10
Aug
09

Terorisme : Revisi UU Antiterorisme, Suatu Keharusan

SUARA PEMBARUAN

ZOOM2009-08-10Revisi UU Antiterorisme, Suatu Keharusan
Alexius Tantrajaya
Ledakan bom kembali guncang Jakarta. Sasarannya, Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton. Ironisnya, ledakan bom yang terjadi di JW Marriott Jakarta adalah untuk yang kedua kalinya setelah yang pertama, 5 Agustus 2003. Timbul pertanyaan, mengapa aparat kepolisian kita masih kesulitan meringkus teroris, yang konon gembongnya bernama Noordin M Top? Apakah ada keterbatasan kewenangan kepolisian dalam fungsi pencegahan dini terhadap tindak pidana terorisme berdasarkan UU No 15 Tahun 2003?

Menilik kesuksesan Orde Baru meredam bom tidaklah lepas dari berlakunya Undang-Undang No 11/Pnps/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang bersifat “represif” tidak memberikan “keleluasaan” bagi setiap kegiatan yang dapat mengancam dan membahayakan keselamatan negara dan orang banyak, dengan memberikan sanksi pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun.

Karena sifatnya yang represif, pernah terjadi pelaku tindak pidana yang tidak bermuatan politik, seperti pencurian baut pada jembatan dan rel kereta api oleh pengadilan negeri dihukum dengan menggunakan UU No 11/Pnps/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Pertimbangannya, pencurian tersebut dinilai dapat berakibat membahayakan keselamatan orang banyak.

Pada perkembangan politik di Tanah Air dengan tumbangnya Orde Baru dan memasuki era reformasi dan kebebasan berdemokrasi, maka UU No 11/Pnps/1963 dinyatakan dicabut berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 1999. Karena itu, segala bentuk tindakan ancaman/gangguan yang dapat membahayakan keamanan negara dan keselamatan umum dijerat melalui pasal-pasal yang tersebar di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No 12/Drt/1951 tentang Bahan Peledak dan Senjata Api.

Sejak dicabutnya UU No 11/Pnps/1963 untuk pertama kalinya bom meledak di Kedubes Filipina, disusul bom Bali I pada 12 Oktober 2002. Karena masalah tindak pidana terorisme tidak berhasil “diredam” melalui KUHP dan UU No 12/Drt/1951, barulah diterbitkan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian disahkan menjadi UU No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang- Undang. Sedangkan mengenai penyelidikan dan penyidikan pemberantasan tindak pidana terorisme dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pelaksanaannya adalah penyidik Polri.

Sejak diberlakukannya UU No. 15 Tahun 2003 bom meledak di mana-mana. Dan hingga kini tercatat sudah 36 kali bom meledak di Indonesia. Kali ini, giliran Badan Intelijen Nasional dan aparat kepolisian yang dituduh lemah dan lalai, sehingga kecolongan. Padahal, seperti kita ketahui, pada masa transisi dari sejak diberlakukannya UU No 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU No 11/Pnps/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, tanggal 19 Mei 1999 sampai berlakunya Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, masa tenggang waktu 3 tahun tersebut cukup memberikan peluang bagi kelompok teroris untuk masuk dan berkembang di Indonesia.

Oleh karena itu, untuk memberantas terorisme tidak mudah, karena di samping jaringannya sudah terorganisasi rapi, juga modus operandinya dilakukan dalam “gerakan bawah tanah”. Apalagi, seperti yang disinyalir oleh Ketua Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Inspektur Jenderal Ansyaad Mbai, sebagian kelompok masyarakat ternyata melindungi pelaku teror bom.

Lain keadaannya bila pada masa transisi sejak diberlakukannya UU No. 26 Tahun 1999 tentang Pencabutan UU No 11/Pnps/ 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, Indonesia sudah mempunyai UU keamanan negara yang diatur secara khusus di luar KUHP, seperti Malaysia dan Singapura yang telah memiliki Internal Security Act (ISA) semacam UU Keamanan Negara yang “sangat tegas” bagi pelaku tindak pidana terhadap keamanan negara dan keselamatan umum.

Melihat kenyataan perangkat hukum untuk pemberantasan terorisme terbukti belum efektif untuk melawan tindak pidana terorisme, karena masih terbatas hanya bisa memproses pelaku setelah peristiwa terjadi dan belum mampu mencegah tindak pidana terorisme, sementara pengembangan jaringan dan metode operasi terorisme semakin rapi dan canggih dengan modus baru, maka upaya pemerintah untuk menyatukan seluruh institusi yang selama ini menangani terorisme ke dalam satu wadah kontraterorisme haruslah diimbangi dengan penataan kembali perangkat hukum UU No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Dalam hal ini, direvisi mengenai sanksi pidana bagi mereka yang “mengetahui serta melindungi” pelaku tindak pidana terorisme dan memberikan “ekstra kewenangan” kepada kepolisian berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk bergerak cepat melakukan pencegahan secara dini tanpa harus terlebih dahulu memperoleh penetapan dari ketua pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU No 15 Tahun 2003. Tentunya, dengan tetap berpegang pada asas praduga tidak bersalah serta tidak mengurangi proses kebebasan berdemokrasi yang sudah terbangun. Setidaknya upaya ini akan mempersempit ruang gerak teroris beraksi di Indonesia. Semoga.

Penulis adalah advokat

About these ads

0 Responses to “Terorisme : Revisi UU Antiterorisme, Suatu Keharusan”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,098,360 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 113 other followers

%d bloggers like this: