30
Aug
09

Politik : KepPres Perlindungan Seni Budaya Indonesia

Politik Jalur Cepat

KepPres Perlindungan Seni Budaya Indonesia

Ditengah usul Katalog Seni Budaya Indonesia [Majelis Benteng Pancasila, Jakarta Selatan, 24Aug09] dan usul UU Perlindungan Budaya [DepLu, 28Aug09] yang tentunya membutuhkan waktu proses yang tidak cepat, sementara tindak pengalihan kepemilikan kreasi seni budaya Indonesia oleh berbagai pihak yang tidak bertanggungjawab semakin dirasakan kritis, maka sesungguhnya dapat ditempuh Politik Jalur Cepat melalui Keputusan Presiden tentang Perlindungan Seni Budaya Indonesia atau KepPres PSBI sebagai payung hukum serta merta.

Kedalam PSBI ini dapat diatur konsep dan pola pikir kebijakan publik pihak pemerintah serta pengaturan ikhwal pemberian perlindungan hukum nasional terhadap semua kreasi seni budaya anak bangsa termasuk ketentuan sistim kelola pengarsipan beserta sistim kelembagaan Negara, daerah dan masyarakat kreatif terkait, antara lain melalui pembuatan katalog baik digital maupun cetak yang kelak menjadi panduan praktek perlindungan sekaligus pemanfaatan baik sebagai rujukan kesenian dan kebudayaan maupun bagi dunia kepariwisataan.

Pengumpulan Data dapat segera dilakukan oleh para praktisi kreasi SBI itu sendiri dalam bentuk foto dan teks digital yang siap segera dikirimkan serta merta melalui jaringan teknologi informasi baik ke pemerintah daerah setempat maupun ke pemerintah pusat, sehingga ada bukti pengiriman beserta catatan waktu kirim. Dengan demikian maka tanggung jawab pengarsipan secara hukum sudah ada pada para pihak yang berwenang sekaligus mengurangi rasa kegelisahan dan kecemasan atau menambah rasa aman para praktisi kreasi SBI atas upaya2 klaim dari pihak2 misalnya warganegara asing dalam waktu yang tidak terduga.

KepPres PSBI ini tentunya akan ditindaklanjuti oleh kegiatan legislasi DPR RI 2009-2014 sampai terbentuknya UU Perlindungan Seni Budaya Indonesia itu sendiri, mengingat hukum HAKI warisan budaya barat itu sebenarnya tidak mampu mengakomodasi secara full protection daripada kreasi SBI tradisional selain memang mengidap watak jangka waktu terbatas dan berlaku kewilayahan tertentu serta berorientasi kemanfaatan ekonomis atau lahiriah semata, padahal kreasi tradisional SBI kebanyakan berorientasi kemanfaatan sosial lahiriah batiniah, sesuai jati diri bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

KepPres PSBI ini diyakini juga mempertebal keyakinan para anak bangsa kreatif akan peran pemerintah dalam menjaga rasa persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai wujud pengejawantahan sila-3 Pancasila, Persatuan Indonesia.

Jakarta Selatan, 29 Agustus 2009

Majelis Benteng Pancasila,

Pandji R Hadinoto / eMail : majelis45@yahoo.com / HP : 0817 983 4545

About these ads

0 Responses to “Politik : KepPres Perlindungan Seni Budaya Indonesia”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,311,195 hits

Recent Comments

Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Kepemimpinan : Satrio Piningit…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…
Ratu Adil - 666 on Sejarah : Bangsa Lemuria, Lelu…

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 130 other followers

%d bloggers like this: