Archive for November, 2009



07
Nov
09

Khazanah : Alat Pengukur Berat

REPUBLIKA, Jumat, 06 November 2009 pukul 01:10:00

Alat Pengukur Berat

 

Oleh: Dyah Ratna Meta Novia

Timbangan tak hanya diciptakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tapi juga untuk mewujudkan perdagangan yang jujur.

Pengetahuan tentang berat, menuntun ilmuwan Muslim mengembangkan instrumen mekanik berupa timbangan. Namun, pengembangan ini tak melulu didominasi oleh pemi kiran ilmiah. Ada tuntunan mo ral yang dituangkan dalam pengembangan instrumen ter sebut. Pada masa Islam klasik, timbangan menjadi sebuah objek perdebatan teknik dan ilmiah. Ini dibuktikan dengan banyaknya risalah yang ditulis ilmuwan Muslim kala itu. Topik perdebatan biasanya terkait aspek teori, konstruksi, dan akurasi timbangan.

Lalu, bermunculanlah sejumlah jenis timbangan. Ada timbangan yang memanfaatkan keseimbangan lengan, timbangan dengan skala manual, dan timbangan yang lebih canggih dan rumit untuk mengukur berat suatu benda secara spesifik.

Sejumlah gambar timbang an ditemukan dalam risalah yang dihasilkan para ilmuwan Muslim, seperti Al-Khazini, Al-Hariri, dan Al-Qazwini. Bah kan, sejumlah timbangan yang mereka kembangkan masih tersisa hingga sekarang dan tersimpan dalam sejumlah museum. Paling tidak ada dua timbangan manual dari abad ke-10 hingga ke12 yang masih ditemukan wujudnya.

Pertama, timbangan manual yang dibuat di Iran, tersimpan di Museum Nasional di Kuwait. Timbangan ini terbuat dari baja dan tanda ukuran berat tertera dalam tiang timbangan. Timbangan tersebut tinggi nya 11,5 cm dan panjangnya 15,6 cm. Dengan ukuran seperti itu, timbangan tersebut digunakan untuk menimbang benda dalam kuantitas yang kecil. Sedangkan timbangan kedua, tersimpan di Science Museum di London, Inggris.

Timbangan ini sampai di museum tersebut pada 1935 dari University College, bersama dengan sejumlah besar benda arkeologi. Benda-benda tersebut di antaranya adalah timbangan dan alat ukur kuno, yang berhasil diperoleh arkeolog asal Inggris, Flinders Petrie, di Timur Dekat. Penemuan dan penciptaan timbangan di dunia Islam, seperti diketahui, tak bermula dari sebuah ruang hampa. Namun, para ilmuwan Muslim terinspirasi pesan moral dalam Alquran dan hadis, yang mendo rong terwujudnya moral yang baik dan tegaknya keadil an.

Dalam Alquran dan hadis disebutkan, agar umat Islam menimbang dengan timbangan yang benar. Jangan melakukan kecurangan saat menimbang, harus akurat ukurannya. Tuntutan moral ini terangkum pula dalam risalah-risalah ilmuwan Muslim yang menciptakan timbangan. Keterangan seperti itu terdapat dalam Kitab Mizan al-Hikma karya Al-Khazini. Marak bermunculannya alat mekanik merupakan sebuah pencapaian awal dalam tradisi ilmiah Islam. Sebenarnya, hal itu telah berasal pada pertengahan abad kesembilan.

Ini terkait pula dengan penerjemahan buku-buku dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Kemudian, bermunculan risalah tentang mekanika. Namun, ilmuwan Muslim pun memiliki fokus sendiri tentang timbangan dan berat. Mereka menuliskan sejumlah risalah. Risalah-risalah tersebut ditulis oleh ilmuwan, ahli mekanik, juga seniman, hingga kemudian melahirkan tradisi ilmiah disertai aspek praktis dan teori. Pun, muncul perdebatan masalah fisika dan matematika dalam membahas timbangan ini.

Selain itu, mereka tak sekadar membicarakan teori mengenai alat pengukur berat benda itu, tapi juga membahas bagaimana membuat tim bangan dan penggunaannya dalam kehidupan masyarakat. Risalahrisalah ilmuwan Muslim itu lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Penerjemahan dilakukan pada abad ke-12. Hingga akhirnya, risalah-risalah yang ditulis ilmuwan Muslim tentang timbangan itu, memberikan pengaruh pada perkembangan sains tentang berat di dunia Barat, khususnya Eropa.

Ilmu tentang berat dan timbangan ini kemudian terus berkembang di dunia Islam hingga abad ke-19. Di dunia Islam, berat dan timbangan ini menjadi sebuah cabang ilmu yang otonom, dipicu oleh ke inginan mewujudkan ke adil an dan kejujuran dalam bidang perdagangan.
Kian berkembangnya aktivitas perdagangan di berbagai wilayah Islam, memunculkan timbangan yang lebih rumit dan canggih.

Lalu, diterapkan pula standardisasi timbangan, termasuk bahan baku yang digunakan untuk membuat timbang an. Maka, tak mengejutkan jika ilmuwan Muslim, menuliskan beragam risalah yang berhubungan dengan berat dan timbangan. Literatur puncak mengenai berat dan timbangan ini dihasilkan oleh ilmuwan Muslim, Abd ar-Rahman al-Khazini, sekitar 1120, melalui Kitab Mizan al-Hikma.

Risalah karya Al-Khazini ini merupakan sebuah ensiklopedia mekanik. Melalui karyanya tersebut, ia ingin memberikan gambaran tentang timbangan ideal yang dapat digunakan sebagai perangkat ilmiah universal dalam aktivitas perdagang an, hingga kemudian disebut balance of wisdom.

Timbangan ini mampu mengukur secara akurat berat benda padat dan cair. Menurut Prof Mohammad Abbatouy yang dikutip laman Muslimheritage, paling tidak ada sekitar 30 risalah ilmuwan Muslim yang membahas tentang berat dan timbangan. Abbatouy mengatakan, risalahrisalah itu berasal dari abad kesembilan hingga ke-12. Sebagian besar risalah tersebut belum pernah diedit atau dipelajari, dan hanya ada satu atau beberapa salinan.

Dalam upaya merekonstruksi risalah-risalah tersebut, Abbatouy bekerja sama dengan Max Planck Institute for the History of Science, Berlin. Menurut dia, risalah-risalah itu juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Selain itu, Abbatouy juga menyatakan adanya kronologi terkait risalah-risalah tersebut dan pengembangan timbangan oleh ilmuwan Muslim. Pertama, ada teks-teks Yunani tentang mesin yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.

Namun, penerjemahan itu juga merupakan bagian tak terpisahkan dari tradisi mekanika yang telah berkembang di dunia Islam. Kedua, teks-teks dalam risalah yang ditulis oleh ilmuwan Muslim pada periode abad kesembilan dan ke-12. Tulisan-tulisan ini dibuat berbasis pada pengetahuan baru tentang berat. Sedangkan fase ketiga, meliputi risalah yang ada pada abad ke-14 hingga ke-19, yang mengo laborasi dasar teori pada tradisi-tradisi terdahulu.


MEREKA YANG MENGINSPIRASI

Konsep keseimbangan memberi inspirasi bagi penggalian ilmu pengetahuan tentang berat, termasuk dalam pengembangan alat ukur berat, berupa timbangan. Sejumlah ilmuwan Muslim menuliskan konsep keseimbangan tersebut. Abd al-Rahman al-Khazini adalah salah satu ilmuwan itu. Ia seorang ilmuwan yang berasal dari Merv, Turkmenistan. Ia menguasai sejumlah ilmu, yaitu astronomi, fisika, biologi, kimia, matematika, dan filsafat. Ia menulis buku terkenal dengan judul Kitab Mizan al-Hikmah.

Ilmuwan lainnya adalah Abu Yahya Zakariya ibn Muhammad al-Qazwini yang hidup di abad ke-12. Ia juga dikenal sebagai ahli hukum dan seorang hakim di beberapa wilayah di Persia dan Irak. Ia membahas ilmu ke seimbangan dan juga keadilan. Al-Qazwini berkeliling di Mesopotamia dan Suriah hingga akhirnya memasuki wilayah yang dilindungi oleh Gubernur Baghdad, Atha-Malik Juwaini, pada 1283. Ia juga menulis sejumlah risalah berjudul Ajaib al-Makhluqat wa-Gharaib al-Mawjudat.

Karya ini sangat populer dan memiliki banyak salinan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Persia atau Turki. Dia juga terkenal karena kamus geografi yang berjudul Athar al-Bildd wa-Akhbar al-Ibad yang berisi tempat monumen dan bersejarah. Selain itu, Al-Qazwini juga menulis cerita fiksi Islamiah Arab berjudul Awaj bin Anfaq. Karyanya tersebut berisi tentang seseorang yang datang ke bumi da ri sebuah planet yang sangat jauh.  dya

07
Nov
09

Lingkungan : Perubahan Iklim Lenyapkan Es Kilimanjaro

AFP/OHIO STATE UNIVERSITY/LONNIE THOMPSON

KILAS IPTEK

Kompas, Sabtu, 7 November 2009 | 04:40 WIB

Perubahan Iklim Lenyapkan Es Kilimanjaro

Melalui kegiatan pengeboran beberapa titik inti es di puncak tertinggi Afrika, yaitu puncak Gunung Kilimanjaro, baru-baru ini tim periset Ohio State University, Amerika Serikat, menyimpulkan, pelelehan es dalam beberapa dekade terakhir belum pernah terjadi dalam periode 12.000 tahun terakhir. Dugaan ini memperkuat adanya perubahan iklim yang dipicu era revolusi industri sejak tahun 1900-an. Para ilmuwan itu bahkan memperkirakan, dalam waktu 20 tahun ke depan lapisan es yang menyelimuti Kilimanjaro akan lenyap. Puncak gunung tertinggi Afrika itu masuk wilayah negara Tanzania dan Kenya dengan ketinggian mencapai 5.895 meter. Ketua tim periset, Lonnie Thompson, mengatakan, sebanyak 85 persen es yang menutupi puncak gunung pada tahun 1912 telah menghilang. ”Hilangnya es di puncak Kilimanjaro ini dramatis. Tiga bidang es yang tersisa di dataran tinggi dan lereng keduanya cepat menipis,” demikian dituangkan di dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences. (AFP/NAW)

07
Nov
09

Perbatasan : 193 Titik Dasar dan 92 Pulau Terluar

BATAS WILAYAH
193 Titik Dasar, 92 Pulau Terluar

KOMPAS, Sabtu, 7 November 2009 | 05:28 WIB

Oleh Gesit Ariyanto

”Berbuatlah sesuatu sebelum perkara muncul” (Hasjim Djalal). Menjaga kedaulatan negara bukan hanya perkara diplomasi politik, melainkan harus diterjemahkan di lapangan. Sebagai sebuah negara kepulauan, menentukan titik dasar terluar adalah sebuah langkah awal.

Dari sejumlah negara kepulauan di dunia, Indonesia adalah salah satu yang terbesar—menurut United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1992. Konsekuensinya, penetapan titik-titik pangkal terluar juga merupakan kerja cukup berat dan tidak mudah. Menurut hukum laut internasional, jarak dua titik berdekatan—jika ditarik garis lurus—maksimal 100 mil laut.

Pekerjaan besar itu harus melibatkan para ahli untuk memastikan posisi titik-titik tersebut. Proses selanjutnya, mendaftarkannya ke sekretariat PBB untuk memenuhi asas publisitas dengan publikasi di situs resmi.

Di situs itulah pekerjaan para ahli diuji: diteropong negara tetangga apakah penetapan titik pangkal yang akan menjadi dasar batas wilayah dan kedaulatan itu bermasalah. ”Dari 193 titik pangkal yang didepositkan di PBB, tidak satu pun yang disengketakan negara tetangga,” kata Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Sobar Sutisna, yang juga anggota Tim Perunding Batas Maritim.

Sebelum menentukan 193 titik pangkal itu, tim yang di antaranya melibatkan Bakosurtanal dan Dinas Hidro-Oseanografi TNI Angkatan Laut menyurvei lebih dari 300 titik sepanjang tahun 1996-1999. Sebagai dasar survei, tim memanfaatkan data Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Sebelum sempat didaftarkan di sekretariat PBB, data direvisi karena sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan, yang keduanya akhirnya diputuskan menjadi milik Malaysia. Akibatnya, tiga titik pangkal di Sipadan dan Ligitan diganti di Pulau Sebatik dan Karang Unarang.

Keputusan itu memberi wilayah laut lebih besar karena titik dasar di Pulau Bunyu diganti di Pulau Maratua, yang tarikan garis penghubungnya dari Karang Unarang menjadi lebih panjang memotong laut.

Berdasarkan kesepakatan UNCLOS, titik pangkal ada di titik terluar pulau terluar sebuah negara. Indonesia memiliki 92 pulau terluar yang berbatasan langsung dengan 10 negara.

Surut terendah

Posisi titik pangkal disepakati pada posisi air surut terendah. Titik koordinat ditetapkan di sana. Menurut Sobar, terjadinya air surut terendah itu memiliki siklus 18,6 tahun. Artinya, tidak sewaktu-waktu titik pangkal dapat dilihat langsung. Bahkan, sangat sulit.

Menurut ahli hukum laut internasional Hasjim Djalal, penetapan titik pangkal sangat penting karena merupakan elemen penting perundingan batas wilayah kedaulatan sebuah negara. Dari titik-titik itulah, wilayah kedaulatan RI ditentukan. Oleh karena itu, pascapenetapan titik pangkal negara perlu terus memantau atau mengidentifikasi keberadaannya.

Sesuai dengan namanya, titik pangkal menjadi dasar penarikan garis batas. Berjarak 12 mil ke arah laut lepas merupakan kawasan laut teritorial, sejauh 24 mil merupakan zona tambahan. Lalu, 200 mil merupakan zona ekonomi eksklusif (ZEE), dengan bagian dasarnya merupakan batas landas kontinen.

Atas kesepakatan internasional itu, kehilangan pulau terluar karena tenggelam tidak memengaruhi wilayah kedaulatan sebuah negara. ”Sebagai daratan memang hilang, tetapi hak kedaulatan atas laut tidak,” kata Hasjim.

Pasalnya, hukum laut internasional mengakui lima hal, yakni kedaulatan darat, laut, dasar laut, udara, dan semua sumber daya yang ada di dalamnya. Seluruh kandungan sumber daya alam dalam batas landas kontinen adalah milik RI. Seluruh aktivitas di kawasan itu harus seizin Pemerintah RI.

Pengawasan efektif

Faktor utama dan penting terkait kedaulatan negara adalah pengawasan efektif. Kunjungan berkala ke kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar, meski tak berpenghuni, amat dianjurkan. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Sarwono Kusumaatmadja berkisah.

Saat masih menjabat ia berkunjung ke sebuah pulau di Kalimantan Barat. Seorang bapak tua di sana mengaku tidak tahu nama gubernurnya. Presiden yang ia kenal pun Soekarno. Namun, ia kenal baik nama-nama nakhoda kapal nelayan Thailand berikut nomor lambung kapalnya karena sering mengangkut warga yang sakit.

Oleh karena itu, kehadiran nyata pemerintah di wilayah perbatasan mutlak adanya. Berpenghuni atau tidak, selama ada pengawasan berkala, tak perlu khawatir pencaplokan pulau oleh negara lain. ”Ada persepsi salah, seakan-akan kepemilikan sebuah pulau tergantung dari ada-tidaknya penduduk,” kata Sobar.

Soal pengawasan yang membuat Sipadan dan Ligitan jatuh ke tangan Malaysia. Pemerintah Inggris saat menguasai Malaysia tercatat beraktivitas di dua pulau itu, sementara Hindia Belanda tidak. Adapun Pulau Miangas yang secara geografis lebih dekat dengan Filipina tetap menjadi wilayah Indonesia karena Hindia Belanda memiliki bukti aktivitas di sana.

Berkaca pada pengalaman, Hasjim mengingatkan, pemantauan efektif di pulau-pulau terluar dan batas-batas wilayah RI harus dilakukan intensif. ”Berbuatlah sesuatu sebelum perkara muncul”.

07
Nov
09

Anti Korupsi : Konspirasi Pembela Koruptor [KPK]

Ary Muladi Siap Buka-Bukaan
Sabtu, 7 November 2009 | 08:42 WIB

Laporan wartawan KOMPAS.com Caroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Sabtu (7/11) pagi ini, Ary Muladi akan bertemu dengan Tim Delapan untuk memberi klarifikasi seputar keterlibatannya dalam polemik dugaan upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekitar pukul 09.00.

Menurut pengacaranya, Sugeng Teguh Santoso, Ary akan menegaskan beberapa poin keterangan yang sudah disiapkan, termasuk buka-bukaan fakta soal aliran dana suap. Sugeng mengatakan Ary akan mulai dengan menjelaskan kronologis awal ketika Ary menyatakan bertemu dengan pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto beserta tiga orang lainnya yang tidak diketahui pada bulan Juli 2009. Ini tertera pada Berita Acara Pertama (BAP) yang dibuat Ary.

“Kemudian ketika mencabut keterangannya pada 18 Agustus 2009 dan menyatakan tidak pernah bertemu dengan pimpinan KPK,” tutur Sugeng kepada Kompas.com.

Terkait pencabutan BAP pertama ini, Ary juga akan menjelaskan secara gamblang tokoh Yulianto yang disebutnya sebagai pihak yang dimintanya langsung. Di sini, Sugeng menyatakan Ary akan sekaligus mempertanyakan sikap penyidik Polri yang seakan-akan sangat berkepentingan kepada Ary agar menyatakan keterangan sesuai dengan BAP pertama bahwa Ary sendiri langsung bertemu dengan Bibit dan Chandra. “Kenapa berkepentingan mengarahkan Ary?” tanya Sugeng.

Ary juga akan bertutur tentang kisahnya ketika ditangkap dan dijadikan tersangka di Jogja atas dugaan kasus penggelapan uang dengan pelapor yang tak jelas hingga terjadi penangguhan penahanan.

Sugeng juga khawatir kliennya akan dikenakan tersangka lagi. Artinya,dalam peristiwa hukum yang sama bisa dikenakan sangkaan beberapa kali. Ini kan melanggar HAM, lanjut Sugeng. Oleh karena itu, Ary akan meminta perlindungan hukum, termasuk berhak didampingi kalaupun nanti diperiksa sebagai saksi di Polri. “Jangan ada pengenaan status tersangka lagi,” tandasnya.

Editor: ksp

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG
Wakil Ketua (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah (kanan) dan Bibit Samad Rianto, Jumat (6/11), menuju ruang jumpa pers untuk menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri saat rapat kerja dengan Komisi III DPR.

DPR Melawan Suara Rakyat
Sulit Diharapkan DPR Jadi Kekuatan Penyeimbang

Sabtu, 7 November 2009 | 04:43 WIB

Jakarta, kompas – Dewan Perwakilan Rakyat dinilai berat sebelah dalam membela kepolisian melalui rapat kerja yang berlangsung hingga Jumat (6/11) dini hari. Sikap itu dinilai menentang arus besar karena rakyat mengharapkan sikap Dewan yang lebih kritis.

Demikian pendapat sejumlah kalangan secara terpisah di Jakarta, Jumat.

Kepala Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia Yudi Latif menilai DPR telah menentang arus besar rakyat. ”Kita berharap DPR bisa lebih kritis terhadap proses hukum yang dilakukan polisi, bukan DPR yang menjadi pembela polisi,” katanya.

Ketua Forum Rektor Indonesia Edy Suandi Hamid mengatakan, DPR tak lagi bisa diharapkan mewakili suara rakyat. ”Ketika suara rakyat sudah begitu meluas dan mencapai sekitar sejuta suara di dunia maya, DPR seperti tidur. Tetapi, begitu mendengar penjelasan petinggi Polri dalam rapat kerja, DPR seakan sudah mendengar kebenaran,” ujarnya.

Sulit jadi penyeimbang

Yudi menambahkan, DPR sulit diharapkan menjadi kekuatan penyeimbang pihak eksekutif. ”Mayoritas kekuatan DPR telah dipakai oleh kekuasaan. Sedangkan pihak oposisi sebagian disandera oleh kasus lain, misalnya dugaan penyuapan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom,” katanya.

Hal senada disampaikan Edy. ”DPR takut berseberangan dengan Polri karena bisa membuka aib sendiri. Kita kini kembali ke masa ketika oposisi sudah mati dan tak ada lagi kekuatan penyeimbang,” katanya.

Rusdi Marpaung dan Al Araf dari Imparsial juga menilai peran dan fungsi parlemen sebagai institusi pengawasan tidak dilakukan. ”Dalam rapat kerja itu tidak terlihat fungsi checks and balances DPR,” kata Al Araf.

Tak sensitif

Sikap sebagian besar anggota DPR juga dianggap tidak sensitif. ”DPR menunjukkan kepada publik secara telanjang bagaimana kualitas yang sesungguhnya,” kata Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang.

Menurut dia, rapat itu seharusnya digunakan untuk mengklarifikasi berbagai dugaan dan rasa ketidakadilan yang muncul dalam masyarakat. Publikasi rapat juga dinilai tidak seimbang. Rapat dengan Polri disiarkan secara langsung, tetapi rapat dengan KPK tidak.

TA Legowo, Koordinator Advokasi Formappi, menambahkan, sebagai pembawa aspirasi masyarakat, DPR seharusnya menyuarakan rasa ketidakadilan publik. Anggota DPR seharusnya mengajukan bukti-bukti bantahan, bukan menelan penjelasan mitra kerja mentah-mentah. Kekurangpekaan itu membuat masyarakat semakin bingung, kepada siapa lagi mereka harus percaya dalam hal penegakan hukum.

”Mengapa Komisi III kehilangan sikap kritis dan daya gedor? Mengapa mereka tidak menanyakan tentang Susno Duadji yang masih hadir meski telah mundur sementara?” ujar Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti.

Rumah rakyat

Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mengatakan, DPR merupakan rumah rakyat. Siapa saja boleh datang, termasuk Polri.

Soal adanya tepuk tangan sejumlah anggota Komisi III setelah mendengar penjelasan Kepala Polri dan Susno, Fahri mengatakan, ”Kalau satu tepuk tangan, ya kadang-kadang lainnya jadi ikut.”

Sementara Ruhut Sitompul dari Fraksi Partai Demokrat mengatakan, ”Kami yang baru-baru ini masih belajar.”

Namun, lanjutnya, beberapa kali ia telah mengeluarkan pernyataan keras, seperti Susno dan para penyidik Polri harus mundur jika kelak pengadilan membebaskan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Ajang penghakiman

Anies Baswedan, anggota Tim Delapan, mengatakan, rapat kerja DPR bukanlah ajang pengadilan untuk menghakimi institusi lain, tetapi untuk mendapatkan masukan dalam perbaikan kinerja pada masa mendatang. ”Seharusnya DPR berhati-hati dengan asas praduga tidak bersalah,” katanya.

Ungkapan senada dikemukakan ahli hukum tata negara Saldi Isra dan peneliti LIPI, Ikrar Nusa Bhakti. Rapat Komisi III ibaratnya teater untuk mengimbangi persidangan Mahkamah Konstitusi. Padahal, keduanya merupakan hal yang berbeda. Data yang dikeluarkan Kepala Polri sudah diinterpretasi dan disusun sedemikian rupa oleh polisi. ”Beda dengan rekaman pembicaraan di Mahkamah Konstitusi, tidak ada penyusunan secara sistematis,” kata Saldi Isra.

Bagi Ikrar, masuk akal jika Polri berusaha melancarkan perang propaganda seperti itu untuk mengimbangi besarnya dukungan masyarakat selama ini kepada institusi KPK. ”Namun, yang disayangkan, mengapa anggota Komisi III justru menjadi bagian dari upaya propaganda tersebut,” katanya.

Pakar komunikasi dari Universitas Airlangga, Suko Widodo, mengatakan, penjelasan Kepala Polri di DPR akan sulit mengubah opini masyarakat tentang terjadinya kriminalisasi terhadap KPK. ”Sikap Kepala Polri yang defensif malah tidak bisa membangun kepercayaan masyarakat,” katanya. (AIK/MZW/NWO/HAR/ ANA/NTA/ANO/DIA)

KPK VS POLRI
Bibit-Chandra Bantah Kepala Polri

Sabtu, 7 November 2009 | 05:19 WIB

Jakarta, kompas – Dua unsur pimpinan (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi, Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto, menegaskan tidak pernah menerima uang dari Ary Muladi secara langsung ataupun tidak langsung.

Hal ini disampaikan keduanya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/11), untuk membantah pernyataan kepolisian bahwa keduanya menerima uang dari Anggodo Widjojo melalui Ary Muladi.

”Saya tidak pernah menerima uang, baik langsung maupun tidak langsung, dari Ary Mulady atau Yulianto atau orang-orang lain yang mungkin akan dimunculkan dalam kaitannya dengan kasus Anggoro dan Djoko Tjandra,” kata Bibit.

Hal senada disampaikan Chandra. ”Saya tidak terima uang, tidak kenal, dan tidak pernah ketemu Ary Muladi, apalagi dengan Yulianto. Saya juga tak pernah mendapat penghasilan dari mana pun. Penghasilan saya hanya dari negara,” katanya.

Terkait kasus Bibit-Chandra tersebut, kemarin, Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Bibit-Chandra (Tim Delapan) mendengarkan keterangan Kepala (nonaktif) Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta.

Ketua Tim Delapan Adnan Buyung Nasution menilai keterangan Susno Duadji janggal, simpang siur, dan juga tidak konsisten. Salah satu indikasinya adalah soal peranan Ary Muladi yang dinilai cukup sentral mengingat dana dari Anggoro Widjojo ke Anggodo disampaikan Ary Muladi ke pegawai KPK, Ade Raharja. Namun, Ary Muladi meralat keterangannya. Ia sempat menyatakan dana tidak disampaikan ke Ade Raharja, melainkan melalui Yulianto. Yulianto adalah pengusaha Surabaya yang dikenal Ary Muladi.

”Sampai detik ini tidak ada orang yang bernama Yulianto. Dicari tidak ketemu dan timbul pertanyaan, fiktifkah dia, menghilang atau dihilangkan?” kata Adnan Buyung.

Secara terpisah, kuasa hukum Ary Muladi, Sugeng Teguh Santosa, mengatakan, pernyataan Kepala Polri di Komisi III DPR, Kamis malam, dinilai telah menutupi fakta penting. Salah satunya adalah perubahan pengakuan Ary Muladi sebagaimana terdapat dalam berita acara perkara yang bersangkutan. Perubahan itu adalah dari menyerahkan langsung kepada pimpinan KPK menjadi menyerahkan lewat Yulianto.

Masih terkait pernyataan Kepala Polri, Chandra juga menepis tuduhan Kepala Polri yang menyatakan dia dekat dengan mantan Menteri Kehutanan MS Kaban. ”Saya tidak ada hubungannya dengan MS Kaban,” ujar Chandra.

Keluarga Nurcholish

Kuasa hukum Bibit-Chandra, Bambang Widjojanto, juga menunjukkan pesan singkat dari Omi Komaria, istri almarhum Nurcholish Madjid, yang kecewa mendengar pernyataan Kepala Polri mengaitkan kasus KPK dengan masalah pribadi keluarganya.

”Kenapa Kapolri nyebut-nyebut nama keluarga kami? Betul-betul salah besar dan karangan dari mana? Masya Allah, kalau Nadia dan Chandra yang menikahkan MS Kaban. Saksi juga tidak dan kami tidak mengundangnya. Chandra pun tidak pernah menyebut nama Kaban yang berarti ia tidak kenal atau tidak pernah ada hubungan dengan MS Kaban…,” demikian pesan singkat tersebut.

Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Kamis malam, Kepala Polri mencurigai KPK tidak menindaklanjuti temuan bukti aliran dana ke mantan Menteri Kehutanan MS Kaban dari PT Masaro Radiokom. Salah satu dugaannya karena Chandra dekat dengan MS Kaban. Kedekatan ini terkait orang berinisial N, yang diduga adalah Nurcholish Madjid, cendekiawan Muslim.

Mengenai perkembangan penanganan kasus itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy menyatakan, Kejaksaan Agung akan menentukan sikap Senin mendatang.

Berkas Bibit dan Chandra pernah diserahkan Mabes Polri kepada Kejaksaan Agung. Namun, ternyata saksi-saksi yang berkaitan dengan sangkaan Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum cukup kuat. Akibatnya, berkas dikembalikan ke Mabes Polri. Pekan lalu, berkas itu diserahkan lagi kepada Kejaksaan Agung. Saat ini tim jaksa sedang meneliti apakah barang bukti sudah cukup. (idr/har/aik)

PEMBERANTASAN KORUPSI
Anggodo Periksa ke Rumah Sakit

Sabtu, 7 November 2009 | 05:17 WIB

Jakarta, Kompas – Anggodo Widjojo, Jumat (6/11), meninggalkan Markas Besar Polri, Jakarta, setelah menjalani pemeriksaan selama empat jam. Adik Anggoro Widjojo, tersangka dugaan korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan, itu mengaku sakit sehingga akan memeriksakan diri ke rumah sakit.

Saat akan meninggalkan kantor Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Anggodo tak mau banyak bicara. ”Saya mau ke dokter karena kurang sehat. Saya lelah sama kalian,” kata Anggodo di tengah desakan wartawan. Nama Anggodo muncul karena ia yang melakukan percakapan dengan sejumlah kalangan disadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diperdengarkan pada sidang di Mahkamah Konstitusi.

Dengan kawalan polisi, Anggodo masuk ke mobil Toyota Camry warna perak lalu meninggalkan Mabes Polri. Bonaran Situmeang, kuasa hukum Anggodo, yang keluar beberapa menit kemudian, mengakui kliennya kelelahan setelah sejak Rabu lalu terus-menerus menjalani pemeriksaan di Mabes Polri dan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah (Tim Delapan).

”Ia kelelahan dan mengidap (penyakit) jantung,” ucap Bonaran. Ia mengatakan kliennya berstatus saksi sehingga tak memerlukan izin polisi untuk periksa ke rumah sakit. Anggodo dikawal polisi karena berstatus dalam perlindungan.

Menurut Bonaran, demi keamanannya, Anggodo memilih menginap di Bareskrim Polri sejak Kamis. Ia menjamin Anggodo siap diperiksa kapan pun dan tidak lari ke luar negeri.

Pemeriksaan terhadap Anggodo di Mabes Polri, Jumat, terkait laporannya mengenai dugaan penyadapan tidak sah yang dilakukan KPK terhadap dia. ”Penyadapan telepon klien saya itu tak sah. Klien saya waktu itu tidak berstatus dalam penyidikan KPK,” ujar Bonaran.

Pada kesempatan itu, Bonaran meminta Adnan Buyung Nasution mundur dari Tim Delapan. Sebab, ia sebelumnya mengonsultasikan kasus Anggodo itu kepada Adnan Buyung.

Sebaiknya ditahan

Secara terpisah, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, T Gayus Lumbuun, minta Polri menahan Anggodo untuk penyidikan. Penahanan itu tidak harus di rumah tahanan, tetapi juga bisa di rumah atau sebagai tahanan kota.

”Penahanan sementara itu perlu dilakukan. Dasarnya ada bukti awal berupa rekaman yang menunjukkan peran Anggodo,” kata Gayus.

Chairul Huda, ahli hukum dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, berpendapat, untuk menahan Anggodo harus ada bukti yuridis teknis dulu. Penyidik harus bisa memastikan orang yang disebut dalam percakapan dengan Anggodo benar orang yang dimaksud. (tri/aik/idr/mzw)

KOLOM POLITIK-EKONOMI
“Tak Gendong ke Mana-mana”

KOMPAS, Sabtu, 7 November 2009 | 05:20 WIB

Oleh Budiarto Shambazy

Saya iba kepada jajaran kepolisian dan kejaksaan serta keluarga mereka yang ikut merasa setelah terbongkarnya praktik mafia hukum di Mahkamah Konstitusi. Seperti kata pepatah, ”akibat nila setitik, rusak susu sebelanga”.

Jika diriset secara benar, jumlah yang menyaksikan siaran langsung dari MK mungkin lebih banyak dibandingkan dengan yang menyaksikan final Piala Dunia sepak bola. Belum lagi yang mengikutinya lewat radio dan situs berita yang sempat crashed karena padatnya pengunjung.

Sukar mencari perbandingan peristiwa serupa yang menampar wajah kita yang pernah terjadi dalam sejarah siaran langsung di sini.

Siaran langsung dari MK menimbulkan akibat yang multidimensional. Sudah pasti reaksi awal rakyat langsung terperangah karena drama terbongkarnya praktik mafia hukum yang berlangsung sekitar enam jam itu.

Anda pasti pernah—mungkin sering—mendengar cerita tentang praktik mafia hukum atau bahkan mengalaminya langsung. Namun, ketika persekongkolan itu digelontorkan di MK, fiksi menjadi fakta.

Masyarakat tak begitu peduli detail yang menyangkut orang, tempat, maupun isi pembicaraan. Hal terpenting, terbongkarnya praktik mafia hukum telah merasuki political psyche kita.

Setelah terperangah, hati nurani langsung terkoyak karena hukum dipermainkan aparat yang justru wajib menegakkannya. Semua gemas saat kata yang mengerikan, ”dipateni”, terucap dari mulut orang yang di atas kertas sanggup melakukan perbuatan keji itu.

Setelah hati nurani terkoyak, timbul rasa marah. Seperti sering saya kemukakan di rubrik ini, ”Jangan tunggu sampai rakyat marah.”

Bagaimana menghindarinya? Maka wajib hukumnya bagi pemerintah menemukan cara mengobati kemarahan itu dengan segera menuntaskan pengusutan skandal-skandal megakorupsi, termasuk Bank Century.

Tak ada manfaat lagi membela pimpinan aparat hukum, heads will roll (harus ada yang dipecat) sebagai hukuman karena mereka membuat kesalahan. Saya khawatir taktik-taktik penundaan atau pembelokan hanya akan membuat rakyat makin marah.

Apalagi wadah menyalurkan aspirasi melalui DPR sudah lama mampat. Maka wajar unjuk rasa makin hari kian marak di mana-mana, yang dilakukan lewat berbagai cara, mulai dari aksi solidaritas sampai happening arts.

Salah satu buktinya, solidaritas masyarakat mencapai lebih dari 800.000 orang di jaringan sosial Facebook yang mendukung Bibit-Chandra. Jumlah itu setara dengan dua kursi di DPR.

Akibat lain siaran langsung dari MK, pembuktian dari hasil rekaman efektif memperkuat pengawasan terhadap akuntabilitas pemerintah. Di negara-negara demokrasi, setiap percakapan di telepon di kantor-kantor pemerintahan wajib direkam dan pada saat dibutuhkan dapat dijadikan alat bukti untuk mengoreksi penyalahgunaan kekuasaan.

Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengundurkan diri sebelum menyelesaikan masa jabatan kedua 1972-1976 sebelum dimakzulkan Kongres karena penyalahgunaan kekuasaan. Watergate terungkap berkat ancaman pembuktian lewat rekaman konversasi telepon Nixon dengan aparat hukum saat mereka coba menghalangi proses penyidikan skandal itu.

Penyadapan oleh KPK mesti berlanjut hanya karena satu sebab: kini saatnya bagi kita bersama-sama memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Saya khawatir, jika kewenangan KPK disunat, kita kehilangan momentum lagi untuk once and for all membasmi penyakit korupsi.

Jika gagal memanfaatkan momentum ini, kita, dalam istilah bahasa Inggris-nya, back to square one. Selama 11 tahun sejak Reformasi kita lebih pandir daripada keledai karena terjebak terus ke jurang pemberantasan korupsi yang tebang pilih, yang membuat koruptor tak pernah jera mengulang tabiat buruknya.

Pujian patut dilayangkan kepada DPR periode 2004-2009 yang tak meloloskan RUU Rahasia Negara yang antidemokrasi karena berniat melindungi korupsi, menutup kebebasan memperoleh informasi, dan berpotensi menciptakan rezim otoriter. Jika RUU itu lolos, kita gagal menyaksikan siaran langsung dari MK.

Akibat lain siaran langsung dari MK, sebagai warga bangsa besar, wajah buruk kita makin tampak. Ternyata, kita belum mampu mengurus diri sendiri.

Lihat yang terjadi beberapa bulan belakangan ini. KPU gagal bekerja sesuai tugas, daftar pemilih tetap kisruh, hasil Pemilu/Pilpres 2009 dipertikaikan sampai ke MK dan Mahkamah Agung, gaji menteri yang belum lagi bekerja sudah dinaikkan, dan mobil dinasnya pun berharga lebih dari Rp 1 miliar.

Mereka pura-pura hidup gemah ripah loh jinawi. Padahal, imajinasi itu tak simetris dengan kondisi utang lebih dari Rp 1.700 triliun, impor pangan Rp 50 triliun per tahun, ekspor turun, kemiskinan meningkat, dan seterusnya.

TNI belum dipersenjatai semestinya untuk menjaga kedaulatan, terutama di perbatasan dan pulau-pulau terdepan. Nasionalisme masih taraf ”kibarkan bendera dan kobarkan perang”.

Bukan bernostalgia atau romantis, tetapi kita pernah besar alias tak kerdil. Kini seperti daun putri malu yang makin lama makin menutup diri.

Kita mengalami krisis moral, yang ingin diselesaikan dengan ”sirkus hukum” yang mengandalkan prosedur, pembentukan tim, dan aneka ayat serta pasal. Konstitusi diobrak-abrik, jumlah kertas sudah setinggi gunung, semua ahli berceloteh tentang hukum.

Setelah terbongkarnya praktik mafia hukum di Gedung MK, ada saja yang bertanya, ”Mau dibawa ke mana bangsa ini?” Saya asal jawab memelintir hit ”Tak Gendong ke Mana-mana” karya Mbah Surip. ”Mereka mau menggendong kita ke mana-mana, enak dong, mantep dong…”.

Pahlawan Hukum

KOMPAS, Sabtu, 7 November 2009 | 05:33 WIB

Oleh Yonky Karman

Klaim negara hukum yang keluar dari mulut penguasa sering tiada korelasi dengan tingginya tingkat korupsi dan pelanggaran hak asasi warga.

Problem negara hukum yang belum demokratis adalah legitimasinya berhenti pada adagium ”sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”. Penegak hukum tidak berpijak pada keadilan. Tafsir hukum cenderung tunggal dan memihak kekuasaan. Pasal karet dipertahankan dan sengaja dibuat untuk mengkriminalkan elemen kritis dalam masyarakat. Suara kritis (lembaga swadaya) masyarakat yang relatif independen diabaikan. Penegak hukum terjebak proseduralisme.

Legitimasi negara hukum

Hukum dan keadilan sepintas seperti sejalan, ternyata tidak. Masyarakat mencari keadilan. Penegak hukum memastikan hukum yang ditegakkan memenuhi rasa keadilan, terutama yang berkembang di masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia adalah rakyat kecil sulit menemukan hukum yang adil dan memihak mereka.

Formalisme penegakan hukum tidak memadai untuk legitimasi negara hukum. Selalu ada godaan bagi penegak hukum untuk melayani kekuasaan, apalagi didukung subordinasi struktural. Penegakan hukum cenderung menjauh dari gravitasi keadilan. Suatu upaya hukum dipaksakan dengan taruhan mahal profesionalisme asal simpul perkara yang merugikan penguasa tidak terurai.

Suram masa depan penegakan hukum selama jual-beli perkara dan putusan hukum dibiarkan. Selama makelar kasus leluasa mendekati penegak hukum dengan alasan meminta advis. Petugas di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kecuali pimpinan dan juru bicara, kebanyakan bekerja dalam diam. Mereka lebih dikenal sebagai pekerja di sebuah lembaga hukum dan menjalin pertemanan yang tidak mencederai kode etik profesi.

Reformasi institusional tidak cukup hanya perbaikan remunerasi, juga tidak cukup hanya dengan mundurnya pejabat yang disinyalir terkait kasus. Mereka yang terlibat tahu sama tahu, mengorganisasi diri secara rapi, prosedural, dan saling melindungi. Korupsi beramai-ramai bukan isapan jempol. Jejaring mafia keadilan lebih luas dan dahsyat dari mafia peradilan, dalam jangka panjang meruntuhkan kredibilitas negara hukum.

Sebagai anak kandung reformasi, KPK ada karena situasi korup yang abnormal dan sistemik. Meski tidak spektakuler seperti diharapkan, prestasi KPK lebih baik dibandingkan dengan lembaga penegak hukum yang ada. Oknum dari eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga penegak hukum sudah terjerat hukum oleh KPK.

Sayang, elite politik tidak menghayati kedaruratan situasi negeri yang didera korupsi melembaga. Mereka resah dengan kewenangan dan fasilitas luar biasa yang dimiliki KPK. Mereka tidak menunjukkan keberpihakan konstitusional yang progresif dan tidak melakukan terobosan historik seperti dilakukan Mahkamah Konstitusi.

Justru terjadi tarik ulur terkait rancangan undang-undang tentang keberadaan KPK dan formasi hakim ad hoc. Elite politik tidak membuka diri kepada masukan masyarakat. Itulah potret perjalanan reformasi yang dibajak, berayun dari wilayah legislatif ke wilayah eksekutif. Rezim ketertutupan menguat. Politik kelembagaan cenderung menutup diri. Eksistensi komisi negara produk reformasi cenderung diabaikan.

Gebrakan menjadi gerakan

Dalam beberapa tahun terakhir, gedung KPK tidak pernah sepi dari unjuk rasa berbagai elemen masyarakat untuk mendorong kinerja lembaga itu. Masyarakat lebih menaruh harap kepada KPK meski lembaga itu tidak bebas dari tebang pilih penanganan kasus. Reaksi masyarakat pada hari-hari ini sebuah pertanda baik, KPK sudah menjadi bagian masa depan bangsa yang sedang bergerak maju.

Pemberantasan korupsi seharusnya beranjak dari gebrakan menuju gerakan rakyat. Dalam kesadaran baru itulah masyarakat melihat upaya telanjang kriminalisasi dan pelemahan KPK sebagai tindakan mengkhianati nurani bangsa. Rakyat marah bukan karena diprovokasi media massa, tetapi karena kian sadar bahwa hukum adalah milik mereka. Bahwa penegakan hukum adalah masa depan bangsa. Hukum bukan milik penguasa.

Reformasi di kalangan masyarakat sipil berjalan lebih cepat. Tidak ada pilihan lain bagi birokrasi dan penyelenggara negara untuk mengikuti percepatan demokratisasi, demi tegaknya Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (F Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif, 2009). Elite politik harus memanfaatkan celah reformasi untuk membangun legitimasi negara hukum.

Tidak ada orang yang suka melihat keburukan diri, apalagi dalam waktu lama. Namun, jangan sampai ”buruk muka cermin dibelah”. Karena itu, harus ada target jelas bagaimana dan kapan diperkirakan kejaksaan dan kepolisian dapat berfungsi normal dalam pemberantasan korupsi. Barulah kemudian bisa dibicarakan kapan KPK tidak diperlukan lagi.

Sejauh ini reformasi kelembagaan tidak menjadi parameter untuk mengevaluasi keberlanjutan kepemimpinan di tubuh kejaksaan dan kepolisian. Akibatnya, kedua institusi itu hanya memoles citra dengan satu dua kasus. Tidak ada target reformasi kelembagaan yang jelas.

Daripada mengulang kembali konflik yang tidak perlu di antara sesama penegak hukum, sebaiknya ini dijadikan momentum reformasi total di tubuh kepolisian dan kejaksaan. Jangan lagi kasus seperti ini dipandang hanya soal oknum. Ini bukti reformasi institusional jalan di tempat. Terus berlangsung praktik yang melanggar kode etik profesi dengan berlindung di balik sakralisasi instansi negara.

Pemeo ”hukum adalah panglima” tidak serta-merta melahirkan pahlawan hukum yang banyak diperlukan jika Indonesia mau tegak dan dihormati bangsa-bangsa. Harus lahir pahlawan hukum di luar maupun di dalam institusi penegak hukum itu sendiri. Sosok yang berjuang menegakkan hukum dan keadilan, jika perlu, menjadi kurban suci perjuangannya.

Yonky Karman Pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta

Uang dan Kekuasaan

KOMPAS, Sabtu, 7 November 2009 | 05:32 WIB

Oleh Jakob Sumardjo

Tindakan korup adalah tindak kekuasaan. Dan kekuasaan adalah kekuatan. Nenek moyang Indonesia mengenal trilogi tekad, ucap, lampah. Will, Mind, Power. Ketiganya satu.

Huru-hara para pemegang mandat kekuasaan rakyat sekarang ini adalah uang. Tekadnya uang, pikirannya uang, dan kekuasaannya uang. Bukan tekadnya demi rakyat, pikirannya demi rakyat, dan kekuasaannya demi rakyat. Masih lumayan kalau tekad uang demi rakyat, pikiran uang demi rakyat, dan praktik kekuasaan adalah uang demi rakyat. Yang terjadi adalah trilogi uang demi diri sendiri.

Bangsa ini mengaku dirinya religius dan tujuan semua religi, menurut sejarawan Arnold Toynbee, adalah menyisihkan ego manusia serta menebalkan simpati dan empati bagi banyak orang lain. Tidak ada pelaku religi sejati yang hanya memikirkan kepentingan egonya sendiri.

Kenyataannya sekarang ini, setiap pemegang kekuasaan saling membela diri sendiri sebagai bersih sembari menuding yang lain sebagai kotor, dengan seluruh tekad, ucap, dan lampahnya. Pamer kekuasaan dan kebenaran merupakan agenda tiap hari. Rakyat, orang-orang lain itu, dari mana kekuasaan dan kekuatan mereka berasal, cuma dianggap kuburan. Mereka lupa bahwa rakyat juga memiliki will, mind, dan power sendiri.

Kentut Semar

Sejarah hati nurani rakyat, pikiran rakyat, dan kekuatan rakyat di Indonesia telah membuktikan kesabarannya yang luar biasa. Dan setiap kesabaran ada batasnya. Rakyat Indonesia sejak dahulu kala memiliki tradisi sebagai abdi negara, abdi penguasa dalam arti memercayai tekad, ucap, lampah para penguasanya, rakyat ini tak lain adalah penakawan Semar dan anak-anaknya. Namun, kalau ketidakadilan terus-menerus berlangsung di kalangan penguasa, bahkan dewa-dewa, maka tak segan-segan Semar mengamuk naik ke swargaloka. Kalau Semar—rakyat ini—mengamuk, ia akan kentut terus-menerus menebar bau busuk, omongannya kasar, dan matanya rembes berair yang memudarkan pandangan matanya.

Para dewa dan Batara Guru dicaci maki, dimarahi, dinalarkan kembali pikiran mereka yang bengkok. Anehnya para dewa kekuasaan dalam cerita wayang ini tercerahkan dan tunduk kepada Semar yang jabatannya cuman pelayan raja ini. Para dewa wayang ini ternyata lebih intelektual daripada sejarah para penguasa di Indonesia. Alih-alih mereka sadar dan tercerahkan oleh tekad ucap lampah rakyat, justru marah dan membalas kekuatan rakyat ini.

Kisah klasik harta, kuasa, dan wanita di Indonesia tidak pernah berubah. Orang tidak pernah belajar dari sejarah. Dan sejarah kekuasaan di Indonesia selalu berulang. Kemarahan Semar, kemarahan rakyat, selalu jalan terakhir perubahan kekuasaan yang triloginya buruk.

Dari trilogi will, mind, power ini, peran will, tekad, nurani menjadi pangkal semua peristiwa. Kalau kemauan atau kehendaknya baik, pikirannya akan baik, dan perbuatannya juga baik. Perselisihan trilogi kepolisian, kejaksaan, dan KPK bersumber dari tidak adanya kesatuan tekad, kemauan baik bersama, yakni memberantas korupsi. Justru ketiganya saling tuduh melakukan korupsi. Maling teriak maling.

Kemauan yang baik saja tidak cukup kalau tidak diikuti oleh pikiran yang baik. Ketiga lembaga ini memiliki peran yang berbeda-beda dan dengan demikian cara berpikir yang berbeda-beda. Kesatuan cara berpikir adalah perbedaan dalam kesatuan, praktik Bhinneka Tunggal Ika. Ketiganya harus memahami tugas masing-masing untuk dapat menyatu dalam kehendak yang sama: melenyapkan korupsi di Indonesia.

Yang menyatukan bangsa ini adalah tekad yang sama, yakni merdeka dari penjajahan. Dalam tekad yang satu dan fokus ini, setiap perbedaan pikiran dikesampingkan, bukan malah ditonjol-tonjolkan dengan kekuatannya. Hanya sayang, setelah kehendak mereka tercapai, perbedaan pikiran kembali dikobarkan. Akibatnya, terjadi perbuatan yang melibatkan adu kekuatan. Itulah yang terjadi sekarang dalam skala mikro. Pikiran masing-masing dan kebenaran masing-masing dipamerkan di depan publik. Mereka saling menuntut kebenaran masing-masing. Adu kebenaran dan adu pikiran. Padahal, yang diinginkan rakyat hanyalah kebenaran perbuatan. Dan bagaimana perbuatan, power, pemberantasan korupsi ini bisa terjadi kalau dalam tingkat kehendak, tekad, sudah berbeda yang tecermin dari ucapan pikiran mereka yang berbeda-beda pula.

Suap atau peras

Pokok masalah yang membuat will, mind, power ini terpecah belah adalah uang! Ketiganya saling menuduh terima suap atau memeras. Dan sumber kekacauan ini justru dari kaum petualang, spekulan, di luar mereka. Alangkah bodohnya dewa-dewa kekuasaan kita ini. Mereka saling berantem gara-gara ulah para Togog. Tokoh ini bermulut burung pelikan yang mampu menampung puluhan ikan di mulutnya. Dan dewa-dewa ini saling menuduh berebut beberapa ikan kecil yang meloncat jatuh dari mulut si Togog.

Kembalilah pada tekad perjuangan bangsa ini seratus tahun yang lampau. Pikiran boleh berbeda-beda, kebenaran boleh berbeda-beda, tetapi didasari oleh tekad yang sama. Kehendak mulia inilah yang menyatukan semua perbedaan dalam satu perbuatan yang mulia juga.

Di makam-makam taman pahlawan negeri ini, arwah-arwah pejuang kita senantiasa bertanya, apakah negeri yang mereka bangun ini tetap bersatu dalam tekad? Tekad yang benar, pikiran yang benar, dan perbuatan yang benar.

Jakob Sumardjo Esais

Saat Nurani Publik Terlukai

KOMPAS, Sabtu, 7 November 2009 | 05:33 WIB

Oleh Gede Prama

Pada tahun 1920-an, peneliti Belanda datang ke Bali dan menemukan, dalam kamus hidup orang Bali saat itu, tidak dikenal istilah kesenian sebagai pertunjukan komersial.

Semua gerak kehidupan (bertani, mengukir, menari) dilakukan sebagai rangkaian persembahan. Maka, salah satu arti Bali adalah persembahan.

Tidak ada yang sempurna di bawah langit kendati Bali pernah digoda bom teroris. Amat terasa penderitaan setelah itu. Namun, Bali tidak saja bangkit, bahkan kemudian dinobatkan sebagai pulau tujuan wisata terbaik dunia oleh media global.

Bila boleh jujur, ada roh yang bersemayam di balik karisma Bali yang kerap disebut surga terakhir oleh masyarakat internasional. Roh itu tumbuh ribuan tahun sebagai percampuran agama dan seni. Perpaduan keduanya lalu dipersembahkan sebagai rangkaian pelayanan.

Bali menjadi sumber inspirasi Indonesia yang masih menyimpan banyak lubang pelayanan, terlebih saat nurani publik terlukai skandal korupsi. Bila Bali bisa berkarisma dengan pelayanan sebagai penggabungan agama dengan seni, mengapa Indonesia tidak bisa? Dalam agama dan seni, Indonesia kaya nilai yang menjunjung tinggi pelayanan.

Pelayanan

Dulu, hanya pedagang yang tekun mencari keberuntungan. Kini, ia merambah ke mana-mana. Rumah, tempat kerja, taman, semua ditata sehingga keberuntungan datang dari segala penjuru. Dan ukuran keberuntungan, apalagi kalau bukan kekayaan. Ini layak dihormati. Masyarakat Barat sudah berjalan jauh di depan dalam hal kekayaan.

Namun, kemajuan ala Barat ini memakan biaya mahal. Baru di zaman ini terjadi banyak rumah sakit jiwa penuh, sebagian pasien yang belum sepenuhnya sembuh terpaksa dipulangkan karena ada pasien baru yang lebih parah dan lebih membutuhkan. Lembaga pemasyarakatan kehabisan ruang untuk menampung narapidana, sebagian remisi terpaksa diberikan karena ruang yang ada sudah tidak manusiawi. Angka perceraian naik tajam. Keadaban manusia tidak mampu mengerem perang dan terorisme. Seorang guru dari Timur pernah menginap di salah satu rumah orang superkaya di Amerika Serikat. Rumahnya supermewah, tetapi yang mengejutkan, di kamar mandi tersedia banyak pil tidur.

Contoh termutakhir di negeri ini adalah dibukanya rekaman percakapan sejumlah pihak yang mau membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Terlihat, bagaimana nafsu berlebihan akan kekayaan bahkan bisa menghancurkan seluruh tatanan hukum sebuah negara. Dalam totalitas, tidak ada yang melarang mengejar kekayaan. Namun, karena demikian besarnya ongkos nafsu berlebihan akan kekayaan, mungkin layak merenung ulang pengertian keberuntungan.

Tetua di Timur telah lama mengenal kearifan tentang kucing yang mengejar ekornya. Semakin dikejar semakin lari. Saat tidak dikejar, ia berhenti. Dalam bahasa Franz Kafka: makna kehidupan baru terbuka ketika manusia belajar berhenti.

Anehnya, saat berhenti bukan kehilangan makna, malah menemukan. Ini yang bisa menjelaskan mengapa ada guru meditasi menyarankan, kehidupan serupa air di gelas. Setenang apa pun tangannya, bila air di gelas dicoba ditenangkan dengan cara memegangnya, ia tetap bergerak, maka letakkan saja.

Saran meletakkan tentu bukan berarti semua harus meninggalkan kota untuk pergi ke hutan, atau semua orang duniawi harus meninggalkan keseharian untuk bermeditasi. Sekali lagi bukan. Meletakkan keinginan berlebihan, bahwa hidup harus sesuai tuntutan ideal, untuk kemudian mendalami ternyata keberuntungan, tidak saja ada dalam tujuan-tujuan ideal, tetapi juga dalam tiap langkah pelayanan. Pertumbuhan tidak saja memerlukan kehebatan hasil, juga merindukan kelembutan proses.

Siapa pun yang diberi berkah spiritual untuk bisa melihat Nusantara, lebih-lebih di putaran waktu saat negeri ini akan runtuh oleh skandal korupsi, akan menitikkan air mata saat mengetahui bahwa Mohammad Hatta, salah satu proklamator, ternyata mengisi hidupnya di jalan pelayanan. Di sebuah Jumat, istrinya mengatakan kalau tabungan baru cukup untuk membeli mesin jahit. Dan karena kesibukan, akan ke toko hari Senin. Pak Hatta tahu kalau Senin berikutnya tabungan itu tidak akan cukup karena beliau sendiri yang akan mengumumkan kebijakan pemotongan uang pada hari Senin. Namun, karena meletakkan kepentingan publik di kepala, kepentingan pribadi di kaki, Pak Hatta diam seribu bahasa. Serupa dengan Mahatma Gandhi dan Bunda Theresa, mereka mengisi hidup dengan pelayanan, semakin lama bukannya semakin redup, malah semakin bercahaya.

Becermin dari sini, seorang guru menulis, dalam kehidupan para bijaksana, sukacita datang dari ketulusan untuk terus memberi. Persis seperti burung putih di salju. Menyediakan tangan bantuan tetapi tidak kelihatan.

Dalam perspektif ini, bisa dimengerti bila salah seorang penekun meditasi di Barat setelah mengalami pencerahan kemudian bukannya mengenakan baju suci, tetapi menjadi sopir taksi. Inilah keberuntungan sejati: tercerahkan, melakukan tugas pelayanan dan tidak kelihatan.

Mungkin itu sebabnya di negara maju pekerja birokrasi tidak disebut pegawai negeri, tetapi pelayan publik. Melayani, itu dan hanya itu alasan birokrasi dan profesi dibentuk. Melayani, itu dan hanya itu tugas manusia yang tercerahkan. Dan tugas pelayanan menjadi menggetarkan bila ada yang bisa membaca pesan suci di balik kisah burung putih di salju.

Andaikan banyak pemimpin, pendidik, penyembuh, praktisi hukum negeri ini yang tergetar hatinya dengan kisah burung putih di salju, terterangi batinnya oleh roh pelayanan Pulau Bali, tidak terhitung banyaknya kemiskinan yang bisa diusir dari Nusantara. Tidak terhitung banyaknya bunuh diri, depresi, kriminalitas, perceraian, dan penyakit sosial lain yang bisa dihindarkan. Sekaligus berhenti menyebarkan virus negatif yang membuat alam terus menggoda dengan bencana.

Dan yang paling penting, hanya dengan melayani kejujuran, maka luka publik mungkin terobati.

Gede Prama Penulis Buku Kesedihan, Kebahagiaan, Keheningan: Mengolah Bencana Menjadi Vitaminnya Jiwa

Gempa Politik

KOMPAS, Sabtu, 7 November 2009 | 05:33 WIB

Oleh Jaya Suprana

Menakjubkan bagaimana masalah hukum bisa lepas kendali hingga merajalela menjadi gempa politik seperti kasus Dreyfus di Perancis, Sacco-Vanzetti di Amerika Serikat, Aung San Suu Kyi di Myanmar, dan Bibit- Chandra di Indonesia.

Gempa politik akibat penahanan dua Wakil Ketua (nonaktif) KPK oleh Polri mendominasi pemberitaan, memicu polemik, menyulut gerakan kekuatan rakyat dari demo, menghimpun dukungan lewat internet, sampai menggagas Hari Berkabung Nasional yang menggelisahkan presiden.

Semua manusia mendambakan keadilan sebagai unsur hakiki peradaban dan kebudayaan adiluhur. Namun, keadilan dalam makna sempurna—benar-benar adil—memang sulit bahkan mustahil dihadirkan. Makna keadilan itu sendiri nisbi sambil tak pernah jelas mengenal batasan pemilah antara yang dianggap adil dan yang tidak adil.

Bahkan sampai titik tertentu, apa yang disebut kehidupan ini sendiri, dapat ditafsirkan tidak adil bagi yang merasa dirinya diperlakukan tidak adil maupun yang sekadar menonton lalu menafsir tontonannya sebagai tidak adil. Kita semua pasti memiliki contoh yang siap ditafsirkan sebagai adil atau tidak adil.

Keadilan makin parah di lembaga yang disebut peradilan apalagi pengadilan. Selama peradilan dan pengadilan diserahkan pada pertimbangan kebijaksanaan manusia, maka unsur-unsur subyektif, seperti opini, selera, keyakinan, etika, moral, dan akhlak, langsung berperan mempersulit perjalanan menuju keadilan. Lebih parah lagi, unsur-unsur subyektif itu bukan saja memengaruhi pelaku peradilan, tetapi juga mereka yang diadili maupun masyarakat yang mengamati sikap dan perilaku para pelaku peradilan dan pengadilan.

Kemelut suasana serba tidak adil senantiasa bahkan niscaya menghantui suasana peradilan dan pengadilan. Maka, keputusan hakim harus dipaksakan secara dogmatis sebagai keputusan yang teradil dari sekian banyak ketidakadilan tanpa bisa diganggu gugat meski atau justru karena keputusan hakim dibuat berdasarkan suara nurani sang hakim yang biar bagaimanapun lebih subyektif ketimbang obyektif.

Celakanya dalam sistem peradilan, pemutlakan kebenaran keputusan final hanya dipersembahkan kepada hakim, sementara kerabat-pelaku lain, seperti polisi, jaksa, dan pembela, tak punya perlindungan pemutlakan kebenaran apa pun. Tak mengherankan jika polisi, jaksa, dan pembela harus selalu siap menjadi bulan-bulanan sasaran tuduhan tidak adil.

Maka, meski Polri benar-benar yakin penangkapan dua Wakil Ketua (nonaktif) KPK adalah benar sesuai prosedur hukum, Polri harus siap menghadapi hujan kritik dan badai tuduhan tindakan penahanan itu dinilai tidak adil bahkan sewenang-wenang!

Polisi

Di sejumlah negara—kecuali mungkin Inggris—polisi selalu menjadi obyek curiga, cemooh, dan caci maki masyarakat. Film produksi Hollywood dan Bollywood gemar menokohkan polisi sebagai penjahat, penipu, pengorup, penganiaya, atau ibarat tokoh pada wayang kulit selalu ditancapkan di sisi kiri dalang. Polisi yang baik pun, seperti Dirty Harry, selalu tampil bengis, kejam, tak kenal ampun, dan gemar melanggar prosedur. Gelar sheriff bahkan sejak zaman Robin Hood sampai zaman Barack Obama lebih berkonotasi ejekan sinis ketimbang pujian terhadap profesi yang sebenarnya amat penting sebagai penjaga keamanan dan pelindung masyarakat dari ancaman berbagai marabahaya.

Di Jerman pada masa merebaknya gerakan demo mahasiswa mengikuti jejak Perancis, polisi dijuluki bulle alias sapi jantan yang tampak perkasa, tetapi hanya mampu mengembangbiaki betina dan memamah biak.

Sebenarnya persepsi berdasarkan prasangka buruk itu tak adil sebab ada polisi yang brengsek, tetapi bukan berarti semua polisi brengsek. Memukul rata memang lebih mudah dan nyaman ketimbang repot memilah, memilih, lalu memisahkan yang brengsek dari yang tidak.

Terlepas dari prasangka negatif terhadap polisi, pada hakikatnya kondisi kasus Bibit-Chandra belum separah Dreyfus, Sacco-Vanzetti, atau Aung San Suu Kyi. Masalah yang dihebohkan masih berkutat pada tahap penahanan. Alasan penahanan sebenarnya sederhana, mencegah dua Wakil Ketua (nonaktif) KPK melarikan diri yang sebenarnya sudah dijamin banyak tokoh (sampai calon dan mantan presiden) yang jaminannya layak dipercaya. Dengan sedikit kerelaan mengorbankan apa yang disebut sebagai kewibawaan, sebenarnya Polri tidak perlu khawatir apalagi malu untuk melepas Bibit- Chandra dari tahanan.

Semula Polri bersikeras melanjutkan penahanan. Konsekuensinya, memberi kesempatan gerakan pro-Bibit-Chandra dan kontra Polri terus membengkak, hingga presiden perlu membentuk tim khusus untuk menangani kasus hukum yang sudah lepas kendali merangsek masuk teritorial politik.

Syukurlah, setelah rekaman dugaan rekayasa diputar di Mahkamah Konstitusi, Polri mengabulkan penangguhan penahanan Bibit-Chandra. Maka (untuk sementara), gempa politik berlalu.

Anggodo Harus Diadukan
Laporkan Nama Presiden Dicatut

Sabtu, 7 November 2009 | 05:35 WIB

Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya mengadukan Anggodo Widjojo karena mencatut namanya sebagaimana terdapat dalam rekaman yang diputar di Mahkamah Konstitusi. Jika Presiden diam saja, hal itu semakin menimbulkan tanda tanya publik.

Demikian diutarakan Kepala Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Yudi Latif di Jakarta, Jumat (6/11). ”Presiden biasanya sangat menjaga citra. Presiden pernah melaporkan dua warga negara yang diduga mencemarkan nama baiknya,” kata dia.

Menurut Yudi, masalah Anggodo jauh lebih krusial dibandingkan dengan kasus lain yang pernah dialami Presiden. ”Tetapi, kenapa Presiden tidak melaporkan Anggodo? Ada apa sesungguhnya?” paparnya.

Secara terpisah, dosen komunikasi politik Universitas Indonesia, Effendi Gazali, mengatakan, untuk memutus kebuntuan proses hukum, Presiden dapat melaporkan Anggodo ke Polri sebab mencatut namanya. Hanya dengan itu Polri dapat menahan Anggodo, yang secara terang-terangan mengakui perbuatannya dan meminta maaf ke Presiden.

Jika tak melaporkan Anggodo, hal itu justru bisa memunculkan anggapan bahwa Presiden memang terlibat dalam kasus itu. Hal ini bisa membuat delegitimasi kemenangan Yudhoyono pada pemilu lalu.

Ketegasan Presiden bukan hanya diperlukan untuk mengerem persaingan antarlembaga penegak hukum yang ada, tetapi juga akan memacu citra Presiden dalam menangani dan mengelola krisis. Semakin tidak jelas sikap Presiden, masyarakat tidak akan mendapat apa-apa dari hiruk-pikuk kasus ini, selain hanya pernyataan dan pencitraan dari tiap-tiap lembaga negara.

Secara terpisah, kuasa hukum Wakil Ketua KPK (nonaktif), Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, Alexander Lay, mengatakan, polisi sebenarnya bisa memproses Anggodo dengan dugaan penyuapan dan pencatutan nama Presiden. ”Testimoni Anggodo pada 15 Juli 2009 menunjukkan ada upaya penyuapan, dan rekaman yang diputar jelas menyebut nama Presiden. Kenapa sampai sekarang Anggodo belum jadi tersangka,” kata dia.

Sikap Presiden itu juga disayangkan pendiri Setara Institute, Benny Susetyo. Dalam kondisi seperti saat ini, Presiden harus bersikap tegas. Saat ini Indonesia dalam kondisi mengkhawatirkan karena hancurnya moralitas. Sulit mengharapkan keadilan dan nilai kebenaran terwujud.

Sementara itu, sejumlah musisi Ibu Kota akan menggelar konser musik sebagai bentuk dukungan terhadap KPK. Konser musik yang akan diikuti antara lain Slank, Oppie Andaresta, Fariz RM, Once ”Dewa”, Netral, Efek Rumah Kaca, Kadri Jimmo The Princes of Rhythm, serta Erwin dan Gita Gutawa akan berlangsung di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu besok. (MKN/rek/mhf/ANO/DIA/ODY/apo/sin/bee/RAZ/GAL/DEN/WHO/idr/mzw/jos/ana/aik)

Jaya Suprana Budayawan

RAPAT KERJA DPR
Dari Tepuk Tangan hingga Foto Bersama

KOMPAS, Sabtu, 7 November 2009 | 05:35 WIB

Belum dua bulan bekerja, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 telah mencatat rekor, yaitu menyelesaikan rapat kerja mendekati terbitnya matahari.

Hal ini terjadi saat Komisi III DPR menggelar rapat kerja dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri. Rapat yang dimulai pada Kamis (5/11) sekitar pukul 19.30 itu baru berakhir pada Jumat (6/11) pukul 03.00.

Lamanya rapat kerja masuk akal karena yang dibahas memang penting, yaitu terkait proses hukum terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Menyadari pentingnya acara ini, Kepala Polri juga hadir lengkap dengan jajarannya, termasuk Komisaris Jenderal Susno Duadji yang telah mengajukan surat pengunduran diri sementara dari jabatannya sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri pada Kamis siang. Sedikit ketegangan terlihat di wajah mereka.

Ketegangan tetap bertahan hingga Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mempersilakan Kepala Polri menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan Polri memproses hukum Bibit dan Chandra.

Namun, setelah itu ketegangan berangsur hilang karena Kepala Polri dan mayoritas anggota DPR makin menemukan kesamaan pandangan. Bahkan, beberapa kali anggota DPR memberikan tepuk tangan atas penjelasan yang diberikan Kepala Polri. Misalnya, saat Kepala Polri menegaskan, proses hukum terhadap Bibit dan Chandra dilakukan tanpa rekayasa dan tidak akan mundur dalam menegakkan hukum.

Tepuk tangan panjang juga diberikan anggota DPR saat Susno menegaskan tidak menerima uang Rp 10 miliar dalam kasus Bank Century. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menilai Polri sedang mengalami kriminalisasi publik.

Hambatan teknis sempat muncul, yaitu pengeras suara yang tiba-tiba mati. Penghentian sementara rapat karena hal itu dimanfaatkan sejumlah pejabat Polri dan Komisi III DPR untuk lebih saling mengenal. Susno menggunakan waktu ini untuk mendekati meja sejumlah anggota Komisi III DPR dan menyapa mereka. Turut juga dihampiri oleh Susno adalah meja Ruhut Sitompul, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat.

Saat berhadapan, Ruhut dan Susno langsung berbincang akrab dan berjabat tangan. Keduanya bahkan berfoto bersama. Sejumlah anggota Komisi III DPR juga melakukannya dengan Susno. ”Hangatnya” rapat kerja tersebut membuat Kepala Polri sampai menyatakan berterima kasih atas sikap yang diperlihatkan DPR pada akhir acara. Di tengah berbagai kecaman yang diterima Polri, ternyata masih ada pihak yang menemani. (M Hernowo)

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Jaksa Agung Hendarman Supandji tiba di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta, untuk memenuhi undangan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Bibit-Chandra atau Tim Delapan, Jumat (6/11). Mantan Wakil Jaksa Agung AH Ritonga tidak tampak dalam pertemuan tersebut.

PERGANTIAN
Status Ritonga Dibahas

Sabtu, 7 November 2009 | 04:42 WIB

Jakarta, Kompas – Permintaan Abdul Hakim Ritonga untuk mundur dari jabatan Wakil Jaksa Agung masih akan dibahas Jaksa Agung Hendarman Supandji dalam rapat pimpinan dengan para jaksa agung muda. Jaksa Agung juga akan mendengarkan masukan dari Persatuan Jaksa Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Didiek Darmanto, Jumat (6/11), menjelaskan, sampai saat ini Ritonga masih menjabat Wakil Jaksa Agung. ”Rapatnya akan dilakukan minggu depan,” kata Didiek.

Apabila permintaan Ritonga disetujui, Jaksa Agung akan menyampaikan kepada Presiden. Pelaksana Harian Wakil Jaksa Agung juga akan ditunjuk.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan, Wakil Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Jaksa Agung.

Seperti diberitakan, Ritonga—yang dilantik sebagai Wakil Jaksa Agung pada 12 Agustus 2009—menyatakan mundur dari jabatannya demi kepentingan institusi kejaksaan (Kompas, 6/11).

Nama Ritonga disebut dalam rekaman percakapan yang diduga berkaitan dengan rekayasa perkara Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi. Ritonga membantah melakukan rekayasa. Namun, ia mengaku kenal dengan Anggodo Widjojo, adik Anggoro Widjojo dari PT Masaro Radiokom.

Didiek mengemukakan, Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum Bibit dan Chandra meminta Jaksa Agung memfasilitasi pemanggilan Ritonga, Wisnu Subroto (mantan Jaksa Agung Muda Intelijen), dan Irwan Nasution (jaksa fungsional pada Kejaksaan Agung). Mereka akan didengar keterangannya oleh tim independen, pekan depan. (idr)

KOMPAS/LAKSANA AGUNG SAPUTRA
Sejumlah mahasiswa dan aktivis lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Cicak Sumatera Selatan berunjuk rasa di Bundaran Pancuran, Kota Palembang, Jumat (6/11). Mereka mendesak pemerintah agar segera melakukan reformasi pada institusi penegak hukum, yakni kepolisian dan kejaksaan, yang selama ini dinilai syarat jual-beli perkara.

Mafia Hukum Kuat
Presiden Didesak Mereformasi Aparat

Sabtu, 7 November 2009 | 04:30 WIB

Palembang, Kompas – Presiden didesak untuk segera mereformasi total lembaga penegak hukum di Indonesia. Hal ini dilandasi dugaan kuat adanya mafia sistem peradilan sebagaimana terungkap dalam rekaman percakapan pejabat penegak hukum yang tersadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Aspirasi tersebut diserukan sejumlah mahasiswa dan aktivis lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Komunitas Cicak Sumatera Selatan dalam unjuk rasa di Bundaran Air Mancur, Kota Palembang, Jumat (6/11).

”Kita semua menyaksikan saat rekaman pembicaraan antarsejumlah pejabat yang diputar di Mahkamah Konstitusi beberapa hari yang lalu. Sungguh benar, ada mafia hukum di Indonesia. Ini fakta! Sistem hukum kita diobok-obok mafia hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengusaha, dan pengacara,” kata koordinator aksi, Tarech Rasyid.

Dia berpendapat, saat ini tak ada yang bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia, kecuali Presiden melakukan reformasi total sistem penegakan hukum. Pilar-pilar yang harus direformasi meliputi kepolisian, kejaksaan, dan pengacara.

Reformasi total tersebut, menurut Mohamad Desiandi (24), salah seorang aktivis mahasiswa, harus dilakukan mulai dari pusat hingga ke daerah. Alasannya, apa yang terjadi di pusat merupakan cermin di daerah.

Komunitas Cicak Sumatera Selatan berpandangan, reformasi lembaga penegak hukum hanya bisa dilakukan dengan pertama- tama memecat seluruh aparat penegak hukum yang terindikasi bagian dari mafia hukum.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Joko Siswanto, menilai bahwa dugaan rekayasa kriminalisasi pejabat KPK, dan terungkapnya rekaman pembicaraan telepon Anggodo Widjoyo, sebagai fenomena puncak gunung es bobroknya hukum di Indonesia. Ini semakin menimbul- kan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

”Mafia hukum ternyata masih tetap subur. Kekuasaan dan uang ternyata segalanya dalam menyelesaikan semua masalah. Nilai kebenaran, integritas, dan keadilan dikalahkan arogansi kekuasaan dan uang,” kata Joko dalam dialog publik ”Demokrasi Cicak-Buaya” di Universitas IBA, Palembang.

Menurut Joko, kasus yang diduga melibatkan sejumlah petinggi lembaga hukum tersebut menunjukkan sikap otoriter birokrasi rente, yaitu sikap memaksakan, menggadaikan, dan menyewakan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

”Jika dibiarkan, korupsi merajalela, rezim otoriter dan ketidakadilan semakin dirasakan masyarakat, itulah awal dari kejatuhan sebuah rezim yang berkuasa,” katanya. (RWN/LAS)

Sumpah Kapolri

By Republika Newsroom
Sabtu, 07 November 2009 pukul 04:55:00
Dipertanyakan SUMPAH KaPolRI ke DPR

JAKARTA–Kecaman terhadap lembeknya sikap Komisi III DPR terhadap Polri, datang dari kalangan masyarakat sipil. Rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri dan jajarannya, Kamis (5/11) malam, dinilai hanyalah dagelan dan menguatkan keberpihakan DPR kepada Polri dibandingkan ke KPK.

”Lihat saja pertanyaan yang dilontarkan sangat normatif,” kecam pengamat politik dari UI, Boni Hargens, Jumat (6/11). Alih-alih mengkritisi rekaman ‘rekayasa kasus pimpinan KPK’, justru kewenangan KPK yang berulangkali dipertanyakan.

”Mereka seolah melupakan fakta yang ada seperti rekaman pembicaraan Anggodo dengan para petinggi kepolisian dan kejaksaan,” imbuh Boni. Belum lagi soal tak ditahannya Anggodo pada saat pemeriksaan pertama setelah rekaman diputar di sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Beda pernyataan Kapolri dengan pengacara Anggodo pun tak dicermati Komisi III DPR. Demikian pula pernyataan Polri bahwa tak ada cukup unsur untuk menahan Anggodo.

Tapi Boni mengaku tak heran dengan sikap DPR ini. ”Target mereka rasanya meniadakan KPK dan membiarkan Polri seperti saat ini, sehingga tidak ada lagi anggota DPR yang tertangkap karena korupsi,” duga dia.

Boni pun mempertanyakan sumpah Kapolri Jendral Bambang Hendarso Danuri dan Kabareskrim nonaktif Komjen Susno Duadji. ”Untuk apa lagi mereka bersumpah di depan anggota DPR itu?” ujar dia.

Setiap anggota Polri, ujar Boni, sudah disumpah dari awal mereka menjadi polisi untuk bekerja benar dan jujur mengayomi rakyat. ”Tapi apa selama ini polisi memengang sumpahnya?” tanya dia.

Kalau Polri memegang teguh sumpahnya, tegas dia, tidak perlu ada sumpah di depan anggota DPR dalam forum rapat kerja itu. ”Kalau selama ini diketahui tidak pernah memegang sumpah jabatannya, terus apa bisa dipercaya sumpah mereka di depan DPR ?” imbuh dia.  ann/ahi

Tolak Sita Rekaman

By Republika Newsroom
Sabtu, 07 November 2009 pukul 08:10:00
KPK Tolak Bareskrim Sita Rekaman
KPK Tolak Bareskrim Sita RekamanWORDPRESS.COM

JAKARTA–Komisi Pemberantasan Korupsi mengklarifikasi jika rekaman bukti percakapan Anggodo belum diserahkan pada penyidik Bareskrim dan Mabes Polri pada Jumat (6/11). Penyitaan masih dilakukan pada dokumen pencegahan ke luar negeri atas nama Djoko S Tjandra.

“Tidak ada rekaman KPK yang disita polisi,” jelas juru bicara KPK Johan Budi SP,Sabtu (7/11). Menurutnya, tim penyidik yang dipimpin Wakil Direktur II Direktorat III Bareskrim Mabes Polri Kombes Benny Makalau sebenarnya ingin menyita 13 dokumen KPK tentang mekanisme keluarnya surat permohonan pencekalan. Tapi, setelah pimpinan serta Biro Hukum berdiskusi, hanya dokumen Djoko S Tjandra yang diberikan. Selain itu, polisi juga menyita dokumen KPK tentang mekanisme keluarnya surat permohonan pencekalan.

Sementara itu, Johan pun tak mengetahui persis alasan bukti rekaman tak jadi diberikan. Yang jelas, ujarnya, penyitaan ini dilakukan untuk membantu proses pengembangan penyidikan polisi terhadap dua pimpinan nonaktif KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang dan pemerasan. Polisi menjerat Bibit dan Chandra dengan Pasal 23 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHAP tentang penyalahgunaan wewenang jo Pasal 15 dan 12 e UU 31/1999. wul/irf

Sabtu, 07/11/2009 10:32 WIB
Tak Cukup Mengurukan Diri, Susno Harus Dicopot & Diusut
Shohib Masykur – detikNews


Jakarta – Komjen Pol Susno Duadji telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kabareskrim Mabes Polri. Tak cukup hanya dengan mengundurkan diri, Susno seharusnya dicopot dari jabatannya. Selain itu, dugaan keterlibatan Susno dalam kasus Bibit-Chandra juga harus diusut.

“Kapolri harus mengambil langkah dicopot saja. Beda antara mundur sama dicopot. Kalau dia (Kapolri) melihat situasi sedemikian rupa akibat ulah anak buahnya, sebagai pimpinan harusnya mengganti anak buahnya yang tidak profesional,” kata pengamat Kepolisian, Bambang Widodo Umar, saat dihubungi detikcom, Sabtu (7/11/2009).

Menurut Bambang, Susno sudah menimbulkan polemik di masyarakat sehingga muncul ketidakpercayaan publik terhadap institusi Polri. Sebagai pimpinan, seharusnya Kapolri menindak tegas anak buahnya.

“Jangan dipertahankan tapi malah menjadi blunder bagi Kepolisian,” kata Bambang.

Bambang menambahkan, meski nantinya Susno sudah tidak lagi menjabat sebagai Kabareskrim, proses hukum tetap harus berjalan. Dugaan keterlibatan Susno dalam kasus Bibit-Chandra dan Bank Century tetap harus diusut.

“Harus diselidiki ada unsur-unsur kesalahan pidana atau profesi atau tidak. Kalau ada harus diberi sanksi biar menjadi pelajaran bagi polisi-polisi di Polda atau Polres,” kata Bambang.

(sho/gah)

Baca juga :

07
Nov
09

Jagat Raya : Kelahiran Bintang Neutron

A Neutron Star is Born

This supernova was captured by Nasa’s Chandra X-Ray Observatory. The neutron star is the blue dot at the centre of the picture

Friday, 6 November 2009 | 9:10 AM

KOMPAS.com - An infant neutron star, the super-dense core of a stellar explosion, has been observed for the first time. The 12.4 mile-wide object is the youngest object of its kind ever discovered, having appeared just 330 years ago.

It has been cloaked in mystery since it was identified as a powerful X-ray source in 1999. Astronomers  now know the source is a neutron star 11,000 light years from Earth at the centre of the supernova Cassiopeia A.

Neutron stars are the super-dense compact cores of massive stars whose outer shells have been blasted away in violent explosions at the end of their lives. Compressed tightly by gravity, they are composed almost entirely of neutrons, sub-atomic particles with no electric charge that form part of atoms.

One teaspoonful of material from a neutron star would weigh a billion tonnes. The newly identified neutron star has a unique carbon atmosphere just four inches thick.

Britain’s first Astronomer Royal, John Flamsteed, is believed to have observed the supernova that spawned it in 1680. Astronomers studied the supernova using the Chandra X-ray space telescope launched by the American space agency Nasa in 1999.

Every other neutron star identified by scientists has been much older. It is hoped the object will reveal more clues about the role exploding stars play in building the Universe. Heavy elements flung out into space by supernovae end up in the rocks of planets such as the Earth. Even the human body is largely composed of stardust.

Professor Craig Heinke, from the University of Alberta in Canada, who co-led the new research published in the journal Nature, said: ‘The discovery helps us understand how neutron stars are born in violent supernova explosions.

‘This neutron star was born so hot that nuclear fusion happened on its surface, producing a carbon atmosphere just 10 centimetres thick.’

Source : The Daily Mail

07
Nov
09

Kenegaraan : Upaya Impeachment SBY Lewat Kasus KPK

Upaya Impeachment

Antara

Antara – Sabtu, 7 November
Pengamat: Upaya “Impeachment” SBY Lewat Kasus KPK

Jakarta (ANTARA) – Seorang pengamat kepolisian melihat adanya indikasi untuk menjatuhkan atau melakukan”impeachment” terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan memanfaatkan kasus perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan jajaran Polri.

“Muara (akhir, red) dari berbagai kegiatan itu adalah mendiskreditkan atau mendegradasikan Presiden Yudhoyono,” kata pengamat masalah kepolisian Dr John Palinggi kepada ANTARA di Jakarta, Jumat ketika dimintai komentarnya tentang kasus antara KPK-Porli terutama Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri serta Bareskrim Komisaris Jenderal Susno Duadji.

Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Selasa (3/11) di kantornya memperdengarkan hasil penyadapan KPK terhadap pembicaaran Anggodo Widjojo dengan berbagai orang termasuk para petugas kepolisian dan kejaksaan .

Anggodo adalah adik Anggoro Widjojo yang merupakan tersangka kasus korupsi pengadaan radio komunikasi terpadu bagi Departemen Kehutanan .

John Palinggi yang sudah lama memiliki kedekatan dengan para petinggi Polri dan juga ABRI yang kini tekah berubahan namanya menjadi TNI itu, mengatakan sejumlah tokoh masyarakat menginginkan agar Presiden Yudhoyono melakukan intervensi atau” masuk” ke dalam kasus antara KPK dengan Polri tersebut..

“Kalau nanti ternyata SBY masuk ke wilayah hukum dalam kasus antara KPK dengan Polri tersebut, maka tokoh- tokoh tersebut nantinya akan menuduh bahwa SBY telah melakukan intervensi atau “masuk ” ke wilayah hukum yang bukan menjadi wewenangnya , sehingga mereka mempunyai alasan untuk melakukan ” impeachment” (pemakzulan, red),” katanya.

Pengamat ini mengemukakan bahwa para tokoh tersebut pada umumnya merasa kecewa karena mereka kalah dalam pemiihan anggota DPR, DPD serta DPRD serta dalam pemilihan presiden yang diselenggarakan pada tahun 2009. Yudhoyono telah menang mutlak dalam Pilpres dengan sedikitnya meraih suara 60 persen.

Kemudian, ia menyebutkan beberapa nama politisi dan tokoh masyarakat yang berusaha memanfaatkan desakan pembebasan Wakil Ketua KPK nonaktif Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto dari tahanan Polri, untuk menjatuhkan SBY dari posisinya itu .

“Sasaran antara”

Ketika ditanya tentang tuntutan agar Kapolri dan Kepala Bareskrim mundur dari jabatannya, maka John mengatakan tuntutan itu hanya merupakan “sasaran atau target antara ” sebab tujuan akhirnya adalah tetap menjatuhkan SBY dari masa kepemimpinannya tahun 2009-2014.

“”Tuntutan agar Bambang Hendarso Danuri serta Susno Duadji untuk mundur hanyalah merupakan sasaran antara,” kata John Palinggi yang sering diminta mengajar di Lembaga Ketahanan Nasional(Lemhannas).

Ia mengatakan, kalau Presiden Yudhoyono terbiasa melakukan intervensi maka tentu Aulia Pohan, yang menjadi besan presiden tentu tidak akan ditahan. Aulia Pohan adalah mantan deputi Gubernur Bank Indonesia .

Karena itu, John Palinggi minta seluruh lapisan masyarakat memberikan kesempatan kepada para penegak hukum terutama polisi untuk menyelesaikan masalah Anggodo dengan sebaik-baiknya.

“Berilah kesempatan kepada Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan agar masalah ini tuntas,” katanya.

Jika di satu pihak, pengamat ini meminta masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada polisi untuk menangani masalah ini sesuai aturan, maka di lain pihak ia mendesak Polri untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan semaksimal mungkin sehingga tidak secara terburu-buru..

“Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, polisi jangan bertindak tergopoh-gopoh( terburu-buriu, red),” kata John Palinggi.

Ia mengatakan jika kasus ini akhirnya sudah sampai di pengadilan , maka masyarakat luas akhirnya bisa mengambil kesimpulan tentang siapa yang benar serta siapa pula yang salah.

John Pallinggi yang juga merupakan Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia(Ardin) menyebutkan pula pemutaran hasil penyadapan oleh KPK itu bisa memperlihatkan kepada masyarakat tentang kinerja berbagai lembaga atau instansi pemerintah.

“Hasil positif dari pemutaran atau diperdengarkannya hasil sadapan itu adalah bisa membongkar kejahatan di berbagai instansi pemerintah,” katanya.

07
Nov
09

Wisata Sejarah : Lok Uap di Muaro Sijunjung – Pekanbaru

Lok Uap di Muaro, Sisa Jalur Kereta Api Maut Muaro Sijunjung – Pekanbaru
Lokasi lok uap yang tersisa di jalur maut Sumatera, Muaro Sinjunjung – Pekanbaru berada di Jorong Silukah Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung.
Jumat, 6 November 2009 | 14:40 WIB

MENYUSUR kawasan yang rusak diguncang gempa Sumatra Barat akhir 30 September lalu, maka jalur transportasi tak akan luput dari pantauan. Jalur transportasi tertua di Sumatera Barat, sama seperti di Jawa, tak lain adalah jalur kereta api. Sebelum menengok jalur kereta api yang melintas di Padang, ada baiknya kita menjenguk  jalur yang agak berbeda, baik dari sisi kesulitan kawasan maupun dari proses pembangunan.

Jika semua jalur kereta api dibangun oleh Belanda, maka untuk jalur ini dibangun di masa pendudukan Jepang. Jalur mati ini tak lain adalah jalur Muaro Sijunjung – Pekanbaru. Yang menarik di kawasan hutan Sumatera ini tak lain adalah sisa lok uap zaman Jepang yang hingga kini masih teronggok di kawasan Muaro Sijunjung. Berdiri sendiri dengan kondisi yang sudah tak lengkap dan karatan, lok uap yang dari rodanya samar-samar terlihat angka 1904 itu sengaja ditempatkan di pinggir  jalan kecil di antara hutan sebagai benda cagar budaya.

Untuk tiba ke lokasi, bukan hal yang mudah karena harus melewati jalanan sempit di antara hutan, sungai lebar, dan tebing-tebing. Jarak dari Sawahlunto ke  Sijunjung sekitar 15 km tapi harus melalui jalan berkelok yang curam dan sulit dilalui. Rupanya kisah lok uap ini merupakan kisah penindasan puluhan ribu Romusha yang dipaksa bekerja oleh Jepang. Lok uap ini di masa Jepang pernah jadi lok yang menarik kereta di jalur Muaro – Pekanbaru.

Jalur kereta api Muaro-Pekanbaru (Logas), menurut pecinta sejarah kereta api, Tjahjono Rahardjo,  selesai dibangun pada 15 Agustus 1945. Jalur yang kini sudah tak lagi terlihat bekasnya itu juga merupakan kuburan massal sekitar 50.000 romusha. Jalur Muaro – Pekanbaru merupakan bagian dari  jalur  yang  direncanakan pemerintah Belanda untuk menghubungkan  pantai timur dan barat Sumatera. “Tapi hambatannya sangat berat; banyak terowongan, viaduk dan jembatan harus dibangun. Karena belum dianggap layak, rencana itu tersimpan saja di arsip Nederlandsche-Indische Staatsspoorwegen (Perusahaan Negara Kereta Api Hindia Belanda).

Tahun 1942, ketika Jepang menduduki Indonesia, mereka menemukan rencana itu. Jalur rel itu akan membuat jalur transportasi yang menghindari Padang dan Samudera India yang dijaga ketat kapal perang Sekutu. “Jalur itu memperpanjang jarinngan Staatsspoorwegen ter Sumatra Weskust (SSS) sepanjang 215 ke pelabuhan Pekanbaru,” begitu tulis Tjahjono.

Material kereta api yaitu  rel, lokomotif, dan gerbong didatangkan dari tempat lain termasuk beberapa lokomotif bekas Deli Spoorweg Maatschappij (DSM) dan Semarang Cheribon Stoomtram Maatschappij (SCS).

Dalam referensi lain disebutkan,  sebagian besar trayek Muaro-Pekanbaru sepanjang 220 km mengikuti jalur yang dirancang Staatsspoorwegen (SS)  pada dasawarsa 1920-an, yang karena krisis ekonomi batal dibangun. Jalur rancangan ini memiliki tanjakan maksimum satu persen. Sekitar 85 persen jalur yang dibangun Jepang mengikuti rencana ini, namun tanjakan maksimum menjadi dua persen.

Perihal jalur kereta api maut, sejarah mencatat, Jepang menorehkan kisah kejam tak hanya di jalur Muaro Sijunjung – Pekanbaru, tapi juga di Banten Selatan di jalur Saketi – Bayah. Sebelumnya, Jepang sudah membuka jalur kematian dari Thailand ke Burma. Sebuah jalur kereta api yang juga sudah direncanakan oleh pemerintah Inggris, namun karena kondisi alam yang berat maka rencana itu dikesampingkan. Jepanglah yang kemudian mengacak-acak dokumen Belanda dan Inggris dan menemukan rencana jalur tersebut untuk kemudian mewujudkannya melalui tangan, darah, dan nyawa para romusha yang tak hanya terdiri atas bangsa Indonesia tapi juga Australia, Inggris, Amerika, dan Belanda.

Jadi selama Perang Dunia II (1938-1945) Jepang membangun tiga jalur kereta api di dua wilayah di Asia Tenggara yaitu jalur Thailand-Burma, Muaro Sijunjung-Pekanbaru, dan jalur Saketi-Bayah. Jepang menggunakan tahanan yang dipaksa kerja  dan seperti dikirim ke neraka karena puluhan ribu jiwa melayang dalam proyek pembangunan jalur kereta api tersebut. Jalur kereta api di dua wilayah Indonesia itu tak lagi bersisa, seperti juga tragedi kekejaman Jepang yang seakan terlupakan.

Meski lok uap ini dijadikan cagar budaya, sayangnya lebih banyak orang yang tak tahu akan keberadaannya. Bahkan banyak orang tak tahu ada jalur kereta api Muaro Sijunjung-Pekanbaru. Lokasi cagar budaya berupa sisa lok uap di Muaro juga jadi salah satu kendala, yaitu di hutan Sumatera, meski panoramanya indah, dengan jalanan di sepanjang aliran sungai Batang Kuantan, tapi tak ada penanda yang menunjukkan arah lokasi.

Lokasi lok uap sisa jalur maut Sumatera itu ada di Jorong Silukah Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung. Lokomotif uap itu ditemukan masyarakat Silukah pada tahun 1980 saat pembuatan jalan darat dari Silokek ke Durian Gadang dan terus ke Tapus.

Selain di Silukah, jalur kereta api itu juga melewati Silokek, di mana romusha yang baru didatangkan dari Jawa, diturunkan di daerah Ngalau Cigak Nagari Silokek. Di sepanjang jalur Silukah-Silokek inilah terdapat kuburan masal dari ribuan bahkan puluhan ribu romusha. Silokek kini jadi tempat wisata karena pemandangannya.

06
Nov
09

Anti Korupsi : RaKer Komisi III DPR RI dengan KaPolRI

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG
Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri (kanan) didampingi oleh Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Makbul Padmanagara (tengah) dan mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Kamis (5/11) malam.

Polri Jamin Tak Ada Rekayasa
Mantan Menteri Kehutanan Disebutkan Terima Dana

Jumat, 6 November 2009 | 05:01 WIB

Jakarta, Kompas – Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri menjamin bahwa tidak ada rekayasa dalam kasus penetapan tersangka dan penahanan pimpinan (nonaktif) KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

”Tak ada anggota saya yang melacurkan diri, mempermalukan institusi. Kami pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Tidak ada rekayasa di dalamnya,” ujar Kepala Polri dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Kamis (5/11) malam.

Rapat itu dipimpin Ketua Komisi III DPR Benny K Harman. Kepala Polri didampingi semua pimpinan Polri, antara lain Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Makbul Padmanagara dan Komjen Susno Duadji. Namun, ia tak menyebutkan jabatan Susno sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Susno disebutkan mundur sementara dari jabatannya untuk memudahkan pemeriksaan yang akan dilakukan Tim Independen Klarifikasi Fakta dan Proses Hukum Kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah (Tim Delapan). Pemeriksaan itu akan dilakukan hari Jumat ini.

Bambang Hendarso menyatakan, jika selesai pemeriksaan di Tim Delapan tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan sejumlah kalangan, terutama menerima dana Rp 10 miliar terkait aliran dana ke Bank Century, Susno akan dikembalikan pada posisinya. Susno dalam kesempatan itu kembali menegaskan, ia tak pernah menerima dana terkait Bank Century.

Siap dipecat

Bambang melanjutkan, kalau dalam penyidikan terkait pimpinan (nonaktif) KPK, Direktur Penyidikan Polri Brigadir Jenderal (Pol) Yulviannus Mahar dan jajaran penyidik melakukan rekayasa, mereka siap dipecat.

Rapat itu berlangsung terbuka setelah semua fraksi menyetujuinya. Semula Bambang menyatakan ada hal dalam penyidikan yang tidak mungkin dibuka untuk umum sehingga meminta pertimbangan Dewan. Setelah disetujui, Kepala Polri membuka hasil penyidikan terkait kasus Bibit dan Chandra, bahkan meluas pada perkara yang terkait dengan Masaro dengan pemiliknya, yakni Anggoro Widjojo dan Anggodo Widjojo. Anggoro adalah tersangka korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan.

Bambang menyebutkan, Polri memiliki bukti, keterangan, saksi, dan saksi ahli yang menguatkan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, penyuapan, dan pemerasan yang disangkakan kepada Bibit dan Chandra. Kedua unsur pimpinan (nonaktif) KPK itu diduga menyalahgunakan wewenang terkait pencegahan (larangan ke luar negeri) terhadap Anggoro serta pencegahan dan pencabutan pencegahan terhadap Direktur PT Era Giat Prima Djoko S Tjandra.

Tindakan Bibit dan Tjandra itu tak diketahui pimpinan KPK lain. Selain itu, langkah keduanya juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Atas penjelasan Kepala Polri itu, sejumlah anggota DPR bertepuk tangan. Bahkan, sejumlah anggota DPR secara terbuka menyatakan prihatin atas kondisi yang belakangan ini sedang dihadapi Polri. Mereka mendukung langkah Polri untuk mengusut dugaan tindak pidana yang dilakukan Bibit dan Chandra.

Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR menyatakan tidak rela Polri diobok- obok. Polri harus diselamatkan dari kriminalisasi publik.

Dasrul Jabar dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) mengaku tak dapat memahami mengapa penahanan Bibit dan Chandra menjadi masalah yang besar. Sebab, penahanan itu sudah sesuai prosedur.

Namun, Ruhut Sitompul dari F-PD minta Kepala Polri memberikan sanksi yang tegas kepada Susno dan penyidik lain jika kelak Bibit dan Chandra dibebaskan di persidangan. ”Saya senyum saja mendengar sumpah Pak Susno. Saya juga banyak terima SMS, Susno itu gombal,” katanya. Pernyataan itu diberikan setelah Susno menyatakan tak pernah menerima uang Rp 10 miliar terkait kasus Bank Century.

Menteri Kehutanan

Kepala Polri juga membeberkan bukti rekaman adanya mobil dari pimpinan KPK ke Belagio dan Pasar Festival Jakarta, yang disebut-sebut sebagai lokasi penyerahan dana dari Anggodo, lewat Ary Muladi kepada pimpinan KPK. Namun, Bambang tak menyebutkan apakah dalam mobil itu benar ada Bibit dan Chandra atau tidak.

Bambang memaparkan adanya aliran dana sebesar Rp 17 miliar, Rp 3,5 miliar, dan Rp 6 miliar pada yang disebutkannya sebagai ”Bapak itu”. Namun, dalam penguraian berikutnya, ternyata dana Rp 17 miliar, yang diduga dari PT Masaro itu, bukanlah untuk pimpinan KPK. Dana itu diserahkan pada pejabat berinisial MK, yang kini sudah tak menjabat lagi. MK disebutkan memiliki kedekatan dengan CH (Chandra Hamzah).

T Gayus Lumbuun, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), memastikan apakah MK yang disebutkan Kepala Polri adalah mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, seperti yang disebutkan Tim Delapan. Bambang menjawab tak ingin menyatakan nama MK itu karena terkait asas praduga tak bersalah. ”Tetapi, karena Tim sudah menyebutkannya, kami idem (sama),” katanya.

Nasir Djamil dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) sempat mempertanyakan keterangan Bambang, yang menyebutkan KPK hanya mencegah Anggoro. Padahal, ia adalah pemilik PT Masaro. Pimpinan perusahaan itu, termasuk Direktur Putronefo Prayugo, tidak dicegah.

Kepala Polri pun meluruskan pernyataannya. Ia mengakui Putronefo dicegah oleh KPK sejak 22 Agustus 2008 pula, bersama Anggoro, Anggono Widjojo (Presiden Direktur PT Masaro Radiokom), dan David Angkawijaya.

Penahanan Anggodo

Terkait keberadaan Anggodo, Kepala Polri memastikan, ia masih di Indonesia. Polri sudah memintanya tetap siap memberikan keterangan, kapan pun diminta, termasuk dari Tim Delapan. Namun, Anggodo tak bisa dicegah sebab tak ada alasan untuk menahan atau mencegahnya.

Secara terpisah, Kamis, Tim Delapan bertemu dengan Anggodo di kantor Dewan Pertimbangan Presiden. Namun, dalam pertemuan itu, anggota Tim, Hikmahanto Juwana, tidak ikut serta. Ia menyatakan mengundurkan diri dan sudah mengembalikan keputusan presiden.

Ketua Tim Delapan Adnan Buyung Nasution menyatakan, akan melihat penahanan Bibit dan Chandra. ”Sampai ini semakin mengerucut untuk kita bisa menilai ada kasusnya atau tidak. Atau, ada kasus yang diada-adakan saja. Jadi, bukan lagi ada bukti atau tidak dan wajar atau tidak barang bukti itu,” ujarnya.

Tim Delapan, Kamis, juga bertemu dengan KPK yang dipimpin Ketua sementara KPK Tumpak Hatorangan Panggabean maupun Bibit dan Chandra yang didampingi kuasa hukumnya.

”Nanti, kalau sudah gelar perkara Sabtu besok, kita harapkan tidak lagi simpang siur dan sudah ada tali temalinya,” kata Adnan Buyung. Terkait Susno dan Wakil Jaksa Agung AH Ritonga yang mundur, Tim menghargai sikap Kapolri dan Jaksa Agung.(tri/nwo/har/dwa/tra)

Jumat, 06/11/2009 10:34 WIB
Raker dengan Kapolri
Anggota Komisi III Masih Belajar Pidato, Gagal Dalami Masalah
Nurul Hidayati – detikNews


Jakarta – Raker Komisi III dengan Kapolri semalam hingga dinihari sungguh membosankan. Para wakil rakyat dianggap masih belajar pidato di depan publik dan miskin informasi sehingga gagal mendalami masalah substansial.

“Banyak anggota Komisi III tidak menggunakan waktu mereka untuk memperdalam materi kasus, melainkan untuk belajar berbicara di depan publik. Akibatnya, penonton televisi di rumah bukannya merasa terbantu, melainkan justru merasa bosan melihat aksi retorik para anggota DPR Komisi III,” komentar Mustofa B. Nahrawardaya, Koordinator Pusat Indonesian Crime Analyst Forum (ICAF), dalam statemen tertulis, Jumat (6/11/2009).

Mustofa melihat banyak anggota Komisi III yang masih belum nyaman memberlakukan Kapolri sebagai “terpanggil”. Oleh karena itu, rata-rata anggota Komisi III tampak keder saat menyampaikan pendapat.

Mustofa juga prihatin karena banyak sekali informasi yang sudah dikupas habis oleh media massa, ternyata malah terlewatkan oleh DPR. Misalnya, Antasari Azhar sebenarnya hanya mendapatkan informasi dari saksi bernama Edy Sumarsono soal aliran dana ke KPK. Padahal, Edy Sumarsono mengakui tidak melihat langsung serah terimanya.  Namun polisi sama sekali tidak mengupas itu, karena Komisi III tidak memintanya. Padahal kalau ditelusuri, Edy Sumarsono hanya mendapat info serah terima dari Anggodo maupun Anggoro.

Info lain yang terlewatkan DPR, Susno Duadji sebenarnya dalam rekaman kasus Century, bukan menerima Rp 10 miliar, melainkan meminta fee Rp 10 M sebagai ganti jerih payahnya. Maka dari itu, tak heran apabila dengan tegas Susno membantah menerima Rp 10 M bahkan dengan sumpah di atas nama Tuhan.

Menurut Mustofa, sebagian anggota Komisi III DPR juga tidak mengetahui, bahwa tidak ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia-Singapura, berkaitan dengan tidak dibawanya Anggoro ke Tanah Air, meskipun Susno maupun Antasari sudah menemui tersangka di negeri singa itu.

Mustofa juga melihat, raker kitu tak ubahnya jebakan baru bagi Kapolri. Dangkalnya pendalaman oleh anggota Komisi III, tampaknya membuat jajaran kepolisian seolah mendapat angin baru, amunisi baru, atau dukungan baru dari legislatif.

“Padahal kalau disimak dari awal, banyak pernyataan dari anggota Komisi III didasari atas kurangnya informasi atau data yang mereka terima, sehingga malah memungkinkan Kapolri untuk leluasa menceramahi anggota Komisi III. Alhasil, situasinya menjadi terbalik, seolah Komisi III malam itu justru sedang mengikuti kuliah umum,” kritik Mustofa.

“Dengan situasi itu, mestinya Kapolri bukannya berbangga atas pujian dari Komisi III, melainkan lebih berhati-hati menghadapi DPR yang tampak lebih banyak memberikan semangat, basa-basi, dan mungkin lebih tepatnya cari perhatian Kapolri saja,” demikian Mustofa.
(nrl/iy)

Baca juga :

LPSK: Ketut Diminta Susun Klarifikasi Tertulis
Anggota Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) saat melakukan konfrensi pers terkait pembicaraan I Ketut Sudhiharsa dengan Anggodo Widjojo dalam rekaman rencana krimilasasi KPK

Jumat, 6 November 2009 | 10:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai mengatakan, Wakil Ketua LPSK I Ketut Suhardika diminta untuk menyusun klarifikasi tertulis terkait rekaman dugaan rekayasa pimpinan KPK nonaktif.

“Saudara I Ketut Suhardika perlu menyusun klarifikasi secara tertulis untuk keperluan selanjutnya, khususnya dalam menyikapi masalah penyiaran pembicaraan antara I Ketut Suhardika dan Anggodo,” kata Abdul Haris di Jakarta, Kamis (5/11) malam.

Anggodo Widjojo merupakan sosok sentral dalam rekaman dugaan rekayasa kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah.

Rekaman tersebut telah diperdengarkan dan dibuka kepada publik dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah Konstitusi, Selasa (3/11).

Dalam rekaman tersebut, diketahui bahwa Anggodo menelepon beberapa orang dan di antaranya diduga adalah Wakil Ketua LPSK I Ketut Sudiharsa. Rekaman berdurasi 4,5 jam tersebut merupakan hasil penyadapan yang dilakukan oleh tim KPK.

Abdul Haris memaparkan, Ketut telah diminta untuk mengklarifikasi secara lisan dalam sidang paripuna LPSK yang dilakukan pada Jumat (6/11) sejak pukul 12.00 – 17.40 WIB.

Hasil lainnya dari sidang paripurna LPSK tersebut, lanjut Abdul Haris, LPSK menunggu hasil kerja dan mempersilakan Tim Delapan mendengarkan keterangan Ketut apabila diperlukan, serta akan menindaklanjuti apapun temuan dan rekomendasi LPSK.

Dia juga menegaskan, LPSK tidak pernah menerima fasilitas apapun baik dari Anggodo maupun Anggoro, kakak dari Anggodo yang kini menetap di Singapura dan merupakan buronan kasus korupsi yang sedang ditangani oleh KPK.

Untuk selanjutnya, ujar Abdul Haris, pemberian informasi kepada publik atau pers yang menyangkut LPSK menjadi kewenangan Ketua LPSK.


SOEEditor: hertantoSumber : ANT

Komisi III DPR Ingkari Suara Publik

 

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 06/11/2009 | 15:54 WIB Komisi III DPR Ingkari Suara PublikSemarang – Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, dinilai tak berjalan sesuai harapan. Forum itu menunjukkan Wakil rakyat mengingkari suara publik. Pengamat Politik Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Joko Prihatmoko mengatakan, pada awalnya, rapat tersebut ingin mengungkap kejelasan kasus Bibit dan Chandra serta isi rekaman.

Tapi yang terjadi, lanjutnya,  justeru DPR hanya klarifikasi dan akhirnya cenderung membela Polri. “Publik kan tidak berharap wakil rakyat dukung ini-itu, tapi cuma ingin jelas duduk perkaranya,” ungkap Joko, Jumat (6/11).

Penulis sejumlah buku bertema politik kepartaian, pemilu dan hukum ini menilai, anggota DPR masih terkungkung partai. Arah pertanyaannya, sebisa mungkin diatur tidak menyerempet kepentingan partai. “Ya, mungkin saja ada orang parpol yang terlibat dalam permainan itu,” bebernya.

Joko melihat daya represif anggota DPR, benar-benar tidak ada. Mereka hanya mencari aman, tak berani galak kepada Polri, dan tak menelusuri lebih jauh masalah-masalah krusial yang up to date. “Lebih baik berharap pada gerakan oposisi sipil,” pungkas dosen Fisipol ini.

Sementara anggota Tim 8 (TPF) Anies Baswedan melihat kejanggalan dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Polri pada Kamis malam. Bukan soal apakah ada perbedaan isi pernyataan Kapolri di depan DPR dan Tim Delapan, tetapi dari dinamika yang terjadi dalam forum, DPR justru seperti menunjukkan dirinya sebagai public relation (PR) atau humas bagi Polri.

Menurut Anies, ada perlakuan yang tidak seimbang dari Komisi III kepada Polri dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah diundang sebelumnya. Ketika pimpinan KPK diundang, forum berlangsung tertutup, sedangkan forum dengan Polri dibiarkan terbuka.

“Ketika KPK kemarin tidak ada keterbukaan bagi media. Tapi ketika RDP dengan Polri itu ada keterbukaan. Kalau ini fungsinya untuk PR, itu bisa memperkeruh masalah,” tutur Anies di sela kerja Tim Delapan di Kantor Wantimpres, Jumat (6/11).

Menurut Anies, forum rapat Komisi III DPR dengan Kapolri pada Kamis malam juga tak ubahnya seperti pengadilan yang tak menghadirkan pihak lainnya. Hasil-hasil penyidikan dipaparkan terbuka layaknya di sebuah pengadilan.

Tak bisa disalahkan juga, lanjut Anies, jika Polri juga menilai pemutaran rekaman di Mahkamah Konstitusi (MK) juga berperan sama. “Nah, kita (tim) itu diharapkan justru bisa menahan diri. Kalau makin hari makin berusaha untuk saling memojokkan, saya khawatir ujung-ujungnya bukan mencapai suatu yang tidak baik, itu menjadi kekhawatiran saya,” imbuhnya.

Senada pula, Direktur Eksekutif SETARA Institute, Hendardi menilai, rapat kerja yang dilakukan Komisi III DPR dengan Kapolri pada Kamis, adalah kontraproduktif karena tidak menyelesaikan polemik yang ada. “Rapat Komisi III DPR dengan Kapolri bukanlah makin memperjelas solusi terhadap masalah yang ada. tapi membuat menjadi tambah runyam,” paparnya.

Ia mengamati, DPR sebagai lembaga politik berperilaku layaknya lembaga hukum. “Karena ini, DPR sebaiknya duduk manis saja mendengar dan mengawasi jangan kemudian terkesan di publik malah menjadi pembela koruptor dan sibuk dengan puja-puji,” beber mantan Direktur YLBHI dan Ketua PBHI (Perhimpunan Bantuan hukum dan HAM Indonesia) ini. (*/dtc/jpc/kcm)

KPK-Polri-Kejaksaan Jadi Sarang Calo

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 06/11/2009 | 17:49 WIB KPK-Polri-Kejaksaan Jadi Sarang CaloJakarta – Calo atau makelar kasus (markus) diduga banyak berkeliaran di Kepolisian, kejaksaan dan KPK. “Sudah jadi rahasia umum bahwa banyak maksus atau makelar kasus justru bersarang di lembaga-lembaga penegak hukum dan keadilan, baik di Kepolisian, Kejaksaan dan jangan lupa juga di KPK,” ungkap politisi PAN Amien Rais di Gedung DPR, Senayan, Jumat (6/11).

Menurutnya, para markus ini bersekongkol dengan mafioso hukum di setiap lembaga terhormat dalam menjalankan aksi-aksi kejahatan dan skandalnya. Selama ini usaha penegakan hukum kita selalu terhalang tembok tebal gabungan para markus dan mafioso hukum.

“Saya menentang setiap usaha melakukan kriminalisasi KPK, namun saya juga tidak setuju bila ada pihak melakukan deifikasi, pendewaan berlebihan terhadap KPK seolah KPK dihuni oleh malaikat suci tidak mampu melakuakn kejahatan hukum,” seru Amien Rais.

Mantan Ketua MPR ini juga menentang demonisasi Polri yang seolah Polri merupakan gendoruwo yang menindas keadilan dan kebenaran. Namun, ia tak setuju dengan sikap deifikasi Polri. “Karena saya yakin ada oknum-oknum yang tidak setia pada sumpah Tri Brata Polri,” tandas mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini.

Banyak Calo di Polri dan Kejaksaan
Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), AP Batubara menengarai, dengan terungkapnya ‘kasus Anggodo’ sekarang ini membuktikan bahwa banyak calon/makelar kasus berkeliaran di lingkungan Kejaksaan dan Kepolisian.

“Dengan adanya kejadian Anggodo ini, menunjukkan banyak makelar berkeliaran di Kejaksaan dan Kepolisian. Makelar itu memang dijadikan profesi, tapi yang harus disalahkan itu aparat hukum yang kongkalikong dengan para calo. Anggodo tidak salah, karena calo itu sudah profesi dia sebagai tukang makelar perkara/kasus. Yang kurang ajar itu aparat yang bajingan-bajingan mau disuap itu,” ungkapnya.

Menurut AP Batubara, dengan masih banyaknya mafia peradilan di bidang hukum hingga sekarang ini membuktikan bahwa belum ada reformasi di lembaga hukum kita, baik di jajaran polisi, jaksa, hakim dan pengacara. “Presiden SBY yang bilang lakukan reformasi, ternyata tidak tuntaskan reformasi. Lima tahun pertama SBY memimpin, apa yang dilakukan? Ini sudah masuk lima tahun kedua, apa pula yang dilakukan? Kita dikibulin,” paparnya.

Ia mengingatkan, apabila SBY tiak mampu menyelesaikan persoalan KPK yang kini ribut dnegan polisi, maka sebaiknya SBY mundur saja dari jabatan Presiden. “Kalau SBY gak mampu, mundur saja. jangan main-main, rakyat sudah menjatuhkan harapan pada KPK. Lha sekarang KPK dizolimi. Saat KPK mau mengusut kasus Bank Century, Bibit an Chandra ditahan. Ini polisi apa, lebih kejam dari polisi jaman kolonial,” bebernya.

AP Batubara menilai, penegakan hukum kita sangat parah, jabatan di lembaga hukum digunakan untuk mencari duit dengan menyalahgunakan wewenang. “Ini bukti nyata tidak ada reformasi di lembaga hukum kita. Jadi, hukum dipakai sebagai barang dagangan untuk cari duit. Yang salah bisa bebas asal nyuap, yang benar justru dimasukkan kurungan/penjara,” tutur penasihat politik mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. (ira/jpc)

Polri Didukung Wakil Rakyat, KPK Didukung Rakyat

 

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 06/11/2009 | 07:49 WIB Polri Disokong Wakil Rakyat, KPK Didukung Rakyat
OLEH: ARIEF TURATNO

DRAMA politik yang dikemas dalam bentuk kriminal terus berlanjut. Jika sebelumnya drama tersebut digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Kamis (5/11), giliran Gedung DPR-RI yang dijadikan ajang pertunjukan. Dan jika sebelumnya yang jadi lakon tonil tersebut adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Giliran Kamis sampai Jum’at (6/11) dinihari, Polri yang mendapat peran utama. Jika cicak sebelumnya didukung Rakyat, giliran buaya didukung Wakil Rakyat. Maka tidak heran, jika penonton pun semakin ger-geran. Karena semua lucu-lucu, dan para pendukungnya juga rata-rata adalah pelawak papan atas.

Kita lihat saja babak pertama pertunjukan tersebut. Cicak yang semula kembang-kempis karena ditahan di markas Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat (Jabar). Kemudian, mendapat angin segar, berkat tampilan mereka yang menarik di MK. Gantian pada babak kedua, buaya yang meringis karena sebagian besar rakyat di berbagai daerah mencemooh tindakan Polri yang diniali kurang sportif. Namun keadaan segera berbalik, ketika panggung pertunjukan digeser ke Senayan. Giliran cecak yang mendapat serangan balik, tidak kalah seru dan lucunya.

Karena begitu lucu dan cenderung membosankan, tetangga saya Mas Naryo yang sehari-harinya adalah tukang servis AC, minta agar pertunjukan itu ditutup saja. Karena dia merasa sudah tidak tahan, dan katanya “saru”. Sebab pertunjukan yang mestinya hanya pantas atau hanya layak ditonton orang dewasa, kok dengan mudahnya dibuka untuk umum. Karena itu, anak-anak TK dan kelas satu SD yang menyaksikan drama tersebut, rata-rata tanya kepada orang tuanya. Itu apa-an sih Pak? Atau itu om-om yang lucu itu kerjanya apa sih? Kok, dibilang korupsi. Korupsi makanan apa sih?

Lebih runyam dan lucunya lagi, bukan secara jentelmen para pihak yang bersalah dan bermasalah mengakui kesalahannya. Justeru yang terjadi sebaliknya, malah mereka berkutet dengan kebohongan dan mencoba membela diri dengan cara apa saja. Di sisi lain, juga ada yang memanfaatkan situasi tersebut untuk membalas dendam. Mungkin kita masih ingat, tentang berapa anggota DPR-RI yang dijebloskan ke penjara oleh KPK. Misalnya dalam kasus Tanjung Api-api. Juga dalam kasus aliran dana BLBI dan sebagainya. Terakhir tentu dalam kasus sogokan atau suap yang diduga dilakukan Deputi Senior Bank Indonesia, Miranda Gultom.

Sejak kejadian itu, kabarnya anggota dewan telah mengincar KPK. Mereka hanya tinggal menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam. Niat itu semakin membara, ketika persoalan suap terhadap pencalonan Miranda Gultom terus coba digulirkan KPK. Dan mereka semakin kalap saja, setelah partai politik dimana mereka bernaung, kabarnya menolak memberikan bantuan. Karena pimpinan  partai politik bersangkutan menganggap bahwa perbuatan kotor yang mereka lakukan bukan untuk partai, tetapi masuk ke kantong sendiri. Sehingga wajar, jika partai kemudian lepas tangan dan menyerahkan persoalan tersebut kepada masing-masing pihak.

Ibarat pepatah, pucuk dicinta, ulam pun tiba, Dinanti tidak datang, tidak dicari datang sendiri, Dengan dalih rapat kerja dengan agenda dengar pendapat bersama institusi kepolisian, para anggota dewan secara lugas menyampaikan hampir seluruh unek-uneknya, termasuk kedongkolannya terhadap institusi yang sempat membongkar aib mereka. Tanpa ragu-ragu para Wakil Rakyat tersebut menyatakan dukungannya kepada Polri. Bahkan mereka menyatakan siap berada di belakangnya. Ironisnya, rakyat yang menyerahkan mandate kepada mereka justeru berada di area yang bersebarangan. Apakah ini juga bagian dari dinamika demokrasi?

Logikanya, Wakil Rakyat dan Rakyat harus sejalan. Mengapa? Karena Wakil Rakyat adalah pengemban anamat dan aspirasi public. Namun sungguh aneh dalam lakon tonil politik kali ini—yang melibatkan KPK,Polri dan Kejaksaan—Rakyat dan yang mewakilinya berjalan kontradiksi. Pertanyaannya adalah apakah para anggota dewan tersebut tidak takut jika rakyat sadar bahwa orang yang dipercaya membawa aspirasi malah duduk bertolak belakang dengan si pemberi amanah? Bagaimana sekiranya mandate yang sudah diberikan kepada anggota dewan diambil kembali, karena rakyat kecewa? Ya, inilah menariknya dari lelucon di akhir tahun 2009. (*)

Turun ke Jalan, Bisa Pancing Reformasi Jilid II

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 06/11/2009 | 19:27 WIB Turun ke Jalan, Bisa Pancing Reformasi Jilid IIJakarta – Wah, seruan turun ke jalan ini bakal bisa memancing gerakan massa mirip reformasi jilid II apabila terlaksana. Forum Facebookers Peduli Keadilan-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menantang facebookers untuk turun ke jalan, Minggu (8/11), di Bundaran HI untuk mendukung pimpinan KPK nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Seruan facebookers turun ke jalan ini disampaikan salah satu penggagas forum tersebut, Fulgentius Nitam dalam jumpa pers di kantor Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta, Jumat (6/11). “Sebagai tantangan buat para facebookers, kalau mereka gak cuma bisa ngomong dan berani di dunia maya saja, sudah kami wadahi, tinggal buktikan,” ujar Fulgentius.

Targetnya, pada tanggal 8 November nanti 500 sampai 1.000 facebookers berani turun ke jalan untuk menggelar aksi damai seperti long march menuju gedung KPK dengan kostum pakaian putih dan memakai pita hitam di lengan. “Targetnya 500 sampai 1.000 orang, minimal. Kostumnya ya baju domiman putih, pakai pita hitam di lengan,” ujar Hibatul Ghalib, salah satu penggagasnya.

Selain menunjukkan kepeduliannya secara nyata, aksi damai 8 November nanti juga menjadi momen facebooker untuk saling mengenal. “Dengan pertemuan di HI nanti, kita akan mengenali siapa-siapa saja, kan di facebook bisa pakai nama siapa saja,” ujar Galie Irham, penggagas yang lain.

Menurut Direktur Masyarakat Transparansi Indonesia, Tirta Nugraha, aksi nyata yang akan berlangsung 8 November tersebut bisa menjadi eksperimen seberapa efektif situs jejaring sosial dalam menggerakkan massa. “Semacam eksperimen, seberapa efektif jejaring sosial. Apakah dari dunia maya bisa bertransformasi ke dunia nyata?” ujarnya.

Forum Facebookers Peduli Keadilan-KPK ini merupakan organisasi khusus yang mewadahi facebookers yang ingin turun ke jalan menuntut keadilan dalam kasus kriminalisasi KPK. “Berawal dari Gerakan Satu Juta Facebookers mendukung Bibit dan Chandra. Pas anggota sudah 100.000 jadi ingin membuat aksi damai, menggerakkan masa. Jadi kami organisasi khusus mewadahi facebookers yang ingin ke jalan,” ujar penggagas lainnya, Ario Soembogo.

Musisi Ikut Dukung Cicak
Nampaknya, kasus Bibit dan Chandra mengusik nurani para musisi tanah air. Sebagai bentuk dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), para musisi ibu kota bersama komunitas Cintai Indonesia Cintai KPK (CICAK) akan menggelar acara Konser Musik Indonesia Sehat Lawan Korupsi. Mereka akan ikut kumpul bersama di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (8/11) pagi.

Akan tampil untuk memeriahkan acara itu para musisi papan atas seperti Slank, Oppie Andaresta, Fariz RM, Once Dewa, Erwin Gutawa, Gita Gutawa, Netral, Efek Rumah Kaca, Kadri Jimmo The Prinzes of Rhythm, dan lain-lain. Selain itu berbagai elemen masyarakat juga direncanakan akan ambil bagian dalam konser tersebut. Mereka akan mengikuti jalan dan senam sehat di kawasan sekitar Monas dan Bunderan HI.

Kegiatan ini merupakan dukungan terhadap gerakan antipelemahan KPK dan gerakan antikorupsi demi Indonesia yang bersih dan bebas korupsi. “Kita harus bersama-sama mendorong pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi,” jelas Teten Masduki, tokoh antikorupsi yang juga Sekjen Transparency International Indonesia (TII).

Senada dengan Teten, musisi Faris RM pada kesempatan terpisah juga mengungkapkan kepeduliannya terhada pemberantasan korupsi. “Saya merasa wajib mendukung upaya memperbaiki sistem di tanah air,” papar penembang lagu Sakura ini. (*/kcm/jpc)

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Pengusaha Anggodo Widjojo memenuhi panggilan Tim Delapan di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta, Kamis (5/11). Anggodo mengaku bukan tahanan.

KPK VS POLRI
Nama Baik Presiden Dipertaruhkan

Jumat, 6 November 2009 | 05:01 WIB

Jakarta, kompas – Kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung dinilai bisa mencoreng nama baik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kisruh ini tidak lagi sekadar masalah hukum, tetapi sudah menjadi masalah politik.

Hal itu disampaikan profesor politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsudin Haris; Ketua Komisi Hukum Nasional JE Sahetapy; dan guru besar kajian ilmu kepolisian Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar.

”Masalah ini tidak lagi masalah hukum karena fakta-faktanya sudah sangat terang benderang. Mestinya pada kesempatan pertama Presiden mencopot Jaksa Agung dan Kapolri. Ini bukan hanya soal tuntutan mundurnya Susno, Wisnu, dan Ritonga,” kata Syamsudin.

Sahetapy juga mengatakan hal senada. ”Fakta hukum dalam rekayasa kasus Bibit dan Chandra dan pelemahan KPK sudah merupakan hal yang tak bisa dibantah lagi,” katanya.

Menurut Syamsudin, Kejagung dan Polri adalah lembaga di bawah Presiden. ”Presiden menjadi kunci dari semua masalah ini. Kepolisian dan kejaksaan tak mungkin bertindak seperti sekarang jika ada komitmen yang sungguh-sungguh dari Presiden,” katanya.

Sahetapy mengatakan, nama Presiden dipertaruhkan dalam kisruh ini. ”Sejak awal saya sudah menyampaikan Presiden tak perlu membentuk Tim Independen. Semua sudah jelas, sekarang tinggal ketegasan sikap,” ucapnya.

Ambil alih

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia Petrus Selestinus meminta KPK mengambil alih penanganan kasus Anggodo Widjojo dari Polri karena polisi dan kejaksaan dinilai tidak cukup memiliki legitimasi dan kredibilitas. Selain itu, KPK juga diminta mengusut keterlibatan Susno Duadji dan AH Ritonga.

Anggodo, Susno, dan Ritonga, lanjutnya, dapat disidik dalam sebuah perkara sendiri. Mereka dapat saja diduga berada dalam rangkaian upaya penggagalan penyidikan kasus korupsi KPK.

Sementara itu, Kepala Divisi Korupsi dan Peradilan Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Hasrul Halili mengkritisi sikap Polri yang enggan menetapkan Anggodo sebagai tersangka dengan alasan belum cukup bukti. Langkah itu mengundang kecurigaan. Polisi bersikap konservatif dalam menangani Anggodo, tetapi terkesan sangat progresif dalam menangani kasus Chandra dan Bibit. Ia menduga ada nilai strategis yang cukup signifikan sehingga Anggodo tidak ditetapkan sebagai tersangka.

Oleh karena itu, Hasrul meminta agar kasus ini tidak dilokalisasi hanya terkait rekaman pembicaraan telepon. Kasus itu dapat merembet ke mana-mana.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, lembaganya tengah mempertimbangkan untuk melakukan supervisi dan koordinasi terhadap penanganan kasus Anggodo. Kewenangan ini diatur dalam Undang-Undang No 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. ”Kami tak bisa begitu saja masuk ke kasus yang tengah ditangani kepolisian. Yang bisa kami lakukan adalah memberi supervisi dan koordinasi,” katanya.

Febri Diansyah, peneliti hukum Indonesian Corruption Watch, mengatakan, KPK harus didorong untuk menangkap Anggodo dengan pasal percobaan penyuapan. ”Pasal 5 Ayat 1 jo Pasal 15 UU No 31/1999 jo UU No 20/2001 bisa digunakan KPK untuk menjerat Anggodo,” katanya.

Sementara hakim konstitusi Akil Mochtar menilai Presiden seharusnya secara resmi mengadukan pencatutan namanya oleh Anggodo ke kepolisian sehingga polisi punya cukup bukti untuk menahan Anggodo. ”Presiden dapat mengadukan Anggodo dengan sangkaan telah melakukan penipuan, perbuatan tidak menyenangkan, atau pencemaran nama baik,” kata Akil.

Berantas mafia

Presiden Yudhoyono menetapkan pemberantasan mafia hukum sebagai salah satu dari 15 program pilihan yang akan dilakukan pemerintah dalam 100 hari pertama pemerintahannya.

”Yang saya sebut dengan mafia berkaitan dengan hukum adalah mereka yang melakukan berbagai kegiatan yang merugikan, misalnya makelar kasus, suap-menyuap, pemerasan, jual-beli perkara, mengancam saksi, mengancam pihak-pihak lain, pungutan-pungutan yang tidak semestinya, dan sebagainya. Di samping merusak rasa keadilan dan kepastian hukum, juga menimbulkan kerugian material bagi mereka yang menjadi korban dan mendatangkan keuntungan yang tidak halal, yang tidak legal, bagi mereka yang menjalankan kegiatan mafia itu,” ujar Presiden.

Presiden menyerukan kepada rakyat Indonesia yang merasa menjadi korban mafia untuk melaporkan melalui PO Box 9949 Jakarta 10000. (AIK/ANA/NWO/DAY/DWA/HAR)

KEJAKSAAN AGUNG
Ini Baru Kisah Awalnya…

KOMPAS, Jumat, 6 November 2009 | 03:57 WIB

Demi kepentingan institusi Kejaksaan Agung, saya menyatakan mengundurkan diri dari Wakil Jaksa Agung. Semoga kejaksaan tetap jaya!” kata Abdul Hakim Ritonga, Kamis (5/11) petang di Jakarta.

Kalimat itu meluncur dari bibir Ritonga dalam jumpa pers di ruang Pusat Penerangan Hukum Kejagung. Kata-kata Ritonga itu melengkapi penjelasan Jaksa Agung Hendarman Supandji di Kantor Presiden, Kamis pagi.

Ritonga menjelaskan, pengunduran dirinya itu sebenarnya sudah disampaikan sejak dua hari lalu kepada Jaksa Agung. Namun, Hendarman sempat memintanya untuk berpikir lagi. Kamis pagi Hendarman menanyakan lagi soal sikapnya itu.

”Saya bilang, tetap. Lalu, saya buat surat. Setelah surat sampai pada Jaksa Agung, saya sampaikan kepada teman-teman wartawan,” kata Ritonga.

Langkah mundur itu, kata Ritonga, adalah upayanya untuk menyelamatkan institusi kejaksaan. Apalagi ada saran dari Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah (Tim Delapan) yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyarankan agar pimpinan Polri dan kejaksaan yang namanya disebut dalam rekaman hasil sadapan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibeberkan di Mahkamah Konstitusi mengundurkan diri. Selain itu, pengunduran dirinya juga agar pemeriksaan tim bisa berjalan baik.

Jika biasanya Ritonga mengenakan setelan safari, dalam jumpa pers, Kamis, ia mengenakan kemeja coklat bergaris hitam. Beberapa anggota stafnya hadir dalam jumpa pers. Mereka menangis. Padahal, dalam dua kali jumpa pers setelah persoalan rekaman percakapan dugaan kriminalisasi pimpinan KPK itu mengemuka, staf Ritonga tak pernah hadir.

Pengunduran diri Ritonga dari jabatan Wakil Jaksa Agung yang baru dijabat sejak 12 Agustus 2009 bukanlah akhir dari kemelut yang muncul pascanama Ritonga dan Wisnu Subroto (mantan Jaksa Agung Muda Intelijen) disebut-sebut dalam rekaman percakapan yang juga melibatkan Anggodo Widjojo. Anggodo adalah adik Anggoro Widjojo, Direktur PT Masaro Radiokom yang menjadi tersangka korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan.

Peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Diansyah, pengunduran diri Ritonga merupakan awal yang harus diteruskan. ”Jika kejaksaan benar-benar ingin bersih dan terhormat,” katanya.

Meski demikian, Febri mengaku tak yakin mundurnya Ritonga akan membuat ”kejaksaan jaya”. Terlalu banyak persoalan mendasar di kejaksaan yang penyelesaiannya harus dengan cara ekstra keras.

Rasa ingin tahu

Sejak akhir Oktober, soal rekaman percakapan itu menjadi isu di kejaksaan. Selalu saja ada pegawai negeri sipil di Kejagung ataupun jaksa yang membicarakan rekaman itu. Mereka juga mengikuti sidang MK yang disiarkan stasiun televisi secara langsung untuk mendengarkan pemutaran rekaman percakapan. Muaranya satu, benarkah Wisnu Subroto (mantan Jaksa Agung Muda Intelijen) dan Ritonga terlibat dalam rekayasa kriminalisasi pimpinan KPK?

Rasa ingin tahu menguasai benak sejumlah pegawai kejaksaan. Misalnya, benarkah mobil Mercy yang disebut-sebut dalam rekaman percakapan Anggodo itu diterima Wisnu? Duren dua kardus yang dikirimkan kepada Ritonga, kira-kira seperti apa?

Seorang jaksa muda di Kejagung mengaku geram dengan percakapan yang dilakukan seniornya itu. ”Hal-hal yang begini ini diberantas saja!” katanya.(Dewi Indriastuti)

Selama Korupsi Ada, Jangan Harap Ada Negara

Jumat, 6 November 2009 | 03:41 WIB

Oleh Makmur Keliat

The state is dependent on the virtue of incorruptibility. (Erhard Eppler)

Suatu saat, Paul Tillich, filsuf Amerika kelahiran Jerman, menyatakan, jika tidak ada kekuasaan untuk membuat dan menegakkan hukum, negara juga tidak ada.

Pertanyaannya kemudian adalah masihkah kita berani menyatakan bahwa negara yang disebut Indonesia adalah sebuah negara hukum setelah kita menyaksikan kekisruhan luar biasa antara KPK dan polisi?

Lima alasan

Ada lima alasan mengapa pertanyaan ini dilontarkan.

Pertama, kasus KPK lawan polisi menunjukkan, negara yang disebut Indonesia hanya mampu menghasilkan aneka ketentuan hukum, tetapi tak mampu menegakkan. Dalam kajian tentang tipe negara, karakter seperti ini membuat Indonesia dapat dikategorikan negara yang lemah.

Negara seperti ini hanya selangkah dan ada di garis batas untuk menjadi negara gagal, yaitu suatu negara di mana berbagai kelompok masyarakat menjalankan hukumnya sendiri dengan cara-cara kekerasan karena sama sekali tidak lagi percaya kepada institusi yang disebut negara. Kasus Rwanda di Afrika adalah contoh yang sering disebut sebagai fenomena negara gagal. Semoga Indonesia tidak sedang mengikuti langkah Rwanda.

Kedua, kasus KPK lawan polisi menunjukkan negara yang disebut Indonesia sedang mengalami demoralisasi dan desakralisasi dalam lembaga-lembaga penegak hukum. Demoralisasi dan desakralisasi itu muncul menjadi sentimen publik yang kuat saat KPK dibentuk pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

Asumsi yang melandasi pembentukan KPK sejak awal adalah tidak ada satu pun lembaga negara yang tidak terlanda korupsi. Seandainya institusi Polri, kejaksaan, dan kehakiman masih memiliki kredibilitas sebagai lembaga penegak hukum untuk menghadapi korupsi, sebenarnya KPK tidak perlu dibentuk. Namun, pembentukan KPK sejak awal tidak berangkat dari pengandaian ini. Itu sebabnya secara moral publik cenderung memandang KPK memiliki kredibilitas moral yang lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lain.

Lembaga pemolisian

Ketiga, kasus KPK lawan polisi menunjukkan, negara yang disebut dengan Indonesia itu tidak memiliki akar pemikiran yang kuat untuk memahami apa yang disebut dengan lembaga pemolisian. Secara konseptual, pengertian lembaga pemolisian bukanlah dalam pengertian tunggal atau hanya dilakukan polisi.

Polisi hanya salah satu dari lembaga pemolisian. Institusi kehakiman, kejaksaan, dan polisi merupakan bagian dari lembaga pemolisian itu. Justru karena kredibilitas tiga lembaga pemolisian itu begitu rendah, KPK kemudian dibentuk.

Dengan kata lain, KPK sendiri merupakan bagian dari lembaga pemolisian. Karena itu, merupakan suatu sesat pikir yang sangat fatal jika terdapat pandangan yang menyatakan bahwa polisi merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki ranah dalam melakukan pemolisian. Pemikiran seperti ini akan dengan mudah menciptakan kesimpulan bahwa tak ada seorang pun yang dapat mengawasi polisi Indonesia dan polisi adalah sama dengan negara.

Keempat, kasus KPK lawan polisi menunjukkan bahwa negara yang disebut dengan Indonesia itu belum bergeser dari paradigma berpikir ”oknum” dan bukan sistem. Paradigma seperti ini dapat juga disebut dengan paradigma ”siapa yang salah”, bukan paradigma ”apa yang salah”.

Pembentukan tim pencari fakta, seperti pembentukan tim-tim pencari fakta yang telah ada sebelumnya—dalam kasus Semanggi dan Aceh—dianggap selesai saat ditemukan ”siapa” yang bersalah dan tidak melakukan pembenahan secara sistemik untuk bergerak ke arah paradigma ”apa yang salah” melalui aneka pembuatan regulasi yang lebih ketat sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalkan.

Salah satu akibat yang amat serius dari tanggapan kebijakan seperti ini adalah cita-cita Indonesia sebagai negara hukum itu hanya hadir ”sesaat” ketika suatu tim pencari fakta dibentuk. Setelah itu hilang dan kembali seperti biasa sehingga tidak ada bedanya antara Indonesia ”masa lalu”, Indonesia ”hari ini”, dan Indonesia ”masa depan”.

Masa depan Indonesia telah dipaksa terperangkap oleh ”masa lalu” dan ”hari ini” yang gelap gulita. Cahaya di ujung terowongan hanya muncul sekilas, kemudian Indonesia masuk kembali ke dalam terowongan yang gelap gulita itu.

Belum melindungi warga

Kelima, kasus KPK lawan polisi ini menyampaikan pesan, negara yang disebut Indonesia itu belum dapat menjadi pelindung bagi warganya. Meminjam pemikiran Erhard Eppler (2009), pembentukan negara adalah suatu pembuatan janji suci atau ikrar bahwa setiap orang, khususnya yang lemah, mendapat perlindungan. Janji ini sepertinya kian sirna dari republik ini.

Ironi besar yang muncul dari kasus KPK lawan polisi ini adalah perasaan yang amat tidak berdaya dari pihak yang lemah yang tersimbolkan oleh institusi KPK dan dari adanya kecenderungan bertele-tele, jika bukan inaction, dari pemerintah untuk penyelesaian kasus ini. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, publik mungkin bisa mengadu kepada penciptanya dan berdoa ”ya Tuhan lindungilah kami dari pelindung kami”. Jika ini yang tidak dihentikan, kita mungkin akan segera masuk ke dalam situasi negara yang gagal.

Jadi, marilah kita menyelesaikan kasus ini secepatnya. Korupsi memang harus diberantas. Taruhannya bukan soal uang semata. Lebih dari itu, taruhannya adalah negara itu sendiri. Seperti dikutip dalam awal tulisan ini, jangan pernah berharap kita akan tetap memiliki negara jika korupsi terus berlangsung.

Jadi, hilangkanlah pemikiran dan keyakinan bahwa uanglah yang membuat dan menegakkan hukum, dan karena itu pula yang menghadirkan negara. Pandangan seperti ini hanya mendorong para penegak hukum menjadi pedagang hukum.

MAKMUR KELIAT Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

Rekaman Hukum Indonesia

KOMPAS, Jumat, 6 November 2009 | 03:40 WIB

Oleh Satjipto Rahardjo

Kartu sudah dibuka di atas meja. Berkat kemajuan teknologi informasi elektronik, dalam bilangan detik seluruh dunia—domestik maupun internasional—mengetahui isi perut penegakan hukum di negeri ini.

Selama lebih dari empat jam kita disuguhkan suatu reality show tentang isi dapur penegakan hukum dari sebuah negeri yang bernama Indonesia. Kok yang begitu bisa terjadi dan kok-kok yang lain.

Kekuatan publik

Kita tergagap bertanya-tanya, bagaimana efeknya terhadap publik? Publik itu tidak hanya terdiri dari orang yang tahu hukum, tetapi lebih banyak lagi orang yang awam dalam bidang hukum. Dengan demikian, para pemirsa yang tahu hukum tidak dapat memaksakan kepada semua orang untuk melihat pertunjukan rekaman itu seperti seorang ahli hukum melihatnya.

Jutaan pemirsa awam itu berhak menafsirkan dan memaknai apa yang baru saja dilihatnya. Itulah hak asasi mereka. Mereka tidak dapat dipaksa untuk memahaminya, seperti seorang yang tahu hukum memaknainya.

Pengaruh kekuatan publik atau opini publik terhadap hukum memang merupakan ranah wacana tersendiri dalam hukum. Kekuatan itu ada di masyarakat yang tak dapat ditepis dan diabaikan begitu saja oleh komunitas hukum, semata-mata berdasar keawaman mereka. Secara sosiologis, besar atau kecil opini itu akan berpengaruh terhadap hukum.

Lupakah kita terhadap peristiwa pemberlakuan UU Lalu Lintas Jalan 1992 (?) yang ditunda satu tahun. Di situ jelas tergambar kekuatan opini publik sehingga otoritas hukum bertekuk lutut. Masih banyak lagi kejadian dalam sejarah hukum dunia, di mana opini publik menjadi barometer dalam legislasi, ajudikasi, dan penerapan hukum.

Logika hukum dan logika umum

Sesungguhnya hukum itu amat esoterik, hanya dapat dipahami oleh orang yang memang belajar hukum. Banyak bahasa, istilah, konsep, dan doktrin hukum yang merupakan bunyi-bunyian yang asing di telinga masyarakat umum.

Mereka tidak mengetahui alasannya, mengapa si A tidak segera dimasukkan ke penjara? Mengapa si B tidak segera ditangkap dan lain-lain. Itulah logika awam mereka. Sebenarnya mereka tak benar-benar awam. Mereka cukup cerdas, tetapi dengan menggunakan logika akal sehat dan nuraninya sendiri. Di sana-sini terlihat kecerdasan ”awam” itu lebih tajam dari logika, alasan, dan penalaran hukum.

Maka, seperti Paul Vinogradoff, ia bicara tentang akal sehat dalam hukum. Jadi, janganlah hukum kita menjadi begitu arogan sehingga mengabaikan kekuatan, peran, dan pikiran publik. Maka segeralah berbagai kejadian yang mencolok itu diselesaikan dan jangan mengecewakan publik.

Sistem peradilan antikorupsi

Mengamati silang sengketa di antara sesama penegak hukum selama ini, pada hemat saya, ada suatu hal lebih besar yang terlupakan untuk disinggung dan dibicarakan, yaitu tentang sistem besar di mana keributan sekarang terjadi. Sistem itu dikenal sebagai criminal justice system. Baik polisi, jaksa, maupun KPK sama-sama bekerja berdasarkan sistem itu. Sistem itu memberi hak dan wewenang kepada para pelaku dalam sistem itu. Kewenangan itu memiliki potensi besar untuk bersinggungan dan berbenturan, seperti kewenangan untuk menyidik.

Maka, saya berpikir, apakah dalam jangka panjang kita tidak perlu membangun suatu sistem Indonesia sendiri yang lebih progresif, yang diharapkan lebih ampuh untuk memberantas korupsi.

Sistem itu adalah sistem peradilan antikorupsi (anticorruption justice system). Di dalam sistem itu saya membayangkan, semua kekuatan atau institut dalam pemberantasan korupsi hanya merupakan sekrup-sekrup dari mesin besar antikorupsi itu. Dengan demikian, jaksa, polisi, dan KPK sama-sama berdiri di atas satu panggung yang sama dan kokoh.

Maka, efek dari friksi-friksi yang terjadi di antara sesama ”sekrup mesin antikorupsi” dapat ditekan serendah mungkin. Dalam melaksanakan hak itu saya berpikir mereka harus senantiasa bergandeng tangan dan bekerja sama untuk memberantas korupsi.

Musuh kejaksaan, kepolisian, dan KPK adalah korupsi dan hanya korupsi.

Satjipto Rahardjo Guru Besar Emeritus Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

Parlemen “Online”

KOMPAS, Jumat, 6 November 2009 | 03:42 WIB

Oleh Jaleswari Pramodhawardani

Jangan menyepelekan Facebook. Gerombolan orang yang ”diam” ini dapat menjadi kelompok penekan dalam suatu kasus.

Parlemen online bahkan dinilai berhasil menjalankan fungsi parlemen sebenarnya di Senayan. Setidaknya kasus Prita Mulyasari versus Rumah Sakit Omni dan KPK versus Polri, yang mereka usung, ikut memengaruhi kebijakan publik yang diputuskan kemudian.

Kasus terakhir, Wimar Witoelar (WW) dalam Facebook-nya menulis: ”Kekuatan rakyat bulan Mei 1998 bergerak untuk melawan sistem dan di November 2009 justru digerakkan oleh sistem”. Bisa jadi apa yang dikatakan benar jika mengacu substansi pembicaraan yang sama, yang juga ditanyakan Goenawan Mohamad (GM) dalam wall-nya, ”Apakah aparat penegak hukum kian bobrok? Atau, sebenarnya kebobrokan itu dulu juga parah tetapi tak terungkap? Karena dulu—sejak ’demokrasi terpimpin’ Bung Karno, sampai ’Orde Baru’ Suharto—tak ada pers bebas, tak ada KPK, tak ada Mahkamah Konstitusi?”.

Kalimat-kalimat yang diproduksi kedua tokoh ini, dan ratusan ribu facebookers, ikut memengaruhi proses penyelesaian konflik KPK versus Polri yang berujung penangguhan penahanan Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah.

Dalam konteks WW dan GM, ”sistem” yang dimaksud mengacu ”perpindahan rezim”, yang otoritarian menuju demokrasi. Dari rezim yang menciptakan ”negara sebagai misteri” menuju negara yang menganut demokrasi sebagai sarana atau fasilitas dalam kebebasan. Demokrasi ini memberi jalan bagi publik untuk berpartisipasi dalam pertikaian politik yang dianggap tidak mewakili keadilan publik. Sekaligus menyodorkan kenyataan getir tentang keadilan publik yang diperkosa aparat negara.

Melonjaknya partisipasi publik melalui Facebook menunjukkan bagaimana demokrasi dimanfaatkan publik sebagai sarana kebebasan mengekspresikan gagasan dan kemarahan, sekaligus merepresentasikan ketidakpuasan terhadap pertanggungjawaban politik elitenya. Para elite dimaksud menunjuk institusi penegak hukum seperti kejaksaan, peradilan, dan polisi yang dianggap angkuh dalam kekuasaan, tecermin dalam jargon ”cicak lawan buaya”.

Fakta hukum

Ada hal-hal menarik dari fakta hukum itu. Pertama, gerakan facebookers merupakan representasi gugatan publik terhadap sebagian besar ahli hukum dan advokat tentang makna keadilan hukum itu sendiri. Ada kegeraman, ketidaksetujuan, dan penolakan terhadap hukum yang berisi perangkat norma yang padu, logis, dan otonom dari aneka pengaruh politik, ekonomi, dan budaya. Hukum menjadi kumpulan perdebatan kering pasal-pasal tanpa makna, tidak merefleksikan konsep jiwa publik terhadap keadilan substantif.

Kedua, tercemarnya aneka institusi hukum dan aparat akibat tidak tahan godaan kekuasaan dan uang. Tidak heran jika sebagian besar rancang bangun sistem hukum dan filosofi yang menopangnya tidak memungkinkan hukum melakukan perubahan sosial atau menghadirkan keadilan substantif. Beberapa kasus menunjukkan, produk hukum yang dirancang tidak lahir dari kebutuhan masyarakat dan mendapat penolakan publik yang luas, seperti terjadi pada RUU Rahasia Negara. Kesenjangan antara harapan dan fakta inilah yang membuat publik mencoba mendefinisikan kembali keadilan substantif yang diinginkan melalui ruang personal yang publik, Facebook.

Ketiga, parlemen online dianggap sebagai solusi alternatif saat kebuntuan komunikasi antara aneka institusi formal negara dan publik tersumbat. Ia merekam keinginan dan kebutuhan publik tentang makna keadilan hukum yang dicita-citakan sekaligus penolakan terhadap keadilan prosedural yang didefinisikan institusi-institusi negara.

Dengan mencermati kondisi itu, kehadiran parlemen online harus dilihat dari makna positif, sebagai wujud partisipasi langsung rakyat terhadap kinerja presiden yang langsung dipilih rakyat. Kenyataan ini merupakan dorongan bagi presiden agar tidak ragu melaksanakan program pemerintah yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan rakyat banyak, salah satunya gerakan antikorupsi dengan reformasi birokrasi.

Selain itu, gerakan parlemen online juga merupakan acuan kerja Tim Pencari Fakta (TPF) agar dalam tugas yang dilakukan mengedepankan keadilan substantif ketimbang sekadar keadilan prosedural semata, karena inilah sebenarnya inti gugatan rakyat. Temuan TPF dapat dijadikan pintu masuk reformasi total institusi penegak hukum, yang dilakukan transparan dan memenuhi akuntabilitas publik.

Namun, dalam jangka panjang, kehadiran terus-menerus parlemen online menunjukkan rapor merah pemerintah karena dianggap tidak mampu mengelola dan memfungsikan aneka institusi negara sesuai dengan tujuan dan kebutuhan publik yang luas.

Jaleswari Pramodhawardani Peneliti Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI

Ironi Kriminalisasi

KOMPAS, Jumat, 6 November 2009 | 03:09 WIB

Oleh Emmanuel Subangun

Pemerintahan tanpa stabilitas tidak mungkin. Namun, jika stabilitas dianggap sebagai norma tertinggi dalam pemerintahan, segera akan lahir kesulitan. Dalam keadaan stabil, kecenderungan berpikir formal menjadi kuat, berjalan seperti biasa.

Cara berpemerintah (dan bernalar) secara formal tampak jelas mengapa pihak-pihak yang berwenang tidak mudah memahami gejala yang oleh umum disebut kriminalisasi KPK. Hal yang sederhana, tetapi tidak mudah dimengerti. Atau tepatnya, jika dilihat secara formal/normatif, kasus KPK/Polri tidak akan tampak sebagai ”masalah” politik. Maksudnya?

Makna kriminalisasi

Kriminalisasi pejabat negara tak hanya terkait penegakan hukum. Seperti saat presiden Amerika Serikat ingin membuka file CIA untuk penyiksaan dalam interogasi tawanan perang, reaksi keras muncul karena dengan rencana itu akan terjadi kriminalisasi seluruh prosedur intelijen AS. Masalah menjadi gawat karena teknik penyiksaan dituangkan dalam pedoman kerja yang diparaf kepala negara dan kehakiman. Artinya? Teknik penyiksaan yang melanggar hak asasi itu secara formal tanpa masalah, tetapi secara moral penuh masalah. Kasus seperti inilah yang ujungnya adalah pengadilan kriminal di Den Haag (ICJ) untuk kriminal melawan kemanusiaan.

Secara legal, begitulah duduk perkara kriminalisasi sebuah kebijakan politik yang sah secara formal prosedural dan nasional. Namun, selain secara legal, ada pergeseran lebih penting dalam tata pergaulan politik dewasa ini. Jika politik konvensional tak lain adalah penentuan kawan/lawan, politik zaman sekarang sedang menghadapi paradigma khusus yang muncul di abad XX. Politik bukan saja sekadar mengurusi konflik kepentingan (arti konvensional), yang lalu dapat diteruskan dengan perang jika perlu (penggunaan kekerasan). Politik harus menghormati kemanusiaan, atau manusia sebagai manusia, dan manusia tidak pernah dijadikan alat dalam politik.

Prinsip kemanusiaan sebagai tujuan mutlak (dan bukan sekadar alat) itulah yang dianut saat ini. Itulah yang disebut Kantianisme yang humanistik. Itulah yang menjelaskan mengapa reaksi amat luas atas tindakan Polri dalam kasus KPK. Kemanusiaan yang secara ”sah dan resmi” dilanggar Polri itulah yang tampaknya dirasakan masyarakat luas.

Di bawah konsep kriminal melawan kemanusiaan itulah dalam skala kecil dapat dimengerti apa maksud kriminalisasi KPK. Jadi bukan sekadar soal cicak lawan buaya, bukan juga sekadar upaya melemahkan KPK oleh mereka yang terganggu aktivitas lembaga khusus ini.

Dalam konflik kekuasaan antarlembaga negara (Polri, kejaksaan, dan KPK), hal semacam itu dapat dan mungkin terjadi. Anda lebih mudah memahami kriminalisasi jika memerhatikan sikap politik teroris yang membunuh sambil meng-”kafir”-kan musuh. Mengingat KPK adalah lembaga khusus, maka pukulan terhadap KPK dengan cara seperti itu segera mendapat reaksi luas. Tindakan Polri telah meneror masyarakat.

Pelajaran politik

Dari semua yang terjadi itu muncul pelajaran politik yang amat berharga. Pelajaran itu muncul dari program pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi. Artinya, agar alat pemerintahan ditempati orang yang tepat, lembaga tinggi negara ditempati oleh mereka yang mengenal baik bahwa statecraft bukan sama sebangun dengan urusan organisasi swasta, seperti perusahaan!

Mengingat TNI sekarang sudah kian profesional (dalam arti penjaga keamanan negara) dan polisi adalah penjaga ketertiban dalam negeri, maka tuntutan profesionalisme polisi akan semakin kuat. Profesionalisme Polri bukan sekadar penguasaan keahlian tukang bengkel, tetapi polisi tak bisa lain dituntut memberi contoh bagaimana menghadirkan prinsip hukum secara layak dalam demokrasi. Dan apa pengertian hukum dalam negara demokrasi?

Asas dasarnya hanya satu, yakni ”kepantasan”. Sistem hukum dimaksudkan untuk memungkinkan keadilan yang penuh ”kepantasan” ditegakkan. Pihak yang memungkinkan secara substansial kepantasan itu tegak tak lain adalah Polri dan penegak hukum lainnya. Jadi, reaksi keras dan meluas atas tindakan polisi terhadap KPK, suka atau tidak, adalah karena asas subtil ”kepantasan” telah dilanggar. Itulah sejatinya kriminalisasi KPK.

Kembali ke dasar

Untuk menghindarkan diri secara kolektif tenggelam dalam arus liar membingungkan, sebaiknya dicatat tiga asas berikut.

Pertama, legalisme demokratik berdasarkan paham Kantian yang humanistik, seperti semboyan Brimob yang berbunyi ”jiwa ragaku untuk kemanusiaan”.

Kedua, kepantasan adalah kaidah juristik yang harus dipahami semua penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim). Dan mereka harus memberi contoh tegaknya aturan hukum itu.

Ketiga, mengingat kasus KPK/Polri terjadi dalam proses reformasi birokrasi, maka semua pejabat negara harus memahami, statecraft jauh beda dengan sekadar keterampilan tata kelola (SOP) yang formal, tekstual, dan normatif.

Emmanuel Subangun Sosiolog

Suara Pembaruan

ZOOM2009-11-06“Due Process of Law” Terusik
Frans H Winarta

Ketika kasus OJ Simpson, atlet American Football yang berlatar belakang Afro American, terjadi pada 1990-an, masyarakat Amerika Serikat dikejutkan oleh penayangan pemeriksaan perkara tersebut dalam tahap pre-trial dengan Kathleen Kennedy-Powell sebagai hakim di berbagai saluran televisi setempat. Padahal, Amerika Serikat adalah negara yang memiliki sistem peradilan yang sangat ketat menjaga asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Jangankan menayangkan keseluruhan sidang pre-trial perkara OJ Simpson, memotret saja dilarang di sana. Pelanggaran atas asas praduga tidak bersalah itu mencengangkan masyarakat AS, karena hal ini merupakan obstruction of justice, yang artinya intervensi terhadap pelaksanaan hukum dan keadilan.

Setelah sidang pengadilan berjalan secara maraton, akhirnya dalam pemeriksaan perkara ini, OJ Simpson, yang dituduh membunuh istrinya, yang sesungguhnya (pokok perkara), dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari tuntutan hukum, karena pembelanya berhasil memengaruhi sebagian juri yang adalah Afro American dan Asia. Padahal, public opinion mengarah kepada asumsi bahwa memang benar OJ Simpson membunuh istrinya.

Dalam kasus Bibit dan Chandra publik memihak kepada kedua pimpinan KPK nonaktif tersebut dan apa hasil akhir dari perkara tersebut sulit untuk diprediksi, karena konon polisi mempunyai bukti-bukti kuat mereka menerima suap dari seorang tersangka bernama Anggoro Widjojo. Sebaliknya, Bibit dan Chandra menuduh ada rekayasa Polri dan saksi pelapor untuk memenjarakan mereka dan mengkriminalisasi kasus ini.

Pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) oleh Presiden SBY dikhawatirkan banyak pihak akan mengganggu proses peradilan Bibit-Chandra, paling tidak “campur tangan” pihak luar akan mengganggu due process of law. Arti dari due process of law adalah constitutional guarantee… that no person will be deprived of life, liberty or property for reasons that are arbitrary… protects the citizen against arbitrary actions of the government” (Tobias dan Petersen, dalam buku A survey of a Constitutional Rights). Setiap warga negara berhak atas perlindungan terhadap tindakan pemerintah yang sewenang-wenang. Memang, kalau hal ini dijadikan preseden maka pada gilirannya akan mengganggu due process of law dalam pemeriksaan, penuntutan, dan pengadilan perkara pidana selanjutnya secara umum.

Demikian pula kehadiran TPF, yang mengklaim dirinya independen, namun terdapat komentar tentang klaim independen tersebut karena paling tidak 4 dari 8 anggota TPF adalah orang-orang di lingkungan presiden. Semoga rekomendasi mereka dapat digunakan Presiden SBY dan Polri untuk menyelesaikan kasus Bibit – Chandra.

Yang unik barangkali, bagaimana TPF meminta Susno Duadji mundur dari jabatannya. Entah apa kaitannya antara tugas rekomendasi TPF, yaitu memverifikasi proses hukum dan fakta (bukti) kasus Bibit – Chandra dan permintaan mundur tersebut. Hal ini diikuti juga oleh Tim Pembela Bibit – Chandra yang meminta Kapolri dan Jaksa Agung mundur. Padahal, TPF baru mulai bekerja pada 4 November 2009. Begitu pula Tim Pembela seharusnya menyiapkan pembelaan kliennya, karena konon perkara ini akan dilanjutkan oleh Polri menyusul penangguhan penahanan Bibit – Chandra ketimbang minta Kapolri dan Jaksa Agung mundur.

Pada satu sisi, masyarakat menaruh harapan besar dengan dibentuknya TPF, namun di sisi lain hal ini menimbulkan keprihatinan dilanggarnya due process of law mengingat dibentuknya TPF dapat dianggap sebagai bentuk campur tangan pemerintah dengan adanya kewenangan memeriksa bukti-bukti terkait kasus Bibit – Chandra yang mana hal tersebut seharusnya menjadi kewenangan Polri sebagai penyidik.

Patut Disesalkan

Lebih mengagetkan lagi adalah ketika Anggodo Widjojo berdebat dengan Tim Pembela Bibit – Chandra tentang tuduhan suap yang ditayangkan di televisi, di mana hal tersebut seharusnya dilakukan di depan pengadilan nanti. Terlepas dari asli atau tidaknya isi rekaman milik KPK, yang diperdengarkan beberapa hari yang lalu dalam sidang Mahkamah Konstitusi, satu hal yang pasti adalah patut disesalkan adanya pembicaraan antara aparat penegak hukum dengan pengusaha yang kasusnya sedang diperiksa. Tetapi, bukan berarti due process of law dapat dilanggar dengan adanya intervensi TPF yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

Semoga pembentukan TPF ini tidak menjadi preseden di kemudian hari, karena dengan pembentukan TPF mau tidak mau due process of law akan terganggu. Semoga rekomendasi TPF kali ini, yang dibentuk Presiden SBY karena didorong oleh desakan masyarakat, dapat digunakan presiden, Polri dan pengadilan untuk memberikan keadilan kepada mereka yang berperkara dan masyarakat.

Kalau saja perkara Bibit – Chandra ini ditangani presiden dengan lebih dini, dengan memerintahkan proses hukum lebih cepat secara maraton, keadaan tidak akan serumit ini di mana protes dari masyarakat datang secara bergelombang. Bahkan, semua ini sebetulnya tidak perlu terjadi jika rekomendasi reformasi birokrasi, khususnya di lembaga-lembaga penegak hukum, yang diajukan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) pada 2001, dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah.

Penulis adalah advokat dan Ketua Umum Yayasan Pengkajian Hukum Indonesia (YPHI)

Suara Pembaruan

ZOOM2009-11-06Mafia Peradilan
Eddy OS Hiariej

Mafia peradilan. Demikian judul tulisan singkat ini sebagai ungkapan kegundahan atas praktik penegakan hukum di Indonesia yang telah mencapai titik nadir. Kata ‘mafia’ itu sendiri menggambarkan organisasi kejahatan tertua dan terbesar di Italia yang berasal dari Palermo, Sicilia, sehingga sering disebut Sicilian Mafia atau Cosa Nostra. Kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh para mafioso bergerak di bidang perdagangan heroin dan berkembang di berbagai belahan dunia, sehingga kita mengenal organisasi sejenis di berbagai negara, seperti Mafiya di Rusia, Cartel di Colombia, Triad di Tiongkok dan Yakuza di Jepang.

Begitu kuatnya jaringan organisasi kejahatan tersebut, sehingga orang-orang mereka bisa menguasai berbagai sektor kekuasaan, apakah itu eksekutif, legislatif atau yudikatif.

Apa yang terungkap di persidangan Mahkamah Konstitusi Selasa 3 November 2009 membuktikan kepada publik bahwa wacana adanya mafia peradilan bukanlah isapan jempol semata melainkan fakta yang tidak dapat dibantah kebenarannya dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Coba simak berbagai rekaman yang diperdengarkan, seorang yang bernama Anggodo Widjojo dipertuan oleh aparat hukum dengan sebutan “bos” dalam pembicaraan via telepon. Bahkan, para aparat hukum secara aktif melakukan kontak dengannya. Padahal, Anggodo adalah perantara satu-satunya antara para aparat hukum dengan Anggoro Widjojo, sang kakak yang berstatus sebagai tersangka dan buronan KPK dalam kasus dugaan korupsi di PT Masaro.

Simak pula komentar seorang pengacara senior yang diwawancarai sebuah statsiun TV swasta dengan berapi-api mengatakan bahwa apa yang dilakukan Anggodo adalah suatu hal yang biasa dalam penanganan sebuah kasus dan hal itu tidak bisa membuktikan adanya rekayasa. Dapatkah kita menerima secara akal sehat dan nurani keadilan, Susno Duadji, Kabareskrim Polri, bertemu dengan Anggoro Widjojo yang telah dinyatakan sebagai tersangka dan buronan kasus korupsi tanpa melakukan tindakan apa pun terhadapnya. Bagaimana mungkin kasus yang menghentakkan publik hanya dianggap sebagai suatu hal yang biasa, kecuali kalau sang pengacara senior tersebut sudah lama mencemplungkan dirinya dalam kubangan kotor yang bernama mafia peradilan?

Salah satu tipe korupsi dari sembilan tipe korupsi yang dikenal dalam ilmu kejahatan adalah apa yang disebut sebagai illegal corruption. Inti dari illegal corruption adalah korupsi yang dilakukan oleh aparat hukum, baik itu pengacara, polisi, jaksa maupun hakim. Banyak modus operandi yang dapat dikualifikasikan sebagai korupsi tipe ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap perkara pidana yang ditangani institusi aparat penegak hukum mempunyai nilai rupiah.

Ilustrasinya sebagai berikut: jika seseorang melakukan tindak pidana yang diancam oleh beberapa ketentuan perundang-undangan hal ini menjadi sasaran negosiasi yang tentunya berujung pada besaran uang tertentu. Pada tingkat penyidikan dengan segala kewenangan yang melekat pada aparat penyidik, mereka bebas memilih pasal dan undang-undang yang akan dijeratkan terhadap tersangka. Celakanya, antara satu undang-undang dengan undang lainnya ada disparitas ancaman pidana, sehingga di sinilah terjadi negosiasi tersebut. Undang-undang yang ancaman pidananya paling ringan, harganya lebih mahal daripada undang-undang yang ancaman pidananya lebih berat. Demikian pula pada tingkat penuntutan, semakin rendah tuntutan yang akan diajukan oleh penuntut umum semakin mahal harganya.

Muara Perkara

Muara pada setiap perkara pidana ada pada hakim, karena dialah yang menentukan benar-salahnya terdakwa. Hakimlah yang menetapkan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Sebagai muara dalam sistem peradilan pidana, sudah barang tentu harganya lebih mahal dari tahapan-tahapan sebelumnya. Berbagai transaksi dalam proses perkara pidana, biasanya pengacara berfungsi sebagai negosiator. Modus ini baru menggambarkan satu aspek dalam penanganan perkara pidana. Belum lagi aspek lainnya seperti masalah penahanan. Jangankan penangguhan penahanan, pengalihan jenis tahanan dari rumah tahanan negara menjadi tahanan kota atau tahnan rumah memiliki tarif-tarif tersendiri.

Ilustrasi modus operandi seperti di atas sudah lama terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia sebagai suatu sistem mafia peradilan.

Dengan diperdengarkannya rekaman dugaan rekayasa kriminalisasi kedua pimpinan KPK nonaktif, aroma mafia peradilan tidak hanya kita rasakan, tetapi juga dapat kita dengar secara gamblang. Praktik yang demikian ternyata tidak hanya terjadi pada level bawahan, juga sampai pada level pimpinan dari institusi penegak hukum.

Ke depan, untuk memutus mata rantai mafia peradilan dalam penegakan hukum di Indonesia reformasi total institusi penegak hukum harus dilakukan. Hal ini diawali dengan pola rekrutmen yang transparan, akuntabel dan dapat dipercaya. Termasuk kode etik masing-masing institusi yang harus ditegakkan. Selanjutnya adalah sistem kepangkatan dan jenjang karier. Sementara terhadap proses perkara pidana, pemanfaatan teknologi informasi yang mudah diakses oleh masyarakat adalah salah satu cara untuk memperkuat social control dalam penegakan hukum.

Penulis adalah Staf Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM

06
Nov
09

Anti Korupsi : Tak Cukup S dan R, SBY Harus Mundur

“Tak Cukup S dan R, SBY Harus Mundur”

 

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 05/11/2009 | 16:43 WIB "Tak Cukup S dan R, SBY Harus Mundur"

Jakarta – Terbongkarnya kasus dugaan ‘kriminalisasi’ KPK dinilai tidak cukup hanya sekedar meminta mundur Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duadji (S) dan Wakil Jaksa Agung AH Ritonga (R), melainkan Presiden SBY harus mundur dari jabatannya selaku penanggung jawab anak buahnya di Kepolisiin dan Kejaksaan.

“Mestinya yang harus mundur Presiden karena ini skandal nasional, jangan cuma Kabareskrim Polri dan Wakil Jaksa Agung. Pimpinan nasional adalah SBY, kalau jentelman harus mundur dan nyatakan tak sanggup jalankan amanat. Kapolri dan Jaksa Agung itu anak buah Presiden,” seru anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) AP Batubara dalam jumpa pers, Kamis (5/11).

Sebagaimana diketahui, Kabereskrim Komjen Pol Susno Duadji dan Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritongan telah mengundurkan diri pada Kamis (5/11) pagi. Sebelumnya, Tim 8 yang dipimpin Adnan Buyung Nasution merekomendasikan tiga hal, yaitu penangguhan penahanan Bibit dan Chandra, pembebastugasan Susno, dan penahanan Anggodo Widjojo. Rekomendasi ini sebagai respons atas dibukanya rekaman dugaan rekayasa kriminalisasi KPK di sidang MK.

“Kalau saya jadi SBY, saya akan mundur. Malu saya, kasus ini sudah terlihat dunia, lembaga kepolisian dan kejaksaan hancur. Tapi ada orang yang punya rasa malu, ada yang tidak. Tapi saya punya malu,” tutur AP Batubara yang juga tokoh senior PDI-P.

Kalau SBY tidak mau mundur, menurutnya, berarti SBY bukan seorang reformis. Sebab kalau SBY seorang reformis, pasti tidak akan ada kejadian ‘melalukan’ seperti sekarang ini. “Kalau SBY punya harga diri, ya mundur. Di Korea dan Jepang, pemimpin yang bertanggungjawab atas kesalahan, mesti mundur karena punya rasa malu. Bahkan, ada yang sampai yang bunuh diri, mundur dari kehidupan dunia,” tutur AP Batubara.

Ia menambahkan, kalau kita mau serius mengubah kehidupan bangsa dan negara ini, maka SBY harus mundur dengan adanya kejadian tersebut. “Kalau kita mau lakukan perubahan, ya harus berani lakukan revolusi secara damai. Revolusi damai yaitu SBY mundur dan minta maaf karena tidak sanggup jalankan amanat,” desak Ketua Umum Yayasan Proklamasi 17 Agustus 1945 ini.

Menurutnya, kita sekarang terjebak pada kasus konflik antara KPK versus Polri, padahal hal ini untuk menghilangkan atau mengalihkan isu skandal yang lebih besar yaitu kasus Bank Century. Ia juga memperkirakan kalau kasus Century diusut tuntas, maka akan menyeret banyak pejabat yang terlibat diantaranya Menkeu Sri Mulyani beserta Wapres Boediono yang saat itu menjadi Gubernur BI, dan termasuk Presiden SBY harus bertanggung jawab.

Ketika ditanya wartawan, kalau Presiden SBY dan Wapres Boediono lengser, lalu siapa yang akan memimpin negara? “Kalau SBY dan Boediono mundur, maka otomatis urutan kedua pemenang Pilpres, Mega dan Prabowo maju menggantikannya, tidak perlu pilpres lagi,” jawab AP Batubara.

Penasihat politik mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ini mengaku sudah menyerukan kepada DPP PDIP untuk melakukan revolusi damai dengan meminta Presiden SBY mundur. “Saya serukan ke PDIP, harus lakukan revolusi damai. SBY dan semua anak buahnya yang menghambat reformasi pemerintahan, harus mundur. Dalam kasus terakhir ini, pimpinan teratas yang harus paling bertanggungjawab adalah SBY, bukan sekedar Kapolri dan Jaksa Agung,” tegas AP Batubara.

Menurutnya, terbongkarnya rekaman kasus dugaan kriminalisasi KPK atau perseteruan KPK versus Polri ini sangat memalukan dunia internasional yang telah mendengarnya semua. “Kita malu, pandangan luar negeri menyorot penegakan hukum yang busuk. Kita jatuh. Meski yang busuk itu dibungkus-bungkus, akan tercium dan ketahuan juga. Lha peristiwa ini sangat busuk, direkayasa dan dibuat agar kasus Bank Century dihentikan,” ungkap sesepuh PDIP.

Dengan hanya Kabareskrim Polri dan Wakil Jaksa Agung yang mengundurkan diri, menurut dia, tidak menyelesaikan persoalan secara mendasar. “Kalau mau jadi contoh bangsa dan negara ini, SBY harus mundur, agar reformasi jalan. Kalau tidak mundur, selain tidak jentel, pemerintahan SBY ini tidak aseptabel lagi, sudah tidak memenuhi persyaratan. Hukum pun tak bisa diandalkan di negara hukum ini,” imbuhnya.

Ia memaparkan, bisa saja SBY tidak mundur tetapi berarti harus mengambing-hitamkan orang lain dengan bilang bahwa kasus tersebut bukan wilayahnya. “Tapi sebaiknya mundur, jangan cari kambing hitam. Lho bagaimana Presiden bilang bukan wilayahnya? Kan dia harus bertanggung jawab terhadap di seluruh wilayah negara ini. Dengan terbukanya aib Polri dan Kejaksaan Agung, SBY harus mundur kalau reformis dan jentel,” beber AP Batubara. (jpc)

Sebaiknya TPF Mundur, Apa Gunanya?

lokasi: Home / Berita / OPINI / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 05/11/2009 | 17:54 WIB

Sebaiknya TPF Mundur, Apa Gunanya?
OLEH: ARIEF TURATNO

SEJUMLAH elemen masyarakat, termasuk mantan aktifis Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI) ’66 mendesak sebaiknya Tim Pencari Fakta (TPF) yang dipimpin pengacara senior Adnan Buyung Nasution mundur atau membubarkan diri saja. Salah satu mantan aktifis ’66 itu adalah Dr Ir Pandji R Hadinoto SH, MH, yang meminta agar Buyung segera meletakan jabatan, karena percuma saja perjuangan dan rekomendasi mereka tidak mendapat respon sepantasnya.

Misalnya, mereka membuat tiga rekomendasi, dan ketiganya tidak digubris. Karena meskipun kedua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah telah ditangguhkan penahanannya. Namun dalam konperensi pers, Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri, Irjen Pol Nanan Sukarna mengatakan, bahwa ditangguhkannya penahanan kedua tersangka bukan karena desakan pihak mana pun—termasuk PF (?)—namun lebih banyak karena pertimbangan keamanan bangsa dan negara.

Demikian halnya soal tuntutan TOF yang menghendaki Kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji agar dicopot atau diperhentikan dari jabatannya. Sekali lagi, pihak Polri mengatakan, bahwa Susno bukan diberhentikan atau dicopot dari jabatannya. Namun Susno itu mundur dari jabatannya karena kemauannya sendiri. Dan yang lebih parah barangkali adalah soal Anggodo Widjaja. TPF sebelumnya meminta atau merekomendasikan agar yang bersangkutan ditahan. Faktanya, Anggodo dilepas karena polisi mengaku tidak memiliki bukti yang cukup untuk menahannya.

Atas dasar fakta-fakta itulah, sehingga public menilai, keberadaan TPF tidak ada manfaatnya sama sekali. Bahkan semakin lama TPF berada, public semakin menilai mereka sekedar aksesoris belaka. Karena itu sebagaimana diusulkan banyak elemen masyarakat, sebaiknya anggota TPF mengundurkan diri atau membubarkan diri saja. Dengan tidak adanya TPF, justeru public akan lebih leluasa dalam menyoroti persoalan yang ada. Sebaliknya, selagi ada TPF, seolah-olah mereka ini menjadi tirai pembatas antara public dengan persoalan yang ada dihadapannya.

Maka sebagaimana disampaikan salah satu aktifis KAPI ’66, Dr Ir Pandji R Hadinoto SH, MH melalui SMS kepada saya, sebaiknya Buyung mundur saja. Karena keberadaannya tidak lebih hanya sebagai tameng atau bemper dari persoalan yang ada. Dan itu hanya menguntungkan satu pihak saja, yakni penguasa. Sementara public yang seharusnya mendapatkan ruang yang lebih luas. Malah terhalang oleh TPF. Pertanyaan dan persoalannya adalah apakah tim TPF  menyadari keadaan tersebut atau tidak?

Kita yakin, dengan keintelektualan mereka, dengan pengalaman yang segudang dan reputasi para pihak selama ini, seperti Adnan Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis, Anes Baswedan dan lain-lainnya, mestinya mereka cukup mafhum jika sekarang ini dirinya tengah menjadi alat. Ya, menjadi alat bagi penguasa agar mendapat legitimasi public bahwa mereka tidak hanya berpangku tangan, tetapi telah melakukan apa yang mestinya dikerjakan.

Dan karena itu, mestinya mereka juga sadar bahwa semakin lama menjadi alat penguasa, pasti bukan bertambah baik, karena menyangkut reputasi selama ini. Karena itu sungguh aneh, jika hal ini mereka biarkan, seolah-olah tidak sadar. Atau mungkin ada agenda lain di antara mereka, siapa tahu. Misalnya, jika mereka sukses menjalankan misi tersebut, kelak diangkat menjadi menteri jika ada reshuffle kabinet, atau menjadi wakil menteri? Wallahu’alam karena yang tahu adalah mereka sendiri. (*)

Susno Senyum-seyum Muncul di DPR

 

lokasi: Home / Berita / Tokoh / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 05/11/2009 | 20:36 WIB Susno Senyum-seyum Muncul di DPR

LAMA tidak muncul di depan publik, Komjen Pol Susno Duadji yang kabarnya baru saja mundur dari Kabareskrim Mabes Polri menampakkan diri di Komisi III DPR RI. Susno ikut rapat dengan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) dengan Komisi III DPR.

Susno yang memakai setelan kemeja putih berbalut jas abu-abu tampak senyum-senyum saat masuk di ruang rapat Komisi III di lantai 2 Gedung Nusantara II, Gedung DPR, Senayan, Kamis (5/11). Pada Kamis (5/11) malam, Komisi III DPR yang membidangi Hukum ini menggelar rapat dengar pendapat dengan Kapolri.

Susno seperti menghilang dari publik setelah namanya disebut-sebut dalam rekaman KPK atas percakapan Anggodo Widjojo yang diduga berisi rekayasa kriminalisasi KPK. Beberapa kali ia absen dari acara jumpa pers penting di Mabes Polri. Mabes Polri, Kamis (5/11) pagi, mengumumkan Susno mundur dari jabatannya. Apa alasan Susno mundur dinyatakan hanya Kapolri yang tahu.

Sementara, saat dicegat wartawan di sela-sela rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Susno mengaku jika pihak kepolisian belum tahu soal rekaman di mana namanya di sebut-sebut. “Rekaman itu di polisi kan belum ada apa-apa. Jadi kita belum melihat rekaman itu apa dan sebagainya,” ujar Kabareskrim Polri yang kabarnya mundur ini.

Nampaknya, Susno adalah tokoh yang menjadi bintang bagi wartawan DPR yang telah menunggu kedatangannya. Susno mulai dikerubuti wartawan ketika menaiki eskalator ke lantai dua hingga ke ruang Komisi III DPR.

Begitu sampai di Komisi III, Susno segera menghampiri para pejabat Mabes Polri dan menyalami rekan-rekannya. Isu yang berkembang dikalangan wartawan, komisi III hari akan mencecar Susno terkait dengan isu pengunduran dirinya dan rekaman KPK.

Rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR dengan jajaran Mabes Polri kali ini berlangsung agak meriah. Rapat diawali dengan perkenalan. Saat mengenalkan jajarannya, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri tidak menyebut jabatan saat mengenalkan Komjen Pol Susno Duadji. Namun, Susno mendapat tepuk tangan.

Acara ini berlangsung di ruang rapat Komisi III DPR di gedung DPR, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (5/11/2009). Rapat yang dimulai pukul 19.30 WIB itu dipimpin Benny K Harman. Kapolri hadir lengkap beserta jajarannya.

Benny mengawali rapat dengan mengenalkan para anggota Komisi III. Setelah itu, Kapolri gantian yang memperkenalkan para pejabat yang dibawanya. Semua pejabat Polri diperkenalkan Kapolri lengkap dengan menyebut nama, pangkat, dan jabatan, kecuali Susno.

Susno hanya diperkenalkan Kapolri dengan menyebut nama Komjen Pol Susno Duadji. “Untuk Pak Susno, saya sengaja tidak sebut jabatannya. Nanti akan saya jelaskan,” kata Kapolri.

Saat nama Susno disebut, tepuk tangan membahana. Entah dengan maksud apa tepuk tangan itu dilakukan. Namun, yang jelas, Susno menjadi bintang dalam rapat dengar pendapat itu. Susno yang hadir dengan mengenakan jas warna abu-abu dengan kemeja putih dan dasi warna merah itu tampak terus tersenyum.

Cuma Mundur Sementara
Terlepas apakah di belakangnya ada orang kuat, tapi yang jelas Komjen Pol Susno Duadji cuma dinonaktifkan sementara oleh Kapolri. Pasalnya, meski Susno sudah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kabareskrim. namun Kapolri Bambang Hendarso Danuri menyatakan pengunduran diri Susno hanya sementara dalam rangka verifikasi Tim 8. Setelah pemeriksaan Tim 8, Susno diaktifkan lagi jadi Kabareskrim.

“Saya sampaikan bahwa tadi pagi Komjen Pol Susno Duadji sudah mengajukan pengunduran diri. Pengunduran diri ini dalam rangka verifikasi Tim 8,” kata Kapolri di depan anggota Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat di gedung DPR, Kamis (5/11).

Rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua Komisi III Benny K Harman ini dimulai pukul 19.30 WIB. Hingga pukul 20.25 WIB, acara masih berlangsung. Rapat yang salah satunya membahas kasus Chandra dan Bibit ini diputuskan terbuka untuk umum.

Terkait pengunduran diri Susno tersebut, Kapolri kembali menegaskan tentang status Susno. “Jadi, pengunduran diri Pak Susno dalam rangka itu saja. Tidak dalam hal lain. Jadi, nanti Tim 8 Verifikasi mendapat kemudahan-kemudahan untuk memeriksa. Ini saya jelaskan agar tidak ada tafsiran lain-lain,” kata Kapolri.

Sebenarnya belum jelas benar apa maksud Kapolri tentang status pengunduran diri Susno itu. Apakah pengunduran diri Susno tersebut berarti tidak bersifat permanen? Apakah Susno masih akan bisa menduduki jabatan Kabareskrim lagi setelah Tim 8 selesai melakukan pemeriksaan? Kita tunggu saja penjelasan selanjutnya. (*/dtc/jpc)

Suara Pembaruan

ZOOM2009-11-05Mafia Penegak Hukum dan Netralitas Hukum
B Hestu Cipto Handoyo
Hasil rekaman percakapan Anggodo Widjojo dan sejumlah orang yang diputar di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (3/11), menunjukkan masih tebalnya lapisan mafia penegak hukum di tubuh Polri dan Kejaksaan Agung.

Disadari atau pun tidak, praktik penyuapan di lingkungan penegak hukum, utamanya jajaran kepolisian dan kejaksaan, sudah menjadi konsumsi publik sehari-hari. Tidak jarang masyarakat melihat bagaimana aparat penegak hukum mempermainkan pasal-pasal hukum untuk menjerat masyarakat guna kepentingan “memperkaya diri sendiri’ bukan untuk menjerat pelanggar.

Upaya penegakan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi, paling tidak dipengaruhi empat faktor. Pertama; hukum itu sendiri, baik dalam pengertian substansial dari suatu peraturan perundang-undangan maupun hukum formal untuk menegakkan hukum materiil. Kedua, profesionalisme aparat penegak hukum. Ketiga, prasarana dan sarana yang cukup memadai. Keempat, persepsi masyarakat terhadap hukum itu sendiri. (Soerjono Soekanto, 1985) Keempat faktor ini -dalam implementasinya- kesemuanya tetap dapat diterobos oleh mafia penegak hukum.

Implementasi tersebut dapat digambarkan bahwa pembentukan hukum dalam pengertian peraturan perundang-undangan penuh dengan nuansa kepentingan politik, yang mengakibatkan penegakan hukum menjadi bias, sehingga rumusan ketentuan dapat diterobos oleh aparat penegak hukum dengan cara-cara manipulatif melalui penafsiran yang ambigu.

Eugen Ehrlich mengatakan bahwa hukum positif yang baik adalah hukum yang sesuai dengan living law sebagai inner order dari masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. (Mochtar Kusumaatmaja, 2000) Penegasan ini menunjukkan bahwa pembentuk hukum (termasuk UU) diwajibkan untuk senantiasa memandang hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagai referensi utama.

Hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut bersumber pada apa yang dikemukakan oleh Von Savignij, filsuf aliran hukum historis dengan sebutan volksgeist (jiwa bangsa) yang dimanifestasikan dalam nilai-nilai yang berlaku dan dianut oleh masyarakat bangsa itu sendiri. Konsepsi semacam ini jelas mengakibatkan munculnya dua persoalan hukum di masyarakat.

Pertama, masalah yang secara langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang dan erat hubungannya dengan kehidupan budaya dan spiritual. Kedua; masalah yang secara umum bersifat “netral” dilihat dari sudut kebudayaan, adat maupun spiritualitas (Mochtar Kusumaatmadja; 2006). Bertolak dari dua kategori masalah inilah, maka pembangunan sistem hukum nasional relatif lebih mudah dilakukan jika diprioritaskan pada masalah yang “netral”.

Budaya Hukum

Lain daripada itu, memprioritaskan masalah “netral” dalam pembangunan sistem hukum nasional akan mendatangkan man- faat. Pertama; mempercepat proses unifikasi dan kodifikasi. Artinya, penolakan terhadap produk hukum, karena pertentangan wacana yang disebabkan adanya perbedaan pandangan yang ditinjau dari aspek spiritualitas, adat dan budaya menjadi semakin minim.

Kedua; memperkuat penegakan hukum. Artinya, penegakan hukum dapat dilaksanakan secara konsisten. Ketiga; membangun budaya hukum masyarakat. Artinya, budaya hukum masyarakat plural menimbulkan konsekuensi bahwa cara pandang, perilaku serta cipta dan karsa masyarakat terhadap hukum akan berbeda antara kelompok masyarakat yang satu dengan lainnya. Keempat; memperkecil terjadinya multitafsir terhadap hukum (UU). Artinya, pengaruh atau latar belakang budaya, adat istiadat bahkan pandangan spiritualitas dalam melakukan penafsiran hukum diperkecil seminim mungkin. Kelima; memperkuat integrasi bagi negara yang struktur masyarakatnya plural. Artinya, pembentukan hukum justru dipergunakan sebagai sarana untuk memperkuat integrasi.

Hukum dapat ditegakkan jika hukum dilekati oleh kekuasaan, karena kekuasaan tidak lain adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar apa yang diharapkan atau dikehendaki dapat dipaksakan untuk dijalankan. Terlepas dari fenomena kekuasaan tersebut, hukum jelas membutuhkan kekuasaan untuk penegakannya. Namun, kekuasaan tanpa hukum jelas akan menimbulkan tirani dan kesewenang-wenangan. Kasus rekaman pembicaraan antara Anggodo dengan beberapa petinggi penegak hukum, yang intinya mengkriminalisasikan KPK, merupakan bukti konkret dari perebutan kekuasaan penegak hukum dalam menangani kasus- kasus basah, seperti korupsi.

Oleh sebab itu, ketika Bibit dan Chandra ditahan oleh pihak kepolisian, satu-satunya jalan untuk melawan kekuasaan yang mulai bercorak hegemonis dan dilakukan kepolisian, harus dihadapkan pada kekuasaan yang lebih besar lagi, yakni opini masyarakat dan rakyat yang masih memiliki nurani meluruskan jalannya kekuasaan melalui koridor hukum yang netral, dan MK-lah yang saat ini dianggap merupakan representasi dari koridor lembaga penegak hukum yang masih dianggap netral. Namun, jika ternyata harapan tersebut tidak tercapai, jangan disalahkan jika rakyat akan bergerak untuk melakukan tindakan penegakan hukum menurut jalannya sendiri. Hal ini disebabkan dalam ranah sosiologis, rakyat atau bangsa memiliki volkgeist-nya sendiri-sendiri yang dimanifestasikan ke dalam the living law.

Penulis adalah Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Atmajaya Yogyakarta, Direktur Eksekutif

Parliament Watch Yogyakarta, dan anggota Dewan Kehormatan Peradi DIY

Suara Pembaruan

ZOOM2009-11-05Anggodo Menggunduli Keadilan
Abdul Wahid
Mohammad Yamin dalam Proklamasi dan Konstitusi menyebutkan, di negara kita undang-undanglah yang memerintah atau “berkuasa”, bukan manusia. Undang-undang itu haruslah yang adil. Masalahnya, apakah benar produk hukum ini masih punya kedaulatan memerintah?

Apa yang disampaikan Yamin itu sejatinya mengingatkan setiap elemen kekuasaan, seperti komunitas penegak hukum, bahwa yang paling berdaulat di negeri ini adalah hukum. Norma yuridis ini harus dijadikan pijakan oleh setiap warga negara untuk mengatur diri, keluarga, kolega, rakyat, dan negara, supaya tetap berjalan di jalur yang benar. Terlebih supaya keadilan tetap terjaga kesakralannnya.

Keadilan memang berada di tangan komunitas elite penegak hukum, baik yang jadi aparat kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, Kehakiman, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, KPK, maupun elite institusi strategis lainnya. Mereka ini bertanggung jawab secara moral dan teknis mewujudkan proses peradilan atau terimplementasikannya norma yuridis demi tegak dan membuminya keadilan. Mereka ini bukan hanya menjadi “mulut hukum” , tetapi juga mesin utama yang menentukan potret law enforcement. Ketika mereka bisa menunjukkan kinerja maksimal dan teguh pada prinsip moralitas profetisnya, bisa dipastikan keadilan yang memihak rakyat, citra negara, dan kredibilitas hukum dan institusinya, akan bisa diraihnya. Pasalnya, di tangan mereka ini produk hukum bisa menunjukkan kekuasaannya. Kalau kedaulatan hukum demikian bisa terjaga, barangkali sosok seperti Anggodo tidak akan berani melecehkan, apalagi “menggunduli” keadilan.

I Putu Gelgel sudah lama mengkritisi bahwa sepanjang hari panggung hukum Indonesia terus dikritik sebagai hukum terburuk di dunia, membingungkan, menjengkelkan, tidak dapat dipercaya dan seterusnya (2005). Ini semua tak lepas dari kinerja aparatnya yang memberi “ruang berkolaborasi” atau berkolusi dengan elite ekonominya. Dan Anggodo merupakan sosok telah diberi ruang untuk menginvasi dan menghegemoni kesakralan supremasi hukum.

Filsuf kenamaan Aristoteles pernah mengingatkan “semakin tinggi penghargaan manusia terhadap kekayaan, semakin rendahlah penghargaan manusia terhadap nilai-nilai kesusilaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan”. Apa yang diingatkan oleh Aristoteles layak dijadikan refleksi bahwa manakala manusia sudah terjebak dalam pengkultusan kekayaan atau sumber-sumber status sosial-ekonomi, maka sosok ini telah menjatuhkan opsi pada “pelecehan dan pengabaian secara sistemik panduan moral profetisnya.

Kekuatan Utama

Moral profestis seperti yang disebutkan oleh Frans Magnis Suseso sebagai kekuatan utama dan fondasi normatif yang “bernyawa” dan menyangga kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan, akhirnya sebatas diberlakukan jadi aksesori, dan melodi merdu paduan suara yang enak didengar akibat sepak terjang elite negara, seperti penegak hukum yang larut dalam buaian pembusukan norma atau pembangkangan hukum. Pejabat negara yang memperlakukan jabatannya seperti itu membuat lahirnya stigma “negara tanpa negarawan” atau “negara tanpa keadilan” di negeri ini. Dan senyatanya, bangsa ini kaya pejabat bergelar tinggi yang intelektual, namun tidak diikuti dengan tingginya komitmen moral. Komitmen pribadi secara eksklusif berupa nafsu memperkaya diri dan keluarga jauh lebih ditinggikan dibandingkan tanggung jawab memperkaya (baca: menyejahterakan) kehidupan rakyat.

Lebih dari itu, label buruk yang melekat pada negeri ini sebagai “negara tanpa hukum” atau meminggirkan keadilan, merupakan cermin bahwa tidak seditki aparat penegak hukum yang kebiasaan atau kegemarannya mempermainkan hukum, yang memperlakukan dunia peradilan tidak ubahnya toko swalayan, yang menyerahkan dan meliberalisasikan komunitas pencari keadilan atau orang-orang yang sedang terlibat dalam suatu kasus hukum untuk berbelanja atau merekaysa pemberlakuan hukum sebagai objek yang dikonsumsi sesuka hati. Sementara itu, mereka yang terkena kasus menilai, dunia hukum tidak ubahnya pasar yang bisa dijadikan ajang jual-beli sesuka hati sesuai dengan kemampuan pembeli dan pihak yang menjualnya.

Ketika “syahwat” memperkaya diri itu yang dimenangkan otomatis kepentingan publik atau rakyat yang menjadi korban. Saat pejabat negara layaknya robot yang mengikuti irama keinginan rekanan dan dikuasai hati nuraninya, maka jelas pejabat demikian sulit diharapkan kecerdasannya untuk membaca dan mengapresiasi aspirasi rakyat. Bagaimana mungkin pikirannya masih bening dan kecerdasannya masih istimewa, kalau kalkulasi hadiah dan upeti lebih mendominasi dan “memperbudak” dirinya. Rakyat akhirnya menjadi obyek yang didiskriminasikan, dibemperkan, dan tumbal berlanjut, karena ada sebagian dari hak rakyat yang dijadikan sebagai cost istimewa atau berkesinambungan dan membudaya oleh dan untuk pejabat negara (penegak hukum). Jabatan sebagai aparat penegak hukum tidak lagi bernilai sebagai amanat membumikan keadilan, melainkan kendaraan untuk memproduksi atau memperkaya pengkhianatan.

Penulis adalah Dekan Fakultas Hukum dan pengajar program pascasarjana Ilmu Hukum Unisma Malang

Suara Pembaruan

ZOOM2009-11-04Pemain Kayu di Ranah Hukum
Nama Anggodo Widjojo tiba-tiba menyedot perhatian publik di Tanah Air. Hal itu tak lepas dari transkrip rekaman pembicaraan teleponnya dengan sejumlah orang yang mengungkapkan keterlibatan beberapa nama penting di lembaga penegak hukum di negeri ini, untuk menjerat dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, agar ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Selain mempermalukan citra Polri dan Kejaksaan, dari transkrip yang diputar saat Sidang Mahkamah Konstitusi, Selasa (3/11) itu, juga menyebut-nyebut nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Siapa Anggodo sebenarnya? Tidak banyak sumber yang bisa mengisahkan siapa Anggodo, karena namanya memang tak masuk jajaran pengusaha top nasional. Namun, semua orang tercengang menyimak kedekatannya dengan penegak hukum papan atas, dan kiprahnya yang mampu mempengaruhi proses hukum.

Anggodo selama ini dikenal sebagai pengusaha kayu. Dia adalah eksportir produk kayu jati. Salah satu produknya adalah lantai kayu jati.

Selain itu, dia juga disebut-sebut sebagai pedagang cincin dan dikenal di kalangan penggemar batu mulia.

Terkait bisnis kayu yang dijalani Anggodo dibenarkan Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Nanang Roffandi Achmad. Sepengetahuannya, Anggodo memiliki sebuah industri dan pabrik kayu jati di wilayah Tangerang, yang berbasis di Semarang.

“Pada periode 80-an, saya pernah sekali waktu diminta Pak Anggodo untuk memberikan nasihat teknis tentang bisnis kayunya di Tangerang, terutama mengenai layout permesinan. Setelah itu saya tidak tahu apakah bisnisnya bertahan atau tidak,” ujarnya, di Jakarta, Rabu (4/11).

Menurut Nanang, di kalangan “pemain kayu”, nama Anggodo sudah tidak asing lagi, terutama di kalangan Perum Perhutani. Sebab, bisnis kaya jati selama ini hanya diurus oleh Perhutani.

Meski demikian, sosok Anggodo ternyata masih misterius, bahkan di kalangan penegak hukum. Jajaran Polda Jatim mengaku belum memiliki informasi yang memadai mengenai sepak terjang Anggodo. “Ada perintah dari atasan supaya kami mendalami siapa Anggodo dan apa bisnisnya. Karena ada informasi dia memiliki bisnis di Jatim. Namun sampai sekarang data yang kami miliki tentang dia masih sangat terbatas,” ujar sumber di Mapolda Jatim. Dia dan kakaknya, Anggoro Widjojo, dikabarkan pernah meneruskan usaha keluarga yang dirintis ayahnya di Surabaya.

Sedangkan Anggoro Widjojo, adalah direktur di PT Masaro Radiokom, yang didirikannya sejak tahun 1974. Perusahaan itu bergerak di bidang sistem komunikasi radio. Masaro selama ini banyak menjalin kerja sama dengan produsen komunikasi radio kelas dunia, termasuk Motorola. Di jajaran petinggi Masaro, ada pula nama Anggono Widjojo sebagai presiden komisaris, yang tak lain adik bungsu Anggoro.

Sejak tahun 1993, perusahaan itu telah ditunjuk sebagai distributor untuk memasarkan sistem dan peralatan komunikasi Motorola di Indonesia. Saat Departemen Kehutanan menggelar proyek pengadaan sistem komunikasi terpadu, Masaro digandeng sebagai rekanan. Namun, proyek itu justru menjebloskan Anggoro ke persoalan hukum, karena diduga berbau korupsi hingga mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 13 miliar.

Meskipun tidak ada nama Anggodo di jajaran manajemen Masaro, Anggoro lebih mempercayakan penyelesaian kasus hukumnya kepada sang adik. [LOV/D-10/070]

Suara Pembaruan

ZOOM2009-11-06Popularitas SBY Terganggu

Dok SP – Denny JA

[JAKARTA] Popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terus terancam turun dibandingkan saat dia terpilih pada Pemilihan Umum Presiden 2009.

Kondisi itu akan semakin parah jika SBY tidak mengelola dengan baik situasi politik terkait kasus pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Pandangan itu disampaikan Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Network Denny JA di Jakarta, Kamis (5/11). Dikatakan, pada 26 Oktober hingga 4 November lalu, LSI Network menganalisis pemberitaan media massa seputar kasus Bibit-Chandra.

Hasilnya, berita media massa terhadap Presiden SBY dalam kasus ini lebih banyak bertendensi negatif, ketimbang positif. Tendensi negatif dalam kasus itu sebanyak 53,85 persen, sedangkan 46,15 persen positif.

Posisi SBY memang lebih baik ketimbang persepsi terhadap Polri. Lembaga penegakan hukum itu dipersepsi negatif sebanyak 60 persen pemberitaan media massa. Dan hanya 30 persen yang berpersepsi positif.

Namun, tendensi terhadap SBY tersebut masih lebih buruk ketimbang KPK. Lembaga pemberantas korupsi ini mendapat 50 persen respons positif dan 19,70 persen respons negatif.

Lebih mengenaskan lagi, karena popularitas SBY terkalahkan oleh Bibit dan Chandra. LSI melansir, tendensi positif terhadap dua pimpinan KPK non-aktif itu mencapai 90 persen dan hampir nol persen yang bertendensi negatif. “Ini sangat ironis, karena SBY menang satu putaran pada Pilpres 2009 dan memiliki posisi yang sangat kuat di DPR sekarang,” kata Denny.

Kesalahan posisi SBY dalam kasus KPK dan Bank Century bisa menjadi alasan popularitasnya merosot, selain kurangnya ketegasan sikap yang ditunjukkan saat menghadapi kasus Bibit dan Chandra.

Menurut Denny, sebelum terlambat, sebaiknya SBY segera mengambil langkah, yaitu dengan mengambil tindakan tegas terkait kasus KPK, seperti yang dilakukan oleh MK.

SBY juga harus membuktikan ke publik bahwa dirinya bersih dari dugaan terkait aliran dana Bank Century yang masuk ke tim suksesnya pada Pemilu 2009.

Skandal Nasional

Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDI-P AP Batubara mengatakan, kisruh kriminalisasi KPK telah menjadi skandal nasional, sehingga pemimpin nasional harus bertanggung jawab. Oleh karena itu, menurutnya, Presiden SBY harus mundur dari jabatannya.

“Bukan hanya Kabareskrim Susno Duadji dan Wakil Jaksa Agung Abdul Hakim Ritonga yang harus mundur. Kapolri, Jaksa Agung, bahkan Presiden SBY juga harus mundur dari jabatannya,” ujar Batubara.

Dia menilai, dari segi prosedur hukum yang berlaku, sulit bagi kepolisian untuk menahan Anggodo Widjojo, karena peran penting yang dimainkannya sebagai makelar perkara. Menurutnya, kunci kesalahan di sini adalah oknum-oknum di kepolisian yang jelas-jelas sudah mengetahui profesi Anggodo sebagai makelar kasus.

Dikatakan, rekaman suara telepon Anggodo dengan sejumlah orang adalah asli dan bukan rekayasa. Dia memprediksi, kasus ini akan ditingkatkan setiap saat untuk mengalihkan perhatian masyarakat akan kasus Bank Century yang semakin tidak jelas.

“Ini mungkin hanya sebuah gerak tipu yang harus diantisipasi. Jika saya menjadi SBY, saya pasti mundur dengan cara terhormat. Semua ini membuktikan bahwa Kejagung dan institusi penegak hukum belum masuk dalam reformasi yang sesungguhnya,” katanya.

Dia menambahkan, Deperpu dan seluruh DPP PDI-P sudah meminta kepada Fraksi PDI-P di DPR agar tetap kritis dan tegas mengusut semua kasus yang terjadi, termasuk kasus Bank Century agar pemerintahan bisa berjalan baik dan masa depan bangsa ini bisa semakin baik dari hari ke hari. [NOV/EMS/O-1]

05
Nov
09

Perbankan : PanSus Bank Century

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
Ketua Sementara KPK Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) didampingi pimpinan KPK yang lain hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu ( 4/ 11).

DPR Desak KPK Tuntaskan Century
Pembentukan Panitia Khusus Terus Digalang

Kamis, 5 November 2009 | 03:17 WIB

Jakarta, Kompas – Komisi Pemberantasan Korupsi didesak untuk serius mengusut skandal Bank Century yang merugikan uang negara senilai Rp 6,7 triliun. Kasus pemberian dana talangan ke Bank Century dinilai sebagai perampokan uang rakyat terbesar pascareformasi 1998.

Desakan itu dilontarkan sejumlah anggota Komisi III DPR saat rapat dengar pendapat dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (4/11).

Sarifuddin Sudding dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mengatakan, ”Dari awal bank ini bermasalah. Ke mana saja aliran Rp 6,7 triliun itu? Apa kaitannya dengan Susno (Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Susno Duadji) yang memberi memo? Ini harus diusut tuntas karena ini perampokan uang negara.”

Desakan juga datang dari anggota Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR, Bambang Soesatyo. Dia juga meminta KPK mengusut tuntas masalah Bank Century. Selain itu, ia juga berharap kewenangan Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto (Tim 8), yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diperluas, termasuk untuk masalah Century. Penyebab awal kisruh KPK dengan Polri berasal dari kasus ini.

Martin Hutabarat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Dimyati Natakusumah dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR juga mendesak agar KPK menuntaskan masalah aliran dana ke Bank Century itu.

Bahkan, secara terbuka, Ruhut Sitompul dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR mengatakan, ”Menurut saya, Bapak (KPK) itu yang buaya, cicak yang di Trunojoyo (Polri). Tetapi, kenapa Bapak tidak punya nyali? Kenapa tidak tangkap Susno itu?”

Ruhut mengatakan, nama Susno jelas disebut terkait kasus Bank Century yang sedang diperiksa KPK. ”Jelas disebutkan dalam rekaman soal Rp 10 miliar terkait Bank Century. Memang siapa Susno itu. Ia kebal hukum sekali,” katanya.

KPK tunggu BPK

Menanggapi desakan itu, Ketua Sementara KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menuturkan, KPK sudah lama melakukan penyelidikan terkait kasus Bank Century. ”Kami masih menunggu hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Tidak perlu didesak-desak, kami akan melakukan hal itu,” kata dia.

Terkait hal itu, secara terpisah, Ketua BPK Hadi Poernomo menyatakan sudah mengirim surat permintaan untuk mendapatkan aliran dana terkait penggunaan dana talangan pada Bank Century ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Sejumlah anggota Komisi III DPR juga mulai menggalang dukungan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Bank Century. Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) DPR, T Gayus Lumbuun, menuturkan, 26 anggota DPR sudah memberikan tanda tangan dukungan pemakaian hak angket terkait Bank Century. Mereka berasal dari empat fraksi.

Ketua Fraksi Partai Hanura DPR Abdillah Fauzi Ahmad menjelaskan, fraksinya dukung pemakaian hak angket untuk kasus Bank Century. (NWO/AIK)

PDIP Desak SBY Terbitkan Perppu Century

 

lokasi: Home / Berita / Legislatif / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 05/11/2009 | 18:57 WIB PDIP Desak SBY Terbitkan Perppu Century

Jakarta – Fraksi PDI-P DPR RI mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang penguatan audit Century oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ) untuk memudahkan BPK mengusut aliran dana Bank Century (Bank Mutiara) sekaligus agar audit investigasi BPK bisa diselesaikan lebih cepat.

“Kami meminta agar Presiden SBY segera mengeluarkan Perpu terkait pemberian kewenangan politik supaya BPK bisa secara legal mendapatkan data dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK),” tegas anggota Fraksi PDI-P DPR RI Maruarar Sirait dalam diskusi “Mengungkap Kasus Bank Century” di Gedung DPR, Senayan, Kamis (5/11).

Menurut Maruarar, keluarnya Peppru tersebut penting karena kelancaran audit Bank Century di tangan BPK sangat tergantung suplai data dari PPATK. Dukungan politik sangat dibutuhkan BPK untuk menuntaskan kasus Bank Century.

“Jadi, agar BPK tidak dituduh ilegal ketika meminta data dari PPATK terkait dengan pengucuran dana Century. Kalau tidak bisa jadi kriminalisasi lagi. Agar BPK dapat secara legal mendapatkan data soal aliran dana yang diperlukannya,” tutur anggota Komisi XI (bidang Keuangan dan Perbankan) DPR ini.

Ia menambahkan, Perppu juga dianggap sebagai jawaban SBY atas komitmennya memberantas korupsi. “Sekarang persoalannya kalau memang SBY pejuang anti korupsi, ya harus dikeluarkan Perpu supaya clear,” seru salah satu Ketua DPP PDI-P ini.

Maruarar menyatakan, Perppu tersebut penting karena selama ini data aliran dana tidak dapat dibuka. Padahal, selama data tidak dapat ditelusuri, maka kasus Bank Century yang disinyalir merugikan keuangan negara besar-besaran ini akan sulit untuk menemui titik terang.

Skandal Bank Century mengemuka ketika pemerintah mengucurkan dana talangan besar-besaran untuk menyelamatkan Bank Century. Dana ini jauh di atas jumlah yang telah disepakati pemerintah dan DPR sebelumnya. Padahal berdasarkan aturan, pemerintah tidak dapat mengeluarkan dana tanpa persetujuan DPR. “Jika Presiden memang antikorupsi, maka dia pasti akan membuat Perppu,” tambahnya.

Menurutnya, Fraksi PDIP DPR tetap berkomitmen untuk membongkar skandal Century sejelas-jelasnya. PDIP pun akan terus melakukan langkah-langkah proaktif terkait hal itu. Misalnya, rapat Fraksi PDIP telah memutuskan untuk mengundang ekonom Kwik Kian Gie untuk membahas soal Century ini secara khusus. (*/ika)

Century fiasco & conspiracy theory

lokasi: Home / Berita / ID-TODAY / [sumber: Jakartapress.com]

Rabu, 04/11/2009 | 16:51 WIB

All eyes are on the follow-up of yesterday’s decision from National police to suspend the detention of two suspended anti-graft commission leaders. The first question is what will happen next? Will there be a thorough investigation on the “root” of the recent political clout and the alleged plot to incriminate Corruption Eradication Commission (KPK) leaders?

Yesterday’s broadcasted taped conversation between various people and officers at police headquarters and Attorney General’s Office (AGO) may have strengthened public’s belief that there was a conspiracy between various groups to “attack” KPK leaders. The masterminds of the conspiracy have started to been seen somewhat clearer.

Speculations rife on Susno Duadji, head of criminal investigation unit at the national police. Some reports speculated on his suspension, while others speculated about his resignation. Susno Duadji is at the center of the dispute between KPK and police when he made the controversial metaphor of gecko (for KPK) versus crocodile (police).

He made the statement as reaction to KPK’s action in wiretapping his conversations. KPK wiretapped Susno because he was suspected of asking for US$1 million fee in releasing Boedi Sampoerna’s funds from the troubled Bank Century. In what is considered a retaliation, police named two KPK leaders as suspect, initially with bribery allegations, but then moved to new allegation: abuse of power.

At some point, Susno managed to get support from his bosses. Even President SBY issued decrees to suspend KPK leaders temporarily. Constitutional Court’s preliminary ruling, i.e. KPK leaders can’t be suspended if no formal charges been made, is a slap in the face of the president.

The roots of the clout are clearly in unanswered questions relating to Century fiasco itself. They are as follows:
Susno-Sampoerna
1) Did Susno get the US$1 million he reportedly asked from Boedi Sampoerna or his lawyers for releasing the US$18 million funds from Century?
2) Is the release of Sampoerna’s funds considered legal?

Sampoerna-Century
1) How much money Sampoerna actually deposited in Century?
2) How much he already withdrawn after Depositors Insurance Agency (LPS) injected Rp6.7 trillion into the bank?

Century-political parties
1) There were rumors about the flow of funds from Century-related issue to political groups for financing both April legislative and July presidential elections.
2) Which political party got the funds, including from the suspects in the scandal?

The Bailout

The main question is clearly whether the bailout was politically-motivated (under pressures from political groups benefited from the bailout)?

Bank Indonesia:
(1) Did the central bank provide reliable data to government in relation to policy to bailout Century?
(2) Did the central bank deliberately provide a relatively lower cost of bailout?
(3) Has anybody at the central bank been asked for responsibility in the massive fraud?

Government

Finance Minister Sri Mulyani Indrawati once admitted the data provided by Bank Indonesia was not reliable. If the unreliable data is blamed for the costlier bailout, who shall be held accountable?

The main question is clearly whether there was a conspiracy to bailout Century?
Mahfud MD, chief justice at Constitutional Court was right when he said everybody mentioned in the tapped conversations shall be investigated for their role in the “criminalization” of KPK.

As for KPK, they shall move on with investigation on everybody involved in the Century scandal.

Other than the criminal investigation, politicians could move on with their maneuvers to get clarity on the bailout.

Civil society groups, meanwhile, shall keep their eyes and ears open to ensure the whole process will reveal the truth. The balls are also in the hands of Supreme Audit Agency (BPK). BPK shall acquire money trails from anti-money laundering agency PPATK.

Of course, people can’t expect too much from the political process, especially after the new DPR is more of spokesperson and rubber stamp for government than a check-and-balance power.

Civil society will, if they want, play more important role, pretty much like what’s happened in the past few days where their concerted and cohesive efforts managed to “release” two KPK leaders.

by Ferdy Hasiman, Haryanto Suharman, & Yosef Ardi

Nasabah Mulai Tinggalkan Deposito

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 05/11/2009 | 19:15 WIB Nasabah Mulai Tinggalkan Deposito

Jakarta – Nasabah besar di sejumlah bank dalam negeri saat ini mulai memindahkan dananya menjadi bentuk surat berharga dibandingkan dengan deposito. Dari data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dana nasabah besar bank dengan simpanan diatas Rp 5 miliar turun sebanyak Rp 12,01 triliun (1,72%) pada akhir September 2009 menjadi Rp 688,45 triliun dari posisi per Agustus 2009 yang sebesar Rp 700,47 triliun.

“Itulah sebabnya BI rate tertahan di 6,5%. Bank Indonesia (BI) masih riskan untuk menurunkannya lebih lanjut,” ujar Ekonom Bank Negara Indonesia (BNI), Tony Prasetiantono di Jakarta, Kamis (05/11).

Ia mengatakan, selain bisa menyebabkan capital outflow, perpindahan simpanan ini juga bisa menurunkan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan secara umum. Tony mengungkapkan tiga alasan berpindahnya dana deposito ke surat berharga, yakni memang suku bunga deposito yang turun, ditambah instrumen investasi dibursa efek yang kian marak dan rupiah yang tidak stabil akhir-akhir ini.

“Tampaknya tren ini bakal bertahan hingga akhir tahun, kecuali jika nilai tukar rupiah bisa menguat dan stabil, maka DPK pun akan stabil meski suku bunga sedikit menurun,” ungkapnya.

Senada dengan Tony, Kepala Ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhisadewa mengatakan penurunan suku bunga deposito memang membuat deposito menjadi kurang menarik dibandingkan sebelumnya. “Walaupun demikian, bukan berarti deposito akan ramai-ramai ditinggalkan orang, karena ada banyak sekali orang yang takut risiko,” tuturnya.

Penurunan DPK tersebut, lanjut Purbaya, diakibatkan sebagian dari nasabah mencari return yang lebih tinggi (SBI, obligasi, atau pasar modal). “Akan tetapi, dapat juga diakibatkan sebagian dari mereka menggunakannya untuk ekspansi usahanya, karena pinjam dari bank masih mahal bunganya,” pungkasnya. (*/dtc/ika)

SBY di Kasus Century: Antara Politik Citra dan Keadilan

 

lokasi: Home / Berita / Analisa / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 06/11/2009 | 15:41 WIB SBY di Kasus Century: Antara Politik Citra dan Keadilan

DESAKAN masyarakat agar pemerintah mengusut tuntas kasus Bank Century kian menguat, baik di Jakarta maupun di daerah. Berbagai elemen masyarakat mulai dari organisasi mahasiswa sampai organisasi masyarakat dan LSM turun ke jalan menunut penyelesaian kasus Century dan mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera menyelesaikan audit investigasinya. Desakan tersebut perlu diperhatikan oleh pasangan SBY-Boediono karena kasus dana talangan tersebut telah merugikan negara sebanyak Rp 6,7 triliun.

Kasus Bank Century ini nampaknya kini menjadi simbol kredibilitas SBY sebagai presiden yang, dalam janjinya, ingin serius memberantas korupsi. Seperti yang diungkapkan SBY, pemberantasan korupsi dan pembersihan mafia peradilan akan menjadi prioritas utama dalam program 100 harinya.

Banyak pengamat politik menyatakan bahwa kasus Century yang kini bergulir di masa awal pemerintahan SBY-Boediono adalah tantangan terbesar dan pertaruhan kredibilitas. Ismet Hasan Putro misalnya, Pengamat politik dari Masyarakat Profesional Madani (MPM), meminta SBY untuk fokus menyelesaikan kasus Polri-KPK dan skandal Bank Century. “SBY harus konsisten membangun pemerintahan bersih berwibawa untuk kasus-kasus itu. KPK dan Century, dalam seratus hari pertama pemerintahannya, diselesaikan dan diperjelas,” ujarnya.

Di dalam skandal Century ini, presiden menjadi kuncinya. Hal tersebut diungkapkan oleh profesor politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsudin Haris, “Presiden menjadi kunci dari semua masalah ini. Kepolisian dan kejaksaan tak mungkin bertindak seperti sekarang jika ada komitmen yang sungguh-sungguh dari Presiden,” ujarnya.

Skandal Bank Century ini tentu bukan hanya mempertaruhkan nama baik SBY, tapi juga sekaligus citra dan kredibilitas SBY di mata publik. Janji SBY untuk memberantas korupsi di awal pemerintahannya ini akan menjadi pepesan kosong belaka bila skandal Century tidak terselesaikan. Publik akan kecewa, marah dan merasa tidak mendapatkan keadilan dari orang yang mereka pilih dalam pemilu 2009 itu. Tetapi apakah SBY akan menuntaskan skandal Century hanya karena politik citra?

Bila SBY mengedepankan politik citra dibandingkan dengan keseriusan memberantas korupsi dan menegakkan keadilan, maka diperkirakan akan nada skenario dimana presiden akan aman walau kasus Century ini tidak terselesaikan. Apakah SBY berani menuntaskan kasus yang diduga melibatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya termasuk wakilnya, Boediono dan Sri Mulyani. (Boy M)

Boediono Buka Mulut Soal Bank Century

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 06/11/2009 | 16:17 WIB Boediono Buka Mulut Soal Bank Century

Jakarta – Boediono menjadi tokoh sentral saat Bank Century diambil Lembaga Penjamin Simpanan. Namun setelah mundur dari posisi Gubernur BI dan menjadi calon wakil presiden, Boediono tak pernah bersedia berbicara soal Bank Century.

Dalam berbagai kesempatan, Boediono memang tak pernah bersedia berbicara soal Bank Century. Bahkan ketika kasus membengkaknya bailout menjadi Rp 6,7 triliun mencuat, Boediono menutup rapat mulutnya. Kini Boediono untuk pertama kalinya kembali berbicara soal bailout bank yang kini sudah berganti nama menjadi Bank Mutiara itu.

Dalam pertemuan dengan wartawan di kantornya, Boediono mengatakan kebijakan bailout terhadap Bank Century diambil ketika kondisi ekonomi dunia mengalami gonjang-ganjing pada kuartal IV-2008 akibat krisis ekonomi global. Boediono saat itu menjadi Gubernur BI.

“Waktu itu yang kita hadapi adalah capital outflow, modal kembali ke kandang, nilai tukar melonjak-lonjak yang mengindikasikan capital outflow besar,” kata Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (6/11).

Apalagi, tambah Boediono, saat itu sektor perbankan pada negara-negara tetangga Indonesia menerapkan kebijakan garansi penuh (blanket guarantee) terhadap dana nasabah perbankan, sementara Indonesia hanya menjamin dana nasabah bank maksimal Rp 2 miliar.

“Karena itu investasi tentunya akan lebih memilih negara tetangga. Pada saat itu muncul rumor yang luar biasa, yang mengingatkan tahun 1997/1998, pada waktu itu bank kita tutup dan akibatnya kolaps, serta mengakibatkan efek domino. Hal itu yang kita hindari,” tuturnya.

Kebijakan bailout Bank Century ini diakui Boediono ampuh meredam dampak krisis global terhadap Indonesia. “Sekarang kita bisa melewati krisis ini. Pada saat-saat seperti itu bank kecil pun bisa mengakibatkan efek domino. Bukan berarti saat itu kita tidak bikin apa-apa,” tegasnya.

“Untuk melewati krisis pasti memerlukan biaya, sama dengan sakit pasti memerlukan biaya pengobatan. Bailout itu adalah bentuk penyikapan sesuatu yang bergerak sangat cepat. Kalau kita kaku kita bisa rontok,” tutupnya.

Berikut kisah panjang Bank Mutiara seperti dirangkum detikFinance dari berbagai sumber.

Mei 1989:
Bank CIC Internasional Tbk didirikan

25 Juni 1997:
Bank CIC melakukan Penawaran Umum atau IPO

Maret 1999, Juli 2000, Maret 2003 dan Juni 2003:
Bank CIC melakukan penawaran umum terbatas atau Right Issues I, II, III dan IV

22 Oktober 2004:
RUPS mengesahkan merger Bank CIC dengan Bank Danpac dan Bank Pikko dan namanya berubah menjadi Bank Century. Penggabungan usaha ini telah mendapat persetujuan Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia No 6/87/KEP.GBI/2004 tanggal 6 Desember 2004.

13 November 2008:
Bank Century mengalami gagal kliring karena faktor teknis berupa keterlambatan penyetoran prefund. Otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara saham Bank Century karena masalah ini.

14 November 2008:
Bank Century sudah bisa kliring lagi, seluruh kantor dan cabang Bank Century di semua daerah buka dan beroperasi seperti biasa untuk melayani masyarakat. Sementara suspensi saham sudah dibuka.

16 November 2008:
PT Century Mega Investindo dan First Gulf Asia Holdings Ltd selaku pemegang saham PT Bank Century Tbk telah menandatangani Letter of Intent (LoI) untuk mengakuisisi hingga 70% saham yang telah diterbitkan oleh Bank Century.

24 November 2008:
Bank Indonesia (BI) mengumumkan bahwa pemerintah melalui LPS akan mengambilalih Bank Century. Manajemen Bank Century diambil alih, dan pemerintah menempatkan Maryono yang merupakan Grup Head Bank Mandiri sebagai Dirut baru Bank Century.

3 Oktober 2009:
Bank Century berganti nama menjadi Bank Mutiara.

Bank Century Bisa Dijual
Boediono menegaskan, pengucuran dana talangan (bailout) untuk Bank Century (sekarang Bank Mutiara) tidak akan menjadi uang yang hilang. Sebelumnya, pemerintah mengambil keputusan mengeluarkan dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century. “Bank ini masih ada, masih bisa dijual,” jelas Wapres.

Boerdiono, kondisi saat ini Bank Mutiara sudah membaik. “Sekarang bank ini bagus, banyak yang berminat nanti,” katanya. Apalagi, lanjutnya, bank ini memiliki jaringan yang lumayan dan manajemennya cukup bagus. “Ya, kita akan lihat bank ini menjadi baik,” papar mantan Gubenur Bank Indonesia (BI).
Selain itu, menurut dia, pemerintah masih bisa mengejar aset yang di luar negeri masih ada. “Jadi, bukan uang hilang dalam arti itu. Mungkin ada biayanya untuk melewati krisis, mungkin ada, mungkin tidak, kita belum tahu karena belum selesai,” jelasnya.

Boediono mengaku pengambilan kebijakan pengeluaran dana talangan itu bukan untuk menyelamatkan Bank Century namun menghindari terjadinya efek domino. Hal ini mengingatkan kondisi krisis pada tahun 1997-1998, terjadi capital out flow, interbank macet dan dampaknya perbankan mengalami kolaps.
Akibatnya, lanjutnya, biayanya luar biasa waktu itu. “Jadi kita belajar dari pengalaman ini. Menyelamatkan bank ini, bukan menyelamatkan banknya, pemiliknya atau pun deposan besarnya, tapi murni untuk menyelamatkan situasi dan efek domino yang pernah kita alami,” katanya.

Ditanya mengapa Bank Century yang merupakan bank kecil, tetapi kok diselamatkan, Boediono menjawab, dalam kondisi seperti itu bank kecil pun bisa menyebabkan efek domino. “Itu pandangan kami, apakah bank itu sebelumnya mengalami masalah dan kemudian setelah diselamatkan ternyata ada fraud (penyimpangan). Hal itu yang harus ditindak,” kilahnya.

Apablia Bank Century ditutup, lanjut dia, tetap akan keluar biaya, penutupan dengan penjaminan terbatas yg sampai penjaminan tersebut jumlahnya Rp 6,4 Triliun. “Jadi itu bagian yang harus dilihat juga. Bukan berarti kalau ditutup tidak ada biayanya,” ujar Boediono sembari menambahkan, kalau semua rontok maka dikhawatirkan ada efek dominonya. “Kita tidak bisa hitung. biaya untuk menjamin deposan yang ada,” imbuhnya. (*/ti/dtc/ika)

Beda Bailout Century versi Boediono dan JK

 

lokasi: Home / Berita / Ekonomi / [sumber: Jakartapress.com]

Jumat, 06/11/2009 | 20:48 WIB Beda Bailout Century versi Boediono dan JK

Jakarta – Wapres Boediono menilai bailout Bank Century harus diberikan karena ketika itu terjadi capital outflow yang dikhawatirkan bisa memicu krisis jilid II. Tapi versi yang disampaikan mantan Wapres Jusuf Kalla sangat berbeda. JK menilai masalah yang menimpa bank yang kini sudah berganti nama menjadi Bank Mutiara itu disebabkan karena masalah kriminal.

Boediono untuk pertama kalinya sejak menjadi Wapres kini akhirnya berani bicara soal Bank Century. Boediono merupakan salah satu tokoh kunci dalam upaya penyelamatan bank Century yang menelan dana hingga Rp 6,7 triliun itu. Dalam pernyataannya, Boediono menilai salah satu sebab penyelamatan bang dulu dimiliki oleh Robert Tantular itu adalah karena terjadinya krisis.

“Waktu itu yang kita hadapi adalah capital outflow, modal kembali ke kandang, nilai tukar melonjak-lonjak yang mengindikasikan capital outflow besar,” ujarnya di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (6/11/2009).

Menurut Boediono, setelah bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun diberikan, terbukti bahwa dampak krisis global kepada Indonesia bisa diredam. “Sekarang kita bisa melewati krisis ini. Pada saat-saat seperti itu bank kecil pun bisa mengakibatkan efek domino. Bukan berarti saat itu kita tidak bikin apa-apa,” tegasnya.

Seperti diketahui, ketika Bank Century mengalami gagal bayar sebelum akhirnya diambil alih Lembaga Penjamin Simpanan, Boediono menjabat sebagai Gubernur BI. Meski bank Century tergolong bank kecil, namun BI ketika itu memutuskan menyelamatkan Bank Century harus diselamatkan dengan alasan bisa berakibat sistemik. Kemelut mengenai sistemik atau tidaknya Bank Century inilah yang kini terus diperdebatkan.

Pembeberan Boediono tentang Bank Century ini tentu saja berbeda dengan versi mantan Wapres Jusuf Kalla. JK ketika masih menjabat sebagai Wapres menyatakan, masalah yang membelit Bank Century bukan lah masalah krisis melainkan kriminal, perampokan.

“Saya terima menkeu dan Gubernur BI (ketika itu) pak Boediono melaporkan tentang situasi bank Century (tanggal 25). Dan saya langsung mengatakan masalah Century bukan masalah karena krisis, tapi itu perampokan, kriminal. Karena pengendali bank ini merampok dana bank Century dengan segala cara termasuk obligasi bodong yang dibawa ke luar negeri,” urai JK akhir Agustus lalu.

JK juga menilai kisruh Bank Century tersebut merupakan sebuah bukti lemahnya pengawasan BI. Buktinya bank yang mengalami gagal bayar itu tidak terendus oleh BI sejak awal.

“Saya katakan dalam pertemuan itu, ini kriminal, ini perampokan, kenapa kita tolerir. Itulah kelemahan pengawasan BI di situ. Jadi benar menkeu bahwa ini kelemahan BI sebenarnya, yang terpaksa jadi tanggung jawab semuanya,” ketusnya.

Siapa yang benar, walahu alam. (*/dtc/emi)

Isu Beralih ke Century
Klarifikasi Audit, Komisi XI DPR Panggil Sekjen BPK

Jumat, 6 November 2009 | 04:00 WIB

Jakarta, Kompas – Desakan masyarakat agar Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut tuntas kasus Bank Century kian menguat, baik di Jakarta maupun di daerah. Pengunjuk rasa meminta Badan Pemeriksa Keuangan segera menyelesaikan audit investigasinya.

Hampir semua pengunjuk rasa yang datang bergantian di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaitkan kasus yang menimpa Wakil Ketua KPK (nonaktif) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dengan masalah aliran dana ke Bank Century.

Rifki Arsilan, juru bicara Komunitas Mahasiswa Raya yang berunjuk rasa di Gedung KPK, Kamis (5/11), menuntut agar kasus Bank Century diusut tuntas. Kasus itu merupakan salah satu simpul penting yang menyebabkan terjadinya upaya pelemahan terhadap KPK.

Mario Sitompul, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Serikat Rakyat Miskin Indonesia, juga mendesak supaya KPK membongkar kasus Century. ”Selain mencuri uang rakyat triliunan rupiah, pengusutan tuntas terhadap kasus ini adalah juga untuk membongkar mafia peradilan,” kata dia.

Mario menambahkan, partai politik di DPR harus konsisten mendukung pengungkapan kasus Bank Century. ”Jika mereka tak memenuhi harapan ini, kami tidak akan memilih mereka lagi dalam pemilu. Parpol harus penuhi harapan rakyat,” katanya.

Kelompok Kerja Organisasi Kemasyarakatan Islam melalui ketuanya, Asri Harahap, mendesak agar BPK segera menyelesaikan audit investigasi Bank Centry sehingga kasus ini bisa segera ditangani KPK.

Ismed Hasan Putro, Ketua Masyarakat Profesional Madani, yang mendatangi KPK bersama sejumlah pengusaha, mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak lepas tangan sebelum rakyat menggelar kekuatannya (people power), yang sangat berbahaya bagi stabilitas politik dan ekonomi.

Dari Solo, Jawa Tengah, Kamis, dilaporkan, aktivis 1998 dan beberapa elemen masyarakat lainnya menuntut pengusutan tuntas kasus Bank Century. Aktivis itu berasal, antara lain, dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yaphi Solo dan menyuarakan tuntutannya di Markas Poltabes Surakarta, Kamis.

”Uang negara yang dirugikan dalam kasus Bank Century tidak main-main, Rp 6,7 triliun. Isu penahanan pimpinan KPK hanya untuk mengalihkan dari isu utama, yakni kasus Bank Century,” kata Winarso dari LBH Yaphi.

Di Jember, Jawa Timur, massa dari HMI beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta di kabupaten itu berunjuk rasa. Mereka mensinyalir ada ”tangan gaib” yang ingin mengerdilkan institusi KPK. Unjuk rasa itu diikuti sekitar 100 orang di Gedung DPRD Jember, Kamis.

Di Yogyakarta, sekitar seratus orang dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat untuk KPK, Kamis, berunjuk rasa di depan Kantor Pos Besar Yogyakarta. Mereka kian prihatin dengan penegakan hukum yang terjadi saat ini.

Pengunjuk rasa juga meminta Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji mundur dari jabatannya karena dipandang tidak bisa melakukan penegakan hukum sesuai harapan rakyat.

Panggil Sekjen BPK

Secara terpisah, Kamis di Jakarta, Komisi XI DPR Bidang Keuangan dan Perbankan pada pekan depan akan memanggil Sekretaris Jenderal BPK Dharma Bakti untuk meminta klarifikasi terkait penyelesaian laporan audit investigasi dana talangan Bank Century. Setelah itu, Komisi XI DPR akan mengadakan rapat konsultasi dengan BPK untuk memastikan kapan laporan audit investigasi itu selesai.

Ketua Komisi XI DPR Emir Moeis menandaskan, sebelum 5 Desember 2009 atau saat dimulainya masa reses, DPR harus mempunyai kesimpulan terkait laporan audit investigasi Bank Century.

Dalam catatan Kompas, BPK di bawah kepemimpinan Anwar Nasution menjanjikan laporan final audit investigasi Bank Century selesai sebelum berakhirnya masa jabatan BPK periode itu, yakni 19-20 Oktober. Namun, BPK baru di bawah pimpinan Hadi Purnomo menyatakan, laporan final audit investigasi Bank Century diupayakan selesai pada Desember 2009.

Di Jakarta, Kamis, anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPR, T Gayus Lumbuun, berjanji akan menyerahkan usulan penggunaan hak angket kasus Bank Century ke Badan Musyawarah DPR, Selasa depan. Persyaratan administrasi usulan itu lengkap sebab 26 anggota DPR dari enam fraksi sudah menandatanganinya. Di DPR saat ini terdapat sembilan fraksi.(EKI/SIR/WER/NWO/HAR/AIK)




Blog Stats

  • 2,098,428 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 113 other followers