Perbankan : BI Buka Suara Tentang Audit BPK

Rabu, 30/09/2009 21:01 WIB

BI Buka Suara Tentang Audit BPK

Herdaru Purnomo – detikFinance Foto: dok.detikFinance

Jakarta – Bank Indonesia (BI) membuka suara mengenai hasil laporan interim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal Bank Century, laporan BPK dinilai masih terlalu dini untuk dijadikan sebuah kesimpulan. Deputi Gubernur Senior BI Darmin Nasution mengatakan, sebenarnya diperlukan waktu yang panjang bagi BPK untuk melakukan audit investigatif terkait proses bailout atau penyelamatan Bank Century yang menelan Rp 6,7 triliun, sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal. “Tapi setelah ada laporan ke DPR tidak semakin jelas, karena masih melahirkan kesimpulan berbeda-beda dan kita tidak tahu dasar persisnya seperti apa. Kita dari BI menegaskan mari kita buat ini semua menjadi jernih dan jelas, maka kita dukung BPK agar audit selesai,” tuturnya ketika ditemui di kantornya, Jalan Thamrin, Jakarta, Rabu (30/9/2009). Darmin mengakui BI sendiri sampai saat ini belum mendapatkan laporan BPK tersebut secara resmi, hanya melihat dari pemberitaan di berbagai media. “Jadi kita sulit dapat gambaran jelas. Oleh karena itu kami dari BI biarkanlah auditnya selesai supaya menjadi jelas,” ujarnya. Namun, dikatakan Darmin, BI selalu siap untuk mendukung sepenuhnya upaya dari BPK untuk melakukan audit sehingga audit berjalan dengan lancar. “Motivasinya adalah persoalan Century jadi jelas dan jernih. Tidak ada spekulasi kesimpulan yang tidak ada dasarnya. Kesimpulan personal dan telah berjalan sebulan ini keliatannya audit belum selesai sepenuhnya,” tandasnya. (dnl/dnl)

Baca juga :

• Laporan Audit BPK (2)
  Keuangan Negara Digerogoti Praktek Perbankan Tak Sehat Century
• Laporan Audit BPK (1)
  Bantuan Likuiditas BI Dipakai Century untuk Ganti Duit Deposan Besar
• Sri Mulyani Tantang DPR Buka-bukaan Soal Century

Rabu, 30/09/2009 18:46 WIB
Bailout Century Tak Punya Landasan Hukum, Sri Mulyani Tak Gentar
Herdaru Purnomo – detikFinance

Foto: Depkeu

Jakarta – DPR menyatakan ditolaknya Perppu Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) pada November 2008 menyebabkan tindakan bailout atau penyelamatan Bank Century tidak punya landasan hukum. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani tak gentar.

“Saya katakan pejabat negara termasuk Menteri Keuangan berlindung di bawah undang-undang, apabila kami melakukan sesuai dengan undang-undang, maka terlindungi kecuali dengan sengaja melakukan peyelewengan,” tegasnya dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu (19/9/2009).

Menurut Sri Mulyani, dalam surat resminya 24 Desember 2008, DPR tidak secara eksplisit menyatakan penolakannya atas Perppu JPSK.

“Menurut saya hasil paripurna dalam Perppu JPSK secara resmi disampaikan dalam sebuah surat tertulis per 24 Desember 2008 yang isinya DPR sepakat meminta UU JPSK sebelum 19 Januari dan ditindaklanjuti oleh dewan. Pernyataan penolakan tidak secara eksplisit dalam surat itu,” paparnya.

Sri Mulyani menegaskan pemerintah sudah menjalankan konstitusi dengan baik dan mengikuti segala aturan yang ada dalam mengambil keputusan bailout Bank Century.

“Bila Perppu tidak mendapat persetujuan harus dicabut, kalau dicabut berarti ada yang mencabut. Itu diatur dalam UU No.10 Tahun 2004, jika Perppu ditolak sebagai gantinya diajukan RUU, dan pemerintah ajukan RUU JPSK,” tandasnya.
(dnl/qom)

Baca juga :

• Perppu JPSK Ditolak, Bailout Century Tak Punya Dasar Hukum
• Kelalaian BI Jadi Biang Kerok Bailout Century
• Sri Mulyani: Silakan Dibuka Kalau Ada Korupsi Bailout Century

Rabu, 30/09/2009 10:52 WIB
Poin-poin Hasil Audit BPK atas Penyelamatan Bank Century
Herdaru Purnomo – detikFinance 
 

Video Terkait

Bank Century Kembali Normal

Foto Terkait

Bank Century Tak Bisa Kliring

Jakarta – Sebuah laporan 8 halaman dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi dalam upaya penyelamatan Bank Century hingga menelan dana bailout Rp 6,7 triliun.

Laporan interim BPK itu mencakup 10 poin dalam dokumen bertuliskan ‘Rahasia Negara’ sebanyak 8 halaman. Setelah diserahkan oleh BPK, Komisi XI DPR RI pun melakukan evaluasi dalam rapat yang berlangsung kurang lebih selama 5 jam. Rapat baru berakhir pada Selasa (29/9/2009) pukul 23.00 WIB.

Setelah melakukan penelaahan, Komisi XI DPR RI pun menyampaikan sikap-sikapnya. Seperti disampaikan Komisi XI DPR RI, hasil audit interim BPK menunjukan telah terjadi berbagai macam tindak pidana kejahatan perbankan yang menyebabkan gagalnya Bank Century.

Kejahatan itu dilakukan melalui surat-surat berharga, pemberian kredit fiktif, pelanggaran batas maksimal pemberian kredit (BMPK), pengeluaran fiktif, dan pelanggaran posisi devisa netto.

Namun menurut anggota Komisi XI, Harry Azhar Azis, laporan aliran deposan tidak ada secara tegas dikemukakan oleh BPK.

“Namun ada indikasi aliran dana bagi deposan yang dianggap menggunakan dana pembiayaan darurat,” katanya di Gedung DPR, Rabu (29/09/2009).

Dikatakan Harry ada angka-angka tertentu dari dana FPJP yang keluar dan penggunaannya mencurigakan.  Menurutnya, dalam laporan itu ada nama-nama para deposan yang mendapatkan dana FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek).

Komisi XI juga membeberkan terjadi penyalahgunaan kewenangan dan kesalahan penilaian oleh bank indonesia dan komite stabilitas sistem keuangan (KSSK) dalam penyelesaian masalah bank Century yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah yang besar.

Bank Indonesia (BI) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) disinyalir telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan kesalahan penilaian dalam penyelamatan PT Bank Century (Century) yang menghabiskan dana hingga Rp 6,7 triliun.

Komisi XI menjelaskan, BI memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) sebesar Rp 632 miliar kepada Bank Century di saat bank yang pernah mengalami gagal kliring itu memiliki Rasio Kecukupan Modal (CAR) yang rendah.

“Hal ini dilakukan BI dengan sebelumnya mengubah Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang CAR dimana ada perubahan syarat kepada yang mendapatkan FPJP. Sebelum dikeluarkannya PBI ini, FPJP diberikan kepada Bank yang memiliki CAR 8 persen namun diganti melalui PBI ini, yang mendapat FPJP yakni bank dengan CAR positif saja,” papar Anggota Komisi XI, Drajad Wibowo.

Drajad melanjutkan, hal ini mengindikasikan perubahan PBI ini semata hanya untuk ‘menggolkan’ pengucuran  FPJP kepada Bank Century sehingga BI merubah ketentuan permodalan.

Dalam laporan tersebut juga ada indikasi abuse of power atau penyalahgunaan wewenang oleh oknum BI. Harry Azhar Azis mengatakan akibat kelalaian pengawasan BI, dana yang membengkak sebesar Rp 6,7 triliun merupakan
sebuah kesengajaan.

“Karena dalam laporan tersebut, tanggal pertanggal dilaporkan dan ada landasannya. Kita mengindikasikan pembengkakan itu muncul akibat salah satu anggota melakukan abuse of power ditingkat pengawasan BI,” jelas Harry.

Selain itu, Harry juga menjelaskan dimana dalam rapat KSSK ada indikasi yang menunjukan pelanggaran oleh Menteri Keuangan.

“Kita melihat dari laporan interim yang membahas tentang notulen rapat KSSK pada tanggal 20 November 2008,” tegasnya.

Walaupun secara spesifik tidak terlibat (menteri keuangan), Harry mengatakan ada sebuah indikasi jika dikaitkan yang menunjukan Menkeu terlibat sebuah pelanggaran.

Dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Harry mengatakan hasil audit interim, Komisi XI melihat juga adanya pelanggaran.

“LPS memberikan pendapat pada rapat KSSK yang seharusnya tidak boleh,” tuturnya.

Lebih lanjut Harry mengatakan, pada rapat KSSK tersebut ada sebuah perdebatan dimana BI sangat sulit untuk mengukur dampak sistemik.

“Makanya BI melihat bukan dari dampak sistemiknya, namun BI melakukan pendekatan kehati-hatian untuk mengukur cost dari dampak sistemiknya. Intinya menghitung cost (biaya) yang keluar menggunakan uang LPS itu,” ungkapnya.

Laporan interim report tersebut masih dirasa sangat kurang oleh para anggota DPR. Komisi XI berpendapat bahwa memang telah terjadi keterlambatan penyampaian hasil laporan oleh BPK kepada DPR.

Komisi XI memang sebelumnya meminta kepada BPK untuk dapat menyerahkan laporan tersebut tepat setelah lebaran. Namun per tanggal 28 September 2009 laporan tersebut baru sampai ke tangan DPR.

(dru/qom)

Baca juga :

• Bank Century Susah Rekrut Karyawan Baru
• BI Disinyalir Ubah PBI Demi Selamatkan Bank Century
• DPR Rekomendasikan Usut Tuntas Dugaan Pidana di Bank Century

Selasa, 29/09/2009 21:04 WIB
Menkeu dan LPS Bisa Terseret Kasus Century
Herdaru Purnomo – detikFinance

Foto: dok.detikFinance

Jakarta – Hasil audit sementara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proses penyelamatan Bank Century mengindikasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bisa terlibat pelanggaran.

Dalam laporan BPK ada indikasi kuat dugaan pidana dalam tindakan penyelamatan atau keputusan bailout Bank Century yang menelan dana Rp 6,7 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi XI Harry Azhar Azis di sela rapat intern Komisi XI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/9/2009).

“Secara spesifik tidak terlibat (Menkeu) namun ada indikasi, ada kaitannya yang membuat Menkeu terlibat. Pointernya ada semacam indikasi yang menunjukan pelanggaran,” ujarnya.

Dijelaskan Harry, posisi Menkeu saat itu adalah sebagai ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang mengambil keputusan penyelamatan Bank Century yang menelan dana Rp 6,7 triliun.

“Dari LPS ada yang mengindikasi LPS memberikan pendapat.  Digambarkan perdebatan itu, namun tidak sampai dua kubu, dan BI sendiri dalam laporannya sulit untuk mengukur dampak sistemik itu. Karena itu BI mengadakan pendekatan kehati-hatian untuk mengukur cost dari dampak sistemiknya. Intinya cost yang keluar uang LPS,” paparnya.

(dnl/dnl)

Baca juga :

• Audit Bank Century
  Oknum Pengawasan BI Lakukan Pelanggaran
• Laporan BPK Mensinyalir Century Langgar Aturan Kecukupan Modal
• Sri Mulyani Pasrah Tunggu Audit BPK Soal Century

Selasa, 29/09/2009 10:05 WIB
Hasil Audit BPK Ungkap Dugaan Tindak Pidana Kasus Century
Elvan Dany Sutrisno – detikFinance

Foto: dok detikFinance

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengindikasikan adanya dugaan tindak pindana dalam kasus Bank Century berdasarkan hasil audit interim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  DPR menemukan banyaknya penyalahgunaan kewenangan dalam hasil audit awal laporan keuangan tersebut.

“Ada dugaan pidana dalam kasus Bank Century, karena ada perbedaan angka, kelengahan pengawasan dan ketidakpastian hukum, termasuk pengambilan dana oleh pemegang saham. Pelanggaran kewenangannya lebih banyak,” kata Ketua DPR RI Agung Laksono di kantornya, Senayan, Jakarta (29/9/2009).

Ia menambahkan, hasil audit awal Bank Cantury itu akan segera diperiksa lebih lanjut oleh Komisi XI DPR Rabu besok (30/9/2009). Ia mengharapkan, BPK bisa merampungkan hasil audit keseluruhan sebelum masa jabatan DPR dan BPK berakhir.

“Apabila mungkin, saya harap BPK dapat menyelesaikan audit pada masa jabatan yang sekarang supaya jelas dapat diambil tindakan. Kalau tidak bisa maka akan diserahkan kepada anggota baru periode berikutnya sebagai memori jabatan,” ungkapnya.

Meski begitu, ia mengatakan, proses audit yang dilakukan BPK saat ini masih jauh dari selesai. Perlu waktu cukup lama dalam meneliti laporan keuangan bank yang segera berganti nama menjadi Bank Mutiara tersebut.

“Aduitnya masih cukup panjang. Baru ditemukan dugaan. Prosesnya belum tengah, belum akhir, belum diteliti lebih lanjut. Sebaiknya kalau diselesaikan lebih cepat akan baik juga,” tegasnya.
(ang/qom) 

Baca juga :

• Tempatkan Rp 2 Triliun di SUN, Century Langgar Aturan
• DPR Rahasiakan Hasil Audit Century
• Belum Ada Tanda BPK Serahkan Laporan Century

Senin, 28/09/2009 11:02 WIB
BI Jamin Tak Akan Sembunyikan Data Tentang Century
Herdaru Purnomo – detikFinance

Foto: dok.detikFinance

Jakarta – Bank Indonesia (BI) menjamin tidak akan menutup-nutupi data terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Bank Century sehingga harus dilakukan bailout atau penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan biaya sampai Rp 6,7 triliun.

Demikian disampaikan oleh Deputi Gubernur BI Budi Rochadi ketika ditemui di Gedung BI, Jalan Thamrin, Jakarta, Senin (28/9/2009).

“Kita sudah suplai terus data yang diminta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BI jamin tidak ada yang disembunyikan,” ujarnya.

Budi mengatakan sampai saat ini pemeriksaan oleh BPK terus dilakukan meskipun BPK akan memberikan hasil audit sementara Bank Century kepada DPR pada hari ini.

“Sampai saat ini pemeriksaan masih berjalan, intinya kita sangat terbuka semua diperiksa dari bagian pengawasan dan pengaturan. Rencananya hari ini laporan interim BPK diserahkan ke DPR. Dan itu data sementara, masih bisa berubah,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Deputi Gubernur Senior BI Darmin Nasution mengatakan dirinya juga tengah menunggu hasil laporan BPK mengenai Bank Century.

“Biarkan saja pemeriksaan selesai dulu, kita tidak bisa kasih komen, mestinya hari ini diserahkan laporannya, kita tunggu sekarang, kita tidak tahu persis,” tandas plt Gubernur BI ini.
(dnl/qom)

Baca juga :

• Bank Century Jangan Lupa Kewajiban Setelah Ganti Nama
• Century Ganti Nama
  Masyarakat Cuma Tahu Kebusukan Bank Century
• Bank Century Investasikan Sisa Bailout Rp 2 Triliun ke SUN

Jumat, 25/09/2009 12:52 WIB
Biaya Ganti Nama Bank Century Telan Rp 1,8 Miliar
Herdaru Purnomo – detikFinance

Foto: dok.detikFinance

Jakarta – PT Bank Century (Century) yang akan segera mengubah namanya pada awal Oktober 2009 nanti menjadi Bank Mutiara, dan rencana tersebut menelan dana sebesar Rp 1,8 miliar.

Demikian dikatakan oleh Direktur Bank Century, Benny Purnomo ketika ditemui di Kawasan Plasa Senayan, Jakarta, Jumat (25/09/2009).

“Proses penggantian nama ini (rebranding ) menghabiskan dana hanya Rp 1,8 miliar. Itu tidak memakan dana besar,” ujar Benny.

Ia mengatakan, proses rebranding tersebut dilakukan manajemen baru yang memang sudah direncanakan dalam Business Plan setelah di ambil alih oleh LPS pada bulan November 2008 lalu.

“Ini sudah menjadi rencana kita, dan pada bulan Oktober nanti akan direalisasikan,” jelasnya.

Ia menjelaskan ada tiga fase tahapan setelah penyelamatan Bank Century oleh pemerintah. “Ada tiga fase, yakni survival pada bulan Februari 2009 dan sudah kita lakukan, kemudian building the foundation dan focussing business di tahun depan,” jelasnya.

Dikatakannya, proses rebranding ini merupakan bagian dari fase kedua yaitu Building The Foundation yang akan dilakukan sampai dengan bulan Desember 2009.

Saat ini, lanjut Benny, Bank Century sudah tumbuh dengan baik, bulan Agustus 2009, total aset Bank Century dari Desember 2008 Rp 5,5 triliun menjadi Rp 6,9 triliun.

“Untuk kredit memang agak turun dari dari Rp 4,7 triliun pada Desember 2008 menjadi Rp 4,4 triliun pada Agustus 2009. Itu karena ada pelunasan kredit macet sebelum pengambilan. Dan ada restrukturisasi, namun membuat neraca kami hasilnya bagus,” tuturnya.

Selain itu untuk dana pihak ketiga (DPK) sangat tumbuh menggembirakan. Benny mengatakan, dana masyarakat dari Desember 2008 Rp 5,1 triliun menjadi Rp 5,9 triliun pada Agustus 2009.

Sampai dengan Agustus juga, Benny menjelaskan, kredit baru juga dilepas Rp 700 miliar. “Karena bank normal itu dinilai dari kenaikan DPK dan pengucuran kredit baru,” jelasnya.

Mengenai dana nasabah yang turun pada bulan September 2009 kemarin, Benny menjelaskan hal tersebut merupakan hal biasa menjelang lebaran.

“Sampai dengan bulan September 2009, DPK tercatat sebesar Rp 460 miliar. Kemarin itu memang terjadi penurunan sebesar Rp 450 miliar karena penarikan nasabah untuk Tunjangan Hari Raya (THR), dan banyak nasabah-nasabah bayar utang ini bukan karena isu di koran. Murni operasional,” jelasnya.

Selain itu, Benny menjelaskan, dana suntikan LPS, sebesar Rp 6,7 triliun tidak habis digunakan begitu saja. “Sekitar Rp 2 triliun masih ada di SUN,” katanya. (dru/dnl) 

Baca juga :

• BPK: Gara-gara Century Kita Nggak Lebaran
• Bank Century Akan Menjelma Jadi Bank Mutiara
• Hasil Audit Century Masuk DPR 28 September

Energi Alternatif : Pilihan Terbaik

SUARA PEMBARUAN

2009-09-30 Pilihan Terbaik dari Energi Alternatif

---

Ignas Iryanto

Pilihan utama dalam pemanfaatan energi alternatif telah menjadi keniscayaan global, walaupun terkadang menghadapi berbagai kendala teknis dan nonteknis. Indonesia memiliki potensi energi alternatif yang sangat bervariasi, seperti: tenaga surya, tenaga laut (gelombang, perbedaan temperatur), tenaga angin, tenaga panas bumi, biomas, tenaga air, dan tenaga bayu.

Potensi energi alternatif yang belum dimanfaatkan itu sangat besar dan seyogianya segera dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, mengingat terus meningkatnya tingkat kebutuhan akan energi listrik, tidak menentunya harga energi fosil, serta makin mendesaknya kebutuhan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang memberikan kontribusi pada peningkatan suhu global.

Menimbang terbatasnya input strategis dalam memanfaatkan potensi-potensi tersebut, selayaknya diajukan pertanyaan kunci: bagaimana menentukan skala prioritas dari berbagai potensi energi alternatif? Apakah alternatif terbaik dari energi alternatif untuk Indonesia, saat ini?

Desa Ampera, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan di ujung kaki Sulawesi Tenggara dihuni oleh sekitar 220 keluarga yang merupakan petani dan nelayan. Ketika bermalam di rumah kepala desa sebagai tempat singgah untuk menyeberang ke Buton Utara subuh keesokan harinya, pada saat melakukan survei lapangan di lokasi pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) off grid di sana, tim dari Integrated Micro Hydro Development and Application Program (Imidap) menemukan beberapa hal menarik. Sebagian rumah di Desa Ampera telah mendapatkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 50 watt yang pengadaannya dengan dana APBN yang disalurkan lewat Pemerintah Provinsi Sultra. Sebagian besar rumah lainnya masih mengharapkan mendapatkan jatah PLTS pada kesempatan berikut.

Rumah yang mendapat jatah PLTS itu hanya dapat menggunakan tiga titik lampu pada malam hari, selama kurang lebih 10 jam, dan masih bergantung pada cuaca pada siang hari serta kinerja baterai kering yang dipakai untuk menyimpan energi. Kepala desa memiliki TV dan perangkat DVD, namun tentu saja tidak dapat digunakan dengan daya listrik dari PLTS tersebut.

Sebuah genset diesel disiapkan untuk keperluan tersebut. Malam itu, genset dinyalakan, karena cukup banyak warga yang berkumpul di sana, sehingga TV, sebagai salah satu hiburan mesti dinyalakan. Beberapa titik lampu juga harus dinyalakan secara bersamaan. Tim Imidap pun menggunakan kesempatan malam itu untuk melakukan diskusi santai dengan masyarakat setempat, sekadar memotret gambaran kehidupan warga, mengidentifikasi berbagai potensi ekonomi, dan yang terpenting menumbuhkan semangat untuk berubah dengan kekuatan sendiri demi kesejahteraan mereka.

Pada awalnya, diskusi santai tersebut diwarnai dengan asumsi kami bahwa desa tersebut tidak memiliki potensi energi lain, selain energi surya, sehingga PLTS menjadi pilihan pertama untuk menerangi rumah rumah penduduk.

 

Potensi Air Ternyata dugaan tersebut keliru. Desa Ampera bersama desa tetangganya memiliki potensi air yang berasal dari sebuah mata air yang tidak pernah mengalami kekeringan. Mata air ini telah digunakan sebagai sumber air bagi kebutuhan rumah tangga tiga desa. Selain itu, mengalir pula sebuah sungai yang selama 20 tahun terakhir hanya satu kali mengalami kekeringan, yaitu ketika daerah tersebut dilanda kemarau berkepanjangan selama delapan bulan.

 

Tim sempat mengukur debit kedua sumber air tersebut. Setelah diambil untuk kebutuhan rumah tangga bagi tiga desa berdekatan, mata air yang dimaksud masih menyisakan aliran yang terbuang dengan debit sekitar 50 liter/detik yang kemudian bergabung dengan aliran sungai dengan debit total sekitar 250 liter/detik. Tinggi head yang dapat diperoleh adalah sekitar 7 m. Dengan demikian, sebuah PLTMH dapat dibangun di Desa Ampera dengan daya sekitar 15 kw. Berdasarkan topografi, tingkat kesulitan pekerjaan bangunan sipil relatif kecil dan jumlah dana yang dibutuhkan diperkirakan Rp 350 juta – Rp 400 juta. Jika dibandingkan dengan investasi untuk PLTS, yaitu satu modul 50 watt peak sebesar Rp 5 juta – Rp 6 juta maka jumlah dana tersebut dapat digunakan untuk memberikan modul 50 watt peak bagi 80 buah rumah . Total daya terpasang hanya berjumlah 4 kw dengan keterbatasan pemanfaatan dari segi waktu pakai dan jenis manfaat.

Sebaliknya daya dari PLTMH, sebesar 15 kw tersebut, selain untuk penerangan sepanjang malam juga akan dapat digunakan untuk pengembangan usaha produktif pada siang harinya, seperti pabrik es curah skala kecil untuk menyuplai kebutuhan es curah para nelayan di Desa Ampera dan dua desa tetangga. Selain itu, pengolahan kelapa dengan mendirikan pabrik minyak kelapa skala kecil, pengolahan jambu mete serta gula aren dapat menjadi pilihan usaha produktif yang bergantung pada manajemen peman-faatan energi.

 

Penulis adalah Dosen FTI Usakti, juga bekerja di Imidap (Integrated Micro Hydro Developmentand Application Program)

 

---

Apa yang diterapkan di Desa Ampera, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, hanyalah satu contoh kecil betapa pilihan pemanfaatan energi alternatif sering tidak berpijak pada potensi sumber energi setempat. Mungkin, karena pilihan kebijakan tidak didahului oleh survei potensi energi lokal yang semestinya menghasilkan suatu peta potensi energi lokal. Tentu saja lebih mudah memberikan modul pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan membelinya dari luar negeri ataupun merakitnya di dalam negeri.

Pemasangan di rumah-rumah pun sangat mudah, begitu pula perawatannya. Hal tersebut tentu berbeda dengan membangun suatu pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), apalagi mini hidro, yang harus didahului dengan studi potensi, studi kelayakan, desain teknis, pembangunan fisik, penyiapan lembaga pengelola, inseminasi usaha produktif, dan berbagai kegiatan lain.

Pilihannya jelas, proses yang mudah dengan hasil asal-asalan atau menempuh proses yang sulit serta penuh keringat dan bahkan airmata, namun hasilnya optimal dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika pilihannya adalah pencitraan bahwa jalan yang mudah dan cepat adalah pilihannya, namun jika pilihannya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, maka jalan yang sulit akan terasa manis walaupun prosesnya lebih panjang.

Energi pada dasarnya adalah prime mover utama dalam mendorong peningkatan produktivitas wilayah dan tidak sekadar menjadi sumber penerangan serta hiburan warga yang bersifat konsumtif. Dalam contoh di Desa Ampera, prioritas sebaiknya diberikan kepada mikro hidro dan bukannya pada energi surya. Secara umum, jika suatu lokasi memiliki potensi sumber air, maka sebaiknya potensi ini yang lebih dulu dimanfaatkan sebelum memanfaatkan sumber energi lain. Dari sudut lingkungan, hadirnya PLTM atau PLTMH akan mendorong aktivitas konservasi lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber energi. Double impact seperti ini tidak ditemukan dalam pemanfaatan energi alternatif lainnya.

Suatu alasan lain yang mendasar atas rekomendasi untuk menjadikan energi mikro dan mini hidro sebagai prioritas pertama dibandingkan energi alternatif lainnya adalah kesiapan teknologi dalam negeri. Tanpa banyak publikasi, industri mikro hidro tumbuh dengan pesat di Bandung sejak beberapa dekade yang lalu setelah atas kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman (GTZ) terjadi peningkatan kompetensi beberapa engineer muda Indonesia dengan melakukan alih teknologi dari Entec AG dalam memproduksi turbin aliran silang (cross flow).

Sejak saat itu, kelompok perintis ini yang kemudian berkumpul dalam Asosiasi Hidro Bandung (AHB) membangun ratusan pembangkit mikro hidro di Tanah Air dengan turbin-turbin serta berbagai komponen kontrol buatan sendiri. Saat ini, turbin-turbin dengan daya ratusan kw telah berhasil diproduksi dengan tingkat efisiensi yang telah melewati angka 70 %. Yang menarik, perusahaan-perusahaan ini merupakan perusahaan nasional skala menengah yang tumbuh dengan kekuatan dan inovasi sendiri. Saat ini, mereka telah memproduksi jenis turbin di luar cross flow, seperti turbin jenis propeler dan pelton, yang dapat disesuaikan dengan kondisi head (ketinggian terjunan) dan debit tertentu.

 

Melebarkan Sayap Kelompok ini pun telah membuka sayap ke luar negeri dengan memberikan asistensi dan pelatihan ke Filipina, beberapa negara Afrika, dan bahkan Malaysia pun berminat untuk memanfaatkan kompetensi mereka. Satu turbin propeler turbular buatan Cimahi (CV Cihanjuang) telah dipasang di Bucholz – Swiss pada 2006 dan hingga kini masih beroperasi dengan daya optimalnya. Prestasi tertinggi yang telah dicapai oleh kelompok ini adalah turbin tipe francis dengan daya 1 MW buatan PT Kramat, yang dipasang di lokasi Sawidago, Tentena, Sulawesi Tengah yang telah mulai beroperasi. Bersama Heksa, Cihanjuang, dan Kramat adalah tiga perintis pabrikan mikro hidro yang berlokasi di Bandung. Selain itu, PT Poso Energi, sebuah anak perusahaan grup Bukaka, juga bergerak dalam bidang ini dengan membuat turbin jenis kaplan dengan kapasitas 10 kw dan 50 kw. Sayangnya, pengujian kinerja turbin buatan mereka dilakukan di Tiongkok. Turbin tipe francis dengan kapasitas 1 mw telah melewati proses prototyping dan sedang terus dikembangkan.

 

Selain itu, saat ini bermunculan berbagai pabrikan lokal yang memproduksi turbin dengan kapasitas di bawah 200 kw. Pabrikan ini tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat dan beberapa daerah lain. Nama-nama seperi Johny Irfan di Sumatera Barat, Sucipto di Lumajang, dan Pak Linggi di Sulawesi Barat adalah penggiat mikro hidro yang memiliki pabrik lokal di daerahnya. Sebaran berbagai pabrikan ini umumnya mendapat pengaruh dan didikan secara langsung atau pun tidak langsung dari kelompok perintis di Bandung serta bersinergi dengan berbagai politeknik di daerah-daerah tersebut.

Penulis adalah Dosen FTI Usakti, juga bekerja di Imidap (Integrated Micro Hydro Development and Application Program)

Ignas Iryanto
Berbagai inovasi juga dilakukan dalam bidang kincir air yang memiliki putaran rendah. Kincir kaki Angsa serta kincir Ismun yang telah diuji coba di selokan Mataram, Yogyakarta, dan di Sungai Mahakam, menyimpan potensi aplikasi yang luas, khususnya pada saluran-saluran irigasi tanpa terjunan serta pada sungai-sungai yang lebar.

Semua ini merupakan suatu industri yang tumbuh secara mandiri, inovatif, dan potensi keunggulan kompetitif dari bangsa Indonesia. Walaupun berbagai produk dari pabrikan lokal tersebut telah digunakan dalam berbagai proyek pembangunan mikro hidro di Tanah Air yang umumnya dibiayai oleh dana hibah, APBN, APBD, dari lembaga donor internasional, serta negara sahabat, namun dengan pertimbangan keberlanjutan operasi, dirasakan adanya kebutuhan untuk menstandardisasi produk agar hanya pabrikan yang telah melewati suatu standar produk tertentu yang boleh dimanfaatkan.

Dengan demikian, sekaligus menjadi kewajiban pemerintah untuk meningkatkan kualitas produksi berbagai pabrikan lokal. Hal ini menjadi tugas bersama dari ESDM, Departemen Perindustrian serta Departemen Perdagangan agar berbagai pabrik lokal yang tumbuh dapat menyuplai komponen PLTMH di seluruh Indonesia dengan standar kualitas yang baik dan sekaligus berfungsi sebagai repair center jika terjadi kerusakan.

Selain itu, kesiapan kelompok perintis untuk memproduksi turbin-turbin berskala di atas 1 mw seyogianya dilihat sebagai potensi industri nasional yang bahkan dapat menembus pasar perdagangan regional dan internasional. Dari sudut sumber daya manusia, berbagai politeknik di Tanah Air juga telah secara khusus memasukkan teknologi ini dalam kurikulum mereka. Pada jenjang strata dua (S2), Universitas Gadjah Mada memiliki suatu program Magister Sistem Teknik (MST) yang juga secara khusus menghasilkan kader-kader yang mumpuni dalam teknologi ini.

Potensi Dahsyat

Dari pilihan energi alternatif itu, energi surya serta energi lautan, baik dalam bentuk gelombang laut, gelombang pasang maupun perbedaan temperatur antara permukaan dengan bawah laut, merupakan potensi yang mahadahsyat, yang terlihat tidak akan habis habisnya di Nusantara ini. Walaupun demikian, kesiapan teknologi dalam kedua bidang ini masih sangat jauh.

Sampai saat ini, belum terdengar adanya usaha untuk membangun suatu pusat industri dengan basis semikonduktor yang menjadi dasar dari industri fotovoltaik bagi PLTS serta langkah-langkah menuju penguasaan teknologi OTEC (Ocean thermal energy conversion). Pemerintah sudah seharusnya memberikan prioritas pengembangan teknologi-teknologi tersebut dan tidak ragu-ragu untuk menyiapkan pendanaan bagi tujuan jangka panjang yang sangat strategis itu.

Energi angin memiliki beberapa kelemahan, karena rendahnya kualitas angin di Tanah Air, kecuali di beberapa daerah tertentu. Energi panas bumi jelas merupakan pilihan yang baik. Namun, mahalnya biaya eksplorasi serta dampaknya pada lingkungan menjadi faktor yang banyak dipertimbangkan sebagai kendala. Saat ini, masih berlangsung perjuangan para pengusaha panas bumi untuk mendapatkan harga jual yang layak dari PT PLN mengingat mahalnya biaya eksplorasi yang harus mereka keluarkan. Biomas dan biofuel jika dikembangkan secara besar-besaran juga memiliki konsekuensi lingkungan yang patut dipertimbangkan dengan hati-hati.

Pilihan dari jenis energi alternatif sangat bergantung pada potensi lokal dan untuk waktu dekat, sangat dianjurkan untuk memberikan prioritas pada hydropower, khususnya untuk skala mikro hidro dan mini hidro jika potensi lokal memberikan peluang tersebut. Maraknya minat swasta nasional yang masuk pada bisnis pembangkit skala mini hidro yang membutuhkan turbin-turbin di atas 1 mw harus diantisipasi dengan mendorong penguatan pabrikan nasional yang telah siap bermain di tingkat tersebut. Kesiapan mereka dalam memenuhi kebutuhan mini hidro di Tanah Air selain dapat mengurangi impor dari Tiongkok dan Eropa, juga dapat memberikan kepada mereka kekuatan untuk mulai menjadi pemasok teknologi ini ke mancanegara, khususnya negara-negara yang masih berkembang. Selain itu, meningkatnya kebutuhan elektrifikasi pedesaan yang didukung dengan dana APBN yang mendorong penggunaan PLTMH dengan skala di bawah 500 kw sebaiknya diantisipasi dengan segera memperkuat berbagai pabrik local. Komitmen kuat dari pemerintah baru dalam memfasilitasi sinergitas antara sector-sektor terkait seperti ESDM, perindustrian, perdagangan, kehutanan, KLH, dan pihak pihak swasta terkait, akan memberikan hasil yang optimal.

Penulis adalah Dosen FTI Usakti juga bekerja di Imidap (Integrated Micro Hydro Development and Application Program)

Dimensi Konstitusi Hukum Jinayat

Dimensi Konstitusi Hukum Jinayat

KOMPAS, Senin, 28 September 2009 | 04:32 WIB

 

Ismail Hasani

Sejak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengadopsi hukuman cambuk pada 2003 melalui sejumlah qanun tentang syariat Islam, sistem hukum di wilayah itu telah menunjukkan kontradiksi serius dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bahkan dengan konstitusi RI.

Pada saat bersamaan, revitalisasi hukum adat juga mulai diberlakukan dengan segenap pranata, instrumen, serta praktik penghukuman tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Satu kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa tiga sistem hukum telah berlaku di Aceh tanpa pembatas yang tegas, kapan masing-masing sistem hukum itu beroperasi: syariat Islam, hukum adat, dan hukum nasional.

Secara sistemik dan berlangsung begitu cepat, implementasi syariat Islam di NAD telah mengancam integritas sistem hukum nasional.

Setelah diberlakukan sejak tahun 2005, jenis pidana cambuk telah mengundang kontroversi dan kecaman berbagai pihak, termasuk penolakan oleh elemen kritis-progresif Aceh. Tidak ada dampak signifikan bagi kesejahteraan dan keadilan publik yang lahir dari pemberlakuan syariat Islam di NAD.

Dampak yang dapat dipastikan muncul adalah kriminalisasi terhadap perempuan dan kelompok minoritas. Atas nama otonomi khusus, Aceh telah melembagakan diskriminasi melalui kebijakan yang tidak bijak dan penegakan yang tidak adil.

Klimaks irasionalitas

Hukum cambuk dan praktik adat yang masih mengadopsi hukuman badan telah sejak lama menjadi perhatian dunia internasional untuk dihapuskan. Konvensi Internasional tentang Antipenyiksaan, Penghukuman yang Kejam dan Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia yang telah diratifikasi Pemerintah RI menegaskan, jenis hukuman badan adalah bentuk penghukuman yang melanggar HAM.

Berbagai kritik dan keberatan dari banyak pihak tentang praktik hukuman cambuk kini telah digenapi dengan lahirnya qanun jinayat (hukum pidana materiil ”Islam”) dan hukum acara jinayat yang mengadopsi hukum rajam (dilempari batu hingga meninggal) dan jenis-jenis pidana baru yang keliru.

Pengesahan dua qanun menjelang berakhirnya masa jabatan Parlemen Aceh 2004-2009 adalah klimaks irasionalitas politik perundang-undangan nasional Indonesia dan bertentangan dengan konstitusi RI yang menggenapi praktik positivisasi agama dalam tubuh negara.

Sebagaimana diketahui, sepanjang era otonomi daerah yang diberlakukan sejak tahun 2001, setidaknya terdapat 154 kebijakan daerah dibentuk atas dasar agama dan moralitas yang melembagakan diskriminasi (Komnas Perempuan, 2009).

Selain di tingkat daerah, di tingkat nasional kecenderungan arah politik perundang-undangan nasional juga mengarah pada arus politik penyeragaman atas dasar agama dan moralitas. Sejumlah UU, seperti UU Pornografi, UU Perbankan Syariah, RUU Jaminan Produk Halal, dan SKB Pembatasan Ahmadiyah, merupakan ekspresi dan manifestasi politik penyeragaman yang mengingkari keberagaman Indonesia (Setara Institute, 2008).

Sementara itu, sejumlah mekanisme nasional yang diharapkan mampu menjadi penjaga integritas sistem hukum nasional dibuat tidak berdaya. MA yang memiliki kewenangan uji materiil atas perda misalnya sama sekali tidak memiliki kepekaan dan keberpihakan memastikan konsistensi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan undang-undang.

Kecakapan minimum MA telah terlihat saat MA menolak uji materiil Perda Kota Tangerang dan menguatkan sejumlah kasasi perkara jinayat dari Aceh yang mengadopsi hukuman cambuk.

MK secara formal tidak memiliki kewenangan menguji perda. Padahal, kontradiksi itu tidak hanya berdimensi legal, tetapi juga kontradiksi konstitusional yang menuntut penyikapan konstitusional.

Kecenderungan sebagaimana digambarkan itu menampilkan wajah politik penyeragaman sekaligus menegaskan berbagai kontradiksi konstitusional yang diidap politik hukum Indonesia. Sejak 1998, Indonesia tidak memiliki rancangan besar politik hukum yang jelas sehingga setelah 10 tahun berjalan yang muncul adalah berbagai kontradiksi. Padahal, amandemen konstitusi RI telah secara tegas menjamin kebebasan dan hak asasi manusia.

Bukan kebutuhan

Jalan politik penyelesaian konflik Aceh model penerapan syariat Islam sama sekali tidak diharapkan, baik oleh Gerakan Aceh Merdeka maupun masyarakat luas di Aceh.

Setelah berada di bawah represi di tengah konflik, GAM dengan cerdas tidak mencantumkan sama sekali perihal pelaksanaan syariat Islam sebagai salah satu butir kesepakatan.

GAM memilih praktik penegakan hukum yang humanis berlandaskan prinsip-prinsip HAM. Propaganda sebagian elite politik Aceh tentang pilihan politik penegakan syariat Islam di Aceh hanyalah cara mempertahankan pendulum politik pada kelompok mereka.

Mayoritas masyarakat Aceh telah memilih menjadi kelompok besar yang diam akibat politik stigmatisasi yang dikembangkan para pengusung syariat Islam. Mereka yang menolak akan distigma sebagai anti-Islam, antisyariat, dan seterusnya, yang kemudian menjadi sah untuk dikucilkan. Elite politik lain yang tidak mendukung syariat Islam juga gamang untuk bersikap berbeda karena khawatir ”dukungan” politik atas mereka melemah.

Merawat integritas sistem hukum nasional dan memastikan konsistensi penegakan konstitusi RI membutuhkan desain besar komprehensif arah politik hukum nasional, termasuk memastikan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan berjalan efektif dan berpihak, dan revisi atas UU No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No 10/2004 tentang Pembentukan PUU.

Tidak ada argumen untuk mengelak bagi pemerintahan SBY-Budiono untuk mengambil langkah politik, di luar mekanisme formal, melakukan pembatalan perda/qanun yang diskriminatif dan dengan landasan agama dan moralitas. Langkah ini adalah jalan menyelamatkan integritas sistem hukum nasional yang semakin rapuh dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Ismail Hasani Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta; Analis Hukum dan Konstitusi Setara Institute serta Komnas Perempuan

Ekonomi : Visi dan Peta Jalan Menuju Negara Maju

SET

ANALISIS EKONOMI

Visi dan Peta Jalan Menuju Negara Maju

KOMPAS, Senin, 28 September 2009 | 03:11 WIB

FAISAL BASRI

Lima tahun ke depan adalah masa sangat menentukan bagi perekonomian nasional. Kita memiliki peluang amat besar untuk lebih cepat menjadi negara maju, ancar-ancarnya sekitar tahun 2025-2030.

Untuk mewujudkan visi menjadi negara maju dibutuhkan lima syarat utama: struktur ekonomi yang tangguh, perekonomian yang memiliki daya saing, sumber daya manusia berkualitas, ketersediaan infrastruktur, dan kemampuan pembiayaan pembangunan.

Dalam soal struktur ekonomi, sektor pertanian dan industri manufaktur merupakan tulang punggung kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Mengingat sekitar separuh rakyat Indonesia hidup dari sektor pertanian, cara paling efektif untuk mengentaskan penduduk dari kemiskinan dan memerangi kemiskinan adalah dengan memajukan sektor pertanian, yang meliputi pertanian pangan, perkebunan, holtikultura, perikanan, perhutanan, dan peternakan.

Revitalisasi sektor pertanian perlu menjadi prioritas utama karena tiga alasan: (1) meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; (2) memacu daya beli masyarakat sehingga bisa menyerap hasil produksi sektor-sektor lain terutama industri manufaktur; (3) menghasilkan pemerataan pembangunan, baik pemerataan pendapatan maupun pemerataan antardaerah.

Menyangkut daya saing, kita memiliki modal dasar lebih dari cukup untuk memacu daya saing perekonomian. Karunia sumber daya alam yang relatif melimpah dan beragam menunggu sentuhan tangan-tangan manusia Indonesia yang tidak kalah cakap dan produktif asalkan lingkungan kebijakan yang menaunginya kondusif.

Keterbukaan, yang sudah menjadi tradisi bangsa ini sejak ratusan tahun silam, tidak membuat kita gentar menghadapi persaingan global. Kita tidak alergi mengundang modal asing untuk mempercepat pengelolaan sumber daya alam kita asalkan dengan kesadaran penuh bahwa lambat laun kita kian mampu mengelolanya sendiri dan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam soal sumber daya manusia, sudah saatnya kita beralih dari orientasi input ke orientasi output. Alokasi dana untuk pendidikan sudah berhasil ditingkatkan menjadi 20 persen dari anggaran pemerintah pusat. Anggaran untuk kesehatan pun terus meningkat. Sejauh ini kita belum memiliki gambaran tentang efektivitas anggaran yang cukup besar itu.

Pemerintah tak berani menentukan target output dari penggunaan anggaran tersebut. Kapan, misalnya, kita bisa meningkatkan kemampuan membaca, kemampuan matematika, dan kemampuan menyelesaikan masalah siswa agar setidaknya setara dengan Thailand dan Malaysia.

Kualitas pendidikan dan kesehatan

Kita pun tak tahu sampai kapan Indonesia bisa mengurangi penderita TBC atau mengenyahkan penderita malaria. Sampai kapan kita bisa menekan persentase anak balita yang berat badannya di bawah normal, yang dewasa ini mencapai sekitar seperempat dari keseluruhan anak balita.

Bagaimana mungkin kita bisa menjelma menjadi negara maju kalau kualitas pendidikan dan kesehatan rakyatnya masih banyak yang sangat buruk. Dengan kondisi seperti itu, niscaya kita tidak bisa mendongkrak daya saing bangsa lewat peningkatan total faktor produktivitas.

Di bidang infrastruktur, Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki luas lautan dua kali lipat dari luas daratan sepatutnya bisa mempercepat proses bagi perwujudan negara kesatuan maritim, yang mampu mengintegrasikan semua kawasan dengan segala potensinya yang beragam menjadi kesatuan perekonomian domestik.

Kajian-kajian terbaru menunjukkan justru terjadi kecenderungan pelemahan integrasi perekonomian. Pembangunan selama 30 tahun terakhir ternyata tidak memperkokoh konvergensi antardaerah.

Hanya Jawa dan Sumatera yang agak saling terkait, sedangkan hubungan Jawa dan Sumatera dengan pulau-pulau lain sangat lemah. Keterkaitan pembangunan intrapulau pun sangat lemah. Yang terjadi baru sebatas pembangunan di daerah, bukan pembangunan daerah dalam konteks kawasan.

Penyebab utama dari ”disintegrasi” perekonomian nasional adalah karena bias-darat dan bias-Jawa. Budaya laut terpinggirkan. Sistem transportasi laut dan sungai yang jauh lebih murah tidak kunjung ditangani secara serius.

Pelabuhan-pelabuhan kita merana dan berbiaya tinggi karena produktivitasnya rendah. Laut kita disesaki oleh banyak otoritas yang mengedepankan kepentingan sendiri-sendiri. Kita belum kunjung memiliki sea and coast guard.

Menyangkut sumber dana pembangunan, kita tidak mungkin menjadi negara maju kalau tidak mempunyai kemampuan memadai untuk membiayai kebutuhan kita sendiri. Nisbah pajak (tax ratio) sangat rendah dan perkembangannya jalan di tempat, bahkan cenderung turun dalam lima tahun terakhir.

Peranan perbankan dan pasar modal untuk membiayai kebutuhan investasi sangat rendah dan jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia.

Pemerintah abai memobilisasi potensi dana haji yang seharusnya puluhan kali lipat dari yang telah dikembangkan oleh Malaysia. Kita pun membiarkan potensi kekayaan alam ”tertidur”.

Padahal, hal itu sebetulnya bisa dimoneterisasikan sehingga berwujud sebagai sovereign wealth fund seperti yang dimiliki Malaysia dan Norwegia dari hasil pengelolaan kekayaan minyak mereka.

Kelima pilar di atas membutuhkan naungan kerangka kelembagaan dan sistem jaminan sosial yang kuat.

”Payung” ini akan lebih menjamin perjalanan bangsa kita dalam jangka panjang sehingga tidak lagi kerap terseok-seok karena terpaan badai dari luar ataupun dari dalam serta tidak mudah ”masuk angin” akibat ulah para spekulan dan ”bandit-bandit” ekonomi.

Kita berharap pemerintah mendatang sudah menyiapkan peta jalan untuk meletakkan landasan yang lebih kokoh bagi perwujudan Indonesia sebagai negara maju, yang menyejahterakan rakyatnya dan berkeadilan.

Untuk menunjukkan kesungguhan mengawal agenda masa depan, kerikil-kerikil yang sangat berpotensi mengganggu yang muncul belakangan ini harus segera disingkirkan dan para pengganggunya dienyahkan.

Penyelesaian secepat-cepatnya secara benar atas kemelut Komisi Pemberantasan Korupsi dan tindakan tegas terhadap kasus pemberian izin kawasan Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat sebagai kawasan bisnis merupakan uji coba atas kesungguhan tersebut. Ketegasan tidak harus menunggu setelah pelantikan presiden.

Budaya Kepemimpinan : Belajar dari Gandhi

Belajar dari Gandhi

KOMPAS, Rabu, 30 September 2009 | 04:53 WIB

Indra Gunawan M

Tanggal 2 Oktober ini merupakan peringatan ulang tahun ke-140 kelahiran Mahatma Gandhi. Kebanyakan orang mengakuinya sebagai salah seorang tokoh terbesar sejarah.

Bahkan, Einstein pernah memujinya, ”Mungkin generasi berikutnya akan sulit percaya kalau ada orang seperti itu pernah hidup di dunia ini.” Pertanyaannya adalah adakah ajarannya masih relevan untuk masa kini?

Selama ini, kita mengenal Gandhi sebagai tokoh penggerak ahimsa dan satyagraha.

Kedua istilah itu kerap dibaurkan meski sebenarnya ada nuansa perbedaan. Ahimsa lebih merupakan perilaku untuk tak menjalankan atau menghindari tindak kekerasan, terutama terhadap makhluk hidup. Dan, Gandhi menerapkannya, khususnya dalam perjuangan politik

Sementara satyagraha lebih merupakan falsafah dan praktik untuk menjalankan prinsip-prinsip kebenaran. Bukan kebenaran tafsir manusia, melainkan lebih merupakan berserah terhadap kehendak Ilahi. Dalam satyagraha, tujuan dan cara itu adalah satu, keduanya tak boleh berlawanan. Tujuan mulia untuk memuliakan Allah tak boleh menghalalkan segala cara. Dan, salah satu prinsip satyagraha adalah ahimsa.

Pertanyaan lanjut, apakah ahimsa ataupun satyagraha tidak terlampau idealistis? Sebenarnya, jika menukik ke ajaran Gandhi, tidaklah demikian. Dalam keadaan nyawa terancam, kita berhak melakukan pembelaan diri, termasuk dengan menggunakan kekerasan.

Jika pilihannya terbatas antara kepengecutan dan kekerasan, Gandhi lebih memilih yang kedua untuk mempertahankan martabat bangsa. Namun, dalam banyak hal tersedia sejumlah pilihan dan tidak hanya terbatas pada dua hal itu.

Alhasil, Gandhi teguh berpendirian, pantang kekerasan itu jauh lebih unggul dibandingkan kekerasan; untuk sejumlah hal pengampunan lebih ksatria daripada penghukuman, sementara kekuatan sejati lahir terutama dari kemauan keras dan bukan dari kapasitas fisik.

Menempa diri

Jika dikaji riwayat hidupnya, sebenarnya Gandhi pada awal mula bukan orang istimewa. Ia canggung, pemalu, dan tidak menonjol dalam pelajaran di sekolah. Sepertinya tak ada bakat khusus yang melekat pada dirinya. Mula pertama menjadi pengacara di India, ia juga tak begitu berhasil.

Setelah menetap di Afrika Selatan, memperjuangkan hak-hak warga India di sana, ia berhasil menempa diri menjadi pribadi tangguh—sekuat granit—yang berkomitmen penuh pada nilai-nilai kebenaran dan pantang kekerasan. Dengan tekun belajar, rajin introspeksi disertai disiplin tinggi, ia mampu mengangkat diri sebagai pemimpin bermartabat yang berusaha menyatukan pikiran dengan perbuatan.

Agaknya, Gandhi adalah manusia paradoksal. Di satu pihak ia lemah lembut secara fisik dan pantang kekerasan, tetapi di pihak lain ia pribadi pantang menyerah, berani masuk keluar penjara. Ia suka merenung, menuangkan pikirannya dalam tulisan, yang jika dikumpulkan dapat mencapai 80 jilid, tetapi serentak dengan itu dia adalah manusia tindakan. Ia idealis, tetapi pada saat bersamaan memperhitungkan realitas medan untuk mencapai tujuan

Tujuh dosa sosial

Gandhi banyak melahirkan idiom-idiom yang membuat orang tercenung, seperti ”Anda mesti menjadi perubahan yang Anda ingin saksikan”. Atau, ”Ukuran kebesaran suatu negara harus didasarkan pada betapa pedulinya dia pada penduduknya yang paling rentan/lemah”.

Gandhi tak hanya bicara yang bagus-bagus, tetapi berdiri di garda depan membela kaum paria, kelompok paling rendah, untuk memperoleh status persamaan hak.

Namun, ungkapannya yang paling menggigit adalah: ”Kekayaan tanpa kerja”, ”Kenikmatan tanpa nurani”, ”Ilmu tanpa kemanusiaan”, ”Pengetahuan tanpa karakter”, ”Politik tanpa prinsip”, ”Bisnis tanpa moralitas”, dan ”Ibadah tanpa pengorbanan”. Ia menyebutnya sebagai tujuh dosa sosial yang mematikan.

Kalau kita melihat ke sekeliling, mencermati berbagai kejadian yang ditampilkan media atau menelisik ucapan atau gerak-gerik tokoh-tokoh (birokrasi, politik, bisnis, akademi), bandingkan perilaku mereka dengan ungkapan Gandhi. Sebagian tidak sama, tetapi sebagian lagi sepertinya punya kemiripan.

Dunia sepertinya sudah terbelah. Sebagian cukup besar masih mempunyai nurani, kemanusiaan, karakter, prinsip, moralitas, mau berkorban dan berkarya. Sebagian lainnya karena berbagai faktor, seperti kemudahan kesempatan, rayuan kedudukan, pengaruh uang, bujukan sekeliling, atau tuntutan dari atasan, menjadi bergeser posisinya.

Mula-mula bergerak ke wilayah abu-abu untuk kemudian beringsut mendekati zona bebas nilai. Yang penting adalah menjadi pemenang, satu-satunya parameter yang dikedepankan untuk menentramkan hati.

Gandhi sendiri seperti ditulis Richard Granier, Commentary, 1983, bukanlah orang suci, sempurna, tanpa punya kelemahan pribadi. Ia misalnya mempunyai hubungan kurang harmonis dengan istri dan anak-anaknya

Gandhi juga lebih sering dan lebih banyak dikelilingi sejumlah besar pengikut dan kurang mempunyai rekan sederajat. Namun, terlepas dari berbagai kekurangan, ia orang yang terus berusaha, dan ini yang membuat kita kagum kepadanya.

Agaknya, pada zaman kelabu ini, relevansi ajaran Gandhi menjadi bertambah kuat. Di tengah kebimbangan, dia dapat menjadi bintang petunjuk yang memberi arah yang tepat.

Indra Gunawan M Pemerhati Budaya Kepemimpinan

Legislasi : Keistimewaan DIY, Penyelesaian RUU Kembali Tidak Pasti

KEISTIMEWAAN DIY

Penyelesaian RUU Kembali Tidak Pasti

Rabu, 30 September 2009 | 03:19 WIB

Yogyakarta, Kompas – Masa depan Rancangan Undang- Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kembali tidak pasti setelah pembahasannya dihentikan sementara dan dilanjutkan DPR periode 2009-2014. Berbagai elemen masyarakat kecewa sekaligus marah RUU Keistimewaan DIY gagal disahkan.

”Saya berharap pembahasan tidak dimulai dari nol lagi,” ujar Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X, Selasa (29/9) di Yogyakarta, menanggapi gagalnya pengesahan RUU Keistimewaan DIY oleh DPR periode 2004-2009 karena DPR dan pemerintah tidak mencapai titik temu.

Komisi II DPR tetap mengusulkan posisi gubernur/wakil gubernur DIY diisi melalui penetapan, sedangkan pemerintah menginginkan pemilihan.

Menurut Sultan, apabila RUU Keistimewaan DIY tidak masuk dalam prioritas penyelesaian pembahasan DPR 2009-20014, penyelesaiannya akan berlarut-larut. Sultan sendiri tidak bisa menutupi kekecewaannya. ”Kalau kecewa ya kecewa, tapi itu yang terjadi. Mau apa?” katanya.

Secara terpisah, Bupati Bantul Idham Samawi mengatakan, gagalnya pengesahan RUU Keistimewaan DIY telah mengecewakan masyarakat yang sudah lama menunggu UU khusus yang mengatur keistimewaan DIY. ”Harapan itu, kan, muncul sejak sebelum tahun 1998. Kemarin ada harapan ketika RUU Keistimewaan DIY akan diundangkan, lalu ternyata harus mundur. Masyarakat tahu persis pembahasan dari nol lagi. Proses akan panjang,” katanya.

Menurut Idham, warga Bantul yang 80 persen mendukung penetapan Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY bakal terus berjuang agar RUU Keistimewaan DIY segera disahkan dan mengatur penetapan itu. Konsep pemilihan gubernur yang diusulkan pemerintah pusat, menurut dia, tidak pas jika diterapkan di DIY.

”Demokrasi itu tidak mesti pemilihan. Demokrasi itu apa yang menjadi kehendak rakyat. Bentuknya tidak harus dengan pemilihan umum,” ucapnya.

Mantan Ketua Pansus Penyampaian Aspirasi tentang RUU Keistimewaan DIY DPRD DIY Dedy Suwadi menyatakan, keputusan penghentian sementara pembahasan RUU Keistimewaan DIY membuat masyarakat Yogyakarta berduka karena merasa dikhianati pemerintah pusat.

”Faktanya, walau ada janji pemerintah dan DPR akan menyelesaikan pada periode ini, ternyata pemerintah tidak ingin menyelesaikannya,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Mulyadi, Ketua Paguyuban Lurah dan Pamong Desa se-DIY, menyatakan siap melakukan aksi massa meminta pemerintah pusat mewujudkan kehendak warga DIY. ”Akan ada aksi besar-besaran. Tunggu saja saatnya,” ucapnya.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Pidi Winata mengatakan, mahasiswa belum merencanakan aksi dukungan secara resmi terhadap pengesahan RUU Keistimewaan. (IRE/RWN)

RUUK YOGYAKARTA

Dasar Keistimewaan Yogyakarta Sangat Kuat

Selasa, 29 September 2009 | 03:22 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS - Ditinjau dari sejarah, dasar hukum keistimewaan Yogyakarta sudah sangat kuat. Keistimewaan Yogyakarta juga merupakan aspirasi rakyat yang perlu segera diakomodasi oleh pemerintah untuk mencegah hilangnya kepercayaan masyarakat Yogyakarta. Kondisi ini juga bisa berujung pada dualisme kekuasaan.

Demikian hasil rangkuman pendapat para ahli yang dihubungi secara terpisah, menanggapi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DI Yogyakarta, Senin (28/9).

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Hestu Cipto Handoyo, mengatakan, dasar hukum tersebut adalah amanat 5 September 1945 yang dikeluarkan HB IX dan Paku Alam (PA) VIII. Amanat itu menyatakan, penggabungan diri Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan status daerah istimewa yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur wilayahnya.

Amanat itu selanjutnya dijawab Presiden Soekarno dengan menyerahkan Piagam Kedudukan kepada HB IX dan PA VIII sebagai tanda persetujuannya pada 6 September 1945 (tertanggal 19 Agustus 1945). ”Dari tinjauan ini, secara historis, sosiologis, dan politis, pemerintahan di bawah kepemimpinan sultan adalah sistem yang paling tepat bagi Yogyakarta,” katanya.

Keistimewaan suatu daerah juga ada dalam Pasal 18 UUD 1945, sebelum perubahan, yang menyatakan, negara menghormati daerah yang memiliki status istimewa. ”Namun, karena hingga saat ini belum ada undang-undangnya, pasal ini tidak mempunyai kepastian hukum. Dari situ timbul interpretasi yang sarat kepentingan politis,” katanya.

Menurut Hestu, keistimewaan Yogyakarta merupakan roh masyarakat Yogyakarta. Penundaan pembahasan RUUK mengesankan kekhawatiran berlebihan akan lunturnya kewibawaan pemerintah pusat jika DI Yogyakarta memperoleh status keistimewaan. (IRE)

Sejarah dan Tirani Modal

Sejarah dan Tirani Modal

KOMPAS, Rabu, 30 September 2009 | 04:56 WIB

  Baskara T WardayaRevolusi Sosial yang Gagal

Jika kita termasuk orang yang berpikir, sejarah hanya urusan masa lalu, mungkin kita perlu berpikir ulang.

Mengapa? Karena sebagaimana diketahui, tiap dinamika sosial merupakan rangkaian diskontinuitas, juga kontinuitas. Suatu peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lalu memang tak akan terulang. Meski demikian, pola-pola dalam peristiwa itu bisa terulang kembali. Itu sebabnya orang sering mengatakan, sejarah berulang. Bukan peristiwa, tetapi pola yang berulang (Sartono: 1993).

Meski suatu peristiwa terjadi pada masa lalu, dampak atau konsekuensinya bisa berlangsung hingga kini, bahkan pada masa depan. Hal ini terutama berlaku untuk peristiwa-peristiwa kemanusiaan luar biasa pada masa lalu meski ada berbagi upaya untuk melupakannya.

Misal, tragedi 1965. Tragedi itu merupakan peristiwa kemanusiaan luar biasa. Banyak upaya dilakukan dengan maksud mendistorsi atau jika perlu menghapusnya dari ingatan. Kalaupun dinarasikan, alur cerita dibuat sederhana: ada tujuh jenderal militer yang pada 1 Oktober 1965 dibunuh secara keji oleh Gerakan 30 September yang dikendalilan Partai Komunis Indonesia. Karena itu, sudah sewajarnya jika setengah juta anggota partai itu dibantai dan dipenjarakan secara massal.

Narasi sederhana seperti itu mudah ditangkap, tetapi sebenarnya menyisakan banyak segi yang menuntut kajian hukum, kemanusiaan, moral, etika politik, sejarah, ekonomi, dan lainnya. Singkat kata, atas peristiwa itu dibutuhkan kajian-kajian multiperspektif.

Masih terulang

Kajian-kajian multiperspektif penting agar pemahaman tentang suatu peristiwa sejarah bisa menyeluruh. Tanpa pemahaman memadai, bisa-bisa kita beranggapan, korban tragedi 1965 hanya mereka yang dibunuh dan dipenjarakan saat itu. Padahal, sebenarnya yang menjadi korban adalah seluruh bangsa. Mengapa? Karena peristiwa 1965 menyangkut masalah yang lebih kompleks daripada narasi itu.

Selain pembunuhan para jenderal dan pembantaian massal sesama warga, tragedi 1965 juga masalah pembelokan arah sosial-politik dan ekonomi Indonesia. Sebelum tragedi itu terjadi, dinamika sosial-politik dan ekonomi Indonesia berciri kerakyatan, sipil, dan antimodal asing. Setelah itu, berubah menjadi elitis, militeristik, dan amat promodal asing. Lahirnya UU Penanaman Modal Asing dan kebijakan ekonomi promodal luar negeri yang dipelopori sekelompok ekonom adalah salah satu contohnya. Sejak tragedi 1965, Indonesia kian terintegrasi ke dalam sistem kapitalisme global, dan tahu-tahu merasa ”nyaman” ada dalam pelukan neoliberalisme yang mematikan.

Sejak tragedi 1965, posisi rakyat Indonesia berubah dari subyek menjadi obyek, yakni obyek dinamika sosial-politik dan ekonomi negeri sendiri. Di bawah Orde Baru rakyat dipandang tak lebih dari ”massa mengambang” yang hanya dibutuhkan menjelang pemilu. Jika sebelumnya rakyat Indonesia dengan kekiritisannya mampu bersikap resisten terhadap kekuatan modal yang ingin mengebawahkan hajat hidup orang banyak, setelah tragedi 1965, yang terjadi justru sebaliknya. Modal menjadi penguasa, status rakyat digeser menjadi ”pasar” yang perlu terus dimanipulasi dan dieksploitasi.

Seiring kian derasnya modal asing masuk Indonesia, banyak pejabat dan pengusaha dalam negeri berganti peran menjadi ”kolaborator” yang taat, yang tak jarang mengorbankan kepentingan masyarakat demi kepentingan diri dan pemilik modal asing. Modal pun kian tampil sebagai tiran yang bengis dan tak kenal ampun. Ia makin jauh merasuk ke berbagai aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, politik, relasi sosial, agama, pendidikan, administrasi pemerintahan, maupun aspek-aspek lain.

Korupsi merajalela, kolusi menjadi praktik jamak, dan nepotisme menjadi gejala yang seakan sulit diberantas. Ketidakpuasan atas hasil pemilu belum lama ini, berikut tarik ulur kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan pertanyaan publik soal triliunan rupiah yang digelontorkan untuk sebuah bank swasta hanya beberapa contoh kasus aktual. Sementara itu, tampaknya kita dibuat makin cenderung menjadi bangsa konsumen yang lebih suka mengimpor hasil kerja bangsa lain daripada berpikir keras dan memproduksinya sendiri.

Dengan demikian, menjadi tampak, sebuah peristiwa sejarah tidak hanya berhenti pada masa lalu. Pembunuhan massal seperti yang terjadi pada 1965 mungkin sudah tidak terjadi lagi. Namun, pola-pola kekuasaan politik dan ekonomi yang cenderung mengorbankan kepentingan rakyat masih terulang. Itu sebabnya di satu sisi kita tidak boleh terbelenggu masa lalu, tetapi pada sisi lain kita tidak boleh malas untuk terus belajar dari pengalaman kolektif sebagai bangsa.

Penentu utama

Berdasarkan pengalaman kolektif bangsa itulah kita didorong untuk terus mencari terobosan guna menemukan penyebab aneka persoalan yang kita hadapi masa kini dan mencari berbagai kemungkinan jalan keluarnya bagi masa depan. Diperlukan penelusuran historis tentang bagaimana modal asing yang semula selalu ditanggapi dengan sikap kritis, lalu menjadi mulus dan mendominasi Indonesia.

Juga diperlukan analisis perkembangan selanjutnya, di mana modal asing begitu deras mengalir masuk, sementara utang luar negeri terus meningkat. Perlu dicari pemikiran-pemikiran baru untuk membebaskan rakyat Indonesia dari tirani modal. Upaya pembebasan itu penting agar bukan lagi modal yang menjadi tiran penentu kepentingan rakyat, tetapi rakyatlah yang menjadi penentu utama kehidupan bersama sebagai negara-bangsa.

Baskara T Wardaya Direktur Pusat Sejarah dan Etika Politik (Pusdep) Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

 

KOMPAS, Rabu, 30 September 2009 | 04:55 WIB

  Iwan Gardono SujatmikoSejarah Partisipatoris

Setiap tanggal 30 September kita diingatkan peristiwa yang mengubah sejarah Indonesia.

Peristiwa itu akan lebih jelas jika ada data baru dan penerapan konsep ”Perubahan Sosial” dan perspektif ”Realisme Kritis”.

Revolusi

Buku John Rossa (The Pretext of Mass Murder, 2006) memfokuskan peristiwa penculikan para jenderal yang menjadi dalih pembantaian massal PKI. Analisis lebih mendalam dari buku Rossa menunjukkan dua hal.

Pertama, pembahasan tentang Biro Khusus PKI yang didasarkan wawancara dengan mantan anggota PKI menunjukkan data baru. Para narasumber menceritakan, organisasi itu telah ada sejak 1950-an dengan nama Bagian Militer dipimpin Karto sebelum diganti Syam tahun 1964.

Kedua, peran Aidit yang besar dan terinspirasi kasus kudeta di Aljazair. Aidit menganggap kudeta progresif dari atas yang dilakukan pihak nonkomunis dapat diubah menjadi revolusi sosial dari bawah. Pada malam 30 September di Halim, Aidit dibantu Iskandar Subekti (Panitera Politbiro PKI) menyusun ”Dewan Revolusi” yang namanya terinspirasi kasus Aljazair.

Dari pembahasan itu ada dua kasus penting: peran Biro Khusus (Syam) yang sukses mengamankan ”Dewan Jenderal” (”Revolusi dari Dalam”), tetapi terhenti saat Soekarno memerintahkan Suparjo agar menghentikan pertumpahan darah. Selain itu, peran Aidit yang mendeklarasikan ”Dewan Revolusi” (”Revolusi dari Atas”) tanpa mencantumkan nama Presiden Soekarno. Aidit melakukan terobosan dengan menyingkirkan Soekarno dan mendemisionerkan kabinet. ”Revolusi dari Atas” ini gagal, Soekarno menolak mendukungnya.

Direncanakan

Konsep yang berguna untuk menjelaskan gambar besar G30S adalah ”Perubahan Sosial” (Sztompka, 1992). Ia melihat revolusi sebagai puncak perubahan sosial, terkait gerakan sosial mendasar dan dapat dilakukan dari bawah atau atas, dan secara terbuka, atau rahasia.

Peristiwa 30 September dapat dikategorikan bagian ”perubahan sosial yang direncanakan dan berbasis ideologi” dengan strategi revolusi, tetapi gagal. Gerakan revolusioner PKI (”senam revolusi”, ”ofensif revolusioner”) dilakukan sejak awal 1960-an dari bawah, seperti ”Aksi Sepihak” (perebutan tanah) dan tuntutan persenjatai buruh-petani (Angkatan V).

Selain itu, secara terbuka dan dari atas, PKI ”membonceng” Soekarno (”Revolusi dari Atas”) dan adanya dukungan RRC (”Revolusi dari Luar”). Juga ada gerakan rahasia (”Revolusi dari Dalam”) dilakukan melalui Biro Khusus terhadap militer dan dilakukannya G30S.

Strategi revolusi oleh PKI yang merupakan aksi revolusioner-total ini menghasilkan polarisasi dan reaksi keras karena hanya ada dua pilihan, PKI atau non-PKI. Sejak tahun 1964 strategi ini menghasilkan konflik dan korban di beberapa daerah. Gagalnya G30S menyebabkan gagalnya strategi ”Revolusi dari Bawah” dan penghancuran oleh non-PKI. Namun, jika PKI hanya melakukan gerakan nonrevolusioner atau parlementer seperti persaingan politik menjelang Pemilu 1955, reaksi yang dihadapi relatif lebih lemah dan tidak menghancurkan PKI.

Anhar Gonggong (2007) menyatakan, sejak 1925, langkah revolusioner PKI selalu gagal mencapai tujuan. Aksi revolusioner dan kekerasan PKI ini tidak unik dan merupakan pola umum partai komunis di dunia (Black dan Thornton: Communism and Revolution: The Strategic Uses of Political Violence, 1964). Revolusi komunis yang gagal, antara lain, terjadi di Hongaria (1919), Polandia (1920), dan Finlandia (1939).

Realitas berlapis

Pemahaman peristiwa 30 September akan lebih jelas jika digunakan perspektif Realisme Kritis (Roy Bhaskar, 1978) yang melihat, realitas sosial berlapis-lapis berupa empiris, aktual, dan nyata. Tanpa perspektif ini, berbagai gejala akan campur aduk.

Berbagai laporan jurnalistik dan analisis parsial hanya menggambarkan G30S pada bagian ini. Namun, berbagai gejala yang terlihat sebenarnya hanya sebagian dari gejala yang lebih luas pada lapisan kedua. Jadi, G30S merupakan bagian dari peristiwa yang lebih besar, yakni upaya ”perubahan sosial yang direncanakan dan berbasis ideologi” oleh PKI dalam bentuk revolusi. Gejala ini terjadi sebelum G30S, misalnya senam revolusi PKI, dan setelahnya, yakni reaksi non-PKI dan penghancuran PKI.

Pada lapisan ketiga dan terbawah ada mekanisme yang menghasilkan peristiwa pada lapisan kedua dan pertama. Dalam lapisan ketiga ini ada ideologi (”DNA”) komunisme yang mensyaratkan strategi revolusi bagi partai-partai komunis. Demikian juga ada organisasi PKI yang berpotensi melaksanakan strategi revolusi. Mekanisme strategi revolusi, baik terbuka maupun rahasia, dipicu keputusan dan tindakan pimpinan PKI. Selain itu, juga ada mekanisme dari pihak non-PKI untuk melawan strategi revolusi ini sehingga menghasilkan berbagai konflik.

Beberapa analisis menjelaskan gejala ini sebagai akibat ”gagalnya politik dalam era transisi” (Kahane, 1973); ”ketidakmampuan Jakarta untuk sinkronisasi dengan pedesaan” (Sloan, 1971); ”pemisahan jangka panjang dalam agama, budaya, dan politik di pedesaan” (Lyon, 1970); ”kebutuhan negara dalam mencari identitas nasional” (Langenberg, 1990); dan ”transformasi masyarakat Indonesia dengan menghancurkan satu dari tiga aliran sosial dan ideologis” (Cribb, 2001). Tanpa memfokuskan pada ideologi dan strategi revolusi PKI, berbagai analisis itu belum dapat menjelaskan struktur dan mekanisme mendasar yang memunculkan berbagai peristiwa konfliktual antara PKI dan non-PKI menjelang, saat, dan sesudah 30 September.

Strategi revolusi PKI mengalami kegagalan, mayoritas anggota PKI dan keluarganya telah menjadi korban. Untuk mereka perlu dilaksanakan rekonsiliasi sosial dan reintegrasi sepenuhnya sebagai warga masyarakat, negara, dan bangsa.

Iwan Gardono SujatmikoSosiolog; Dosen FISIP-UI

  

KOMPAS, Rabu, 30 September 2009 | 04:54 WIB

 Armada Riyanto

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang ”menyejarah”. Artinya, manusia adalah pencipta sejarahnya.

Namun, sudah cukup lama sejarah seolah menjadi sebuah ”laporan politis” sebuah rezim. Narasi historis disistematisasi, dimanipulasi, dan diterminologisasi untuk sebuah kekuasaan. Sejarah lalu berubah menjadi indoktrinasi.

Begitulah. Ihwal peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) telah lama diktum historisnya digandengkan dengan kudeta PKI dan aneka bentuk kutukan hidup manusia hingga saat ini.

Jatuh bangun bangsa

”Laporan politis” mengabdi kekuasaan. Sebuah kesadaran sejarah akan peristiwa ”jatuh bangun bangsa” mengabdi kemanusiaan. Jika yang pertama mengedepankan indoktrinasi, yang kedua melakukan studi dan mengajukan pertanyaan.

Siapakah korban G30S? Kita tahu, korban bukan hanya para jenderal, tetapi juga ribuan bahkan konon sampai jutaan nyawa manusia. Para jenderal telah menjadi Pahlawan Revolusi, sementara korban lain hingga kini tak dikenal. Bagi keluarga korban, mulut pun masih membisu jika menyebut namanya.

Para ahli sejarah umumnya sepakat, peristiwa G30S merupakan sebuah ”tragedi kemanusiaan terbesar” bangsa kita. Ranah tragedinya bukan hanya pada fakta pembasmian massa secara ngawur maupun sistematis terhadap mereka yang dikategorikan PKI dan ”antek-anteknya”, tetapi juga terhadap para peselamat dan keluarganya.

Jika melihat sejarah G30S dari perspektif korban, kita akan memiliki narasi kisah-kisah luar biasa. Keteguhan, cinta, kekokohan, episode dramatis penindasan dan ketahanan diri yang mengharukan campur baur menjadi satu. Simak bagaimana Pulau Buru yang selama puluhan tahun menjadi wilayah terkutuk telah berubah menjadi sebuah pulau ”gudang beras”.

Simak juga bagaimana Gerwani (salah satu sayap PKI) diberitakan dalam harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha sebagai wanita-wanita bejat moral karena menyiksa secara keji para Pahlawan Revolusi. Namun, menurut keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan yang diketemukan, para jenderal wafat karena luka tembak dan tusukan bayonet (tidak dijumpai penyiksaan keji seperti dituduhkan kepada Gerwani). Tidak seorang pun berani menulis tentang kebenaran ini hingga Ben Anderson memublikasikan artikel ”How did the Generals die?”; dan itu pun baru terjadi tahun 1987 (Intisari, September 2009, 126).

Ini berarti laporan sejarah bagaimana para pahlawan kita dibunuh (seperti jelas disaksikan dalam film yang diputar berulang-ulang selama puluhan tahun) terkesan mengada-ada. Kepahlawanan mereka tak terkurangi sedikit pun oleh cara bagaimana mereka disiksa. Namun, aneka tuduhan yang memicu kemarahan massa terhadap Gerwani dan lainnya kini memiliki kebenaran yang problematis.

Saskia E Wieringa melakukan penelitian secara ekstensif atas Gerwani. Temuannya mengejutkan: Gerwani ternyata sebuah gerakan perempuan yang mendeklarasikan kemandirian dan komitmen tinggi pada prinsip-prinsip moral serta merupakan organisasi pertama di Indonesia yang menolak tegas poligami.

Majalah Intisari menyebut kesalahpahaman tragis pelaporan penganiayaan para Pahlawan Revolusi sebagai ”kesalahan media” (hal 122-129). Namun, Pierre Bourdieu mengatakan, media massa bukan sekadar ”alat komunikasi”, tetapi ”alat kekuasaan”. Maksudnya bahasa komunikasi massa bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga mempropagandakan ideologi. Dan, aneka fenomena selanjutnya tidak sulit dibayangkan, Gerwani dan siapa pun yang pernah terlibat komunisme harus dilenyapkan.

Partisipatoris

Partisipatoris berarti membebaskan. Sejarah dalam ranah pengalaman eksistensial manusia bukan peristiwa masa lampau yang sudah selesai. Sejarah adalah kisah hidup yang mengukir rasionalitas dan pasionitas. Sejarah adalah kisah yang berbicara saat ini dan masa depan.

Konstruksi sejarah yang ”membebaskan” adalah yang memberi ruang seluas-luasnya kepada narasi-narasi partisipatoris pengalaman hidup para korban, peselamat, dan keluarganya. Selain itu, ruang diberikan juga kepada para pelaku, yang memiliki perspektifnya sendiri dan konon kerap ”terbangun” dari tidurnya oleh mimpi-mimpi buruk yang menghantuinya.

Hingga kini hampir mustahil kita mendengarkan pahit getirnya perjuangan keluarga korban. Nama-nama korban yang terbunuh bukan saja lenyap dari makam (saat itu jenazah dibuang di sungai atau dibakar), tetapi juga kerap hilang dari ingatan kasih doa anak dan cucu mereka. Dan, tak satu pun dari kita, tetangga, berminat menanyakan dan mengingat kebaikannya.

Sementara itu, para peselamat yang sehabis masa tahanan penuh penderitaan dan penghinaan berjuang hidup. Itu pun terasa sulit dan sering menyakitkan sebab tetangga sudah keburu menghukum mereka dan mengasosiasikannya dengan komunis, tak bertuhan, tak bermoral.

Sejarah partisipatoris G30S mengandaikan ketajaman nurani bahwa bangsa ini pernah jatuh di lubang dalam kesalahpahaman antartetangga dan antarkerabat hingga lenyap sia-sia jutaan nyawa saudara-saudari sendiri. Kepiluan tragedi ini jika dilucuti dari ”laporan politis” penguasa kiranya akan mencairkan kebekuan hati untuk bersedia mendengarkan keluh, tangis, cemas, dan harapan para korban, peselamat, dan keluarga mereka. Sebab, mereka pun dilahirkan di tanah ini, pernah berjuang untuk negeri ini, dan berhak hidup damai di bumi ini.

Sejarah yang membebaskan terjadi ketika narasi tangis dan cemas mereka adalah juga tangisan dan kecemasan nurani kita. Mungkinkah sejarah itu partisipatoris? Mengapa tidak?

Armada Riyanto CM Guru Besar Filsafat Politik dan Ketua STFT Widya Sasana, Malang

 

Perbankan : Penyelamatan Bank Century Sempat Ditolak Pejabat DepKeu

/Home/Nasional

Penyelamatan Bank Century Sempat Ditolak Pejabat Depkeu

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

/

Artikel Terkait:

• Demi Bank Century, Boediono dan Sri Mulyani Rapat Sampai Subuh
• Pembengkakan “Bailout” Bank Century akibat Informasi BI Tak Lengkap
• Ada Aliran Dana Keluar Pasca “Bailout” Bank Century
• Usai Bahas Hasil Audit BPK, Komisi XI Keluarkan Rekomendasi
• Komisi XI Desak Aparat Selidiki Kasus Century

Rabu, 30 September 2009 | 11:23 WIB

Laporan wartawan KOMPAS Suhartono

JAKARTA, KOMPAS.com – Keputusan untuk mengucurkan dana penyehatan Bank Century tidak hanya memaksa sejumlah pejabat tinggi menggelar rapat maraton sampai subuh, namun juga alot karena sempat ditolak. Hal tersebut dapat diketahui dari salinan laporan sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilaporkan kepada DPR RI.

Dari informasi yang diterima Kompas, penyelamatan Bank Century sempat ditolak sejumlah pejabat tinggi Departemen Keuangan dalam rapat tanggal 21 November 2008 yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku ketua KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) dan Boediono, Gubernur Bank Indonesia saat itu. Pada umumnya, para pejabat Depkeu tersebut mempertanyakan dan tidak setuju dengan argumentasi dan analisis Bank Indonesia yang menyatakan bahwa persoalan Bank Century ditengarai berdampak sistemik.

Menanggapi penolakan tersebut, pihak Bank Indonesia mengakui sulit untuk mengukur apakah masalah Bank Century dapat menimbulkan risiko sistemik karena hal tersebut merupakan dampak yang sulit diukur dari awal secara pasti. Yang dapat diukur menurut BI hanyalah perkiraan biaya yang timbul apabila dilakukan penyelamatan mengingat situasi. Dikemukakan juga oleh BI, mengingat situasi yang tidak menentu, maka lebih baik diambil pendekatan kehati-hatian dengan melakukan penyelamatan dengan meminimalisasi biaya.

Akibat penolakan tersebut, rapat yang digelar 04.25-06.00 itu pun disebut sempat buntu. Rapat akhirnya dilanjutkan sore harinya dan memutuskan untuk menyerahkan persoalan Bank Century kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan mengucurkan dana penyelamatan. Informasi yang diterima Kompas, keputusan ini baru diambil setelah Sri Mulyani berkonsultasi melalui telepon dengan Presiden SBY yang saat itu tengah berada di AS untuk mengikuti KTT G-20. Keputusan tersebut juga diambil atas saran LPS karena Bank Century dianggap tak punya dana untuk melakukan prefund clearing dan memenuhi kliring sepanjang hari itu.

Belum Ada UU Peredam Krisis

Pemerintah Dinilai Melindungi Bank Century

Rabu, 30 September 2009 | 04:09 WIB

Jakarta, Kompas – Rancangan Undang- Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan gagal disahkan menjadi undang-undang sehingga pemerintah tidak memiliki pegangan untuk mengambil kebijakan pada saat sektor keuangan didera krisis.

Pemerintah dan DPR gagal menetapkan kesepakatan menyeluruh sehingga RUU JPSK itu tidak bisa dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan menjadi UU. Indonesia pernah didera krisis tahun 1998 dan 2008.

”Sebagai akibatnya, kini kita tidak memiliki payung hukum yang bisa melindungi perekonomian dan sistem keuangan dari serangan krisis,” ujar Ketua Panitia Khusus RUU JPSK Achmad Hafiz Zawawi di Jakarta, Senin malam, seusai menutup Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati. Rapat ini pada awalnya mengagendakan Pandangan Fraksi Mini atas RUU JPSK, tetapi batal dilakukan.

Menurut Hafiz, kedua belah pihak gagal bersepakat atas substansi Pasal 30 (yang merupakan pasal peralihan) dan 31 (pasal penutup) serta satu alinea tambahan pada bagian penjelasan. Tujuh dari sepuluh fraksi di DPR menolak keberadaan kedua pasal dan alinea tambahan tersebut dan meminta dicabut. Jika keinginan itu diikuti pihak pemerintah, DPR bersedia melanjutkan pembahasan RUU JPSK dalam sidang Paripurna pada Selasa (29/9) untuk disahkan.

Penolakan itu terjadi karena Pasal 30 dan alinea tambahan tersebut masuk ke dalam daftar inventaris masalah (DIM) saat RUU JPSK dibahas di Tim Perumus. Meskipun demikian, suara penolakan paling keras diarahkan pada isi Pasal 31.

Pasal 31 berbunyi, ”Pada saat UU ini berlaku, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. Masuknya pasal ini dianggap sebagai upaya pemerintah melindungi kebijakan pencairan dana Rp 6,7 triliun ke Bank Century yang bermasalah itu.

Melalui pesan singkatnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Pasal 31 itu sama sekali tidak berhubungan dengan pengucuran dana ke Century. Kebijakan pemerintah menyelamatkan Century semata-mata didasarkan atas UU Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bagian kelima Pasal 39, Pasal 41, dan Pasal 42. Jadi, pemerintah tidak perlu menggunakan Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK yang dipermasalahkan DPR. (OIN)

Ada Dugaan Pidana

Audit Sementara BPK: Bank Century Melakukan Pelanggaran

Rabu, 30 September 2009 | 04:07 WIB

Jakarta, Kompas – Ketua DPR Agung Laksono mengakui, ada dugaan tindak pidana dalam proses penyehatan Bank Century. Pendapat itu didasarkan pada laporan sementara hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan terkait penyaluran dana penyehatan bagi Bank Century.

Agung menjelaskan, dugaan adanya tindak pidana itu disimpulkan dari adanya perbedaan angka-angka yang menggambarkan keadaan Bank Century.

Selain itu, kata Agung di Jakarta, Selasa (29/9), dari hasil sementara audit investigasi BPK ditemukan adanya penyaluran dana ke Bank Century yang tidak ada dasar hukumnya.

Hasil investigasi sementara BPK juga menyebutkan adanya pengambilan dana Bank Century, yang seharusnya tidak boleh diambil lagi.

”Ya, ada dugaan tindak pidananya,” kata Agung, sebelum mengikuti Sidang Paripurna MPR, yang dipimpin Ketua MPR Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta.

Namun, Agung menegaskan, dugaan adanya tindak pidana tersebut masih harus didalami oleh Komisi XI DPR yang melakukan rapat Selasa malam untuk menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada DPR.

Rekomendasi dari Komisi XI DPR tersebut, lanjut Agung, diharapkan sudah dapat disampaikan DPR kepada penegak hukum hari ini, Rabu.

”Itu jika unsur tindak pidananya kuat, rekomendasi akan disampaikan DPR kepada penegak hukum,” ujarnya.

Namun, Agung tidak bersedia merinci dugaan tindak pidana dan angka kerugian negara yang ditimbulkan dari penyehatan Bank Century.

Anggota Komisi XI DPR, Natsir Mansyur, menegaskan, karena ada unsur tindak pidana dan kriminal, maka DPR harus secepatnya merekomendasikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyidik kasus Bank Century ini.

”Dan, yang harus diminta pertanggungjawabannya adalah Komite Stabilitas Sistem Keuangan,” kata Natsir.

Pelanggaran

Dari hasil sementara audit investigasi BPK disebutkan, antara lain, pelanggaran operasi perbankan Bank Century yang berpotensi merugikan negara.

Indikasi dari pelanggaran itu, antara lain, adalah penggelapan hasil penjualan surat berharga oleh pihak terkait 7 juta dollar AS. Hasil penjualan surat berharga Rp 30,28 miliar dijadikan jaminan untuk mengambil kredit oleh pihak terkait, yang menimbulkan kredit macet, yang selanjutnya di set off oleh Bank Century.

Ada pemberian kredit fiktif Rp 397,9 miliar ke pihak terkait dan pemberian letter of credit (L/C) fiktif 75,5 juta dollar AS.

Ditemukan pula surat-surat berharga milik Bank Century senilai 45 juta dollar AS yang jatuh tempo, tetapi hasilnya tidak diterima Bank Century karena surat berharga itu dikuasai pemegang saham.

Manajemen Bank Century juga diduga mengeluarkan biaya fiktif Rp 209,8 miliar dan 4,72 juta dollar AS sejak tahun 2004 hingga Oktober 2004.

Hasil investigasi BPK juga menyebutkan, rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tanggal 21 November 2008 berlangsung pukul 04.25-06.00, yang dihadiri Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Sekretaris KSSK memutuskan Bank Century adalah bank gagal yang berdampak sistemik. Oleh karena itu, penanganannya diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Selanjutnya pada hari yang sama, pukul 05.30-selesai dilakukan rapat Komite Koordinasi, yang memutuskan penanganan Bank Century ke LPS. Pada hari yang sama, setelah Bank Century dinyatakan sebagai bank gagal, BI mengajukan data baru kebutuhan dana untuk penyertaan modal sementara LPS. Data ini yang menyebabkan kebutuhan dana penyehatan Bank Century melonjak dari Rp 632 miliar menjadi Rp 6,76 triliun.

Agung mengharapkan DPR periode mendatang, yang dilantik 1 Oktober 2009, menindaklanjuti temuan, baik dari laporan sementara BPK maupun laporan menyeluruh, yang akan disampaikan BPK. Ia optimistis DPR periode mendatang menindaklanjuti hasil temuan BPK meskipun komposisi DPR didominasi Partai Demokrat. (har)

 

ANALISIS POLITIK

Kesucian dalam Kekotoran

KOMPAS, Selasa, 29 September 2009 | 03:08 WIB

 

 

YUDI LATIF

Ibarat embun yang terperangkap di daun lusuh, kepulangan kita ke Idul Fitri kali ini melahirkan situasi ”kesucian” yang riskan. Pribadi-pribadi boleh saja terlahir kembali bak embun suci, tetapi relung kehidupan negara tempat mereka bertahan adalah ruang yang cemar.

Menjelang penampakan hilal, langit suci diuapi kekotoran Bumi, dari onggokan sampah kebiadaban terorisme, megaskandal Bank Century, penggelapan seputar cekcok kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga persekongkolan untuk melemahkan pemberantasan korupsi.

Saat gema takbir berkumandang, kehidupan seperti roller coaster yang berjumpalitan antara optimisme dan pesimisme. Antara fajar fitrah yang meneguhkan sikap hidup yang positif dan kegelapan Bumi yang menebar bayangan hidup yang negatif.

Dalam situasi demikian, kesucian Idul Fitri bukanlah sesuatu yang harus diterima secara taken for granted. Kita tidak cukup menjadi suci (secara pribadi), tetapi yang lebih penting bagaimana kesucian itu bisa dipakai untuk menyucikan (negara). Seperti kata Aristoteles, ”Manusia baik belum tentu menjadi warga negara yang baik. Manusia baik hanya bisa menjadi warga negara yang baik bilamana negaranya juga baik. Sebab, di dalam negara yang buruk, manusia yang baik bisa saja menjadi warga negara yang buruk”.

Di satu sisi kita harus tetap menjaga sikap hidup yang positif sebab pemikiran negatif tak akan membawa kebaikan. Psikolog David D Burn mengingatkan, depresi kejiwaan merupakan hasil pemikiran yang salah.

Ketika seseorang atau suatu bangsa depresi oleh belenggu pesimisme, daya hidup dilumpuhkan oleh jeratan 4D—defeated (rasa pecundang), defective (rasa cacat), deserted (rasa ditinggalkan), dan deprived (rasa tercerabut)—yang dihayati sebagai kebenaran dan kenyataan sejati.

Lebaran menghadirkan optimisme yang lebar, bahwa setiap krisis mengandung peluang pembelajaran dan penyelesaian. Penyair Arab mengatakan, ”Betapa banyak jalan keluar yang datang setelah kepahitan, dan betapa banyak kegembiraan datang setelah kesusahan. Siapa yang berbaik sangka kepada Pemilik Arasy akan memetik manisnya buah yang dipetik dari pohon berduri.”

Di sisi lain, optimisme tersebut haruslah bersifat realistis, bahwa kegembiraan tidaklah datang dengan sendirinya tanpa dijemput, tanpa diusahakan dengan pengorbanan. Dalam gundukan sampah persoalan yang dihadapi bangsa saat ini diperlukan persenyawaan jutaan titik embun untuk menjadi gelombang kesucian yang bisa menyucikan najis kekotoran yang melumuri jiwa kenegaraan.

Simpul terlemah

Usaha penyucian harus menyentuh simpul terlemah, yang menjadi pangkal kemerosotan sekaligus kunci pertobatan. Mengikuti resep pemulihan Nabi Muhammad, dalam jalan pertobatan hal-hal negatif masih bisa dimaafkan sejauh tidak melakukan ”kebohongan”. Celakanya, pada titik inilah jantung krisis kenegaraan kita bermula.

Di negara ini, kebohongan koruptif bukan saja telah menjelma menjadi kategori moral tersendiri, melainkan juga menjadi pilar utama negara.

Kebohongan itu kini memperoleh mantelnya dalam mistik proseduralisme yang mengabaikan esensi. Dalam meloloskan berbagai undang-undang yang mengabaikan nalar publik, dalam absurditas pengucuran dana kepada Bank Century, dan dalam penggantian komisioner KPK, otoritas terkait menutupi kebohongannya dengan dalih yang sama, ”sudah sesuai dengan prosedur”.

Kini, para pejabat negara sedang beradu siasat untuk menyempurnakan negeri ini menjadi negeri kebohongan. ”Korupsi setiap pemerintahan,” kata Montesquieu, ”selalu dimulai dengan korupsi terhadap prinsip dan aturan permainan.” Kebohongan memperoleh akarnya pertama kali justru ketika aturan bisa dikorup setiap saat demi pragmatika politik.

Pemerintahan negeri ini juga akan semakin sempurna dalam memperlihatkan watak koruptifnya jika berbagai pos pemerintahan baru diciptakan demi mengakomodasi kepentingan orang per orang, bukan demi kemaslahatan kedudukan itu sendiri.

Dalam pemerintahan yang korup, kedudukan dipilih demi seseorang, sedangkan dalam pemerintahan yang baik, seseorang dipilih demi kebaikan kedudukan. Dalam situasi krisis, berbagai pos baru itu semakin menguras keuangan negara, untuk semakin memperumit jejaring kebohongan.

Akhirnya, kekuasaan memang cenderung korup, tetapi mereka yang di ambang kehilangan kekuasaan kerap lebih giat mengembangkan korupsi. Di dalam demokrasi yang tak kunjung terkonsolidasikan, dan kekuasaan silih berganti begitu cepat, selalu ada godaan untuk mengembangkan praktik aji mumpung, seperti kemungkinan praktik ”cuci gudang” penyelesaian RUU tertentu untuk ditransaksikan. Maka, skala korupsi dan kebohongan di negeri ini pun semakin tak tepermanai.

Pilar kebohongan dan korupsi di negeri ini tak kunjung roboh. Perkembangan demokrasi tidak memiliki pijakan yang kuat. Kuncup kebebasan demokrasi sedang dipertaruhkan. Seperti kata Edmund Burke, ”Di antara gugus manusia yang cenderung berbohong dan korup, kebebasan tak bisa bertahan lama.”

Inilah saatnya, kebaikan pribadi harus memiliki komitmen untuk memperkuat etika sosial. Gairah keagamaan tidak berhenti pada narsisme simboliknya, melainkan pada penguatan misi profetiknya dalam memperjuangkan kemaslahatan hidup bersama.

Keterbukaan pemerintahan tidak cukup dengan keterbukaan proseduralisme. Kita memerlukan proses penyingkapan yang lebih dalam, dalam kemampuan untuk menjangkarkan kepentingan pada nilai.

Bahwa kekuasaan manusia adalah amanah Tuhan yang harus diemban secara bertanggung jawab, bukan saja melalui akuntabilitas prosedural, tetapi juga akuntabilitas di hadapan Tuhan.

Kalaupun pejabat bisa membohongi rakyat lewat selubung prosedur, mereka tidak akan bisa lolos dari pengawasan Yang Maha Menyaksikan.

Dengan hati suci yang bertaut dengan gelombang kesucian kolektif, semoga bumi kehidupan dapat disucikan kembali! 

 

Krisis Keuangan Sistemik Diputuskan Presiden

Selasa, 29 September 2009 | 04:06 WIB

Jakarta, Kompas – Rancangan Undang- Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan mementahkan dasar hukum yang digunakan pemerintah dalam menyelamatkan Bank Century. DPR masih mempermasalahkan dana penyelamatan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun.

RUU ini tidak menghendaki pasal peralihan yang diusulkan pemerintah tentang pengakuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang JPSK.

Ketua Panitia Khusus RUU JPSK Hafiz Zawawi mengungkapkan hal itu di Jakarta, Senin (28/9), sebelum Rapat Panitia Kerja RUU JPSK digelar.

Menurut Hafiz, pemerintah mengusulkan Pasal 31 yang isinya, setelah RUU JPSK disahkan, Perppu Nomor 4 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi. Itu berarti, pemerintah menyisipkan pasal yang menyatakan Perppu Nomor 4 masih berlaku hingga saat ini.

Padahal, lanjut Hafiz, DPR sudah menolak perppu tersebut dalam Sidang Paripurna DPR pada 18 Desember 2008.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam Pasal 25 dan Pasal 39 Ayat 4 UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan, dalam hal perppu ditolak DPR maka Presiden mengajukan RUU tentang pencabutan perppu tersebut, yang dapat mengatur pula segala akibat dari penolakan DPR itu.

”Pemerintah sebenarnya hanya mengikuti berbagai aturan perundangan yang ada dan keputusan serta surat DPR sendiri,” ujar Menkeu.

Mekanisme penyelamatan

Dalam Sidang Paripurna DPR tanggal 18 Desember lalu, DPR menyetujui dua dari tiga perppu yang dibuat pemerintah, yaitu Perppu No 2/2008 tentang Perubahan Kedua UU No 23/1999 tentang Bank Indonesia dan Perppu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Adapun atas Perppu JPSK, DPR meminta pemerintah memasukkan RUU JPSK sebagai pengganti Perppu Nomor 4 Tahun 2008.

”Kami tidak mau ada pasal yang menyatakan perppu itu masih berlaku hingga saat ini. Jika pasal itu masuk dalam RUU JPSK, artinya pencairan dana ke Bank Century menjadi tidak ada masalah,” ujar Hafiz.

Panitia Khusus RUU JPSK juga memberikan kewenangan penuh kepada presiden dalam memimpin penyelamatan ekonomi dari krisis keuangan yang bersifat sistemik.

Keputusan mengenai bank yang dianggap gagal operasi dan berpotensi sistemik akan diambil alih presiden dan tidak ditangani lagi oleh Menteri Keuangan dan Gubernur BI.

Hafiz mengatakan, mekanisme penyelamatan bank gagal akan berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pemerintah pada saat menyelamatkan Bank Century, 21 November 2008.

Saat itu, keputusan menyelamatkan Century diambil Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yakni menteri keuangan setelah mendapat laporan dari Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Eksekutif LPS.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya diberi tahu setelah keputusan penyelamatan Bank Century dilakukan. (OIN)

 

PERBANKAN

Tiga Tahun Lagi, LPS Berencana Jual Century

Selasa, 29 September 2009 | 04:08 WIB

Jakarta, Kompas – Tiga tahun ke depan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berencana menjual Bank Century. Saat itu, ditargetkan aset Bank Century meningkat menjadi Rp 12 triliun-Rp 13 triliun.

”Hingga akhir tahun 2009, target aset adalah Rp 8 triliun,” kata Direktur Bank Century Benny Purnomo, kemarin di Jakarta.

Bisnis yang dikembangkan Bank Century, kata Benny, antara lain, adalah kredit perdagangan ritel, multifinance melalui penyaluran kredit properti.

Rasio kecukupan modal (CAR) Century saat ini 9,52 persen dan kredit bermasalah (NPL) net 6,7 persen per Agustus 2009.

Sementara itu, kemarin, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan laporan sementara hasil audit investigasi kepada pemimpin DPR atas dana penyehatan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun, yang dikucurkan oleh LPS.

Namun, audit investigasi yang hingga kini masih berlangsung oleh tim pemeriksa BPK tidak ditujukan untuk menilai kebijakan pemerintah mengenai penyelamatan Bank Century.

Menurut Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas dan Luar Negeri BPK B Dwita Pradana, pemeriksaan difokuskan pada lima masalah, yaitu, pertama, proses merger Bank Century pada Desember 2004 dan pemberian izin operasi Bank Century sebagai bank devisa.

Kedua, pemeriksaan pelanggaran aturan prudensial yang dilakukan Bank Century secara terus-menerus sejak bank itu didirikan sampai pengambilalihan oleh LPS pada November 2008.

Ketiga, melihat dasar dan alasan pemberian fasilitas pembiayaan jangka pendek (FPJP) Rp 689 miliar oleh Bank Indonesia. Keempat, proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan upaya penyelamatannya oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Kelima, alasan peningkatan kebutuhan dana penyelamatan Bank Century, yang semula Rp 632 miliar menjadi Rp 6,7 triliun.

Anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait, menegaskan, BPK harus memberi penilaian terhadap keputusan KSSK mengenai penyelamatan Century agar persoalannya tuntas. ”Mengapa sampai Presiden tidak mengetahui atau tidak diberi tahu. Padahal, Pasal 2 Ayat 4 UU 24/2004 tentang LPS menyatakan, LPS bertanggung jawab kepada presiden. ”Ini artinya presiden wajib tahu,” ujarnya. (Faj/Har)

 

 

 

RUU JPSK Mentahkan Penyelamatan Century

Perundang-undangan : MK punya peluang Uji PerPPU No. 4/2009

PERUNDANG-UNDANGAN

Mahkamah Konstitusi Punya Peluang Uji Perppu No 4/2009

Rabu, 30 September 2009 | 03:25 WIB

Jakarta, Kompas –  Hakim konstitusi Akil Mochtar, Selasa (29/9) di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, mengatakan, terbuka peluang bagi MK untuk menguji peraturan pemerintah pengganti undang-undang. MK tidak boleh terpaku dengan ketentuan, perppu hanya bisa diuji melalui political review oleh Dewan Perwakilan Rakyat. MK harus mengikuti perkembangan hukum ketatanegaraan.

Sebelumnya, Ketua MK Mahfud MD menegaskan, MK tidak akan menerima pengujian terhadap Perppu Nomor 4 Tahun 2009 mengenai Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang diterbitkan 22 September lalu. Alasannya, MK hanya bisa menguji UU dalam arti formil (Kompas, 29/9).

Akil menyatakan, MK sebagai pengawal konstitusi sekaligus pelindung hak konstitusional warga negara seharusnya dapat menguji perppu. Apalagi, saat ini tidak ada lembaga negara yang dapat mengontrol penerbitan perppu.

MK dalam putusannya terdahulu memang menyatakan, penerbitan perppu adalah hak subyektif Presiden. Ini sesuai dengan Pasal 22 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden jika ada kegentingan memaksa. Namun, kata Akil, tak ada satu ketentuan pun mengenai kriteria kegentingan memaksa, baik di UUD 1945 maupun UU.

”Perppu memang dibahas oleh DPR pada masa sidang berikutnya. Bisa diterima atau ditolak. Tetapi, tidak dijelaskan masa sidang mana. Padahal, kemungkinan terjadi kerugian konstitusional warga negara sejak perppu itu diterbitkan. Tugas MK itu melindungi hak konstitusional warga,” kata Akil.

Secara terpisah, ahli hukum tata negara, Taufiqurrohman Syahuri, dan pengajar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Charles Simabura, menilai bahwa perppu bisa dibawa ke MK. Secara materiil, perppu sama dengan UU.

Selain itu, kata Taufiqurrohman, sekarang adalah saat tepat untuk membuat kriteria tentang ihwal kegentingan memaksa untuk penerbitan perppu.

Selain putusan MK, kata dia, pengaturan kriteria kegentingan memaksa juga dapat dimuat dalam UU tersendiri atau dimasukkan dalam revisi atas UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Charles juga mendorong hakim konstitusi membuat terobosan hukum terkait pengujian perppu itu. ”MK harus memastikan, apakah perppu bisa diuji di lembaga itu atau tidak. Ini diperlukan demi adanya kepastian hukum,” ujarnya.

Berpotensi komplikasi

Di Bandung, Jawa Barat, Selasa, mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan menilai, Perppu No 4/2009 prematur. Bahkan, perppu itu dikhawatirkan akan menimbulkan komplikasi hukum di kemudian hari.

Bagir, yang juga guru besar hukum tata negara dari Universitas Padjadjaran, menjelaskan, perppu semestinya cuma mengatur ranah eksekutif atau pemerintahan. ”Tidak bisa menyangkut soal kelembagaan negara semacam DPR atau MA. Ini lembaga independen. KPK juga lembaga independen,” tuturnya.

Jika perppu yang dikeluarkan menyangkut langsung keberadaan lembaga negara atau lembaga independen lain, itu akan menghilangkan esensi independensi lembaga itu. ”Istilahnya, constutional dictatorship (kediktatoran konstitusional),” ujarnya.

Di Jakarta, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin juga menilai, penerbitan Perppu No 4/2009 merupakan langkah melemahkan pemberantasan korupsi.

”Perppu itu bentuk intervensi pemerintah sekaligus melemahkan independensi KPK,” katanya. Perppu itu juga menunjukkan, pemerintah masih setengah hati dalam pemberantasan korupsi. (ana/jon/nta) 

 

 

 

PENYUAPAN DI KPK

Masih Ditemukan Celah

Rabu, 30 September 2009 | 03:28 WIB

Jakarta, Kompas – Sejumlah celah masih ditemukan dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (29/9) di Jakarta. Jadi, sejumlah penggiat gerakan antikorupsi berencana melakukan uji materi terhadap peraturan itu segera setelah resmi diundangkan.

”Aturan ini menciptakan dualisme. Misalnya, Pasal 26 RUU yang menyatakan, komposisi dan jumlah hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) ditentukan ketua pengadilan atau Ketua Mahkamah Agung (MA). Ketentuan ini dapat memunculkan ketidakpastian hukum,” ungkap praktisi hukum Bambang Widjojanto, Selasa (29/9) di Jakarta.

Komposisi dan jumlah hakim, kata Bambang, seharusnya tidak diubah, yaitu lima hakim dengan hakim ad hoc tiga orang. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 19 Desember 2006 tak mengamanatkan perubahan komposisi itu. ”Kami mengajukan uji materi segera setelah RUU ini diundangkan,” tegasnya.

Sidang Paripurna DPR, Selasa, setuju mengesahkan RUU Pengadilan Tipikor sebagai UU. Ketua Panitia Khusus RUU Pengadilan Tipikor Dewi Asmara melaporkan, RUU dibuat sebagai tindak lanjut putusan MK yang memutuskan, dalam tiga tahun perlu dibuat dasar hukum bagi keberadaan Pengadilan Tipikor.

Dalam pembahasan, kata Dewi, sejumlah materi krusial diputuskan dikembalikan ke posisi awal. Misalnya, tentang pengertian penuntut umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tetap diberi hak untuk menuntut.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Andi Mattalatta menambahkan, dengan dipertahankannya hak penuntutan, tidak ada anggapan ada usaha melemahkan KPK atau memperkuat institusi penegak hukum tertentu.

Wakil Ketua KPK M Jasin menyambut baik dipertahankannya kewenangan penuntutan itu. Jika kewenangan ini dihilangkan dari KPK, kinerja komisi itu terpengaruh. Bolak-balik pemberkasan penuntutan dari KPK ke kejaksaan amat mungkin terjadi.

Namun, Bambang curiga, sejumlah wacana kontroversial, seperti penghilangan hak KPK untuk menuntut, sengaja dimunculkan untuk menutup materi lain yang lebih penting, seperti jumlah dan komposisi hakim serta kedudukan pengadilan yang dalam waktu dua tahun harus ada di semua ibu kota provinsi.

Secara terpisah, peneliti hukum dan konstitusi Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Wahyudi Djafar, juga menjelaskan, pihaknya siap membawa RUU Pengadilan Tipikor setelah diundangkan ke MK untuk diuji materi. KRHN menengarai, dua pasal berpotensi menimbulkan masalah ke depan, yakni tentang komposisi hakim dan tempat Pengadilan Tipikor.

Menurut Wahyudi, jika komposisi hakim Pengadilan Tipikor tidak diatur jelas akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dualisme putusan kasus korupsi dikhawatirkan juga akan terjadi.

Di Semarang, Jawa Tengah, Selasa, Ketua MA Harifin A Tumpa mengatakan, MA menyiapkan sekitar 750 hakim karier untuk ditugaskan di Pengadilan Tipikor. ”Kami belum tahu apa saja yang harus kami lakukan, tetapi penyiapan hakim adalah yang utama,” katanya. Hakim yang terpilih akan segera mendapat pembekalan.

Jaksa Agung Hendarman Supandji di Jakarta, Senin, secara terpisah menuturkan, tidak ada masalah bagi institusinya jika KPK diberikan kewenangan penuntutan.

Sejauh ini, kata Hendarman, persoalan baru terjadi bila Pengadilan Tipikor hanya ada di setiap provinsi. Anggaran untuk menggelar sidang akan membengkak.(nwo/ana/idr/den) 

 

 

 

STATUS PIMPINAN KPK

Wapres Desak Polri Lekas Tuntaskan

Selasa, 29 September 2009 | 03:11 WIB

Jakarta, Kompas – Wakil Presiden M Jusuf Kalla mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia secepatnya menuntaskan pemeriksaan terkait status pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, yang dituduh menerima dana Rp 5,15 miliar dari PT Masaro Radicom. Keduanya juga disangka menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan pencegahan untuk Direktur PT Masaro Anggoro Widjojo serta pencegahan dan pencabutan pencegahan Direktur PT Era Giat Prima Djoko S Tjandra.

Polri diminta menuntaskan kasus itu dalam waktu seminggu. Demikian diungkapkan Wapres di Istana Wapres, Jakarta, Senin (28/9). Sebelumnya, Wapres memanggil Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta.

Kedatangan Kepala Polri di rumah dinas Wapres dilakukan tanpa pengawalan yang mencolok. Setelah bertemu lebih kurang 40 menit, Bambang yang menggunakan mobil Land Cruiser hitam berpelat nomor B 2632 FS langsung meninggalkan rumah Wapres bersama iringan kendaraan Wapres.

”Polisi sanggup menuntaskan pemeriksaannya sehingga status hukum kedua unsur pimpinan KPK itu bisa diselesaikan dalam seminggu. Tadi saya minta untuk segera diselesaikan. Kepala Polri bisa memenuhinya. Jadi, minggu depanlah status hukumnya jelas,” tutur Wapres.

Menurut Wapres, Kepala Polri menyatakan proses pemeriksaannya akan dilanjutkan apabila unsur tindak pidana terpenuhi dalam penyidikan. Sebaliknya, jika tidak terbukti, Polri akan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dan mengembalikan keduanya sebagai unsur pimpinan KPK.

”Soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, tentu harus tetap berjalan sampai DPR menerima atau menolaknya. Tetapi, yang utama, Polri harus segera menuntaskan proses pemeriksaannya untuk kejelasan status hukumnya,” kata Wapres.

Seandainya Tim untuk Merekomendasi Calon Anggota Sementara Pimpinan KPK (dikenal sebagai Tim 5) telanjur mengusulkan tiga nama dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menetapkannya, Kalla mengatakan, pimpinan sementara itu terus berlanjut jika tindak pidananya ditemukan. Kalau dikeluarkan SP3, pimpinan sementara itu otomatis berhenti dan pimpinan lama bekerja kembali.

Susno, internal Polri

Terkait tuntutan penonaktifan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji, Wapres menilai hal itu tergantung Kepala Polri. Namun, dia mengakui, penyidikan kasus terkait pimpinan KPK dan masalah Susno adalah pertaruhan nama baik Polri.

Secara terpisah, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD meminta Polri menghentikan penyidikan kasus Chandra dan Bibit. Ia menilai dugaan penyalahgunaan wewenang terhadap dua unsur pimpinan KPK itu lebih merupakan sengketa administrasi dalam hukum.

Penilaian itu, papar Mahfud, sebagai upaya untuk mengingatkan penegak hukum itu. Sebagai Ketua MK, yang bukan anggota kabinet, ia tidak memiliki forum resmi untuk menyampaikan peringatan itu.

Senin, Susno juga resmi diadukan ke Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Mabes Polri atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Chandra dan Bibit. Pengaduan itu disampaikan setelah keduanya menjalani wajib lapor di Mabes Polri.

Ahmad Rivai, seorang kuasa hukum Chandra dan Bibit, menuturkan, mereka diterima langsung oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Yusuf Manggabarani. Laporan juga disampaikan kepada Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Yusuf menuturkan, Itwasum dan Divisi Propam Polri akan memproses laporan itu. Namun, ia enggan berkomentar soal tuntutan penonaktifan Susno Duadji. (HAR/ANA/SF)

“Mati Surikan” Perppu 4/2009

Independensi KPK Dinilai Sudah Terganggu

Selasa, 29 September 2009 | 03:19 WIB

Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta ”mematisurikan” Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perppu itu tak perlu dilaksanakan.

Permintaan itu dikatakan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana dalam diskusi bertemakan ”Selamatkan KPK-Lawan Korupsi!” yang digelar Inside Forum, Senin (28/9) di Jakarta.

Hikmahanto, yang juga mantan anggota Panitia Seleksi Anggota KPK tahun 2007-2011, meminta pula Presiden menunda penyebutan nama pelaksana tugas pimpinan KPK hingga semua masalah di kepolisian menjadi jelas. ”Publik selama ini bertanya, bagaimana bisa sebelumnya polisi mempersoalkan penyalahgunaan wewenang lalu berubah menjadi dugaan suap pada beberapa anggota KPK,” ujarnya.

Menurut dia, perlu ketegasan soal apakah polisi benar menetapkan status tersangka bagi Wakil Ketua KPK (nonaktif) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah didasari pembuktian dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian itu dibutuhkan untuk menepis kecurigaan yang muncul selama ini.

Salah satu cara membuktikannya, tambah Hikmahanto, adalah dengan mendesak Presiden meminta pimpinan Polri melakukan gelar perkara kasus itu dengan dihadiri pakar terkait yang berkompeten dan independen.

”Terlepas dari ada tidaknya kegentingan memaksa, perppu suka atau tidak sudah dibuat dan tercatat dalam lembar negara. Tak mungkin membatalkannya lagi. Jadi, lebih baik ’dimatisurikan’ saja,” ujar Hikmahanto.

Menurut Hikmahanto, Perppu No 4/2009 diakui sangat mengganggu independensi KPK, seperti diatur dalam Pasal 3 UU No 30/2002. Dalam pasal itu disebutkan, KPK harus independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.

”Langkah penerbitan perppu oleh Presiden kali ini berpotensi mendatangkan fitnah. Presiden, seperti selama ini berkembang di masyarakat, dikatakan berniat melemahkan KPK dan bukannya menyelamatkan,” ujarnya.

Zainal Arifin dari Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menyoroti kinerja Polri dalam kasus dugaan suap pimpinan KPK kali ini yang seolah menerapkan cara ”tangkap dahulu, bukti belakangan”. Seharusnya Presiden mampu mencium ”bau tidak sedap” kriminalisasi KPK oleh bawahannya (Polri) sejak awal, apalagi ketika semua tuduhan yang dialamatkan kepada pimpinan KPK dibantah berbagai kalangan.

Korupsi tingkat tinggi

Danang Widoyoko dari Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam diskusi itu mengakui curiga KPK sengaja diintervensi dan dikriminalisasi lantaran tak lagi menangani kasus korupsi biasa saja, tetapi lebih dari itu.

”Serangan terhadap KPK sebetulnya muncul setelah mampu menangani kasus besar. Kasus yang ditangani KPK semakin ke sini adalah yang terkait atau menyentuh kepentingan lebih besar dan terkait kelompok yang selama ini terbilang berada di atas hukum,” ujar Danang.

Kondisi seperti itulah, kata dia lagi, yang melatarbelakangi upaya melemahkan KPK tanpa harus membubarkannya. ”Dengan begitu bisa disimpulkan korupsi di Indonesia sebenarnya sudah sangat mendalam. Sudah terkait kepentingan politik, bukan mencari keuntungan lagi,” ujarnya.

Peneliti politik dari Reform Institute, Yudi Latif, menyoroti, pemerintah dalam kasus terkait pimpinan KPK terlihat lebih menggunakan pendekatan kekuatan (might) ketimbang mencari cara yang benar (right) untuk menuntaskan masalah. Selain itu, kepolisian juga tidak akan berani berbuat seperti sekarang tanpa ada ”lampu hijau” dari atasannya, dalam hal ini presiden.

Jika tak mendapatkan ”restu”, Polri setidaknya sengaja dibiarkan mengacak-acak KPK. (dwa) 

 

 

 

 

KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Danang Widoyoko dari Indonesia Corruption Watch (kiri) dan peneliti dari Reform Institute, Yudi Latif (kanan), menjadi pembicara dalam diskusi Selamatkan KPK-Lawan Korupsi! di Jakarta, Senin (28/9). Sejumlah tokoh menolak Perppu No 4/2009 tentang Perubahan Atas UU No 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena dinilai masih banyak masalah.

PERUNDANG – UNDANGAN

Dari KPK, Cegah Inflasi Perppu untuk Lima Tahun ke Depan

KOMPAS, Selasa, 29 September 2009 | 03:19 WIB

Hadiah ”Lebaran” dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dikeluarkan Selasa (22/9) lalu mengejutkan banyak pihak. Tak cuma penggiat antikorupsi, tokoh masyarakat, akademisi, dan pakar pun tak habis pikir tentang pertimbangan Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 itu.

Perppu tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu memberikan dasar hukum bagi presiden untuk mengangkat pejabat pelaksana tugas pimpinan KPK ketika jumlah pimpinan KPK kurang dari tiga orang. Meski dihadang gelombang penolakan, perppu tetap tak terbendung.

Banyak alasan menolak perppu itu. Misalnya, syarat ihwal kegentingan memaksa yang dinilai tak terpenuhi hingga kecurigaan dijadikannya perppu sebagai alat untuk memasukkan kalangan dekat presiden ke KPK demi mengontrol lembaga yang seharusnya independen ini. Dalam bahasa kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM), KPK ke depan berpotensi menjadi ”alat pukul” presiden untuk menghabisi orang yang tidak disukai, menjadi boneka presiden.

Keluarnya perppu ini menyentakkan kesadaran semua pihak. ”Ini berbahaya. Jadi preseden buruk di masa datang,” kata ahli hukum tata negara Universitas Andalas, Saldi Isra.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie juga mengingatkan, perppu menjadi fasilitas paling efektif bagi presiden untuk mengubah UU, sesuai dengan kepentingan jangka pendeknya. ”Perppu bisa dipakai semena- mena, semau-maunya presiden. Kapan saja, ia bisa melanggar UU dengan perppu,” ujarnya.

Apalagi, kata Jimly, Presiden terpilih saat ini mendapat dukungan mayoritas parlemen. Partai Demokrat dan partai koalisinya menguasai 314 kursi dari 560 kursi DPR. Kondisi ini diprediksi akan membuat Yudhoyono kian percaya diri untuk kapan pun membuat perppu.

Peneliti hukum dan konstitusi Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Wahyudi Djafar, khawatir bakal terjadi inflasi perppu selama pemerintahan Yudhoyono pada lima tahun mendatang.

”Setiap ada persoalan, akan diselesaikan dengan perppu. Perppu berpotensi jadi alat presiden untuk mengatur hal teknis yang sebenarnya tidak boleh diatur dalam peraturan setingkat UU,” ujar Wahyudi.

Kewenangan presiden

Muncul gagasan untuk membatasi subyektivitas presiden dalam penerbitan perppu. Saran radikal justru datang dari Jimly. ”Cabut Pasal 22 UUD 1945. Itu desain lama yang tidak relevan lagi,” katanya.

Pasal 22 UUD 1945 berbunyi, ”(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.”

Menurut Jimly, ada hal mendasar yang menjadi alasan, yaitu terkait pergeseran kuasa pembentuk UU dari presiden (sebelum amandemen) ke DPR (pascaamandemen). Sebelum amandemen, DPR hanya berwenang mengusulkan RUU, sementara penetapannya harus mendapat persetujuan presiden. Kondisi berubah. Pasal 5 Ayat 1 perubahan UUD 1945 menyatakan, Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Ketentuan ini terkait dengan Pasal 20 Ayat 1, DPR memegang kekuasaan membentuk UU.

Menurut Jimly, Pasal 22 yang memberikan kewenangan kepada presiden mengeluarkan perppu tak sinkron dengan pergeseran ini. Sebab, kuasa pembentukan UU di tangan DPR.

Apalagi, Pasal 22 Ayat 3 mengisyaratkan, perppu tak dapat batal dengan sendirinya meski ditolak DPR. Perppu itu harus dicabut. Ketentuan ini memberi celah bagi presiden untuk memanfaatkan masa/jeda antara penolakan dan pencabutan untuk melakukan tindakan hukum.

Kasus ini terungkap pada Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang menjadi dasar penyelamatan Bank Century. Perppu itu tidak diterima DPR pada 18 Desember 2008 yang artinya harus batal. Namun, pengucuran dana tetap dilakukan meski penolakan disampaikan. Belakangan, muncullah gonjang-ganjing dana Rp 6,7 triliun yang telanjur mengucur ke Bank Century.

Bagi Jimly, ketentuan ini sangat berbahaya. Perppu akhirnya berpotensi disalahgunakan untuk mengakomodasi kepentingan tertentu. Misalnya, presiden butuh melakukan sesuatu hal dalam jangka satu bulan ke depan, tetapi UU tak mengizinkan, perppu menjadi jalan paling efektif meski kemudian ditolak DPR. Pascapenolakan pun, perppu masih sah secara yuridis formil dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan jika belum dicabut.

Namun, ide itu tak banyak mendapat persetujuan. Selain karena dinilai terlalu berbahaya mengubah konstitusi saat ini, khawatir ditumpangi kepentingan lain, juga secara teori ketentuan mengenai perppu tidak terkait dengan pergeseran kekuasaan pembentukan UU. Hal itu diungkapkan oleh pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin.

Menurut dia, perppu adalah privilese (keistimewaan) yang melekat pada presiden sebagai pengimbang DPR sebagai pemegang kekuasaan UU.

Perppu adalah hak legislasi atau legislative right presiden untuk menghadapi secara cepat dan tepat situasi genting dan memaksa, seperti terjadi suatu kekosongan hukum/UU.

Irman mengakui, setiap hak keistimewaan memungkinkan terjadinya penggunaan secara otoritarian. Namun, dalam perppu, hal ini akan ditinjau DPR. DPR bisa menolak, bahkan lebih jauh mempertanyakan (interpelasi), menyelidiki (angket), dan menyatakan pendapat. ”Inilah kontrol DPR terhadap perppu,” ujarnya. Namun, laku ideal ini tentu mengandaikan adanya suatu peta kekuatan politik yang imbang dalam DPR.

Perlu pembatasan

Dibandingkan dengan mengamandemen konstitusi, ide untuk membuat pembatasan terhadap ”hak subyektif presiden” dinilai beberapa kalangan lebih realistis. Langkah ini bisa dilakukan dengan mengupayakan uji materi perppu ke MK atau melalui perubahan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Idenya adalah perlunya definisi atau batasan mengenai ”hal ihwal kegentingan yang memaksa”.

Dari dua pilihan itu, menurut Irman, langkah yang paling efektif adalah melalui uji materi perppu ke MK. Sebab, uji materi dapat dilakukan siapa pun. Berbeda dengan proses pengajuan perubahan UU No 10/2004 yang membutuhkan dukungan dan waktu yang relatif lama.

Hanya, kata Irman, MK pada era kepemimpinan Jimly pernah memberikan pendapat terkait ”hal ihwal kegentingan yang memaksa”. Itu terlihat dalam perkara Nomor 003/PUU-III/ 2005 mengenai hak uji materiil dan formil atas UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No 41/1999 tentang Kehutanan.

Dalam putusan itu, MK menyatakan tak berhak menguji perppu karena hal itu adalah political review oleh DPR. Namun, tidak tertutup kemungkinan bagi MK untuk menafsir kembali hal itu. Dalam putusan itu pula, MK menegaskan ”hal ihwal kegentingan memaksa” adalah hak subyektif presiden yang menjadi obyektif jika disetujui oleh DPR. (Susana Rita) 

 

 

 

Kewenangan KPK Tetap

Pemerintah Minta KPK Tetap Berwenang Menuntut

Selasa, 29 September 2009 | 03:26 WIB

Jakarta, Kompas – Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah setuju mempertahankan kewenangan penyadapan dan penuntutan pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

”Seluruh fraksi dan pemerintah sepakat meneruskan pengambilan keputusan pada rapat paripurna. Soal penuntut umum, ketentuan diubah menjadi penuntut umum adalah penuntut umum sebagaimana dimaksud perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ketua Pansus Dewi Asmara, Senin (28/9) malam.

Kesepakatan diambil melalui lobi setelah sebelumnya pemerintah menolak rencana pemangkasan kewenangan penuntutan dan penyadapan pada KPK. Pandangan pemerintah berseberangan dengan delapan fraksi di Pansus RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menginginkan pemangkasan kewenangan KPK. Sikap fraksi itu disampaikan dalam pandangan mini fraksi dalam rapat kerja Pansus, semalam di Jakarta.

”Sistem peradilan pidana mengandung lima struktur, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di muka persidangan, dan pelaksanaan putusan. Kita sekarang di etape keempat, sekuen pemeriksaan di muka persidangan. Kita tidak boleh menyinggung sekuen lain. Jika menyinggung, itu aksesori saja,” ingat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta.

Menurut Andi, ketentuan tentang penuntut umum harus dikembalikan sesuai ketentuan perundang-undangan terkait. Artinya, jika ingin mengubah kewenangan penuntutan KPK, harus melalui perubahan UU KPK, yang mengatur kewenangan. Demikian pula terkait penyadapan. Pengubahan atas ketentuan itu harus melalui UU yang mengatur penyelidikan dan penyidikan.

Sebelumnya, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Bintang Reformasi, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Damai Sejahtera, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP), dan Fraksi Partai Golkar (F-PG) mendukung pemangkasan kewenangan KPK. Fraksi Partai Demokrat (F-PD) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak pemangkasan.

Khahar Muzakir, juru bicara F-PG, menjelaskan, fraksinya setuju pengesahan RUU itu dengan catatan komposisi hakim pada sidang Pengadilan Tipikor mayoritas hakim karier. Kewenangan penuntutan kembali ke Kejaksaan Agung. Soal penyadapan diatur hanya untuk kasus korupsi dengan kerugian negara yang melebihi Rp 10 miliar, harus izin ketua pengadilan negeri, dan dilakukan dalam waktu 30 hari dan bisa diperpanjang 15 hari.

”Jaksa adalah jaksa penuntut umum. Penyadapan harus sah,” imbuh M Nurdin dari F-PDIP.

Juru bicara F-PD, Bambang Sucipto Syukur, menjelaskan, fraksinya sepakat dengan RUU yang diusulkan pemerintah. Tentang penuntut umum, adalah penuntut umum pada Kejaksaan Agung dan KPK.

Dalam lobi, pemangkasan kewenangan KPK itu dibatalkan.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Senin di Jakarta, menilai, jika RUU Pengadilan Tipikor disetujui, itu adalah pilihan politik DPR dan pemerintah. ”MK telah menyatakan kewenangan penuntutan dan penyadapan KPK itu sah dan konstitusional. Ini sudah diakomodasi dalam beberapa putusan MK,” katanya. (ana/edn)

 

 

 

 

PERPPU NO 4/2009

Mahkamah Konstitusi Tak Akan Terima Uji Materi

Selasa, 29 September 2009 | 03:17 WIB

Jakarta, Kompas – Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan, MK tidak akan menguji materi peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Pasalnya, perppu hanya boleh diuji melalui political review (uji politik) di Dewan Perwakilan Rakyat dan bukan judicial review atau uji materi di MK.

Hal itu dikemukakan Mahfud seusai menerima perwakilan sejumlah lembaga swadaya masyarakat di ruang kerjanya di Jakarta, Senin (28/9). Hadir menemui Mahfud adalah perwakilan Indonesia Corruption Watch (ICW), Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), serta Demos.

Selasa lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perppu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perppu itu memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat anggota sementara pimpinan KPK bila terjadi kekosongan keanggotaan pimpinan KPK sehingga pimpinannya kurang dari tiga orang.

Menurut Mahfud, perppu tak dapat diuji MK. MK hanya menguji UU dalam arti formil. UU dalam arti formil adalah apabila pemerintah dengan DPR mengambil keputusan secara bersamaan membuat UU. MK tak dapat menguji UU dalam arti materiil, yaitu jika suatu lembaga yang memiliki kewenangan peraturan perundangan mengeluarkan suatu keputusan yang isinya mengikat masyarakat secara umum. UU dalam arti materiil ini meliputi peraturan pemerintah (PP), peraturan daerah (perda), dan lainnya yang mengikat satu komunitas.

Tetap akan ajukan

Meski tak akan diterima, Febri Diansyah dari ICW dan Wahyudi Djafar dari KRHN bersikeras tetap akan mengajukan uji materi terhadap Perppu No 4/2009. Febri melihat, uji materi terhadap perppu wajib hukumnya, mengingat DPR yang diragukan obyektivitasnya dalam membahas perppu.

”DPR periode 2009-2014 dikhawatirkan hanya akan menjadi stempel bagi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah,” ujar Febri lagi. Hal itu sangat berbahaya pada masa mendatang. Presiden bisa saja mengeluarkan perppu setiap saat. Hal itu berpotensi mengancam kehidupan demokrasi dalam jangka panjang.

Wahyudi mengatakan, uji materi terhadap perppu memang belum menjadi mekanisme yang dapat diterima. Meski demikian, uji materi perppu ke MK harus ditradisikan, mengingat peta kekuatan politik di DPR yang dikuasai partai pemerintah.

Secara terpisah, menurut Ketua Institut untuk Demokrasi dan Perdamaian Setara Hendardi, Mahfud sebagai hakim konstitusi dinilai teramat aktif memberikan dukungan terhadap perppu terkait kepemimpinan KPK. Padahal, pada fase ini MK belum memiliki kewenangan.

”Sikap politik” MK melalui ketuanya itu, kata Hendardi, akan berimplikasi serius ketika perppu itu diuji di MK. (ana)

 

 

 

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif), Bibit Samad Rianto (kanan) dan Chandra M Hamzah (kiri), didampingi juru bicara tim kuasa hukum Luhut MP Pangaribuan (tengah), Minggu (27/9) siang di Jakarta, menunjukkan bukti-bukti dokumen ketidakterlibatan kedua unsur pimpinan KPK itu dalam kasus dugaan suap.

DUGAAN PENYUAPAN

Bantah Kepala Polri, Pimpinan KPK Tunjukkan Bukti

Senin, 28 September 2009 | 03:13 WIB

Jakarta, Kompas - Bibit Samad Rianto, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (nonaktif), Minggu (27/9) dalam jumpa pers di Jakarta, menunjukkan sejumlah barang bukti untuk membantah dugaan penerimaan uang dari Direktur PT Masaro Radiocom Anggoro Widjojo. Bukti itu sekaligus untuk mematahkan tudingan polisi mengenai penerimaan uang senilai Rp 1,5 miliar di Bellagio Residence, Jakarta, antara tanggal 12 Agustus dan 18 Agustus 2008.

”Pada 11-18 Agustus 2008 saya di Peru,” ujar Bibit. Ia juga menunjukkan surat jalan, paspor, tiket, dan surat undangan dari Kedutaan Besar Peru kepada wartawan.

”Bellagio Residence saja saya tak tahu, apalagi pernah ke sana. Jika dikatakan ada yang bertemu saya di Hotel Bellagio Residence, itu mungkin setan atau jin yang mirip dengan saya,” kata Bibit.

Bantahan soal penerimaan uang juga disampaikan Chandra M Hamzah, Wakil Ketua KPK (nonaktif) yang juga disangka menerima uang Rp 1 miliar dari Ari Muladi. Ari disebut-sebut sebagai suruhan Anggoro.

Jumat lalu, Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri melontarkan dugaan penerimaan uang oleh pimpinan KPK. Disebutkan, terjadi penyerahan uang Rp 5,15 miliar dari Ari untuk pencabutan pencegahan (larangan ke luar negeri) Anggoro, yang menjadi tersangka tindak korupsi proyek sistem radio komunikasi terpadu Departemen Kehutanan. Penyerahan uang itu dilakukan tiga tahap, 11 Agustus 2008, 13 November 2008, dan 13 Februari 2009 (Kompas, 26/9).

Chandra mengaku bingung terhadap penjelasan Kepala Polri. Waktu penerimaan yang ditudingkan berubah terus. Ia memiliki beberapa versi sangkaan.

Dari dokumen yang dimiliki, ia disangka menerima uang pada 27 Februari 2009. Tanggal ini berbeda dengan data yang dilansir media elektronik pada 15 April 2009, yang lalu berubah menjadi sekitar Maret 2009. ”Ini ada tuduhan dan ada dokumen. Yang mana yang benar, saya tidak tahu,” ujarnya.

Tim Kuasa Hukum KPK meminta polisi segera mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan kasus dugaan suap dan penyalahgunaan wewenang, dengan tersangka Chandra dan Bibit. Anggota Tim Kuasa Hukum, Luhut MP Pangaribuan, menilai tak ada bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan pimpinan KPK sebagai tersangka. ”Soal penyerahan uang, paling tidak harus ada dua saksi yang melihat langsung, atau bukti lain, surat tanda terima yang betul-betul ditandatangani oleh yang menerima,” ujar Luhut.

Hari Senin ini, Chandra dan Bibit akan menjalani wajib lapor ke polisi.

Dipaksa polisi

Secara terpisah, Minggu di Jakarta, Ari Yusuf Amir, seorang penasihat hukum Ketua KPK (nonaktif) Antasari Azhar, mengungkapkan, kliennya mengaku dipaksa polisi untuk membuat laporan polisi pada 6 Juli 2009. Antasari juga menyangkal pernah menyarankan Ari Muladi untuk memberikan uang kepada Chandra, seperti yang dikatakan Kepala Polri dalam jumpa persnya, Jumat.

Ari Muladi, melalui penasihat hukumnya, Sugeng Teguh Santosa, juga menyatakan tak pernah berhubungan dan menyerahkan uang langsung kepada pimpinan KPK, termasuk Chandra.

Ari Yusuf Amir menuturkan, laporan Antasari tertanggal 6 Juli itu, seperti testimoni yang dibuatnya pada 16 Juni 2009, adalah perintah polisi. ”Awalnya Pak Antasari menolak permintaan itu. Namun, ia terus dipaksa dengan alasan untuk kelengkapan administrasi,” katanya.

Saat ditanya kenapa Antasari akhirnya bersedia membuat laporan, Ari menjawab, ”Kita tahu kondisi orang yang ditahan, terutama di tahanan polisi.”

Ari menambahkan, sejak awal memang banyak kejanggalan dalam pengusutan kasus ini. ”Kejanggalan lain, misalnya saat Antasari pada 4 Mei 2009 datang ke Markas Polda Metro Jaya untuk diperiksa dalam kasus pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Saat itu dia jelas datang sendiri dan tidak karena ditangkap. Namun, sebelum ditahan, ia diminta menandatangani surat penangkapan,” tutur dia lagi.

Antasari tak pernah dan tak mungkin minta Ari Muladi menyerahkan uang ke Chandra. ”Itu tak masuk akal. Saat itu Antasari sedang menyelidiki dugaan suap di KPK. Aneh, jika dia malah menyuruh Ari menyerahkan uang kepada Chandra,” katanya.

Sugeng mengatakan, Ari yang merupakan pengusaha distribusi pupuk di Surabaya dan bergelar insinyur pertanian ini tidak pernah berhubungan dan menyerahkan uang secara langsung kepada pimpinan KPK.

Ari Muladi, lanjut Sugeng, memang pernah dihubungi Anggodo Widjojo (adik Anggoro) yang dikenalnya lebih dari 25 tahun. Anggodo meminta tolong kepada Ari agar dicarikan jalan keluar terkait pengusutan KPK atas kasus yang melibatkan PT Masaro.

”Ari lalu menemui A, pengusaha di Surabaya, yang mengaku dapat berhubungan dengan KPK.

A lalu minta uang yang katanya untuk pimpinan KPK. Ari pun mengatakan hal itu kepada Anggodo. Anggodo menyerahkan uang Rp 5,1 miliar, yang diberikan dalam tiga tahap ke Ari. Uang itu oleh Ari diserahkan ke A. Dalam proses ini, Ari mendapat 30.000 dollar AS dari A,” papar Sugeng.

Menurut Sugeng, A pernah menginformasikan kepada Ari Muladi bahwa Chandra belum diberi uang. Ari bicara kepada Anggodo. Anggodo memberikan lagi Rp 1 miliar dalam bentuk dollar Singapura kepada Ari, yang lalu diserahkan kepada A. ”Keberadaan A sekarang tak jelas. Ari juga tidak tahu apakah A menyerahkan uang itu ke pimpinan KPK atau tidak,” ujarnya.

Saat diperiksa sebagai saksi pada Juli, lanjut Sugeng, Ari mengaku memberikan uang kepada pimpinan KPK. Pengakuan itu untuk menyenangkan Anggodo. Namun, Agustus lalu, keterangan itu dicabut. (ANA/NWO) 

 

 

 

Degradasi Pemberantasan Korupsi

KOMPAS, Senin, 28 September 2009 | 04:29 WIB 

Hifdzil Alim

Salah satu alasan mengapa korupsi kurang dipelajari sebagai masalah kebijakan mungkin karena perasaan tidak ada yang bisa dilakukan untuk itu.

Usia korupsi sama tuanya dengan pemerintah itu sendiri (Robert C Tilman: 1979). Tilman benar. Pasalnya, kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi kadang malah menimbulkan efek korupsi yang lebih akut meski kebijakan itu sebelumnya dimaksudkan sebagai tindakan preemtif ataupun preventif terhadap kasus korupsi.

Contoh, kebijakan terbaru pemerintah untuk menyelamatkan uang negara yang diambil anggota DPRD 2004-2009 melalui tunjangan komunikasi intensif (TKI) serta belanja penunjang operasional (BPO) pimpinan dan anggota DPRD dinilai kontraproduktif dengan usaha memberantas korupsi di negara ini.

Penggembosan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan surat edaran (SE) No 555/3032/SJ pada 18 Agustus 2009 (SE 555) yang menjawab surat Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Se-Indonesia bernomor 42/ADPSI/VII/2009 tanggal 31 Juli 2009.

Petikan isi SE itu menyatakan, jika sampai batas waktu yang ditentukan anggota DPRD belum melunasi pengembalian TKI dan BPO, tidak akan dilimpahkan kepada penegak hukum alias tidak dipidana. Ketentuan SE itu bak penggembosan ban pemberantasan korupsi.

Sebelumnya, dana TKI dan BPO yang diatur dalam Pasal 10A Peraturan Pemerintah (PP) 37 Tahun 2006 dan diberikan kepada anggota DPRD 2004-2009 dianggap sebagai uang korupsi. Sebab, dana itu tidak sesuai dengan peruntukan, bagian dari penyelewengan anggaran, dan merugikan keuangan negara.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran menghitung, dana negara yang digelontorkan untuk memenuhi TKI dan BPO sebesar Rp 1,4 triliun. Potensi kerugian negara di beberapa daerah pun beragam. Di DKI Jakarta sebesar Rp 6,55 miliar, Banten Rp 3,79 miliar, Maluku Utara Rp 4,26 miliar, dan NTB Rp 1,1 miliar.

Berdasarkan penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan pada semester I dan II tahun 2008, kerugian negara yang baru dikembalikan dari 152 daerah adalah Rp 210,8 miliar (Kompas, 31/08/09). Sisanya, 358 daerah, belum mengembalikan.

Korupsi

TKI dan BPO adalah bagian dari penyelewengan anggaran di daerah. Catatan penggiat antikorupsi memetakan, penyelewengan anggaran menjadi modus populer di daerah. Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM mencatat, selama tahun 2008-2009, korupsi merupakan modus teratas penyelewengan anggaran (63 persen).

Sebagai perbandingan, tahun 2000-2001, penyelewengan anggaran hampir terjadi di tiap daerah, dimainkan anggota DPRD. Lihat saja neraca belanja DPRD di delapan daerah yang tidak sesuai standar belanja DPRD dalam PP 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kedelapan daerah itu, DPRD Bengkulu menghabiskan anggaran Rp 5,96 miliar (seharusnya hanya Rp 5,06 miliar), DPRD Lampung Rp 15,02 miliar (seharusnya Rp 8,46 miliar), DPRD DKI Jakarta Rp 90,03 miliar (seharusnya Rp 30,16 miliar), DPRD Jawa Timur Rp 29,80 miliar (seharusnya Rp 9,45 miliar), DPRD Kalimantan Barat Rp 10,32 miliar (seharusnya Rp 5,42 miliar), DPRD NTT Rp 8,09 miliar (seharusnya 4,95 miliar), DPRD NTB Rp 11,89 miliar (seharusnya Rp 4,44 miliar), DPRD Sulawesi Tengah Rp 8,17 miliar (seharusnya Rp 7,27 miliar) (HCB Dharmawan, dkk: 2004).

Kebijakan pemerintah tentang TKI dan BPO dalam PP 37 Tahun 2006 menuai banyak protes. Ketentuan TKI dan BPO lalu dicabut pemerintah. PP 21 Tahun 2007 terbit menggantikan PP 37 Tahun 2006, memidanakan anggota DPRD yang tetap mengonsumsi dana TKI dan BPO.

Bersamaan terbitnya PP 21 Tahun 2007, Mendagri menerbitkan SE 700/08/SJ (SE 700) ihwal tunggakan pengembalian dana TKI dan BPO. SE 700 memerintahkan agar jika sampai batas waktu yang ditentukan pimpinan dan anggota DPRD belum melunasi TKI dan BPO, mereka akan diseret aparat penegak hukum di daerah. Artinya, dengan ketentuan PP 21 Tahun 2007 dan SE 700, tanggal 22 Agustus 2009 adalah batas akhir anggota DPRD mengembalikan uang negara. Namun, kebijakan baru Mendagri (SE 555) telah mendegradasi usaha pengembalian uang negara itu.

Usaha memberantas korupsi harus terus jalan. Degradasi pemberantasan korupsi harus diakhiri. Pertama, Mendagri harus mencabut SE 555. Pencabutan itu penting guna menjaga emosi pemberantasan korupsi agar tidak kendur.

Kedua, aparat penegak hukum harus tetap aktif memeriksa anggota DPRD yang belum mengembalikan dana TKI dan BPO. Berharap kebijakan pemerintah menjadi kebajikan dalam pengembalian harta negara.

 Hifdzil Alim Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM

Wapres Minta Polri Utamakan Kejelasan Kasus Pimpinan KPK

Sabtu, 26 September 2009 | 03:24 WIB

Jakarta, Kompas – Wakil Presiden M Jusuf Kalla menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait penetapan pimpinan sementara KPK, harus dijalankan. Namun, sejalan dengan itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga harus segera mengutamakan kejelasan nasib pimpinan KPK.

Polri menetapkan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang, terkait pencegahan atas pengusaha Anggoro Widjojo serta pencegahan dan pencabutan pencegahan (larangan ke luar negeri) atas pengusaha Djoko S Tjandra. Keduanya kini nonaktif.

Bila Bibit dan Chandra bersalah, kata Wapres di Jakarta, Jumat (25/9), proses hukum harus dilanjutkan. Jika tak terbukti, polisi harus membebaskan dan menempatkan keduanya sebagai pimpinan KPK sehingga perppu tak berlaku.

”Ada pandangan, sambil jalan perppu, Polri mengutamakan dulu proses untuk memperjelas status hukum pimpinan KPK,” katanya. Menurut Kalla, hal itu penting agar sistem hukum Indonesia tak rusak karena sekarang berjalan dengan baik.

”Itu keinginan masyarakat dan juga keinginan kita semua agar Polri mengutamakan hal itu. Itu juga saya sampaikan kepada Kepala Polri agar ada kepastian hukum,” kata Wapres.

Wapres mengatakan, sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berangkat ke Amerika Serikat, Presiden juga memberikan instruksi khusus agar Polri menjelaskan hal itu.

Calon dari KPK

Secara terpisah, Wakil Ketua KPK tersisa, M Jasin dan Haryono Umar, mengharapkan tiga calon anggota sementara pimpinan KPK, yang akan direkomendasikan kepada Presiden, berasal dari dalam KPK atau mantan unsur pimpinan KPK. Harapan itu disampaikan saat keduanya bertemu dengan Tim Rekomendasi Calon Anggota Sementara Pimpinan KPK yang dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo AS, Jumat di Jakarta.

Anggota Tim, Adnan Buyung Nasution, menuturkan, pertemuan dilakukan karena pimpinan KPK belum diajak bicara saat Presiden menerbitkan Perppu No 4/2009. Dalam perppu itu antara lain disebutkan, Presiden mengangkat anggota sementara pimpinan KPK jika pimpinan komisi itu kurang dari tiga orang.

Jasin menegaskan, KPK adalah lembaga negara sehingga tak bisa menolak Perppu No 4/2009, apalagi perppu itu dimaksudkan untuk memperkuat KPK.

Jumat lalu, Jasin menyatakan, perppu sebaiknya diterbitkan bila pimpinan KPK yang berstatus tersangka ditetapkan sebagai terdakwa. Tim Pembela KPK menilai, dengan perppu itu, Presiden mudah dipersepsikan mendukung langkah yang dapat dikategorikan sebagai upaya melemahkan KPK (Kompas, 19/9).

Namun, Jasin, mengaku tidak pernah menulis surat dan menandatangani pernyataan menolak perppu. Ia mempersilakan jika ada pihak yang menolak perppu, tetapi jangan memakai nama KPK. (HAR/NWO)

 

 

 

Dugaan Pidana

Liputan 6

DPR Rekomendasikan Adanya Dugaan Pidana Kasus Century

Liputan6.com, Jakarta: Di penghujung masa jabatan, Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009 mengesahkan banyak rancangan undang-undang dan rekomendasi. Satu di antaranya rekomendasi atas kasus Bank Century.

Dalam sidang paripurna terakhir di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/9), DPR merekomendasikan agar kasus Bank Century ditindaklanjuti sebagai kasus pidana oleh aparat hukum. Berdasarkan hasil kesimpulan dan rekomendasi atas audit Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi XI DPR menyatakan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan kesalahan penilaian dari Bank Indonesia terhadap kucuran dana sebesar Rp 6,7 triliun.

“Hasil audit BPK menyatakan seperti itu,” ucap Hafiz Zawawi, Ketua Komisi XI. Selain penyelesaian hukum yang tegas, menurut Hafiz, DPR juga meminta BPK menyelesaikan hasil audit akhir terhadap kucuran dana ke Bank Century.

Dua hari silam, Ketua DPR Agung Laksono telah menerima hasil audit Bank Century dari BKP. Kasus Bank Century ini menjadi penting, bahkan sempat dibahas pada Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Pittsburgh, Amerika Serikat, yang juga dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono [baca: DPR Terima Hasil Audit Bank Century].(ANS)

Konflik KPK-Polisi

Antara – Rabu, September 30

MK Berharap Konflik KPK-Polisi Dapat Diselesaikan

MK Berharap Konflik KPK-polisi Dapat Diselesaikan

Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi (MK) berharap konflik antara polisi dan KPK dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai hukum, moralitas, kejujuran dan sistem ketatanegaraan.

“Kita berharap dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai hukum, moralitas, kejujuran dan sistem ketatanegaraan,” kata Ketua MK, Mahfud MD, seusai acara halal bihalal di lingkungan MK, di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Polri menetapkan Wakil Ketua KPK nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyuapan.

KPK sendiri sebelumnya juga menyebutkan tengah mengkaji keterlibatan petinggi kepolisian berinisial SD terkait kasus Bank Century.

Ketua MK menyatakan posisi MK sendiri tidak dalam posisi memihak Polri dan KPK. “MK tidak dalam posisi memihak cicak (KPK) dan buaya (Polisi),” katanya.

Ia menyatakan MK sendiri dalam konflik itu, tidak bisa menjadi mediator dan tidak bisa dibawa ke MK.

“Pasalnya konflik itu bukan SKLN (sengketa kewenangan lembaga negara),” katanya.

Dikatakan, MK akan menangani SKLN jika ada lembaga negara yang sama-sama memiliki kewenangan yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Polri punya UUD 1945 dibidang keamanan, tapi KPK tidak punya. Hingga tidak bisa berperkara di MK,” katanya.

Di bagian lain, ia menyatakan MK tidak bisa memberikan saran kepada presiden untuk menyikapi adanya konflik tersebut.

“MK bukan lembaga penasehat presiden, jadi MK tidak mungkin memberikan saran,” katanya.

Kendati demikian, ia meyakini presiden sudah mengikuti perkembangan dan memiliki orang-orang yang berkualitas untuk memberikan saran.

“Saya yakin presiden sudah ikut perkembangan ia pasti punya orang-orang yang memang berkualitas untuk memberikan saran. Oleh sebab itu, MK tidak akan memberi saran, kita yakin dan presiden tahu apa yang akan dilakukan,” katanya.

KasusPimpinanKPK

Antara – Rabu, September 30

MK: Polisi Tidak Profesional Tangani Kasus Pimpinan KPK

Jakarta (ANTARA) – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, menyatakan, polisi tidak profesional dalam menangani kasus Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto.

“Tampaknya tidak pidana belum ada dan baru dicari kemudian, hingga saya katakan (polisi) tidak profesional hingga harus diselesaikan secara baik-baik,” katanya seusai acara halal bilhalal karyawan MK, di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Mabes Polri menetapkan Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan penyuapan dalam penanganan dugaan korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Departemen Kehutanan (Dephut) dengan PT Masaro Radiokom.

Mahfud MD menyatakan kalau murni itu tuduhan polisi kepada KPK terkait adanya pelanggaran kewenangan, maka itu bukan wewenang polisi dalam menanganinya.

“Itu wewenang PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) atau administrasi internal. Kok tiba-tiba jadi pidana,” katanya.

“Kalau tidak ada bukti awal (menetapkan tersangka) ya tidak boleh,” katanya.

Ia menegaskan sudah menjadi kewenangan polisi kalau ada bukti tindak pidananya dengan bukti awal yang cukup.

“Tapi karena kalau ini tidak pidananya selalu berubah-ubah, tampaknya tindak pidana belum ada dan baru dicari kemudian, hingga saya katakan tidak profesional,” katanya.

Di bagian lain, ia menyatakan (MK) berharap konflik antara polisi dengan KPK dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai hukum, moral, kejujuran dan sistem ketatanegaraan.

“Kita berharap dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai hukum, moralitas, kejujuran dan sistem ketatanegaraan,” katanya.

Berkaitan dengan kasus antara KPK dengan polisi, maka berbagai kalangan termasuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) telah mendesak Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri untuk menonaktifkan Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Komisaris Jenderal Susno Duadji.

Suara Pembaruan

2009-09-30 Menagih Komitmen Istana

Oce Madril
Satu komitmen penting yang diucapkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada pidato pertama setelah KPU secara resmi menyatakan dia terpilih sebagai presiden, Oktober 2004, adalah akan memimpin langsung agenda pemberantasan korupsi. Lima tahun memimpin pemerintahan, komitmen antikorupsi tersebut layak diapresiasi. Namun, komitmen tersebut terlihat pasang-surut.

Pada awal masa pemerintahannya (2004-2005) komitmen antikorupsi menjalar sampai ke beberapa kebijakan hukum. Namun, semangat itu mulai stagnan dan kian memudar ketika memasuki 2006. Bahkan, saat ini komitmen antikorupsi istana mulai dipertanyakan. Apalagi, setelah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Pelaksana Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (Plt KPK).

Sejak lima tahun lalu, Presiden SBY telah mengeluarkan beberapa kebijakan hukum terkait pemberantasan korupsi. Dimulai dengan program terapi kejut (shock therapy) 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), SBY kemudian melanjutkan langkahnya dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi (Inpres No 5/2004). Instruksi yang ditujukan kepada hampir 500 instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, bertujuan untuk mempercepat proses pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi. Pada 2005, SBY melangkah lagi dengan menerbitkan Keputusan Presiden No 11/2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor). Tim yang terdiri dari gabungan antara Kejaksaan, Kepolisian, dan BPKP ini bertugas mengusut kasus-kasus korupsi di pemerintahan termasuk di lingkungan istana dan BUMN.

Stagnasi dan memudarnya komitmen antikorupsi istana mulai terlihat ketika SBY memulai tren baru dalam menyelesaikan perseteruan antarlembaga negara terkait dugaan korupsi, sebagaimana terungkap dalam hasil riset Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM yang memberikan catatan khusus terhadap model penyelesaian ‘secara adat’. Model penyelesaian ini mulai dipopulerkan SBY pada 2007, ketika SBY mempertemukan Taufiqurrahman Ruki (mantan Ketua KPK) dan Yusril Ihza Mahendra (mantan Mensesneg) untuk menyelesaikan perseteruan antara mereka terkait dugaan korupsi di Departemen Hukum dan HAM.

Dua kasus hukum lainnya juga diselesaikan secara adat, yakni perseteruan antara SBY dan Amien Rais terkait kasus korupsi dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) dan perseteruan antara Mahkamah Agung (MA) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kasus audit biaya perkara di MA. Penyelesaian secara adat terbukti telah mengaburkan proses hukum. Kasus dugaan korupsi yang seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum menjadi hilang akibat diselesaikan ‘secara adat’.

Pelemahan KPK

Degradasi komitmen antikorupsi istana mencapai puncaknya ketika presiden mulai masuk pada ranah penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Dimulai dengan sebuah pernyataan kontroversial yang mempersoalkan besarnya kewenangan KPK. Kemudian diikuti dengan langkah kontroversial BPKP untuk mengaudit KPK. Dan terakhir, langkah Polri yang mempersoalkan kewenangan KPK dan mengkriminalisasikan dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Kesemuanya seperti gayung bersambut yang kemudian berujung pada gagasan untuk menghilangkan beberapa kewenangan KPK, di antaranya kewenangan penuntutan dan penyadapan, pada pembahasan RUU pengadilan tipikor di DPR. Walaupun DPR membatalkan rencana tersebut, tapi publik sudah terlanjur merekam bahwa para politisi Senayan merasa terganggu dengan kehadiran KPK.

Penerbitan Perppu Plt KPK semakin memperkuat sinyal pelemahan terhadap institusi KPK. Produk hukum yang sangat subjektif dan nyaris “tanpa kontrol” ini tentu saja berbahaya jika tidak didasari alasan hukum yang kuat dan data empiris yang jelas. Latar belakang penerbitan perppu untuk menyelamatkan dan mengisi kekosongan kepemimpinan KPK, serta melanjutkan pemberantasan korupsi, dinilai tidak lebih dari pemanis dari ancaman yang sesungguhnya. Hal ini mudah dibaca dari berbagai fenomena adanya kekuatan yang menyerang balik KPK. Alih-alih menyelamatkan KPK, perppu ini justru menambah deretan persoalan baru. Setidaknya ke depan, independensi KPK akan terancam. Padahal, independensi salah satu syarat utama bagi sebuah lembaga pemberantasan korupsi yang efektif.

Serangkaian peristiwa dan kebijakan hukum kontroversial di atas jelas menunjukkan bahwa agenda pemberantasan korupsi sedang terancam. Jika hal ini dibiarkan, maka kepada kita akan kembali dipertontonkan dagelan pemberantasan korupsi pada tahun-tahun mendatang.

Penulis adalah Peneliti di Pusat Kajian Antikorupsi FH UGM, Master Student Law and Governance Program, Nagoya University, Jepang

 

 

G-20 Mendorong Ekonomi Global Terbuka

Minggu, 27 September 2009 | 03:29 WIB

PITTSBURGH, SABTU – Para pemimpin G-20 mengakhiri sidang dua harinya pada Jumat (25/9) di Pittsburgh, Amerika Serikat, dengan menghasilkan komunike bersama. Salah satu tekad G-20 adalah berjuang bersama-sama mendorong pembangunan ekonomi global terbuka yang dimulai dengan memperkuat dunia perdagangan dan investasi, serta memperketat peraturan perbankan.

”Melanjutkan kebangkitan di dunia perdagangan dan investasi sangat penting untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi global. Hal ini akan mendorong kita untuk berjuang secara bersama-sama melawan proteksionisme,” demikian bunyi komunike pemimpin G-20, sebuah organisasi informal baru menggantikan peran G-8.

Sekalipun tidak bersifat mengikat, organisasi tersebut diharapkan akan sangat berpengaruh mendorong peluncuran kebijakan multilateral dalam mengegolkan agenda pemulihan perekonomian global. G-20 mengubah kelompok elite dunia dari dominasi negara-negara kaya menjadi kelompok elite hasil gabungan negara kaya dan berkembang, termasuk Indonesia.

G-20 berjanji terus mengawal keterpurukan ekonomi saat ini hingga mencapai pemulihan yang berkelanjutan (sustainable recovery). Selain itu, G-20 meluncurkan kerangka kerja bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang melesat kuat dan menerapkan aturan yang ketat pada perbankan tahun 2012.

”Di sini, di Pittsburgh, para pemimpin mewakili dua pertiga dari penduduk planet bumi bersepakat melaksanakan sebuah rencana tindak global dalam menumbuhkan dan memulihkan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Perdana Menteri Inggris Gordon Brown.

Presiden AS Barack Obama yang berbicara pada kesempatan pertama pada penutupan sidang memberikan catatan optimistis. Para pemimpin telah sepakat membiarkan program stimulus tetap berjalan sampai pemulihan ekonomi kokoh. Mereka juga sepakat meningkatkan peraturan tata keuangan dan mengaitkan gaji pimpinan perusahaan dengan kinerja jangka panjang.

Para pemimpin itu memutuskan untuk menghapuskan secara bertahap subsidi bahan bakar fosil, yakni minyak dan batu bara. Penggunaan bahan bakar jenis ini dipandang sebagai satu penyebab perubahan iklim. Para pemimpin dunia itu juga menyatakan, negara-negara besar dan berkembang sedang membina pendekatan baru di sektor ekonomi. Obama mengatakan, keunggulan para pemimpin adalah berhasil menghentikan resesi sehingga tidak terjebak ke dalam depresi.

Resesi adalah julukan bagi penurunan pertumbuhan ekonomi minimal dua kuartal berturut-turut. Depresi merujuk kepada penurunan pertumbuhan ekonomi dalam tahunan. ”Hal itu dapat kita lakukan,” katanya pada bagian akhir komunike.

Ia melanjutkan, ”Respons kita harus lebih kuat untuk menghentikan bahaya, yang turun tajam dalam aktivitas global, dan menstabilkan pasar-pasar uang. Kita tidak boleh membiarkan keterpurukan ekonomi masa lalu terulang kembali.”

Obama mengatakan, itu sebabnya kerangka kerja baru G-20 akan mengizinkan setiap negara menilai dan mengoreksi kebijakan satu sama lain. Tujuannya untuk membangun konsensus tentang reformasi ekonomi yang lebih baik dan untuk memastikan permintaan global mendorong pertumbuhan untuk semua.

Dalam konteks kemajuan untuk semua, G-20 memberi ruang lebih besar bagi China. Tak dapat diingkari, negara-negara berkembang, antara lain China dan India, sekarang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global. Bahkan, mereka telah berkembang pesat.

”Kita tak bisa berbicara soal ekonomi global tanpa becermin pada pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang melaju amat dinamis,” kata Wakil Pertama Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) John Lipsky.

Tentang ekonomi global yang terbuka itu, disebutkan para pemimpin akan mengurangi dampak negatif terhadap perdagangan dan investasi pada kebijakan domestik, termasuk tindakan dan kebijakan fiskal untuk mendukung sektor keuangan.

”Kami tidak akan kembali ke proteksi keuangan, terutama tindakan yang dapat menghambat arus modal ke seluruh dunia, terutama lagi ke negara berkembang. Kami akan segera memberitahukan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang setiap perilaku dagang yang relevan,” kata para pemimpin dalam komunikenya.

Masih dalam konteks mendorong ekonomi global terbuka, para pemimpin G-20 menegaskan, mereka menyambut baik laporan gabungan terbaru dari WTO, Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), IMF, dan Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD), serta meminta semua lembaga itu untuk terus-menerus, sesuai perannya, memantau situasi ekonomi dunia dan melaporkannya kepada publik setiap triwulan. ”Kami tetap berkomitmen untuk memajukan liberalisasi perdagangan,” kata para pemimpin.

Para pemimpin G-20 mengatakan, mereka sangat memahami kebutuhan banyak negara untuk secara langsung terlibat aktif satu sama lain di dalam WTO—mengingat sentralitas proses multilateral—dalam rangka mengevaluasi dan menutup jurang pemisah yang masih tersisa antarnegara. Para pemimpin G-20 meminta para menteri bertindak cekatan dalam memajukan sektor pertanian, akses pasar nonpertanian, sebaik sektor jasa, fasilitas perdagangan, dan semua sektor penting lainnya.

Disebutkan dalam komunike itu bahwa krisis ekonomi menunjukkan betapa penting menciptakan suatu era baru kegiatan ekonomi global yang berkelanjutan didasarkan pada tanggung jawab bersama. Krisis saat ini mengungkapkan suatu kebenaran dasar, yakni pertumbuhan dan kemakmuran hanya bisa terjadi jika setiap negara bekerja sama dan saling membantu.

”Kami berkomitmen mengambil tindakan yang bertanggung jawab untuk memastikan setiap stakeholder konsumen, pekerja, investor, dan pengusaha bisa berpartisipasi secara seimbang, adil, dan inklusif dalam ekonomi global,” kata para pemimpin G-20. (AP/AFP/REUTERS/VOANEWS/CAL)

Akankah Indonesia Sekadar Tampil di G-20?

Minggu, 27 September 2009 | 03:15 WIB

Joice Tauris Santi

Kejutan dari Konferensi Tingkat Tinggi Kelompok 20 (G-20) di Pittsburgh, AS, adalah secara resmi diumumkannya penggantian fungsi Kelompok 8 (G-8) oleh G-20 sebagai forum resmi kerja sama ekonomi global. Dengan demikian, Indonesia pun resmi masuk ke dalam kelompok elite dunia.

Sebenarnya wacana perluasan G-8 menjadi G-20 sudah ada dalam beberapa pertemuan G-20. Tetapi, wacana tinggal wacana karena masih banyak ganjalan, termasuk sikap Jepang yang menolak China tampil ke panggung dunia.

”Sama sekali bukanlah tugas yang mudah mencapai suatu kesimpulan ketika 20 atau 25 orang berkumpul dan mengadakan pembicaraan. Selain itu, pokok pembahasan harus sangat terbatas jika Anda ingin mencapai kesimpulan di antara begitu banyak orang. Saya tidak benar-benar berpikir pentingnya G-8 telah menghilang,” kata Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama di Pittsburgh, Kamis (24/9).

Beberapa pengamat khawatir beragamnya isu penting dari perubahan iklim hingga hak asasi manusia dan reformasi pasar akan menghasilkan kesepakatan yang tidak bergigi. Dengan kata lain, G-20 yang merupakan kumpulan negara dengan variasi kemampuan dianggap bisa memberikan kerepotan tersendiri.

Namun, keputusan para pemimpin negara yang berkumpul di Pittsburgh untuk menggantikan G-8 menjadi G-20 terjadi juga dan lebih cepat dari yang diduga. Alasannya antara lain terjadinya krisis ekonomi global telah mempercepat perubahan tatanan ekonomi global.

G-8 akan terus bertemu untuk membahas hal-hal penting bagi negara-negara maju, seperti isu keamanan internasional. Akan tetapi, pertemuan G-8 akan diadakan ketika para kepala negara berkumpul untuk pertemuan lain, bukan pertemuan khusus seperti KTT.

Dunia saat ini tidak hanya dikuasai oleh 8 negara industri kaya yang didominasi oleh AS dan negara-negara Eropa. Arus barang dan jasa juga banyak mengalir dari negara-negara berkembang yang dahulu dipandang sebelah mata oleh negara-negara industri.

Perekonomian negara berkembang saat ini telah menempati lebih dari separuh perekonomian global. Sayangnya, banyak dari negara yang ekonominya bertumbuh sangat cepat tak termasuk ke dalam kelompok elite G-8 itu. Memang, dalam pertemuan-pertemuan G-8 sering juga diundang negara berkembang seperti China. Namun, kenyataannya G-8 tetap saja merupakan kumpulan eksklusif elite negara-negara industri.

Selain inisiatif Presiden AS Barack Obama, China dan Brasil juga merupakan negara berkembang yang mendorong perluasan G-8 menjadi G-20. Meningkatnya peranan G-20 membuat terjadinya perubahan terbesar dan terpenting dalam perekonomian global. Hal ini mengubah akar koordinasi kerja sama internasional dalam beberapa dekade terakhir.

Perubahan itu juga mencerminkan pergeseran kekuatan yang fundamental dari negara industri ke negara berkembang.

Wakil Pertama Direktur Pelaksana (First Deputy Managing Director) IMF John Lipsky kepada CNN dengan jelas memberikan argumentasi soal kelayakan pergeseran posisi G-8. ”Kita memerlukan keseimbangan ekonomi global yang memerlukan pula peran global yang lebih berimbang,” kata Lipsky kepada televisi CNN, Jumat (25/9).

Akankah seperti APEC?

Indonesia, sebagai salah satu anggota G-20, merupakan salah satu pihak yang senang dengan keputusan digantikannya G-8 menjadi G-20 itu. Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam jumpa pers di Pittsburgh, Indonesia berada dalam posisi strategis dalam menentukan arah dan kebijakan perekonomian global.

Kelak, Indonesia sebagai negara dengan ekonomi nomor 16 di dunia akan lebih banyak diajak berdiskusi dan akan didengar pendapatnya di G-20. Posisi tawar akan menjadi semakin kuat dibandingkan dengan hanya menjadi tamu dan penonton G-8.

Persoalannya, apakah kita mampu memanfaatkan dengan maksimal posisi tawar yang semakin kuat ini dalam percaturan ekonomi internasional. Kredo bahwa keinginan negara industri sering justru merugikan negara berkembang seharusnya dapat diubah dengan semakin besarnya peran negara berkembang, termasuk Indonesia.

Sebagai negara yang diperhitungkan, Indonesia harus berani menyuarakan perlawanan atau ketidaksepakatan dengan negara-negara yang lebih besar dan lebih kuat. ”Kita bisa langsung menyuarakan tindakan main tuduh oleh negara-negara maju, misalnya dalam hal praktik dumping,” kata ekonom A Tony Prasetiantono.

Banyaklah hal menantang yang seharusnya dapat disuarakan oleh Indonesia dalam forum tersebut. Misalnya soal utang, ketenagakerjaan, perdagangan, dan ekspor. Negara berkembang, termasuk Indonesia, telah diberikan kesempatan lebih memiliki gigi dalam forum ini.

Namun, kita jangan terlena dengan euforia hanya karena masuk ke jajaran elite dunia. Tradisi buruk Indonesia, suka sekali membanggakan diri telah masuk ke jajaran elite dunia. Masih jelas dalam ingatan, Indonesia di bawah Presiden Soeharto, bangga ketika Indonesia dijuluki sebagai salah satu kekuatan ekonomi ajaib Asia.

Indonesia juga bangga ketika menjadi anggota Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Pertanyaannya, akankah Indonesia hanya akan sekadar tampil di G-20. Masuknya Indonesia ke APEC, terbukti tak kunjung bisa menghardik Indonesia menjadi lebih baik dalam segala bidang. Quo vadis RI? (MON)

Pokok-pokok Kesepakatan di Pittsburgh

Minggu, 27 September 2009 | 03:25 WIB

Pada KTT dua hari di bagian timur kota Pittsburgh, Amerika Serikat, G-20 setuju bahwa:

- G-20, yang menyatukan negara-negara maju dan berkembang penyumbang 90 persen terhadap ekonomi global, akan menggantikan peran Kelompok Delapan (G-8) sebagai forum utama ekonomi para pemimpin.

- Negara-negara berkembang akan menerima atau menanggung sedikitnya 5 persen dari hak suara pada Dana Moneter Internasional (IMF).

- G-20 akan berkoordinasi untuk menemukan waktu yang tepat untuk mengurangi langkah-langkah stimulus ekonomi pemerintah. Ini adalah bagian dari upaya untuk ”mengembalikan pertumbuhan dunia menjadi tinggi, berkelanjutan, dan seimbang”. Para menteri keuangan bertemu pada November 2009.

- Kompensasi ”berlebihan” bagi para eksekutif di sektor perbankan akan diakhiri. Selama ini bonus bukan didapat karena prestasi, tetapi karena omzet bisnis, yang dilakukan secara sembrono. G-20 menentang pemberian jaminan bonus multitahun, mendesak transparansi yang lebih besar, dan menyerukan Dewan Stabilitas Keuangan (Financial Forum Stability) G-20 untuk mengusulkan langkah-langkah baru pengawasan sektor keuangan pada Maret 2010.

- G-20 akan membuat penahapan peraturan baru untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas modal bank. Kekurangan modal bank dipandang sebagai kekurangan utama dalam krisis ekonomi global. G-20 menetapkan tujuan pengembangan aturan di sektor keuangan pada akhir 2010 dan hasilnya akan diimplementasikan pada akhir 2012.

- Otoritas yang mengawasi peraturan akuntansi internasional harus meningkatkan standar global pada Juni 2011 untuk mengurangi kesenjangan peraturan di antara negara-negara anggota G-20.

- Pemerintah harus menghilangkan praktik pemberian fasilitas bebas pajak (tax havens) pada Maret 2010 atau negara-negara yang mempertahankan fasilitas itu menghadapi konsekuensi internasional.

- G-20 akan memulai sistem pengkajian yang tajam. Para ekonom di masing-masing negara anggota G-20 dapat memberikan saran soal kebijakan kepada orang lain. Mereka sepakat membentuk modalitas soal pemberian saran pada November 2009 dengan tujuan agar bisa memulai penyusunan saran pada Februari 2010. (Reuters/AP/AFP/Joe)