Karena Presiden RI, Soekarno dan WAkil PResiden, Mohammad Hatta menduduki jabatan barunya dalam RIS, maka untuk melaksanakan fungsinya di Negara Republik Indonesia, ditunjuk Mr. Assaat sebagai pejabat (Acting) Presiden RI yang tetap berkedudukan di Yogyakarta. Republik Indonesia dalam status sebagai negara bagian RIS dikenal juga sebagai RI Yogyakarta dengan dr. Abdul Halim sebagai Perdana Menteri.

Dengan telah selesainya pembentukan RIS dan kabinetnya, maka “penyerahan kedaulatan” dari tangan Belanda kepada RIS sebagaimana diatur dalam KMB dapat dilaksanakan. Pemerintah RIS menunjuk Perdana Menteri Mohammad Hatta untuk memimpin delegasi RI ke negeri Belanda untuk menerima naskah penyerahan kedaulatan langsung dari Ratu Yuliana. Sedangkan di Jakarta wakil RIS, Sei Sultan Hamengkubuwono IX menerimanya dari Wakil Mahkota Belanda A.H.J Lovink. Upacara dilaksanakan di dua tempat secara bersamaaan pada tanggal 27 Desember 1949.


Pernyataan Roem – Royen Komisi Tiga Negara

Konferensi Inter Indonesia

Penerimaan KNIP atas Hasil Konperensi Meja Bundar

Pembentukan Republik Indonesia Serikat

SWARA MUSLIM

Konferensi Meja Bundar
Denhaag – Belanda
23 Agustus – 2 Nopember 1949

KMB =”Konferensi Meja Bundar” Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.

Latar belakang
Usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi, lewat perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Roem-van Roijen, dan Konferensi Meja Bundar.

Hasil konferensi
Hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah:

  1. Serahterima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua Barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua Barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua Barat bukan bagian dari serahterima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.
  2. Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan monarch Belanda sebagai kepala negara.
  3. Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat

Pembentukan RIS
Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi Presidennya, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat telah dibentuk seperti republik federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara yang memiliki persamaan persekutuan dengan Kerajaan Belanda.

Perjanjian Roem-Royen
14 April 1949 : awal perjanjian Meja Bundar
Suasana Konferensi Permulaan Meja Bundar. Tampak: Prof. Dr. Supomo, Ali Sastroamidjojo, Mohammad Roem, Leimena, A.K. Pringgodigdo, Latuharhary, 14 April 1949
Pemandangan dalam Perundingan Roem-Royen di Hotel Des Indes, Batavia 14 April 1949
Pemandangan dalam Perundingan Roem-Royen di Hotel Des Indes, Batavia 14 April 1949
Suasana dalam Perundingan Roem-Royen di Hotel Des Indes, Batavia 14 April 1949
Suasana dalam Perundingan Roem-Royen di Hotel Des Indes, Batavia 14 April 1949
6 Agutus 1949 : Foto Saat Keberangkatan
Keberangkatan delegasi KMB dari lapangan terbang Kemayoran, Jakarta 6 Agustus 1949
Delegasi KMB dari Indonesia tiba di lapangan terbang Schiphol, Amsterdam, Nederland. Tampak: Mr. Indrakusuma, Djuwito, Tan Goan Gun, Chan Tjin Kan, Sinage Breslan, van Dijk, Bijleveld, van Thijn, Jusuf Barnes, Dr. Sim Kie Ay, Mr. Moh. Yamin, Suarto, Blaauw, van Helsdingen, Verboom, Snel, de Vries dan Margadant. 15 Agustus 1949
Delegasi Indonesia tiba di lapangan terbang Schipol, Amsterdam disambut oleh Dr. van Royen dan Merle Cochran. Tampak: Mr. Mohammad Roem. 8 Agustus 1949
23 Agustus 1949 : Sidang KMB
Delegasi Nederland diwakili oleh Menteri van Maarseveen sedang memberikan sambutan. 23 Agustus 1949
Pembukaan KMB di Ridderzaal, Den Haag, Nederland. Tampak: Sunan Solo, Dr. W. Drees,  Mr. Mohammad Roem, Dr. van Royen, dan Dr. Visser sedang beramah tamah. 23 Agustus 1949
Wakil BFO pada KMB mengadakan rapat tertutup di Den Haag, Nederland. Tampak dari kiri ke kanan: M. Jamani, Gusti Hakim dan Masyur Rifa’I (baris pertama); A.R. Aflus dan A. R. Djokoprawiro (baris kedua) 30 Agustus 1949
Wakil BFO pada KMB mengadakan rapat tertutup di Den Haag, Nederland. Tampak dari kiri ke kanan: Mohammad Jusuf, Yan Tjin Kon, dan Saleh Achmad. 30 Agustus 1949
Rapat Sub Komisi II dari Komisi Pusat di Lairessezaal, Nederland. Tampak dari kanan ke kiri: Menteri Strikker, Menteri van Maarseveen, Dr. van Royen, 2 September 1949
Rapat Sub Komisi II dari Komisi Pusat di Lairessezaal, Nederland. Tampak dari kanan ke kiri: Mr. J.H.O. van den Bosch, J. Korthals,  Wiseksono Wirjodihardjo, Mr. H.A.M. van den Dries, D.P. Spierenburg dan H.J. Manschot 5 September 1949
Rapat Sub Komisi II dari Komisi Pusat di Lairessezaal, Nederland. Tampak dari kanan ke kiri: MR. C. van de Tak; Sekretaris, MR, Indra Kusuma; dan Ajudan Sekretaris, Jenderal Mr. T.H. Bot. 5 September 1949
Rapat Komisi Pusat KMB, Menteri Maarseveen dan dr. van Royen turut serta, tanggal 6 September 1949
Komisi UNCI pada KMB di Den Haag, Nederland 2 November 1949
Nopember 1949 : Delegasi KMB Kembali Ke Indonesia
Keberangkatan Delegasi Indonesia menuju tanah air dilepas oleh Menteri Mr. J.H. van Maarseveen di lapangan terbang Schipol, Amsterdam, Nederland. Tampak dari kanan ke kiri: Komodor Udara Suryadarma (tengah); Kepala Staf TNI Kolonel Simatupang dan Mr. Mohammad Roem yang sedang berbicara dengan wartawan. November 1949
Mr. Mohammad Roem, anggota delegasi KMB yang pertama kali tiba di Indonesia, Kemayoran, Jakarta 6 November 1949
Wakil Presiden Mohammad Hatta dan isteri kembali ke Indonesia. Rakyat berdesakan menyambut Mohammad Hatta di lapangan terbang Kemayoran, Jakarta. 14 November 1949
Des 1049 : Upacara Penyerahan Kedaulatan di Istana Gambir
WTM AHJ Lovink yang diberi kuasa mengalihkan kekuasaan pemerintahan atas Indonesia ke tangan Deputasi RIS, tengah mengucapkan pidatonya di Istana Gambir. 27 Desember 1949
Wakil ketua AHJ Lovink sedang mengucapkan pidatonya. 27 Desember 1949
Video Klip
http://youtube.com/watch?v=Bofoz_Hagzw Pada tanggal 28 Desember 1949, Presiden Republik Indonesia Serikat kembali ke Jakarta dengan menumpang pesawat DC 3 Garuda Indonesian Airways
Link :
  1. http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Meja_Bundar
  2. http://www.anri.go.id/web/link/KMB/kmb_teks/kmb_main.htm#daftar_dokumen
POLITIK


Hari Kemerdekaan Bukan 17-08-1945 Tapi 27-12-1949
Oleh : Redaksi-kabarindonesia | 26-Des-2009, 05:13:59 WIB
KabarIndonesia - Kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 27 Desember 1949, pada saat penyerahan kedaulatan di Istana Dam di Amsterdam. Bukan pada saat Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Demikian pernyataan Departemen Luar Negeri Belanda, menanggapi petisi 22 orang penulis, sejarawan dan ahli hukum terkemuka Belanda, dalam harian NRC Handelsblad, Selasa 22 Desember 2009. Menurut para pendukung petisi, pemerintah Belanda harus mengakui, bahwa proklamasi kemerdekaan tahun 1945 adalah suatu pernyataan sah. Selanjutnya Deplu Belanda menyatakan, pengalihan kedaulatan terjadi pada tanggal 27 Desember 1949.

Indonesia menerima pengalihan kekuasaan tersebut. Itu semua adalah kenyataan sejarah dan hukum. Kita tidak bisa mengubahnya, 60 tahun kemudian setelah peristiwa tersebut berlalu. Sementara menurut para penulis petisi, Belanda tidak bisa begitu saja menentukan saat kemerdekaan. Rakyat Indonesia telah menentukan sendiri, kapan mereka merdeka.

Sejumlah kaum intelektual dan penulis Belanda mengajukan petisi kepada pemerintah Belanda, agar Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Radio Nederland Wereldomroep menghubungi seorang tokoh yang ikut menandatangani petisi tersebut, yakni Prof. Dr. Nico Schulte Nordholt,  yang menjelaskan mengapa harus diajukan petisi tersebut dan apa maknanya. Serta ikuti juga pendapat seorang sejarawan, Rusdy Husain. 27 Desember 1949

Yang mendorong para intelektual dan penulis Belanda mengajukan petisi adalah kesadaran pada 27 Desember, 60 tahun yang lalu, pada Konferensi Meja Bundar di Amsterdam ditandatangani suatu penyerahan kedaulatan kepada RIS. Dengan demikian sebetulnya pada waktu itu pemerintah Belanda semestinya mengakui hak rakyat Indonesia, untuk memproklamirkan kemerdekaannya 17 Agustus 1945.

Dalam sejarah kemudian, setelah 1949 itu, pemerintah Belanda sampai hari ini, belum pernah sampai berani atau besar hati untuk mengakui kelalaian pada waktu itu.  Karena ada peringatan  27 Desember yang ke-60 tahun, maka mereka ingin supaya hal itu diselesaikan secara tuntas dengan pengakuan hari Kemerdekaan 17 Agustus itu.

Nico Schulte Nordholt menyadari bahwa hubungan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda, sudah sangat membaik, setelah pada tahun 2005 Menteri Luar Negeri Ben Bot hadir pada upacara 17 Agustus itu  di Medan Merdeka, Jakarta. Tetapi pada waktu itu Menteri Ben Bot hanya sampai mampu untuk menyatakan bahwa: “… maaf kami menyadari bahwa pada waktu itu Belanda terletak pada sisi yang keliru dalam sejarah itu.”

Belum tegas
Permintaan maaf itu ternyata oleh pemerintah SBY dianggap cukup, sedangkan Nico Schulte Nordholt  merasakan hal  itu terlalu kurang. Mereka  terdorong  ingin meluruskan suatu kelalaian pada fihak Belanda.

Permintaan maaf itu kemudian diingkari dengan fakta oleh pemerintah yang sama, dengan tidak mengijinkan Ratu Beatrix hadir pada upacara 17 Agustus di Jakarta itu. Dualisme sikap ini menurut Nico Schulte Nordholt  karena mereka takut menyakiti hari para veteran. Mereka menyadari bahwa ada sensitivitas pada pihak mereka.

Tidak perlu
Sementara itu sejarawan Rusdy Hussain mengatakan, pengakuan kemerdekaan karena ada riwayat perkembangan hubungan Indonesia Belanda setelah tahun 2000. Kedatangan Menlu Ben Bot tahun 2005 hanya berupa sebatas pengakuan kemerdekaan dan itu hanya bersifat sebagai suatu basa-basi. Yang dimintakan oleh kelompok itu adalah suatu pernyataan resmi, permintaan maaf dan inginnya sebetulnya de jure.

Sebetulnya, apapun bentuknya, hal itu tidak diperlukan lagi. Karena bagi bangsa Indonesia, 27 Desember 1949 saat penyerahan kedaulatan, adalah berakhirnya kolonialisme di bumi Indonesia. Jadi buat apa lagi? Dua negara sudah berada di dalam satu fase sejajar. Duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Pengakuan tidak diperlukan lagi.

Memang pengakuan cukup membanggakan tapi tidak ada esensinya buat bangsa Indonesia.  Kalaupun ada pengakuan maka tidak akan ada tindak lanjut lagi. Segala bentuk ganti rugi juga tidak akan berlangsung. “Itu hanya untuk masyarakat Belanda, sebagai suatu pencerahan.”

Sumber: Radio Nederland Wereldomroep

http://www.rnw.nl/id/bahasa-indonesia/article/deplu-belanda-indonesia-berdiri-tahun-1949


Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik):
redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini…!!! Kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com//




Blog Stats

  • 2,104,262 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 114 other followers