09
Nov
09

Kenegaraan : Politika Pancasila Adendum UUD 1945

POLITIKA PANCASILA ADENDUM UUD 1945

Pandji R Hadinoto / Majelis Benteng Pancasila

PEMBATASAN :

  1. Adendum dilakukan terhadap Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945 (Edisi 1959);
  2. Adendum berkerangka dasar terkait langsung dengan makna Pancasila;
  3. Adendum dimaksudkan mengakomodasi dinamika aspirasi yang berkembang pasca 1998 (*) sepanjang memenuhi jiwa, semangat dan nilai-nilai sebagaimana butir-2 diatas dan kontekstual dengan dinamika peradaban kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi Indonesia Bermartabat, Digdaya dan Mulia;

PENGUSULAN :

PERTAMA :

Pasal-1 (3) Batang Tubuh

Nilai dan Norma Pancasila wajib senantiasa dihayati, diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal-1 (3) Penjelasan

Yang dimaksud dengan Nilai dan Norma Pancasila adalah ketentuan sebagai berikut :

SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA

  1. Percaya dan Takwa kepad Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
  2. Hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup
  3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
  4. Tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan kepada orang lain

SILA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

  1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia
  2. Saling mencintai sesama manusia
  3. Mengembangkan sikap tenggang rasa
  4. Tidak semena-mena terhadap orang lain
  5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
  6. Berani membela kebenaran dan keadilan
  7. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain

SILA PERSATUAN INDONESIA

  1. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan
  2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara
  3. Cinta tanah air dan bangsa
  4. Bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia
  5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika

SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAH KEBIJAKASANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN

  1. Mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat
  2. Tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain
  3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
  4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan
  5. Dengan itikat yang baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah
  6. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur
  7. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan

SILA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

  1. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan
  2. Bersikap adil
  3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
  4. Menghormati hak-hak orang lain
  5. Suka member pertolongan kepada orang lain
  6. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain
  7. Tidak bersikap boros
  8. Tidak bergaya hidup mewah
  9. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum
  10. Suka bekerja keras
  11. Menghargai karya orang lain
  12. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan social

PEMBENARAN : (antara lain)

SUARA PEMBARUAN DAILY,  15 Oktober 2009


Pancasila ?

 

(Bagian Pertama dari Dua Tulisan)

Daoed Joesoef

Orang mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono se- orang peragu. Sejujurnya, apakah kita semua rata-rata tidak begitu? Berhubung presiden adalah orang nomor satu di pemerintah, karakter berkekurangan itu tampak sekali. Padahal, kita semua, dengan derajat yang berbeda, adalah serupa itu.

Betapa tidak. Kita selalu menuntut ketegasan, tetapi kalau ada pejabat yang tegas, dia dicap kaku. Kita menyuarakan kata “tuntas” bila menyangkut pemberantasan hal-hal yang merugikan kehidupan bersama, tapi kalau demi ketuntasan pemberantasan korupsi, misalnya, menyentuh kehidupan pribadi, keluarga, kelompok atau warga separtai/sejajaran, kita menuding pemberantasan itu sewenang-wenang. Dengan kata lain, kata-kata “tegas” dan “tuntas” hanyalah topeng yang menutupi keragu-raguan.

Kita mau pasrah pada kapitalisme, tetapi belum apa-apa curiga bahwa ia menelurkan disorder dan merusak ikatan tradisional kita. Kita percaya pada asas-asas toleransi walaupun ternyata tetap peka terhadap tuntutan identitas religius. Kita meyakini pemisahan kekuasaan, tetapi keberatan kalau politisi kehilangan hak-haknya. Kita menjunjung tinggi kebebasan formal, tetapi terus merindukan kebebasan riil. Kita menuntut keadilan sosial, tetapi tidak mau kalau ia mengutak-ngatik hak milik banyak orang.

Di samping berkarakter peragu, kita mudah sekali mengagumi kejayaan bangsa dan negara lain, tanpa mengindahkan semua jenis prakondisi dan kondisi yang memungkinkan kejayaan itu. Dengan spontan kita berseru supaya meniru Tiongkok setelah melihat sukses dan “kebesaran ” yang diciptakannya selama 60 tahun dengan melupakan berbagai kekerasan penguasa negeri itu yang telah mengondisikan perwujudan kemegahan tersebut.

Mengapa kita tidak bercermin pada diri sendiri dan mempertanyakan sebab musabab kita menjadi negara-bangsa yang “magek segitu“? Lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan Barat, yang selama ini mengayomi dan menggurui kita dan nyaris kita telan mentah-mentah semua resep ekonomisme dan utiliterisme mereka, sering menyalahkan sikap kita yang katanya irasional. Baiklah. Kalau kita memang tidak rasional, bagaimana menilai irasionalitas tersebut jika di bawah sorotan suatu konsep, betapapun kekurangannya, tentang bagaimana seharusnya rasionalitas itu. Di sini suatu filosofi politik perlu dilibatkan untuk menunjukkan bobot prinsip rasionalitas dari perilaku human kita dan pilihan di antara alternatif-alternatif.

Pancasila

Filosofi politik itu adalah Pancasila, yang selama ini hanya kita jadikan lip-service demi kemenangan petunjuk, yang katanya serba rasional, dari lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan dunia (Barat) dan ceramah tokoh-tokoh ekonomi asing. Kalau kita meragukan Pancasila, tidak percaya pada efektivitasnya sebagai pegangan, selaku petunjuk jalan, bagaimana kalau ia kita “buang” saja? Ternyata tidak dan inilah kemunafikan kita, buah dari keragu-raguan kita, kalaupun bukan akibat rasa rendah diri, tidak percaya pada kekuatan pemikiran filosofis sendiri. Jangankan ideologi, setiap ilmu pengetahuan di bidang apa pun, sosial atau eksakta, punya filosofinya sendiri dan setiap filosofi membina ilmu pengetahuan sendiri.

Sering Pancasila disalahkan, karena tak kunjung terwujud dalam kenyataan hidup sehari-hari. Tudinglah ini salah alamat. Pancasila hanya suatu orthodaxi, yaitu ajaran yang diyakini benar, hasil galian nalar dalam sistem nilai yang kita hayati. Kitalah, manusia Indonesia, yang harus mentransformasikannya menjadi orthopraxis, yaitu praktik yang benar dari ajaran yang benar tadi, dan dengan begitu membuktikan bagaimana Pancasila yang tidak berbentuk, hanya berupa orthodoxi menjadi nyata dalam praksis.

Kemunafikan kita selama ini sebenarnya menodai (ajaran) Pancasila. Silanya yang pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, kita biarkan direduksi menjadi “Keagamaan Yang Maha Esa” dan ukuran “keesaan” itu adalah besarnya jumlah penganut. Kita biarkan penguasa negara telah melakukan pembiaran terhadap pemaksaan dari kelompok-kelompok yang mengklaim berstatus mayoritas. Tidak sedikit kebijakan nasional dan daerah yang diskriminatif dan melanggar kebebasan beragama. Bahkan lebih-lebih, hak asasi manusia, seperti perda-perda syariah. Pengesahan Qanun Jinayat di Aceh bahkan bersifat inkonstitusional.

Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab” tidak hanya diinjak-injak oleh kelompok mayoritas dalam beragama, tetapi telah diabaikan begitu saja oleh praktik pembangunan. Praktik ini, berdasarkan konsep yang mengidentifikasi pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi serta wealth production yang mengaburkan masalah normatif, keadilan, keberadaban (martabat) manusia, demokrasi. Tekanan pada kenaikan pendapatan, misalnya, telah menjauhkan perhatian dari “apa” yang diproduksi “bagaimana”, “untuk siapa” dan “siapa” yang untung dan “siapa” yang buntung. Pembangunan human betul-betul tidak diperhitungkan.

Penulis adalah Alumnus Universite Pluridisciplinaires Pantheon-Sorbonne

Suara Pembaruan

2009-10-16Pancasila, untuk Apa Lagi?
(Bagian Terakhir dari Dua Tulisan)

Daoed Joesoef

Sila ketiga, “Persatuan Indonesia” bukan dibangun, malah dirusak oleh rasional pembangunan selama ini. Ada daerah yang terus digali kekayaan buminya demi kenaikan GNP, tetapi sama sekali tidak dibina kemampuan penduduk lokal berprestasi teknik-ekonomis melalui pendidikan umum dan kenaikan skills serta kemungkinan penerapan technical know-how tadi dengan mendirikan sentra-sentra produksi lokal. Daerah seperti ini diberi predikat “tertinggal”, padahal bukan karena salahnya, tetapi karena mereka ditelantarkan oleh proses pembangunan.

Sila keempat. “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” secara diam-diam dianggap tidak praktis, jadi dibiarkan begitu saja. Sebagai gantinya dipakai sistem voting dalam pengambilan keputusan, cara yang tidak dipujikan oleh Pancasila. Memang “musyawarah” bisa memakan banyak waktu, jadi tidak cocok, bukan unapplicable, dalam kondisi, ditingkat dan fokus tertentu. Namun, di tingkat akar rumput ia bisa dan sudah diterapkan sejak dulu, seperti terbukti di lingkungan subak dan banjar di Bali, desa di Jawa dan nagari di Minangkabau. Maka jalankanlah pembangunan yang konsepnya memungkinkan musyawarah berjalan. Ia pasti bukan development in terms of income, tetapi, misalnya, in terms of social space.

Pada tahun ’80-an abad yang lalu, di tengah-tengah maraknya “Perang Dingin” antara blok Barat dan Timur, diselenggarakan konferensi tentang Concensus and Peace di UNESCO. Sewaktu membuka konferensi tersebut, Amadou-Mahtar M’Bow, Dirjen UNESCO (ketika itu), menganjurkan para peserta bermusyawarah (discussion in common) agar berangsur-angsur tercapai mufakat (agreement) sebagaimana yang lazim dilakukan di lingkungan traditional societies.

Bukankah dasar penganugerahan hadiah “Nobel Perdamaian” untuk Obama adalah sekalu Presiden Amerika Serikat dia memilih dialog dan perundingan (musyawarah) sebagai instrumen untuk menyelesaikan konflik internasional (mufakat).

Sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia”, tidak terwujud, padahal suatu kebijakan fiskal yang relevan bisa melakukan itu. Praktik pembangunan berpotensi besar untuk mewujudkannya, asalkan penguasa menyadari bahwa Rakyat Indonesia, secara instingtif bagi yang kurang terpelajar, secara nalariah bagi yang terpelajar, menginginkan sekaligus to have more dan to be more sebagai ukuran keadilan. Bangsa merupakan suatu komunitas besar dari manusia yang dipersatukan oleh aneka ragam ikatan dan, lebih-lebih, digabungkan in fact oleh budaya. Bangsa eksis “oleh” budaya dan “untuk” budaya. Oleh karena itu, pengaruh pokok pendidikan yang menyakinkan adalah bahwa manusia can be more di dalam komunitas. Komunitas inilah yang punya sejarah yang melampui sejarah individual dan keluarga.

Berlaku Jujur

Demikianlah, pembangunan selama ini merupakan sebab utama dari keterpurukan Pancasila. Padahal, kita selalu mengucapkan “Negara Pancasila” dan “Demokrasi Pancasila”. Sudah saatnya kita berlaku jujur, sesuai ucapan dengan perbuatan, dengan membina ideologi pembangunan yang diturunkan sepenuhnya dari ideologi Pancasila. Pembangunan adalah kerja besar bangsa untuk mengisi kemerdekaan. Kita jangan “mengkeret” bila dikatakan irasional sebab rasionalitas tindakan kita, individual dan terutama kolektif, secara logis diturunkan dari kaidah humanistik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila.

Pancasila sebagai orthodoxi punya dua aspek, yaitu denunsiasi dan anunsiasi. Denunsiasi berarti mengkritik keadaan yang berlaku sejauh mengenai hubungan sosial antarmanusia masa kekinian. Dari aspek ini muncul anunsiasi, yaitu penggambaran suatu masyarakat yang ideal, sebagaimana didambakan oleh bangsa Indonesia.

Maka, sebagai keseluruhan dapat dikatakan bahwa Pancasila memiliki metode tertentu dalam memandang, memegang kriteria tertentu dalam menilai. Hal ini menuntunnya untuk berbuat pertimbangan-pertimbangan (judgements) tertentu tentang gejala-gejala, prediksi, dan ajuran tertentu mengenai langkah-langkah praktis. Ia mengajarkan suatu kombinasi dari berpikir dan intervensi aktif sebagai cara menangani kenyataan sejauh intervensi sosial memang dapat menanggulanginya. Ia dalam dirinya merupakan seperangkat gagasan vital yang mengawasi secara kritis tindak tanduk manusia Indonesia dan pada gilirannya, mengharapkan disempurnakan oleh manusia ini.

Kalau Presiden SBY benar-benar berniat mewariskan a valueable legacy that is worthy by the name, dia sebaiknya sekarang membentuk “Kabinet Pancasila” instead of “Kabinet Pancasila Indonesia Bersatu kedua” dan berprogram kerja yang betul-betul Pancasilais. Kebijakan ini membuktikan bahwa dia adalah seorang presiden pilihan sejarah dengan misi memupus sejarah kemunafikan bangsanya. Jangan baru geger setelah ada bangsa yang “mempatenkan” Pancasila. Atau akan didiamkan saja, karena kita memang ingin to get rid of it, tidak membutuhkannya lagi.

Penulis adalah Alumnus Universite Pluridisciplinaires Pantheon-Sorbonne

KEDUA :

Pasal-22 (1) Batang Tubuh

Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang, dengan diskresi bukan tanpa batas

Pasal-22 (1) Penjelasan

(kriteria kegentingan yang memaksa tersebut diatas diuraikan lebih terukur)

PEMBENARAN : (antara lain)

“Kegentingan yang Memaksa” yang Seperti Kehilangan Makna

Kamis, 24 September 2009 | 02:57 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia-Pusat Bahasa mengartikan kata kegentingan sebagai keadaan yang genting (tegang, berbahaya); krisis; kemelut (halaman 441). Kegentingan tentu saja terkait dengan kedaruratan, yang di dalam kamus itu diartikan sebagai keadaan yang membutuhkan penanganan segera (halaman 296).

Dalam menjalankan pemerintahan, kondisi genting atau darurat itu bisa saja terjadi. Padahal, acapkali peraturan, termasuk undang-undang (UU), tak bisa mengatur seluruh hidup masyarakat. Ada saja ketertinggalan dari aturan. Kondisi ini sudah diantisipasi pendiri negeri ini dalam UUD 1945.

Pasal 22 UUD 1945 berbunyi, (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Ayat (2) dan (3) pasal ini memastikan perppu harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Jika tak disetujui Dewan, perppu itu harus dicabut.

Ketika Polri menetapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sebagai tersangka, Selasa (15/9), keduanya harus diberhentikan sementara dari jabatannya, sesuai UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Kondisi menjadi ”genting” bagi KPK sebab tinggal dua dari lima unsur pimpinan komisi itu yang seharusnya. Sebelumnya, Ketua KPK Antasari Azhar juga dinonaktifkan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen.

Juru Bicara Serikat Pengacara Rakyat (SPR) Habiburokhman, Rabu (23/9) di Jakarta, menyebutkan, salah satu syarat penting dari ”kegentingan yang memaksa” adalah terjadinya suatu peristiwa luar biasa yang tata cara penyelesaiannya tidak diantisipasi dalam UU. Saat ini tidak ada situasi ”kegentingan yang memaksa” itu, termasuk dalam pemberantasan korupsi dan kepemimpinan KPK.

Namun, tampaknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melihat sisi lain. Dengan hanya ada dua unsur pimpinan KPK, ada ”kegentingan yang memaksa” dalam pemberantasan korupsi. Dengan hanya dua unsur pimpinan yang tersisa, Haryono Umar dan M Jasin, tak mungkin mereka dapat mengambil keputusan. UU KPK pun tak memberikan solusi, jika tinggal dua unsur pimpinan KPK yang aktif. Perppu jadi jalan keluar.

Saat sehari setelah penetapan Bibit dan Chandra sebagai tersangka, Rabu (16/9), Presiden mewacanakan penerbitan perppu untuk mengisi kekosongan tiga unsur pimpinan KPK, meski disambut pro-kontra, tetapi bisa dipahami niatan baik itu. UU No 30/2002 tak mengatur tata cara penggantian pimpinan KPK jika hanya tersisa dua orang yang aktif.

Namun, dinanti-nanti, perppu itu tak juga terbit. Baru sepekan kemudian, perppu itu keluar dengan isi hanya dua pasal, yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menunjuk pelaksana tugas pimpinan KPK dan penunjukan itu dengan menggunakan keputusan presiden (keppres). Logika ”kedaruratan” yang membuat perppu itu keluar seharusnya segera diikuti dengan keppres pengangkatan tiga atau seorang pimpinan KPK. Jika pimpinan KPK lebih dari dua orang, mereka bisa mengambil keputusan pemberantasan korupsi, yang dikhawatirkan mandek.

Namun, yang ditunggu-tunggu tak muncul. Justru Presiden menetapkan lima orang, tergabung dalam tim, yang membantunya ”memilih” siapa yang layak menjadi pejabat sementara pimpinan KPK. Tim diberi waktu seminggu sebab Presiden harus berangkat ke Amerika.

Presiden terbukti mendengar keberatan dari berbagai kalangan sehingga ia tidak segera menetapkan tiga pejabat sementara pimpinan KPK. Presiden aspiratif. Tetapi di sisi lain, langkah itu justru memunculkan pertanyaan, kalau masih bisa ditunda, di mana letak ”kegentingan yang memaksa” yang memang mengharuskan Presiden mengeluarkan perppu. Kondisi darurat untuk mengisi kekosongan kepemimpinan KPK seperti kehilangan makna.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Silestinus mengingatkan, ”kegentingan yang memaksa” yang menjadi prasyarat penerbitan perppu harus dibuktikan, tak bisa diduga-duga atau direkayasa. Dalam konteks kepemimpinan KPK, Presiden harus bisa membuktikan dengan hanya dua unsur pimpinan KPK, pemberantasan korupsi di negeri ini lumpuh sehingga harus ada penanganan segera.

Namun, dengan tertundanya penunjukan pejabat sementara pimpinan KPK, dapat diartikan pula penerbitan perppu pun sebenarnya bisa ditunda. Seleksi pimpinan KPK baru, kalau memang diperlukan, biarlah mengikuti mekanisme yang disediakan UU No 30/2002.

Ahli komunikasi politik Tjipta Lesmana pun lebih setuju jika KPK dibiarkan saja berjalan dengan dua pimpinan yang ada. Penerbitan perppu justru menunjukkan SBY tak suka dengan pimpinan KPK saat ini. Namun, ia juga aspiratif pada kritikan publik sehingga tak segera menetapkan pejabat sementara pimpinan KPK.

Jadi, sebenarnya perlu segera atau tidak sih? (dewi indriastuti/tri agung kristanto)

/Home/Nasional

Bagir Manan: Prematur, Perppu No 4/2009

PERSDA/BIAN HARNANSA

Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan.

Artikel Terkait:

Selasa, 29 September 2009 | 13:48 WIB

Laporan wartawan KOMPAS Yulvianus Harjono

BANDUNG, KOMPAS.com — Guru besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bagir Manan menilai, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) prematur. Jika dipaksakan berlaku, perppu ini bisa menimbulkan komplikasi hukum di kemudian hari.

Menurut dia, perppu semestinya hanya bisa dikeluarkan dalam keadaan memaksa (state of emergency ). Ihwal keadaan memaksa ini tidak bisa dipersepsikan sembarangan, melainkan harus ada unsur bahaya yang nyata atau kegentingan yang luar biasa bagi negara. “Bukan hanya keadaannya, wewenang yang dikeluarkan pun juga harus memaksa. Tidak ada jalan lain demi mengembalikan kondisi normal,” ucapnya di sela-sela halalbihalal dengan civitas akademika Universitas Padjadjaran, Selasa (29/9).

Hal yang perlu diperhatikan, lanjutnya, perppu yang dikeluarkan itu harus menyangkut ranah eksekutif atau soal pemerintahan saja. Tidak bisa menyangkut soal kelembagaan negara macam DPR atau Mahkamah Agung. “Ini kan lembaga yang independen. KPK juga adalah lembaga independen,” tuturnya.

Mantan Ketua mahkamah Agung ini berpendapat, perppu sebaiknya dihindarkan. Kalaupun dikeluarkan, itu harus dilakukan secara hati-hati dan ketat karena perppu ini prinsipnya antidemokrasi. “Presiden bisa membuat aturan tanpa harus melibatkan DPR. Istilah lainnya constitutional dictatorship,” tuturnya. “Padahal, saya kira, Presiden sendiri tidak bermaksud seperti ini,” sambungnya.

Untuk itu, ia berpendapat, Presiden selaku kepala negara mengabaikan perppu yang telah dibuat.

Dikutip dari UUD 1945, Pasal 22:

Pasal 22

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undangundang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Mengacu ayat (1) Pasal 22 UUD 1945, dapat dicermati bahwasanya seorang Presiden memiliki hak untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Hak yang dimiliki Presiden ini dapatlah dikatakan sebagai hak yang sungguh istimewa, karena dalam hal ini seorang Presiden dapat menerbitkan suatu peraturan yang kekuatannya sama dengan Undang-Undang (UU). Bahkan Presiden dalam situasi “kegentingan yang memaksa” itu diperbolehkan mem-“bypass DPR !

Tentunya pem-“bypass”-an DPR, berdasarkan Pasal 22 UUD 1945 hanya diperbolehkan dilakukan oleh Presiden, jika dan hanya jika terpenuhinya syarat konstitusional-nya, yaitu: “dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa”.

Bila demikian halnya, mari kita coba uji 3 buah Perppu yang pernah diterbitkan oleh Presiden yang memerintah di negara ini.

  • · Perppu No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

Pembahasan:

Perppu No. 1 Tahun 2000 di atas, diterbitkan oleh Pemerintah untuk mengatur pembentukan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. (Catatan: Perppu No. 1 Tahun 2000 dapat dikatakan identik dengan Perppu No. 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang).

Pertanyaan:

Apa ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa’ dalam dua Perppu tersebut?

Apakah pembentukan kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas sedemikian mendesak, sehingga prosedur pembentukan UU lewat DPR diabaikan?

Kesimpulan:

2 Perppu di atas, tidak memiliki relevansi dengan “hal-ihwal kegentingan yang memaksa”

  • · Perppu No. 2 Tahun 2006 tentang Penangguhan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengadilan Perikanan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 71 Ayat (5) UU 31-2004 Tentang Perikanan

Pembahasan:

Perppu No. 2 Tahun 2006 di atas, diterbitkan oleh Pemerintah untuk menangguhkan pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan perikanan.

Pertanyaan:

Apa ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa’ dalam Perppu tersebut? Mengapa justeru pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan tersebut ditunda yang justeru dengan demikian menunjukan tidak adanya “kegentingan yang memaksa”?

Kesimpulan:

Perppu di atas, tidak memiliki relevansi dengan “hal-ihwal kegentingan yang memaksa”

  • · Perppu No. 2 Tahun 2009 Perubahan UU 13-2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pembahasan:

Perppu No. 2 Tahun 2009 di atas, diterbitkan oleh Pemerintah untuk mengatur penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pertanyaan:

Apa ‘hal ihwal kegentingan yang memaksa’ dalam Perppu tersebut?

Apakah pengaturan penyelenggaraan Ibadah Haji sudah sedemikian mendesak, sehingga prosedur pembentukan UU lewat DPR diabaikan?

Kesimpulan:

Perppu di atas, tidak memiliki relevansi dengan “hal-ihwal kegentingan yang memaksa”

Berdasar contoh dari 3 Perppu yang ditampilkan di atas, dapat dicermati bahwasanya 3 Perppu di atas diterbitkan oleh Pemerintah tetapi setelah dicermati ternyata tidak (atau mungkin kurang) memiliki relevansi “dengan hal-ihwal kegentingan yang memaksa” sebagaimana yang menjadi syarat konstitusional penerbitan suatu Perppu sebagaimana dipersyaratkan oleh Konstitusi NKRI (UUD 1945).

Bila demikian halnya, dimanakah letak esensinya “kegentingan yang memaksa” itu..?

Bukankah menjadi bisa diartikan:

1) Pemerintah, dalam mengeluarkan Perppu terkesan menjadi tidak selektif, prematur dan terkesan memiliki suatu kepentingan tersembunyi yang tidak berdasar kepada fakta dan kondisi sebenarnya.

2) DPR, terkesan idem ditto dengan tindakan Pemerintah, karena tidak berusaha menjalani kewajiban sebagai Lembaga Negara yang melakukan “check and balance” terhadap setiap kebijakan dan tindakan Pemerintah. Dengan meloloskan Perppu yang tidak sesuai dengan fakta dan kondisi yang ada, bukankah turut dapat diduga DPR “bermain mata” dengan Pemerintah.

Belum lagi bila diuji proses penerbitan Perppu terhadap azas demokrasi, yaitu dengan mencermati bahwasanya suatu Perppu dapat langsung diterbitkan Pemerintah tanpa perlu melibatkan parlemen/legislatif (dalam hal ini DPR).

Bukankah kemudian dapat dengan mudah diambil kesimpulan bahwasanya Perppu adalah produk hukum/perundang-undangan yang berkarakter otoriter..?!

Hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, mungkin saja “salah” tetapi bukan tidak mungkin pula untuk menjadi “benar”. Apapun pendapatnya, setidaknya uraian di atas telah menunjukan bahwasanya: masih ada perdebatan perihal pendefinisian “kegentingan yang memaksa” yang tertulis dalam Konstitusi NKRI (UUD 1945).

Sayangnya, UUD 1945 sudah tidak memiliki lagi bagian Penjelasan, karena telah bagian Penjelasan UUD 1945 telah dihilangkan dari UUD 1945 saat UUD 1945 di amandemen, yang akibatnya baru terasa sekarang yaitu adanya perdebatan dalam mendefinisikan kandungan dari pasal UUD 1945 dikarenakan tidak ada penjelasan yang resmi dan legal.

Sudah sewajarnyalah apabila muncul keprihatinan bahwasanya Konstitusi negeri ini (UUD 1945) ternyata masih mengandung hal-hal yang dapat diperdebatkan (khususnya dengan Pasal 22 UUD 1945 yang sedang dibicarakan ini), dikarenakan tidak adanya keseragaman dalam pemahaman dan pendefinisian oleh sebab tidak adanya bagian yang menjelaskan maksud dan makna satu demi satu pasal atau ayat yang tertulis dalam konstitusi negara kita (saat ini, dulu ada).

Menjadi berbahaya, apabila Pasal 22 ayat (1) yang memiliki karakter “otoriter” ini terus dipertahankan, karena bisa saja suatu saat Pasal 22 ayat (1) ini dipergunakan untuk (misal) membatas ruang gerak aktifis, atau untuk digunakan memasung kebebasan berpendapat, atau bahkan yang paling ekstrem dipakai untuk melanggengkan kekuasaan. (S’moga tidak…)

Kita juga ternyata sudah banyak belajar bahwasanya DPR tidak dapat diandalkan dalam melakukan “check and balance” >> Contoh yang masih hangat dapat disampaikan disini:

Ø Perppu No. 4 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diterbitkan tanggal 21 September 2009.

Ø DPR periode 2004 -2009 melakukan Sidang Paripurna (28 September 2009 ~ 30 September 2009) dan berhasil mengesahkan 6 RUU menjadi UU, tetapi sayangnya, Perppu No, 4 Tahun 2009 sama sekali tidak dibahas untuk diterima atau ditolaknya Perppu tersebut. (Catatan : UUD 1945; Pasal 22; ayat (2): Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut)

Dari info di atas, dapat dilihat, bila memang benar Perppu No. 4 Tahun 2009 diterbitkan karena “hal-ihwal kegentingan yang memaksa”,

Mengapa Perpu No. 4 Tahun 2009 (yang diterbitkan tanggal 21 September 2009) tersebut tidak dibahas pada persidangan DPR tanggal 28 Septenber ~ 30 September 2009..?!

Mengapa pula Presiden RI, bila memang kondisi negara dalam “kegentingan yang memaksa” berada di luar negeri hanya untuk menghadiri KTT G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat..?

Sungguh negeri yang aneh….??!

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

Akhirnya dalam bagian penutup ini, meskipun mungkin diantara pembaca ada yang tidak sependapat dengan apa yang diuraikan artikel ini… Saya ingin mengajak setiap pihak untuk membangun suatu kesadaran kolektif untuk sama mencermati setiap denyut kehidupan bernegara yang berlangsung di negara yang sama kita cintai ini, agar ke depannya tidak ada lagi hal-hal yang perlu diperdebatkan.

Untuk sampai kesana, saya juga membuka suatu wacana dalam bentuk pertanyaan:

“Apakah Pasal 22 UUD 1945 layak untuk dilakukan amandemen…?”

Mohon bagi yang ingin berpartisipasi menyampaikan pendapatnya untuk:

  • · Menampilkan jawaban “ya” atau “tidak” atas pertanyaan di atas.
  • · Menampilkan pula dasar pemikirannya/pandangannya, dalam menjawab “ya” atau pun menjawab “tidak”

Salam cinta tanah air dari saya, semoga sama tersejahterakan di negeri ini…

11 Oktober 2009

Boy Rachmad

12 Oktober 2009 | 02:01

@Bung Felix…

Betul sekali dan bersetuju untuk pendapat Bung Felix… sebagaimana juga menjadi ketentuan di dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan dan Peraturan Perundangan-Undangan
Juga diharapkan Ruh atau semangat nya itu selalu berlandaskan kepada Konstitusi Negara (khususnya bagian Pembukaan UUD 1945) dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, bukan yang lain atau bukan atas suatu kepentingan yang lain…

Tanggapan saya selanjutnya:

Saya tidak sedang (dan mungkin tidak akan pernah) memposisikan DPR itu sebagai “lawan” dari Pemerintah dan atau sebaliknya..

Dalam pandangan dan pemikiran saya DPR dan Pemerintah adalah “Mitra”.. dan DPR sesuai fungsinya adalah sebagai Lembaga Negara yang melakukan “check and balance” terhadap setiap kebijakan dan tindakan Pemerintah berlandaskan Konstitusi Negara dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku..

Sering orang berkata:
1) Proses salah, hasil benar >>> tetap salah
2) Proses benar, hasil salah >>> tetap salah
3) Proses benar, hasil benar >>> inilah yang benar…

Jadi seharusnya, baik DPR ataupun Pemerintah … (dan atau kita semua) berlandaskan kepada Point 3) Proses Benar, Hasil Benar >>> Menjadi Benar

Lebih jauh lagi, artikel saya berangkat dari pencermatan terhadap situasi yang terjadi dan juga pendapat-pendapat dari para praktisi hukum dan konstitusi…dan poin artikel saya adalah, ada perbedaan pendapat (penafsiran) untuk “Kegentingan yang Memaksa”, dan sementara ini UUD 1945 (yang berlaku sekarang) tidak memiliki penjelasan apa yang menjadi makna dan maksud “Kegentingan yang Memaksa” itu…

Dan poin dari artikel saya yang lainnya adalah… adanya suatu bahaya tersembunyi dari tidak jelasnya pendefinisian terhadap “Kegentingan yang Memaksa” tercantum dalam Pasal 22 ayat 1 (UUD 1845).. ada kesan otoriter disana… yang suatu saat bisa menjadi alasan pembenaran terhadap suatu tindakan/keputusan yang salah sekalipun…

Demikian dari saya… Salam…

12 Oktober 2009 | 02:59

Lebih lanjut…

Usulan dari saya : >> perlu dilakukan Amandemen terhadap UUD 1945..

Amandemen yang diperlukan:
a) Kembali Menambahkan Bagian Penjelasan UUD 1945, yang menjelaskan makna dan maksud dari setiap BAB, Pasal dan ayat yang tercantum di dalam Batang Tubuh UUD 1945

b) Khusus untuk pasal 22 UUD 1945, perlu ditambahkan beberapa ayat,

- tambahan ayat (yang kesatu, mungkin menjadi ayat ke 4 Pasal 22), yang mungkin dapat berbunyi sebagai berikut :
“Yang dimaksud dengan kegentingan yang memaksa adalah …bla..bla..bla…

- tambahan ayat (yang kedua, mungkin menjadi ayat ke 5 Pasal 22), yang mungkin dapat berbunyi sebagai berikut :
“Yang berhak memutuskan suatu keadaan negara dalam kegentingan yang memaksa adalah “Dewan Darurat Negara”, yang terdiri atas: Presiden, Ketua MA, Ketua MK, dan Ketua DPR.

- tambahan ayat (yang ketiga, mungkin menjadi ayat ke 6 Pasal 22), yang mungkin dapat berbunyi sebagai berikut :
“Presiden sebagai Otoritas tertinggi Pemerintahan mengundang rapat seluruh anggota Dewan Darurat Negara, dan seluruh anggota Dewan Darurat Negara diwajibkan hadir memenuhi undangan Presiden”

- tambahan ayat (yang keempat, mungkin menjadi ayat ke 7 Pasal 22), yang mungkin dapat berbunyi sebagai berikut :
“Hasil Keputusan Dewan Darurat Negara harus dicatatkan dalam Lembaran Negara dan Berita Acara Negara”

Bisa juga… tambahan ayat di atas dirumuskan dalam bentuk penambahan 1 pasal baru…

Kurang dan lebihnya…ya kira-kira seperti tersebut di atas yang menjadi pandangan dan pemikiran saya…

Salam untuk semua,

Seputar Media
Kamis, 24 September 2009
Penerbitan Perppu Pelaksana Tugas
Sumber : KompasOleh HIKMAHANTO JUWANA

Menarik menyimak kejadian 22 September, terkait penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang memungkinkan Presiden secara sepihak menunjuk pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Semula Detik.com, pukul 10.18 WIB, mengutip Direktur Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Suharyono, perppu telah ditan-datangaiu presiden. Bahkan, berita pukul 10.44, Suharyono menyebutkan Lembaran Negara Perppu itu ialah LN 132 TLN 5051 19 9 2009. Namun, pukul 12.18. Suharyono meralat dan mengatakan Presiden belum menandatangani perppu.

Bermasalah

Tanpa memperdebatkan apakah saat ini terjadi kegentingan sehingga memaksa presiden menerbitkan perppu, tetapi ada tiga alasan mengapa penerbitan perppu itu bermasalah.

Pertama, pengeluaran perppu dilakukan untuk mengamandemen Pasal 33 UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 33 Ayat 1 mengamanatkan, bila terjadi kekosongan pimpinan KPK, Presiden mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR Ayat 2 menentukan prosedur pengajuan dan pemilihan harus melalui prosedur perekrutan pimpinan KPK. Prosedur ini dilakukan melalui pembentukan panitia seleksi (pansel) hingga penentuan oleh DPR.

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan, apakah terjadi “kekosongan” pimpinan KPK?

Apakah perppu akan mengamandemen kata “kekosongan” sehingga menjadi “dalam hal terjadi pimpinan KPK tersisa dua anggota, presiden dapat menunjuk pelaksana tugas pimpinan KPK tanpa mengikuti prosedur seperti diatur Pasal 29,30, dan 31 undang-undang ini”?

Kedua, substansi perppu berpotensi mencederai semangat UU No 30/2002. Bila dicermati, UU menghendaki adanya independensi lembaga KPK, termaktub dalam konsiderans, batang tubuh maupun penjelasan. Independensi yang dimaksud mencakup struktur lembaga, fungsi, dan perekrutanpimpinan KPK Tentu independensi tak dapat diartikan KPK lembaga super.

Dalam perekrutan tidak hanya presiden yang menentukan, tetapi diawali pansel, lalu diakhiri penentuan oleh DPR Bahkan, komposisi pansel, tegas disebutkan UU, harus terdiri unsur pemerintah dan masyarakat. Independensi ini penting karena pada masa lampau sejumlah lembaga antikorupsi gagal karena independensinya terganggu.

Terakhir, penerbitan perppu tidak memerhatikan proses hukum yang terjadi di tingkat kepolisian. Penetapan dua tersangka pimpinan KPK oleh polisi tidaklah solid. Polisi terkesan memaksakan pasal yang dituduhkan kepada dua tersangka.

Penyalahgunaan wewenang oleh polisi untuk menyangka amat lemah. Alasannya, dasar sangkaan bukan penyalahgunaan wewenang yang berindikasi korupsi, tetapi kesalahan prosedur pelaksanaan wewenang pen-cekalan yang dimiliki KPK.

Dalam sejumlah kesempatan, polisi menyampaikan, dua unsur pimpinan KPK-Chandra dan Bibit dianggap tidak memenuhi prosedur rapat dengan semua anggota KPK dalam penetapan pencekalan terhadap Anggoro dan Djoko Tjandra.

Salah prosedur dalam proses penegakan hukum memang kerap terjadi. KPK bukan satu-satunya dan pertama kali. Polisi, jaksa, hakim, atau aparat penegak hukum lain kerap dimasalahkan.

Dalam konteks penetapan dua pimpinan KPK, aneh jika polisi yang mempermasalahkan. Aneh karena polisi seolah menjadi LSM atau pengacara bagi Anggoro maupun Djoko. Lebih aneh lagi, polisi menggunakan kewenangannya, sesuatu yang tak dimiliki LSM maupun pengacara.

Upaya lain

Penerbitan perppu bermasalah akan menjadi simalakama bagi DPR Menurut konstitusi, perppu wajib disampaikan kepada DPR untuk ditolak atau disetujui menjadi UU. Bila ditolak, keabsahan semua yang telah diputus pimpinan KPK akan dipertanyakan legitimasinya Bila setuju, berarti ada pelanggengan penentuan sepihak oleh Presiden. Konsekuensinya, dalam tubuh pimpinan KPK ada yang direkrut secara independen dan ditunjuk presiden. Kondisi ini berpotensi menjadi kekisruhan dalam pengambilan keputusan. Mereka yang ditunjuk presiden akan berhadapan dengan yang direkrut independen.

Presiden sebenarnya mempunyai sejumlah opsi di luar penerbitan perppu. Presiden dapat meminta kepolisian agar mempercepat proses hukum terhadap dua anggota KPK sehingga dalam waktu singkat diketahui status mereka. Presiden juga dapat meminta kepolisian menggelar perkara yang diikuti para ahli independen guna menentukan ada tidaknya unsur pidana dari dua tersangka pimpinan KPK.

Di luar perppu, presiden memiliki banyak opsi Satu hal yang tak diharapkan menjelang dilantik sebagai presiden untuk masa jabatan kedua, jangan sampai popularitas dan legitimasi menurun.

HIKMAHANTO JUWANA

Anggota Panitia Seleksi Pimpinan KPK 2007-2011; Guru Besar Ilmu Hukum UI

KETIGA :

Pasal-27 (3)

Negara memberikan perlindungan hukum bagi warga Negara penggiat gerakan anti suap dan anti korupsi nasional serta penggiat pembangunan Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab dalam rangka penguatan jati diri hak asasi manusia Indonesia;

KEEMPAT :

Pasal-30 (3) Batang Tubuh

Negara membentuk badan pengelola daerah perbatasan dengan maksud dan tujuan kepastian pembelaan negara bagi perlindungan garis batas Negara;

KELIMA :

Pasal-30 (4) Batang Tubuh

Negara memberikan ruang gerak kegiatan pengawasan sosial kepada masyarakat madani terstruktur, berwujud kajian moral Pancasila terhadap kinerja penyelenggara Negara demi kepastian pembelaan negara;

KEENAM :

Pasal-30 (5) Batang Tubuh

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga tinggi Negara demi kepastian pembelaan negara dari tindak pidana luar biasa yang dapat melumpuhkan sendi-sendi bangunan masyarakat, bangsa dan negara;

KETUJUH :

Pasal-35 (3) Batang Tubuh

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya yang wajib dinyanyikan lengkap pada setiap upacara kenegaraan;

Pasal-35 (3) Penjelasan

(Syair 3 kuplet selengkapnya dimuat)

KEDELAPAN :

Pasal-1 (4) Batang Tubuh

Proklamasi Indonesia Merdeka 17 Agustus 1945 adalah wajib diikrarkan pada setiap upacara kenegaraan

Pasal-1 (4) Penjelasan

(substansi Proklamasi dimuat selengkapnya)

KESEMBILAN :

Pasal-1 (5) Batang Tubuh

Sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna Berbeda Dalam Persatuan adalah kelengkapan yang melekat pada lambang Negara Garuda Pancasila dan wajib diutarakan pada setiap awalan pidato kenegaraan;

Pasal-1 (5) Penjelasan

(Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharmma Mangrva diuraikan lengkap makna merujuk a.l. buku 700 Tahun Majapahit, Dinas Pariwisata Daerah Propinsi DaTi I JaTim, 1993)

KESEPULUH :

Pasal-7 Batang Tubuh

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan

KESEBELAS :

Pasal-24 (1) Batang Tubuh

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta lain lain badan kehakiman menurut undang-undang

(*) Catatan :

Kaji Ulang substansi Amandemen UUD 1945 (edisi 2002) atau Assessment bagi keperluan substansi Adendum UUD 1945 (edisi 1959)

Edisi 1959 adalah Lembaran Negara Republik Indonesia No 75, 1959

Edisi 2002 adalah Risalah Rapat Paripurna ke-5 Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 Sebagai Naskah Perbantuan Dan Kompilasi Tanpa Ada Opini, yang konon baru didaftarkan ke Lembaran Negara Republik Indonesia pada awal tahun 2006 oleh Ketua MPR RI 2004 – 2009.

Politika Pancasila Adendum UUD 1945

Kabinet Pancasila jadi rekomendasi bapak Daoed Joesoef [Pancasila Untuk Apa Lagi, Suara Pembaruan, 16 Oktober 2009] yang patut dijadikan landasan pola pikir eksekutif bagi terbentuknya kinerja penyelengaraan Negara saat ini ketika menghadapi ancaman situasi global seperti krisis energi dan pangan dunia yang berangsur mengarusutama.

Sejalan dengan termaksud diatas, maka sebenarnya pada 14 Oktober 2009 saat temu silahturahim kebangsaan bersama Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang dengan berbagai pemuka masyarakat ibukota seperti bapak Tri Sutrisno, bapak Amin Aryoso, bapak Sulastomo, dlsb, bertempat di resto Pulau Dua, Senayan, telah pula disampaikan perihal 5 (lima) usulan rancangan pokok-pokok addendum UUD45 bagi penyelenggara legislatif, yang bersemangatkan mengutamakan Pancasila yaitu agar supaya (1) Butir-butir Pancasila, Nilai dan Norma yang terkandung dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) sesuai dengan Ketetapan No. II/MPR/1978 tanggal 22 Maret 1978, dimasukkan kedalam Batang Tubuh. Seiring dengan hal ini, juga diusulkan agar supaya (2) kriteria “Kegentingan Luar Biasa” berkaitan dengan diskresi Presiden dalam penerbitan PerPPU dapat diatur di tingkat Konstitusi Tertulis dengan maksud agar Presidential Heavy dapat diseimbangkan, tidak mengulang kontroversi sebagaimana pasca penerbitan PerPPU Pimpinan Plt KPK yang sampai saat ini masih mengidap perbedaan pendapat yang cukup menajam diantara para pakar politik dan hukum, sehingga cepat atau lambat berkemampuan menggoyahkan upaya2 penguatan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPKI) skala dunia, yang pada gilirannya dapat pula menggoyang baik sila ke-3 maupun sila ke-5 Pancasila. Demikian pula, pokok politik hukum tentang (3) Perlindungan Hukum bagi penggiat Anti Korupsi termasuk Peniup Suling, dan penggiat HAM, diusulkan dapat segera diatur di tingkat Konstitusi Tertulis guna menghindari munculnya fenomena dugaan Pencemaran Nama Baik sebagaimana kini marak terjadi. Selanjutnya adalah tentang keberadaan (4) Otoritas Perbatasan dan Pengawal Pantai (Coast Guard) guna menangkal berlanjutnya masalah pergeseran tapal batas Negara, illegal lodging, illegal trading, illegal fishing, kehadiran infiltrasi fisik kekuatan asing yang secara strategis taktis dianggap dapat potensial membahayakan Persatuan Indonesia (Sila ke-3 Pancasila). Last but not least, ikhwal peranan (5) Moral Review oleh Masyarakat Madani patut pula diatur di tingkat Konstitusi Tertulis, disamping Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi dan Political Review oleh Dewan Perwakilan Rakyat, terutama ketika berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Ideologi & Politik Kebangsaan Kenegaraan, guna perkuatan sila ke-3 Pancasila. Semoga Kabinet 2009-2014 yang pembentukannya mengidap fakta tidak tepat jadwal dapat tetap bersemangatkan Konstitusi Pancasila demi harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menggapai cita politik Pembukaan UUD45.

Jakarta, 21 Oktober 2009

Pandji R Hadinoto / Editor, Politika Konstitusi Pancasila Indonesia / www.pkpi.co.cc

About these ads

1 Response to “Kenegaraan : Politika Pancasila Adendum UUD 1945”


  1. 1 mutiara
    December 7, 2009 at 6:37 pm

    walaupun masih menjadi seorang pelajar, saya juga harus mengetahui apa itu addendum.
    hmmmm……….. alhamdulillahm dengan adanya internet, saya bisa mencari arti dari adendum dengan mudah.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,308,206 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 130 other followers

%d bloggers like this: