30
Jul
09

PiLeg 2009 : Partai Diminta Uji Materi ke MK Sebagai Sengketa Kewenangan Antar Lembaga

detikcom detikcom – Kamis, Juli 30

Putusan Mahkamah Agung soal pembatalan penghitungan tahap kedua terus menjadi polemik. Untuk menuntaskannya, di usulkan kasus ini uji materiilkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai sengketa kewenangan antarlembaga negara terhadap kewenangan yang diatur dalam UUD.

“Pengajuan dilakukan oleh fraksi atau partai yang dirugikan secara konstitusional oleh putusan MA. Karena berdasarkan UUD, kekuasaan pembentukan UU adalah DPR, dan Pasal 205 ayat (4) UU 10 th 2008 sudah dituangkan secara benar dan tidak bertentangan dalam pasal 22 huruf c dan pasal 23 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU No 15 Tahun 2009,” kata anggota Komisi II DPR Ferry Mursyidan Baldan.

Hal tersebut dia sampaikan via pesan singkat yang diterima detikcom, Rabu (29/7/2009) malam.

Substansi pengaturan ini, menurut mantan Ketua Pansus RUU Pemilu ini adalah bagian dari sistem penentuan perolehan kursi dalam Pemilu Legislatif sebagai bentuk politik per-UU-an dan regulasi yang ditetapkan DPR.

“Karenanya, Putusan MA yang mengabulkan permohonan pembatalan pengaturan penetapan perolehan kursi tahap 2 adalah sama dengan membatalkan regulasi penentuan perolehan kursi tahap 2 sebagaimana dimaksud dalam UU 10 tahun 2008 tentang Pemilu,” jelas pria berkacamata tersebut.

Dengan mengabulkan judicial review tersebut, MA melenceng dari aturan karena sudah menggunakan kewenangan pengaturan dalam pembentukan UU yang menurut UUD adalah merupakan kewenangan DPR.

“Dengan demikian, maka MK diminta untuk memutus, bahwa putusan MA no 15 th 2009 melampaui batas kewenangan yang diatur dalam konstitusi, dan karenanya dinyatakan batal,” tegas Ferry.

Ferry mengharapkan, putusan MK ini nantinya dapat menjadi pengakhiran dan penegasan terhadap mengambangnya muara dari suatu proses politik yang berpotensi dapat merusak tatanan sistem pemilu yang sedang dibangun.

About these ads

1 Response to “PiLeg 2009 : Partai Diminta Uji Materi ke MK Sebagai Sengketa Kewenangan Antar Lembaga”


  1. August 8, 2009 at 1:21 pm

    Semua permasalahan yang terjadi di negara hukum, sudah sepatutnya diselesaikan dengan cara hukum pula. begitu pulsa dalam masalah Pileg. dengan mengambil langkah bijak dan menyerahkan semuanya ke tangan hukum, mudah-mudahan semua pihak tida ada yang merasa dirugikan.

    Kalah menang dalam suatu kompetisi adalah wajar. namun apabila kita dapat menyikapi keduanya dengan lebih dewasa, tentu akan lebih baik.

    Pasang Iklan Gratis


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


Blog Stats

  • 2,209,312 hits

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 121 other followers

%d bloggers like this: