15
Sep
09

Legislasi : Rahasia Negara, Negara Rahasia

TOK
J KRISTIADI

ANALISIS POLITIK
Rahasia Negara, Negara Rahasia

Selasa, 15 September 2009 | 03:21 WIB

Oleh J KRISTIADI

Kutipan di atas menegaskan, sebagai negara demokrasi, memperoleh informasi merupakan hak asasi dan hak konstitusional yang melekat kepada rakyat, baik sebagai warga negara maupun sebagai pribadi.

Berdasarkan paradigma itu, informasi pada dasarnya terbuka, kecuali berkaitan dengan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, keamanan nasional, dan ketertiban umum.

Berkenaan dengan masalah keamanan nasional, negara harus menjamin kebijakan pengecualian terhadap akses informasi publik harus berdasarkan regulasi yang jelas, serta sungguh-sungguh diperlukan untuk mengamankan kepentingan nasional terhadap ancaman yang sangat serius. Pembatasan harus dilakukan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Namun, landasan pemikiran itu tampaknya tidak menjiwai ketentuan-ketentuan dalam RUU Rahasia Negara sehingga, meskipun nantinya disahkan, kontroversi UU Rahasia Negara akan terus berlanjut.

Masyarakat menilai UU Rahasia Negara sarat dengan beberapa kelemahan. Pertama, proses penyusunan tidak disertai kajian akademik yang komprehensif dan mendalam sehingga kabur dalam menentukan jenis, definisi, dan kategorisasi manajemen rahasia negara.

Kedua, banyak ketentuan bertabrakan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Pers, dan Undang-Undang HAM.

Ketiga, menutup akses publik melakukan kontrol terhadap negara serta memandulkan kebebasan pers, berpotensi pelanggaran dan menghambat penuntasan kasus HAM.

Keempat, menghambat pemberantasan korupsi di Indonesia karena pejabat negara dapat mengategorikan informasi publik dalam ranah rahasia negara.

Kelima, rentan disalahgunakan melindungi pejabat pemerintah dari perbuatan korup.

Keenam, tidak mengatur pengecualian yang yang sangat diperlukan dalam kondisi tertentu, misalnya untuk mengungkapkan kejahatan HAM, terorisme, megakorupsi, dan sebagainya. Sebab, membuka akses kepada informasi rahasia secara terbatas sangat penting demi kepentingan masyarakat luas.

Dukung penguasa

Lolosnya UU Rahasia Negara tidak dapat dilepaskan dari menguatnya gejala kecenderungan perilaku politik parpol yang semakin menggantungkan eksistensinya pada negara. Persaingan ketat dan pertarungan yang keras di ranah elektoral tidak menyisakan kompetisi ideologis atau cita-cita besar di domain parlemen. Mereka secara beramai-ramai berperilaku kolektif, berkerumun, dan saling mendukung untuk menikmati manisnya madu kekuasaan negara.

Manifestasinya, kecenderungan merapatnya semua partai politik pascakemenangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada pemilu presiden yang baru lalu. Perkembangan demokrasi menjadi kurang sehat karena tidak ada parpol yang secara efektif dan konstruktif bersedia menjadi ”lawan” bertanding penguasa.

Seharusnya para elite politik dapat belajar dari pengalaman pahit, hidup dalam rezim negara yang tertutup, seperti dipraktikkan oleh Orde Baru. Negara selama tiga puluh tahun tidak hanya memonopoli kekuasaan, tetapi mendominasi secara mutlak tafsir landasan hidup bersama.

Kepentingan politik penguasa menjadi kebenaran bagi negara. Semua regulasi bernegara harus tunduk kepada kepentingan politik penguasa. Atas nama negara dan stabilitas politik dan keamanan, negara nyaris dibenarkan berbuat apa saja.

Siapa pun yang berani berbeda pendapat dengan negara harus menghadapi tekanan kekuasaan, baik berupa intimidasi maupun kekerasan senjata. Kepentingan jahat, kolutif, dan manipulasi kekuasaan disembunyikan atas nama kepentingan negara. Sistem politik hanya menjadi Negara Rahasia yang penuh misteri teka-teki, serba gelap, dan menakutkan.

Masyarakat sebenarnya sangat memahami, bahkan mendukung, urgensi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat. Upaya itu adalah sebuah keniscayaan. Namun, hal itu tidak harus dilakukan dengan menyusun UU Rahasia Negara yang dalam perspektif demokratis justru melemahkan negara.

Kewaspadaan terhadap kecanggihan ancaman asing yang mengganggu keamanan nasional lebih bijak kalau dilakukan dengan menyusun strategi pengembangan teknologi yang serius agar mampu menandingi sofistikasi kekuatan asing yang mengancam kepentingan nasional.

Oleh sebab itu, dalam menyikapi UU Rahasia Negara, segenap komponen masyarakat harus tetap berjuang agar UU tersebut tidak mematikan rezim transparansi yang menjadi dasar kehidupan demokrasi.

Masyarakat harus melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif, terutama menyisir ketentuan-ketentuan dalam UU Rahasia Negara yang bertentangan dengan UUD 1945 dan tumpang tindihnya dengan UU lainnya. Bahan pemikiran tersebut dipergunakan untuk melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Masyarakat sangat berharap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir tunggal UUD 1945 dapat mengoreksi pasal-pasal dalam UU Rahasia.

Presiden Mau RUU Diperbaiki
Partai Demokrat Tak Ingin RUU Rahasia Negara Buru-buru Disahkan

Selasa, 15 September 2009 | 03:19 WIB

Jakarta, Kompas – Presiden menyetujui perlunya dilakukan perbaikan atas Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara sebelum dijadikan undang-undang yang mengikat sehingga tidak menimbulkan masalah baru setelah diberlakukan. Pengambilan keputusan terkait RUU itu juga diharapkan tidak dilakukan terburu-buru.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana dan Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng mengemukakan hal itu pada kesempatan terpisah, Senin (14/9) di Jakarta.

Denny mengatakan, Presiden sudah menerima surat atau petisi dari 70 tokoh serta memahami masukan yang diberikan. ”Prinsipnya, Presiden setuju perlunya dilakukan perbaikan terhadap RUU Rahasia Negara sebelum menjadi UU yang mengikat,” ujar Denny.

Menurut Denny, Presiden menegaskan bahwa keberadaan UU Rahasia Negara harus menguatkan demokratisasi, bukan justru memundurkannya. Karena itu, Presiden akan mengkaji perlunya dilakukan perbaikan atas RUU yang sekarang ada.

Presiden berpendapat, kata Denny, masukan masyarakat perlu benar-benar dipertimbangkan. Jika masih terdapat ganjalan, perbaikan perlu dilakukan melalui proses legislasi yang melibatkan dan mendengar lebih banyak pemangku kepentingan.

Sementara Andi menjelaskan, dalam satu dua hari ini Presiden akan meminta Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono untuk menjelaskan sejumlah masalah yang dipersoalkan masyarakat terkait RUU Rahasia Negara. Presiden minta penyusunan UU Rahasia Negara dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan semua aspek yang perlu. ”Jangan diputuskan dalam situasi yang terburu-buru sehingga hal-hal yang substantif ada yang luput dipertimbangkan,” katanya.

Takkan buru-buru

Fraksi Partai Demokrat DPR mengaku bisa memahami berbagai kecaman, gugatan, dan kekecewaan yang datang dari berbagai elemen masyarakat sipil terkait keberadaan RUU Rahasia Negara. Pihaknya akan meminta pemerintah untuk lebih memerhatikan masukan dan kecaman masyarakat tersebut untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan.

”Kalau semua aspirasi masyarakat itu belum bisa disikapi, tentunya kami dari Fraksi Partai Demokrat tidak akan setuju RUU Rahasia Negara segera dimajukan ke paripurna, apalagi buru-buru disahkan. Walau bagaimanapun, segala bentuk kekhawatiran dan masukan masyarakat harus disikapi. Kami tidak menghendaki ada protes masyarakat sekeras itu, makanya harus ditindaklanjuti,” ujar Syarif Hasan, Ketua Fraksi Partai Demokrat.

Menanggapi sikap Fraksi Partai Demokrat, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jaleswari Pramowardhani, menyambut gembira. Namun, pernyataan itu masih harus dibuktikan secara konkret.

Malah seharusnya, tambah Jaleswari, Partai Demokrat berani mendesak Presiden Yudhoyono menunda pengesahan dan pemberlakuan RUU Rahasia Negara itu. ”Jadi masyarakat bisa melihat Partai Demokrat sebagai parpol yang memperoleh suara terbesar dalam Pemilu 2009 kemarin memang benar-benar punya posisi tawar kuat,” katanya.

Jaleswari menekankan bahwa imbauan agar RUU tersebut ditunda dan tidak dipaksakan pengesahannya didasarkan pada pengalaman konkret publik ketika kontrol negara demikian kuat pada masa Orde Baru.

Tidak adil

Juwono Sudarsono menilai masyarakat sipil bersikap tidak adil dengan segala tuduhan mereka selama ini yang dialamatkan kepada pemerintah, terutama Presiden Yudhoyono.

Menurut dia, pemerintah tidak pernah memaksakan RUU Rahasia Negara cepat-cepat disahkan dan diberlakukan. ”Yang mendesak agar RUU Rahasia Negara bisa cepat selesai sebelum akhir September 2009 itu justru dari DPR (Komisi I), lho. Bukan pemerintah,” ujar Juwono.

Ia mengakui, ada pesan dari Presiden Yudhoyono terhadap dirinya agar terdapat keseimbangan antara keamanan dan kebebasan. Hal itu disampaikan Presiden setelah menerima surat petisi penolakan terhadap RUU Rahasia Negara dari 70 tokoh elemen masyarakat sipil.

Menurut Juwono, pihak-pihak yang menuduh seperti itu sangat tidak adil dan sekadar mencari panggung di media massa, sementara saat bertemu dengan pemerintah sebelumnya tidak menyatakan ada masalah.

Segera dicabut

Secara terpisah, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Adnan Buyung Nasution, meminta pemerintah mencabut pembahasan RUU Rahasia Negara. Selain karena UU Rahasia Negara itu tidak dibutuhkan, potensi penyalahgunaan kekuasaan amat besar jika RUU itu disahkan. ”Pembahasan RUU Rahasia Negara amat dipaksakan,” kata Buyung kepada Kompas di Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan, substansi yang mau diatur dalam RUU Rahasia Negara sebaiknya dimuat dalam peraturan pemerintah sebagai tindak lanjut dari UU Kebebasan Mencari Informasi Publik. ”Tidak sinkron kalau ada UU Rahasia Negara, tapi juga ada UU Kemerdekaan Mencari Informasi Publik,” kata Buyung.

Ia mengingatkan petunjuk Presiden kepada para menteri untuk tidak mengambil keputusan strategis. ”Membahas dan memutuskan suatu undang-undang adalah putusan strategis. Jadi, sebaiknya pembahasan undang-undang oleh para menteri dihentikan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan pengamat politik Arbi Sanit. Ia merasa heran mengapa Presiden belum juga mengambil langkah untuk menghentikan pembahasan RUU Rahasia Negara yang dikecam banyak masyarakat. ”Kalau Presiden SBY benar-benar prokebebasan pers, seharusnya segera mengintervensi,” katanya.

Intervensi yang dapat dilakukan Presiden pertama-tama adalah meminta fraksinya, yaitu Fraksi Partai Demokrat, untuk menolak melanjutkan pembahasan RUU Rahasia Negara.

Kemudian, Yudhoyono juga bisa mengondisikan partai-partai koalisi untuk juga menolak melanjutkan pembahasan RUU Rahasia Negara. Pengondisian itu bisa dilakukan karena koalisi yang dibangun Yudhoyono setelah Pemilu Presiden 2009 adalah masih sama, bahkan lebih besar. (DAY/SUT/BDM/DWA)

About these ads

0 Responses to “Legislasi : Rahasia Negara, Negara Rahasia”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,252,513 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 124 other followers

%d bloggers like this: