27
Dec
09

PEPORA : Indonesia Berdaulat 27 Desember 1949

Pengakuan Belanda

Pengakuan Kemerdekaan Indonesia oleh Belanda

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Langsung ke: navigasi, cari

Gaya penulisan artikel atau bagian ini tidak atau kurang cocok untuk Wikipedia.
Silakan lihat halaman pembicaraan. Lihat juga panduan menulis artikel yang lebih baik.

Bung Hatta di Istana Dam Amsterdam, Belanda menandatangani perjanjian penyerahan kedaulatan

Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 sesuai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengakuan ini baru dilakukan pada 16 Agustus 2005, sehari sebelum peringatan 60 tahun proklamasi kemerdekaan Indonesia, oleh Menlu Belanda Bernard Rudolf Bot dalam pidato resminya di Gedung Deplu. Pada kesempatan itu, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menlu Hassan Wirajuda. Keesokan harinya, Bot juga menghadiri Upacara Kenegaraan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Kemerdekaan RI di Istana Negara, Jakarta. Langkah Bot ini mendobrak tabu dan merupakan yang pertama kali dalam sejarah.

Pada 4 September 2008, juga untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang Perdana Menteri Belanda, Jan Peter Balkenende, menghadiri Peringatan HUT Kemerdekaan RI. Balkenende menghadiri resepsi diplomatik HUT Kemerdekaan RI ke-63 yang digelar oleh KBRI Belanda di Wisma Duta, Den Haag. Kehadirannya didampingi oleh para menteri utama Kabinet Balkenende IV, antara lain Menteri Luar Negeri Maxime Jacques Marcel Verhagen, Menteri Yustisi Ernst Maurits Henricus Hirsch Ballin, Menteri Pertahanan Eimert van Middelkoop, dan para pejabat tinggi kementerian luar negeri, parlemen, serta para mantan Duta Besar Belanda untuk Indonesia.[1]

Selama hampir 60 tahun, Belanda tidak bersedia mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Belanda menganggap kemerdekaan Indonesia baru terjadi pada 27 Desember 1949, yaitu ketika soevereiniteitsoverdracht (penyerahan kedaulatan) ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Di Belanda selama ini juga ada kekhawatiran bahwa mengakui Indonesia merdeka pada tahun 1945 sama saja mengakui tindakan politionele acties (agresi militer) pada 1945-1949 adalah ilegal.

Sebelumnya, pada tahun 1995, Ratu Beatrix sempat ingin menghadiri Peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-50. Tapi keinginan ini ditentang PM Wim Kok. Akhirnya Beatrix terpaksa mampir di Singapura dan baru memasuki Indonesia beberapa hari setelah peringatan proklamasi.

Daftar isi

[sembunyikan]

[sunting] Pernyataan Pemerintah Belanda di Den Haag

Teks Proklamasi Republik Indonesia (gambar teks diatas adalah fotokopi) yang ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta

Menlu Bot menegaskan, kehadirannya pada upacara Hari Ulang Tahun RI ke-60 dapat dilihat sebagai penerimaan politik dan moral bahwa Indonesia merdeka pada 17-8-1945. Atas nama Belanda, ia juga meminta maaf.

Menlu Belanda Bernard Rudolf Bot menyampaikan hal itu dalam upacara peringatan berakhirnya pendudukan Jepang di Hindia Belanda, hari Senin 15 Agustus 2005 di kompleks Monumen Hindia Belanda, Den Haag. Pernyataan Bot itu juga disaksikan Ratu Beatrix, yang hadir meletakkan karangan bunga.

Bot secara eksplisit mengungkapkan bahwa sikap dan langkahnya tersebut telah mendapat dukungan kabinet. “Saya dengan dukungan kabinet akan menjelaskan kepada rakyat Indonesia bahwa di Belanda ada kesadaran bahwa kemerdekaan Indonesia de facto telah dimulai 17-8-1945 dan bahwa kita 60 tahun setelah itu, dalam pengertian politik dan moral, telah menerima dengan lapang dada,” demikian Bot.

Pengakuan secara resmi soal kemerdekaan Indonesia pada 17-8-1945 selama ini sulit diterima para veteran, sebab mereka ketika itu setelah tanggal tersebut dikerahkan untuk melakukan Agresi Militer. Baru kemudian pada 27 Desember 1949 penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia secara resmi diteken.

Menurut menteri yang lahir pada 21 November 1937 di Batavia (kini Jakarta), itu sikap menerima tanggal kemerdekaan Indonesia pada 17-8-1945 dalam pengertian moral juga berarti bahwa dirinya ikut mendukung ungkapan penyesalan mengenai perpisahan Indonesia-Belanda yang menyakitkan dan penuh kekerasan. “Hampir 6.000 militer Belanda gugur dalam pertempuran, banyak yang cacat atau menjadi korban trauma psikologis. Akibat pengerahan militer skala besar-besaran, negeri kita juga sepertinya berdiri pada sisi sejarah yang salah. Ini sungguh kurang mengenakkan bagi pihak-pihak yang terlibat,” tandas Bot.

Doktor hukum lulusan Harvard Law School itu melukiskan berlikunya pengakuan seputar tanggal kemerdekaan dan hubungan Belanda-Indonesia itu seperti orang mendaki gunung. “Baru setelah seseorang berdiri di puncak gunung, orang dapat melihat mana jalan tersederhana dan tersingkat untuk menuju ke puncak. Hal seperti itu juga berlaku bagi mereka yang terlibat pengambilan keputusan pada tahun 40-an. Baru belakangan terlihat bahwa perpisahan Indonesia-Belanda terlalu berlarut-larut dan dengan diiringi banyak kekerasan militer melebihi seharusnya. Untuk itu saya atas nama pemerintah Belanda akan menyampaikan permohonan maaf di Jakarta,” tekad Bot.

“Dalam hal ini saya mengharapkan pengertian dan dukungan dari masyarakat Hindia (angkatan Hindia Belanda), masyarakat Maluku di Belanda dan para veteran Aksi Polisionil,” demikian Bot.

[sunting] Pernyataan Pemerintah Belanda di Jakarta

Selain itu Belanda sesalkan siksa Rakyat Indonesia pasca 17-8-1945, akhirnya mengakui Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Belanda pun mengakui tentaranya telah melakukan penyiksaan terhadap rakyat Indonesia melalui agresi militernya pasca proklamasi.

“Atas nama pemerintah Belanda, saya ingin menyatakan penyesalan sedalam-dalamnya atas terjadinya semuanya ini,” begitulah kata Menlu Bernard Bot dalam pidato resminya kepada pemerintah Indonesia yang diwakili Menlu Hassan Wirajuda, di ruang Nusantara, Gedung Deplu, Jl Pejambon, Jakarta Pusat. “Fakta adanya aksi militer merupakan kenyataan sangat pahit bagi rakyat Indonesia. Atas nama pemerintah Belanda saya ingin menyatakan penyesalan sedalam-dalamnya atas semua penderitaan ini,” kata Menlu Belanda Bernard Bot kepada wartawan dalam pidato kenegaraan tersebut, hari Selasa 16 Agustus 2005.

Bot tidak menyampaikan permintaan maaf secara langsung, hanya berupa bentuk penyesalan. Ketika ditanya mengenai hal ini, Bot menjawab diplomatis. “Ini masalah sensitif bagi kedua negara. Pernyataan ini merupakan bentuk penyesalan yang mendalam. Kami yakin pemerintah Indonesia dapat memahami artinya,” kilah Bot.

Bot mengakui, kehadiran dirinya merupakan pertama kali sejak 60 tahun lalu di mana seorang kabinet Belanda hadir dalam perayaan kemerdekaan. “Dengan kehadiran saya ini, pemerintah Belanda secara politik dan moral telah menerima proklamasi yaitu tanggal RI menyatakan kemerdekaannya,” tukas pria kelahiran Batavia (Jakarta) ini.

Pasca proklamasi, lanjut Bot, agresi militer Belanda telah menghilangkan nyawa rakyat Indonesia dalam jumlah sangat besar. Bot berharap, meski kenangan tersebut tidak pernah hilang dari ingatan rakyat Indonesia, jangan sampai hal tersebut menjadi penghalang rekonsiliasi antara Indonesia dan Belanda.

Meski menyesali penjajahan itu, Belanda tidak secara resmi menyatakan permintaan maaf. Indonesia pun tidak secara resmi menyatakan memaafkan Belanda atas tiga setengah abad penjajahannya.

Pidato ini dilakukan dalam rangka pesan dari pemerintah Belanda terkait peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 RI. Turut hadir Menlu Hassan Wirajuda, Jubir Deplu Marty Natalegawa, dan sejumlah mantan Menlu. Dari pihak Belanda, hadir Dubes Belanda untuk Indonesia dan disaksikan para Dubes dari negara-negara sahabat.

[sunting] Sikap Pemerintah Indonesia

Menlu Hassan pun hanya mengatakan,”Kami menerima pernyataan penyesalan dari pemerintah Belanda”. Saat ditanya apakah dengan menerima penyesalan dari pemerintah Belanda berarti Indonesia memaafkan kejahatan Belanda semasa penjajahan dulu, Hassan tidak membenarkan dan tidak membantahnya. “Kita sudah dengar sendiri dari Menlu Bot. Ini adalah pernyataan yang sensitif. Di Belanda pun untuk menyatakan penyesalan ini menjadi perdebatan sejumlah pihak. Kita harus menghargai sikap Belanda,” tutur Hassan.

Acara yang dimulai pukul 19.30 ini berakhir pada pukul 20.15 WIB. Usai menyampaikan pidatonya, kedua Menlu ini saling memotong tumpengan nasi kuning sebagai tanda dimulainya babak baru hubungan Indonesia dan Belanda. (sumber: detikcom)

[sunting] Referensi

[sunting] Lihat pula

[sunting] Pranala luar

Stockholm, 17 Agustus 2005

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu’alaikum wr wbr.

AKTE PENYERAHAN KEDAULATAN SERTA PENGAKUAN RIS BUKAN RI

Ahmad Sudirman

Stockholm – SWEDIA.

PADA HARI INI TANGGAL DUA PULUH TUDJUH DESEMBER TAHUN SERIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN: PENJERAHAN KEDAULATAN SESUAI DENGAN PIAGAM PENJERAHAN KEDAULATAN TERSEMAT PADA INDUK-PERSETUDJUAN, TERSEBUT MENDJADI SAH

Membaca berita yang dimuat kompas.com yang berjudul “Belanda Minta Maaf Atas Penderitaan RI Selama Penjajahan” yang ditulis oleh Mbk dan dipublikasikan hari ini, Rabu, 17 Agustus 2005, dimana disebutkan bahwa “Belanda juga akhirnya mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari proklamasi Republik Indonesia, bukan lagi 27 Desember 1949 seperti yang selama dipegang di Den Haag. Mengapa baru 60 tahun kemudian Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan RI, Menteri Luar Negeri Belanda, Bernard Bot dalam jumpa pers, Selasa 16 Agustus 2005 mengungkapkan bahwa hal itu dikarenakan di Belanda sendiri masih ada kalangan, terutama para veteran, yang sulit mengakui tanggal tersebut dan tetap berpijak tanggal 27 Desember 1949 sebagai hari proklamasi RI.”.

Nah membaca tulisan Mbk yang mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Belanda, Bernard Bot, menggambarkan bahwa sebenarnya memang benar berdasarkan fakta, bukti, sejarah dan hukum bahwa Belanda menyerahkan dan mengakui kedaulatan bukan kepada RI, tetapi kepada RIS pada tanggal 27 Desember 1949.

Karena itu secara politis, fakta, bukti, sejarah dan dasar hukum memang benar, kalangan di Belanda, terutama para veteran yang tetap mengakui bahwa Negara yang diserahi dan diakui kedaulatannya oleh Belanda bukan RI tetapi RIS. Dan yang dinamakan RI sekarang, itu RI Negara Bagian RIS yang telah menelan 15 Negara/Daerah Bagian RIS dalam tubuh RIS. Lalu pada tanggal 15 Agustus 1950 RIS dilebur, dan dijelmakan menjadi NKRI. Dan pada tanggal 5 Juli 1959 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, NKRI dikembalikan kepada Konstitusi atau UUD 1945, dan menjelmalah RI seperti yang ada sekarang.

Jadi memang benar Belanda tidak mengakui kedaulatan RI sampai sekarang. Yang diakui kedaulatannya oleh Belanda adalah RIS pada tanggal 27 Desember 1949. Tetapi karena Negara/Daerah Bagian RIS ditelan satu persatu oleh RI dari mulai tanggal 8 Maret 1950 sampai 14 Agustus 1950, dan pada tanggal 15 Agustus 1950 RIS dilebur, dan dibangun negara baru yang bernama NKRI dengan Konstitusi barunya yang bernama Undang-Undang Dasar Sementara NKRI atau disebut juga UUD 1950.

Karena itu memang benar secara hukum bahwa NKRI yang dijelmakan dari RI yang menelan 15 Negara/Daerah Bagian RIS tidak diakui kedaulatannya oleh Belanda.

Nah kalau tahun ini Belanda mengirimkan Menteri Luar Negeri Belanda, Bernard Bot, untuk menghadiri perayaan 17 Agustus bukan berarti secara hukum Belanda menukar Penyerahan dan pengakuan kedaulatan RIS 27 Desember 1949 menjadi pengakuan kedaulatan RI 17 Agustus 1945, melainkan Belanda hanya melihat secara de-facto kepada RI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan mengakuinya.

Karena kalau Belanda mau mengakui kedaulatan RI 17 Agustus 1945, maka Ratu Beatrix yang harus mengakuinya, sebagaimana ketika Ratu Juliana menyerahkan dan mengakui kedaulatan RIS pada tanggal 27 Desember 1949.

Dan secara hukum yang tertulis dalam “Akte Penjerahan kedaulatan serta pengakuan”, itu Belanda hanya menyerahkan dan mengakui kedaulatan RIS pada tanggal 27 Desember 1949.

Dimana isi akte penyerahan dan pengakuan kedaulatan itu sebagai berikut:

AKTE PENJERAHAN KEDAULATAN SERTA PENGAKUAN

Kami JULIANA, karena rahmat Allah Ratu Nederland, Puteri Oranje-Nassau d.l.l., d.l.l., d.l.l.

Pada hari ini, tanggal dua puluh tudjuh bulan Desember tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan, tengah bersidang dengan segala upatjara di Istana Radja dikota Amsterdam;

Mengingat pasal 211 Undang-undang Dasar dan bunji Protokol tertanggal hari ini, jang ditanda-tangani pada sidang jang dengan segala upatjara ini oleh Perdana Menteri Kami, Menteri Urusan Umum, dan oleh Perdana-Menteri, Menteri Urusan Luarnegeri u.s. Republik Indonesia Serikat, Pemimpin Delegasi jang mewakili Republik Indonesia Serikat pada penjerahan kedaulatan;

Mengingat pula hal Kami membenarkan – ialah pada sidang jang dengan segala upatjara ini – tertib-hukum baru sebagaimana terkandung dalam Induk-Persetudjuan beserta dengan rantjangan persetudjuan dan surat-surat jang ditukar, jang segala-galanja itu telah diterima oleh Sidang Umum Konperensi Medja Bundar dikota ‘sGravenhage pada tanggal 2 Nopember 1949;

MEMAHAMKAN

Bahwa oleh karena itu pada hari ini tanggal dua puluh tudjuh Desember tahun seribu sembilan atus empat puluh sembilan:

Penjerahan kedaulatan sesuai dengan Piagam Penjerahan Kedaulatan tersemat pada Induk-Persetudjuan tersebut, mendjadi sah;

Uni Nederland-Indonesia jang adalah Kami di puntjaknja dan pada pergantian-Tachta ahli-waris Kami jang sah pada Mahkota Nederland turun-temurun, telah diadakan;

Semua hasil Konperensi Medja Bundar lain daripada itu, jang termuat pada dokumen-dokumen lampiran Induk-Persetudjuan tersebut, telah mulai berlaku, ja’ni menurut jang ditentukan pada Induk-Persetudjuan itu pada V;

MENJURUH

Maktubkan Akte ini empat helai, jang duanja berbahasa Belanda, duanja lagi berbahasa Indonesia, disahkan dengan tanda-tangan Kami dan ditanda-tangani pula oleh sekalian Menteri Kami, sedang akan diperbuat terdjemahannja berbahasa Inggeris dua helai;

Simpan Akte ini sehelai berbahasa Belanda dan sehelai berbahasa Indonesia serta pula terdjemahannja berbahasa Inggeris sehelai pada Kabinet Kami, dan terimakan tiga helai jang sama bunjinja dengan tiga helai tersebut tadi kepada Delegasi jang diutus kesidang jang dengan segala upatjara ini oleh Presiden Republik Indonesia Serikat supaja diundjukkannja kepada Presiden itu;

Menteri Pengadilan Kami mengirimkan salinan Akte ini, berbahasa Belanda dan berbahasa Indonesia, jang ditandai sah kepada kedua Kamer Staten-Generaal, kepada Mahkamah Agung Nederland (Hoge Raad der Nederlanden), kepada Gubernur dan Staten Suriname serta Gubernur dan Staten Antillen Nederland.

Termaktub dikota Amsterdam pada tanggal 27 Desember 1949.

tandatangan

(JULIANA)

Perdana-Menteri, Menteri Urusan Umum,

tandatangan

(Dr. W. DREES)

Menteri bertugas istimewa,

tandatangan

(Mr. J.R.H. VAN SCHAIK)

Menteri Daerah-daerah Seberang,

tandatangan

(Mr. J.H. VAN MAARSEVEEN)

Menteri bertugas istimewa,

tandatangan

(I. GÖTZEN)

Nah sekarang, secara hukum yang diserahi dan diakui kedaulatannya oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 bukan RI, melainkan Republik Indonesia Serikat (RIS). Jadi memang benar kalau Belanda hanya mengakui kedaulatan RIS, bukan RI. Dan memang itu tercantum dalam Akte Penjerahan kedaulatan serta pengakuan.

Yang berobah, itu karena RI Negara Bagian RIS telah melakukan politik ekspansi-nya kepada Negara-Negara dan Daerah-Daerah Bagian RIS dalam tubuh RIS. Yang dimulai dari sejak dibuatnya Undang-Undang Darurat No 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan RIS yang dikeluarkan pada tanggal 8 Maret 1950.

Nah, dari mulai sejak tanggal 8 Maret 1950 itulah RI melakukan usaha penelanan Negara/Daerah Bagian RIS lainnya. Dengan selubung dialog dan perundingan, mulailah RI dibawah Soekarno menjalan taktik strategi perluasan wilayahnya, yang didorong dengan jiwa unitarismenya.

Dimana Negara-Negara Bagian RIS yang digerogoti dan ditelan RI adalah:

Konfederasi Bangka, Belitung, dan Riau yang didirikan pada tanggal 12 Juli 1947 dibawah Pimpinan Komite Eksekutif Masjarif gelar Lelo Bandaharo, ditelan RI pada tanggal 4 April 1950.

Daerah Banjar yang dibentuk pada tanggal 14 Januari 1948 dibawah Ketua Dewan Banjar M. Hanafiah, dimasukkan kedalam wilayah RI pada tanggal 4 April 1950.

Dayak Besar yang didirikan pada tanggal 7 Desember 1946 dan diakui pada tanggal 16 Januari 1948 dibawah pimpinan Ketua Dewan Dayak Besar J. van Dyk, ditelan RI pada taggal 4 April 1950.

Negara Indonesia Timur yang didirikan pada tanggal 24 Desember 1946 dengan nama Negara Timur Besar, yang dirobah namanya menjadi Negara Indonesia Timur pada tanggal 27 Desember 1946 dibawah Presiden Tjokorde Gde Rake Sukawati, dengan para Perdana Menterinya dari 10 Januari 1947 sampai 11 Oktober 1947 Nadjamuddin Daeng Malewa. Dari tanggal 11 Oktober 1947 sampai 15 Desember 1947  Warouw. Dari tanggal 15 Desember 1947 sampai 27 Desember 1949  Ide Anak Agung Gde Agung. Dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 14 Maret 1950  Tatengkeng. Dari tanggal 14 Maret 1950 sampai 10 Mei 1950  Diapari. Dan dari tanggal 10 Mei 1950 sampai 17 Agustus 1950  Putuhena. Kemudian NIT bubar pada tanggal 15 Agustus 1950 setelah NIT mewakilkan kepada Federal RIS untuk berunding dengan RI, dimana hasil perundingan ditandatangani pada tanggal 19 Mei 1950.

Jawa Tengah yang didirikan pada tanggal 2 Maret 1949 ditelan RI-Jawa-Yogya pada tanggal             9 Maret 1950

Negara Jawa Timur yang didirikan pada tanggal 26 November 1948 dibawah Wali Negara R.T. Achmad Kusumonegoro yang berkuasa dari 3 Desember 1948 sampai 19 Januari 1950, kemudian digantikan oleh Komisi Administrasi Federal dari 19 Januari 1950, lalu dimasukkan kedalam RI pada tanggal 9 Maret 1950.

Federasi Kalimantan Barat didirikan pada tanggal 22 Oktober 1946, dan pada tanggal 12 Mei 1947 dirobah namanya menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Barat  dibawah pimpinan Abdul Hamid II (Sultan Pontianak) yang berkuasa dari 15 Mei 1947 sampai 24 Mei 1950. Dan dari 24 Mei 1950 dipegang oleh Komisi Administrasi Federal, lalu ditelan RI pada tanggal 15 Agustus 1950.

Kalimantan Tenggara didirikan pada tanggal 8 Januari 1947 dibawah pimpinan Ketua Dewan Kalimantan Tenggara Abdul Gaffar Noor, ditelan RI pada tanggal 4 April 1950.

Kalimantan Timur yang waktu didirikan bernama Daerah Siak Besar didirikan pada tanggal 27 Agustus 1947. Dan pada tanggal 4 Februari 1948 dirobah namanya menjadi Federasi Kalimantan Timur dipimpin oleh Ketua Dewan Pemerintah Adji Muhammad Parikesit (Sultan Kutai) dari tanggal 27 Agustus 1947 sampai 24 April 1950) , Ketua Dewan Kalimantan Timur M.D. Saad dari 12 April 1947 sampai 24 April 1950, dan Ketua Komite Eksekutif  Adji Pangeran Sosronegoro dari 12 April 1947 sampai 24 Apri 1950, ditelan RI pada tangggal 24 April 1950.

Negara Madura didirikan pada tanggal 23 Januari 1948, diakui pada tanggal 20 Februari 1948, dibawah Wali Negara Raden R.A.A. Tjakraningrat yang berkuasa dari 20 Februari 1948 sampai 1 Februari 1950. Dari 1 Februari 1950 sampai  9 Mar 1950 dipegang oleh Komisi Administrasi Federal. Dan pada tanggal 9 Maret 1950 ditelan RI.

Negara Pasundan pertama didirikan pada tanggal 4 Mei 1947 dibawah Presiden Raden Soeria Kartalegawa tetapi tidak diakui. Kemudian pada tanggal 26 Februari 1948 dibangun Negara Jawa Barat, dan pada tanggal 24 April 1948 dirobah namanya menjadi Negara Pasundan dibawah Wali Negara Raden Ario Adipati Wiranatakusumah yang dipilih pada  4 Maret 1948, dilantik pada tanggal 26 April 1948, dan berkuasa sampai 10 Februari 1950. Dari 10 Februari 1950 sampai 11 Maret 1950 dipimpin oleh Komisi Administrasi Federal. Dan Perdana Menteri yang pernah berkuasa adalah Adil Puradiredja dari 29 April 1948 sampai 10 januari 1949. Djumhana Wiraatmadja berkuasa dari 10 Januari 1949 sampai Januari 1950. Lalu ditelan RI 11 Maret 1950.

Negara Sumatra Selatan didirikan pada tanggal 30 Agustus 1948 dibawah Wali Negara Abdul Malik yang berkuasa dari tanggal 30 Agustus 1948 sampai bulan Januari 1950. Dan dari bulan Januari 1950 sampai 9 Maret 1950 dipegang oleh pengganti Abdul Malik. Kemudian dari tanggal 9 Maret 1950 sampai 24 Maret 1950  dipegang oleh Komisi Administrasi Federal. Dan pada tanggal 24 Maret 1950 ditelan RI.

Negara Sumatra Timur didirikan pada tanggal 8 Oktober 1947 dengan nama Daerah Istimewa Sumatra Timur. Dan pada tanggal 25 Desember 1947 menjadi Negara Sumatra Timur dibawah Kepala Dearah Tengku Mansur dari bulan November 1947 sampai  25 Desember 1947, dan dibawah Wali Negara Tengku Mansur dari 25 Desember 1947 sampai 15 Agustus 1950.

Jadi, yang muncul RI sekarang ini yang telah menelan 15 Negara/Daerah Bagian RIS memang RI yang tidak diakui kedaulatannya oleh Belanda. Dan sampai sekarang juga Ratu Beatrix tidak mengakui kedaulatan RI.

Bagi yang ada minat untuk menanggapi silahkan tujukan atau cc kan kepada ahmad@dataphone.se agar supaya sampai kepada saya dan bagi yang ada waktu untuk membaca tulisan-tulisan saya yang telah lalu yang menyinggung tentang Khilafah Islam dan Undang Undang Madinah silahkan lihat di kumpulan artikel di HP http://www.dataphone.se/~ahmad
Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan hanya kepada Allah kita memohon petunjuk, amin *.*
Wassalam.
Ahmad Sudirman
http://www.dataphone.se/~ahmad

ahmad@dataphone.se

———-

Belanda Minta Maaf Atas Penderitaan RI Selama Penjajahan

KOMPAS Jakarta, Rabu

Pemerintah Belanda secara resmi meminta maaf kepada Indonesia atas penjajahan dan aksi militer yang telah dilakukan di masa lalu terutama pasca Proklamasi RI 17 Agustus 1945, yang menyebabkan jatuhnya korban dalam jumlah sangat besar di pihak bangsa Indonesia.

Sejalan dengan itu, Belanda juga akhirnya mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari proklamasi Republik Indonesia, bukan lagi 27 Desember 1949 seperti yang selama dipegang di Den Haag.

“Korban yang jatuh di pihak Anda (Indonesia, red) akibat tindakan Belanda diperkirakan besar jumlahnya. Atas nama pemerintah Belanda, bersama ini saya ingin menyatakan penyesalan sedalam-dalamnya atas terjadinya semua penderitaan ini,” kata Menteri Luar Negeri Belanda, Bernard Bot, di Gedung Deplu-RI, Jakarta, Selasa (16/8) malam.

Bot mengeluarkan pernyataan tersebut di depan Menlu RI, Hassan Wirajuda, sejumlah duta besar negara asing –antara lain Jepang, Amerika Serikat, Australia dan Singapura, diplomat-diplomat senior Indonesia serta kalangan DPR-RI.

Bangsa Belanda, kata Bot, harus dapat mengakui kepada diri mereka sendiri dan rakyat Indonesia bahwa selama penjajahan, khususnya pada saat-saat terakhir pendudukan, Belanda telah merugikan kepentingan dan martabat rakyat Indonesia.

Bot yang lahir di Jakarta pada 21 November 1937 itu menyatakan harapannya bahwa pernyataan maaf yang telah dilakukan pemerintahnya menjadi babak baru dalam hubungan antara Indonesia dan Belanda.

“Meskipun kenangan yang menyakitkan tidak pernah akan hilang dari ingatan, kenangan ini janganlah menjadi penghalang bagi rekonsiliasi yang tulus,” ucapnya.

Hadiri peringatan 17 Agustus

Bot mengungkapkan sikap Den Haag yang akhirnya mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan RI dan untuk itu ia menghadiri peringatan HUT ke-60 RI di Istana Merdeka pada Rabu (17/8).

Mengapa baru 60 tahun kemudian Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan RI, Bot dalam jumpa pers mengungkapkan bahwa hal itu dikarenakan di Belanda sendiri masih ada kalangan, terutama para veteran, yang sulit mengakui tanggal tersebut dan tetap berpijak tanggal 27 Desember 1949 sebagai hari proklamasi RI.

“Dengan kehadiran saya ini pemerintah Belanda menyatakan secara politik dan moral telah menerima Proklamasi, yaitu tanggal Republik Indonesia menyatakan kemerdekaannya,” tegasnya.

Tidak akan minta kompensasi

Sementara itu, terhadap penyesalan atas kekerasan sekaligus pengakuan hari proklamasi RI, Menlu Hassan Wirajuda menyatakan bahwa pemerintah Indonesia menyambut baik pernyataan yang disampaikan Den Haag melalui Menlu Bot.

“Dengan demikian kita bisa melangkah lebih ringan dalam memajukan hubungan bilateral kedua negara,” kata Hassan.

Ketika ditanya wartawan apakah Indonesia, akan meminta kompensasi atas penderitaan dan kerugian yang dialami Indonesia akibat kekerasan oleh Belanda, Hassan mengatakan banyak cara untuk memanfaatkan momentum penyesalan Belanda ke arah pembentukan hubungan RI-Belanda yang lebih menguntungkan bagi Indonesia.

“Itu bisa dilakukan melalui kerjasama perdagangan, investasi, dan sosial-budaya. Dan ini manfaat yang kita terima dari hubungan baik,” katanya.

Cara tersebut, tambah Hassan, akan dapat lebih menjaga martabat bangsa Indonesia. “Kita bukan bangsa yang mengeksploitir penderitaan masa lalu kita untuk memperkaya diri kita. Itu bukan cara kita,” katanya.

Sebelumnya, usai Bot dan Hassan memberikan pidato di Ruang Nusantara-Deplu, kedua menteri luar negeri itu memotong tumpeng dan salah menyerahkannya kepada satu sama lain.

Sumber: Ant

Penulis: Mbk

http://www.kompas.com/utama/news/0508/17/054804.htm

Saturday, October 03, 2009

Para pengunjung Penyerahan Kedaulatan tgl 27 Desember 1949 dimuka Istana Dam

Pada tanggal 27 Desember 1949 bertempat dilapangan dimuka Istana Dam Amsterdam berkumpullah sejumlah besar (mungkin mendekati ribuan ya) anggota masyarakat Indonesia. Meskipun udara dingin bulan Desember amat menyengat, mereka tetap bersabar karena ingin menyaksikan sebuah peristiwa besar, yaitu “Penyerahan Kedaulatan”, Sovereniteit Overdracht dari Ratu Belanda Juliana kepada Drs Mohamad Hatta, Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Ya, sejak itulah dengan perkataan lain Bangsa Belanda dan juga bangsa-bangsa lainnya diseluruh dunia yang tergabung dalam Perserikatan bangsa-Bangsa mengakui Kedaulatan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, meskipun sejak tanggal tersebut RI merupakan bagian dari Negara Federal RIS. Anehkan uraian sejarah kontemporer ini ? Rasanya tidak, karena itu fakta yang sukar dipungkiri. Hari Minggu besok tanggal 4 Oktober 2009, dalam rangka menghadiri acara Halal-Bihalal dirumah sahabat saya Sdr Tossi, di Amsterdam, saya akan mampir dilapangan ini. Sudah beberapa kali saya datang dilapangan tersebut, dan hati saya selalu terkenang pada peristiwa ini, meskipun pada saat kejadiannya saya hanya memahami melalui foto dan film. Tentu saja saya amat mencintai bangsa dan negara saya yang telah kita perjuangkan bersama. Senang dan susah melalui perjuangan yang berliku dan berat, dan semua itu dihadapi dengan penuh tabah dan penuh tawakal. Terkadang dalam perjuangan diplomasi maupun bertempur terjadi hambatan yang sukar dihindari, dan hilang harapan untuk mencapai titik selesainya dekolonisasi itu. Tahun 1949 merupakan tahun yang amat indah meskipun bersahaja. 60 tahun yang lalu dengan saling pengertian dan kerja sama bangsa Indonesia dan bangsa Belanda, setelah 4 tahun lamanya kedua bangsa saling bermusuhan dan saling bunuh, akhirnya semuanya berjalan dan berakhir dengan baik dan mencapai tujuannya masing-masing. Seyogyanya tanggal 27 Desember 2009 yang akan datang, dapat diperinagti peristiwa diatas dengan hati dan jiwa yang besar. Kita berdoa semoga para pahlawan dikedua bangsa dapat diterima disisiNya sesuai dengan amal bakti dan perbutannya.

posted by Rushdy Hoesein at 7:20 AM

Penyerahan Kedaulatan 27-12-1949

KOMPAS
Rabu, 27 Desember 2006

Penyerahan Kedaulatan 27-12-1949

H Rosihan Anwar

Musim dingin di Amsterdam. Pagi-pagi 27 Desember 1949, pakai mantel tebal, saya naik trem dari Valarius Streat menuju Paleis op de Dam, menyaksikan upacara penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, sesuai hasil Ronde Tafel Conferentie (RTC) atau Konferensi Meja Bundar di Den Haag (23 Agustus-2 November 1949).

Sebagai Pemimpin Redaksi Harian Pedoman, saya satu-satunya wartawan Indonesia yang hadir. Peliput Konferensi Meja Bundar (KMB) lainnya, seperti BM Diah, Adinegoro, Wonohito, Soekriano, Soetarto, Pohan, Kwee Kek Beng, Mohammad Said, EU Pupella sudah kembali ke Tanah Air. Saya menunggu di Belanda karena akan menuju Amerika Serikat mengikuti pelajaran di Yale Drama Workshop sehingga diundang untuk menyaksikan peristiwa bersejarah itu.

Di depan Istana Dam, saya melihat sekumpulan orang Indonesia menanti kedatangan Wapres Mohammad Hatta. Saat itu Bung Hatta bermantel hitam dan blootshoofd (tanpa tutup kepala), memeriksa barisan kehormatan militer. Dengan langkah cepat dia masuk Istana, lalu mengambil tempat di Burgerzaal. Hadir Ratu Juliana, sebelah kiri duduk PM Belanda Willem Drees, sebelah kanan Wapres Hatta, Sultan Pontianak Alkadrie, Prof Dr Supomo. Lalu anggota Corps Diplomatique (CD), Menteri Van Maarseveen, Stikker, mantan PM Louis Beel, Dubes Van Royen, serta Kamerheren (pegawai tinggi Istana) dalam pakaian kebesaran warna-warni. Drees yang sosialis-demokrat yang dalam gerakan sosialis bertahun-tahun mendukung dan prokemerdekaan Indonesia sengaja mengundang tiga pengarang perempuan Henriette Roland Holst dan spesialis Hindia dari Fraksi Partai SDAP di Tweede Kamar Cramar dan Stokvis.

Upacara penyerahan

Hawa dalam ruangan terasa panas. Maklum, banyak orang tumplek di sana. Lantaran gerah, saya kurang konsentrasi menyimak pidato Ratu Juliana setelah ditandatanganinya teks bahasa Belanda dari dokumen penyerahan kedaulatan. Pidato Bung Hatta yang diucapkan dalam bahasa Indonesia juga tidak cermat saya ikuti. Teks pidato Bung Hatta yang ditulis tangan itu diserahkan kepada Drees keesokan malamnya dalam jamuan di Treveszaal yang diselenggarakan Pemerintah Belanda. Drees amat menghargakan pemberian Hatta itu sehingga copy pidato Hatta dimuat dalam bukunya, Zestig jaar levenservaring (60 Tahun Pengalaman Hidup).

Bagi Hatta, peristiwa 27 Desember 1949 itu amat besar maknanya. Beberapa tahun kemudian saya bertanya, apakah peristiwa paling penting dalam hidupnya, Bung Hatta menjawab, menandatangani teks Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan menandatangani akta penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia, 27 Desember 1949.

Saya catat, ada kejadian saat upacara berlangsung. Tiba-tiba terdengar bunyi gedebuk, orang jatuh. Seorang Kemerheer pingsan. Apakah lelaki pegawai Istana Ratu itu lemas karena terlalu lama berdiri, sakit, atau belum sarapan? Saya tidak tahu. Tetapi saya menganggapnya sebagai perlambang, jatuhnya kekuasaan sebuah imperium, tamatnya era kolonialisme Belanda.

Upacara di Paleis Dam disiarkan langsung melalui radio yang pada saat sama bisa didengarkan di Istana Rijswijk (Istana Negara) di Jakarta oleh hadirin yang menyaksikan upacara penyerahan kedaulatan dari Wakil Mahkota Agung Lovink kepada Sultan Hamengku Buwono IX. Presiden Soekarno sungkan menghadiri upacara di Jakarta itu dan tinggal di Yogya, menunggu triomfala intocht alias ketibaan berjaya di ibu kota RI.

Bertahun-tahun kemudian, Soebadio Sastrosatomo dari PSI (Partai Sosialis Indonesia) mengatakan, “dari perspektif mistik, yang terjadi di Jakarta adalah penyerahan kekuasaan atas Indonesia dari Belanda, bukan kepada Presiden Republik Indonesia (Soekarno), tetapi kepada Raja Jawa (HB IX).”

Juga di Jakarta, ada kejadian lain. Diplomat Belanda Van Beus dalam buku Morgen bij het aanbreken van de dag menulis, saat bendera Belanda Merah-Putih-Biru diturunkan, massa rakyat yang menyaksikan bersuit-suit disertai teriakan mencemooh, menimbulkan perasaan pilu pada orang-orang Belanda yang hadir. Sebaliknya, waktu bendera Indonesia Merah-Putih dikerek ke puncak tiang, rakyat bertepuk tangan diiringi sorak sorai. Ini simbol berakhirnya era kolonialisme.

Lagu kebangsaan

Saat keluar dari Paleis op de Dam saya dengar dari carillon sebuah gereja di dekatnya, pertama kali diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saya pikir itu juga simbol tamatnya kolonialisme Belanda.

Pada 31 Desember 1949 malam, saya mengantar Bung Hatta, juga istri saya Siti Zuraida, yang hari itu akan pulang ke Tanah Air ke Bandara Schiphol. Setelah Bung Hatta bertolak, saya balik ke penginapan. Berjalan kaki sepanjang kali atau grachtan lewat tengah malam jelas berbeda dengan jalan kaki di Gunung Kendeng, 8 Juli 1949 malam, saat saya bersama Pak Harto menjemput Panglima Besar Sudirman dari daerah gerilya, agar kembali ke Yogya di mana Soekarno-Hatta telah tiba dari Bangka. Sudah tahun baru, pikir saya. Tanah Air saya sudah merdeka dan berdaulat, diakui dunia internasional.

H Rosihan Anwar Wartawan Senior


Foto-foto sekitar keberangkatan delegasi Indonesia ke Konferensi Meja Bundar
Foto-foto saat berlangsungnya Perundingan Roem – Royen
Foto-foto pada saat persidangan dalam Konferensi Meja Bundar
Foto-foto pada saat kepulangan delegasi Indonesia dari Konferensi Meja Bundar
Dokumen Penyerahan Kedaulatan di Negeri Belanda
Klip upacara Penyerahan Kedaulatan di Negeri Belanda
Foto-foto saat upacara Penyerahan Kedaulatan di Istana Gambir
Dokumen Penyerahan Kedaulatan di Istana Gambir


Delegasi resmi RI untuk mendapatkan pengakuan dunia sejak proklamasi Kemerdekaan diketuai oleh H.A. Salim, Wakil Menteri Luar Negeri. Kunjungan ini menghasilkan perjanjian persahabatan RI dan Mesir (Juni, 1947). Bagi RI perjanjian ini adalah suatu dukungan moral yang tinggi, karena dengan perjanjian ini kehadiran RI diakui secara resmi dalam pergaulan internasional. Mesir akan selalu dikenang sebagai negara yang pertama kali mengakui kedaulatan RI. Setelah itu menyusul perjanjian persahabatan dengan Suriah (3 Juli 1947) dan Lebanon (9 Juli 1947) serta Irak.

Negara-negara Arab, India, Burma, Australia juga merupakan negara-negara yang paling awal bersimpati pada RI. Dengan berbagai usaha diplomatik dan kerjasama internasional mereka membela perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dukungan mereka dan keterampilan delegasi Indonesia memperjuangkan hak kedaulatan bangsa berhasil menyudutkan Belanda dalam percaturan politik internasional. India dan Australia berhasil membawa masalah Indonesia ke Sidang Dewan Keamanan PBB. Belanda bukan saja gagal total menjadikan perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagai “masalah dalam negeri”, tetapi juga harus menerima perantara internasional untuk menyelesaikan konflik dua bangsa.

Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut semua pihak yang bertikai untuk menghentikan tembak-menembak. Pada pukul 00:00 kedua belah pihak mengeluarkan perintah “penghentian tembak “. Perdebatan tentang Indonesia di Dewan Keamanan memberi tempat kepada Indonesia tampil di forum PBB untuk memperjuangkan nasibnya. Berbagai usaha Belanda dan sekutunya (terutama Belgia) untuk menghalangi delegasi Indonesia gagal. Usaha mereka untuk mengikutsertakan wakil Kalimantan dan Negara Indonesia Timur juga gagal. Pada tanggal 25 Agustus Dewan Keamanan menerima dua resolusi, yang masing-masing diajukan oleh Cina dan Amerika Serikat. Resolusi pertama mengharuskan setiap konsulat negara asing yang berada di “Batavia” untuk melaporkan situasi di Indonesia, sedangkan resolusi kedua memutuskan agar Dewan Keamanan menawarkan “jasa-jasa baiknya kepada kedua belah pihak”. Berdasarkan resolusi ini Dewan Keamanan membentuk “komisi jasa baik” (good offices commission), yang terdiri atas tiga negara.

Sejak awal awal Belanda telah mempersulit tugas Komisi Tiga Negara. Pada tanggal 29 Agustus atau 4 hari setelah terbentuknya KTN, Belanda mengumumkan garis demarkasi baru yang dikenal sebagai “Garis Van Mook” (Van Mook Line) yang didasari dengan argumen bahwa daerah yang dianggap sebagai wilayah kekuasaan Belanda adalah yang berada di belakang pos-pos terdepan pasukan KNIL/KL. Padahal di belakang pos-pos yang merupakan benteng-benteng terpisah tersebut pasukan TNI dan kekuatan RI lainnya cukup leluasa untuk beroperasi. Konsep “Garis Van Mook” ditolak mentah-mentah oleh RI. Pada tanggal 27 Oktober 1947, Komisi Tiga Negara yang terdiri atas wakil Belgia (Paul van Zeeland), Australia (Richard Kirby) dan Amerika Serikat (Prof. Graham) mendarat di Jakarta. Konflik dengan Belanda selanjutnya dibawah pengawasan internasional.

Untuk menengahi persengketaan tersebut KTN mengajak kedua belah pihak untuk berunding di “wilayah netral” yakni di kapal perang milik Amerika Serikat US Renville yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Delegasi RI dipimpin langsung oleh PM Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda diketuai oleh _______________?. Hasil perundingan tidak jauh dari hal-hal yang telah disetujui dalam Persetujuan Linggar Jati, kecuali dua hal yang penting, Pertama, “negara boneka” Belanda telah bertambah jumlahnya mencakup wilayah Sumatra, Jawa dan Madura, dan tidak akan berusaha untuk memperluas lebih dari yang secara de fakto diakui Belanda. Kedua, “Garis Van Mook” diterima sebagai garis demarkasi, sehingga kantong-kantong TNI yang berada di belakang “garis” tersebut harus dikosongkan. Dari hasil ini tampak bahwa Amir Syarifuddin telah memberikan konsesi yang lebih besar dari Syahrir yang telah dijatuhkannya. Akibatnya, partai pendukungnya juga meninggalkannya. Pada tanggal 23 Januari 1948, Kabinet Amir Syarifuddin mengembalikan mandatnya. Atas desakan Parta Masyumi, pada tanggal 29 Januari 1948 Presiden Soekarno menunjukkan Wakil Presiden M. Hatta sebagai Perdana Menteri dari kabinet persidentil.

Suasana perundingan melalui penengah KTN pada awal Desember 1948 meulai menemui jalan buntu. Pada tanggal 11 Desember 1948, Belanda mengatakan bahwa tidak mungkinlagi dicapai persetujuan antara kedua belah pihak. Empat hari kemudian Wakil Presiden Mohammad Hatta minta KTN untuk mengatur perundingan dengan Belanda, tetapi Belanda menjawab pada tanggal 18 Desember 1948, pukul 23:00 malam, bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan Persetujuan Renville. Lewat tengah malam atau tanggal 19 Desember 1948 pagi, tentara Belanda diterjunkan di lapangan terbang Maguwo, yang dikenal dengan istilah Aksi Militer Belanda II (2nd Dutch Military Action). Reaksi internasional atas serangan Belanda terhadap Republik pada tanggal 19 Desember 1948 sangat keras. Negara-negara Asia, Timur Tengah dan Australia mengutuk serangan itu dan memboikot Belanda dengan cara menutu lapangan terbang mereka bagi pesawat Belanda. Dalam sidangnya pada tanggal 22 Desember 1948 Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian tembak menembak kepada tentara Belanda dan Republik. Atas usul India dan Birma, Konferensi Asia mengenai Indonesia diadakan di New Delhi pada tanggal 20 Desember 1949. Amerika Serikat, Kuba, dan Norwegia mendesak Dewan Keamanan untuk membuat resolusi yang mengharuskan dilanjutkannya perundingan.

Pada tanggal 24 Januari 1948, Konferensi Asia di New Delhi mengirimkan resolusi kepada Dewan Keamanan PBB, yang antara lain menuntut dipulihkannya Pemerintah Republik ke Yogyakarta; dibentuknya Pemerintahan Interim; ditariknya tentara Belanda dari seluruh Indonesia; dan diserahkannya kedaulatan kepada Pemerintah Indonesia Serikat, pada tanggal 1 Januari 1950.

Atas usul Amerika Serikat, Tiongkok, Kuba, dan Norwegia, pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengharuskan kedua belah pihak menghentikan permusuhan, dipulihkannya pemerintah pusat Republik Indonesia ke Yogyakarta; dilanjutkannya perundingan; dan diserahkannya kedaulatan kepada Indonesia pada waktu yang disepakati.

Resolusi Dewan Keamanan PBB ini memberikan peluang baru bagi KTN untuk kembali aktif menangani Indonesia – Belanda. KTN mendesak Belanda agar para tawanan dibebaskan. Anggota KTN juga datang ke Bangka mengunjungi pemimpin Republik yang ditahan di sana.

Atas desakan Internasional itu pemerintah Belanda mulai melaksanakan move baru dengan mengunjungi Soekarno – Hatta di Bangka dan menawarkan undangan agar Republik bersedia ikut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Soekarno – Hatta berpendirian bahwa perundingan baru bisa diadakan setelah Pemerintah Republik dikembalikan ke Yogyakarta.

Sementara itu tanggal 23 Maret 1949 KTN yang diminta Dewan Keamanan PBB agar membantu kedua belah pihak untuk melakukan perundingan berdasarkan resolusi tanggal 28 Januari 1949, telah tiba di Jakarta. Dua hari kemudian delegasi Republik yang dipimpin Mr. Mohammad Roem bertemu dengan delegasi Belanda dibawah Van Royen di Hotel Des Indes, Jakarta. Merle Cochran dari KTN bertindak sebagai penengah.

Perundingan berjalan alot, sehingga memerlukan kehadiran Mohammad Hatta dari Bangka dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta.

Setelah hampir tiga minggu berunding, maka pada tanggal 7 Mei 1949 kedua delegasi sepakat untuk mengeluarkan pernyataan masing-masing pihak, yang kemudian dikenal sebagai Pernyataan Roem-Royen (Roem-Royen Statement). Masalah terpenting dari penyataan itu adalah kesediaan Belanda untuk mengembalikan Pemerintah Republik ke Yogyakarta.

Pendekatan antara Pemimpin Republik dam BFO sejak menjelang dilaksanakannya Perundingan Roem-Royen dan kontak-kontak menjelang dan setelah Pemerintah Repbulik kembali ke Yogya, telah membuka jalan untuk mengadakan Konferensi Inter Indonesia. Delegasi RI ke Konferensi Inter Indonesia terbentuk tanggal 18 Juli 1949 dipimpin oleh Wakil Presiden/PM Mohammad Hatta. Sedangkan delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid dari Pontianak dan Anak Agung dari NIT. Konferensi berlangsung yang dari tanggal 20 Juli hingga 22 Juli 1949 menyepakati bahwa Negara Indonesia Serikat akan diberi nama Republik Indonesia Serikat. Merah Putih adalah bendera kebangsaan, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, bahasa Nasional adalah Bahasa Indonesia dan 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan.

Setelah Konferensi Yogya, diteruskan dengan Konferensi Inter Indonesia II yang dimulai sejak 31 Juli s/d 2 Agustus 1949 bertempat di Gedung Pejambon, Jakarta. Pada pertemuan ini disepakati pembentukan Panita Persiapan Nasional yang bertugas menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah berlangsungnya Konferensi Meja Bundar. Diputuskan juga draf awal UUD Republik Indonesia Serikat yang akan dibicarakan dalam KMB.

Pada tanggal 1 Agustus 1949 Rapat gabungan komisi militer (Republik – Belanda – BFO dan UNCI) bersepakat untuk segera menghentikan permusuhan, mengadakan gencatan senjata dan mengembalikan kota-kota yang telah diduduki Belanda ke tangan Republik.  Pada tanggal 3 Agustus 1949 pukul 8 malam, melalui RRI, Presiden Soekarno memerintahkan Angkatan Perang RI untuk menghentikan tembak-menembak dengan tentara Belanda. Pada saat yang bersamaan Wakil Tinggi Mahkota Belanda di Indonesia, Lovink, mengumumkan hal yang sama melalui radio di Jakarta.

Karena penghentian tembak-menembak antara kedua belah pihak harus mulai berlaku sejak 11 Agustus untuk seluruh wilayah Jawa, dan 17 Agustus 1949 untuk Sumatra, maka para komandan lapangan harus pula segera mengadakan pembicaraan baik melalui Panita Bersama Pusat, maupun Komite Daerah, untuk mengatur segi-segi teknis penghentian tembak-menembak, dibantu oleh PBB/UNCI. Sambil menunggu hasil perundingan Konferensi Meja Bundar, tentara Belanda mulai ditarik.

Dengan penhentian tembak-menembak kehidupan ekonomi mulai bergerak kembali. TNI mulai masuk kota. Dimana-mana mereka disambut rakyat dengan gembira dan penuh perasaan haru. Rakyat selanjutnya dapat merayakan peringatan HUT RI tanpa rasa takut. Suasana baru telah mulai dirasakan. Kedatangan Bung Karno dan para pemimpin lainnya di Jakarta mulai dinantikan.

Tanggal 4 Agustus 1949 Presiden Soekarno mengangkat delegasi Republik Indonesia untuk Konferensi Meja Bundar yang dipimpin oleh Mohammad Hatta. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid dari Pontianak, dan Delegasi Belanda dipimpin oleh Mr. J.H. van Maarseveen. Konferensi yang berlangsung dari tanggal 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949 ini diikuti pula oleh UNCI.

Pada hakekatnya KMB menghasilkan tiga isu utama persetujuan, yakni:

Disamping itu juga dibahas masalah-masalah bilateral dan domestik yang serius. Semua hutang bekas Hindia Belanda menjadi tanggung jawab nagara Indonesia Serikat. De Javaansche Bank tetap diakui sebagai Bank Sentral. Intergrasi KNIL ke dalam TNI. Masalah Irian Barat akan dibiarkan untuk sementra, yakni “satu tahun”.

Pelaksanaan KMB terus dipantau oleh Badan Pekerja KNIP. Pada tanggal 23 Oktober 1949 Badan Pekerja KNIP telah menerima keterangan pemerintah mengenai pembicaraan dalam sidang-sidang KMB yang disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri Sri Sultan Hamengkubuono IX.

Hal lengkap KMB disampaikan Perdana Menteri Mohammad Hatta pada Sidang Pleno KNIP tanggal 6 hingga 15 Desember 1949. KNIP menerima hasil KMB dengan 226 setuju, 62 tidak setuju, dan 31 suara blangko. PErsetujuan KNIP itu diberikan dalam dua bentuk, yakni sebuah maklumat dan dua buah undang-undang. Maklumat KNIP diumumkan Presiden RI pada tanggal 14 Desember 1949, berisi tentang negara Repbulik Indonesia Serikat memegang kedaulatan atas seluruh wilayah; dan bahwa alat perlengkapan RI disumbangkan kepada RIS untuk menegakkan kedaulatannya.

Dua undang-undang yang disetujui KNIP adalah Undang-Undang No. 10 yang berisi mengenai Induk Persetujuan KMB dan masalah kedaulatan dari Belanda kepada RIS. SEdangkan Undang-Undang No. 11 berisi mengenai draf final Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Persetujuan KNIP atas hasil KMB melancarkan jalan bagi terbentuknya Republik Indonesia Serikat, sebagaimana diharuskan oleh KMB. Pada tanggal 14 Desember 1949 delegasi RI dan delegasi negara-negara bagian, yang tergabung dalam BFO menandatangani Piagam Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dengan piagam ini resmilah pula negara-negara tersebut menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat.

Pada tanggal 15 Desember 1949, Dewan Pemilih Presiden RIS dibentuk. Dewan ini diketuai oleh Mr. Mohammad Roem. Pada tanggal 16 Desember dewan ini memilih calon tunggal Ir. Soekarno sebagai Presiden RIS. P

elantikan dilaksanakan di Siti Hinggil, Kraton Kesultanan Yogyakarta para tanggal 17 Desember 1949. Selanjutnya Presiden Soekarno secara resmi menunjuk Drs. Mohammad Hatta sebagai formatur kabinet. Pada tanggal 20 Desember Kabinet RIS yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Hatta dilantik. Karena Presiden RI, Soekarno dan WAkil PResiden, Mohammad Hatta menduduki jabatan barunya dalam RIS, maka untuk melaksanakan fungsinya di Negara Republik Indonesia, ditunjuk Mr. Assaat sebagai pejabat (Acting) Presiden RI yang tetap berkedudukan di Yogyakarta. Republik Indonesia dalam status sebagai negara bagian RIS dikenal juga sebagai RI Yogyakarta dengan dr. Abdul Halim sebagai Perdana Menteri.

Dengan telah selesainya pembentukan RIS dan kabinetnya, maka “penyerahan kedaulatan” dari tangan Belanda kepada RIS sebagaimana diatur dalam KMB dapat dilaksanakan. Pemerintah RIS menunjuk Perdana Menteri Mohammad Hatta untuk memimpin delegasi RI ke negeri Belanda untuk menerima naskah penyerahan kedaulatan langsung dari Ratu Yuliana. Sedangkan di Jakarta wakil RIS, Sei Sultan Hamengkubuwono IX menerimanya dari Wakil Mahkota Belanda A.H.J Lovink. Upacara dilaksanakan di dua tempat secara bersamaaan pada tanggal 27 Desember 1949.


Pernyataan Roem – Royen Komisi Tiga Negara

Konferensi Inter Indonesia

Penerimaan KNIP atas Hasil Konperensi Meja Bundar

Pembentukan Republik Indonesia Serikat

SWARA MUSLIM

Konferensi Meja Bundar
Denhaag – Belanda
23 Agustus – 2 Nopember 1949

KMB =”Konferensi Meja Bundar” Konferensi Meja Bundar adalah sebuah pertemuan antara pemerintah Republik Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949.

Latar belakang
Usaha untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan jalan kekerasan berakhir dengan kegagalan. Belanda mendapat kecaman keras dari dunia internasional. Belanda dan Indonesia kemudian mengadakan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomasi, lewat perundingan Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Roem-van Roijen, dan Konferensi Meja Bundar.

Hasil konferensi
Hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah:

  1. Serahterima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua Barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua Barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu pasal 2 menyebutkan bahwa Papua Barat bukan bagian dari serahterima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu satu tahun.
  2. Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia, dengan monarch Belanda sebagai kepala negara.
  3. Pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat

Pembentukan RIS
Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi Presidennya, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat telah dibentuk seperti republik federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara yang memiliki persamaan persekutuan dengan Kerajaan Belanda.

Perjanjian Roem-Royen
14 April 1949 : awal perjanjian Meja Bundar
Suasana Konferensi Permulaan Meja Bundar. Tampak: Prof. Dr. Supomo, Ali Sastroamidjojo, Mohammad Roem, Leimena, A.K. Pringgodigdo, Latuharhary, 14 April 1949
Pemandangan dalam Perundingan Roem-Royen di Hotel Des Indes, Batavia 14 April 1949
Pemandangan dalam Perundingan Roem-Royen di Hotel Des Indes, Batavia 14 April 1949
Suasana dalam Perundingan Roem-Royen di Hotel Des Indes, Batavia 14 April 1949
Suasana dalam Perundingan Roem-Royen di Hotel Des Indes, Batavia 14 April 1949
6 Agutus 1949 : Foto Saat Keberangkatan
Keberangkatan delegasi KMB dari lapangan terbang Kemayoran, Jakarta 6 Agustus 1949
Delegasi KMB dari Indonesia tiba di lapangan terbang Schiphol, Amsterdam, Nederland. Tampak: Mr. Indrakusuma, Djuwito, Tan Goan Gun, Chan Tjin Kan, Sinage Breslan, van Dijk, Bijleveld, van Thijn, Jusuf Barnes, Dr. Sim Kie Ay, Mr. Moh. Yamin, Suarto, Blaauw, van Helsdingen, Verboom, Snel, de Vries dan Margadant. 15 Agustus 1949
Delegasi Indonesia tiba di lapangan terbang Schipol, Amsterdam disambut oleh Dr. van Royen dan Merle Cochran. Tampak: Mr. Mohammad Roem. 8 Agustus 1949
23 Agustus 1949 : Sidang KMB
Delegasi Nederland diwakili oleh Menteri van Maarseveen sedang memberikan sambutan. 23 Agustus 1949
Pembukaan KMB di Ridderzaal, Den Haag, Nederland. Tampak: Sunan Solo, Dr. W. Drees,  Mr. Mohammad Roem, Dr. van Royen, dan Dr. Visser sedang beramah tamah. 23 Agustus 1949
Wakil BFO pada KMB mengadakan rapat tertutup di Den Haag, Nederland. Tampak dari kiri ke kanan: M. Jamani, Gusti Hakim dan Masyur Rifa’I (baris pertama); A.R. Aflus dan A. R. Djokoprawiro (baris kedua) 30 Agustus 1949
Wakil BFO pada KMB mengadakan rapat tertutup di Den Haag, Nederland. Tampak dari kiri ke kanan: Mohammad Jusuf, Yan Tjin Kon, dan Saleh Achmad. 30 Agustus 1949
Rapat Sub Komisi II dari Komisi Pusat di Lairessezaal, Nederland. Tampak dari kanan ke kiri: Menteri Strikker, Menteri van Maarseveen, Dr. van Royen, 2 September 1949
Rapat Sub Komisi II dari Komisi Pusat di Lairessezaal, Nederland. Tampak dari kanan ke kiri: Mr. J.H.O. van den Bosch, J. Korthals,  Wiseksono Wirjodihardjo, Mr. H.A.M. van den Dries, D.P. Spierenburg dan H.J. Manschot 5 September 1949
Rapat Sub Komisi II dari Komisi Pusat di Lairessezaal, Nederland. Tampak dari kanan ke kiri: MR. C. van de Tak; Sekretaris, MR, Indra Kusuma; dan Ajudan Sekretaris, Jenderal Mr. T.H. Bot. 5 September 1949
Rapat Komisi Pusat KMB, Menteri Maarseveen dan dr. van Royen turut serta, tanggal 6 September 1949
Komisi UNCI pada KMB di Den Haag, Nederland 2 November 1949
Nopember 1949 : Delegasi KMB Kembali Ke Indonesia
Keberangkatan Delegasi Indonesia menuju tanah air dilepas oleh Menteri Mr. J.H. van Maarseveen di lapangan terbang Schipol, Amsterdam, Nederland. Tampak dari kanan ke kiri: Komodor Udara Suryadarma (tengah); Kepala Staf TNI Kolonel Simatupang dan Mr. Mohammad Roem yang sedang berbicara dengan wartawan. November 1949
Mr. Mohammad Roem, anggota delegasi KMB yang pertama kali tiba di Indonesia, Kemayoran, Jakarta 6 November 1949
Wakil Presiden Mohammad Hatta dan isteri kembali ke Indonesia. Rakyat berdesakan menyambut Mohammad Hatta di lapangan terbang Kemayoran, Jakarta. 14 November 1949
Des 1049 : Upacara Penyerahan Kedaulatan di Istana Gambir
WTM AHJ Lovink yang diberi kuasa mengalihkan kekuasaan pemerintahan atas Indonesia ke tangan Deputasi RIS, tengah mengucapkan pidatonya di Istana Gambir. 27 Desember 1949
Wakil ketua AHJ Lovink sedang mengucapkan pidatonya. 27 Desember 1949
Video Klip
http://youtube.com/watch?v=Bofoz_Hagzw Pada tanggal 28 Desember 1949, Presiden Republik Indonesia Serikat kembali ke Jakarta dengan menumpang pesawat DC 3 Garuda Indonesian Airways
Link :
  1. http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Meja_Bundar
  2. http://www.anri.go.id/web/link/KMB/kmb_teks/kmb_main.htm#daftar_dokumen
POLITIK


Hari Kemerdekaan Bukan 17-08-1945 Tapi 27-12-1949
Oleh : Redaksi-kabarindonesia | 26-Des-2009, 05:13:59 WIB
KabarIndonesia - Kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 27 Desember 1949, pada saat penyerahan kedaulatan di Istana Dam di Amsterdam. Bukan pada saat Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Demikian pernyataan Departemen Luar Negeri Belanda, menanggapi petisi 22 orang penulis, sejarawan dan ahli hukum terkemuka Belanda, dalam harian NRC Handelsblad, Selasa 22 Desember 2009. Menurut para pendukung petisi, pemerintah Belanda harus mengakui, bahwa proklamasi kemerdekaan tahun 1945 adalah suatu pernyataan sah. Selanjutnya Deplu Belanda menyatakan, pengalihan kedaulatan terjadi pada tanggal 27 Desember 1949.

Indonesia menerima pengalihan kekuasaan tersebut. Itu semua adalah kenyataan sejarah dan hukum. Kita tidak bisa mengubahnya, 60 tahun kemudian setelah peristiwa tersebut berlalu. Sementara menurut para penulis petisi, Belanda tidak bisa begitu saja menentukan saat kemerdekaan. Rakyat Indonesia telah menentukan sendiri, kapan mereka merdeka.

Sejumlah kaum intelektual dan penulis Belanda mengajukan petisi kepada pemerintah Belanda, agar Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Radio Nederland Wereldomroep menghubungi seorang tokoh yang ikut menandatangani petisi tersebut, yakni Prof. Dr. Nico Schulte Nordholt,  yang menjelaskan mengapa harus diajukan petisi tersebut dan apa maknanya. Serta ikuti juga pendapat seorang sejarawan, Rusdy Husain. 27 Desember 1949

Yang mendorong para intelektual dan penulis Belanda mengajukan petisi adalah kesadaran pada 27 Desember, 60 tahun yang lalu, pada Konferensi Meja Bundar di Amsterdam ditandatangani suatu penyerahan kedaulatan kepada RIS. Dengan demikian sebetulnya pada waktu itu pemerintah Belanda semestinya mengakui hak rakyat Indonesia, untuk memproklamirkan kemerdekaannya 17 Agustus 1945.

Dalam sejarah kemudian, setelah 1949 itu, pemerintah Belanda sampai hari ini, belum pernah sampai berani atau besar hati untuk mengakui kelalaian pada waktu itu.  Karena ada peringatan  27 Desember yang ke-60 tahun, maka mereka ingin supaya hal itu diselesaikan secara tuntas dengan pengakuan hari Kemerdekaan 17 Agustus itu.

Nico Schulte Nordholt menyadari bahwa hubungan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda, sudah sangat membaik, setelah pada tahun 2005 Menteri Luar Negeri Ben Bot hadir pada upacara 17 Agustus itu  di Medan Merdeka, Jakarta. Tetapi pada waktu itu Menteri Ben Bot hanya sampai mampu untuk menyatakan bahwa: “… maaf kami menyadari bahwa pada waktu itu Belanda terletak pada sisi yang keliru dalam sejarah itu.”

Belum tegas
Permintaan maaf itu ternyata oleh pemerintah SBY dianggap cukup, sedangkan Nico Schulte Nordholt  merasakan hal  itu terlalu kurang. Mereka  terdorong  ingin meluruskan suatu kelalaian pada fihak Belanda.

Permintaan maaf itu kemudian diingkari dengan fakta oleh pemerintah yang sama, dengan tidak mengijinkan Ratu Beatrix hadir pada upacara 17 Agustus di Jakarta itu. Dualisme sikap ini menurut Nico Schulte Nordholt  karena mereka takut menyakiti hari para veteran. Mereka menyadari bahwa ada sensitivitas pada pihak mereka.

Tidak perlu
Sementara itu sejarawan Rusdy Hussain mengatakan, pengakuan kemerdekaan karena ada riwayat perkembangan hubungan Indonesia Belanda setelah tahun 2000. Kedatangan Menlu Ben Bot tahun 2005 hanya berupa sebatas pengakuan kemerdekaan dan itu hanya bersifat sebagai suatu basa-basi. Yang dimintakan oleh kelompok itu adalah suatu pernyataan resmi, permintaan maaf dan inginnya sebetulnya de jure.

Sebetulnya, apapun bentuknya, hal itu tidak diperlukan lagi. Karena bagi bangsa Indonesia, 27 Desember 1949 saat penyerahan kedaulatan, adalah berakhirnya kolonialisme di bumi Indonesia. Jadi buat apa lagi? Dua negara sudah berada di dalam satu fase sejajar. Duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Pengakuan tidak diperlukan lagi.

Memang pengakuan cukup membanggakan tapi tidak ada esensinya buat bangsa Indonesia.  Kalaupun ada pengakuan maka tidak akan ada tindak lanjut lagi. Segala bentuk ganti rugi juga tidak akan berlangsung. “Itu hanya untuk masyarakat Belanda, sebagai suatu pencerahan.”

Sumber: Radio Nederland Wereldomroep

http://www.rnw.nl/id/bahasa-indonesia/article/deplu-belanda-indonesia-berdiri-tahun-1949


Blog: http://www.pewarta-kabarindonesia.blogspot.com/
Alamat ratron (surat elektronik):
redaksi@kabarindonesia.com
Berita besar hari ini…!!! Kunjungi segera:
http://www.kabarindonesia.com//

About these ads

3 Responses to “PEPORA : Indonesia Berdaulat 27 Desember 1949”


  1. 1 deka
    March 17, 2010 at 10:36 am

    apa itu berarti sebelum tanggal 27 Desember 1949,indonesia blm bisa dikatakan sebagai sebuah negara karna blm berdaulat meskipun sudah menyatakan merdeka tgl 17 agust 45.???
    kalo begitu terbentukx indonesia sbg negara tuh 27 desember 1949 ya.?

  2. January 28, 2012 at 4:00 pm

    waah hebat… continue please


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,340,549 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 132 other followers

%d bloggers like this: