Archive for September, 2009

30
Sep
09

Perbankan : BI Buka Suara Tentang Audit BPK

Rabu, 30/09/2009 21:01 WIB

BI Buka Suara Tentang Audit BPK

Herdaru Purnomo – detikFinance Foto: dok.detikFinance

Jakarta – Bank Indonesia (BI) membuka suara mengenai hasil laporan interim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal Bank Century, laporan BPK dinilai masih terlalu dini untuk dijadikan sebuah kesimpulan. Deputi Gubernur Senior BI Darmin Nasution mengatakan, sebenarnya diperlukan waktu yang panjang bagi BPK untuk melakukan audit investigatif terkait proses bailout atau penyelamatan Bank Century yang menelan Rp 6,7 triliun, sehingga dapat diperoleh hasil yang maksimal. “Tapi setelah ada laporan ke DPR tidak semakin jelas, karena masih melahirkan kesimpulan berbeda-beda dan kita tidak tahu dasar persisnya seperti apa. Kita dari BI menegaskan mari kita buat ini semua menjadi jernih dan jelas, maka kita dukung BPK agar audit selesai,” tuturnya ketika ditemui di kantornya, Jalan Thamrin, Jakarta, Rabu (30/9/2009). Darmin mengakui BI sendiri sampai saat ini belum mendapatkan laporan BPK tersebut secara resmi, hanya melihat dari pemberitaan di berbagai media. “Jadi kita sulit dapat gambaran jelas. Oleh karena itu kami dari BI biarkanlah auditnya selesai supaya menjadi jelas,” ujarnya. Namun, dikatakan Darmin, BI selalu siap untuk mendukung sepenuhnya upaya dari BPK untuk melakukan audit sehingga audit berjalan dengan lancar. “Motivasinya adalah persoalan Century jadi jelas dan jernih. Tidak ada spekulasi kesimpulan yang tidak ada dasarnya. Kesimpulan personal dan telah berjalan sebulan ini keliatannya audit belum selesai sepenuhnya,” tandasnya. (dnl/dnl)

Baca juga :

Rabu, 30/09/2009 18:46 WIB
Bailout Century Tak Punya Landasan Hukum, Sri Mulyani Tak Gentar
Herdaru Purnomo – detikFinance

Foto: Depkeu

Jakarta – DPR menyatakan ditolaknya Perppu Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) pada November 2008 menyebabkan tindakan bailout atau penyelamatan Bank Century tidak punya landasan hukum. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani tak gentar.

“Saya katakan pejabat negara termasuk Menteri Keuangan berlindung di bawah undang-undang, apabila kami melakukan sesuai dengan undang-undang, maka terlindungi kecuali dengan sengaja melakukan peyelewengan,” tegasnya dalam jumpa pers di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu (19/9/2009).

Menurut Sri Mulyani, dalam surat resminya 24 Desember 2008, DPR tidak secara eksplisit menyatakan penolakannya atas Perppu JPSK.

“Menurut saya hasil paripurna dalam Perppu JPSK secara resmi disampaikan dalam sebuah surat tertulis per 24 Desember 2008 yang isinya DPR sepakat meminta UU JPSK sebelum 19 Januari dan ditindaklanjuti oleh dewan. Pernyataan penolakan tidak secara eksplisit dalam surat itu,” paparnya.

Sri Mulyani menegaskan pemerintah sudah menjalankan konstitusi dengan baik dan mengikuti segala aturan yang ada dalam mengambil keputusan bailout Bank Century.

“Bila Perppu tidak mendapat persetujuan harus dicabut, kalau dicabut berarti ada yang mencabut. Itu diatur dalam UU No.10 Tahun 2004, jika Perppu ditolak sebagai gantinya diajukan RUU, dan pemerintah ajukan RUU JPSK,” tandasnya.
(dnl/qom)

Baca juga :

Rabu, 30/09/2009 10:52 WIB
Poin-poin Hasil Audit BPK atas Penyelamatan Bank Century
Herdaru Purnomo – detikFinance 
 

Jakarta – Sebuah laporan 8 halaman dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi dalam upaya penyelamatan Bank Century hingga menelan dana bailout Rp 6,7 triliun.

Laporan interim BPK itu mencakup 10 poin dalam dokumen bertuliskan ‘Rahasia Negara’ sebanyak 8 halaman. Setelah diserahkan oleh BPK, Komisi XI DPR RI pun melakukan evaluasi dalam rapat yang berlangsung kurang lebih selama 5 jam. Rapat baru berakhir pada Selasa (29/9/2009) pukul 23.00 WIB.

Setelah melakukan penelaahan, Komisi XI DPR RI pun menyampaikan sikap-sikapnya. Seperti disampaikan Komisi XI DPR RI, hasil audit interim BPK menunjukan telah terjadi berbagai macam tindak pidana kejahatan perbankan yang menyebabkan gagalnya Bank Century.

Kejahatan itu dilakukan melalui surat-surat berharga, pemberian kredit fiktif, pelanggaran batas maksimal pemberian kredit (BMPK), pengeluaran fiktif, dan pelanggaran posisi devisa netto.

Namun menurut anggota Komisi XI, Harry Azhar Azis, laporan aliran deposan tidak ada secara tegas dikemukakan oleh BPK.

“Namun ada indikasi aliran dana bagi deposan yang dianggap menggunakan dana pembiayaan darurat,” katanya di Gedung DPR, Rabu (29/09/2009).

Dikatakan Harry ada angka-angka tertentu dari dana FPJP yang keluar dan penggunaannya mencurigakan.  Menurutnya, dalam laporan itu ada nama-nama para deposan yang mendapatkan dana FPJP (Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek).

Komisi XI juga membeberkan terjadi penyalahgunaan kewenangan dan kesalahan penilaian oleh bank indonesia dan komite stabilitas sistem keuangan (KSSK) dalam penyelesaian masalah bank Century yang mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah yang besar.

Bank Indonesia (BI) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) disinyalir telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan kesalahan penilaian dalam penyelamatan PT Bank Century (Century) yang menghabiskan dana hingga Rp 6,7 triliun.

Komisi XI menjelaskan, BI memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) sebesar Rp 632 miliar kepada Bank Century di saat bank yang pernah mengalami gagal kliring itu memiliki Rasio Kecukupan Modal (CAR) yang rendah.

“Hal ini dilakukan BI dengan sebelumnya mengubah Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang CAR dimana ada perubahan syarat kepada yang mendapatkan FPJP. Sebelum dikeluarkannya PBI ini, FPJP diberikan kepada Bank yang memiliki CAR 8 persen namun diganti melalui PBI ini, yang mendapat FPJP yakni bank dengan CAR positif saja,” papar Anggota Komisi XI, Drajad Wibowo.

Drajad melanjutkan, hal ini mengindikasikan perubahan PBI ini semata hanya untuk ‘menggolkan’ pengucuran  FPJP kepada Bank Century sehingga BI merubah ketentuan permodalan.

Dalam laporan tersebut juga ada indikasi abuse of power atau penyalahgunaan wewenang oleh oknum BI. Harry Azhar Azis mengatakan akibat kelalaian pengawasan BI, dana yang membengkak sebesar Rp 6,7 triliun merupakan
sebuah kesengajaan.

“Karena dalam laporan tersebut, tanggal pertanggal dilaporkan dan ada landasannya. Kita mengindikasikan pembengkakan itu muncul akibat salah satu anggota melakukan abuse of power ditingkat pengawasan BI,” jelas Harry.

Selain itu, Harry juga menjelaskan dimana dalam rapat KSSK ada indikasi yang menunjukan pelanggaran oleh Menteri Keuangan.

“Kita melihat dari laporan interim yang membahas tentang notulen rapat KSSK pada tanggal 20 November 2008,” tegasnya.

Walaupun secara spesifik tidak terlibat (menteri keuangan), Harry mengatakan ada sebuah indikasi jika dikaitkan yang menunjukan Menkeu terlibat sebuah pelanggaran.

Dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Harry mengatakan hasil audit interim, Komisi XI melihat juga adanya pelanggaran.

“LPS memberikan pendapat pada rapat KSSK yang seharusnya tidak boleh,” tuturnya.

Lebih lanjut Harry mengatakan, pada rapat KSSK tersebut ada sebuah perdebatan dimana BI sangat sulit untuk mengukur dampak sistemik.

“Makanya BI melihat bukan dari dampak sistemiknya, namun BI melakukan pendekatan kehati-hatian untuk mengukur cost dari dampak sistemiknya. Intinya menghitung cost (biaya) yang keluar menggunakan uang LPS itu,” ungkapnya.

Laporan interim report tersebut masih dirasa sangat kurang oleh para anggota DPR. Komisi XI berpendapat bahwa memang telah terjadi keterlambatan penyampaian hasil laporan oleh BPK kepada DPR.

Komisi XI memang sebelumnya meminta kepada BPK untuk dapat menyerahkan laporan tersebut tepat setelah lebaran. Namun per tanggal 28 September 2009 laporan tersebut baru sampai ke tangan DPR.

(dru/qom)

Baca juga :

Selasa, 29/09/2009 21:04 WIB
Menkeu dan LPS Bisa Terseret Kasus Century
Herdaru Purnomo – detikFinance

Foto: dok.detikFinance

Jakarta – Hasil audit sementara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap proses penyelamatan Bank Century mengindikasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bisa terlibat pelanggaran.

Dalam laporan BPK ada indikasi kuat dugaan pidana dalam tindakan penyelamatan atau keputusan bailout Bank Century yang menelan dana Rp 6,7 triliun.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi XI Harry Azhar Azis di sela rapat intern Komisi XI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/9/2009).

“Secara spesifik tidak terlibat (Menkeu) namun ada indikasi, ada kaitannya yang membuat Menkeu terlibat. Pointernya ada semacam indikasi yang menunjukan pelanggaran,” ujarnya.

Dijelaskan Harry, posisi Menkeu saat itu adalah sebagai ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang mengambil keputusan penyelamatan Bank Century yang menelan dana Rp 6,7 triliun.

“Dari LPS ada yang mengindikasi LPS memberikan pendapat.  Digambarkan perdebatan itu, namun tidak sampai dua kubu, dan BI sendiri dalam laporannya sulit untuk mengukur dampak sistemik itu. Karena itu BI mengadakan pendekatan kehati-hatian untuk mengukur cost dari dampak sistemiknya. Intinya cost yang keluar uang LPS,” paparnya.

(dnl/dnl)

Baca juga :

Selasa, 29/09/2009 10:05 WIB
Hasil Audit BPK Ungkap Dugaan Tindak Pidana Kasus Century
Elvan Dany Sutrisno – detikFinance

Foto: dok detikFinance

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengindikasikan adanya dugaan tindak pindana dalam kasus Bank Century berdasarkan hasil audit interim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  DPR menemukan banyaknya penyalahgunaan kewenangan dalam hasil audit awal laporan keuangan tersebut.

“Ada dugaan pidana dalam kasus Bank Century, karena ada perbedaan angka, kelengahan pengawasan dan ketidakpastian hukum, termasuk pengambilan dana oleh pemegang saham. Pelanggaran kewenangannya lebih banyak,” kata Ketua DPR RI Agung Laksono di kantornya, Senayan, Jakarta (29/9/2009).

Ia menambahkan, hasil audit awal Bank Cantury itu akan segera diperiksa lebih lanjut oleh Komisi XI DPR Rabu besok (30/9/2009). Ia mengharapkan, BPK bisa merampungkan hasil audit keseluruhan sebelum masa jabatan DPR dan BPK berakhir.

“Apabila mungkin, saya harap BPK dapat menyelesaikan audit pada masa jabatan yang sekarang supaya jelas dapat diambil tindakan. Kalau tidak bisa maka akan diserahkan kepada anggota baru periode berikutnya sebagai memori jabatan,” ungkapnya.

Meski begitu, ia mengatakan, proses audit yang dilakukan BPK saat ini masih jauh dari selesai. Perlu waktu cukup lama dalam meneliti laporan keuangan bank yang segera berganti nama menjadi Bank Mutiara tersebut.

“Aduitnya masih cukup panjang. Baru ditemukan dugaan. Prosesnya belum tengah, belum akhir, belum diteliti lebih lanjut. Sebaiknya kalau diselesaikan lebih cepat akan baik juga,” tegasnya.
(ang/qom) 

Baca juga :

Senin, 28/09/2009 11:02 WIB
BI Jamin Tak Akan Sembunyikan Data Tentang Century
Herdaru Purnomo – detikFinance

Foto: dok.detikFinance

Jakarta – Bank Indonesia (BI) menjamin tidak akan menutup-nutupi data terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Bank Century sehingga harus dilakukan bailout atau penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan biaya sampai Rp 6,7 triliun.

Demikian disampaikan oleh Deputi Gubernur BI Budi Rochadi ketika ditemui di Gedung BI, Jalan Thamrin, Jakarta, Senin (28/9/2009).

“Kita sudah suplai terus data yang diminta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan BI jamin tidak ada yang disembunyikan,” ujarnya.

Budi mengatakan sampai saat ini pemeriksaan oleh BPK terus dilakukan meskipun BPK akan memberikan hasil audit sementara Bank Century kepada DPR pada hari ini.

“Sampai saat ini pemeriksaan masih berjalan, intinya kita sangat terbuka semua diperiksa dari bagian pengawasan dan pengaturan. Rencananya hari ini laporan interim BPK diserahkan ke DPR. Dan itu data sementara, masih bisa berubah,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Deputi Gubernur Senior BI Darmin Nasution mengatakan dirinya juga tengah menunggu hasil laporan BPK mengenai Bank Century.

“Biarkan saja pemeriksaan selesai dulu, kita tidak bisa kasih komen, mestinya hari ini diserahkan laporannya, kita tunggu sekarang, kita tidak tahu persis,” tandas plt Gubernur BI ini.
(dnl/qom)

Baca juga :

Jumat, 25/09/2009 12:52 WIB
Biaya Ganti Nama Bank Century Telan Rp 1,8 Miliar
Herdaru Purnomo – detikFinance

Foto: dok.detikFinance

Jakarta – PT Bank Century (Century) yang akan segera mengubah namanya pada awal Oktober 2009 nanti menjadi Bank Mutiara, dan rencana tersebut menelan dana sebesar Rp 1,8 miliar.

Demikian dikatakan oleh Direktur Bank Century, Benny Purnomo ketika ditemui di Kawasan Plasa Senayan, Jakarta, Jumat (25/09/2009).

“Proses penggantian nama ini (rebranding ) menghabiskan dana hanya Rp 1,8 miliar. Itu tidak memakan dana besar,” ujar Benny.

Ia mengatakan, proses rebranding tersebut dilakukan manajemen baru yang memang sudah direncanakan dalam Business Plan setelah di ambil alih oleh LPS pada bulan November 2008 lalu.

“Ini sudah menjadi rencana kita, dan pada bulan Oktober nanti akan direalisasikan,” jelasnya.

Ia menjelaskan ada tiga fase tahapan setelah penyelamatan Bank Century oleh pemerintah. “Ada tiga fase, yakni survival pada bulan Februari 2009 dan sudah kita lakukan, kemudian building the foundation dan focussing business di tahun depan,” jelasnya.

Dikatakannya, proses rebranding ini merupakan bagian dari fase kedua yaitu Building The Foundation yang akan dilakukan sampai dengan bulan Desember 2009.

Saat ini, lanjut Benny, Bank Century sudah tumbuh dengan baik, bulan Agustus 2009, total aset Bank Century dari Desember 2008 Rp 5,5 triliun menjadi Rp 6,9 triliun.

“Untuk kredit memang agak turun dari dari Rp 4,7 triliun pada Desember 2008 menjadi Rp 4,4 triliun pada Agustus 2009. Itu karena ada pelunasan kredit macet sebelum pengambilan. Dan ada restrukturisasi, namun membuat neraca kami hasilnya bagus,” tuturnya.

Selain itu untuk dana pihak ketiga (DPK) sangat tumbuh menggembirakan. Benny mengatakan, dana masyarakat dari Desember 2008 Rp 5,1 triliun menjadi Rp 5,9 triliun pada Agustus 2009.

Sampai dengan Agustus juga, Benny menjelaskan, kredit baru juga dilepas Rp 700 miliar. “Karena bank normal itu dinilai dari kenaikan DPK dan pengucuran kredit baru,” jelasnya.

Mengenai dana nasabah yang turun pada bulan September 2009 kemarin, Benny menjelaskan hal tersebut merupakan hal biasa menjelang lebaran.

“Sampai dengan bulan September 2009, DPK tercatat sebesar Rp 460 miliar. Kemarin itu memang terjadi penurunan sebesar Rp 450 miliar karena penarikan nasabah untuk Tunjangan Hari Raya (THR), dan banyak nasabah-nasabah bayar utang ini bukan karena isu di koran. Murni operasional,” jelasnya.

Selain itu, Benny menjelaskan, dana suntikan LPS, sebesar Rp 6,7 triliun tidak habis digunakan begitu saja. “Sekitar Rp 2 triliun masih ada di SUN,” katanya. (dru/dnl) 

Baca juga :

30
Sep
09

Energi Alternatif : Pilihan Terbaik

SUARA PEMBARUAN

2009-09-30 Pilihan Terbaik dari Energi Alternatif

Ignas Iryanto

Pilihan utama dalam pemanfaatan energi alternatif telah menjadi keniscayaan global, walaupun terkadang menghadapi berbagai kendala teknis dan nonteknis. Indonesia memiliki potensi energi alternatif yang sangat bervariasi, seperti: tenaga surya, tenaga laut (gelombang, perbedaan temperatur), tenaga angin, tenaga panas bumi, biomas, tenaga air, dan tenaga bayu.

Potensi energi alternatif yang belum dimanfaatkan itu sangat besar dan seyogianya segera dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, mengingat terus meningkatnya tingkat kebutuhan akan energi listrik, tidak menentunya harga energi fosil, serta makin mendesaknya kebutuhan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang memberikan kontribusi pada peningkatan suhu global.

Menimbang terbatasnya input strategis dalam memanfaatkan potensi-potensi tersebut, selayaknya diajukan pertanyaan kunci: bagaimana menentukan skala prioritas dari berbagai potensi energi alternatif? Apakah alternatif terbaik dari energi alternatif untuk Indonesia, saat ini?

Desa Ampera, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan di ujung kaki Sulawesi Tenggara dihuni oleh sekitar 220 keluarga yang merupakan petani dan nelayan. Ketika bermalam di rumah kepala desa sebagai tempat singgah untuk menyeberang ke Buton Utara subuh keesokan harinya, pada saat melakukan survei lapangan di lokasi pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) off grid di sana, tim dari Integrated Micro Hydro Development and Application Program (Imidap) menemukan beberapa hal menarik. Sebagian rumah di Desa Ampera telah mendapatkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 50 watt yang pengadaannya dengan dana APBN yang disalurkan lewat Pemerintah Provinsi Sultra. Sebagian besar rumah lainnya masih mengharapkan mendapatkan jatah PLTS pada kesempatan berikut.

Rumah yang mendapat jatah PLTS itu hanya dapat menggunakan tiga titik lampu pada malam hari, selama kurang lebih 10 jam, dan masih bergantung pada cuaca pada siang hari serta kinerja baterai kering yang dipakai untuk menyimpan energi. Kepala desa memiliki TV dan perangkat DVD, namun tentu saja tidak dapat digunakan dengan daya listrik dari PLTS tersebut.

Sebuah genset diesel disiapkan untuk keperluan tersebut. Malam itu, genset dinyalakan, karena cukup banyak warga yang berkumpul di sana, sehingga TV, sebagai salah satu hiburan mesti dinyalakan. Beberapa titik lampu juga harus dinyalakan secara bersamaan. Tim Imidap pun menggunakan kesempatan malam itu untuk melakukan diskusi santai dengan masyarakat setempat, sekadar memotret gambaran kehidupan warga, mengidentifikasi berbagai potensi ekonomi, dan yang terpenting menumbuhkan semangat untuk berubah dengan kekuatan sendiri demi kesejahteraan mereka.

Pada awalnya, diskusi santai tersebut diwarnai dengan asumsi kami bahwa desa tersebut tidak memiliki potensi energi lain, selain energi surya, sehingga PLTS menjadi pilihan pertama untuk menerangi rumah rumah penduduk.

 

Potensi Air Ternyata dugaan tersebut keliru. Desa Ampera bersama desa tetangganya memiliki potensi air yang berasal dari sebuah mata air yang tidak pernah mengalami kekeringan. Mata air ini telah digunakan sebagai sumber air bagi kebutuhan rumah tangga tiga desa. Selain itu, mengalir pula sebuah sungai yang selama 20 tahun terakhir hanya satu kali mengalami kekeringan, yaitu ketika daerah tersebut dilanda kemarau berkepanjangan selama delapan bulan.

 

Tim sempat mengukur debit kedua sumber air tersebut. Setelah diambil untuk kebutuhan rumah tangga bagi tiga desa berdekatan, mata air yang dimaksud masih menyisakan aliran yang terbuang dengan debit sekitar 50 liter/detik yang kemudian bergabung dengan aliran sungai dengan debit total sekitar 250 liter/detik. Tinggi head yang dapat diperoleh adalah sekitar 7 m. Dengan demikian, sebuah PLTMH dapat dibangun di Desa Ampera dengan daya sekitar 15 kw. Berdasarkan topografi, tingkat kesulitan pekerjaan bangunan sipil relatif kecil dan jumlah dana yang dibutuhkan diperkirakan Rp 350 juta – Rp 400 juta. Jika dibandingkan dengan investasi untuk PLTS, yaitu satu modul 50 watt peak sebesar Rp 5 juta – Rp 6 juta maka jumlah dana tersebut dapat digunakan untuk memberikan modul 50 watt peak bagi 80 buah rumah . Total daya terpasang hanya berjumlah 4 kw dengan keterbatasan pemanfaatan dari segi waktu pakai dan jenis manfaat.

Sebaliknya daya dari PLTMH, sebesar 15 kw tersebut, selain untuk penerangan sepanjang malam juga akan dapat digunakan untuk pengembangan usaha produktif pada siang harinya, seperti pabrik es curah skala kecil untuk menyuplai kebutuhan es curah para nelayan di Desa Ampera dan dua desa tetangga. Selain itu, pengolahan kelapa dengan mendirikan pabrik minyak kelapa skala kecil, pengolahan jambu mete serta gula aren dapat menjadi pilihan usaha produktif yang bergantung pada manajemen peman-faatan energi.

 

Penulis adalah Dosen FTI Usakti, juga bekerja di Imidap (Integrated Micro Hydro Developmentand Application Program)

 


Apa yang diterapkan di Desa Ampera, Kecamatan Kolono, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, hanyalah satu contoh kecil betapa pilihan pemanfaatan energi alternatif sering tidak berpijak pada potensi sumber energi setempat. Mungkin, karena pilihan kebijakan tidak didahului oleh survei potensi energi lokal yang semestinya menghasilkan suatu peta potensi energi lokal. Tentu saja lebih mudah memberikan modul pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan membelinya dari luar negeri ataupun merakitnya di dalam negeri.

Pemasangan di rumah-rumah pun sangat mudah, begitu pula perawatannya. Hal tersebut tentu berbeda dengan membangun suatu pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH), apalagi mini hidro, yang harus didahului dengan studi potensi, studi kelayakan, desain teknis, pembangunan fisik, penyiapan lembaga pengelola, inseminasi usaha produktif, dan berbagai kegiatan lain.

Pilihannya jelas, proses yang mudah dengan hasil asal-asalan atau menempuh proses yang sulit serta penuh keringat dan bahkan airmata, namun hasilnya optimal dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika pilihannya adalah pencitraan bahwa jalan yang mudah dan cepat adalah pilihannya, namun jika pilihannya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, maka jalan yang sulit akan terasa manis walaupun prosesnya lebih panjang.

Energi pada dasarnya adalah prime mover utama dalam mendorong peningkatan produktivitas wilayah dan tidak sekadar menjadi sumber penerangan serta hiburan warga yang bersifat konsumtif. Dalam contoh di Desa Ampera, prioritas sebaiknya diberikan kepada mikro hidro dan bukannya pada energi surya. Secara umum, jika suatu lokasi memiliki potensi sumber air, maka sebaiknya potensi ini yang lebih dulu dimanfaatkan sebelum memanfaatkan sumber energi lain. Dari sudut lingkungan, hadirnya PLTM atau PLTMH akan mendorong aktivitas konservasi lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber energi. Double impact seperti ini tidak ditemukan dalam pemanfaatan energi alternatif lainnya.

Suatu alasan lain yang mendasar atas rekomendasi untuk menjadikan energi mikro dan mini hidro sebagai prioritas pertama dibandingkan energi alternatif lainnya adalah kesiapan teknologi dalam negeri. Tanpa banyak publikasi, industri mikro hidro tumbuh dengan pesat di Bandung sejak beberapa dekade yang lalu setelah atas kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman (GTZ) terjadi peningkatan kompetensi beberapa engineer muda Indonesia dengan melakukan alih teknologi dari Entec AG dalam memproduksi turbin aliran silang (cross flow).

Sejak saat itu, kelompok perintis ini yang kemudian berkumpul dalam Asosiasi Hidro Bandung (AHB) membangun ratusan pembangkit mikro hidro di Tanah Air dengan turbin-turbin serta berbagai komponen kontrol buatan sendiri. Saat ini, turbin-turbin dengan daya ratusan kw telah berhasil diproduksi dengan tingkat efisiensi yang telah melewati angka 70 %. Yang menarik, perusahaan-perusahaan ini merupakan perusahaan nasional skala menengah yang tumbuh dengan kekuatan dan inovasi sendiri. Saat ini, mereka telah memproduksi jenis turbin di luar cross flow, seperti turbin jenis propeler dan pelton, yang dapat disesuaikan dengan kondisi head (ketinggian terjunan) dan debit tertentu.

 

Melebarkan Sayap Kelompok ini pun telah membuka sayap ke luar negeri dengan memberikan asistensi dan pelatihan ke Filipina, beberapa negara Afrika, dan bahkan Malaysia pun berminat untuk memanfaatkan kompetensi mereka. Satu turbin propeler turbular buatan Cimahi (CV Cihanjuang) telah dipasang di Bucholz – Swiss pada 2006 dan hingga kini masih beroperasi dengan daya optimalnya. Prestasi tertinggi yang telah dicapai oleh kelompok ini adalah turbin tipe francis dengan daya 1 MW buatan PT Kramat, yang dipasang di lokasi Sawidago, Tentena, Sulawesi Tengah yang telah mulai beroperasi. Bersama Heksa, Cihanjuang, dan Kramat adalah tiga perintis pabrikan mikro hidro yang berlokasi di Bandung. Selain itu, PT Poso Energi, sebuah anak perusahaan grup Bukaka, juga bergerak dalam bidang ini dengan membuat turbin jenis kaplan dengan kapasitas 10 kw dan 50 kw. Sayangnya, pengujian kinerja turbin buatan mereka dilakukan di Tiongkok. Turbin tipe francis dengan kapasitas 1 mw telah melewati proses prototyping dan sedang terus dikembangkan.

 

Selain itu, saat ini bermunculan berbagai pabrikan lokal yang memproduksi turbin dengan kapasitas di bawah 200 kw. Pabrikan ini tersebar di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat dan beberapa daerah lain. Nama-nama seperi Johny Irfan di Sumatera Barat, Sucipto di Lumajang, dan Pak Linggi di Sulawesi Barat adalah penggiat mikro hidro yang memiliki pabrik lokal di daerahnya. Sebaran berbagai pabrikan ini umumnya mendapat pengaruh dan didikan secara langsung atau pun tidak langsung dari kelompok perintis di Bandung serta bersinergi dengan berbagai politeknik di daerah-daerah tersebut.

Penulis adalah Dosen FTI Usakti, juga bekerja di Imidap (Integrated Micro Hydro Development and Application Program)

Ignas Iryanto
Berbagai inovasi juga dilakukan dalam bidang kincir air yang memiliki putaran rendah. Kincir kaki Angsa serta kincir Ismun yang telah diuji coba di selokan Mataram, Yogyakarta, dan di Sungai Mahakam, menyimpan potensi aplikasi yang luas, khususnya pada saluran-saluran irigasi tanpa terjunan serta pada sungai-sungai yang lebar.

Semua ini merupakan suatu industri yang tumbuh secara mandiri, inovatif, dan potensi keunggulan kompetitif dari bangsa Indonesia. Walaupun berbagai produk dari pabrikan lokal tersebut telah digunakan dalam berbagai proyek pembangunan mikro hidro di Tanah Air yang umumnya dibiayai oleh dana hibah, APBN, APBD, dari lembaga donor internasional, serta negara sahabat, namun dengan pertimbangan keberlanjutan operasi, dirasakan adanya kebutuhan untuk menstandardisasi produk agar hanya pabrikan yang telah melewati suatu standar produk tertentu yang boleh dimanfaatkan.

Dengan demikian, sekaligus menjadi kewajiban pemerintah untuk meningkatkan kualitas produksi berbagai pabrikan lokal. Hal ini menjadi tugas bersama dari ESDM, Departemen Perindustrian serta Departemen Perdagangan agar berbagai pabrik lokal yang tumbuh dapat menyuplai komponen PLTMH di seluruh Indonesia dengan standar kualitas yang baik dan sekaligus berfungsi sebagai repair center jika terjadi kerusakan.

Selain itu, kesiapan kelompok perintis untuk memproduksi turbin-turbin berskala di atas 1 mw seyogianya dilihat sebagai potensi industri nasional yang bahkan dapat menembus pasar perdagangan regional dan internasional. Dari sudut sumber daya manusia, berbagai politeknik di Tanah Air juga telah secara khusus memasukkan teknologi ini dalam kurikulum mereka. Pada jenjang strata dua (S2), Universitas Gadjah Mada memiliki suatu program Magister Sistem Teknik (MST) yang juga secara khusus menghasilkan kader-kader yang mumpuni dalam teknologi ini.

Potensi Dahsyat

Dari pilihan energi alternatif itu, energi surya serta energi lautan, baik dalam bentuk gelombang laut, gelombang pasang maupun perbedaan temperatur antara permukaan dengan bawah laut, merupakan potensi yang mahadahsyat, yang terlihat tidak akan habis habisnya di Nusantara ini. Walaupun demikian, kesiapan teknologi dalam kedua bidang ini masih sangat jauh.

Sampai saat ini, belum terdengar adanya usaha untuk membangun suatu pusat industri dengan basis semikonduktor yang menjadi dasar dari industri fotovoltaik bagi PLTS serta langkah-langkah menuju penguasaan teknologi OTEC (Ocean thermal energy conversion). Pemerintah sudah seharusnya memberikan prioritas pengembangan teknologi-teknologi tersebut dan tidak ragu-ragu untuk menyiapkan pendanaan bagi tujuan jangka panjang yang sangat strategis itu.

Energi angin memiliki beberapa kelemahan, karena rendahnya kualitas angin di Tanah Air, kecuali di beberapa daerah tertentu. Energi panas bumi jelas merupakan pilihan yang baik. Namun, mahalnya biaya eksplorasi serta dampaknya pada lingkungan menjadi faktor yang banyak dipertimbangkan sebagai kendala. Saat ini, masih berlangsung perjuangan para pengusaha panas bumi untuk mendapatkan harga jual yang layak dari PT PLN mengingat mahalnya biaya eksplorasi yang harus mereka keluarkan. Biomas dan biofuel jika dikembangkan secara besar-besaran juga memiliki konsekuensi lingkungan yang patut dipertimbangkan dengan hati-hati.

Pilihan dari jenis energi alternatif sangat bergantung pada potensi lokal dan untuk waktu dekat, sangat dianjurkan untuk memberikan prioritas pada hydropower, khususnya untuk skala mikro hidro dan mini hidro jika potensi lokal memberikan peluang tersebut. Maraknya minat swasta nasional yang masuk pada bisnis pembangkit skala mini hidro yang membutuhkan turbin-turbin di atas 1 mw harus diantisipasi dengan mendorong penguatan pabrikan nasional yang telah siap bermain di tingkat tersebut. Kesiapan mereka dalam memenuhi kebutuhan mini hidro di Tanah Air selain dapat mengurangi impor dari Tiongkok dan Eropa, juga dapat memberikan kepada mereka kekuatan untuk mulai menjadi pemasok teknologi ini ke mancanegara, khususnya negara-negara yang masih berkembang. Selain itu, meningkatnya kebutuhan elektrifikasi pedesaan yang didukung dengan dana APBN yang mendorong penggunaan PLTMH dengan skala di bawah 500 kw sebaiknya diantisipasi dengan segera memperkuat berbagai pabrik local. Komitmen kuat dari pemerintah baru dalam memfasilitasi sinergitas antara sector-sektor terkait seperti ESDM, perindustrian, perdagangan, kehutanan, KLH, dan pihak pihak swasta terkait, akan memberikan hasil yang optimal.

Penulis adalah Dosen FTI Usakti juga bekerja di Imidap (Integrated Micro Hydro Development and Application Program)

30
Sep
09

Dimensi Konstitusi Hukum Jinayat

Dimensi Konstitusi Hukum Jinayat

KOMPAS, Senin, 28 September 2009 | 04:32 WIB

 

Ismail Hasani

Sejak Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mengadopsi hukuman cambuk pada 2003 melalui sejumlah qanun tentang syariat Islam, sistem hukum di wilayah itu telah menunjukkan kontradiksi serius dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bahkan dengan konstitusi RI.

Pada saat bersamaan, revitalisasi hukum adat juga mulai diberlakukan dengan segenap pranata, instrumen, serta praktik penghukuman tidak manusiawi dan merendahkan martabat.

Satu kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah bahwa tiga sistem hukum telah berlaku di Aceh tanpa pembatas yang tegas, kapan masing-masing sistem hukum itu beroperasi: syariat Islam, hukum adat, dan hukum nasional.

Secara sistemik dan berlangsung begitu cepat, implementasi syariat Islam di NAD telah mengancam integritas sistem hukum nasional.

Setelah diberlakukan sejak tahun 2005, jenis pidana cambuk telah mengundang kontroversi dan kecaman berbagai pihak, termasuk penolakan oleh elemen kritis-progresif Aceh. Tidak ada dampak signifikan bagi kesejahteraan dan keadilan publik yang lahir dari pemberlakuan syariat Islam di NAD.

Dampak yang dapat dipastikan muncul adalah kriminalisasi terhadap perempuan dan kelompok minoritas. Atas nama otonomi khusus, Aceh telah melembagakan diskriminasi melalui kebijakan yang tidak bijak dan penegakan yang tidak adil.

Klimaks irasionalitas

Hukum cambuk dan praktik adat yang masih mengadopsi hukuman badan telah sejak lama menjadi perhatian dunia internasional untuk dihapuskan. Konvensi Internasional tentang Antipenyiksaan, Penghukuman yang Kejam dan Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia yang telah diratifikasi Pemerintah RI menegaskan, jenis hukuman badan adalah bentuk penghukuman yang melanggar HAM.

Berbagai kritik dan keberatan dari banyak pihak tentang praktik hukuman cambuk kini telah digenapi dengan lahirnya qanun jinayat (hukum pidana materiil ”Islam”) dan hukum acara jinayat yang mengadopsi hukum rajam (dilempari batu hingga meninggal) dan jenis-jenis pidana baru yang keliru.

Pengesahan dua qanun menjelang berakhirnya masa jabatan Parlemen Aceh 2004-2009 adalah klimaks irasionalitas politik perundang-undangan nasional Indonesia dan bertentangan dengan konstitusi RI yang menggenapi praktik positivisasi agama dalam tubuh negara.

Sebagaimana diketahui, sepanjang era otonomi daerah yang diberlakukan sejak tahun 2001, setidaknya terdapat 154 kebijakan daerah dibentuk atas dasar agama dan moralitas yang melembagakan diskriminasi (Komnas Perempuan, 2009).

Selain di tingkat daerah, di tingkat nasional kecenderungan arah politik perundang-undangan nasional juga mengarah pada arus politik penyeragaman atas dasar agama dan moralitas. Sejumlah UU, seperti UU Pornografi, UU Perbankan Syariah, RUU Jaminan Produk Halal, dan SKB Pembatasan Ahmadiyah, merupakan ekspresi dan manifestasi politik penyeragaman yang mengingkari keberagaman Indonesia (Setara Institute, 2008).

Sementara itu, sejumlah mekanisme nasional yang diharapkan mampu menjadi penjaga integritas sistem hukum nasional dibuat tidak berdaya. MA yang memiliki kewenangan uji materiil atas perda misalnya sama sekali tidak memiliki kepekaan dan keberpihakan memastikan konsistensi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan undang-undang.

Kecakapan minimum MA telah terlihat saat MA menolak uji materiil Perda Kota Tangerang dan menguatkan sejumlah kasasi perkara jinayat dari Aceh yang mengadopsi hukuman cambuk.

MK secara formal tidak memiliki kewenangan menguji perda. Padahal, kontradiksi itu tidak hanya berdimensi legal, tetapi juga kontradiksi konstitusional yang menuntut penyikapan konstitusional.

Kecenderungan sebagaimana digambarkan itu menampilkan wajah politik penyeragaman sekaligus menegaskan berbagai kontradiksi konstitusional yang diidap politik hukum Indonesia. Sejak 1998, Indonesia tidak memiliki rancangan besar politik hukum yang jelas sehingga setelah 10 tahun berjalan yang muncul adalah berbagai kontradiksi. Padahal, amandemen konstitusi RI telah secara tegas menjamin kebebasan dan hak asasi manusia.

Bukan kebutuhan

Jalan politik penyelesaian konflik Aceh model penerapan syariat Islam sama sekali tidak diharapkan, baik oleh Gerakan Aceh Merdeka maupun masyarakat luas di Aceh.

Setelah berada di bawah represi di tengah konflik, GAM dengan cerdas tidak mencantumkan sama sekali perihal pelaksanaan syariat Islam sebagai salah satu butir kesepakatan.

GAM memilih praktik penegakan hukum yang humanis berlandaskan prinsip-prinsip HAM. Propaganda sebagian elite politik Aceh tentang pilihan politik penegakan syariat Islam di Aceh hanyalah cara mempertahankan pendulum politik pada kelompok mereka.

Mayoritas masyarakat Aceh telah memilih menjadi kelompok besar yang diam akibat politik stigmatisasi yang dikembangkan para pengusung syariat Islam. Mereka yang menolak akan distigma sebagai anti-Islam, antisyariat, dan seterusnya, yang kemudian menjadi sah untuk dikucilkan. Elite politik lain yang tidak mendukung syariat Islam juga gamang untuk bersikap berbeda karena khawatir ”dukungan” politik atas mereka melemah.

Merawat integritas sistem hukum nasional dan memastikan konsistensi penegakan konstitusi RI membutuhkan desain besar komprehensif arah politik hukum nasional, termasuk memastikan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan berjalan efektif dan berpihak, dan revisi atas UU No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No 10/2004 tentang Pembentukan PUU.

Tidak ada argumen untuk mengelak bagi pemerintahan SBY-Budiono untuk mengambil langkah politik, di luar mekanisme formal, melakukan pembatalan perda/qanun yang diskriminatif dan dengan landasan agama dan moralitas. Langkah ini adalah jalan menyelamatkan integritas sistem hukum nasional yang semakin rapuh dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Ismail Hasani Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta; Analis Hukum dan Konstitusi Setara Institute serta Komnas Perempuan

30
Sep
09

Ekonomi : Visi dan Peta Jalan Menuju Negara Maju

SET

ANALISIS EKONOMI
Visi dan Peta Jalan Menuju Negara Maju

KOMPAS, Senin, 28 September 2009 | 03:11 WIB

FAISAL BASRI

Lima tahun ke depan adalah masa sangat menentukan bagi perekonomian nasional. Kita memiliki peluang amat besar untuk lebih cepat menjadi negara maju, ancar-ancarnya sekitar tahun 2025-2030.

Untuk mewujudkan visi menjadi negara maju dibutuhkan lima syarat utama: struktur ekonomi yang tangguh, perekonomian yang memiliki daya saing, sumber daya manusia berkualitas, ketersediaan infrastruktur, dan kemampuan pembiayaan pembangunan.

Dalam soal struktur ekonomi, sektor pertanian dan industri manufaktur merupakan tulang punggung kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Mengingat sekitar separuh rakyat Indonesia hidup dari sektor pertanian, cara paling efektif untuk mengentaskan penduduk dari kemiskinan dan memerangi kemiskinan adalah dengan memajukan sektor pertanian, yang meliputi pertanian pangan, perkebunan, holtikultura, perikanan, perhutanan, dan peternakan.

Revitalisasi sektor pertanian perlu menjadi prioritas utama karena tiga alasan: (1) meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan; (2) memacu daya beli masyarakat sehingga bisa menyerap hasil produksi sektor-sektor lain terutama industri manufaktur; (3) menghasilkan pemerataan pembangunan, baik pemerataan pendapatan maupun pemerataan antardaerah.

Menyangkut daya saing, kita memiliki modal dasar lebih dari cukup untuk memacu daya saing perekonomian. Karunia sumber daya alam yang relatif melimpah dan beragam menunggu sentuhan tangan-tangan manusia Indonesia yang tidak kalah cakap dan produktif asalkan lingkungan kebijakan yang menaunginya kondusif.

Keterbukaan, yang sudah menjadi tradisi bangsa ini sejak ratusan tahun silam, tidak membuat kita gentar menghadapi persaingan global. Kita tidak alergi mengundang modal asing untuk mempercepat pengelolaan sumber daya alam kita asalkan dengan kesadaran penuh bahwa lambat laun kita kian mampu mengelolanya sendiri dan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam soal sumber daya manusia, sudah saatnya kita beralih dari orientasi input ke orientasi output. Alokasi dana untuk pendidikan sudah berhasil ditingkatkan menjadi 20 persen dari anggaran pemerintah pusat. Anggaran untuk kesehatan pun terus meningkat. Sejauh ini kita belum memiliki gambaran tentang efektivitas anggaran yang cukup besar itu.

Pemerintah tak berani menentukan target output dari penggunaan anggaran tersebut. Kapan, misalnya, kita bisa meningkatkan kemampuan membaca, kemampuan matematika, dan kemampuan menyelesaikan masalah siswa agar setidaknya setara dengan Thailand dan Malaysia.

Kualitas pendidikan dan kesehatan

Kita pun tak tahu sampai kapan Indonesia bisa mengurangi penderita TBC atau mengenyahkan penderita malaria. Sampai kapan kita bisa menekan persentase anak balita yang berat badannya di bawah normal, yang dewasa ini mencapai sekitar seperempat dari keseluruhan anak balita.

Bagaimana mungkin kita bisa menjelma menjadi negara maju kalau kualitas pendidikan dan kesehatan rakyatnya masih banyak yang sangat buruk. Dengan kondisi seperti itu, niscaya kita tidak bisa mendongkrak daya saing bangsa lewat peningkatan total faktor produktivitas.

Di bidang infrastruktur, Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki luas lautan dua kali lipat dari luas daratan sepatutnya bisa mempercepat proses bagi perwujudan negara kesatuan maritim, yang mampu mengintegrasikan semua kawasan dengan segala potensinya yang beragam menjadi kesatuan perekonomian domestik.

Kajian-kajian terbaru menunjukkan justru terjadi kecenderungan pelemahan integrasi perekonomian. Pembangunan selama 30 tahun terakhir ternyata tidak memperkokoh konvergensi antardaerah.

Hanya Jawa dan Sumatera yang agak saling terkait, sedangkan hubungan Jawa dan Sumatera dengan pulau-pulau lain sangat lemah. Keterkaitan pembangunan intrapulau pun sangat lemah. Yang terjadi baru sebatas pembangunan di daerah, bukan pembangunan daerah dalam konteks kawasan.

Penyebab utama dari ”disintegrasi” perekonomian nasional adalah karena bias-darat dan bias-Jawa. Budaya laut terpinggirkan. Sistem transportasi laut dan sungai yang jauh lebih murah tidak kunjung ditangani secara serius.

Pelabuhan-pelabuhan kita merana dan berbiaya tinggi karena produktivitasnya rendah. Laut kita disesaki oleh banyak otoritas yang mengedepankan kepentingan sendiri-sendiri. Kita belum kunjung memiliki sea and coast guard.

Menyangkut sumber dana pembangunan, kita tidak mungkin menjadi negara maju kalau tidak mempunyai kemampuan memadai untuk membiayai kebutuhan kita sendiri. Nisbah pajak (tax ratio) sangat rendah dan perkembangannya jalan di tempat, bahkan cenderung turun dalam lima tahun terakhir.

Peranan perbankan dan pasar modal untuk membiayai kebutuhan investasi sangat rendah dan jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia.

Pemerintah abai memobilisasi potensi dana haji yang seharusnya puluhan kali lipat dari yang telah dikembangkan oleh Malaysia. Kita pun membiarkan potensi kekayaan alam ”tertidur”.

Padahal, hal itu sebetulnya bisa dimoneterisasikan sehingga berwujud sebagai sovereign wealth fund seperti yang dimiliki Malaysia dan Norwegia dari hasil pengelolaan kekayaan minyak mereka.

Kelima pilar di atas membutuhkan naungan kerangka kelembagaan dan sistem jaminan sosial yang kuat.

”Payung” ini akan lebih menjamin perjalanan bangsa kita dalam jangka panjang sehingga tidak lagi kerap terseok-seok karena terpaan badai dari luar ataupun dari dalam serta tidak mudah ”masuk angin” akibat ulah para spekulan dan ”bandit-bandit” ekonomi.

Kita berharap pemerintah mendatang sudah menyiapkan peta jalan untuk meletakkan landasan yang lebih kokoh bagi perwujudan Indonesia sebagai negara maju, yang menyejahterakan rakyatnya dan berkeadilan.

Untuk menunjukkan kesungguhan mengawal agenda masa depan, kerikil-kerikil yang sangat berpotensi mengganggu yang muncul belakangan ini harus segera disingkirkan dan para pengganggunya dienyahkan.

Penyelesaian secepat-cepatnya secara benar atas kemelut Komisi Pemberantasan Korupsi dan tindakan tegas terhadap kasus pemberian izin kawasan Gunung Tangkuban Perahu di Jawa Barat sebagai kawasan bisnis merupakan uji coba atas kesungguhan tersebut. Ketegasan tidak harus menunggu setelah pelantikan presiden.

30
Sep
09

Budaya Kepemimpinan : Belajar dari Gandhi

Belajar dari Gandhi

KOMPAS, Rabu, 30 September 2009 | 04:53 WIB

Indra Gunawan M

Tanggal 2 Oktober ini merupakan peringatan ulang tahun ke-140 kelahiran Mahatma Gandhi. Kebanyakan orang mengakuinya sebagai salah seorang tokoh terbesar sejarah.

Bahkan, Einstein pernah memujinya, ”Mungkin generasi berikutnya akan sulit percaya kalau ada orang seperti itu pernah hidup di dunia ini.” Pertanyaannya adalah adakah ajarannya masih relevan untuk masa kini?

Selama ini, kita mengenal Gandhi sebagai tokoh penggerak ahimsa dan satyagraha.

Kedua istilah itu kerap dibaurkan meski sebenarnya ada nuansa perbedaan. Ahimsa lebih merupakan perilaku untuk tak menjalankan atau menghindari tindak kekerasan, terutama terhadap makhluk hidup. Dan, Gandhi menerapkannya, khususnya dalam perjuangan politik

Sementara satyagraha lebih merupakan falsafah dan praktik untuk menjalankan prinsip-prinsip kebenaran. Bukan kebenaran tafsir manusia, melainkan lebih merupakan berserah terhadap kehendak Ilahi. Dalam satyagraha, tujuan dan cara itu adalah satu, keduanya tak boleh berlawanan. Tujuan mulia untuk memuliakan Allah tak boleh menghalalkan segala cara. Dan, salah satu prinsip satyagraha adalah ahimsa.

Pertanyaan lanjut, apakah ahimsa ataupun satyagraha tidak terlampau idealistis? Sebenarnya, jika menukik ke ajaran Gandhi, tidaklah demikian. Dalam keadaan nyawa terancam, kita berhak melakukan pembelaan diri, termasuk dengan menggunakan kekerasan.

Jika pilihannya terbatas antara kepengecutan dan kekerasan, Gandhi lebih memilih yang kedua untuk mempertahankan martabat bangsa. Namun, dalam banyak hal tersedia sejumlah pilihan dan tidak hanya terbatas pada dua hal itu.

Alhasil, Gandhi teguh berpendirian, pantang kekerasan itu jauh lebih unggul dibandingkan kekerasan; untuk sejumlah hal pengampunan lebih ksatria daripada penghukuman, sementara kekuatan sejati lahir terutama dari kemauan keras dan bukan dari kapasitas fisik.

Menempa diri

Jika dikaji riwayat hidupnya, sebenarnya Gandhi pada awal mula bukan orang istimewa. Ia canggung, pemalu, dan tidak menonjol dalam pelajaran di sekolah. Sepertinya tak ada bakat khusus yang melekat pada dirinya. Mula pertama menjadi pengacara di India, ia juga tak begitu berhasil.

Setelah menetap di Afrika Selatan, memperjuangkan hak-hak warga India di sana, ia berhasil menempa diri menjadi pribadi tangguh—sekuat granit—yang berkomitmen penuh pada nilai-nilai kebenaran dan pantang kekerasan. Dengan tekun belajar, rajin introspeksi disertai disiplin tinggi, ia mampu mengangkat diri sebagai pemimpin bermartabat yang berusaha menyatukan pikiran dengan perbuatan.

Agaknya, Gandhi adalah manusia paradoksal. Di satu pihak ia lemah lembut secara fisik dan pantang kekerasan, tetapi di pihak lain ia pribadi pantang menyerah, berani masuk keluar penjara. Ia suka merenung, menuangkan pikirannya dalam tulisan, yang jika dikumpulkan dapat mencapai 80 jilid, tetapi serentak dengan itu dia adalah manusia tindakan. Ia idealis, tetapi pada saat bersamaan memperhitungkan realitas medan untuk mencapai tujuan

Tujuh dosa sosial

Gandhi banyak melahirkan idiom-idiom yang membuat orang tercenung, seperti ”Anda mesti menjadi perubahan yang Anda ingin saksikan”. Atau, ”Ukuran kebesaran suatu negara harus didasarkan pada betapa pedulinya dia pada penduduknya yang paling rentan/lemah”.

Gandhi tak hanya bicara yang bagus-bagus, tetapi berdiri di garda depan membela kaum paria, kelompok paling rendah, untuk memperoleh status persamaan hak.

Namun, ungkapannya yang paling menggigit adalah: ”Kekayaan tanpa kerja”, ”Kenikmatan tanpa nurani”, ”Ilmu tanpa kemanusiaan”, ”Pengetahuan tanpa karakter”, ”Politik tanpa prinsip”, ”Bisnis tanpa moralitas”, dan ”Ibadah tanpa pengorbanan”. Ia menyebutnya sebagai tujuh dosa sosial yang mematikan.

Kalau kita melihat ke sekeliling, mencermati berbagai kejadian yang ditampilkan media atau menelisik ucapan atau gerak-gerik tokoh-tokoh (birokrasi, politik, bisnis, akademi), bandingkan perilaku mereka dengan ungkapan Gandhi. Sebagian tidak sama, tetapi sebagian lagi sepertinya punya kemiripan.

Dunia sepertinya sudah terbelah. Sebagian cukup besar masih mempunyai nurani, kemanusiaan, karakter, prinsip, moralitas, mau berkorban dan berkarya. Sebagian lainnya karena berbagai faktor, seperti kemudahan kesempatan, rayuan kedudukan, pengaruh uang, bujukan sekeliling, atau tuntutan dari atasan, menjadi bergeser posisinya.

Mula-mula bergerak ke wilayah abu-abu untuk kemudian beringsut mendekati zona bebas nilai. Yang penting adalah menjadi pemenang, satu-satunya parameter yang dikedepankan untuk menentramkan hati.

Gandhi sendiri seperti ditulis Richard Granier, Commentary, 1983, bukanlah orang suci, sempurna, tanpa punya kelemahan pribadi. Ia misalnya mempunyai hubungan kurang harmonis dengan istri dan anak-anaknya

Gandhi juga lebih sering dan lebih banyak dikelilingi sejumlah besar pengikut dan kurang mempunyai rekan sederajat. Namun, terlepas dari berbagai kekurangan, ia orang yang terus berusaha, dan ini yang membuat kita kagum kepadanya.

Agaknya, pada zaman kelabu ini, relevansi ajaran Gandhi menjadi bertambah kuat. Di tengah kebimbangan, dia dapat menjadi bintang petunjuk yang memberi arah yang tepat.

Indra Gunawan M Pemerhati Budaya Kepemimpinan

30
Sep
09

Legislasi : Keistimewaan DIY, Penyelesaian RUU Kembali Tidak Pasti

KEISTIMEWAAN DIY
Penyelesaian RUU Kembali Tidak Pasti

Rabu, 30 September 2009 | 03:19 WIB

Yogyakarta, Kompas – Masa depan Rancangan Undang- Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kembali tidak pasti setelah pembahasannya dihentikan sementara dan dilanjutkan DPR periode 2009-2014. Berbagai elemen masyarakat kecewa sekaligus marah RUU Keistimewaan DIY gagal disahkan.

”Saya berharap pembahasan tidak dimulai dari nol lagi,” ujar Gubernur DI Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X, Selasa (29/9) di Yogyakarta, menanggapi gagalnya pengesahan RUU Keistimewaan DIY oleh DPR periode 2004-2009 karena DPR dan pemerintah tidak mencapai titik temu.

Komisi II DPR tetap mengusulkan posisi gubernur/wakil gubernur DIY diisi melalui penetapan, sedangkan pemerintah menginginkan pemilihan.

Menurut Sultan, apabila RUU Keistimewaan DIY tidak masuk dalam prioritas penyelesaian pembahasan DPR 2009-20014, penyelesaiannya akan berlarut-larut. Sultan sendiri tidak bisa menutupi kekecewaannya. ”Kalau kecewa ya kecewa, tapi itu yang terjadi. Mau apa?” katanya.

Secara terpisah, Bupati Bantul Idham Samawi mengatakan, gagalnya pengesahan RUU Keistimewaan DIY telah mengecewakan masyarakat yang sudah lama menunggu UU khusus yang mengatur keistimewaan DIY. ”Harapan itu, kan, muncul sejak sebelum tahun 1998. Kemarin ada harapan ketika RUU Keistimewaan DIY akan diundangkan, lalu ternyata harus mundur. Masyarakat tahu persis pembahasan dari nol lagi. Proses akan panjang,” katanya.

Menurut Idham, warga Bantul yang 80 persen mendukung penetapan Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur dan wakil gubernur DIY bakal terus berjuang agar RUU Keistimewaan DIY segera disahkan dan mengatur penetapan itu. Konsep pemilihan gubernur yang diusulkan pemerintah pusat, menurut dia, tidak pas jika diterapkan di DIY.

”Demokrasi itu tidak mesti pemilihan. Demokrasi itu apa yang menjadi kehendak rakyat. Bentuknya tidak harus dengan pemilihan umum,” ucapnya.

Mantan Ketua Pansus Penyampaian Aspirasi tentang RUU Keistimewaan DIY DPRD DIY Dedy Suwadi menyatakan, keputusan penghentian sementara pembahasan RUU Keistimewaan DIY membuat masyarakat Yogyakarta berduka karena merasa dikhianati pemerintah pusat.

”Faktanya, walau ada janji pemerintah dan DPR akan menyelesaikan pada periode ini, ternyata pemerintah tidak ingin menyelesaikannya,” ujarnya.

Di tempat terpisah, Mulyadi, Ketua Paguyuban Lurah dan Pamong Desa se-DIY, menyatakan siap melakukan aksi massa meminta pemerintah pusat mewujudkan kehendak warga DIY. ”Akan ada aksi besar-besaran. Tunggu saja saatnya,” ucapnya.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Pidi Winata mengatakan, mahasiswa belum merencanakan aksi dukungan secara resmi terhadap pengesahan RUU Keistimewaan. (IRE/RWN)

RUUK YOGYAKARTA
Dasar Keistimewaan Yogyakarta Sangat Kuat

Selasa, 29 September 2009 | 03:22 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS – Ditinjau dari sejarah, dasar hukum keistimewaan Yogyakarta sudah sangat kuat. Keistimewaan Yogyakarta juga merupakan aspirasi rakyat yang perlu segera diakomodasi oleh pemerintah untuk mencegah hilangnya kepercayaan masyarakat Yogyakarta. Kondisi ini juga bisa berujung pada dualisme kekuasaan.

Demikian hasil rangkuman pendapat para ahli yang dihubungi secara terpisah, menanggapi Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DI Yogyakarta, Senin (28/9).

Pengamat hukum tata negara dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Hestu Cipto Handoyo, mengatakan, dasar hukum tersebut adalah amanat 5 September 1945 yang dikeluarkan HB IX dan Paku Alam (PA) VIII. Amanat itu menyatakan, penggabungan diri Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan status daerah istimewa yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur wilayahnya.

Amanat itu selanjutnya dijawab Presiden Soekarno dengan menyerahkan Piagam Kedudukan kepada HB IX dan PA VIII sebagai tanda persetujuannya pada 6 September 1945 (tertanggal 19 Agustus 1945). ”Dari tinjauan ini, secara historis, sosiologis, dan politis, pemerintahan di bawah kepemimpinan sultan adalah sistem yang paling tepat bagi Yogyakarta,” katanya.

Keistimewaan suatu daerah juga ada dalam Pasal 18 UUD 1945, sebelum perubahan, yang menyatakan, negara menghormati daerah yang memiliki status istimewa. ”Namun, karena hingga saat ini belum ada undang-undangnya, pasal ini tidak mempunyai kepastian hukum. Dari situ timbul interpretasi yang sarat kepentingan politis,” katanya.

Menurut Hestu, keistimewaan Yogyakarta merupakan roh masyarakat Yogyakarta. Penundaan pembahasan RUUK mengesankan kekhawatiran berlebihan akan lunturnya kewibawaan pemerintah pusat jika DI Yogyakarta memperoleh status keistimewaan. (IRE)

30
Sep
09

Sejarah dan Tirani Modal

Sejarah dan Tirani Modal

KOMPAS, Rabu, 30 September 2009 | 04:56 WIB

  Baskara T WardayaRevolusi Sosial yang Gagal

Jika kita termasuk orang yang berpikir, sejarah hanya urusan masa lalu, mungkin kita perlu berpikir ulang.

Mengapa? Karena sebagaimana diketahui, tiap dinamika sosial merupakan rangkaian diskontinuitas, juga kontinuitas. Suatu peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lalu memang tak akan terulang. Meski demikian, pola-pola dalam peristiwa itu bisa terulang kembali. Itu sebabnya orang sering mengatakan, sejarah berulang. Bukan peristiwa, tetapi pola yang berulang (Sartono: 1993).

Meski suatu peristiwa terjadi pada masa lalu, dampak atau konsekuensinya bisa berlangsung hingga kini, bahkan pada masa depan. Hal ini terutama berlaku untuk peristiwa-peristiwa kemanusiaan luar biasa pada masa lalu meski ada berbagi upaya untuk melupakannya.

Misal, tragedi 1965. Tragedi itu merupakan peristiwa kemanusiaan luar biasa. Banyak upaya dilakukan dengan maksud mendistorsi atau jika perlu menghapusnya dari ingatan. Kalaupun dinarasikan, alur cerita dibuat sederhana: ada tujuh jenderal militer yang pada 1 Oktober 1965 dibunuh secara keji oleh Gerakan 30 September yang dikendalilan Partai Komunis Indonesia. Karena itu, sudah sewajarnya jika setengah juta anggota partai itu dibantai dan dipenjarakan secara massal.

Narasi sederhana seperti itu mudah ditangkap, tetapi sebenarnya menyisakan banyak segi yang menuntut kajian hukum, kemanusiaan, moral, etika politik, sejarah, ekonomi, dan lainnya. Singkat kata, atas peristiwa itu dibutuhkan kajian-kajian multiperspektif.

Masih terulang

Kajian-kajian multiperspektif penting agar pemahaman tentang suatu peristiwa sejarah bisa menyeluruh. Tanpa pemahaman memadai, bisa-bisa kita beranggapan, korban tragedi 1965 hanya mereka yang dibunuh dan dipenjarakan saat itu. Padahal, sebenarnya yang menjadi korban adalah seluruh bangsa. Mengapa? Karena peristiwa 1965 menyangkut masalah yang lebih kompleks daripada narasi itu.

Selain pembunuhan para jenderal dan pembantaian massal sesama warga, tragedi 1965 juga masalah pembelokan arah sosial-politik dan ekonomi Indonesia. Sebelum tragedi itu terjadi, dinamika sosial-politik dan ekonomi Indonesia berciri kerakyatan, sipil, dan antimodal asing. Setelah itu, berubah menjadi elitis, militeristik, dan amat promodal asing. Lahirnya UU Penanaman Modal Asing dan kebijakan ekonomi promodal luar negeri yang dipelopori sekelompok ekonom adalah salah satu contohnya. Sejak tragedi 1965, Indonesia kian terintegrasi ke dalam sistem kapitalisme global, dan tahu-tahu merasa ”nyaman” ada dalam pelukan neoliberalisme yang mematikan.

Sejak tragedi 1965, posisi rakyat Indonesia berubah dari subyek menjadi obyek, yakni obyek dinamika sosial-politik dan ekonomi negeri sendiri. Di bawah Orde Baru rakyat dipandang tak lebih dari ”massa mengambang” yang hanya dibutuhkan menjelang pemilu. Jika sebelumnya rakyat Indonesia dengan kekiritisannya mampu bersikap resisten terhadap kekuatan modal yang ingin mengebawahkan hajat hidup orang banyak, setelah tragedi 1965, yang terjadi justru sebaliknya. Modal menjadi penguasa, status rakyat digeser menjadi ”pasar” yang perlu terus dimanipulasi dan dieksploitasi.

Seiring kian derasnya modal asing masuk Indonesia, banyak pejabat dan pengusaha dalam negeri berganti peran menjadi ”kolaborator” yang taat, yang tak jarang mengorbankan kepentingan masyarakat demi kepentingan diri dan pemilik modal asing. Modal pun kian tampil sebagai tiran yang bengis dan tak kenal ampun. Ia makin jauh merasuk ke berbagai aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, politik, relasi sosial, agama, pendidikan, administrasi pemerintahan, maupun aspek-aspek lain.

Korupsi merajalela, kolusi menjadi praktik jamak, dan nepotisme menjadi gejala yang seakan sulit diberantas. Ketidakpuasan atas hasil pemilu belum lama ini, berikut tarik ulur kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan pertanyaan publik soal triliunan rupiah yang digelontorkan untuk sebuah bank swasta hanya beberapa contoh kasus aktual. Sementara itu, tampaknya kita dibuat makin cenderung menjadi bangsa konsumen yang lebih suka mengimpor hasil kerja bangsa lain daripada berpikir keras dan memproduksinya sendiri.

Dengan demikian, menjadi tampak, sebuah peristiwa sejarah tidak hanya berhenti pada masa lalu. Pembunuhan massal seperti yang terjadi pada 1965 mungkin sudah tidak terjadi lagi. Namun, pola-pola kekuasaan politik dan ekonomi yang cenderung mengorbankan kepentingan rakyat masih terulang. Itu sebabnya di satu sisi kita tidak boleh terbelenggu masa lalu, tetapi pada sisi lain kita tidak boleh malas untuk terus belajar dari pengalaman kolektif sebagai bangsa.

Penentu utama

Berdasarkan pengalaman kolektif bangsa itulah kita didorong untuk terus mencari terobosan guna menemukan penyebab aneka persoalan yang kita hadapi masa kini dan mencari berbagai kemungkinan jalan keluarnya bagi masa depan. Diperlukan penelusuran historis tentang bagaimana modal asing yang semula selalu ditanggapi dengan sikap kritis, lalu menjadi mulus dan mendominasi Indonesia.

Juga diperlukan analisis perkembangan selanjutnya, di mana modal asing begitu deras mengalir masuk, sementara utang luar negeri terus meningkat. Perlu dicari pemikiran-pemikiran baru untuk membebaskan rakyat Indonesia dari tirani modal. Upaya pembebasan itu penting agar bukan lagi modal yang menjadi tiran penentu kepentingan rakyat, tetapi rakyatlah yang menjadi penentu utama kehidupan bersama sebagai negara-bangsa.

Baskara T Wardaya Direktur Pusat Sejarah dan Etika Politik (Pusdep) Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

 

KOMPAS, Rabu, 30 September 2009 | 04:55 WIB

  Iwan Gardono SujatmikoSejarah Partisipatoris

Setiap tanggal 30 September kita diingatkan peristiwa yang mengubah sejarah Indonesia.

Peristiwa itu akan lebih jelas jika ada data baru dan penerapan konsep ”Perubahan Sosial” dan perspektif ”Realisme Kritis”.

Revolusi

Buku John Rossa (The Pretext of Mass Murder, 2006) memfokuskan peristiwa penculikan para jenderal yang menjadi dalih pembantaian massal PKI. Analisis lebih mendalam dari buku Rossa menunjukkan dua hal.

Pertama, pembahasan tentang Biro Khusus PKI yang didasarkan wawancara dengan mantan anggota PKI menunjukkan data baru. Para narasumber menceritakan, organisasi itu telah ada sejak 1950-an dengan nama Bagian Militer dipimpin Karto sebelum diganti Syam tahun 1964.

Kedua, peran Aidit yang besar dan terinspirasi kasus kudeta di Aljazair. Aidit menganggap kudeta progresif dari atas yang dilakukan pihak nonkomunis dapat diubah menjadi revolusi sosial dari bawah. Pada malam 30 September di Halim, Aidit dibantu Iskandar Subekti (Panitera Politbiro PKI) menyusun ”Dewan Revolusi” yang namanya terinspirasi kasus Aljazair.

Dari pembahasan itu ada dua kasus penting: peran Biro Khusus (Syam) yang sukses mengamankan ”Dewan Jenderal” (”Revolusi dari Dalam”), tetapi terhenti saat Soekarno memerintahkan Suparjo agar menghentikan pertumpahan darah. Selain itu, peran Aidit yang mendeklarasikan ”Dewan Revolusi” (”Revolusi dari Atas”) tanpa mencantumkan nama Presiden Soekarno. Aidit melakukan terobosan dengan menyingkirkan Soekarno dan mendemisionerkan kabinet. ”Revolusi dari Atas” ini gagal, Soekarno menolak mendukungnya.

Direncanakan

Konsep yang berguna untuk menjelaskan gambar besar G30S adalah ”Perubahan Sosial” (Sztompka, 1992). Ia melihat revolusi sebagai puncak perubahan sosial, terkait gerakan sosial mendasar dan dapat dilakukan dari bawah atau atas, dan secara terbuka, atau rahasia.

Peristiwa 30 September dapat dikategorikan bagian ”perubahan sosial yang direncanakan dan berbasis ideologi” dengan strategi revolusi, tetapi gagal. Gerakan revolusioner PKI (”senam revolusi”, ”ofensif revolusioner”) dilakukan sejak awal 1960-an dari bawah, seperti ”Aksi Sepihak” (perebutan tanah) dan tuntutan persenjatai buruh-petani (Angkatan V).

Selain itu, secara terbuka dan dari atas, PKI ”membonceng” Soekarno (”Revolusi dari Atas”) dan adanya dukungan RRC (”Revolusi dari Luar”). Juga ada gerakan rahasia (”Revolusi dari Dalam”) dilakukan melalui Biro Khusus terhadap militer dan dilakukannya G30S.

Strategi revolusi oleh PKI yang merupakan aksi revolusioner-total ini menghasilkan polarisasi dan reaksi keras karena hanya ada dua pilihan, PKI atau non-PKI. Sejak tahun 1964 strategi ini menghasilkan konflik dan korban di beberapa daerah. Gagalnya G30S menyebabkan gagalnya strategi ”Revolusi dari Bawah” dan penghancuran oleh non-PKI. Namun, jika PKI hanya melakukan gerakan nonrevolusioner atau parlementer seperti persaingan politik menjelang Pemilu 1955, reaksi yang dihadapi relatif lebih lemah dan tidak menghancurkan PKI.

Anhar Gonggong (2007) menyatakan, sejak 1925, langkah revolusioner PKI selalu gagal mencapai tujuan. Aksi revolusioner dan kekerasan PKI ini tidak unik dan merupakan pola umum partai komunis di dunia (Black dan Thornton: Communism and Revolution: The Strategic Uses of Political Violence, 1964). Revolusi komunis yang gagal, antara lain, terjadi di Hongaria (1919), Polandia (1920), dan Finlandia (1939).

Realitas berlapis

Pemahaman peristiwa 30 September akan lebih jelas jika digunakan perspektif Realisme Kritis (Roy Bhaskar, 1978) yang melihat, realitas sosial berlapis-lapis berupa empiris, aktual, dan nyata. Tanpa perspektif ini, berbagai gejala akan campur aduk.

Berbagai laporan jurnalistik dan analisis parsial hanya menggambarkan G30S pada bagian ini. Namun, berbagai gejala yang terlihat sebenarnya hanya sebagian dari gejala yang lebih luas pada lapisan kedua. Jadi, G30S merupakan bagian dari peristiwa yang lebih besar, yakni upaya ”perubahan sosial yang direncanakan dan berbasis ideologi” oleh PKI dalam bentuk revolusi. Gejala ini terjadi sebelum G30S, misalnya senam revolusi PKI, dan setelahnya, yakni reaksi non-PKI dan penghancuran PKI.

Pada lapisan ketiga dan terbawah ada mekanisme yang menghasilkan peristiwa pada lapisan kedua dan pertama. Dalam lapisan ketiga ini ada ideologi (”DNA”) komunisme yang mensyaratkan strategi revolusi bagi partai-partai komunis. Demikian juga ada organisasi PKI yang berpotensi melaksanakan strategi revolusi. Mekanisme strategi revolusi, baik terbuka maupun rahasia, dipicu keputusan dan tindakan pimpinan PKI. Selain itu, juga ada mekanisme dari pihak non-PKI untuk melawan strategi revolusi ini sehingga menghasilkan berbagai konflik.

Beberapa analisis menjelaskan gejala ini sebagai akibat ”gagalnya politik dalam era transisi” (Kahane, 1973); ”ketidakmampuan Jakarta untuk sinkronisasi dengan pedesaan” (Sloan, 1971); ”pemisahan jangka panjang dalam agama, budaya, dan politik di pedesaan” (Lyon, 1970); ”kebutuhan negara dalam mencari identitas nasional” (Langenberg, 1990); dan ”transformasi masyarakat Indonesia dengan menghancurkan satu dari tiga aliran sosial dan ideologis” (Cribb, 2001). Tanpa memfokuskan pada ideologi dan strategi revolusi PKI, berbagai analisis itu belum dapat menjelaskan struktur dan mekanisme mendasar yang memunculkan berbagai peristiwa konfliktual antara PKI dan non-PKI menjelang, saat, dan sesudah 30 September.

Strategi revolusi PKI mengalami kegagalan, mayoritas anggota PKI dan keluarganya telah menjadi korban. Untuk mereka perlu dilaksanakan rekonsiliasi sosial dan reintegrasi sepenuhnya sebagai warga masyarakat, negara, dan bangsa.

Iwan Gardono SujatmikoSosiolog; Dosen FISIP-UI

  

KOMPAS, Rabu, 30 September 2009 | 04:54 WIB

 Armada Riyanto

Manusia adalah ciptaan Tuhan yang ”menyejarah”. Artinya, manusia adalah pencipta sejarahnya.

Namun, sudah cukup lama sejarah seolah menjadi sebuah ”laporan politis” sebuah rezim. Narasi historis disistematisasi, dimanipulasi, dan diterminologisasi untuk sebuah kekuasaan. Sejarah lalu berubah menjadi indoktrinasi.

Begitulah. Ihwal peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) telah lama diktum historisnya digandengkan dengan kudeta PKI dan aneka bentuk kutukan hidup manusia hingga saat ini.

Jatuh bangun bangsa

”Laporan politis” mengabdi kekuasaan. Sebuah kesadaran sejarah akan peristiwa ”jatuh bangun bangsa” mengabdi kemanusiaan. Jika yang pertama mengedepankan indoktrinasi, yang kedua melakukan studi dan mengajukan pertanyaan.

Siapakah korban G30S? Kita tahu, korban bukan hanya para jenderal, tetapi juga ribuan bahkan konon sampai jutaan nyawa manusia. Para jenderal telah menjadi Pahlawan Revolusi, sementara korban lain hingga kini tak dikenal. Bagi keluarga korban, mulut pun masih membisu jika menyebut namanya.

Para ahli sejarah umumnya sepakat, peristiwa G30S merupakan sebuah ”tragedi kemanusiaan terbesar” bangsa kita. Ranah tragedinya bukan hanya pada fakta pembasmian massa secara ngawur maupun sistematis terhadap mereka yang dikategorikan PKI dan ”antek-anteknya”, tetapi juga terhadap para peselamat dan keluarganya.

Jika melihat sejarah G30S dari perspektif korban, kita akan memiliki narasi kisah-kisah luar biasa. Keteguhan, cinta, kekokohan, episode dramatis penindasan dan ketahanan diri yang mengharukan campur baur menjadi satu. Simak bagaimana Pulau Buru yang selama puluhan tahun menjadi wilayah terkutuk telah berubah menjadi sebuah pulau ”gudang beras”.

Simak juga bagaimana Gerwani (salah satu sayap PKI) diberitakan dalam harian Angkatan Bersenjata dan Berita Yudha sebagai wanita-wanita bejat moral karena menyiksa secara keji para Pahlawan Revolusi. Namun, menurut keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan yang diketemukan, para jenderal wafat karena luka tembak dan tusukan bayonet (tidak dijumpai penyiksaan keji seperti dituduhkan kepada Gerwani). Tidak seorang pun berani menulis tentang kebenaran ini hingga Ben Anderson memublikasikan artikel ”How did the Generals die?”; dan itu pun baru terjadi tahun 1987 (Intisari, September 2009, 126).

Ini berarti laporan sejarah bagaimana para pahlawan kita dibunuh (seperti jelas disaksikan dalam film yang diputar berulang-ulang selama puluhan tahun) terkesan mengada-ada. Kepahlawanan mereka tak terkurangi sedikit pun oleh cara bagaimana mereka disiksa. Namun, aneka tuduhan yang memicu kemarahan massa terhadap Gerwani dan lainnya kini memiliki kebenaran yang problematis.

Saskia E Wieringa melakukan penelitian secara ekstensif atas Gerwani. Temuannya mengejutkan: Gerwani ternyata sebuah gerakan perempuan yang mendeklarasikan kemandirian dan komitmen tinggi pada prinsip-prinsip moral serta merupakan organisasi pertama di Indonesia yang menolak tegas poligami.

Majalah Intisari menyebut kesalahpahaman tragis pelaporan penganiayaan para Pahlawan Revolusi sebagai ”kesalahan media” (hal 122-129). Namun, Pierre Bourdieu mengatakan, media massa bukan sekadar ”alat komunikasi”, tetapi ”alat kekuasaan”. Maksudnya bahasa komunikasi massa bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga mempropagandakan ideologi. Dan, aneka fenomena selanjutnya tidak sulit dibayangkan, Gerwani dan siapa pun yang pernah terlibat komunisme harus dilenyapkan.

Partisipatoris

Partisipatoris berarti membebaskan. Sejarah dalam ranah pengalaman eksistensial manusia bukan peristiwa masa lampau yang sudah selesai. Sejarah adalah kisah hidup yang mengukir rasionalitas dan pasionitas. Sejarah adalah kisah yang berbicara saat ini dan masa depan.

Konstruksi sejarah yang ”membebaskan” adalah yang memberi ruang seluas-luasnya kepada narasi-narasi partisipatoris pengalaman hidup para korban, peselamat, dan keluarganya. Selain itu, ruang diberikan juga kepada para pelaku, yang memiliki perspektifnya sendiri dan konon kerap ”terbangun” dari tidurnya oleh mimpi-mimpi buruk yang menghantuinya.

Hingga kini hampir mustahil kita mendengarkan pahit getirnya perjuangan keluarga korban. Nama-nama korban yang terbunuh bukan saja lenyap dari makam (saat itu jenazah dibuang di sungai atau dibakar), tetapi juga kerap hilang dari ingatan kasih doa anak dan cucu mereka. Dan, tak satu pun dari kita, tetangga, berminat menanyakan dan mengingat kebaikannya.

Sementara itu, para peselamat yang sehabis masa tahanan penuh penderitaan dan penghinaan berjuang hidup. Itu pun terasa sulit dan sering menyakitkan sebab tetangga sudah keburu menghukum mereka dan mengasosiasikannya dengan komunis, tak bertuhan, tak bermoral.

Sejarah partisipatoris G30S mengandaikan ketajaman nurani bahwa bangsa ini pernah jatuh di lubang dalam kesalahpahaman antartetangga dan antarkerabat hingga lenyap sia-sia jutaan nyawa saudara-saudari sendiri. Kepiluan tragedi ini jika dilucuti dari ”laporan politis” penguasa kiranya akan mencairkan kebekuan hati untuk bersedia mendengarkan keluh, tangis, cemas, dan harapan para korban, peselamat, dan keluarga mereka. Sebab, mereka pun dilahirkan di tanah ini, pernah berjuang untuk negeri ini, dan berhak hidup damai di bumi ini.

Sejarah yang membebaskan terjadi ketika narasi tangis dan cemas mereka adalah juga tangisan dan kecemasan nurani kita. Mungkinkah sejarah itu partisipatoris? Mengapa tidak?

Armada Riyanto CM Guru Besar Filsafat Politik dan Ketua STFT Widya Sasana, Malang

 




Blog Stats

  • 2,209,382 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 121 other followers