Archive for November, 2009



10
Nov
09

Kepahlawanan : Pattimura Dihukum Mati Belanda

Pattimura, Pahlawan asal Maluku yang Dihukum Mati Belanda
Senin, 9 November 2009 | 21:51 WIB

AMBON, KOMPAS.com – Pattimura patut diteladani dan jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Maluku dan Indonesia perlu diperingati pada hari Pahlawan, kata salah seorang cucu keturunan Pattimura, Marcellina Matulessy.

“Pattimura telah berjuang untuk kemerdekaan Maluku dan Indonesia. Ia patut dikenang saat hari Pahlawan dan jiwa kepahlawanannya harus menjadi teladan bagi generasi muda,” katanya di Ambon, Senin.

Menurut Marcellina, Thomas Matulessy atau yang lebih dikenal dengan nama Kapitan (panglima perang) Pattimura adalah putera Maluku yang berjuang melawan penjajah Belanda, hingga akhirnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati di Benteng Niuew Victoria pada tahun 1817 saat usianya baru 34 tahun.

Wanita berusia 56 tahun itu mengatakan, semangat kakek buyutnya itu patut dijadikan teladan bagi generasi muda untuk ikut membangun bangsa dan negara agar lebih maju dan makmur di masa datang.

Ia juga mengatakan, saat ini penjajahan oleh bangsa asing sudah tidak ada, tetapi belum seluruh warga bangsa Indonesia merdeka akibat penindasan modern, yang dilakukan sebagian warga bangsa sendiri yang tidak bertanggung jawab.

“Generasi sekarang harus mencontoh perjuangan para pahlawan dengan cara ikut menciptakan kesejahteraan bangsa, dan bukan sebaliknya merampas hak dari orang lain yang berarti merampas kemerdekaannya,” katanya.

Marcellina lebih jauh berpendapat, nilai-nilai kepahlawanan masyarakat Maluku yang sekarang tidak seperti pada jaman kakek nenek dan orang tuanya, yang menganggap peringatan hari Pahlawan sebagai sesuatu yang sakral dan pantas untuk diperingati sebagai salah satu bentuk ungkapan terima kasih atas jasa-jasa mereka.

“Masyarakat sekarang lebih menganggap peringatan hari Pahlawan sebagai formalitas saja, bukan dari maknanya. Kalau tak ada mereka maka kita tidak mungkin bisa menghirup udara kemerdekaan,” katanya.

Dukung SBY
Marcellina mengakui dirinya sangat mendukung kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena telah terbukti sangat memperhatikan masyarakat kecil. Meski demikian, ia berharap pemerintahan SBY Jilid II lebih memperhatikan anak cucu dan keturunan dari para pahlawan.

“Semoga SBY tetap memperhatikan rakyat kecil, juga kesejahteraan dari keturunan pahlawan Indonesia, tanpa mereka negara ini tak akan pernah ada,” ujar Marcellina.

Sementara itu, Alberth Matulessy (23), keponakan dari Marcellina Matulessy, mengatakan dirinya sebagai keturunan Pattimura tidak ingin mempermalukan pahlawan tersebut. Karena itu, sejak masih di bangku pendidikan ia meneladani “kerja keras” Pattimura dalam berjuang meraih kemerdekaan dengan cara giat belajar demi mencapai cita-cita.

“Saya meneladani perjuangannya dengan belajar keras untuk bisa lebih maju,” katanya.

Alberth adalah polisi yang bertugas di Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease. Sebelumnya ia berprofesi sebagai vokalis band indie di kota Ambon. Alberth meninggalkan band tersebut, karena sebagai abdi negara ia ingin seperti Pattimura memberikan yang terbaik bagi Tanah Air.

Dalam kenangan Alberth,  moyangnya, Thomas Matulessy lahir di Negeri Haria, Porto, Pulau Saparua, Maluku pada 8 Juni 1783. Kapitan Pattimura dan rekan- rekannya seperti Said Perintah, Anthony Reebhok, Paulus Tiahahu dan putrinya Christina Martha Tiahahu menyerang benteng Duurstede di Saparua pada 15 Mei 1817.

Semua warga Belanda, termasuk Residen van de Berg dibunuh, kecuali anak lelakinya berumur lima tahun yang diselamatkan dan diberi nama van de Berg van Saparua.

Kapitan Pattimura ditangkap pada 12 Nopember 1817. Pahlawan nasional ini terpengaruh bujuk rayu dari penjajah Belanda sehingga pada akhirnya dihukum mati  di depan Benteng Niuew Victoria 16 Nopember 1817.


KSP

Editor: ksp

Sumber : Antara

10
Nov
09

Anti Korupsi : Menata Ulang KPK

Suara Pembaruan

ZOOM2009-11-09Menata Ulang KPK
Oleh: Adrianus Meliala, Kriminolog UI

Pada saat dukungan masyarakat begitu kuat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pimpinannya, penulis berpikir ulang tentang eksistensi lembaga itu bisa dianggap memusuhi publik. Bukan hanya itu, penulis juga bisa dianggap sebagai koruptor, atau sedikitnya pendukung para koruptor.

Masalahnya, di muka bumi ini tidak pernah ada satu hal pun yang hanya menghadirkan satu dimensi pemahaman, atau satu dimensi kegunaan. Selalu minimal terdapat dua dimensi yang kontras: untung-rugi, baik-buruk, keras-lunak, dan sebagainya.

Terkait kekontrasan itu, orang-orang tua kita memiliki filosofi “semua ada hikmahnya”. Ada pula yang menyebutnya sebagai blessing in disguise. Oleh karenanya, tulisan ini berpretensi mengemukakan hikmah atau blessing in disguise tersebut ketimbang menyudutkan KPK

Empat Alasan
Jika benar bahwa awal dari segala masalah ini adalah karena ada pejabat Polri yang sebal dengan KPK dan mulai membalas dengan cara menyidik dua pimpinan KPK (Bibit dan Chandra), sejatinya itu bukan cerita baru. Banyak pejabat Polri maupun Kejaksaan sebal dengan hadirnya KPK karena empat alasan.

Pertama, kehadiran UU KPK (UU 30/2002) menjadikan Polri dan Kejaksaan macan ompong dalam penyidikan kasus korupsi.

Kedua, walau tidak lagi berwenang, Polri dan Kejaksaan harus merelakan penyidik muda terbaik serta jaksa penuntut umum berusia muda dan terbaik bekerja untuk KPK selama beberapa waktu.

Ada kabar pula, ketika kembali, penyidik dan penuntut umum belia itu banyak yang bertingkah karena merasa gajinya kurang besar dibanding saat bertugas di KPK.

Ketiga, tidak hanya secara hukum diberi kewenangan besar, anggaran belanja KPK sendiri juga besar dan membuat iri Polri dan Kejaksaan. Terkait itu, apabila KPK berhasil mengungkap kasus-kasus besar, biasanya muncul ungkapan sinis dari para perwira Polri dan aparat Kejaksaan.

Keempat, ini yang paling membuat geram, adalah KPK bukan organisasi yang bisa dikendalikan atau diajak kongkow-kongkow. Terhadap instansi Polri dan Kejaksaan pun, KPK yang tidak memiliki beban moril ataupun beban sejarah, dengan enteng mengarahkan tombak penyidikannya.

Mengapa selama ini kejengkelan itu hanya tinggal sebagai perasaan dalam hati, tak lain karena adanya sinyal yang jelas dari pimpinan puncak, yakni Presiden RI. Ketika Megawati Soekarnoputri membentuk KPK, tidak ada yang berani melawannya. Demikian pula ketika melihat determinasi Presiden SBY pada masa jabatan pertama.

Namun, ketika Presiden SBY mulai bicara normatif, atau bertindak berbeda dengan yang diucapkan, maka ada kemungkinan itu dilihat sebagai indikasi bahwa pimpinan puncak mulai setengah hati dengan KPK. Kejengkelan dalam hati pun mulai diluapkan.

Lima Cara

Namun demikian, upaya pelemahan KPK tampaknya hanya akan menjadi cerita. Luasnya dukungan rakyat, yang terjelma melalui pendapat-pendapat yang dilontarkan di media massa maupun media online, sungguh suatu indikator terang-benderang perihal masih dibutuhkannya KPK dengan format sekuat sekarang.

Apalagi, jika kita melakukan survei, akan sedikit sekali orang yang berpendapat bahwa praktik korupsi sudah benar-benar hapus, dan orang-orang pun sudah sepenuhnya kapok untuk korupsi. Benar bahwa kehadiran KPK satu dekade terakhir ini sungguh membawa perubahan. Orang yang tadinya melakukan korupsi terang-terangan, sekarang ketakutan luar biasa dan mengubah modus menjadi sembunyi-sembunyi dan dalam jumlah kecil-kecilan. Korupsi dan koruptor memang sudah pingsan, namun akan bangun lagi nanti ketika penjaganya dilemahkan.

Di pihak lain, secara realita kita juga mengharapkan para pimpinan KPK menyadari bahwa mereka tidak muncul dalam ruang vakum. Sudah ada pemain (baca: jagoan) yang menggeluti korupsi sebelum KPK ada, yakni polisi dan jaksa. Posisi dan peran mereka dengan demikian perlu diperhitungkan, perasaan mereka pun perlu dijaga.

Dalam kaitan itu, penulis mengusulkan lima hal guna mencegah intrik atau pergesekan antarlembaga penegak hukum terjadi lagi.

Pertama, tidak lagi memakai metode penyidik cabutan atau jaksa penuntut umum cabutan. Orang-orang cabutan itu dikhawatirkan memiliki loyalitas ganda. Disarankan, KPK dengan tegas mengatakan kepada Kapolri atau Jaksa Agung bahwa selama mereka bekerja untuk KPK, mereka tidak boleh menerima perintah dari pihak lain.

Sebenarnya, yang paling ideal adalah KPK merekrut penyidik dan penuntut umum sendiri. Namun, ini terkendala dengan status KPK sebagai lembaga nonpermanen, yang akan hilang tatkala esensi korupsi sebagai kejahatan luar biasa telah hilang.

Kedua, tidak perlu sering-sering mengadakan rapat koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan Agung. Rapat seperti itu mirip dengan buah yang indah dilihat tapi asam rasanya, alias hanya enak dilihat di permukaan. Sudah jelas bahwa Polri dan Kejagung tidak bisa dibandingkan dengan KPK, maka untuk apa rapat koordinasi? Rapat koordinasi hanya cocok yang bisa mengkombinasikan secara apple to apple kewenangan dan limitasinya masing-masing.

Ketiga, walau Polri dan Kejaksaan sudah membuka diri untuk diadakan penyelidikan di dua lembaga tersebut, untuk sementara keduanya tidak perlu disadap atau dijadikan target operasi. Biarlah dua lembaga itu menunaikan janjinya pada bangsa ini untuk melakukan reformasi birokrasi secara tuntas, termasuk membereskan fungsi penegakan hukum.

Keempat, apabila KPK dikecam karena menyatakan akan masuk atau tidak akan masuk ke Polri atau Kejaksaan, pastikan bahwa si kap konsisten itu muncul pada kasus-kasus lain pula. Ini penting agar dugaan “tebang pilih” tidak lagi marak.

Dewasa ini, memang masih terdapat kecurigaan bahwa soal masuk atau tidak masuk ke suatu lembaga itu bukanlah sesuatu yang sudah seharusnya, melainkan by design. Jika dibantah bahwa tidak demikian, lalu bagaimana KPK menjelaskan bahwa mereka tidak pernah aktif di tubuh Departemen Pertahanan dan TNI?

Kelima, KPK perlu bermain cantik agar ikan yang dikejarnya bisa tertangkap tanpa membuat kolam keruh. Untuk itu, KPK tidak perlu menempatkan diri menjadi sesuatu yang mengancam orang lain.

Dengan demikian, sudah waktunya KPK beralih dari sekadar pengungkapan kasus demi kasus, menuju pembenahan yang sistematis, mengedepankan fungsi pencegahan dan mengupayakan suasana antikorupsi sebagai sesuatu yang berkelanjutan dan berdaya tahan. *

10
Nov
09

Perbankan : Kasus Bank Century, Istilah Sistemik Yang Bersayap

Suara Pembaruan

ZOOM2009-11-09Istilah “Sistemik” yang Bersayap

Kasus Bank Century

Kwik Kian Gie

Untuk pertama kalinya, Boediono, yang begitu erat keterkaitannya dengan kasus Bank Century (BC) dan sekarang wakil presiden, memberikan keterangan tentang BC seusai salat Jumat, 6 November yang lalu. Jelas saja dia harus membela bahwa suntikan dana yang demikian besar untuk bank yang demikian kecil memang diperlukan, karena dia dalam kedudukan sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) adalah tokoh kunci ketika bail out yang kontroversial dilakukan.

Dikatakan bahwa bail out dilakukan untuk menghindari efek domino yang sistemik, tidak untuk menyelamatkan bank, dan juga tidak untuk menyelamatkan kepentingan deposan besar. Dikatakan juga, harus dibedakan antara tindak kejahatan dan tindakan penyelamatan. Dan penyelamatan itu tidak untuk kepentingan eksistensi bank-nya, tidak untuk kepentingan deposan besar, tetapi untuk menghindari kerusakan dunia perbankan secara sistemik.

Wapres Boediono tidak mengemukakan data dan fakta dalam pernyataannya. Kalau dia boleh membentuk opini publik dengan cara demikian, saya merasa juga boleh mengemukakan data dan fakta yang termuat dalam berbagai media massa dan yang termuat dalam “Laporan Kemajuan Pemeriksaan Investigasi atas Kasus Bank Century” yang ditulis oleh BPK dan ditandatangani pada tanggal 26 September 2009 oleh Suryo Ekawoto Suryadi selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan. Apa semua data dan fakta tersebut? Antara lain sebagai berikut.

Kelahiran BC yang sangat bermasalah beserta keseluruhan proses kerusakannya dibiarkan secara sistemik oleh BI. Laporan Keuangan Bank Pikko dan Bank CIC, yang dinyatakan disclaimer oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), dijadikan dasar merger. Pemegang saham pengendali yang tidak memenuhi fit and proper test tetap dipertahankan. Pengurus bank, yaitu direksi dan komisaris, ditunjuk tanpa melalui fit and proper test. Oleh karena kesulitan likuiditas yang dihadapinya, BC mengajukan permohonan fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) kepada BI pada tanggal 30 Oktober 2008 sebesar Rp 1 triliun. Permohonan tersebut diulangi pada 3 November 2008. Karena pada saat mengajukan permohonan FPJP, posisi CAR BC menurut analisis BI adalah positif 2,35% (posisi 30 September 2008), sedangkan persyaratan untuk memperoleh FPJP sesuai dengan PBI No. 10/26/PB/2008 tentang FPJP Bank Umum, CAR-nya minimal harus 8%, BC tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP.

Secara sistemik, pada 14 November 2008, BI mengubah Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula CAR minimal 8% menjadi CAR minimal positif (asalkan di atas 0%). Dengan perubahan ketentuan tersebut dan dengan menggunakan posisi CAR per 30 September 2008 sebesar positif 2,35%, BI menyatakan bahwa BC memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP.

Sementara itu, hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa CAR BC pada 31 Oktober 2008 sudah negatif 3,53%, sehingga seharusnya BC tidak memenuhi syarat untuk memperoleh FPJP. Selain itu, sebagian jaminan FPJP yang diperjanjikan sebesar Rp. 469,99 miliar ternyata tidak secured.

Berdasarkan perubahan PBI tersebut, pada 14 November 2008, BI menyetujui pemberian FPJP kepada BC. Jumlah FPJP yang telah disalurkan kepada BC adalah Rp 689,39 miliar yang dicairkan pada 14 November 2008 sebesar Rp 356,81 miliar, 17 November 2008 sebesar Rp 145,26 miliar, dan 18 November 2008 sebesar Rp. 187,32 miliar.

Digerogoti Pemilik

Secara sistemik, BC digerogoti oleh pemilik dan atau manajemennya sendiri, yang secara sistemik pula dibiarkan oleh BI. Faktanya sebagai berikut. Setelah BC ditempatkan dalam pengawasan khusus pada 6 November 2008, BI tidak mengizinkan penarikan dana dari pihak terkait yang tersimpan dalam BC. (PBI No. 6/9/PBI/2004 yang diubah dengan PBI No. 7/38/PBI/2005 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank). Namun, setelah itu toh ada penarikan dana oleh pihak terkait sebagai berikut.

? Rp. 454,898 miliar

? USD 2,22 juta

? AUD 164,81 ribu

? SGD 41,28 ribu.

Pada 14 November 2008, Robert Tantular (RT) memerintahkan BC Cabang Surabaya memindahkan deposito milik salah satu nasabah BC senilai USD 96 juta dari kantor Cabang Surabaya-Kertajaya ke Kantor Pusat Operasional (KPO) Senayan. Setelah itu, Dewi Tantular (DT) dan RT mencairkan deposito tersebut senilai USD 18 juta tanggal 15 November 2008 yang digunakan oleh DT (Kepala Divisi Bank Notes) untuk menutupi kekurangan bank notes yang telah digunakan untuk keperluan pribadi DT; DT telah menjual bank notes ke luar negeri dengan jumlah yang melebihi jumlah yang tercatat, sehingga secara akumulatif terjadi selisih kurang antara fisik bank notes dan catatan akuntansi. Deposito milik nasabah tersebut kemudian diganti oleh BC dengan dana yang berasal dari FPJP.

Suntikan dana sebesar Rp 6,72 triliun kepada BC, dinyatakan untuk menghindari kerusakan sistem perbankan Indonesia secara sistemik. Mari kita lihat angka-angkanya sebagai berikut. Fungsi BC dalam industri perbankan hanya 0,68 % dalam rasio DPB bank/DPK industri dan rasio kredit bank/kredit industri hanya 0,42 %. Maka, fungsi BC dalam industri perbankan tidak ada artinya sama sekali. Di mana sistemiknya ? Mungkin sangat berarti untuk pihak-pihak tertentu yang menggunakan BC sebagai pencuci uang dan berbagai praktik kotor yang masih harus dibuktikan oleh laporan final oleh BPK.

Aspek psikologis pasar dibuat-buat dengan tameng “tidak bisa diukur”, padahal kalau semua kewajiban kepada bank dibayar sepenuhnya dan dilikuidasi, sedangkan kewajiban kepada deposan lainnya dibayar maksimum Rp 2 miliar per account sesuai peraturan, sama sekali tidak ada dampak sistemiknya. Mengapa? Karena aktiva antarbank BC 24,28 % dan pasiva antarbank 19,34 %, sehingga per saldo BC mempunyai tagihan neto sebesar 4,94 % kepada bank-bank lain dalam hubungan inter bank call money market. Maka, kalau BC dilikuidasi, tidak ada bank yang dirugikan. Yang dirugikan para deposan besar yang menyimpan uangnya dalam BC dan akhirnya dirampok (istilahnya JK) oleh para pemegang sahamnya sendiri.

Kalau mau memasukkan faktor psikologis, mestinya pemerintah dan BI memperhatikan demikian banyaknya uang yang kehilangan tabungan seumur hidupnya, karena penipuan oleh Antaboga ala Madoff yang sangat terkait dengan BC. Pemerintah tidak mempedulikannya sama sekali, apakah sudah ada yang bunuh diri atau tidak, apakah banyak yang menangis atau tidak, apakah ada yang akan mati karena tidak mampu membayar biaya pengobatannya. atau tidak.

Penulis adalah mantan Menko Ekuin

10
Nov
09

Kenegaraan : Polisi Diusulkan di Bawah Depdagri

Polisi Diusulkan di Bawah Depdagri

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 09/11/2009 | 06:38 WIB Polisi Diusulkan di Bawah Depdagri

Jakarta – Sejumlah kalangan mendukung wacana agar kepolisian
ditempatkan di bawah Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Menurut pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia (UI) Jimly Asshiddiqie, kasus dugaan kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi )KPK) merupakan momentum yang tepat untuk menata sistem hukum, termasuk kepolisian.

“Istilahnya bukan digabung, tapi koordinasi,” kata Jimly akhir minggu lalu seperti dilansir Tempo. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menilai, saat ini tak ada lembaga yang mengkoordinasi kepolisian. Hubungan kepolisian dengan Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), misalnya, tak mengikat.

Sejak mencuatnya dugaan kriminalisasi terhadap dua pemimpin nonaktif KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, muncul tuntutan penggabungan kepolisian ke Depdagri. Aksi itu muncul di Solo, Jawa Tengah, dan juga di jejaring sosial Facebook ‘Gerakan 1.000.000 Facebookers untuk Tempatkan Polri di Bawah Depdagri’. “Saat ini kepolisian sudah jumawa dan semena-mena karena merasa memiliki kewenangan yang lebih dari institusi lain,” ungkap Muhammad Taufik, salah satu pendukung KPK di Solo.

Jimly mengatakan, koordinasi tersebut akan menjauhkan kepolisian dari campur tangan politikus di Dewan Perwakilan Rakyat )DPR) atau partai politik. Alternatif lain, Jimly melanjutkan, kepolisian ditempatkan di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebab, institusi ini berfungsi sebagai penegak hukum. Begitu pula Kejaksaan Agung, lembaga ini bisa masuk dalam koordinasi Departemen Hukum. Jika mengikuti rapat dengan DPR, kata Jimly, “Yang maju bukan kepala kepolisian atau Kejaksaan Agung, melainkan menteri.”

Ahli hukum tata negara dari Universitas Andalas, Saldi Isra, mengatakan bisa saja kepolisian digabung dengan Departemen Dalam Negeri. Syaratnya, harus ada perubahan di tingkat aturan. Tapi dia tak yakin Presiden mau mengubah peraturan ini. Menurut dia, sebelum penggabungan, harus ada perbaikan kinerja kepolisian. “Kalau tidak, malah memberatkan Departemen Dalam Negeri,” tuturnya.

Anggota Komisi II DPR RI Agus Purnomo (F-PKS), menilai penggabungan kepolisian dengan Departemen Dalam Negeri membutuhkan setidaknya tiga tahun. Sebab, harus ada studi kelayakan atas wacana tersebut. Agus memperkirakan akan timbul resistensi dari kepolisian.

Ia mencontohkan, kepolisian sempat mempersoalkan ide pengurusan surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan diurus Departemen Perhubungan. “Apalagi untuk masalah besar seperti ini,” papar anggota Komisi DPR yang membidangi pemerintahan dalam negeri ini.

Adapun Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi belum bisa berkomentar banyak soal wacana ini. Menurut dia, selama belum ada perubahan peraturan, kepolisian tetap berdiri sendiri. “Kami menaati peraturan yang berlaku,” imbuhnya. (*/dh)

10
Nov
09

Anti Korupsi : PolRI tidak Miliki Cukup Bukti Kuat

Kasus Pimpinan KPK
Polri tidak Miliki Cukup Bukti Kuat

Selasa, 10 November 2009 03:59 WIB    
Penulis : Maya Puspita Sari
Polri tidak Miliki Cukup Bukti Kuat ANTARA/Rosa Panggabean

JAKARTA–MI: Ketua Tim Delapan Adnan Buyung Nasution menegaskan proses hukum dan fakta yang dimiliki Polri tidak cukup untuk dijadikan bukti adannya tindak pemerasan atau penyuapan yang disangkakan kepada dua pimpinan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah.

Hal tersebut disampaikan Adnan kepada pers di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta, Senin (9/11). “Kalaupun diteruskan, maka kasus ini akan sangat lemah,” ungkap Adnan.

Namun, ia menolak mengungkapkan secara eksplisit apa isi rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden. “Yang saya sampaikan disini hanya posisi Tim Delapan terhadap kasus ini. Rekomendasi itu tertutup hanya kepada Presiden. Saya no comment soal isinya. Itu tidak etis kalau kami buka,” ujar Adnan ketika ditanya apakah Tim Delapan merekomendasikan penghentian penyidikan kasus Bibit dan Chandra.

Berdasarkan hasil verifikasi sementara yang sudah berlangsung selama delapan hari berupa pemanggilan pihak-pihak terkait serta gelar perkara, Tim Delapan memberikan laporan sementara kepada Menko Polhukam yang kemudian akan diteruskan kepada Presiden. Sementara laporan akhir akan disampaikan Senin mendatang.

“Tim Delapan menyampaikan surat posisi ini melalui Bapak Menko Polhukam karena jadwal Presiden yang padat. Tapi surat itu di-seal, sehingga terjaga kerahasiaannya,” terang Adnan.

Ia menambahkan Tim Delapan juga menilai andaikata ada tindak pidana maka kasus ini terputus pada aliran dana dari Anggodo Widjojo kepada Ary Muladi. Sementara dugaan aliran dana dari Ary Muladi kepada dua pimpinan KPK tidak terbukti.

Adnan juga menegaskan, kalaupun kasus ini dipaksakan untuk dibawa ke pengadilan dalam sangkaan penyalahgunaan wewenang, maka kasus ini sangat lemah karena polisi menggunakan pasal karet.

“Terlebih, apa yang dilakukan Bibit dan Chandra ini adalah hal yang lazim dilakukan pejabat-pejabat KPK sebelumnya. Ini tentu menjadi pertanyaan besar,” cetus Adnan. (MP/OL-06)

Kasus Pimpinan KPK
Kejagung Kembalikan Berkas Chandra ke Bareskrim

 

Selasa, 10 November 2009 00:12 WIB     

JAKARTA–MI: Kejaksaan Agung, Selasa (10/11) dini hari menyatakan perkara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra Hamzah belum lengkap. Karena itu, Kejagung akan mengembalikan berkas tersebut ke Bareskrim Polri untuk dilengkapi.

Pengembalian berkas ini dinyatakan Kapuspenkum Didik Darmanto dalam keterangan pers, Selasa (10/11). Didik mengatakan tim jaksa selesai memeriksa berkas Chandra pukul 23.00 Senin (9/11). Berkas dikembalikan karena bukti serta keterangan saksi dinilai tim kejaksaan belum lengkap. Bareskrim diberi waktu 14 hari untuk melengkapi berkas tersebut. (OL-06)

Waspadai Hukum Pidana untuk Ganyang Mafia

Selasa, 10 November 2009 00:09 WIB     
Waspadai Hukum Pidana untuk Ganyang MafiaMI/Sumaryanto

PADANG–MI: Pakar Hukum Pidana Universitas Andalas,  Ismansyah mengisyaratkan pemerintah  untuk mewaspadai penggunaan hukum pidana dalam mengatur perbuatan menyimpang khususnya dalam pemberantasan mafia peradilan yang dilontarkan Presiden SBY dengan slogan Ganyang Mafia.

“Jangan sampai perbuatan manusia tersebut yang mengatur hukum pidana,” kata Ismansyah di Padang, Sumatra Barat, Senin (9/11), menanggapi program kerja 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II  khususnya terkait pemberantasan mafia peradilan, dengan istilah Presiden Yudhoyono ganyang mafia.

Ia mengatakan, ganyang mafia dapat diartikan sebagai bentuk ketidakberdayaan hukum pidana untuk mengatasi hal itu sehingga presiden terpaksa turun tangan  Ismansyah berharap kewaspadaan terhadap penggunaan hukum pidana itu menjadi pertimbangan pemerintah SBY melalui sistem pengawasan dengan lembaga-lembaganya.

“Sebenarnya lembaga pengawasan itu sudah ada  seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial serta  komisi-komisi lainnya, akan tetapi institusi itu belum berjalan maksimal,” katanya.

Karena itu, ia menyarankan kinerja komisi-komisi tersebut  perlu dievaluasi. “Seandainya ada kekurangan-kekurangan dari komisi itu maka operasional lembaga itu tidak ditambah lagi tapi diganti, melalui sistem yang berlaku,” katanya.

Ia menyontohkan, jika ada kekurangan  pada tataran substansi, harus diganti undang-undangnya, namun jika ada kekurangan pada ranah struktural seperti petugas yang cacat maka harus diganti melalui uji kelayakan dan kepatutan. “Selain itu jika adanya sikap dan penilaian masyarakat yang kurang sejalan maka perlu inspirasi. Itu perlu diambil dengan menggunakan spektrum logika yang objektif,” tambahnya. (Ant/OL-03)

Kasus Bibit-Chandra Tak Layak ke Pengadilan
Adnan Buyung Nasution, Ketua Tim Independen Klarifikasi Fakta dan Proses Hukum Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Selasa, 10 November 2009 | 04:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Delapan menyimpulkan bahwa fakta dan proses hukum yang dimiliki Kepolisian Negara RI tidak cukup untuk menjadi bukti bagi kelanjutan proses hukum terhadap Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.

Adnan Buyung Nasution, selaku Ketua Tim Delapan (Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah), mengatakan hal itu, Senin (9/11).

Menurut Buyung, andai kata pun ada tindak pidana dalam kasus tersebut, bukti yang dimiliki Polri terputus, hanya dari aliran dana Anggodo Widjojo ke Ary Muladi.

Aliran dana selanjutnya dari Ary, baik melalui orang yang bernama Yulianto maupun langsung ke pimpinan KPK, tidak ada bukti yang dapat ditunjukkan kepada Tim Delapan.

Rekomendasi Tim Delapan itu untuk sementara menjadi pamungkas gonjang-ganjing dunia penegakan hukum Indonesia selama beberapa pekan terakhir.

Meski demikian, langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk merespons rekomendasi Tim Delapan sangat alot diputuskan.

Sejak pukul 21.00 sampai pukul 23.30, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa bertemu untuk membahasa rekomendasi Tim Delapan di Istana Negara.

Kepada wartawan, Djoko Suyanto semalam mengatakan, surat rekomendasi dipelajari saksama. ”Presiden memahami tugas tim dua minggu. Tadi Presiden merespons dengan memanggil Jaksa Agung dan Kapolri. Presiden menyampaikan isi surat untuk jadi masukan atau pertimbangan. Bukti belum cukup, ada missing link aliran dari Anggodo ke pimpinan KPK. Presiden berharap dua pejabat itu (Kapolri dan Jaksa Agung) merespons penilaian tim,” katanya.

Menurut Menko Polhukam, Presiden tidak punya kewenangan yuridis untuk menghentikan proses hukum. Namun, Presiden meminta Kapolri dan Jaksa Agung menindaklanjuti dengan mempelajari rekomendasi Tim Delapan. ”Presiden tidak memberi batas waktu kapan harus diputuskan. Tim Delapan terus bekerja pekan ini,” kata Djoko.

Berkas Chandra kembali

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Didik Darmanto mengadakan jumpa pers pada pukul 00.00, yang intinya kejaksaan mengembalikan berkas penyidikan kasus Chandra ke kepolisian. Ini pengembalian kedua berkas Chandra dari kejaksaan ke kepolisian.

Menurut Didik, hal yang harus dilengkapi kepolisian adalah penambahan keterangan saksi dan penajaman alat bukti.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy di Gedung Bundar mengatakan, jaksa belum menyatakan lengkap terhadap berkas perkara hasil penyidikan atas tersangka Chandra. Masih ada unsur-unsur Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (dugaan pemerasan) yang harus dilengkapi.

”Masih ada hal yang perlu dilengkapi dalam petunjuk jaksa kepada penyidik kepolisian. Masih perlu ada penajaman, di antaranya hubungan antara Ary Muladi dan oknum KPK,” kata Marwan.

Senin malam, Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri Irjen Dikdik M Arif Mansur bersama sejumlah jaksa menggelar rapat, membahas perkara Chandra.

Dipaksakan

Dalam jumpa pers di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden, Adnan Buyung Nasution mengatakan, seandainya kasus Bibit dan Chandra itu dipaksakan untuk diajukan ke pengadilan dengan dakwaan penyalahgunaan wewenang, kasus itu pun lemah sebab menggunakan pasal karet.

”Terlebih lagi, tindakan Bibit dan Chandra, sebagaimana disangkakan, ternyata merupakan prosedur yang lazim dilakukan oleh pimpinan KPK periode sebelumnya,” katanya.

Dalam membacakan kesimpulannya, Buyung didampingi tujuh anggota, yaitu Koesparmono Irsan, Anies Baswedan, Todung Mulya Lubis, Amir Syamsuddin, Komaruddin Hidayat, Hikmahanto Juwana, dan Denny Indrayana.

”Kami berharap temuan kami malam ini juga dapat didengar dan disimak Presiden. Pada gilirannya, Presiden diharapkan bisa berkomunikasi dengan Jaksa Agung. Tentu saja, terserah Jaksa Agung sebagai penegak hukum tertinggi yang menurut konstitusi mempunyai wewenang untuk menentukan mau terus atau tidak perkara ini,” kata Buyung.

Tentu saja, lanjut Buyung, akan lebih bijaksana jika Presiden memerhatikan apa yang disampaikan Tim Delapan. ”Akan tetapi, ini tidak bermaksud mendikte aparat penegak hukum, melainkan bahan masukan bagi Kejaksaan Agung,” kata Buyung.

Tegang

Senin malam, seusai menerima Tim Delapan di kantornya, Menko Polhukam Djoko Suyanto juga menerima kedatangan koleganya, Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Pertemuan ketiganya berlangsung tertutup sekitar 30 menit. Kapolri keluar terlebih dahulu dan langsung pergi.

Wajah Bambang Hendarso terlihat tegang dan menolak menjawab pertanyaan wartawan yang menunggu. Dia hanya mengulurkan tangan kirinya, meminta wartawan tidak mendekat dan mewawancarainya. ”Sudah-sudah. Sudah, ya,” ujarnya singkat dengan air muka serius.

Secara terpisah, Ketua Komisi III DPR Benny K Harman (Fraksi Partai Demokrat) menilai rekomendasi Tim Delapan agak bias. Tim Delapan bertugas mencari fakta, bukan untuk memberikan penafsiran atau memberikan penilaian yuridis atas fakta yang ditemukan Tim Delapan.

”Tim Delapan telah memanfaatkan Presiden untuk mendahului dan mengambil alih wewenang lembaga peradilan yang memiliki otoritas absolut untuk menilai dan memutuskan apakah bukti yang dipakai secara yuridis kuat atau tidak,” kata Benny.

Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X berharap Presiden cepat mengambil keputusan terkait perseteruan KPK dan Polri. ”Semakin cepat selesai akan semakin baik,” katanya.

Menurut Sultan, jangan sampai penyelesaian kasus yang memalukan dunia penegakan hukum itu kehilangan momentum. Sultan melihat Presiden Yudhoyono adalah orang yang paling dinanti sikapnya karena kasus tersebut semakin runcing. (HAR/DAY/BDM/PRA/DWA/IDR)

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN
Ketua Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atas Kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah (Tim Delapan) Adnan Buyung Nasution (tengah duduk) bersama anggotanya, (searah jarum jam) Anies Baswedan, Denny Indrayana, Amir Syamsuddin, Hikmahanto Juwana, Todung Mulya Lubis, Komaruddin Hidayat, dan Koesparmono Irsan, memberikan keterangan mengenai laporan sementara penyusunan rekomendasi kepada Presiden dalam kasus dugaan rekayasa pelemahan institusi Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden, Jakarta Pusat, Senin (9/11).

Jaksa Agung Bantah Rekayasa Kriminalisasi Bibit dan Chandra

Selasa, 10 November 2009 | 02:34 WIB

Jakarta, Kompas – Jaksa Agung Hendarman Supandji bersikukuh tidak ada kriminalisasi dalam perkara Wakil Ketua (nonaktif) Komisi Pemberantasan Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Ada indikasi perbuatan pidana, seperti sangkaan Pasal 12 Huruf (e) dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hendarman menjelaskan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Senin (9/11) di Jakarta. Pasal 12 Huruf (e) UU No 31/1999 terkait pemerasan. Pasal 23 tentang penyalahgunaan wewenang. ”Bagaimana merekayasa 21 saksi?” ujarnya.

Hendarman mengakui bukti yang diserahkan penyidik Polri di antaranya enam kali kedatangan Ary Muladi ke kantor KPK. Ada juga hubungan telepon antara Ary dan Ade Raharja, Deputi Bidang Penindakan KPK, sebanyak 64 kali. Hubungan itu dibuktikan berdasarkan telepon seluler keduanya.

”Apa isi kontaknya tidak tahu. Kalau tidak pernah kenal, masa ada hubungan? Katanya satu kali ke KPK, tetapi, kok, ada enam kali di buku,” ujar Hendarman.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy menambahkan, saat mengembalikan berkas penyidikan perkara Bibit dan Chandra kepada Polri, jaksa menyertakan petunjuk, di antaranya meminta keterangan terhadap Ade. ”Apakah dilakukan, akan kami lihat,” katanya.

Berkas Chandra sudah dua pekan diserahkan kepolisian kepada kejaksaan sehingga harus ditentukan apakah dinyatakan lengkap atau harus dilengkapi penyidik pada Senin malam. Berkas Bibit baru sepekan di tangan jaksa sehingga masih ada waktu sepekan lagi untuk meneliti.

T Gayus Lumbuun dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menanyakan, ”Jika pemerasan, motifnya apa? Kenapa bukan penyuapan? Jika penyuapan, si penyuap juga kena.”

Gayus memuji langkah Mahkamah Konstitusi, Selasa pekan lalu, yang memperdengarkan sadapan KPK terhadap Anggodo Widjojo pula. Percakapan Anggodo, adik pemilik PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo, dengan sejumlah kalangan itu kian membuka dugaan kriminalisasi terhadap Bibit dan Chandra.

Hendarman menjawab, untuk pemerasan, inisiatifnya dari penerima. PT Masaro digeledah tanpa surat perintah. Dalam pendekatan Anggodo kepada pimpinan KPK, dikatakan perlunya atensi. Anggoro adalah buron KPK dan tersangka korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan.

”Motifnya saya tidak bisa lihat. Penyalahgunaan wewenang itu dilakukan bersama, tetapi pemerasan dilakukan dalam waktu berbeda. Jadi dipisahkan berkasnya,” kata Jaksa Agung.

Hendarman menyinggung pula perkembangan sangkalan Ary Muladi tentang penyerahan uang ke pimpinan KPK. Ary mengaku semua uang diserahkan kepada Yulianto. ”Apakah Yulianto benar ada atau tidak? Karena tidak ada yang melihat penyerahan uang, jaksa tinggal memercayai Yulianto ada atau fiktif,” katanya.

Jaksa melihat, dua alat bukti cukup sejauh bisa meyakinkan hakim. ”Apabila tersangka hanya dua orang, kurang menurut petunjuk jaksa. Harus lebih dari dua tersangka itu,” kata Hendarman.

Ahmad Rubai dari Partai Amanat Nasional menyarankan perkara Bibit dan Chandra segera disidangkan. Jika tidak, dikhawatirkan terjadi pengadilan jalanan. Sebaliknya, Bambang Soesatyo dari Partai Golkar menilai, bila tak layak, sebaiknya perkara Bibit dan Chandra dihentikan.

Nudirman Munir dari Partai Golkar minta Jaksa Agung mempertimbangkan pemutaran rekaman percakapan Anggodo dengan sejumlah kalangan, yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. ”Di situ kelihatan ada kriminalisasi,” ujarnya.

Secara terpisah, Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR meminta Kejaksaan Agung tak terburu-buru dalam meneliti berkas perkara yang melibatkan Bibit dan Chandra. ”Jika setelah pemeriksaan tambahan ternyata menurut Kejagung kasus ini lemah, tak perlu dipaksakan untuk dilimpahkan ke pengadilan,” kata Ketua F-PD Anas Urbaningrum.

Komisi III berubah

Setelah dikecam terkait sikapnya yang cenderung melawan suara rakyat saat rapat kerja dengan Polri, Komisi III DPR mulai mengubah sikap saat rapat kerja dengan Jaksa Agung, Senin. Mereka mulai agak kritis meski kesungguhan atas sikap itu masih dipertanyakan.

Sikap kritis itu, misalnya, ditunjukkan Azis Syamsuddin dari Partai Golkar, yang menegaskan, masalah Chandra dan Bibit berakar dari kasus Bank Century, yang menurut dia adalah pembobolan. Kasus Bank Century harus diusut tuntas.

Andrinof Chaniago, pengajar politik dari Universitas Indonesia, melihat, perbedaan pandangan di kalangan anggota Komisi III DPR masih wajar karena DPR merupakan lembaga politik. (idr/sut/nwo/aik/mzw/nar)

TOF

 

Editor: tof

Sumber : Kompas Cetak

DPR Agendakan Raker Gabungan KPK, Kepolisian, dan Kejagung

 

Senin, 09 November 2009 23:33 WIB     
DPR Agendakan Raker Gabungan KPK Kepolisian dan KejagungKetua Komisi III DPR Benny K Harman/MI/SUSANTO

JAKARTA–MI: Komisi III DPR berencana melakukan rapat kerja gabungan dengan Kapolri, Jaksa Agung, dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (12/11).

Ketua Komisi III DPR Benny K Harman, di Jakarta, Senin (9/11) mengatakan rapat kerja gabungan untuk membahas kekurang-harmonisan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan tugas antar-lembaga hukum tersebut.

“Kami sebelumnya sudah melakukan rapat kerja dengan pimpinan KPK dan Kapolri serta saat ini dengan Jaksa Agung dan kami sudah mendengar penjelasannya dari pimpinan ketiganya,” kata Benny ketika memimpin rapat kerja dengan Jaksa Agung.

Ia mengatakan, agar pembahasan dan penjelasan dari ketiga pimpinan lembaga hukum tersebut bisa lebih sinkron maka kami menggagendakan untuk melakukan rapat kerja gabungan. Perkiraan jadwal tersebut disampaikan Benny setelah melihat agenda kegiatan di Komisi III yang cukup padat pada pekan ini, antara lain rapat dengan pendapat umum (RDPU) dengan sejumlah elemen masyarakat serta rapat internal Komisi III.

Menurut dia, rapat kerja gabungan itu untuk membahas adanya tumpang tindah aturan perundangan di antara ketiga lembaga tersebut, misalnya soal penyadapan. Ia mengatakan, kasus dua pimpinan nonaktif KPK, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, merupakan wujud dari buruknya koordinasi antara Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung. “Padahal antara ketiga lembaga tersebut seharusnya saling berkoordinasi,” kata anggota Fraksi Partai Demokrat itu.

Benny mempertanyakan pelaksanaan tugas dan kewenangan ketiga lembaga tersebut yang justru tumpang tindih dan terkesan tidak ada koordinasi. Menurutnya, raker gabungan itu diharapkan bisa membahas kekurangharmonisan ketiga lembaga hukum tersebut dan ke depan menjadi lembaga hukum yang profesional. (Ant/OL-06)

Mantan Menkeh Sarankan Perkara Bibit-Chandra Di-SP3-kan

 

Senin, 09 November 2009 21:17 WIB     

JAKARTA-MI: Mantan Menteri Kehakiman Muladi menyarankan agar penyidik menghentikan perkara yang melibatkan dua pimpinan nonaktif KPK Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

“Kita belum tahu apa yang dipunyai polisi untuk dibawa ke pengadilan, tapi kalau polisi tidak mau terseret seharusnya mengajukan SP3,” kata Muladi, Chairman The Habibie Center, di sela Temu Kangen dengan para tokoh pers menyambut Hari Ulang Tahun The Habibie Center ke-10 di Jakarta, senin (9/11).

Muladi menegaskan, jika berkas perkara Bibit dan Chandra belum lengkap untuk dibawa ke pengadilan atau masih P-19, maka perkara itu bisa segera dihentikan dengan SP3.

Ia menyatakan prihatin atas nasib polisi akibat dicabutnya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Ary Muladi sehingga mereka harus menyusun BAP baru. “Dengan pengakuan baru Ary Muladi tentang Yulianto, perkara yang diajukan polisi dengan melibatkan Bibit dan Chandra itu menjadi suatu tanda tanya besar,” ujarnya.

“Tanpa kehadiran Yulianto, kasus Bibit dan Chandra tidak bisa dilanjutkan ke pengadilan,” tambah mantan Rektor Universitas Diponegoro itu.

Ditanya apakah Presiden bisa “mengarahkan” langkah kepolisian dan kejaksaan dalam kasus tersebut, menurut dia bisa, karena kedua lembaga tersebut masih merupakan eksekutif, berbeda dengan pengadilan. (Ant/OL-7)

KPK Didesak Segera Tuntaskan Kasus Century

 

Senin, 09 November 2009 20:44 WIB     
Penulis : Dinny Mutiah
KPK Didesak Segera Tuntaskan Kasus CenturyANTARA/Fanny Octavianus

JAKARTA-MI: Komisi Pemberantasan Korupsi didatangi dua kelompok, Senin (9/11), di Jakarta. Kedua kelompok menyuarakan hal yang sama, yakni mendesak KPK segera menguak kasus Bank Century yang diduga merugikan negara Rp6,7 triliun.

Kelompok pertama berasal dari kelompok yang menamakan dirinya Forum 28. Kelompok ini menyampaikan petisi agar KPK berkomitmen membongkar kejahatan korupsi dengan memprioritaskan pembongkaran kejahatan skandal bailout Century sebesar Rp 6,76 triliun, dalam situasi dan kondisi sesulit apapun.

“Kami kesini menyampaikan petisi dari Forum 28 mengingatkan pimpinan KPK bahwa dukungan masyarakat tidak gratis. KPK harus memberikan imbalan pada masyarakat dengan membongkar skandal keuangan terbesar yakni Century-gate sebesar Rp 6,7 triliun,” kata mantan Juru Bicara era Gus Dur, Adhie Massardi saat berorasi di depan Gedung KPK, Jakarta.

Anggota Forum 28, Agus Zaini mengingatkan agar KPK tidak terpengaruh dengan berbagai persoalan dan segera kembali melaksanakan fungsinya dalam memberantas korupsi di Indonesia. “KPK satu-satunya harapan dalam pemberantasan korupsi. KPK maju terus dan jangan takut dengan kendala apapun, karena rakyat ada di belakang KPK,” sahutnya.

Sementara itu, wakil dari Serikat Tani Indonesia Yudi Budi Wibowo menyampaikan agar pimpinan KPK segera mengambil langkah-langkah berani dalam bailout Bank Century dalam waktu satu bulan. Jangan sampai, tukasnya, kasus tersebut dibelokkan menjadi kasus kejahatan bank dimana KPK tidak bisa masuk dalam perkara tersebut.

Dalam waktu yang hampir bersamaan, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia juga menyatakan sikap senada. Mereka menuntut Presiden SBY untuk mendukung penuh KPK dengan tindakan nyata membongkar kasus Century dan Masaro sebagai ventuk komitmen seratus hari. Dalam kesempatan tersebut, mereka membawa dua buah roti buaya sebagai simbol perlawanan dan mengenakan boneka hantu di leher sebagai simbol matinya hukum di Indonesia.

“Bibit dan Chandra ini sebagai korban. Tapi, kasus ini lebih mengarah ke institusi KPK yang merupakan satu-satunya institusi yang memberantas korupsi. KPK harus diselamatkan, tapi anehnya mereka (Anggodo, dkk) masih bebas berkeliaran,” ujar Koordinator Pusat Isu Bem SI Qadaruddin.

Atas hal tersebut, Juru Bicara KPK Johan Budi menyatakan bahwa KPK tetap menunggu hasil audit BPK untuk hal tersebut.
“Kita masih tunggu proses audit dari BPK. Kita tunggu dulu hasil audit ini lah,” jelasnya. (DM/OL-7)

DPR Minta Kejagung tidak Paksakan Kasus Bibit-Chandra ke Pengadilan

Senin, 09 November 2009 20:26 WIB     
Penulis : Akhmad Mustain

JAKARTA-MI: Anggota DPR meminta Kejaksaan Agung tidak memaksakan kasus dua pimpinan KPK non Aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah melimpahkannya ke pengadilan.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan anggota Komisi III dari FPG Bambang Soesatyo di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (9/11).

“Tidak perlu dipaksakan untuk dilimpahkan ke pengadilan,” kata Anas. Dikatakannya, Kejagung mempunyai mekanisme yang memungkinkan untuk menghentikan penuntutan di tingkat Kejaksaan. “Ada kewenangan dan mekanisme kejaksaan untuk mengehentikan proses penuntutan,” kata Anas.

Namun, lanjut Anas, semua harus didasarkan pada pertimbangan bukti dan proses hukum, bukan disebabkan tekanan dan pertimbangan politik. “Profesionalitas dan akuntabilitas harus diutamakan,” tandasnya.

Sementara itu, Bambang menyatakan dalam kasus ini dibutuhkan ketegasan Jaksa Agung untuk meneruskan kepengadilan atau mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) dalam hal penyelesaian kasus Bibit-Chandra.

Ketegasan sikap Kejaksaan Agung ini, tutur Bambang, sangat diperlukan agar kasus Bibit-Chandra ini tidak menjadi bola liar yang akan menusuk jantung kekuasaan.

Ia menilai kasus ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. “Untuk itu kami mendesak, jika memang kurang cukup bukti dan tidak layak ke pengadilan sebagaimana pendapat sementara Tim Pencari Fakta karena adanya mata rantai yang hilang, ya hentikan,” tandasnya.

“Tetapi, ika dugaan tersebut didukung data dan fakta yang akurat, lanjutkan hingga pengadilan. Biarlah pengadilan yang akan menentukan siapa yang bersalah,” tukasnya. (*/OL-7)

Kasus Bank Century
Kejaksaan Agung belum Temukan Pelanggaran soal Dana Bantuan

 

Senin, 09 November 2009 12:07 WIB     
Penulis : Maya Puspita Sari

JAKARTA–MI: Jaksa Agung Hendarman Supanji mengatakan, pihaknya belum menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam penerbitan kebijakan dana talangan Bank Century sebesar Rp6,7 triliun.

“Berdasarkan kajian terhadap penetapan yang menyatakan bahwa Bank Century adalah bank gagal dan berdampak sistemik dari Bank Indonesia dan keputusan Komisi Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) yang menyetujui penyetoran modal sementara kepada Bank Century sebesar Rp6,7 triliun, sementara ini belum diketemukan perbuatan melawan hukum,” ujar Hendarman dalam Rapat Dengar Pendapat antara Jaksa Agung dengan Komisi III DPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (9/11).

Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR Benny K Harman yang berasal dari Fraksi Partai Demokrat. Hendarman beralasan, baik penetapan maupun keputusan, adalah bagian dari upaya penanganan krisis keuangan berdasarkan UU 24 tahun 2004 tentang LPS dan Perppu nomor 4 tahun 2008 tentang JPSK (Jaring Pengaman Sistem Keuangan).

Hendarman menjelaskan, Kejaksaan Agung telah melakukan penyidikan terhadap kasus Bank Century yang kini berubah nama menjadi Bank Mutiara. Penyidikan tersebut terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan dana Bank Century yang berakhir pada timbulnya dana talangan pemerintah pada Bank Century dengan dua tersangka, yakni Hisyam Al Faraq selaku pemegang saham pengendali Bank Century dan Rafat Al Rizky selaku pemegang saham mayoritas.

DItambahkannya, hingga kini, Kejaksaan telah memeriksa 15 saksi yang berasal dari Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. “Diharapkan, pemeriksaan ini akan selesai dalam program 100 hari Kejaksaan Agung yang harus sudah selesai pada akhir Januari 2010,” kata Hendarman.

Sementara itu, usulan hak angket DPR terhadap kasus Bank Century telah memasuki tahap pembahasan di Badan Musyawarah DPR. Hak angket tersebut diusulkan oleh hampir seluruh fraksi DPR berdasarkan audit investigasi Badan Pemeriksan Keuangan. (MP/OL-04)

“Usut Aliran Dana Polisi ke Komisi III DPR”

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 09/11/2009 | 21:25 WIB "Usut Aliran Dana Polisi ke Komisi III DPR"

Jakarta – Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa para anggota Komisi III DPR RI terkait dugaan adanya aliran dana dari pihak Polri kepada kalangan Komisi bidang Hukum DPR tersebut sehingga secara spektakuler telah mendukung sepihak pada Kapolri terkait perseteruan KPK versus Polri sekarang ini.

Menurut Boni, selama ini ada satu ketidaknyamanan bagi KPK untuk memeriksa korupsi yang melibatkan anggota Komisi III di DPR karena masih menghormati sebagai partner rapat kerja di parlemen. Namun dengan apa yang ditampilkan oleh Komisi III DPR, maka sudah saatnya KPK memeriksa anggota-anggota Komisi III.

“Mungkin saja ada aliran dana dari kepolisian kepada Komisi III DPR itu untuk melakukan show sedemikian rupa. Makanya kalau Komisi III juga sudah menunjukkan keberpihakan mereka kepada polisi, maka periksa saja kemungkinan itu kan tidak sulit bagi KPK. Saya juga yakin pihak-pihak yang bersuara keras kemarin adalah orang-orang yang selama ini punya masalah dengan KPK, coba saja check di mesin pencari,” tegas Boni.

Sebagaimana diketahui, kasus sugaan rekayasa ‘kriminalisasi’ dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah telah berbuntut panjang. Namun, dalam rapat kerja dengan Kapolri di gedung DPR, Kamis (5/11) malam, yang disiarkan langsung melalui TV, kalangan anggota Komisi III DPR terlihat secara sepihak lebih mendukung Polri daripada KPK.

Sementara Direktur Reform Institute Yudi Latief menilai, Komisi III DPR tidak bersikap independen saat meminta klarifikasi Kapolri dan jajarannya. Menurut dia, saat rapat tersebut sangat jelas terjadi penyeimbangan opini publik terhadap Polri dan jajarannya yang sudah mendapat penilaian negatif dari masyarakat.

“Pertemuan dengan Kapolri itu tidak biasa. Wacana secara keseluruhan hanya untuk membantai KPK. Komisi III hanya memanipulasi diri sendiri, padahal seharusnya memiliki fungsi kontrol,” papar pengamat politik dari Universitas Paramadina, Jakarta ini.

Meskipun demikian, rakyat tetap tidak bisa dibohongi dengan pernyataan-pernyata an Kapolri dan Susno Duadji di Komisi III DPR. Karena, proses hukum yang selama ini berada dalam genggaman Polri sudah dibuka kepada publik. “Ada keburukan dan kejahatan yang berusaha ditutupi-tutupi DPR. Semakin polisi tidak membela rakyat, gelombang rakyat akan meluber dan susah dihentikan,” tandas Yuddy.

Sebelumnya, mantan anggota Fraksi PDIP DPR RI Agus Tjondro juga tidak mengerti mengapa KPK tidak pernah melanjutkan pengaduan dan pengakuannya. Agus bahkan menduga bahwa ketidakberanian KPK untuk memeriksa itu karena adanya kemungkinan Ketua KPK Antasari Azhar juga pernah memberikan uang kepada anggota Komisi III DPR yang lalu agar terpilih untuk menjadi ketua KPK.

“Saya rasa mungkin saja hal itu terjadi. Selama ini anggota Komisi III selalu dimintai sumbangan yang lebih besar dari anggota lainnya di DPR, mungkin karena partai tahu bahwa pendapatan anggota komisi III memang besar karena itu,” bebernya beberapa waktu lalu.

Seperti terlihat di TV, Komisi III DPR dalam rapat kerja dengan Kapolri, kamis (5/11) malam, menunjukkan keberpihakannya kepada Polri saat rapat di DPR yang dipimpin Ketua Komisi III Benny Harman dari Fraksi Partai Demokrat. Beberapa kali anggota Komisi III memberikan applaus kepada Komjen Susno Duadji dan Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Bahkan, perwakilan Fraksi Golkar meminta agar Kapolri tetap mempertahankan Susno sebagai Kabareskrim. Di sisi lain, sikap kritis terhadap penjelasan Kapolri mengenai kasus Bibit dan Chandra terlihat sangat kurang porsinya. (*/KSN)

SBY Pelajari 2 Poin Rekomendasi Tim 8

 

lokasi: Home / Berita / Nasional / [sumber: Jakartapress.com]

Selasa, 10/11/2009 | 00:30 WIB SBY Pelajari 2 Poin Rekomendasi Tim 8

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menerima hasil rekomendasi sementara Tim 8 soal kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Dua rekomendasi tim tersebut mendapat respon baik dari Presiden.

“Malam ini sekitar pukul 21.00 WIB, Presiden menerima surat dari tim 8 melaporkan progres report. Surat tersebut dipelajari seksama dan beliau sangat memahami, mesti kita tahu tugas tim ini belum selesai,” jelas Menko Polhukam Djoko Suyanto di Istana Negara, Senin (9/11) malam.

Menurut Djoko, sebagai tindak lanjutnya Presiden memanggil Kapolri Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Kemudian SBY menjelaskan substansi hasil tim 8 untuk jadi bahan pertimbangan. “Ada dua substansi surat (rekomendasi),” tandas Menko Polhukam.

Pertama, bukti yang diajukan penyidik dinilai belum memenuhi persyaratan. Kedua, ada missing link terkait dana dari Anggoro Widjojo kepada pimpinan KPK.

Sementara, saat ke luar dari gedung Wisma Negara, Kapolri dan Jaksa Agung enggan memberikan penjelasan kepada wartawan. Keduanya langsung bergegas menuju mobil masing-masing.
Sebelumnya, setelah menerima rekomendasi dari Tim 8, Presiden SBY mendadak langsung menggelar rapat di Istana,  Senin (9/11) malam. Presiden memanggil Menko Polhukam, Kapolri,  Jaksa Agung, dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa.

Menko Polhukam datang sekitar pukul 20.45 WIB, kemudian Staf Khusus Kepresidenan bidang Hukum Denny Indrayana yang juga sekretaris Tim Delapan, lalu disusul Jaksa Agung, Kapolri dan Menko Perekonomian.

Sebagaimana diketahui, penilaian Tim 8 dalam rekomendasi yang disampaikan ke Presiden telah menyatakan kasus tersebut tak cukup bukti. Ketua Tim 8 Adnan Buyung menyatakan, jika kasus hukum Chandra-Bibit diteruskan ke pengadilan dengan memakai tuduhan penyalahgunaan wewenang, maka perkara tersebut akan lemah pembuktiannya karena tuduhan menggunakan pasal karet. (*/dtc/din)

09
Nov
09

Kenegaraan : Politika Pancasila Adendum UUD 1945

POLITIKA PANCASILA ADENDUM UUD 1945

Pandji R Hadinoto / Majelis Benteng Pancasila

PEMBATASAN :

  1. Adendum dilakukan terhadap Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945 (Edisi 1959);
  2. Adendum berkerangka dasar terkait langsung dengan makna Pancasila;
  3. Adendum dimaksudkan mengakomodasi dinamika aspirasi yang berkembang pasca 1998 (*) sepanjang memenuhi jiwa, semangat dan nilai-nilai sebagaimana butir-2 diatas dan kontekstual dengan dinamika peradaban kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi Indonesia Bermartabat, Digdaya dan Mulia;

PENGUSULAN :

PERTAMA :

Pasal-1 (3) Batang Tubuh

Nilai dan Norma Pancasila wajib senantiasa dihayati, diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal-1 (3) Penjelasan

Yang dimaksud dengan Nilai dan Norma Pancasila adalah ketentuan sebagai berikut :

SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

  1. Percaya dan Takwa kepad Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
  2. Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup
  3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
  4. Tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain

SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

  1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia
  2. Saling mencintai sesama manusia
  3. Mengembangkan sikap tenggang rasa
  4. Tidak semena-mena terhadap orang lain
  5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
  6. Berani membela kebenaran dan keadilan
  7. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain

SILA PERSATUAN INDONESIA

  1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan
  2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara
  3. Cinta tanah air dan bangsa
  4. Bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia
  5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika

SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKASANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN

  1. Mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat
  2. Tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain
  3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
  4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan
  5. Dengan itikat yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah
  6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur
  7. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan

SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

  1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan
  2. Bersikap adil
  3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
  4. Menghormati hak-hak orang lain
  5. Suka member pertolongan kepada orang lain
  6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain
  7. Tidak bersikap boros
  8. Tidak bergaya hidup mewah
  9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum
  10. Suka bekerja keras
  11. Menghargai karya orang lain
  12. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan social

PEMBENARAN : (antara lain)

SUARA PEMBARUAN DAILY,  15 Oktober 2009


Pancasila ?

 

(Bagian Pertama dari Dua Tulisan)

Daoed Joesoef

Orang mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono se- orang peragu. Sejujurnya, apakah kita semua rata-rata tidak begitu? Berhubung presiden adalah orang nomor satu di pemerintah, karakter berkekurangan itu tampak sekali. Padahal, kita semua, dengan derajat yang berbeda, adalah serupa itu.

Betapa tidak. Kita selalu menuntut ketegasan, tetapi kalau ada pejabat yang tegas, dia dicap kaku. Kita menyuarakan kata “tuntas” bila menyangkut pemberantasan hal-hal yang merugikan kehidupan bersama, tapi kalau demi ketuntasan pemberantasan korupsi, misalnya, menyentuh kehidupan pribadi, keluarga, kelompok atau warga separtai/sejajaran, kita menuding pemberantasan itu sewenang-wenang. Dengan kata lain, kata-kata “tegas” dan “tuntas” hanyalah topeng yang menutupi keragu-raguan.

Kita mau pasrah pada kapitalisme, tetapi belum apa-apa curiga bahwa ia menelurkan disorder dan merusak ikatan tradisional kita. Kita percaya pada asas-asas toleransi walaupun ternyata tetap peka terhadap tuntutan identitas religius. Kita meyakini pemisahan kekuasaan, tetapi keberatan kalau politisi kehilangan hak-haknya. Kita menjunjung tinggi kebebasan formal, tetapi terus merindukan kebebasan riil. Kita menuntut keadilan sosial, tetapi tidak mau kalau ia mengutak-ngatik hak milik banyak orang.

Di samping berkarakter peragu, kita mudah sekali mengagumi kejayaan bangsa dan negara lain, tanpa mengindahkan semua jenis prakondisi dan kondisi yang memungkinkan kejayaan itu. Dengan spontan kita berseru supaya meniru Tiongkok setelah melihat sukses dan “kebesaran ” yang diciptakannya selama 60 tahun dengan melupakan berbagai kekerasan penguasa negeri itu yang telah mengondisikan perwujudan kemegahan tersebut.

Mengapa kita tidak bercermin pada diri sendiri dan mempertanyakan sebab musabab kita menjadi negara-bangsa yang “magek segitu“? Lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan Barat, yang selama ini mengayomi dan menggurui kita dan nyaris kita telan mentah-mentah semua resep ekonomisme dan utiliterisme mereka, sering menyalahkan sikap kita yang katanya irasional. Baiklah. Kalau kita memang tidak rasional, bagaimana menilai irasionalitas tersebut jika di bawah sorotan suatu konsep, betapapun kekurangannya, tentang bagaimana seharusnya rasionalitas itu. Di sini suatu filosofi politik perlu dilibatkan untuk menunjukkan bobot prinsip rasionalitas dari perilaku human kita dan pilihan di antara alternatif-alternatif.

Pancasila

Filosofi politik itu adalah Pancasila, yang selama ini hanya kita jadikan lip-service demi kemenangan petunjuk, yang katanya serba rasional, dari lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan dunia (Barat) dan ceramah tokoh-tokoh ekonomi asing. Kalau kita meragukan Pancasila, tidak percaya pada efektivitasnya sebagai pegangan, selaku petunjuk jalan, bagaimana kalau ia kita “buang” saja? Ternyata tidak dan inilah kemunafikan kita, buah dari keragu-raguan kita, kalaupun bukan akibat rasa rendah diri, tidak percaya pada kekuatan pemikiran filosofis sendiri. Jangankan ideologi, setiap ilmu pengetahuan di bidang apa pun, sosial atau eksakta, punya filosofinya sendiri dan setiap filosofi membina ilmu pengetahuan sendiri.

Sering Pancasila disalahkan, karena tak kunjung terwujud dalam kenyataan hidup sehari-hari. Tudinglah ini salah alamat. Pancasila hanya suatu orthodaxi, yaitu ajaran yang diyakini benar, hasil galian nalar dalam sistem nilai yang kita hayati. Kitalah, manusia Indonesia, yang harus mentransformasikannya menjadi orthopraxis, yaitu praktik yang benar dari ajaran yang benar tadi, dan dengan begitu membuktikan bagaimana Pancasila yang tidak berbentuk, hanya berupa orthodoxi menjadi nyata dalam praksis.

Kemunafikan kita selama ini sebenarnya menodai (ajaran) Pancasila. Silanya yang pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, kita biarkan direduksi menjadi “Keagamaan Yang Maha Esa” dan ukuran “keesaan” itu adalah besarnya jumlah penganut. Kita biarkan penguasa negara telah melakukan pembiaran terhadap pemaksaan dari kelompok-kelompok yang mengklaim berstatus mayoritas. Tidak sedikit kebijakan nasional dan daerah yang diskriminatif dan melanggar kebebasan beragama. Bahkan lebih-lebih, hak asasi manusia, seperti perda-perda syariah. Pengesahan Qanun Jinayat di Aceh bahkan bersifat inkonstitusional.

Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab” tidak hanya diinjak-injak oleh kelompok mayoritas dalam beragama, tetapi telah diabaikan begitu saja oleh praktik pembangunan. Praktik ini, berdasarkan konsep yang mengidentifikasi pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi serta wealth production yang mengaburkan masalah normatif, keadilan, keberadaban (martabat) manusia, demokrasi. Tekanan pada kenaikan pendapatan, misalnya, telah menjauhkan perhatian dari “apa” yang diproduksi “bagaimana”, “untuk siapa” dan “siapa” yang untung dan “siapa” yang buntung. Pembangunan human betul-betul tidak diperhitungkan.

Penulis adalah Alumnus Universite Pluridisciplinaires Pantheon-Sorbonne

Suara Pembaruan

2009-10-16Pancasila, untuk Apa Lagi?
(Bagian Terakhir dari Dua Tulisan)

Daoed Joesoef

Sila ketiga, “Persatuan Indonesia” bukan dibangun, malah dirusak oleh rasional pembangunan selama ini. Ada daerah yang terus digali kekayaan buminya demi kenaikan GNP, tetapi sama sekali tidak dibina kemampuan penduduk lokal berprestasi teknik-ekonomis melalui pendidikan umum dan kenaikan skills serta kemungkinan penerapan technical know-how tadi dengan mendirikan sentra-sentra produksi lokal. Daerah seperti ini diberi predikat “tertinggal”, padahal bukan karena salahnya, tetapi karena mereka ditelantarkan oleh proses pembangunan.

Sila keempat. “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” secara diam-diam dianggap tidak praktis, jadi dibiarkan begitu saja. Sebagai gantinya dipakai sistem voting dalam pengambilan keputusan, cara yang tidak dipujikan oleh Pancasila. Memang “musyawarah” bisa memakan banyak waktu, jadi tidak cocok, bukan unapplicable, dalam kondisi, ditingkat dan fokus tertentu. Namun, di tingkat akar rumput ia bisa dan sudah diterapkan sejak dulu, seperti terbukti di lingkungan subak dan banjar di Bali, desa di Jawa dan nagari di Minangkabau. Maka jalankanlah pembangunan yang konsepnya memungkinkan musyawarah berjalan. Ia pasti bukan development in terms of income, tetapi, misalnya, in terms of social space.

Pada tahun ’80-an abad yang lalu, di tengah-tengah maraknya “Perang Dingin” antara blok Barat dan Timur, diselenggarakan konferensi tentang Concensus and Peace di UNESCO. Sewaktu membuka konferensi tersebut, Amadou-Mahtar M’Bow, Dirjen UNESCO (ketika itu), menganjurkan para peserta bermusyawarah (discussion in common) agar berangsur-angsur tercapai mufakat (agreement) sebagaimana yang lazim dilakukan di lingkungan traditional societies.

Bukankah dasar penganugerahan hadiah “Nobel Perdamaian” untuk Obama adalah sekalu Presiden Amerika Serikat dia memilih dialog dan perundingan (musyawarah) sebagai instrumen untuk menyelesaikan konflik internasional (mufakat).

Sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”, tidak terwujud, padahal suatu kebijakan fiskal yang relevan bisa melakukan itu. Praktik pembangunan berpotensi besar untuk mewujudkannya, asalkan penguasa menyadari bahwa Rakyat Indonesia, secara instingtif bagi yang kurang terpelajar, secara nalariah bagi yang terpelajar, menginginkan sekaligus to have more dan to be more sebagai ukuran keadilan. Bangsa merupakan suatu komunitas besar dari manusia yang dipersatukan oleh aneka ragam ikatan dan, lebih-lebih, digabungkan in fact oleh budaya. Bangsa eksis “oleh” budaya dan “untuk” budaya. Oleh karena itu, pengaruh pokok pendidikan yang menyakinkan adalah bahwa manusia can be more di dalam komunitas. Komunitas inilah yang punya sejarah yang melampui sejarah individual dan keluarga.

Berlaku Jujur

Demikianlah, pembangunan selama ini merupakan sebab utama dari keterpurukan Pancasila. Padahal, kita selalu mengucapkan “Negara Pancasila” dan “Demokrasi Pancasila”. Sudah saatnya kita berlaku jujur, sesuai ucapan dengan perbuatan, dengan membina ideologi pembangunan yang diturunkan sepenuhnya dari ideologi Pancasila. Pembangunan adalah kerja besar bangsa untuk mengisi kemerdekaan. Kita jangan “mengkeret” bila dikatakan irasional sebab rasionalitas tindakan kita, individual dan terutama kolektif, secara logis diturunkan dari kaidah humanistik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila.

Pancasila sebagai orthodoxi punya dua aspek, yaitu denunsiasi dan anunsiasi. Denunsiasi berarti mengkritik keadaan yang berlaku sejauh mengenai hubungan sosial antarmanusia masa kekinian. Dari aspek ini muncul anunsiasi, yaitu penggambaran suatu masyarakat yang ideal, sebagaimana didambakan oleh bangsa Indonesia.

Maka, sebagai keseluruhan dapat dikatakan bahwa Pancasila memiliki metode tertentu dalam memandang, memegang kriteria tertentu dalam menilai. Hal ini menuntunnya untuk berbuat pertimbangan-pertimbangan (judgements) tertentu tentang gejala-gejala, prediksi, dan ajuran tertentu mengenai langkah-langkah praktis. Ia mengajarkan suatu kombinasi dari berpikir dan intervensi aktif sebagai cara menangani kenyataan sejauh intervensi sosial memang dapat menanggulanginya. Ia dalam dirinya merupakan seperangkat gagasan vital yang mengawasi secara kritis tindak tanduk manusia Indonesia dan pada gilirannya, mengharapkan disempurnakan oleh manusia ini.

Kalau Presiden SBY benar-benar berniat mewariskan a valueable legacy that is worthy by the name, dia sebaiknya sekarang membentuk “Kabinet Pancasila” instead of “Kabinet Pancasila Indonesia Bersatu kedua” dan berprogram kerja yang betul-betul Pancasilais. Kebijakan ini membuktikan bahwa dia adalah seorang presiden pilihan sejarah dengan misi memupus sejarah kemunafikan bangsanya. Jangan baru geger setelah ada bangsa yang “mempatenkan” Pancasila. Atau akan didiamkan saja, karena kita memang ingin to get rid of it, tidak membutuhkannya lagi.

Penulis adalah Alumnus Universite Pluridisciplinaires Pantheon-Sorbonne

KEDUA :

Pasal-22 (1) Batang Tubuh

Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, dengan diskresi bukan tanpa batas

Pasal-22 (1) Penjelasan

(kriteria kegentingan yang memaksa tersebut diatas diuraikan lebih terukur)

PEMBENARAN : (antara lain)

“Kegentingan yang Memaksa” yang Seperti Kehilangan Makna

Kamis, 24 September 2009 | 02:57 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia-Pusat Bahasa mengartikan kata kegentingan sebagai keadaan yang genting (tegang, berbahaya); krisis; kemelut (halaman 441). Kegentingan tentu saja terkait dengan kedaruratan, yang di dalam kamus itu diartikan sebagai keadaan yang membutuhkan penanganan segera (halaman 296).

Dalam menjalankan pemerintahan, kondisi genting atau darurat itu bisa saja terjadi. Padahal, acapkali peraturan, termasuk undang-undang (UU), tak bisa mengatur seluruh hidup masyarakat. Ada saja ketertinggalan dari aturan. Kondisi ini sudah diantisipasi pendiri negeri ini dalam UUD 1945.

Pasal 22 UUD 1945 berbunyi, (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Ayat (2) dan (3) pasal ini memastikan perppu harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Jika tak disetujui Dewan, perppu itu harus dicabut.

Ketika Polri menetapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sebagai tersangka, Selasa (15/9), keduanya harus diberhentikan sementara dari jabatannya, sesuai UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Kondisi menjadi ”genting” bagi KPK sebab tinggal dua dari lima unsur pimpinan komisi itu yang seharusnya. Sebelumnya, Ketua KPK Antasari Azhar juga dinonaktifkan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

Juru Bicara Serikat Pengacara Rakyat (SPR) Habiburokhman, Rabu (23/9) di Jakarta, menyebutkan, salah satu syarat penting dari ”kegentingan yang memaksa” adalah terjadinya suatu peristiwa luar biasa yang tata cara penyelesaiannya tidak diantisipasi dalam UU. Saat ini tidak ada situasi ”kegentingan yang memaksa” itu, termasuk dalam pemberantasan korupsi dan kepemimpinan KPK.

Namun, tampaknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melihat sisi lain. Dengan hanya ada dua unsur pimpinan KPK, ada ”kegentingan yang memaksa” dalam pemberantasan korupsi. Dengan hanya dua unsur pimpinan yang tersisa, Haryono Umar dan M Jasin, tak mungkin mereka dapat mengambil keputusan. UU KPK pun tak memberikan solusi, jika tinggal dua unsur pimpinan KPK yang aktif. Perppu jadi jalan keluar.

Saat sehari setelah penetapan Bibit dan Chandra sebagai tersangka, Rabu (16/9), Presiden mewacanakan penerbitan perppu untuk mengisi kekosongan tiga unsur pimpinan KPK, meski disambut pro-kontra, tetapi bisa dipahami niatan baik itu. UU No 30/2002 tak mengatur tata cara penggantian pimpinan KPK jika hanya tersisa dua orang yang aktif.

Namun, dinanti-nanti, perppu itu tak juga terbit. Baru sepekan kemudian, perppu itu keluar dengan isi hanya dua pasal, yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menunjuk pelaksana tugas pimpinan KPK dan penunjukan itu dengan menggunakan keputusan presiden (keppres). Logika ”kedaruratan” yang membuat perppu itu keluar seharusnya segera diikuti dengan keppres pengangkatan tiga atau seorang pimpinan KPK. Jika pimpinan KPK lebih dari dua orang, mereka bisa mengambil keputusan pemberantasan korupsi, yang dikhawatirkan mandek.

Namun, yang ditunggu-tunggu tak muncul. Justru Presiden menetapkan lima orang, tergabung dalam tim, yang membantunya ”memilih” siapa yang layak menjadi pejabat sementara pimpinan KPK. Tim diberi waktu seminggu sebab Presiden harus berangkat ke Amerika.

Presiden terbukti mendengar keberatan dari berbagai kalangan sehingga ia tidak segera menetapkan tiga pejabat sementara pimpinan KPK. Presiden aspiratif. Tetapi di sisi lain, langkah itu justru memunculkan pertanyaan, kalau masih bisa ditunda, di mana letak ”kegentingan yang memaksa” yang memang mengharuskan Presiden mengeluarkan perppu. Kondisi darurat untuk mengisi kekosongan kepemimpinan KPK seperti kehilangan makna.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Silestinus mengingatkan, ”kegentingan yang memaksa” yang menjadi prasyarat penerbitan perppu harus dibuktikan, tak bisa diduga-duga atau direkayasa. Dalam konteks kepemimpinan KPK, Presiden harus bisa membuktikan dengan hanya dua unsur pimpinan KPK, pemberantasan korupsi di negeri ini lumpuh sehingga harus ada penanganan segera.

Namun, dengan tertundanya penunjukan pejabat sementara pimpinan KPK, dapat diartikan pula penerbitan perppu pun sebenarnya bisa ditunda. Seleksi pimpinan KPK baru, kalau memang diperlukan, biarlah mengikuti mekanisme yang disediakan UU No 30/2002.

Ahli komunikasi politik Tjipta Lesmana pun lebih setuju jika KPK dibiarkan saja berjalan dengan dua pimpinan yang ada. Penerbitan perppu justru menunjukkan SBY tak suka dengan pimpinan KPK saat ini. Namun, ia juga aspiratif pada kritikan publik sehingga tak segera menetapkan pejabat sementara pimpinan KPK.

Jadi, sebenarnya perlu segera atau tidak sih? (dewi indriastuti/tri agung kristanto)

/Home/Nasional

Bagir Manan: Prematur, Perppu No 4/2009

PERSDA/BIAN HARNANSA

Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan.

Artikel Terkait:

Selasa, 29 September 2009 | 13:48 WIB

Laporan wartawan KOMPAS Yulvianus Harjono

BANDUNG, KOMPAS.com — Guru besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bagir Manan menilai, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) prematur. Jika dipaksakan berlaku, perppu ini bisa menimbulkan komplikasi hukum di kemudian hari.

Menurut dia, perppu semestinya hanya bisa dikeluarkan dalam keadaan memaksa (state of emergency ). Ihwal keadaan memaksa ini tidak bisa dipersepsikan sembarangan, melainkan harus ada unsur bahaya yang nyata atau kegentingan yang luar biasa bagi negara. “Bukan hanya keadaannya, wewenang yang dikeluarkan pun juga harus memaksa. Tidak ada jalan lain demi mengembalikan kondisi normal,” ucapnya di sela-sela halalbihalal dengan civitas akademika Universitas Padjadjaran, Selasa (29/9).

Hal yang perlu diperhatikan, lanjutnya, perppu yang dikeluarkan itu harus menyangkut ranah eksekutif atau soal pemerintahan saja. Tidak bisa menyangkut soal kelembagaan negara macam DPR atau Mahkamah Agung. “Ini kan lembaga yang independen. KPK juga adalah lembaga independen,” tuturnya.

Mantan Ketua mahkamah Agung ini berpendapat, perppu sebaiknya dihindarkan. Kalaupun dikeluarkan, itu harus dilakukan secara hati-hati dan ketat karena perppu ini prinsipnya antidemokrasi. “Presiden bisa membuat aturan tanpa harus melibatkan DPR. Istilah lainnya constitutional dictatorship,” tuturnya. “Padahal, saya kira, Presiden sendiri tidak bermaksud seperti ini,” sambungnya.

Untuk itu, ia berpendapat, Presiden selaku kepala negara mengabaikan perppu yang telah dibuat.

Dikutip dari UUD 1945, Pasal 22:

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undangundang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Mengacu ayat (1) Pasal 22 UUD 1945, dapat dicermati bahwasanya seorang Presiden memiliki hak untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Hak yang dimiliki Presiden ini dapatlah dikatakan sebagai hak yang sungguh istimewa, karena dalam hal ini seorang Presiden dapat menerbitkan suatu peraturan yang kekuatannya sama dengan Undang-Undang (UU). Bahkan Presiden dalam situasi “kegentingan yang memaksa” itu diperbolehkan mem-“bypass DPR !

Tentunya pem-“bypass”-an DPR, berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 hanya diperbolehkan dilakukan oleh Presiden, jika dan hanya jika terpenuhinya syarat konstitusional-nya, yaitu: “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa”.

Bila demikian halnya, mari kita coba uji 3 buah Perppu yang pernah diterbitkan oleh Presiden yang memerintah di negara ini.

  • · Perppu No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

Pembahasan:

Perppu No. 1 Tahun 2000 di atas, diterbitkan oleh Pemerintah untuk mengatur pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. (Catatan: Perppu No. 1 Tahun 2000 dapat dikatakan identik dengan Perppu No. 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang).

Pertanyaan:

Apa ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa’ dalam dua Perppu tersebut?

Apakah pembentukan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas sedemikian mendesak, sehingga prosedur pembentukan UU lewat DPR diabaikan?

Kesimpulan:

2 Perppu di atas, tidak memiliki relevansi dengan “hal-ihwal kegentingan yang memaksa”

  • · Perppu No. 2 Tahun 2006 tentang Penangguhan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengadilan Perikanan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 71 Ayat (5) UU 31-2004 Tentang Perikanan

Pembahasan:

Perppu No. 2 Tahun 2006 di atas, diterbitkan oleh Pemerintah untuk menangguhkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan perikanan.

Pertanyaan:

Apa ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa’ dalam Perppu tersebut? Mengapa justeru pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan tersebut ditunda yang justeru dengan demikian menunjukan tidak adanya “kegentingan yang memaksa”?

Kesimpulan:

Perppu di atas, tidak memiliki relevansi dengan “hal-ihwal kegentingan yang memaksa”

  • · Perppu No. 2 Tahun 2009 Perubahan UU 13-2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pembahasan:

Perppu No. 2 Tahun 2009 di atas, diterbitkan oleh Pemerintah untuk mengatur penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pertanyaan:

Apa ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa’ dalam Perppu tersebut?

Apakah pengaturan penyelenggaraan Ibadah Haji sudah sedemikian mendesak, sehingga prosedur pembentukan UU lewat DPR diabaikan?

Kesimpulan:

Perppu di atas, tidak memiliki relevansi dengan “hal-ihwal kegentingan yang memaksa”

Berdasar contoh dari 3 Perppu yang ditampilkan di atas, dapat dicermati bahwasanya 3 Perppu di atas diterbitkan oleh Pemerintah tetapi setelah dicermati ternyata tidak (atau mungkin kurang) memiliki relevansi “dengan hal-ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana yang menjadi syarat konstitusional penerbitan suatu Perppu sebagaimana dipersyaratkan oleh Konstitusi NKRI (UUD 1945).

Bila demikian halnya, dimanakah letak esensinya “kegentingan yang memaksa” itu..?

Bukankah menjadi bisa diartikan:

1) Pemerintah, dalam mengeluarkan Perppu terkesan menjadi tidak selektif, prematur dan terkesan memiliki suatu kepentingan tersembunyi yang tidak berdasar kepada fakta dan kondisi sebenarnya.

2) DPR, terkesan idem ditto dengan tindakan Pemerintah, karena tidak berusaha menjalani kewajiban sebagai Lembaga Negara yang melakukan “check and balance” terhadap setiap kebijakan dan tindakan Pemerintah. Dengan meloloskan Perppu yang tidak sesuai dengan fakta dan kondisi yang ada, bukankah turut dapat diduga DPR “bermain mata” dengan Pemerintah.

Belum lagi bila diuji proses penerbitan Perppu terhadap azas demokrasi, yaitu dengan mencermati bahwasanya suatu Perppu dapat langsung diterbitkan Pemerintah tanpa perlu melibatkan parlemen/legislatif (dalam hal ini DPR).

Bukankah kemudian dapat dengan mudah diambil kesimpulan bahwasanya Perppu adalah produk hukum/perundang-undangan yang berkarakter otoriter..?!

Hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, mungkin saja “salah” tetapi bukan tidak mungkin pula untuk menjadi “benar”. Apapun pendapatnya, setidaknya uraian di atas telah menunjukan bahwasanya: masih ada perdebatan perihal pendefinisian “kegentingan yang memaksa” yang tertulis dalam Konstitusi NKRI (UUD 1945).

Sayangnya, UUD 1945 sudah tidak memiliki lagi bagian Penjelasan, karena telah bagian Penjelasan UUD 1945 telah dihilangkan dari UUD 1945 saat UUD 1945 di amandemen, yang akibatnya baru terasa sekarang yaitu adanya perdebatan dalam mendefinisikan kandungan dari pasal UUD 1945 dikarenakan tidak ada penjelasan yang resmi dan legal.

Sudah sewajarnyalah apabila muncul keprihatinan bahwasanya Konstitusi negeri ini (UUD 1945) ternyata masih mengandung hal-hal yang dapat diperdebatkan (khususnya dengan Pasal 22 UUD 1945 yang sedang dibicarakan ini), dikarenakan tidak adanya keseragaman dalam pemahaman dan pendefinisian oleh sebab tidak adanya bagian yang menjelaskan maksud dan makna satu demi satu pasal atau ayat yang tertulis dalam konstitusi negara kita (saat ini, dulu ada).

Menjadi berbahaya, apabila Pasal 22 ayat (1) yang memiliki karakter “otoriter” ini terus dipertahankan, karena bisa saja suatu saat Pasal 22 ayat (1) ini dipergunakan untuk (misal) membatas ruang gerak aktifis, atau untuk digunakan memasung kebebasan berpendapat, atau bahkan yang paling ekstrem dipakai untuk melanggengkan kekuasaan. (S’moga tidak…)

Kita juga ternyata sudah banyak belajar bahwasanya DPR tidak dapat diandalkan dalam melakukan “check and balance” >> Contoh yang masih hangat dapat disampaikan disini:

Ø Perppu No. 4 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diterbitkan tanggal 21 September 2009.

Ø DPR periode 2004 -2009 melakukan Sidang Paripurna (28 September 2009 ~ 30 September 2009) dan berhasil mengesahkan 6 RUU menjadi UU, tetapi sayangnya, Perppu No, 4 Tahun 2009 sama sekali tidak dibahas untuk diterima atau ditolaknya Perppu tersebut. (Catatan : UUD 1945; Pasal 22; ayat (2): Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut)

Dari info di atas, dapat dilihat, bila memang benar Perppu No. 4 Tahun 2009 diterbitkan karena “hal-ihwal kegentingan yang memaksa”,

Mengapa Perpu No. 4 Tahun 2009 (yang diterbitkan tanggal 21 September 2009) tersebut tidak dibahas pada persidangan DPR tanggal 28 Septenber ~ 30 September 2009..?!

Mengapa pula Presiden RI, bila memang kondisi negara dalam “kegentingan yang memaksa” berada di luar negeri hanya untuk menghadiri KTT G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat..?

Sungguh negeri yang aneh….??!

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

Akhirnya dalam bagian penutup ini, meskipun mungkin diantara pembaca ada yang tidak sependapat dengan apa yang diuraikan artikel ini… Saya ingin mengajak setiap pihak untuk membangun suatu kesadaran kolektif untuk sama mencermati setiap denyut kehidupan bernegara yang berlangsung di negara yang sama kita cintai ini, agar ke depannya tidak ada lagi hal-hal yang perlu diperdebatkan.

Untuk sampai kesana, saya juga membuka suatu wacana dalam bentuk pertanyaan:

“Apakah Pasal 22 UUD 1945 layak untuk dilakukan amandemen…?”

Mohon bagi yang ingin berpartisipasi menyampaikan pendapatnya untuk:

  • · Menampilkan jawaban “ya” atau “tidak” atas pertanyaan di atas.
  • · Menampilkan pula dasar pemikirannya/pandangannya, dalam menjawab “ya” atau pun menjawab “tidak”

Salam cinta tanah air dari saya, semoga sama tersejahterakan di negeri ini…

11 Oktober 2009

Boy Rachmad

12 Oktober 2009 | 02:01

@Bung Felix…

Betul sekali dan bersetuju untuk pendapat Bung Felix… sebagaimana juga menjadi ketentuan di dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan dan Peraturan Perundangan-Undangan
Juga diharapkan Ruh atau semangat nya itu selalu berlandaskan kepada Konstitusi Negara (khususnya bagian Pembukaan UUD 1945) dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, bukan yang lain atau bukan atas suatu kepentingan yang lain…

Tanggapan saya selanjutnya:

Saya tidak sedang (dan mungkin tidak akan pernah) memposisikan DPR itu sebagai “lawan” dari Pemerintah dan atau sebaliknya..

Dalam pandangan dan pemikiran saya DPR dan Pemerintah adalah “Mitra”.. dan DPR sesuai fungsinya adalah sebagai Lembaga Negara yang melakukan “check and balance” terhadap setiap kebijakan dan tindakan Pemerintah berlandaskan Konstitusi Negara dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku..

Sering orang berkata:
1) Proses salah, hasil benar >>> tetap salah
2) Proses benar, hasil salah >>> tetap salah
3) Proses benar, hasil benar >>> inilah yang benar…

Jadi seharusnya, baik DPR ataupun Pemerintah … (dan atau kita semua) berlandaskan kepada Point 3) Proses Benar, Hasil Benar >>> Menjadi Benar

Lebih jauh lagi, artikel saya berangkat dari pencermatan terhadap situasi yang terjadi dan juga pendapat-pendapat dari para praktisi hukum dan konstitusi…dan poin artikel saya adalah, ada perbedaan pendapat (penafsiran) untuk “Kegentingan yang Memaksa”, dan sementara ini UUD 1945 (yang berlaku sekarang) tidak memiliki penjelasan apa yang menjadi makna dan maksud “Kegentingan yang Memaksa” itu…

Dan poin dari artikel saya yang lainnya adalah… adanya suatu bahaya tersembunyi dari tidak jelasnya pendefinisian terhadap “Kegentingan yang Memaksa” tercantum dalam Pasal 22 ayat 1 (UUD 1845).. ada kesan otoriter disana… yang suatu saat bisa menjadi alasan pembenaran terhadap suatu tindakan/keputusan yang salah sekalipun…

Demikian dari saya… Salam…

12 Oktober 2009 | 02:59

Lebih lanjut…

Usulan dari saya : >> perlu dilakukan Amandemen terhadap UUD 1945..

Amandemen yang diperlukan:
a) Kembali Menambahkan Bagian Penjelasan UUD 1945, yang menjelaskan makna dan maksud dari setiap BAB, Pasal dan ayat yang tercantum di dalam Batang Tubuh UUD 1945

b) Khusus untuk pasal 22 UUD 1945, perlu ditambahkan beberapa ayat,

- tambahan ayat (yang kesatu, mungkin menjadi ayat ke 4 Pasal 22), yang mungkin dapat berbunyi sebagai berikut :
“Yang dimaksud dengan kegentingan yang memaksa adalah …bla..bla..bla…

- tambahan ayat (yang kedua, mungkin menjadi ayat ke 5 Pasal 22), yang mungkin dapat berbunyi sebagai berikut :
“Yang berhak memutuskan suatu keadaan negara dalam kegentingan yang memaksa adalah “Dewan Darurat Negara”, yang terdiri atas: Presiden, Ketua MA, Ketua MK, dan Ketua DPR.

- tambahan ayat (yang ketiga, mungkin menjadi ayat ke 6 Pasal 22), yang mungkin dapat berbunyi sebagai berikut :
“Presiden sebagai Otoritas tertinggi Pemerintahan mengundang rapat seluruh anggota Dewan Darurat Negara, dan seluruh anggota Dewan Darurat Negara diwajibkan hadir memenuhi undangan Presiden”

- tambahan ayat (yang keempat, mungkin menjadi ayat ke 7 Pasal 22), yang mungkin dapat berbunyi sebagai berikut :
“Hasil Keputusan Dewan Darurat Negara harus dicatatkan dalam Lembaran Negara dan Berita Acara Negara”

Bisa juga… tambahan ayat di atas dirumuskan dalam bentuk penambahan 1 pasal baru…

Kurang dan lebihnya…ya kira-kira seperti tersebut di atas yang menjadi pandangan dan pemikiran saya…

Salam untuk semua,

Seputar Media
Kamis, 24 September 2009
Penerbitan Perppu Pelaksana Tugas
Sumber : KompasOleh HIKMAHANTO JUWANA

Menarik menyimak kejadian 22 September, terkait penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang memungkinkan Presiden secara sepihak menunjuk pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Semula Detik.com, pukul 10.18 WIB, mengutip Direktur Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Suharyono, perppu telah ditan-datangaiu presiden. Bahkan, berita pukul 10.44, Suharyono menyebutkan Lembaran Negara Perppu itu ialah LN 132 TLN 5051 19 9 2009. Namun, pukul 12.18. Suharyono meralat dan mengatakan Presiden belum menandatangani perppu.

Bermasalah

Tanpa memperdebatkan apakah saat ini terjadi kegentingan sehingga memaksa presiden menerbitkan perppu, tetapi ada tiga alasan mengapa penerbitan perppu itu bermasalah.

Pertama, pengeluaran perppu dilakukan untuk mengamandemen Pasal 33 UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 33 Ayat 1 mengamanatkan, bila terjadi kekosongan pimpinan KPK, Presiden mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR Ayat 2 menentukan prosedur pengajuan dan pemilihan harus melalui prosedur perekrutan pimpinan KPK. Prosedur ini dilakukan melalui pembentukan panitia seleksi (pansel) hingga penentuan oleh DPR.

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan, apakah terjadi “kekosongan” pimpinan KPK?

Apakah perppu akan mengamandemen kata “kekosongan” sehingga menjadi “dalam hal terjadi pimpinan KPK tersisa dua anggota, presiden dapat menunjuk pelaksana tugas pimpinan KPK tanpa mengikuti prosedur seperti diatur Pasal 29,30, dan 31 undang-undang ini”?

Kedua, substansi perppu berpotensi mencederai semangat UU No 30/2002. Bila dicermati, UU menghendaki adanya independensi lembaga KPK, termaktub dalam konsiderans, batang tubuh maupun penjelasan. Independensi yang dimaksud mencakup struktur lembaga, fungsi, dan perekrutanpimpinan KPK Tentu independensi tak dapat diartikan KPK lembaga super.

Dalam perekrutan tidak hanya presiden yang menentukan, tetapi diawali pansel, lalu diakhiri penentuan oleh DPR Bahkan, komposisi pansel, tegas disebutkan UU, harus terdiri unsur pemerintah dan masyarakat. Independensi ini penting karena pada masa lampau sejumlah lembaga antikorupsi gagal karena independensinya terganggu.

Terakhir, penerbitan perppu tidak memerhatikan proses hukum yang terjadi di tingkat kepolisian. Penetapan dua tersangka pimpinan KPK oleh polisi tidaklah solid. Polisi terkesan memaksakan pasal yang dituduhkan kepada dua tersangka.

Penyalahgunaan wewenang oleh polisi untuk menyangka amat lemah. Alasannya, dasar sangkaan bukan penyalahgunaan wewenang yang berindikasi korupsi, tetapi kesalahan prosedur pelaksanaan wewenang pen-cekalan yang dimiliki KPK.

Dalam sejumlah kesempatan, polisi menyampaikan, dua unsur pimpinan KPK-Chandra dan Bibit dianggap tidak memenuhi prosedur rapat dengan semua anggota KPK dalam penetapan pencekalan terhadap Anggoro dan Djoko Tjandra.

Salah prosedur dalam proses penegakan hukum memang kerap terjadi. KPK bukan satu-satunya dan pertama kali. Polisi, jaksa, hakim, atau aparat penegak hukum lain kerap dimasalahkan.

Dalam konteks penetapan dua pimpinan KPK, aneh jika polisi yang mempermasalahkan. Aneh karena polisi seolah menjadi LSM atau pengacara bagi Anggoro maupun Djoko. Lebih aneh lagi, polisi menggunakan kewenangannya, sesuatu yang tak dimiliki LSM maupun pengacara.

Upaya lain

Penerbitan perppu bermasalah akan menjadi simalakama bagi DPR Menurut konstitusi, perppu wajib disampaikan kepada DPR untuk ditolak atau disetujui menjadi UU. Bila ditolak, keabsahan semua yang telah diputus pimpinan KPK akan dipertanyakan legitimasinya Bila setuju, berarti ada pelanggengan penentuan sepihak oleh Presiden. Konsekuensinya, dalam tubuh pimpinan KPK ada yang direkrut secara independen dan ditunjuk presiden. Kondisi ini berpotensi menjadi kekisruhan dalam pengambilan keputusan. Mereka yang ditunjuk presiden akan berhadapan dengan yang direkrut independen.

Presiden sebenarnya mempunyai sejumlah opsi di luar penerbitan perppu. Presiden dapat meminta kepolisian agar mempercepat proses hukum terhadap dua anggota KPK sehingga dalam waktu singkat diketahui status mereka. Presiden juga dapat meminta kepolisian menggelar perkara yang diikuti para ahli independen guna menentukan ada tidaknya unsur pidana dari dua tersangka pimpinan KPK.

Di luar perppu, presiden memiliki banyak opsi Satu hal yang tak diharapkan menjelang dilantik sebagai presiden untuk masa jabatan kedua, jangan sampai popularitas dan legitimasi menurun.

HIKMAHANTO JUWANA

Anggota Panitia Seleksi Pimpinan KPK 2007-2011; Guru Besar Ilmu Hukum UI

KETIGA :

Pasal-27 (3)

Negara memberikan perlindungan hukum bagi warga Negara penggiat gerakan anti suap dan anti korupsi nasional serta penggiat pembangunan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab dalam rangka penguatan jati diri hak asasi manusia Indonesia;

KEEMPAT :

Pasal-30 (3) Batang Tubuh

Negara membentuk badan pengelola daerah perbatasan dengan maksud dan tujuan kepastian pembelaan negara bagi perlindungan garis batas Negara;

KELIMA :

Pasal-30 (4) Batang Tubuh

Negara memberikan ruang gerak kegiatan pengawasan sosial kepada masyarakat madani terstruktur, berwujud kajian moral Pancasila terhadap kinerja penyelenggara Negara demi kepastian pembelaan negara;

KEENAM :

Pasal-30 (5) Batang Tubuh

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga tinggi Negara demi kepastian pembelaan negara dari tindak pidana luar biasa yang dapat melumpuhkan sendi-sendi bangunan masyarakat, bangsa dan negara;

KETUJUH :

Pasal-35 (3) Batang Tubuh

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya yang wajib dinyanyikan lengkap pada setiap upacara kenegaraan;

Pasal-35 (3) Penjelasan

(Syair 3 kuplet selengkapnya dimuat)

KEDELAPAN :

Pasal-1 (4) Batang Tubuh

Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 adalah wajib diikrarkan pada setiap upacara kenegaraan

Pasal-1 (4) Penjelasan

(substansi Proklamasi dimuat selengkapnya)

KESEMBILAN :

Pasal-1 (5) Batang Tubuh

Sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna Berbeda Dalam Persatuan adalah kelengkapan yang melekat pada lambang Negara Garuda Pancasila dan wajib diutarakan pada setiap awalan pidato kenegaraan;

Pasal-1 (5) Penjelasan

(Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharmma Mangrva diuraikan lengkap makna merujuk a.l. buku 700 Tahun Majapahit, Dinas Pariwisata Daerah Propinsi DaTi I JaTim, 1993)

KESEPULUH :

Pasal-7 Batang Tubuh

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan

KESEBELAS :

Pasal-24 (1) Batang Tubuh

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta lain lain badan kehakiman menurut undang-undang

(*) Catatan :

Kaji Ulang substansi Amandemen UUD 1945 (edisi 2002) atau Assessment bagi keperluan substansi Adendum UUD 1945 (edisi 1959)

Edisi 1959 adalah Lembaran Negara Republik Indonesia No 75, 1959

Edisi 2002 adalah Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa Ada Opini, yang konon baru didaftarkan ke Lembaran Negara Republik Indonesia pada awal tahun 2006 oleh Ketua MPR RI 2004 – 2009.

Politika Pancasila Adendum UUD 1945

Kabinet Pancasila jadi rekomendasi bapak Daoed Joesoef [Pancasila Untuk Apa Lagi, Suara Pembaruan, 16 Oktober 2009] yang patut dijadikan landasan pola pikir eksekutif bagi terbentuknya kinerja penyelengaraan Negara saat ini ketika menghadapi ancaman situasi global seperti krisis energi dan pangan dunia yang berangsur mengarusutama.

Sejalan dengan termaksud diatas, maka sebenarnya pada 14 Oktober 2009 saat temu silahturahim kebangsaan bersama Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang dengan berbagai pemuka masyarakat ibukota seperti bapak Tri Sutrisno, bapak Amin Aryoso, bapak Sulastomo, dlsb, bertempat di resto Pulau Dua, Senayan, telah pula disampaikan perihal 5 (lima) usulan rancangan pokok-pokok addendum UUD45 bagi penyelenggara legislatif, yang bersemangatkan mengutamakan Pancasila yaitu agar supaya (1) Butir-butir Pancasila, Nilai dan Norma yang terkandung dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) sesuai dengan Ketetapan No. II/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978, dimasukkan kedalam Batang Tubuh. Seiring dengan hal ini, juga diusulkan agar supaya (2) kriteria “Kegentingan Luar Biasa” berkaitan dengan diskresi Presiden dalam penerbitan PerPPU dapat diatur di tingkat Konstitusi Tertulis dengan maksud agar Presidential Heavy dapat diseimbangkan, tidak mengulang kontroversi sebagaimana pasca penerbitan PerPPU Pimpinan Plt KPK yang sampai saat ini masih mengidap perbedaan pendapat yang cukup menajam diantara para pakar politik dan hukum, sehingga cepat atau lambat berkemampuan menggoyahkan upaya2 penguatan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPKI) skala dunia, yang pada gilirannya dapat pula menggoyang baik sila ke-3 maupun sila ke-5 Pancasila. Demikian pula, pokok politik hukum tentang (3) Perlindungan Hukum bagi penggiat Anti Korupsi termasuk Peniup Suling, dan penggiat HAM, diusulkan dapat segera diatur di tingkat Konstitusi Tertulis guna menghindari munculnya fenomena dugaan Pencemaran Nama Baik sebagaimana kini marak terjadi. Selanjutnya adalah tentang keberadaan (4) Otoritas Perbatasan dan Pengawal Pantai (Coast Guard) guna menangkal berlanjutnya masalah pergeseran tapal batas Negara, illegal lodging, illegal trading, illegal fishing, kehadiran infiltrasi fisik kekuatan asing yang secara strategis taktis dianggap dapat potensial membahayakan Persatuan Indonesia (Sila ke-3 Pancasila). Last but not least, ikhwal peranan (5) Moral Review oleh Masyarakat Madani patut pula diatur di tingkat Konstitusi Tertulis, disamping Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi dan Political Review oleh Dewan Perwakilan Rakyat, terutama ketika berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Ideologi & Politik Kebangsaan Kenegaraan, guna perkuatan sila ke-3 Pancasila. Semoga Kabinet 2009-2014 yang pembentukannya mengidap fakta tidak tepat jadwal dapat tetap bersemangatkan Konstitusi Pancasila demi harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menggapai cita politik Pembukaan UUD45.

Jakarta, 21 Oktober 2009

Pandji R Hadinoto / Editor, Politika Konstitusi Pancasila Indonesia / www.pkpi.co.cc

09
Nov
09

Kenegaraan : Jika Gagal Atasi Kasus KPK-PolRI, SBY Mundur

“Jika Gagal Atasi Kasus KPK-Polri, SBY Mundur”

 

lokasi: Home / Berita / Politik / [sumber: Jakartapress.com]

Senin, 09/11/2009 | 07:38 WIB "Jika Gagal Atasi Kasus KPK-Polri, SBY Mundur"

Jakarta – Apabila Presiden SBY gagal mengatasi konflik antar lembaga negara (KPK vs Polri),  SBY disarankan sebaiknya mengundurkan diri dari jabatan Presiden. Demikian seruan Petisi 45 yang dikirimkan ke redaksi media massa di Jakarta, Senin (9/11).

Seruan Petisi 45 ditandatangani oleh Badan Pekerja Petisi 45 yaitu Dr Ir Pandji R Hadinoto MSc (ketua), Ery Monarfa, Toto Sucipto, Surya Hadjar, Suwarno, Gardjito, Syarifudin Rambe, Sri Rosalinda, Irene F Kotambunan, AA Djoka Wangge, Suwandi. Mereka yang tergaung dalam petisi 45 menyikapi situasi dan kondisi terkini yang memprihatinkan kehidupan bangsa dan negara ini terutama di bidang penegakan hukum.

Tiga seruan Petisi 45 adalah berikut. Pertama, bilamana Tim Pencari Fakta (TPF) benar independen, maka kami menyarankan agar semua pihak yang namanya disebut dalam rekaman yang diperdengarkan dalam sidang Mahkamah Konstitusi pada Selasa (3/11) lalu, diberlakukan pemeriksaan yang menyeluruh tanpa terkecuali.

Kedua, bilamana independensi tidak dapat diberlakukan, maka kami menyerukan agar TPF mengembalikan mandat kepada Presiden Republik Indonesia, demi kepentingan yang lebih luas yaitu pro pemangku kedaulatan rakyat.

Ketiga, bilamana Presiden Republik Indonesia tidak dapat menyelesaikan konflik antar lembaga negara, maka Presiden Republik Indonesia harus mengembalikan mandat kepada rakyat dalam tempo sesingkat-singkatnya.

Sebelumnya, anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) AP Batubara mengemukakan, terbongkarnya kasus dugaan ‘kriminalisasi’ KPK dinilai tidak cukup hanya sekedar meminta mundur Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duadji dan Wakil Jaksa Agung AH Ritonga, melainkan Presiden SBY harus mundur dari jabatannya selaku penanggung jawab anak buahnya di Kepolisiin dan Kejaksaan.

“Mestinya yang harus mundur Presiden karena ini skandal nasional, jangan cuma Kabareskrim Polri dan Wakil Jaksa Agung. Pimpinan nasional adalah SBY, kalau jentelman harus mundur dan nyatakan tak sanggup jalankan amanat. Kapolri dan Jaksa Agung itu anak buah Presiden,” seru penasihat politik mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ini dalam jumpa pers, minggu lalu. (*/jpc)




Blog Stats

  • 2,339,837 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 132 other followers